TUGAS KELOMPOK 3
DOSEN PEMBIMBING
AUDIT FORENSIK
Dr. M. Rasuli, SE., M.Si., AK., CA
“ PERKEMBANGAN AUDIT DAN PROFESI AKUNTAN”
(Termasuk Perkembangan Audit Fraud)
DISUSUN OLEH : NURUL HIDAYAH
1402112372
SURIATIK
1402111644
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU 2017
Statement of Authorship Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa RMK terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/ belum pernah disajikan/ digunakan sebagai bahan untuk makalah/ tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.
Mata Kuliah
: Audit Forensik
Judul RMK
: Perkembangan Audit dan Profesi Akuntan (termasuk perkembangan audit fraud)
Tanggal
: Jum’at , 03 Maret 2017
Dosen
: Dr. M. Rasuli, SE., M.Si., AK., CA
Nama Kelompok
: Kelompok 3 ( tiga )
Nama Anggota
: 1. NURUL HIDAYAH 2. SURIATIK
Tanda Tangan
( SURIATIK )
( 1402112372 ) ( 1402111644 )
:
( NURUL HIDAYAH )
Perkembangan Audit dan Profesi Akuntan (Termasuk Perkembangan Audit Fraud)
Tujuan Pembelajaran :
Mendefenisikan audit dan pemeriksaan (auditing)
Mengenali pengelompokkan audit
Mengidentifikasi audit kecurangan dan audit forensik
Mengidentifikasi mengenai hubungan antara audit khusus dan audit forensik
Memahami praktik audit kecurangan
Memahami kode etik profesi akuntan
Memahami auditor sebagai saksi ahli
A.
Audit dan Pemeriksaan Auditing berasal dari bahasa latin, yaitu “audire” yang berarti mendengar atau
memperhatikan.
Mendengar
dalam
hal
ini
adalah
memperhatikan
dan
mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Dasar hukum pelaksanaan audit ini adalah pasal 86 UU No 17/2006 tentang Audit yang dilakukan oleh auditor dari DJBC atau bersama-sama dengan auditor dari instansi lainnya yang terkait. Pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh auditor tersebut disebut dengan ”auditing”. Untuk dapat memahami lebih lanjut pengertian auditing, maka
perlu dikemukakan pendapat Kohler yang menyatakan sebagai berikut: “ Auditing is an explorotary, critical review by a profesional account of the underlying internal control and accounting records of a business enterprises or other economic unit, precedent to the expression by the auditor of an opinion of the propriety (fairness) of its financial statement . “
Dari definisi diatas dapat diketahui tiga sasaran pokok pemeriksaan yaitu: 1. Pemeriksaan atas pengawasan intern Dalam hal ini pengawasan intern meliputi pengawasan akuntansi dan pengawasan administrasi. 2. Pemeriksaan atas catatan keuangan Catatan keuangan meliputi catatan yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang, daftar gaji, buku harian, buku besar, buku tambahan dan lain sebagainya. 3. Pemeriksaan atas catatan lain Catatan lain meliputi seluruh catatan diluar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, data statistik dan sebagainya.
Selanjutnya Moenaf Regar memberikan pengertian auditing sebagai berikut: “ Pemeriksaan (auditing, general audit, financial audit) adalah serangkaian
pemeriksaan kegiatan yang bebas dilakukan oleh akuntan untuk meneliti daftar keuangan
dari
suatu
perusahaan
yang
dilaksanakan
menurut
norma
pemeriksaan akuntan untuk dapat memberikan (atau menolak memberikan) pendapat mengenai kewajaran dari daftar keuangan yang diperiksa.”
Pendapat diatas mengandung pengertian bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan (auditor) terhadap daftar keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan juga dilaksanakan menurut norma pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Kata bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu sikap yang tidak berpihak dalam melaksanakan pemeriksaan untuk sampai kepada pemberian pendapat, baik dalam kenyataan (in fact) maupun dalam penglihatan (in appearance). Sedangkan norma pemeriksaan adalah suatu ukuran untuk mengetahui mutu pelaksanaan pemeriksaan.
Selanjutnya pengertian auditing dikemukakan dalam bentuk yang lebih luas oleh Arens dan James sebagai berikut: “ Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan
independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang
terukur
dari
suatu
kesatuan
ekonomi
dengan
tujuan
untuk
mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.”
Definisi di atas dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur yang dicakup sebagai berikut: 1. Pengumpulan dan penilaian bukti Yang dimaksud dengan bukti disini adalah segala keterangan yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah keterangan atau informasi yang diperiksa tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Keahlian dan kebebasan Seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup agar dapat memahami kriteria-kriteria yang digunakan dan cukup mampu atau kompoten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan agar pada akhir pemeriksaan ia dapat menarik kesimpulan. Yang tepat. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang bebas atau independen. 3. Satuan ekonomi tertentu Setiap kali akan dilakukan suatu audit, ruang lingkup pertanggungjawaban auditor harus dinyatakan secara jelas, yang terutama harus dilakukan adalah menegas satuan ekonomi yang dimaksud dan periode waktunya. 4. Data keterangan yang terukur dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Untuk mempermudah penilaian keterangan, data harus dapat dikumpulkan dengan mudah, berarti data tersebut disusun dalam suatu sistem akuntansi. Data yang disajikan manajemen tersebut dibandingkan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. 5. Pelaporan Hasil akhir suatu pemeriksaan adalah menerbitkan laporan yang berisi kesimpulan dan temuan yang didapat selama pemeriksaan berlangsung sampai selesai. Isi dan bentuk laporan biasanya berbeda, tergantung pada maksud, tujuan dan sifat pemeriksaan yang dilakukan. Tetapi suatu laporan harus dapat menjelaskan pada pembaca mengenai kesamaan antara informasi yang dinyatakan dengan angka, kriteria atau ukuran yang ada.
B.
Pengelompokkan Audit Menurut (Sukirno Agoes, 2004), pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis, pembagian tersebut dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
1. General Audit (Pemeriksaan Umum) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP professional dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan. Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu.
2. Special Audit (Pemeriksaan khusus) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang professional, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
3. Audit Investigasi Audit investigasi adalah audit pada kasus yang lazim terjadi pada pergantian pengurus perusahaan, ha ini dilakukan untuk meyakinkan pengurus baru bahwa tidak ada beban atau tagihan yang mungkin timbul dari periode lalu. Audit investigasi juga dimintakan untuk hal-hal lain yang perlu dan tidak termasuk dalam audit laporan keuangan. Dewasa ini audit investigasi juga semakin berkembang, terutama dalam hal penelitian kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan pidana, misalnya korupsi dan money laundering.
Menurut Messier (2006) audit dikelompokkan menjadi 4, yaitu : 1. Financial Statement Audit adalah audit yang dilakukan oleh Auditor Independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Compliance Audit Yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan
komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit. 3. Operational Audit Yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 4. Forensic Audit bertujuan mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud), beberapa contoh dimana audit investigatif dapat dilakukan meliputi :
Kecurangan dalam bisnis atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.
C.
Investigasi tindak kriminal.
Perselisihan pemegang saham dengan persekutuan.
Kerugian ekonomi bisnis.
Audit Kecurangan dan Forensik Fraud (kecurangan) adalah suatu tindakan penipuan untuk mengambil suatu
manfaat dari orang lain. Menurut Suryo, 1999; Setiawan, 2003 Fraud audit (audit kecurangan) dapat diartikan menjadi dua hal yang berbeda : 1. Kekeliruan ( error ), ketidaksengajaan yang pasti tejadi dalam setiap transaksi 2. Fraud (kecurangan), suatu perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi
Dari segi persepektif, audit kecurangan dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada suatu buku besar atau laporan keuangan. Salah saji ini dapat ditujukan kepada pihak luar organisasi atau organisasi itu sendiri dengan cara penggelapan uang atau pencurian.
Selain pengertian diatas, ada pula beberapa macam pengertian fraud atau kecurangan lainnya, yaitu sebagai berikut : a. Menurut Tommie W. Singleton dan Aaron J, kecurangan adalah suatu tindakan yang tidak jujur (menipu), guna untuk mendapatkan kentungan sendiri, dengan cara merugikan pihak-pihak lain. b. Menurut G.Jack Bologna, Robert J. Linguist, dan Joseph T. Well fraud adalah suatu tindakan kriminal dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan.
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fraud adalah suatu perbuatan yang tidak jujur yang terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain. Dengan kata lain, kecurangan adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan hak orang lain dengan cara menipu. Auditor kecurangan pada umumnya seorang akuntan atau auditor yang dihasilkan
berdasarkan
sikap,
atribusi,
keterampilan,
pengetahuan
dan
pengalaman yang ahli dalam mendeteksi dan mendokumentasikan kecurangan dalam buku-buku catatan akuntansi dan transaksi keuangan. Beberapa sikap yang diyakini oleh para auditor kecurangan, yaitu : 1. Penipuan mungkin bahkan dapat terjadi dalam sistem akuntansi yang memiliki kontrol yang ketat. 2. Bagian dari penipuan transaksi yang terjadi mungkin melibatkan beberapajumlah yang kecil dari uang, akan tetapi yang mungkin yang tidak terlihat merupakan sesuatu hal yang besar. 3. Suatu kecurangan adalah sesuatu yang kelihatan apabila melihat dengan cukuplama dan cukup mendalami pelaku. 4. Suatu kecurangan dapat berasal dari setiap tingkat manajemen maupun masyarakat. Auditor kecurangan memerlukan sesuatu yang mencakup dari yang diperlukan oleh
auditor
keuangan
ditambah
dengan
adanya
pengetahuan
tentang
bagaimana untuk mengumpulkan bukti dan dokumen yang menunjukkan adanya unsur kecurangan untuk tujuan kriminal, perdata, kontrak dan asuransi,
bagaimana mewawancarai saksi pihak ketiga dan bagaimana untuk bersaksi sebagai saksi ahli. Prinsip-prinsip audit kecurangan : 1. Audit kecurangan dengan audit keuangan berbeda. Hal ini membuat lebih banyak menggunakan pola pikir daripada metodologi. 2. Auditor kecurangan memiliki pendekatan yang berbeda dengan auditor keuangan. Auditor kecurangan sebagian besar fokus pada pengecualian, keanehan, penyimpangan akuntansi, dan pola perilaku. Sedangakan auditor keuangan lebih fokus pada salah saji material. 3. Auditor kecurangan terutama belajar dari pengalaman, bukan sekedar dari buku teks audit atau kertas kerja tahun lalu. Belajar untuk menjadi auditor kecurangan berarti belajar berpikir seperti pencuri. 4. Fraud berkomitmen untuk ekonomi, egosentris, ideologis, emosional dan alasan politik. Dan alasan yang paling utama adalah motif ekonomi. 5. Kecurangan cenderung mencakup teori yang terstruktur seperti motif, kesempatan dan rasionalisasi
Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah
tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), forensic accounting / auditing merujuk kepada fraud examination . Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang sama, yaitu: “Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative financial information about matters before the courts.”
Menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA) “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan
hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan
selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.
Dengan
demikian,
Audit
Forensik
bisa
didefinisikan
sebagai
tindakan
menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan. Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik
digunakan
untuk
mendeteksi
kemungkinan-kemungkinan
risiko
terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit
forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan. Perbandingan antara Audit Forensik dengan Audit Tradisional (Keuangan)
Audit Tradisional
Audit Forensik
Waktu
Berulang
Tidak berulang
Lingkup
Laporan Keuangan secara umum
Spesifik
Opini
Membuktikan (kecurangan)
Hubungan
Non-Adversarial
Adversarial hukum)
Metodologi
Teknik Audit
Eksaminasi
Standar Audit
Standar Audit dan Hukum Positif
Hasil
Standar
fraud (Perseteruan
Praduga
D.
Professional Scepticism
Bukti awal
Hubungan Audit Khusus dan Forensik Pengertian Audit Khusus (Special Audit) adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Berkaitan audit khusus yang bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan digunakan istilah Audit Khusus atas kecurangan. Dari uraian tersebut Audit Khusus adalah audit yang dibatasi dengan ruang lingkup yang sempit untuk mendapatkan simpulan audit yang lebih mendalam dan lengkap. Tugas audit khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis ini dapat berupa audit atas pos-pos tertentu dari laporan keuangan, audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah
tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan. Audit forensik merupakan salah satu bagian dari Spesial Audit. Audit forensik lebih tepat digunakan jika sudah bersinggungan dengan bidang hukum. Sementara hasil audit dapat, tetapi tidak harus, digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk penyelesaian hukum lainnya. Dalam penerapannya audit forensik memang banyak bersinggungan dengan hukum. Pengungkapan kasus Bank Bali adalah contoh keberhasilan akuntansi forensik. Auditor PwC berhasil menunjukkan aliran dana yang bersumber dari pencairan dana penjaminan Bank Bali.
Mengingat
audit
forensik
selalu
bersinggungan
dengan
hukum,
dalam
pengumpulan bukti audit seorang auditor forensik harus memahami masalah hukum pembuktian. Bukti yang dikumpulkan harus dapat diterima di pengadilan. Cara perolehan bukti pun tidak boleh melanggar hukum, karena dapat berakibat ditolaknya alat bukti tersebut. Oleh karena itu, Prosedur audit harus sesuai dengan standar profesi, sekaligus hukum pidana, perdata, atau produk hukum lainnya.
Beban pembuktian dalam kasus fraud haruslah beyond reasonable doubt atau melampaui keraguan yang layak. Seorang auditor harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang auditor forensik yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih, dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Teknik wawancara, pengujian laporan keuangan, pengumpulan bukti, pemahaman peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta prosedur-prosedur lain yang diperlukan selama tidak melanggar kode etik auditor dan undang-undang. Inilah yang disebut kemampuan unik. Tidak semua auditor memiliki kemampuan investigatif layaknya detektif ataupun penyidik, tentu saja harus tetap dalam koridor keuangan dan laporan keuangan. Auditor forensik adalah gabungan kemampuan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan investigator. Dapat kami tarik kesimpulan bahwa, akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigative untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan ataupun hanya sebatas dugaan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/ arbitrase/ tempat penyelesaian perkara lainnya. Hubungan antara audit khusus dan audit forensik yaitu Audit khusus
merupakan bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit, di samping audit lainnya, seperti audit keuangan dan audit kepatuhan atau complience audit. Dalam tata cara pemeriksaan dan sifat
pemeriksaannya, audit khusus lebih dikenal dengan istilah fraud audit atau pemeriksaan
kecurangan.
Fraud
audit
adalah
kombinasi
aspek
audit
forensik/investigasi forensik/uji menyeluruh semua materi pemeriksaan dengan teknik internal kontrol dalam tata cara internal audit. Selain itu hubungan antara audit khusus dan audit forensik yaitu dapat dilihat pada adanya penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi dengan kemampuan investigative untuk memecahkan suatu permasalahan, seperti sengketa.
E.
Praktik Audit Kecurangan Bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah.
Sebagai
prasayarat
pemberian
bantuan,
IMF
dan
World
Bank
mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakuan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana (Rush) tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif. Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilan Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebuah kantor Akuntan Besar dunia (The Big Four) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperi diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan.5 Metode yang digunakan dalam audit
tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Kasus lainnya pada tahun 2006, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1.3 Triliun, dengan menggunakan metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali dalam kasus lain dengan metode yang sama PPTK juga berhasil mengungkapkan beberapa tra nsaksi ”ganjil” 15 Pejabat Kepolisian Kita yang memiliki saldo rekening Milyaran rupiah padahal penghasilan mereka tidak sampai menghasilkan angka fantastis tersebut. Dalam praktik di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK (yang merupakan lembaga pemerintah) yang memiliki sertifikat CFE (Certified Fraud Examiners). Sebab, hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik. Oleh karena itu, ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta, belum dipraktikan di Indonesia. Penggunaan audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional. Selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap Bail out Bank Century yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang sedemikian kental dalam kasus tersebut.
F.
Kode Etik Profesi Akuntan Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dapat dibagi menjadi beberapa pengertian Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Kode etik profesi akuntansi adalah suatu peraturan yang diterapkan bagi para profesi akuntansi. Kode etik profesi akuntansi ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud). Di Amerika Serikat, (ACFE) telah menetapkan kode etik bagi para fraud auditor yang bersertifikat, yang terdiri atas delapan butir yaitu : 1. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam segala keadaan, harus menunjukkan
komitmen
terhadap
profesionalisme
dan
ketekunan
dalam
pelaksanaan tugasnya. 2. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan. 3. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam semua keadaan, harus menunjukkan
integritas
setinggitingginya
dalam
semua
penugasan
profesionalnya, dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 4. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mematuhi peraturan/perintah dari pengadilan, dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secarabenar dan tanpa praduga. 5. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakanpendapat bahwa seseorang atau pihak- pihak tertentu“bersalah” atau “tidak bersalah”.
6. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang. 7. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada. 8. Seorang fraud auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.
G.
Auditor Sebagai Saksi Ahli Audit
forensik
bisa
didefinisikan
sebagai
tindakan
menganalisa
dan
membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.
Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan. Seorang auditor forensik bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Auditor Forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas
memaparkan
temuan-temuannya
terkait
kasus
yang
dihadapi.
Tentunya hal ini dilakukan setelah auditor menganalisa kasus dan data-data pendukung untuk bias memberikan penjelasan di muka pengadilan.
Daftar Pustaka Agoes, Sukirno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan Oleh
Kantor Akuntan
Publik . Edisi Ketiga, Jilid 1. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arens, Alvin A, and James K Loebbacke, 2003, Auditing (Pendekatan Terpadu) diadaptasi oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Satu, Jakarta, Salemba Empat. Arens. Alvin. A. and James. K. Loebbecke. (2000). A uditing an Integ rated
A pproach (8th edition) . Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Singleton, W. Tommie and Aaron J , Fraud Auditing and Forensic Accounting , John Wiley & Sons, Inc., 2010. Tuanakota, T.M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. http://imagama.feb.ugm.ac.id/home/akuntansi-forensik/ http://panjikeris.wordpress.com/2012/04/24/audit-forensik/ http://primaconsultinggroup.blogspot.com/2008/05/memahami-perbedaan-dandasarhukum.html20
