SEJARAH HUKUM

1 PENDAHULUAN Perlunya Mempelajari Sejarah Hukum Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah hukum tergolong pegetahuan yang masih muda dan belum banyak dikenal bahkan dikalangan fakar hukum sendiri sehingga pertumbuhan dan perkembangannya belum menggembirakan.

Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh belum

disadarinya betapa pentingnya disiplin ilmu baru ini dalam menunjang dan memahami ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum positif. Menurut John Gillisen dan Frist Gorlé, terdapat manfaat yang besar dalam mempelajari sejarah hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (Hukum Belgia, Hukum Amerika, Hukum Indonesia, dan sebagainya), malainkan juga dalam lintasan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materiil). 2. Norma-norma hukum dewasa ini sering kali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. 3. Sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum. 4. Hal ikhwal yang teramat penting di sini adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena bahwa hukum diletakan dalam perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai sesuatu gejala histories. Objek dan Tujuan Sejarah Hukum Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum. Sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abab ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai masa kini..

Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

2 Sebagai

ilmu

pengetahuan,

sejarah

hukum

tergolong

ilmu

pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan kemanusiaan (humaniora), yang memunyai kesamaan dengan ilmu pengetahuan alam, yakni semua adalah empiris, artinya bertumpu pada pengamatan dan pengalaman suatu aspek tertentu dari kenyataan. Sejarah dan Sejarah Hukum Sejarah

mempelajari

perjalanan

waktu

masyarakat

di

dalam

totalitasnya, sedangkan sejarah hukum merupakan satu aspek tertentu dari hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk bagian, serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau akhirnya adalah menentukan juga dalil-dalil atau hukum-hukum perkembangan kemasyarakatan. Sudah barang tentu bahwa sejarawan hukum harus memberikan sumbangsihnya

kepada

penulisan

sejarah

secara

terpadu.

Bahkan

sumbangsih tersebut teramat penting, mengingat peran besar yang dimainkan oleh hukum di dalam perkembangan pergaulan hidup manusia. Hal tersebut integral dalam pengertian bahwa ia tidak dapat diwujudkan dengan memisahkan hukum dari gejala-gejala kemasyakatan lainnya, yang antra hal-hal tersebut dengan hukum dapat ditelusuri keterkaitannya. Historitas Hukum a. Visi Idealitas-Spiritualistis Hukum itu sebagai suatu perwujudan satu atau lain gagasan absolut, maka apapun asal atau isi gagasan yang kita kemukakan, bagaimanapun kita akan lebih cendrung dan bermuara pada suatu pandangan hukum yang lebih statis dari pada yang dinamis. Memang benar bahwa dalam hipotesis tersebut berbagai bentuk perwujudan hukum yang muncul secara berturutturut satu sesudah yang lain sebagai pencerminan gagasan hukum absolut yang tiak sempurna, dan pada hakikatnya cendrung a-priori tidak berubah dan karenanya a-historis. Bentuk-bentuk perwujudan yang timbul secara berturut-turut satu sesudah yang lain dapat diuraikan sesuai dengan tertib urut kronologis, tetapi keterkaitan yang satu dengan yang lain tidak dilihat Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

3 dalam perspektif kronologis linear melainkan dalam perimbangan terhadap gagasan absolut tersebut. Berdasarkan titik tolak yang demikian, pada hakikatnya hanya sedikit sekali mengarah seperti yang dimaksudkan dalam sejarah hukum. b. Visi Matrealistis-Sosialogis Hukum tidak dianggap sebagai perwujudan ide, seperti keadilan rasio, dan lain-lain, melankan sebagai produk kenyataan masyarakat atau realitas masyarakat, maka pandangan hukum statis beralih tempat dan berubah oleh hal yang dinamis, yang pada hakekatnya lebih rentan terhadap suatu pendekatan histories. Selama hukum itu dipandang sebagai suatu produk rasio, yang per definisinya dimana-mana dan senantiasa identik, maka selama itu pula kita tidak dapat menemukan suatu klarifikasi yang memadai bagi besarnya keanekaragaman norma-norma hukum. Dalam aliran ini, yang paling banyak sumbangsihnya bagi pembentukan hukum dinamis adalah mazhab histories dan marxisme. John Gillisen dan Frist Gorlé, bertitik tolak dengan memilih pandangan hukum sosialogis, artinya suatu yang dalam hukum tidak bertujuan melihat perwujudan tersebut dari satu atau lain asas tersebut, melainkan menengok suatu produk kenyataan dalam kemasyarakatan. Dengan cara ini visi-visi matrealistis dan spiritualistis sepertinya dapat diperdamaikan satu dengan yang lainnya. Didalam batas-batas yang dimungkinkan oleh situasi kehidupan materiil untuk dapat melaksanakan (karenanya ada kemandirian relative ini), maka hal tersebut memainkan suatu peranan spesifik yang perlu kita teliti.


4

BAB I PEMBENTUKAN DAN EVOLUSI TATANAN-TATANAN HUKUM TERPENTING I. Terbentuknya Hukum Jika hukum adalah produk kenyataan masyarakat, bagaimana hal itu terbentuk. Hal ini sangat sulit untuk ditentukan, oleh karena pengetahuan kepurbakalaan, etnologi hukum, dan sebagainya menunjukan bahwa pada kebanyakan bangsa-bangsa primitif di jaman purba kala pun pada saat belum ada aksara telah dikenal norma-norma prilaku yang berkaitan dengan perimbangan-perimbangan

kemasyarakatan

yang

berangsur-angsur

menjelma menjadi norma hukum yang sesungguhnya. Penelitian tatanantatanan hukum primitif tuna kasara dan tatanan hukum yang lebih maju menunjukan bahwa sumber hukum primer adalah kebiasaan (hukum). A. Kebiasaan Hukum Disemua

pergaulan

hidup

nampaknya

suasana

kehidupan

menyebabkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan. Dalam arti yang umum kebiasaan tersebut tidak lain adalah suatu perbuatan maupun penahanan diri berbuat sesuatu secara teratur oleh individu atau sekelompok manusia. Semenara itu, untuk dapat dikatakan kebiasaan hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan : (1) kebiasaan itu tidak boleh merupakan kebiasaan individual, melainkan suatu kebiasaan kemasyarakatan; (2) kebiasaan itu harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) atau penahanan diri (omnisi), yang di dalam kehidupan bermasyarakat meluangkan berbagai (setidaktidaknya dua) kemungkinan; (3) kehidupan (kebiasaan) ini harus dialami oleh masyarakat sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat ; dan (4) kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum. B. Penguasa Umum atau Negara Untuk membuat suatu kebiasaan kemasyarakatan menjadi sebuah norma hukum diperlukan perantaraan penguasa.

Tidak dapat disangkal

bahwa dewasa ini penguasa umum muncul kepermukaan dalam bentuk Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

5 negara. Antara pemegang kekuasaan dan anggota-anggota kelompok ini terjadi sejumlah perimbangan, dimana kedua belah pihak tersebut masingmasing mengupayakan hal ini oleh situasi dan kondisi materiil serta melalui keadaan di dalam kelompok itu sendiri memenangkan kepentingankepentingan dan pandangan-pandangan tertentu. 

Sinergi Penguasa dan Masyarakat Satu hal yang sudah pasti agar perimbangan penguasa masyarakat dapat mencapai suatu derajat kelanggengan tertentu maka keduanya harus membentuk sebuah sinergi yang mengasumsikan adanya suatu minimum kepentingan bersama. Berakhirnya Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri)



Kepentingan penguasa umum untuk mempertahankan diri, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi kelompoknya dalam hubungan dengan dunia luar dilakukan melalui upaya mencegah terjadinya sengketa antara para anggota kelompok satu sama lain atau jika perlu, mengusahakan sekeras mungkin penyelesaian perselisihan yang terjadi secara damai. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menanggulangi sengketa tersebut yaitu : (1) pembasan yang kemudian disusul dengan larangan

sepenuhnya

terhadap

tindakan

main

hakim

sendiri;

(2)

pengukuhan dan bertanggungjawan atas celaan sosial atau sanksi yang dikenakan

karena

tidak

memenuhi

kebiasan-kebiasan

tertentu;

(3)

menyusun dan menyeimbangkan kebijakan, prosedur dan/atau badanbadan yang membuat aturan dan peraturan untuk menyelesaiakan perselisihan-perselisihan. II. Aturan Pengakuan dari Hart Pengukuhan kebiasaan-kebiasaan merupakan gejala yang oleh ahli filsafat hukum Inggris, Hart, disebut “aturan pengukuhan” (rule of recognition). A. Perkembangan Tatanan-tatanan Hukum


6 Pada awalnya suasana hukum meliputi semata-mata hubunganhubungan

dan

perimbangan-perimbangan

kemasyarakatan,

yang

mempunyai arti yang fundamental bagi keterikatan dan keterpaduan kelompok; perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan-perbutan demikian tidak secara langsung dilarang sebagaimana mestinya. Namun penguasa melarang tindakan main hakim sendiri sehubungan dengan persengketaan yang terjadi, karenanya dan dikukuhkan, atau membuat aturan-aturan serta menetapkan tarif-tarif untuk mempermudah (composition)

penyelesaian perselisihan secara

damai antara para pihak yang bersengketa. Demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota kelompok dan kekuasaan umum perlu dituang dalam peraturan atau cara lain. Ketentuan-ketentuan tersebut, baik larangan langsung atau tdak langsung maupun berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap penguasa merupakan norma-norma hukum yang mengandung sebuah perikatan. Yang menjadi dasar aturan-aturan seperti itu adalah hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan yang ditandai

dan diwarnai kepentingan-kepentingan

timbal balik yang harus ditakar satu dengan lainnya. Derajat saling mempengaruhi secara timbal balik yang terjadi antara kebiasaan-kebiasan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan aturanaturan hukum yang dibuat penguasa sangat bergantung pada perimbanganperimbangan kekuatan yang ada antara berbagai kelompok masyarakat dan penguasa. B.

Keadilan,Keseimbangan,dan Kepastian Hukum (Pembagian lebih

lanjut atutarn-aturan menurut Hart) Hart menamakan norma-norma dengan “aturan-aturan hukum primer” dan “aturan-aturan sekunder”. Norma-norma tersebut telah menjawab atau merespon yang oleh Redbruch dianggap sebagai komponen ide hukum, yakni keadilan dengan asas keseimbangan dan kepastian hukum. Ide hukum tentang keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum digunakan di dalam masyarakat yang lebih maju dalam menciptakan peraturan-peaturan bidang pergaulan hidup yang mendasari penggunaan hukum sebagai Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

7 sarana bukan saja untuk menertibkan masyarakat tetapi juga untuk mengubahnya atau mengarahkannya kesuatu jalur evolusi tertentu.

BAB II TATANAN HUKUM PRIMITIF MENUJU HUKUM MODERN I. Titik Tolak : Pra Sejarah Hukum dan Sejarah Hukum Sejak terjadinya hukum, maka dalam benihnya dapat dikatakan telah ada hampir seluruh komponen, yang berlangsung berabad-abad untuk kemudian menghasilkan tatanan hukum modern masa kini. Konsensus yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah, bertumpu pada suatu gagasan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dijadikan dasar keadilan. Pengakuan, pengukuhan, dan pemberian sanksi kebiasaan oleh penguasa dengan serta-merta menujukan bahwa atas inisiatif sendiri ia juga dapat mengeluarkan larangan dan perintah. Inilah awal dari perundangundangan. Juga telah ada peradilan, yang di dalamnya seringkali putusanputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat atau badan-badan peradilan diberlakukan sebagai preseden-preseden untuk waktu yang akan datang. A. Tatanan-tatanan Hukum Primitif Pada umumnya semua bangsa pernah mengalami evolusi hukum selama berabad-abad sebelum periode mereka mempergunakan aksara. Perbedaan antara pra sejarah hukum dan sejarah hukum pada hakikatnya terletak pada perbedaan antara bangsa-bangsa tuna aksara dan bangsabangsa beraksara. Dengan demikian aksara ini dapat dikatakan merupakan faktor kebuyaan terpenting yang menentukan pengevolusian hukum. Sementara periode peralihan pra sejarah hukum ke sejarah hukum berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Misalnya antara lain : bangsa Mesir peralihan tersebut terjadi sekitar abad ke- 28 dan 27 SM, bangsa Romawi antara abag ke- 5 dan 6 SM, bangsa Germania pada ke-5 sesudah Masehi.


8 Karakteristik umum tatanan hukum bangsa-bangsa tuna aksara sebagai berikut : (1) tidak tertulis; (2) tidak ada hukum kebiasaan primitif umum; (3) setiap kelompok sosial mempunyai hukum kebiasaan masingmasing; (4) hukum dan agama belum mempunyai perbedaan sistem norma yang jelas; (5) Agama mempunyai peranan besar dalam tatanan hukum primitif. Aturan-aturan hukum primitf merupakan pengungkapan yuridis hubungan-hubungan kemasyarakatan. Hal-hal tersebut terbentuk dengan makin berkembanya hubungan-hubungan sebagai berikut : (1) hubunganhubungan keluarga; (2) hubungan kelompok keluarga; (3) hubungan bangsa; (4) penguasaan benda-benda bergerak; dan ( 5) hubungan kelaskelas dalam masyarakat. B. Tatatan Hukum Arkais Melalui

penemuan

aksara

perkembangan

yuridis

mengalami

kemajuan. Pra sejarah hukum telah lewat dan sejarah hukum antik muncul kepermukaan. Awal dari periode ini sekitar tiga puluh abad Sebelum Masehi. Peradaban-peradaban daerah perkotaan yang berasal dari abad ke- 40 dan 30 SM menampakan diri di tiga kawasan besar, yaitu : (i) Mesir, di delta sungai Nil; (ii) Mesopotamia, di lembag sungai Tigris dan Eufrat; dan (iii) lembah sungai Indus dengan kota-kota Harappa, Amri, Mahenjo-Daro, dan lain-lain. Kota-kota tersebut mempunyai pemerintahan sendiri dan yang terpenting adalah seni tulis menulis telah ada seperti hierogrif

di Mesir,

tulisan paku di Mesopotamia, dan huruf-huruf brahmi dan kharasti di India. Atas dasar peluang untuk mencatat aturan-aturan hukum ini, maka terjadilah tatanan-tatanan hukum, yang disebut Arkaistis. (1) Hukum Mesir Selama hampir 40 abad lamanya, perkembangan hukum di Mesir mengalami periode-periode pasang surut, yang kira-kira berlangsung bersamaan dengan fluktuasi-fluktuasi besar kekuasan-kekuasan raja-raja Mesir, para Fira’un. Sampai tiga kali sejarah Mesir telah berevolusi dari suatu tatanan feodal patriakhat ke kekuasan tokratis yang sentralistis dan


9 seiring melemahnya kekuasan tersebut, kembali ke tatanan neo-feodal. Di bawah tatanan feodal yang disebut “leenstelsel”, tanah sesuai kebutuhan diberikan sebagai pinjaman, persetujuan peminjaman tanah ini dibuat di bawah sumpah dan perempuan berada dalam situasi hina dina. Keturunan melalui garis ibu dan endogami, mengijinkan perkawinan antara kakak dan adik perempuan yang merupakan ciri-ciri khas hukum keluarga Mesir kuno Nampaknya

orang-orang

Mesir

tidak

meninggalkan

peraturan

perundang-undangan atau kitab-kitab undang-undang (kodifikasi), setidaktidaknya belum ditemukan hal-hal seperti itu. Meskipun demikian, banyak sekali ditemukan pengumuman dan pemberitahuan tentang undang-undang tersebut, yang pada hakekatnya telah pernah ditulis sebelumnya, tetapi karena dalam periode-periode pemberontakan kesemuanya itu telah dibuang atau dihancurkan. Pada sisi lain dikenal “pelajaran-pelajaran dan buku-buku kepintaran” yang di dalamnya dijumpai asas-asas tentang hukum yang bertujuan melindungi barang dan orang dalam pergaulan hidup. (2) Hukum Babilonia : Zaman Hamurabi Di Babilonia, sebelum kodeks Hamurabi, juga terdapat kodeks lain, yaitu : (i) kodeks Urnami, sekitar tahun 2040 SM; (ii) kodeks Esinunna, sekitar tahun 1930 SM disebuah kerajaan Akadia. Kodeks inimempunyai 60 Pasal; (iii) kodeks Lipitisitar, yang ditulis sekitar tahun 1880 SM dan mempunyai 37 Pasal. Dibandingkan dengan kodeks-kodeks yang tersebut, kodeks Hamurabi merupakan “kitab undang-undang yang terpenting dan terbesar” yang terdiri dari 282 Pasal. Untuk pertama kali dalam sejarah hukum telah ditetapkan sederet asas-asas seperti hak milik (eigendom) yang sangat individualistik, sewa bawaan (onderhuur), dan juga perbutan melawan hukum (onrechtmatig daag). Hukum pidana dalam kodeks Hamurabi terkenal kejam seperti hukuman mati, pemblasan dendam, pengundungan tangan, jari dan lain-lain. (3) Hukum Hindu Hukum Hundu nampaknya berkembang lebih banyak di suasana aggaris, diantara berbagai daerah pedesaan, baik yang kecil maupun yang Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

10 besar. Kesatuan dan persatuan yang tidak dapat dipungkiri yang diperlihatkan oleh hukum Hindu tradisionil disebabkan oleh faham Brahmanisme. Adapun Brahmanisme ini bukan saja menganut hukum bahwa manusia itu tidak sama satu dengan yang lain, tetapi juga membagibagi umat manusia dalam kasta-kasta. Untuk setiap kasta tersedia hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Kasta-kasta tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok keluarga patriarchal dengan kekuasaan seumur hidup dari kakek tertua atas perempuan-perempuan, anak-anak, dan budak-budak. Beberapa contoh hukum Hindu tentang keluarga antara lain : kewajiban janda untuk melanjutkan perkawinan denga kakak laki-laki dari almarhum suaminya (leviraatshuweklyk) atau “kawin ipar”, atau mengikuti suaminya dalam kematian; menyerahkan anak-anak laki-laki dari anak perempuannya kepada ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki; harta milik bersama keluarga dengan mengecualikan anak-anak perempuan. Hukum Hindu adalah tatanan hukum yang diwahyukan sekaligus hukum ini suatu tatanan yang bertumpu pada asas-asas umum tentang ketidaksamaan

manusia,

tatanan

kasta.

Apa

yang

paling

dekat

persamaannya dengan pengertian penulis tentang hukum adalah yang disebut “darma”, “kewajiban”. Jadi, darma adalah keseluruhan aturan hidup, yang harus diataati oleh manusia karena setatusnya dalam masyarakat. Tujuan darma adalah tujuan esensiil masyarakat; hal ini harus memberikan peluang kepada setiap kasta untuk memenuhi kewajibanya. Sumber-sumber darma terdiri atas : (1) Kitab suci Weda, yang pada hakikatnya mempunyai dua pengertian, yakni pengetahuan pada satu sisi dan pada sisi lain naskah-nahkah suci, yang di dalamnya dicatat apa yang diwahyukan; (2) smr’ti atau tradisi sebenarnya berarti “ingatan”, diantaranya yang paling terkenal manusmr’ti (ingatan Manu), yang disebut kodeks Manu. Kodeks Manu ini meliputi 12 buku dan kurang lebih 5400 ayat. Kodeks ini juga merupakan pembagian secara metodis pertama kedalam cabang-cabang hukum (hukum keluarga, huku perikatan, dan hukum pidana), malahan ditinjau dari isinya menunjukan tentang adanya kematangan pemikiran Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

11 yuridis yang sangat maju. Misalnya nuansa perkembangan di dalam pembagian tahap-tahan persetujuan, cacat-cacat dalam pemberian persetujuan, dasar-dasar tanggung jawab hukum, title-titel daluarsa akuisitif, dan lain-lain. (3) Kebiasaan, hal ini dipandang oleh penganut Hindu sebagai sumber hukum. Bahkan dalam kenyataanya, kebiasaan menjadi sumber hukum terpenting hukum positif Hindu, karena ia menambahkan dan melengkapi peraturan-peraturan yang dijabarkan dari kitab-kitab suci. II. Tatanan Hukum Maju atau Mapan Ciri umum tatanan hukum maju atau mapan mempunyai kesamaan bahwa mereka adalah tatanan-tatanan hukum dunia sekuler, yang di dalamnya penyelenggaraan hukum berlandaskan jalan pikiran rasional, di mana hukum telah mencapai suatu derajat kompleksitas, abstraksi, dan sitematisasi dengan akibat bahwa hal ini merupakan subjek studi dan dilaksanakan oleh para spesialis yang khusus didik untuk itu. Sekularitas

hukum

tersebut,

bertumpu

pada

pengembalian

penguasaan keagamanaan ke dalam suasananya sendiri, yakni bidang keagamaan dan kedua pengeluaran unsure-unsur irasionil dalam hukum, misalnya dalam hukum pembuktian. Sementara ciri rasional, sitematisasi, dan abstraksi pada hakikatnya merupakan sebab dan akibat suatu ciri khas yang

terakhir

dari

tatanan

hukum

modern.

profesionalisme

dan

pengilmiahan (verwissenschaftlichung).


12

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERKEMBANGAN HUKUM Hukum

merupakan

perimbangan-perimbangan

suatu

produk

kemasyarakatan,

hubungan-hubungan maka

di

dalam

dan

proses

penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Tidak mudah untuk menelusuri dan menetapkan sumbangsih beberapa faktor yang benarbenar berperan dalam penciptaan dan perkembangan huku karena faktorfaktor tersebut tampil ke permukaan dalam beraneka ragam sifat dan bentuk. Beberapa diantanya yang paling penting, yaitu : I. Faktor-faktor politik Faktor-faktor politik terutama meliputi : (1) adanya penguasa; (2) penguasa agama; (3) tradisi imperial; (4) kekuasaan tersentralisasi; (5) bentuk-bentuk kekuasaan. II.

Faktor-faktor ekonomi Menurut Marx dan Engels bahwa factor ekonomis mempunyai pengaruh absolute atas perkembangan kemasyarakatan. Akibatnya, hukum sebagian besar ditentukan oleh ekonomi. III. Faktor-faktor Agama dan Idiologi Pencampuran antara aturan-aturan agama dan masyarakat dalam satu sisi, dan kekuasaan-kekuasaan kerohanian dan keduniawian pada sisi lain menunjukan mengapa agama juga dipandang sebagai factor penting evolusi hukum, dimana IV. Faktor-faktor Kultural Faktor-faktor kultural ini tidak hanya penting bagi penghalusan teknik hukum

yang

semakin

meningkat,

tetapi

juga

berpengaruh

secara


13 berkelanjutan

terhadap

pandangan-pandangan

yang

dianut

dalam

pergaulan kemasyarakatan. Faktor kultural tersebut antara lain : (1) Aksara, yakni terciptanya seni tulis-menulis. Dimana hukum pada hakikatnya hanya dapat hidup mandiri dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan bilama orang-orang dapat membaca dan menulis. (2) Resepsi, yakni pengambilalihan oleh suatu kelompok hasil-hasil perolehan budaya kelompok lain. (3) Aliran-aliran budaya besar, seperti Helenisme pada zaman dahulu (oudheid), Renaisans Karolingis pada awal abad pertengahan, dan pada akhir abad pertengan meliputi : (i) Aristotelisme Kristen (ii) Renaisans, yakni aliran budaya yang telah menggunakan pengaruhnya atas semua bidang kegiatan manusia, baik terhadap seni, ilmu pengetahuan, literature, politik dan lain-lain; (ii) Era pencerahan yang merupakan aliran kejiwaan yang mendominasi pada abad XVIII; (iii) Mazhab Romantik, seperti dalam historiche rechtschule dijumpai beberapa aliran namun mazhab

romantik

mengandalkan

yang

hukum

diwujudkan

Romawi

keluar

oleh

von

sebagi

Savigny pemenang;

yang (iv)

Psoitivisme, aliran yang lahir bagian ke-2 abad XIX dan mempunyai pengaruh yang besar sampai sekarang; dan (8) Marxisme dan leninisme merupakan aliran yang diformulasi pada abad XIX oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dalam karya seperti Das Capital sementara Lenin memberikan isi yang lain terhadap pengerian “dictator proletariat” Karl Marx.


14

BAB IV TATANAN HUKUM DI DUNIA MASA KINI 1. Tatanan-tatanan Hukum Tuna Aksara Meskipun tatanan hukum tuna aksara ini mencerminkan suatu stadium primitif perkembangan hukum, nampaknya hal-hal ini masih di jumpai di dunia masa kini. Misalnya di sejumlah daerah Afrika, Australia, Brazil, dan tempat-tempat lain.

Pada umumnya tatanan hukum tersebut

tidak lagi merupakan bentuk-bentuk primitif karena telah mengalami suatu evolusi panjang yang bagaimanapun juga seringkali menuntut tatanan hukum yang lebih maju, namun demikian asas-asas primitif tetap tidak mempunyai kesamaan dengan pandangan hukum yang maju. 2. Tatanan Hukum Tradisonal Tatanan hukum tradisional merupakan tatanan-tatanan yang dijumpai masa kini namun unsur-unsur fundamental diturunkan dari sumber-sumber agama atau filsafat, yang asal-unsulnya membentang kebelakang hingga zaman dahulu, seperti hukum Iberani, hukum Hindu, hukum Cina, hukum Jepang, hukum Islam. 3. Tatanan Hukum Modern Tatanan hukum modern masa kini merupakan tatanan hukum yang keluar dari sumber tradisi kultural Erofa, yakni tatanan hukum Erofa kontinental maupun tatanan hukum Anglo-Amerika (Common Law). Tatanan hukum hukum Erofa kontinental merupakan suatu kelompok tatanan hukum yang seringkali disebut “romanistis-germanitis”, oleh karena campuran unsur-unsur hukum Romawi dan unsure-unsur dari hukum Germana, terutama Jerman. Orang-orang Ingris menamakannya Civil Law (satu dan lain hal karena pengaruh hukum Romawi dahulu, yakni Corpus Juris Civilis dari Justianus). Sementara Common law

ialah hukum yang telah Sejarah Hukum by John

Gillisen & Frist Gorle

15 berkembang di Inggris sejak bagian terakhir abad pertengahan, dari peradilan, dalam hal ini pengadilan-pengadilan raja. Oleh sebab itu common law asli pun pertama-tama adalah “judge made law”, artinya suatu tatanan hukum yang terutama tidak bertumpu pada aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. 4. Hukum Iberani Hukum Iberani adalah ciri khas sebuah hukum agama, ia tidak mengenal perbedaan antara asas-asas agama dan asas-asas yuridis. Sumber hukum Iberani ditemukan di dalam kitab suci, yaitu : (1) Alkitab atau Bible,

yakni

kitab

suci

yang

mengandung

“undang-undang”

yang

diwahyukan Allah kepada hamba-Nya; (2) Misyna dan Gemara, yaitu Misyna merupakan

himpunan pendapat para Rabi sedangkan Gemara

merupakan glossen (cacatan-catatan) dari ulasan-ulasan dari Misyna; (3) Talmud merupakan berkas Misyna dan Gemara yang dijadikan satu. 5. Hukum Yunani Hukum Yunani merupakan salah satu sumber-sumber sejarah terpenting bagi tatanan-tatanan hukum modern Erofa. Sejarah Hukum Yunani dapat dibagi dalam periode-periode berikut : (1) Peradaban Kreta dan Peradaban Mykene; (2) periode gen (clan, generasi persekutuan local); (3) Periode poleis (negara kota), terbentuk melalui pengelompokanpengelompokan suku-suku di bawah pimpinan salah seorang kepala suku; (4) periode abad-abad VIII dan VI SM, diantara beberapa Negara kota terbentuk suatu tatanan demokrasi, seperti Athena. Sumber histories Hukum Yunani berupa Gortyn, yaitu suatu inskripsi piagam yang berasal dari abad 480-460 SM dan mengandung sejumlah aturan-aturan hukum privat. Di dalam Negara-negara kota Yunani, hukum perdata tidak begitu berkembang dibandingkan dengan hukum tata negara. 6. Hukum Romawi Kuno Sejarah hukum Romawi di zaman kuno meliputi 12 abad, mulai dari abad VII SM sampai periode kerajaan sampai abad VI. Selanjutnya era


16 Kaisar Justianus sampai abad XV berlangsung kerajaan Romawi Timur atau Byzantum. Sumber-sumber Hukum Romawi dibedakan berdasarkan : (i)

Periode dini, yang berlangsung sejak pertengahan abad II SM. Sumber hukum periode ini berupa kebiasaan (mos maiorum consuetodo) pada saat Roma dikuasai organisasi clan, sementara pada masa Kerajaan dan Republik dini sumber hukum berupa undang-undang, yiatu Undang-undang Dua Belas Prasasti sebagai salah satu fundamen ius civile.

(ii)

Periode klasik, yang membentang antara abad II SM sampai akhir abad III M. sumber-sumber terpenting Hukum Romawi Klasik masih tetap berupa kebiasaan dan undang-undang. Pada perkembangannya, undang-undang itu telah masa ini.

menajdi sumber terpeting Hukum Romawi

Undang-undang meliputi leges, konsul-konsul senat, dan

terutama constituties kekaisaran yang dibedakan dalam empat kategori yaitu (i) edikta-edikta, yaitu ketentuan yang mempunyai ruang lingkup umum; (ii) dekreta-dekreta, yaitu vonis-vonis yang diucapkan oleh Kaisar atau dewannya berkaitan dengan peristiwa yuridis; (iii) reskriptareskripta, yakni jawaban-jawaban yang diberikan oleh kaisar atau dewannya kepada seorang pejabat negara, seorang megistrat atau bahkan patikulir; (iv) mandata, yaitu instruksi-instruksi yang diberikan kaisar kepada gubernur-gubernur provinsi, terutama berhubungan dengan persioalan administrasi dan perpajakan. (iii) Periode terlambat, yang berlangsung sejak era Dominat yang tumbuh dari krisis yang dialami oleh Kekaisaran Romawi pada abad III M. periode ini ditandai dan diwarnai oleh pemerintahan absolutisme kekaisaraan, dimana perundang-undangan Kaisar merupakan sumber hukum terpenting dan pada sisi lain pengaruh Kristen sedang tumbuh dengan pesat.


17

BAB V AGAMA KRISTEN Agama Krsiten tampil berkat kegiatan-kegiatan penyebaran ajaranajaran Yesus dari Nazaret, yang kelahirannya menandai awal Tarikh Masehi. Informasi penting bagi sejarah hukum antara lain dapat diseidiki lebih lanjut : I. Hubungan

dan

perimbangan

antara

penguasa

gerejawi

dan

penguasa duniawi. Dalam hal ini, secara pundamental teori yang berkembang di Barat telah didominasi ide bahwa agama Kristen perlu memenuhi sebuah misi di lapisan atas, yang diarahkan pada Civitas Dei (negara ketuhanan), sedangkan Civitas Terrena (Negara keduniawian) hanya mengurus ketertiban dan tidak boleh menghalang-halangi pekerjaan gereja. II. Yuridikasi Agama Krsten Satu dan hal karena agama Kristen berkembang dalam konteks negara Romawi dengan gaya susunan administrasi dan ketertiban hukum, maka seiring itu gereja berikhtiar membangun di bidang kerohanian sebuah aparat pemerintahan dan hukum yang serupa. Pada dasarnya ikhtiar gereja tersebut bertolak dari cita-cita bahwa gereja merupakan sebuah Civitas Dei tersendiri yang diberi tugas kerohanian. Persoalan-persoalan yang muncul dalam Civitas Dai ini diatur dalam hukum kanonik melalui teknik yuridis Romawi. III. Teoretisasi Agama Kristen Sejak abad XI makin besar dirasakan kebutuhan untuk memberikan suatu fundamental intelektual yang kokoh kepada moral dengan ajaran agama Kristen dengan pengandalan filsafat zaman kuno. Akan tetapi, sejak zaman Modern nampaknya bagi gereja semakin dirundung kesulitan untuk Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

18 mengakomodasi dan memadukan ajaran-ajaran atau filosofi Kristen dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan. Sejak masa rasionalisme dan era pencerahan abad XVIII, gereja telah benar-benar pada persimpangan jalan.

BAB VI HUKUM ROMAWI DAN HUKUM GERMANA PADA BAGIAN AWAL ABAD PERTENGAHAN ANTARA LAIN DI DALAM NEGARA FRANKA I. Iktisar Historis Pada era Negara Romawi bangsa Germana bermukim di wilayah sebelah timur sungai Rin dan sebelah utara sungai Donau. Pada abad V suku-suku bangsa Franka menetap di kawasa sungai Rin dan Seine. Rajaraja Frangka Clovis, Dagobert, Pepijn de Korte, dan Charle Agung (Charlemagne) telah berhasil memperluas kekuasaanya yang membentang mulai dari sunagi Ebro di Spanyol sampai dengan sungai Elbe di Jerman sekarang. Walaupun demikian, negara tersebut hanya berdiri untuk waktu yang tidak panjang. Terjadinya peperangan yang berlangsung selama satu abad untuk memperebutkan warisan Charles Agung dan penggantinya, maka Francia Orientalis seorang putra Louis Yang Saleh (Lodewijk de Vrome) yang berdasarkan pada Traktat Verdum (843) dikukuh menguasai sebelah timur sungai Rin, telah menyerap seluruh Negara Lathorius dan keseluruhanya menjadi Negara Germania, yang kemudian menjadi Negara Katolik Roma bangsa Jerman dan berdiri sampai dengan tahun 1806. Pada awalnya kekuasan kaisar tetap besar, terutama pada era pemerintahan Otto Akbar (Otto de Grote) tahun 936-973, Frederik Barbarossa (1152-1190), maupun Frederi II (1211-1250). Kemudian dengan relatif lemahnya persatuan dan kesatuan di Negara tersebut, nampaknya sedikit banyak telah membantu terbentuknya tatanan hukum Erofa yang seragam. II. Survival Hukum Romawi A.

Personalitas Hukum Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

19 Pada awal abad V asas personalitas diterapkan di Erofa Barat. Hubungan dan perimbangan demografis antara Galia-Romawi dan Germana bagaimanapun tidak sama. Diantara daerah hukum Germana di sebelah utara dan daerah hukum Romawi di sebelah selatan terdapat suatu zona, yang didalamnya diterapkan secara utuh asas personalitas pada abad VI,VII, dan VIII. Asas personalitas disini berlaku semata.mata bagi hukum perdata dan pidana. Apa yang menyangkut negara dan pemerintahan, misalnya tata Negara adalah murni territorial. Sejak abad IX, asas personalitas perlahan sirna di seluruh Erofa diganti asas teritorialitas. B. Himpunan Hukum Romawi Erofa Barat Penerapan asas personalitas pada hakikatnya telah memungkinkan hukum Romawi tetap bertahan di Erofa Bara kendati pun Negara Romawi Barat telah sirna. Akan tetapi, hukum Romawi tersebut tetap mengalami evolusi, yang sebagian besar melalui kontak dengan hukum-hukum kebiasaan Germana. Hukum Romawi blasteran ini, dalam bahasa Jerman disebut. Vulgarreht. Kendati demikian, para raja dari kerajan-kerajaan Germana bagian selatan, sekitar tahun 500 merasa perlu menyususun himpunan-himpunanhukum

Romawi,

untukkepentingan

para

hakim.

Himpunan hukum tersebut dilakukan sekitar tiga puluh tahun sebelum kodifikasi besar hukum Romawi atas perintah kaisar Justianus di Negara Byzantium : digesta, Codeks dan Institutiones, yang tetap dikenal di Erofa Barat sampai abad XII. C. Sumber-sumber Hukum di Negara Frangka Sumber hukum Negara Franka dibedakan : (1) Reichsrecht, yaitu perundang-undanagn kerajaan (selelah tahun 800 perundanag-undanagn kekaisaran, pada asasnya seragam untuk seluruh Negara); Volkrechte, yaitu hukum, terutama hukum kebiasaan, dari masing-masing bangsa yang berbeda,

yang

dipersatukan

di

bawah

kekuasan

raja-raja

Franka.

Reichsrecht dan Volkrechte tidak merupakan tatanan-tatanan hukum yang terpisah satu denngan yang lain. Reichsrecht menyangkut pemerintahan sedangkan Volkrechte

ini pada umumnya berkaitan dengan

hubungan-hubungan privat.


20 D. Leges Barbarorum Terdapat sejumlah Leges Barbarorum dikenal di wilayah Franka, antara lain : Lex Salica, Lex Riburaria, Ewa ed Amorem,

Lex

Burgundionum, dan lex Frisionum. Leges ini pada hakkatnya bukanlah kitab undang-undang yang sesungguhnya, bahkan bukan pula undang-undang dalam arti masa kini. dengan

bantuan

para

Leges ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang urteilfinder

(para

pendamping

yang

harus

melaksanakan legem dicere, yakni menemukan putusan) dibuatkan catatan dan disetujui penguasa. E. Perundang-undangan Raja di dalam Negara Frangka Pada periode Merovia dan Karolingis, undang-undang merupakan sumber hukum disampinng kebiasaan. Para Raja Merovia dan terutama raja-raja Karolingis telah berupaya menyeragamkan hukum dengan jalan meniadakan asas personalitas dan melalui penerapan peraturan mereka sendiri diseluruh wilayah Negara. Perundang-undangan raja-raja Merovia pada hakikatnya melanjutkan tradisi Romawi, bukan saja yang menyangkut terminologi, melainkan juga dari segi bentuk dan isi dan sedikit sekali mengeluarkan undang. Sementara raja-raja Karolongis telah banyak membuat peraturan perundang-undangan. Terutama Charles Agung, Louis de Vrome, dan Cahrle de Kele. Sejak pemerintahan Charles Agung, peraturan perundang-undangan lazimnya dsebut capitularia atau capitula. Kekuatan mengikat capitula

tersebut

sesungguhnya bersumber pada otoritas sang raja, yaitu hak untuk melarang, hak untuk memerintah, dan hak untuk menjatuhkan hukuman yang disebut bannum.


21

BAB VII TATANAN FEODAL Tatanan feodal di Erofa Barat berkembang menjelang abad X, XI, dan XII dan selama tiga abad itu institusi-institusi feodal memperoleh bentuknya yang definitif.

Di Perancis, Burgondia, dan Italia tatanan feodal ini

memainkan peranan besar di dalam kehidupan kemasyarakan dan hukum. Sementara di Jerman, feodalisme mengenal zaman emasnya setelah Ottonen dalam abad XII, XIII, dan bahkan abad XIV. Di Inggris feodalisme diintrodusir oleh kaum Normandia pada tahun 1066, setelah pertempuran hastings dan sebagai akibat peranan raja di dalamnya, maka tatanan feodalisme Inggris memiliki cirri-ciri khas tersendiri. Sedangkan di Spanyol tatanan feodalisme ini dimasukan reconquista yaitu perampasan kembali jazirah Spanyol oleh raja-raja Kastila dan Aragon dari bangsa Arab. Tatanan feodal tersebut ditandai dan diwarnai oleh serentetan institusi yang sebagian besar terjadi selama periode raja-raja Merovia dan Karolinga serta telah berlangsung terus sampai abad XVIII. Institusi-institusi dimaksud adalah sistem-sistem vassal (Negara tertentu taklukkepada Negara lain), leen (peminjaman tanah), imunitas (kekebalan), horigheid (benda-benda tak bergerak milik Negara) dan dominal (petani terikat pada tuannya). .Sistem vasal adalah ikatan pribadi di dalam hubungan dan perimbangan feodal-vasal, sedangkan sistem leen ini merupakan ikatan kebendaan. Sistem vasal tumbuh sebagi akibat ketidaksetabilan dan keamanan periode-periode Marovia dan Karolinga, yaitu orang-orang merdeka (non budak) meminta dan mendapat perlindungan (commandarecommandatio) dari seorang yang berkuasa (senior), asalkan mengucapkan janji akan setia kepada senior tersebut,bahwa harus taat dan membantu secara fisik maupun nasehat (concilium et auxilium). Sistem leen tercipta Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

22 melaui beneficium (=baik hati, anugrah). Leen merupakan hak menguasai biasanya sebidang tanah, yang diberikan oleh senior atau majikan leen tersebut kepada vassal-nya, untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang tersebut terakhir untuk dapat menutupi biaya-biaya kehidupannya dari penghasilan tanah tersebut. Kebiasaan (adat) merupakan satu-satunya sumber hukum selama masa feodal. Pada hakikatnya kebiasan-kebiasaan ini tidak diketahui karena hal-hal tersebut tidak meninggalkan bekas-bekas tulisan, seperti akta-akta maupun vonis-vonis tertulis, kontrak-kontrak yang merupakan dasar adanya bukti tentang pemberian ijin mempergunakan tanah milik bangsawan, janjijanji pada penggarap tanah, dan lain-lain. Pada masa feodalisme ini, mampir tidak ada peraturan perundangundangan yang dibentuk. Hukum sama sekali tidak dicacat di sisni. Jadi, tidak ditemukan lagi kitab undang-undang mauun kitab hukum. ini adalah era tampa aksara baru. Kebanyakan orang malahan belum menguasai teknik tulis menulis maupun seni baca, para hakim (antara lain kaum bangsawan dan pejabat-pejabat daerah) yang pada umumnya tidak cakap membaca sebuah naskah yuridis. Dan biasanya mereka mengadili suatu perkara dengan mengandalkan takdir ilahi, terutama untukpembuktian yang sudah barang tentu dilakukan dengan cara-cara irasional.


23

BAB VIII SUMBER-SUMBER HUKUM PADA AKHIR ABAD PERTENGAHAN DAN ZAMAN MODERN ABAD XIII – XVIII I. Ikhtisar Umum Masyarakat Erofa Barat mengalami perubahan-perubahan mendasar di dalam abad XIII meskipun institusi-institusi feodal masih tetap berlangsung. Undang-undang sedikit demi sedikit kembali menjadi sumber hukum, bahkan bukan sang raja saja yang membentuk undang-undang melainkan juga para tuan tanah maupun pemerintah kota-kota. Akan tetapi, kegiatan perundang-undangan masih terbatas ruang ringkupnya. Di dalam bidang hukum perdata, kebiasaan masih tetap merupakan sumber hukum yang terpenting. Di dalam sejarah hukum dijumpai kontinuitas antara abad-abad pertengahan dan zaman-zaman modern. Abad XIII merupakan suatu momentum penting dalam sejarah negara dan hukum. Dalam bidang yuridis, raja-raja absolut memperjuangkan terutama untuk mempersatukan hukum negara mereka. Pada abad ke XVI berkat ditemukannya seni mencetak buku, maka hukum semakin lama dicatat. Pendokumentasian hukum mencapai titik kulminasinya dalam gerakan kodifikasi, yang mulai tampil pada abad XVIII, terutama di Jerman dan Italia. Pada abad-abad ini, undang-undang

menjadi

sumber

hukum

terpenting

menggantikan

kebiasaan. II. Kebiasaan Seorang ahli hukum Vlanderen dari abad XVI, Filips Wielan, kebiasaan sebagai sumber hukum didefinisikan sebagai berikut : “Kebiasaan adalah hukum tidak tertulis yang terdiri dari ketentuanketentuan sehari-hari(usance) dan perbutan yang terus-menerus oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

24 secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan itu diikuti secara berkesinambungan” Dari ketentuan tersebut dapat diketahui karakteristik-karakteristik kebiasaan yaitu : (i) hukum tidak tertulis; (ii) dibentuk oleh kelaziman dan tindakantindakan berulang-ulang; (iii) dijadikan kelajiman di muka umum; (iv) tanpa bantahan mayoritas kelompok sosial politik; (v) kebiasaan tersebut harus pernah diterapkan selama periode tertentu yang cukup lama; (vi) kebiasaan harus rasional. Salah satu kelemahan hukum kebiasaan adalah tidak mempunyai kepastian oleh karena tidak dituangkan secara tertulis. Kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum nampaknya mulai disadari para raja. Di Perancis, pencatatan resmi hukum-hukum kebiasaan mulai diselenggarakan pada XIV, ketika Raja Charles VII memberi perintah melalui ordonansi Montil les Tours tahun 1454. Di negeri Belanda hal tersebut di lakukan 77 tahun kemudian melalui ordonansinya tahun 1531. Selajutnya, para raja memerintahkan pencetakan kebiasan-kebiasan tersebut sehingga pada hakekatnya tidak lagi merupakan kebiasan-kebiasan murni dan dalam realita menjadi undang-undang yang berasal dari kebiasan-kebiasaan hukum. III. Undan-undang Peranan besar perundangan-undangan pada hakikatnya dimainkan oleh

evolusi

umum

hukum

di

dalam

masyarakat

yang

semakin

individualistis, dimana peranan keluarga dan kelompok-kelompok yang mendapatkan privilese-privilese di dalam bidang kemasyarakatan, politik dan hukum mulai melemah. Titik akhir evolusi tersebut adalah gerakan kodifikasi yang pada abad XVIII di bawah pengaruh hukum alam dan pencerahan yang makin hari berpengaruh. Gerakan ini memperoleh kemenangan dengan pecahnya Revolusi Perancis serta mencapai titik puncaknya pada kodifikasi-kodifikasi Napoleon (awan abad XIX). Perundang-undangan kodifikasi sejak abad XIX tetap merupakan sumber hukum terpeting di benua Erofa dan di banyak wilayah, yang membiarkan diri diilhami dan dipengaruhi oleh burgerliche gesetzbuch Jerman dan terutama code Napoloen. Undang-undang ini bukan lagi Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

25 uangkapan atau kehendak sang raja, melainkan sejak Revolusi Perancis adalah kemauan rakyat melalui dewan perwakilan rakyat. Oleh karena itu hal ini hampir dipandang sebagai sumber hukum terpenting, bahkan pada mulanya hampir sebagai satu-satunya sumber hukum. IV. Hukum Kanonik Hukum Kanonik adalah hukum anggota-anggota persekutuan kaum Kristiani, lebih khusus lagi Gereja Katolik-Roma. Istilah “kanonik” ini berasal dari kata Yunani, yaitu kanon yang berarti regula atau aturan. Nama ini diberikan pada keputusan-keputusan konseli-konseli di abad-abad pertama tarirh Masehi. Hukum Kanonik ini memainkan peranan penting di dalam evolusi umum hukum oleh sebab pengaruh gereja terhadap persekutuanpersekutuan Erofa Barat di abad-abad pertengahan. Sampai saat ini kaum Katolik menganggap dirinya tunduk pada dua buah tatanan hukum, yaitu hukum Negara dan hukum kanonik. Secara kronologis, perkembangan Hukum Kanonik dapat dibedakan pada tiga periode, yaitu : (1) fase yang menunjukan peningkatan, yakni dari abad III sampai dengan XI; (2) fase titik kulminasi pada abad XII dan XIII; dan (3) fase menurun secara berangsur-angsur sejak abad XIV dan menurun secara derastis sejak abad XVI.

Akan tetapi, hukum kanonik

masih tetap merupakan hukum yang hidup meskipun telah terjadi sekulerisasi institusi-institusi hukum perdata dan hukum publik. Sumber

hukum

kanonik

adalah

Wahyu

Tuhan

sebagaimana

ditemukan dalam kitab suci yang merupakan satu-satunya dari Hukum Ketuhanan (ius divinum). Hukum ketuhanan ini adalah seperangkat aturanaturan yuridis yang dijabarkan dari kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hukum ini ditambah serta dilengkapi dan disesuaikan dengan dekrit-dekrit konsili-konsili dan dekteral-dekteral para paus maupun oleh kebiasaan. baik perjanjian lama maupun perjanjian baru V. Ajaran Hukum Ajaran hukum menduduki tempat penting di dalam perkembangan hukum sejak abad XVI. Ia tidak hanya membatasi diri pada penelaahan Hukum Romawi dan Hukum Kanonik, tetapi juga hukum pribumi setiap Negara. Undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan di jadikan subjek studi Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

26 ilmiah. Dengan demikian, terjadilah pengilmiahan dari hukum itu sendiri, yang dipelajari secara ilmiah sehubungan dengan pelaksanannya. Pada abad XVII, Mazhab Hukum Alam mengalami masa pemekarannya, antara lain Grotius. Walau bagaimanapun juga, hal ini telah menjurus ke arah globalisasi dan kesatuan hukum. VI.

Organisasi Kehakiman dan Peradilan Dengan

adanya

hirarkisasi

pengadilan-pengadilan

dan

perkembangan institusi permohonan banding terhadap putusan-putusan majelis-majelis kehakiman yang lebih rendah, maka peradilan selama zaman-zaman modern ini lama-kelamaan menjadi sumber hukum tersendiri. Lazimnya

hakim-hakim

merasa

terikat

pada

putusan

hakim-hakim

sebelumnya atau putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi. Peradilan ini disebarluaskan melalui kumpulan putusan-putusan dan arest-arest. Pengaruh peradilan terhadap sumber-sumber hukum lain adalah sangat besar. Selain itu, peradilan pun telah membantu dalam proses romanisasi hukum baik di Perancis, Jerman, dan Belanda. Peradilan telah banyak membantu dalam pembentukan hukum modern, yaitu : (1) mengenai kekuasan pengadilan-pengadilan memberikan makna kepada preseden-preseden; (2) karena pengaruh putusan-putusan pengadilan rendah dan arrest-arrest pengadilan yang lebih tinggi terhadap penyusunan hukum-hukum kebiasaan dan ajaran hukum. Pada abad XIII, seperti hal sebelumnya, di dalam pengadilan, hukum di jalankan oleh “hakim-hakim rakyat”, artinya hakim-hakim tanpa latar belakang yuridis. Sejak abad XIV sampai abad XVIII, jabatan hakim diselenggarakan oleh hakim-hakim professional, yakni yuris-yuris atau legislegis, yang pada umumnya adalah lulusan universitas.


27

BAB IX COMMON LAW I. Hal Ikhwal yang Bersifat Umum Pada hakekatnya, common law adalah sebuah judge made law, artinnya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim. Dan undang-undang nampaknya hampir tidak berpengaruh terhadap evolusi common law ini. Akan tetapi, common law dalam arti sempit ini tidak mencakup tatanan hukum Inggris; disamping peradilan pengadilan-pengadilan kerajaan telah berkembang pula statute law, yaitu hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undangundang (legislatif). Statute law ini telah menjadi suatu sumber hukum penting, terutama selama abad-abad XIX dan XX. Ungkapan common law telah dipergunakan sejak abad XIII untuk menyebutkan hukum Inggris secara keseluruhan. Pada abad XV dan XVI, disamping common law telah terbentuk sepangkat aturan-aturan hukum yang lain, yakni apa yang dikenal equity. Betapun juga common law tetap berhasil mengimbangi perkembangan pengaruh equity tersebut. Saat ini ungkapan

common law

tersebut seringkali dipergunakan pula untuk

menyatakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku di Inggris, tanpa membedakan apakah hal-hal tersebut berasal common law yang asli, equity maupun statute law. Dalam makna ini, diperbandingkan dengan civil law , yakni ungkapan yang dipakai untuk menyatakan tatanan-tatanan hukuk Erofa Kontinental yang dipengaruhi corpus iuris civilis. II. Pembentukan Tatanan Cammon Law A. Hukum di Inggris Sampai Abad XII Sampai abad XII dan XIII sejarah hukum Inggris dapat dibandingkan secara tepat dengan sejarah tatanan-tatanan hukum Erofa Kontinental. Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

28 Inggris pun merupakan bagian dari Negara Romawi sejak abad I sampai abad V, namun proses Romanisasi di dalamhukum dan institusi-institusi boleh dibilang tidak meninggalkan bekas-bekasnya dalam periode-periode kemudian. Pada tahun 1066 Inggris ditaklukan oleh Hortog Nertog Normandia, Willam Penakluk (1028-1087) dalam pertempuran di Hasting. William menyatakan tidak akan mengubah hukum dan kebiasaan penduduk pribumi, namun memasukan tatanan feodal yang lazim berlaku di Erofa Kontinental pada Inggris. Dalam abad XII, kebiasaan tetap merupakan sumber hukum satu-satunya hukum Inggris, yaitu : kebiasaan-kebiasaan lokal Anglosakson, kebiasaan-kebiasaan kota-kota yang bar didirikan (borough customs), kebiasan-kebiasaan kaum pedagang, terutama pedagangpegadang London, yakni yang dikenal “pie powder” dan lex mercatoria. B. Susunan Pengadilan-pengadilan Kerajaan : Prosedur Writ Pada awalnya sang raja sendiri yang memimpin sidang yang diselenggarakan di dalam istananya, yang disebut dengan curia regis. Namun, tidak lama kemudian telah dibentuk bidang-bidang spesialisasi, terpisah dari curia yang sebenarnya. untuk menangani permasalahanpermasalahan tertentu : (1) court of excheqeur scaccarium, sejak abad XII, berwenang dalam bidang-bidang financial dan perpajakan; (2) court of common pleas communia placita, berwenang urusan-urusan pemilikan tanah; (3) king’s bench dari bench coram rage, yang berwenang untuk memeriksa kejahatan-kejahatan terhadap keamanan dan perdamaian di dalam wilayah kerajaan. Perluasan wewenang yang berlangsung cepat pada pengadilanpengadilan tingkat tinggi ini dimungkinkan terlaksana oleh prosede teknis yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pada majlis-majlis hakim. Setiap orang yang ingin memperoleh keadilan sang raja, dapat mengajukan surat permohonan kepada raja. Kanselir sebagai salah satu penasehat terpentng raja, meneliti surat permohonan tersebut dan bilaman surat permohonan tersebut dipandang layak, maka kanselir mengirim surat atas nama raja, sebuah perintah yang disebut writs melalui sheriff untuk


29 memaksa tertuduh membuat pembelaan. Adapun tatanan writs ini terbentuk pada abad XII pada saat Hendrik II (1154-1189) menjadi raja. Pada awalnya writs tersebut diperuntukan dalam menyelesaikan kasus-kasus khusus, namun setelah itu hal ini menjadi stereotype formula-formula, yang diberikan oleh konselir setelah membayar sejumlah uang, tampa pemeriksaan mendalam sebelumnya (writs de cursu). Jadi, pada pokoknya hukum Inggris berkembang terutama dari suatu keseluruhan

aturan-aturan

prosedur

dan

bukan

dari

aturan-aturan

menyangkut substansi dasar. Dengan adanya alasan-alasan ini, struktur common law secara pundamental berbeda dengan tatanan-tatanan Erofa Kontinental. Dengan tidak adanya kodifikasi, maka tidak ada pula pembagian dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan yang besar, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, namun berbicara tentang family law (hukumkeluarga), contract law (hukum kontrak), law of tort (hukum yang menyangkut perbuatan melawan hukum), dan seterusnya. C. Sumber-sumber Common Law Sesungguhnya common law benar-benar diciptakan oleh hakimhakim pengadilan kerajaan. Para hakim tersebut mengandalkan kebiasaan, khususnya pada kebiasaan lama umum kerajaan (general immemorial custom of the realm). Sejak tahun 1292 putusan-putusan terpenting pengadilan-pengadilan tinggi Westminster telah dicacat dan disimpan dalam Year Book. Kemudian, pada abad XVI dijumpai pula Law Reports yang dicetak dan ini merupakan dokumen-dokumen terpenting bagi kehakiman dan advokat. Meskipun common law adalah hukum yurisprudensi, namun baru pada tahun 1875 hakim-hakim menurut undang-undang wajib menerapakan prinsip stare decisis

(tetap menerapkan apa yang telah

diputuskan sebelumnya, artinya menjunjung tinggi preseden-preseden). Selain itu, para hakim mempergunakan juga buku-buku hukum besar yang disusun oleh para hakim. Buku-buku tertua, legibus et consuetudinibus angliae (tentang undang-undang dan kebiasaan) berasal dari tahun 1187 dan telah mamainkan peranan penting dalam terbentknya common law. D. Equity terhadap Cammon Law Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

30 Equity dapat dipandang sebagai sebuah pelengkap dan untuk sebagian lagi sebagai alat koreksi common law, yakni : (1) bilamana common law memperlihatkan celah-celah kosong, seperti tidak ada writ untuk sebuah kasus tertentu, yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pergaulan hidup; (2) bilamana remedy yang disediakan common law (ganti rugi) tidak memuaskan; (3) bilamana pengadilan common law

dalam

mengadili orang memberikan putusan yang tidak adil; (4) bilamana pengadilan common law tidak berwenang mengadili, misalnya terhadap kaum pedagang luar negeri. Pada tahun 1873-1875 terjadi peleburan pengadilan-pengadilan common

law

dan

pengadilan-pengadilan

equity

sebagai

akibat

dikeluarkannya Judicature Act. Sejak itu aturan-aturan common law dan equity pada prinsipnya diterapkan oleh pengadilan-pengadilan yang sama, yang pada gilirannya mempercepat prosespeleburan menjadi kesatuan yang utuh. Judycature Act 1873 menetapkan bahwa untuk selanjutnya equity mendapatkan prioritas atas common law dan hal tersebut kemudian dikomfirmasi oleh Supreme Court Act tahun 1981. III. Trial by Jury Suau kespesifikan tatanan hukum Inggris adalah peranan penting yang dimainkan oleh Juri di dalam institusi peradilan. Juri ini di dalam perkara-perkara hukum baru terbentuk pada zaman Hendrik II (1133-1189), yakni pada tahun 1166 melalui writ of novel disseisin. Tatanan juri di Inggris masih tetap bertahan samai abad XX. IV. Perkembangan Statute Law Perundang-undangan menduduki tempat kedua dalam tata urutan sumber-sumber hukum Inggris setelah peradilan. Undang-undang (act of statute) dipandang sebagai kekecualian atas common law ; hakim harus menafsirkan undang-undang ini secara sempit, bahkan lebih mengindahkan kata-katanya daripada jiwanya. Pandangan yang meberikan prioritas kepada common law nampaknya mulai luntur dengan meluasnya peranan pembuat undang-undang terutama dalam abad XX. Melalui jalur perundangundangan (Acts tahun 1832-1833 dan 1873-1875), telah diadakan Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

31 perubahan mendasar di dalam susunan peradilan dan oleh sebab itu reformasi dalamhukum acara dan hubungan serta perimbangantimbal balik antara common law dan equity. Dengan cara yang sama, terutama setelah tahun 1945, telah diberlakukan sustu hukum sosial yang sama sekali baru, walaupu dalam jumlah kecil. V. Undang-undang Dasar dan Kodifikasi Kendatu pun peranan besar yang dimainkan oleh perundang-undang, namun tetap saja Inggris merupakan sebuah Negara tanpa undang-undan dasar dan tanpa kitab undang-undang. Constitusional law Inggris bertumpu pada kebiasaan dan pada preseden-preseden, maupun pada beberapa naskah undang-undang seperti Magna Charta tahun1215, Bill of Right tahun 1689 dan Acts of Union antara Inggris dan Skotlandia tahun 1707. Dalam hal kitab undang-undang, di Inggris paling tidak telah disusun apa yang disebut consolidation undang-undang yang ada, antara lain dalam periode 1825-1863 dan beberapa materi terbatas dikodifikasikan seperti sale of goods act (1893), sejenis kodeks kontrak jual beli, bankruptcy act tahun 1914, dan seterusnya. Yang dimaksud kodifikasi di Inggris adalah sebuah undang-undang, yang didalamnya telah dikonsolidaskan bukan hanya undang-undang yang berlaku sejak dulu, melainkan juga case law. VI. Penyebaran Common Law di Dunia Inggris telah membawa dan sedikit banyak dipaksakan kepada semua negara yang mereka kuasai atau yang mereka jajah, dengan hasil yang berbeda-beda. Banyak wilayah yang termasuk Kerajaan Inggris, tetap mengakui kekuasaan hukum Inggris. Kanada misalnya sampai tahun 1949 dan beberapa Negara lain : Selandia Baru; Hongkong, dan Singapura bahkan sampai sekarang menganggap majelis pengadilan tertinggi yakni Judicial Committee of Privy Council, yang terdiri dari 3 sampai 5 anggotaanggota House of Lords. Di dalam United Kingdom Common Law ini diterapkan di Walles dan Irlandia Utara, akan tetapi tidak di Skotlandia yang telah mengalami pengaruh hukum Romawi karena banyak yuris-yuris skotlandia yang mendapat pendidikan hukum pada universitas Erofa


32 Kontinental. Selain itu Amerika Serikat dan Australia tergolong Negaranegara common law

BAB X HUKUM HINDU MASA KINI I. Dominasi Islam Sejak abad X, bagian-bagian tertentu sub-benua India sedikit banyak dikuasai oleh penguasa Islam. Sebagai akibat hal tersebut, yakni sebagaian penduduk India Timur dan Barat memeluk Islam satu sisi dan Hindu pada sisi lain. Pada saat Mongol Agung (abad XVI sampai XIX) maka kaum penguasa pada umumnya menghormati agama dan hukum penduduk India. Peradilan paskhayat kasta-kasta tetap berlangsung tanpa kendala, namun kekuasan raja berkurang bagi keuntungan kodi Islam. II. Dominasi Inggris Sejak tahun 1857 India berada di bawah kekuasaan Inggris sepenuhnya. Ratu Viktoria dari Inggrs dinobatkan selaku Kaisar Perempuan India, sehingga berada diatas hirarki para maharaja dan raja tatanan feodal. Pada perinsipnya Inggris, sebagaimana koloni-kaloni lainnya berdasarkan asas “indirect rule”.

Institusi-institusi lokal yang ada begitu pula hukum

Hindu tetap berlangsung. Bersamaan dengan hal itu, Inggris berupaya kea rah pembentukan sebuah hukum India, yang sama bagi seluruh penduduk India, baik bagi kaum Islam maupun bagi kaum Hindu. Inggris berhasil melalui perundang-undangan dan dengan reorganisasi peradilan. Dengan demikian terbentuklah pengadilan campuran, dimana berlangsung proses peradilan oleh hakim-hakim Ingris yang dibantu oleh para pandit. III. Republik India Merdeka India merupakan sebuah Republik merdeka sejak tahun 1947. Berdasarkan Pasal 372 UUD menyataan bahwa hukum yang dimasukan oleh pemerintah Inggris, tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan sebuah republic demokrasi yang berdaulat. Oleh karena itu, banyak perundang-undangan Inggris masih tetap berlaku, hal ini Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

33 menyangkut baik perundangan-undangan maupun judge made law. Dengan demikian India dewasa ini tergolong ngara-negara common law.

BAB XI HUKUM IBERANI MODERN

Hukum Iberani masih tetap merupakan tatanan hukum pribadi orangorang Yahudi (Israel). Disamping itu betapun juga hukum territorial masih tetap berlaku. Di Israel dijumpai empat buah sumber hukum : (1) Hukum Iberani tradisional; (2) Hukum Negara Ottoman, antara lain kitab undangundang medjelle; (3) common law yang dimasukan tatkala Palestina merupakan daerah mandat yang atas perintah league of nation dipimpin Britania Raya

(1920-1948); dan (4) perundangan-undangan Knesset,

parlemen Negara Israel. Di Israel ditemukan pengadilan-pengadilan Negara dan pengadilanpengadilan agama (rabinal). Pengadilan rabinal hanya berwenang sematamata dalam urusan-urusan perkawinan dan perceraian serta dalam materimateri lainnya, yang merupakan pula saingan dalam wewenang memeriksa dan mengadili kasus-kasus tertentu bagi pengadilan-pengadilan Negara. Mahkamah Agung mengawasi kedua jenis pengadilan tersebut, dengan pengertian bahwa Mahkamah ini tidak dapat mengubah putusan-putusan rabinal,melainkan dapat mengevaluasi apakah para rabi ini tdak melampaui batas wewenang dan tidak melecehkan prinsip-prinsip peradilan yang layak. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini mengikat bagi hakim-hakim pengadilan yang lebih rendah, bahkan terkadang Mahkamah Agung tersebut masih pula bertumpu pada peradilan Judicial Committeeof the Privy Council periode mandate Inggris. Sebagaimana halnya India, Israel pun masih dikonfrontasi oleh problema-problema penyesuaian diri hukum tradisional terhadap perkembangan sebuah masyarakat modern. Modernisasi hukum yang telah mencapai banyak kemajuan adalah dalam bidang hukum dagang, seperti undang-undang unifrm kontrak-kontrak jual beli. Dalam hukum keluarga, pandangan-pandangan keagamaan masih Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

34 sangat signifikan oleh karena kaum ulama dan kelompok-kelompok politik fundamental masih menentang kesetaraan yuridis perempuan.

BAB XII HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum pergaulan hidup kum muslimin, artinya hukum berlaku bagi semua orang yang memeluk agama Islam, dimanapun mereka berada. Seperti halnya hukum Hindu, maka Hukum Islam pun merupakan hukum masyarakat Islam dan bukan hukum penduduk suatu Negara. I.

Agama dan Sejarah Islam mempunyai arti tunduk kepada kehendak Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad rasul-Nya, nabi terakhir Allah Subhannahu Wata’ala setelah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Isa. Agama Islam, telah mengalami perluasan cepat, sebagai akibat kegiatan-kegiatan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, para khalif,

yang

dalam satu abad mampu menguasai Siria, Mesir, daerah Magrib (Aljazair, Maroko, Tunisia), Spanyol dan bahkan sebagian Perancis. Negara-negara besar Muslim menguasai derah-daerah ini dalam abad VIII dan IX, bahkan bangsa Abbasida memerintah Bagdad. Sejak abad XIV sampai abad XIX Negara Ottoman (Turki) mendominasi sebagai besar dunia Islam. II.

Syariat dan Fikih Hukum Islam tidaklah merupakan suatu ilmu pengetahuan tersendiri, melainkan salah satu aspek agama.

Hal ini meliputi teologi (yang

menetapkan dogma, yakni apa yang dipedomani sebagai kepercayaan kaum Muslimin) dan syariat yang memberikan ketentuan-ketentuan kepada orang-orang beriman apa yang wajib apa yang wajib dilakukan dan apa yang wajib ditinggalkan. Syariat adalah “jalan yang harus ditemuh” atau “aturan yang diwahyukan”. Jadi hal ini menyangkut pula hal-ikhwal yang harus dilakukan Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

35 oleh orang beriman terhadap Allah (sholat, puasa, jakat, dan seterusnya). Semua kealfaan dianggap pelanggaran. Fikih adalah pengetahuan tentang syariat; ia adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak dan kewajibankewajiban manusia, tentang pemberian ganjaran dan hukuman. Fikih ini menetapkan aturan-aturan perilaku yang diturunkan dari empat sumber syariat : (i) Al-Quran; (ii) Sunnah; (iii) ijma (kesesuaian pendapat ulama tentang peristiwa hukum); dan (iv) kias (analogi). III.

Empat Buah Sumber Syariat A. Al-Quran Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ia merupakan wahyu-wahyu Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, Rosul-Nya yang terakhir. Prinsipprinsip yuridis yang dapat diturunkan dar Al-Quran pada haikatnya memenuhi tujuan nabi Muhammad SAW, yakni mengganti tata organisasi suku-suku Arab lama, tanpa adanya kelas-kelas yang memperoleh hak pengutamaan (privilege). Adapun aturan-aturan yang diletakkan adalah halhal yang mengupayakan mempertinggi mutu akhlaq. Para hakim (kadi) harus berikhtiar untuk mendapatkan suatu solusi yang adil dan pantas untuk semua persoalan, mereka harus berjuang melawan praktek suap-menyuap, memerintahkan keterangan saksi-saksi, menjaga agar persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan baik, memberi perlindungan terhada kaum lemah (perempuan, yatim piatu, budak belian).

B.

Sunnah Sunnah adalah seluruh perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad, sebagaimana hal itu dikisahkan oleh para sahabatnya. Pernyataan atau sikap Nabi Muhammad SAW memunculkan sebuah hadist, yang didalam abad VIII dan IX banyak hadis ini dikumpulkan dalam buku-buku : yang terpenting akhirnya tetap ada secara definitive.

C.

Ijma Ijma’ adalah consensus bersama kaum Islam yang dicapai dengan bulat.

Pada hakikatnya, ini adalah konsesus kalangan para ahli hukum,


36 “doktores-doktores”

syari’at, meskipun hal ini tidak selalu seia-sekata

dengan pandangan khalayak ramai. Ijma ini sebagaian besar ditetapkan dan dikumpulkan dalam bentuk tertulis selama abad-abad VIII dan IX Masehi, artinya 100 sampai 300 tahun setelah Hijrah. Ijma ini diwujudkan oleh ahli-ahli hukum yang mempunyai namanama besar dalam abad VIII dan IX Masehi, terutama oleh mereka yang berasal dari Bagdad pada saat kekuasaan berada dalamkekuasaan Abasiah, yang kebanyakan adalah imam-imam biasa tanpa fungsi memimpin maupun tanggung-jawab politik, namun memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syari’at, hukum yang diwahyukan Allah SWT. Dalam peraktek telah diterima sebagai kenyataan bahwa dijumpai berbagai cara, berbaai jalan untuk tiba pada kebenaran; jalan-jalan ini disebut madzhab-madzhab. Di dalam dunia Islam dibedakan empat madzhab ialah madzhab Hanafi, Maliki, Syafei, dan Hambali. Kemempat madzhan itu disebut kaum sunni,oleh karena mereka ini menjunjung tinggi Sunnah. Disamping empat madzhab terdapat yang lainnya, antara lain madzhab kaum syi’ih. D.

Kias Kias artinya analogi atau pikiran secara analogi, dipandang pula

sebagai sumber Syariat : hal-hal ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat jibarkan dari Al-Quran dan Sunnah melalui pemekiran logis. Kias berfungsi

sebagai

pengisi-pengisi

kekosongan-kekosongan

yang

ditinggalkan oleh ketiga buah sumber lainnya. IV.

Sumber-sumber Hukum Pelengkap Islam tidak memperkenankan dipergunakannya sumber-sumber

hukum lain kecuali syari’at. Walaupun demikian, kebiasaan (orf - yang juga disebut adapt) dan perundang-undangan (qanun) telah memainkan peranan yang tidak dapat dianggap remeh, namun kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan syari’at. Lazimnya penyelenggara hukum dilakukan oleh kodi, hakim-hakim agama dan dibantu oleh kaum awam terpandang yang berasal dari Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

37 masyarakat setempat. Mereka memiliki wewenang penuh untuk mengadili perkara-perkara, baik yang yang menyangkut perdata maupun pidana. Adapun fatwa-fatwa merupakan nasihat-nasihatt keagamaan dan hukum, yang kebanyakan diberikan oleh seorang mufti atau pejabat keagamaan yang penting., V.

Evolusi Masa Kini Hukum Islam Fikih diterapkan pada abad X dan sejak itu tidak diubah lagi.

Sekalipun demikian, ia merupakan salah satu tatanan hukum yang besar masa kini dan diterapkan dikebanyakan negara-negara Islam. Dan hal ini hanya

mungkin

karena fikih

tersebut bersifat

fleksibel

dan

dapat

menyesuaikan diri pada evolusi dalam bidang politik dan kemasyarakatan dunia Islam. Sekalipun kesatuan hukum dan agama sebagai asas umum masih berlaku, menyebabkan negara-negara Islam sedikit banyak mengalami evolusi yang berbeda dan beraneka ragam, terutama di bawah pengaruh factor politik dan juga karena adanya tradisi-tradisi lokal yang sangat bereda satu dengan yang lain. Sementara itu, perundang-undangan (qanun), dimungkinkan untuk membentuk disamping hukum agama, sebuah hukum umum/awawm. Selama berabad-abad raja-raja atau kepala-kepala negara hanya sedikit sekali mempergunakan peluang tersebut. Sejak abad XX di kebanyakan negara-negara Islam makin banyak undang-undang dibentuk.


38

BAB XIII HUKUM CINA I.

Pendahuluan Hukum

Cina

tradisional

bukan

merupakan

tatanan

hukum

keagamaan yang ketat; hal ini nampaknya lebih merupakan suatu tatanan hukum yang terintegrasi ke dalam ajaran filsafat yakni konfusionisme. Diantara ciri-ciri khas terpenting hukum Cina perlu disebutkan disini adalah pembagian masyarakat dalam kelas-kelas, dengan aturan-aturan hidup moral dan yuridis sendiri-sendiri. Kelas-kelas yang mempunyai hak pengutamaan (privilege), ini tidak menyukai aturan-aturan hukum yang sederhana dan hidup menurut kewajiban-kewajiaban ritual ‘li’ sedangkan kelas rakyat tunduk pada tatanan hukum pidana ‘fa’ yang ketat. II.

Sketsa Sejarah Sejarah Cina membentang ke belakang sampai 30 abad SM, manakala suku-suku bangsa Cina, yang berasal dari Mongolia, bermukim di wilayah sungai Kuning serta pada sat itu mereka telah mencapai taraf peradaan suku bangsa. Sekitar abad XII SM di Cina berkembang tatanan feodal, yang didalamnya kelas yang memperoleh hak utama terdiri dari ksatria dan kaum pelajar. Pada kahir tatanan feodal, yaitu abad VI sampai IV SM, hidulah orang-orang besar yang paling mempengaruhi cara berpikir filosofis dan agama Cina : Lau-Tse, Konfusius dan Mensius. Pada abad III mulai berkembang negara Kekasiaran Kuno : Cina menjadi sebuah negara besar dan luas dengan sistem pemerintah yang sentralistis, berkat dinaati Tsj’in. Kendatipun dinasti hanya berkuasa 40 tahun (256-107 SM), betapapun juga ia telah mempengaruhi sejarah dan hukum di Cina secara langgeng-lestari. Peranannya telah dilanjutkan oleh Dinasti Han, yang selama empat abad berkuasa ( abad II SM – abad II M). Pada tahun 618-907, Cina kembali tumbuh sebagai negara yang kuat dan penuh percaya diri di bawah kekuasan Dinasti T’ang. Namun setelahnya,


39 Cina kembali mengalami kejatuhan.

Kesatuan poltik negara kembali

dipulihkan oleh Dinasti Ming (1368-1644) dan Dinasti Mansyu dari Tsing (1644-1912); kekaisaran ambruk pada tahun 1912. III.

Tatanan Agama dan Filsafat Struktur kemasyarakatan Cina dari dahulu bertumpu pada sebuah etika, yang terdiri atas unsure-unsur dari setidaknya tiga buah aliran pikiran : (1) Konfusianisme ini didirikan oleh K’ong Fu-Tze, yang hidup sekitar 551479 SM. Tatanan filsafatnya ini dijabarkan dari pandangan-pandangan keagamaan, yang diungkapkan dalam kitab-kitab suci kuno, king. Dan ini merupakan sebuah animisme yang berikhtiar kearah monoteisme; (2) Taoisme, tumbuh dari ajaran “Guru Zaman Dulu” Lau Tze, teman sezaman Konfusius yang lebih tua. Naskah terpenting dari ajaran ini adalah kitab yang berasal dari abad III SM, Tau Te-tsying atau jalan menuju kebaikan. Tau adalah jalan yang memasuki segala sesuatu, rasio yang mengendalikan dunia, gerakan alam; dan (3) Budhisme, yang berasal dari India selama abad-abad III dan II SM, bahkan pengaruhnya berkembang cepat sejak abad V Masehi.

IV.

Li Konfuisme Li

adalah kata kunci yang paling dekat pada pengertian “hukum”

negara-negara barat; kadang diterjemahkan pula dengan ritual, moral, etiket, kepantasan. Li merupakan seperangat aturan-aturan kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan oleh manusia jujur, hal-hal tersebut merupakan suatu kodeks etika bentuk-bentuk pergaulan. Secara prinsip Li ini nampaknya cukup untuk mempertahankan ketertiban; ini adalah “pemerintahan oleh manusia-manusia”. V.

‘Fa’ Kaum Ahli-ahli Hukum Pada zaman Dinasti Tsying (256-207 SM), konfusionisme terutama ajaran Li diserang habis-habisan oleh ahli-ahli hukum dan para legis,yang mengedepankan pandangan bahwa ‘fa’, artinya undang-undang, terutama undang-undang hukum pidana sangat diperlukan bagi rakyat. Apa yang dikenal fa-cia (madzhab undang-undang, madzhab kaum legis) berkembang


40 pesat, terutama pada pemerintahan Kaisar Ch’in Shih Huang-Ti, yang pada tahun 221 SM mewujudkan persatuan dan kesatuan wilayah Cina. VI.

‘Li’ dan ‘Fa’ Bersama-sama Pandanagan legalitas

fa-cia

tampaknya tidak dapat dipaksakan.

Malahan sejak era Dinaati Han (abad II SM) telah dapat dipastikan suatu “knfusianisasi” undang-undang, dengan kata lain terdapat rekonsiliasi antara li

dan

fa

dengan mengakui adanya kelas-kelas sosial yang beragam.

Tatanan ini selama dua ribu tahun tetap bertahan. Sekalipun demikian, legisme ini masih pula tetap berpengaruh dan telah terjadi suatu tradisi perundang-undangan kekaisaran, terutama dalam bidang hukum pidana dan dan hukum tata usaha negara sebagai akibatnya. Adapun perundanganundangan hukum privat hampir tidak tersentuh. VII.

Kitab-kitab Undang-undang Cina Sedikitnya dijumpai delapan belas kitab-kitab undang-undang Cina. Kitab tertua berasal dari abad IV SM, setelah itu hampir setiap dinasti telah mengeluarkan sebuah kitab undang-undang baru, yang biasanya diambil alih begitu saja dengan atau tampa tambahan-tambahan. Beberapa kitab undang-undang mempunyai lebih dari 1500 pasal, dengan menyebut berturut-turut lebih dari 2000 kejahatan dan pelanggaran, yakni kodeks Ts’in-Liu

(tahun

268

SM).

Salah

satu

kejahatan-kejahatan

adalah

pemberontakan anak laki-laki terhadap ayahnya. VIII.

Cina dan Tatanan-tatanan Erofa dalam Abad XIX dan XX Pergaulan dengan orang-orang Erofa melalui perdagangan dan industri, pemuka-pemuka Cina mengalami pengaruh tatanan-tatanan hukum Barat. Cina berupaya mencegah proses eropanisasi hukum dengan jalan menyesuaikan tatanan hukum mereka sendiri. Kodeks Tsying ditijau kembali pada tahun 1910, terutama dalam materi-materi yang pada bangsa Erofa tergolong hukum perdata, hukuman-hukuman ditiadakan. Pada tahun 1912 Kekaisaran jatuh dan terjadi pembentukan republik telah menyuburkan perembesan

tatanan-tatanan

hukum

Barat.

Betapapun

demikian,

eropanisasi ini pada hakikatnya sangat dangkal : undang-undang baru yang dibentuk

tidak

dikenal

oleh

penduduk.

Malahan

kodek-kodeks

ini


41 memperkokoh tradisi Cina dengan adanya perwalian keluarga dan kekuasaan negara untuk kerugian individu IX.

Hukum Republik Rakyat Cina Rezim baru Republik Rakyat Cina telah menghapus semua undangundang yang ada untuk melenyapkan pengaruh feodalisme dan kaum kelas menengah. Tatanan hukum baru berbasiskan undang-undang yang sekaligus merupakan penerapan paham Marxisme-Leninisme; undangundang yang ketat dan keras ini diberlakukan untuk menegakan komunisme.

Dari tahun 1950 sampai dengan 1958 telah dikeluarkan

undang-undang dalam jumlah yang besar. Sejak tahun 1958 terjadilah suatu reaksi terhadap hegemoni perundang-undangan; pemerintah Cina menentang pengaruh Rusia dan kembali ke cara pendekatan tradisional Cina. Dominasi kedaulatan hukum dihapus. Jadi, terbentuklah sebuah li baru, sesuai dengan pandanganpandangan politik partai komunis yang diturunkan dari gagasan Mao Tse Tung yang dijilid menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan “buku merah”. Li diterapkan atas orang-orang komunis, sedangkan yang kejam (undangundang hukum pidana) tetap dipertahankan dan diberlakukan bagi orangorang “kontra-revolusioner” dan bagi orang-orang bukan Cina. Didalam bidang hukum privat, hukum juga memainkan peranan yang subordinatif dan fragmentaris. Begirulah struktur hak milik marxisme, dengan tekanan hak milik negara sosialis dan kolektif diberlakukan di Cina, bukan mellui tatanan perundang-undangan, melainkan oleh tindakantindakan sporadis. Suatu kekecualian dalam bidang hukum privat adalah hukum perkawinan. Di dalam kebanyakan bidang hukum ini diupayakan penyelesaian perselisihan secara damai melalui jasa-jasa perantara. Untuk maksud tersebut dibentukalah Komisi Perantaraan Masyarakat., yang pada hakikatnya mengesampingan peranan peradilan. Sekarang ini hukum perundang-undangan Cina bersumber dari dua badan pembuat undang-undang : badan legislatif negara dan badan kekuasaan partai. Partai menetapkan isinya, Negara menentukan bentuk undang-undang. Begitulah sejak tahun 1979 telah diterbitkan ratusan Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

42 undang-undang, terutama yang berhubungan dengan institusi-institusi negara dan khususnya yang menyangkut hukum ekonomi.

BAB IV HUKUM JEPANG I. Pendahuluan Sejarah hukum Jepang dapat dibagi dalam tiga periode pokok. Selama periode pertama, dari tahun 650 sampai tahun 850 M, jepang mengambil alih hukum Cina; selama periode kedua, yang banyak memperhatikan kesamaan dengan tatanan feodal Erofa, namun yang menyangkut hukum, nampaknya hukum Cina tetap berpengaruh; dan periode ketiga sejak tahun 1868, hukum Jepang mengalami reformasi yang berlangsung sangat cepat kearah pola tatanan hukum Erofa Barat. II. Pengaruh Cina Budhisme masuk Jepang dalam abad VI-VII M, oleh karena itu pengaruh Cina sangat besar disini. Kitab undang-undang Jepang yang mengikuti pola Cina adalah ritsu-ryo, yang terutama mengandung hukum pidana (ritsu) namun juga hukum perdata dan hukum tata usaha negara (ryo)., meletakan kepada setiap orang kewajiban-kewajiban. III. Tatanan Feodal Sejak abad IX tatanan legalistik dan egaliter relatif telah diganti oleh sebuah sistem feodal (sho) yang sangat menyerupai tatanan feodal yang ada di Erofa Barat untuk periode yang sama. Wilayah tuan-tuan tanah menikmati-menikmati

privilise-privilise

dalam

bidang

perpajakan

dan

peradilan. IV. Hukum Jepang Saat Ini Sejak tahun 1868 pengaruh-pengaruh Barat tidak dapat dielakan. Kitab undang-undang menurut pola Barat, terutama model Jerman dibentuk; sebuah kitab undang-undang hukum acara perdata pada tahun 1899 dan sebuah kitab undang-undang hukum pidana pada tahun 1907. Namun, hukum keluarga dan waris untuk sebagian tetap diwarnai unsure-unsur tradisional. Sejarah Hukum by John Gillisen & Frist Gorle

43 Dengan

berakhirnya

Perang

Dunia

II,

pendudukan

Amerika

memberlakukan sebuah tatanan monarkhi konstitusional pola Inggris. Sedangkan hukum acara pidana disesuaikan dengan sistem Anglo-Amerika, begitu pula tatanan hukum dagang, hukum korporasi

dan kartel sesuai

dengan hukum bisnis Amerika Serikat. Namun kekuasaan yudikatif nampaknya mengandung elemen-elemen, baik menurut tatanan hukum Erofa Kontinental maupun fragmen-fragmen common law. Walupun demikian peradilan Juri tidak diresepsi. Jadi, para hakim diberi tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya administrasi pemerintahan dan bahkan berwenang menjalankan hak menguji undang-undang atas undangundang dasar. Kendatipun para hakim memiliki kemandirian penuh di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, namun mereka tidak diangkat untuk seumur hidup dalam memangku jabatannya, melainkan hanya untuk suatu masa bakti selama 10 tahun. Putusan-putusan para hakim ini hanya berlaku terhadap kasus kongkrit yang diajukan untuk dan diputuskan di Pengadilan. Betapapun juga dalam praktek, arrest-arrest Mahkamah Agung nampaknya berpengaruh besar atas peradilan pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.


SEJARAH HUKUM

Recommend Documents