PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: TENTANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, I NDONESIA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa tenaga keperawatan merupakan tenaga pemberi pelayanan terbesar dan memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangannya kewenangannya di rumah sakit;
b.
bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta profesionalisme khususnya profesi perawat dan bidan diperlukan suatu wadah keprofesian yang sarat dengan aturan dan tata norma profesi;
c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Keperawatan di rumah sakit.
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
1
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4.
Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 No. 49, tambahan Lembaran Negara No. 3637);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan penyelenggaraan praktik perawat;
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/2010 Tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan;
8.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan. 2. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan profesi sehingga pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standar yang baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yang kompeten dengan kewenangan yang jelas. 3. Kredensial (Credential) adalah dokumen pendidikan, pelatihan, pengalaman pekerjaan, sertifikasi, lisensi dan dokumen professional lainnya yang dimiliki oleh tenaga keperawatan. 4. Proses kredensial (Credentialing) adalah proses mereview , memverifikasi dan mengevaluasi dokumen-dokumen. Proses kredensial memberi keputusan dan menjamin apakah tenaga keperawatan yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit 5. Re-Kredensial (Re-Credentialing) adalah proses re-evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap tenaga keperawatan yang telah bekerja dan memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) di rumah sakit tersebut untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberi kewenangan klinis tersebut untuk suatu periode tertentu. 6. Kewenangan Klinis Keperawatan (clinical nursing privilege) adalah kewenangan klinis untuk melakukan tindakan keperawatan tertentu dalam lingkungan sebuah rumah sakit berdasarkan penugasan yang diberikan Direktur/Kepala Rumah Sakit. 7. Surat Penugasan (Clinical Appointment) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit kepada seorang tenaga keperawatan 3
untuk melakukan tindakan keperawatan dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan baginya. 8. Kelompok Tenaga Keperawatan Fungsional yang disingkat KTKF adalah sekelompok orang ( peer-group) yang terdiri dari kelompok perawat fungsional dan kelompok bidan fungsional. Kelompok perawat fungsional mencakup Ners dengan spesialis, kumpulan ners seminat dan perawat vokasional yang memiliki kesamaan kompetensi dalam kelompoknya. Kelompok bidan fungsional mencakup bidan ahli dan bidan terampil. 9. Tenaga keperawatan meliputi perawat professional (ners dan ners spesialis), perawat vokasional dan bidan. 10. Ners adalah sarjana keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan profesi. 11. Perawat vokasional adalah perawat dengan lulusan D III keperawatan. 12. Tenaga bidan meliputi bidan terampil dan bidan ahli dengan lulusan DIII kebidanan, DIV/S1 kebidanan, dan S2 Kebidanan. 13. Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan adalah pendidikan non formal bagi tenaga keperawatan melalui pelatihan-pelatihan bersertifikat, kursus, dan pengembangan kompetensi profesi. 14. Tindakan Delegasi adalah ………………… 15. Standar Profesi adalah acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan keparawatan dan asuhan kebidanan yang diberikan oleh perawat dan bidan. 16. Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola oleh organisasi profesi masing-masing. 17. Jenjang Karier merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesi bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governance ) yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite
4
keperawatan di setiap rumah sakit profesionalisme tenaga perawat dan bidan.
dalam
rangka
peningkatan
Pasal 3 1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance ) yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semua pelayanan keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatann di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis kepala/direktur rumah sakit. 2) Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kewenangan klinis keperawatan (clinical nursing privilege ) oleh kepala/direktur rumah sakit melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment ) kepada tenaga keperawatan yang bersangkutan. 3) Surat penugasan klinis (clinical appointment ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala/direktur rumah sakit setelah mendapat rekomendasi dari komite keperawatan. 4) Dalam keadaan darurat kepala/direktur rumah sakit dapat memberikan surat penugasan klinis (clinical appointment ) tanpa rekomendasi komite keperawatan. 5) Rekomendasi komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan kredensial.
BAB II KOMITE KEPERAWATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Komite keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance ) yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. 5
Pasal 5 1) Komite keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit. 2) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pasal 6 Kepengurusan Komite Keperawatan Direktur/Kepala rumah sakit.
dibentuk
dan
disyahkan
oleh
Pasal 7 (1) Susunan organisasi komite keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. subkomite. (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite keperawatan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari: a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.
Pasal 8 (1) Keanggotaan komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur/kepala rumah sakit dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sikap profesional, reputasi, dan perilaku. (2) Jumlah keanggotaan komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf keperawatan di rumah sakit. Pasal 9 6
(1) Ketua komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur/kepala rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit. (2) Sekretaris komite keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur/Kepala rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
Pasal 10 (1) Direktur/Kepala rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite keperawatan. (2) Komite keperawatan bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit.
Pasal 11 (1) Anggota komite keperawatan terbagi ke dalam sub-sub komite. (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. subkomite kredensial yang berwenang menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan sesuai jenjang karir, termasuk tugas-tugas delegasi yang dilimpahkan; b. subkomite mutu profesi yang berwenang menentukan kebutuhan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Proffesional development/CPD) bagi tenaga keperawatan; c. subkomite etik dan disiplin profesi yang berwenang melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etik dan disiplin profesi 7
dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 12 (1). Komite keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit dengan cara : a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit; b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
(2). Dalam melaksanakan tugas kredensial komite keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut: a. menyusun
porto
folio untuk
self
evaluasi
perkembangan
profesional; b. menentukan
persyaratan kredensial
c. menentukan
tahapan proses kredensial
d. sub
komite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan ke Direktur/Kepala Rumah Sakit;
e. melakukan
pemulihan kewenangan klinik sesuai rekomendasi oleh atasan langsung;
f.
melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
(3). Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf keperawatan komite keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut:
8
a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik; b. mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi CPD (Continuing Professional Development )/ PPB (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) tenaga keperawatan berkoordinasi dengan Direktur medik dan keperawatan/Direktur keperawatan dan Direktur SDM; c. melakukan audit keperawatan bersama Direktur Medik dan Keperawatan/Direktur Keperawatan; d. mendorong perawat klinik dan bidan terlibat dalam perkembangan profesi; e. meningkatkan kepuasan mengurangi turn over;
kerja
tenaga
keperawatan
untuk
f. merencanakan dan mengusulkan kepada Direktur Medik dan Keperawatan/Direktur Keperawatan tentang program-program ilmiah (pertemuan, pelatihan internal/eksternal RS) berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan kemajuan IPTEK; g. memfasilitasi proses pendampingan “couch” (preceptorship/ mentorship ) selama melaksanakan praktik keperawatan; h. mengidentifikasi perubahan-perubahan kompetensi berdasarkan fakta melalui kaji ulang. (4). Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga perawat dan bidan, komite keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan. b. menyusun tata kelola pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan. c. melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan. d. melakukan pembinaan etika keperawatan dan etika kebidanan. 1. membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan. 2. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan. 9
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite keperawatan berwenang: a.
memberikan rekomendasi rincian kewenangan (delineation of clinical nursing privilege );
klinis
keperawatan
b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment ); c.
memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis ( clinical privilege ) tertentu; dan memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege );
d. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan; e.
memberikan rekomendasi berkelanjutan;
pendidikan
keperawatan
dan
kebidanan
f.
memberikan rekomendasi pendampingan ( preceptorship ); memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
dan
Bagian Keempat Kelompok Tenaga Keperawatan Fungsional (KTKF) Pasal 14 (1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite keperawatan dapat dibantu oleh KTKF.
(2)
Kelompok Tenaga Keperawatan Fungsional (KTKF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur/Kepala rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite keperawatan
(3)
Kelompok Tenaga Keperawatan Fungsional (KTKF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga fungsional perawat dan bidan, bila memungkinkan dapat ditambahkan kolegium keperawatan dan atau institusi pendidikan keperawatan
10
BAB III PENDANAAN Pasal 15 (1)
Kepengurusan komite keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan keuangan rumah sakit.
(2)
Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16
Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan komite keperawatan dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan perhimpunan/asosiasi perumahsakitan dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pasal 17 (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diarahkan untuk meningkatkan kinerja komite keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan evaluasi. (3) Dalam rangka pembinaan Komite Keperawatan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. 11
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pada saat Peraturan ini berlaku, maka rumah sakit harus menyesuaikan organisasi komite keperawatan sesuai dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………………. MENTERI KESEHATAN, ttd
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal.............. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR... 12
