Identitas Wajib Pajak Nama WP NPWP Alamat Telepon/Fax Jenis usaha Pembukuan Metode penyusutan Tahun buku Opini Auditor Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Kantor Konsultan Pajak Konsultan Pajak
: PT BANGUN SEJAHTERA : 02.310.119.7-022.000 : Jl. Bendungan Hilir No. 8 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210 : 021-5737100/021-5747100 : Perdagangan Mainan Anak : Akrual; Bahasa Indonesia, Komputer, Rupiah :Garis Lurus : 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008 : Wajar dengan pengecualian : KAP Tengku dan Rekan / NPWP: 02.111.222.3-022.000 : Tengku Ak., MSc. /NPWP: 07.222.333.4-077.000 : KKP Tsabitah dan Rekan / NPWP: 02.444.555.6-022.000 : Tsabitah Ak., BKP / NPWP: 07.666.777.8-077.000
Berdasarkan data-data di bawah ini, Anda diminta untuk membuat Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal dan mengisi SPT PPh Badan untuk Tahun Pajak 2008. Data Laporan Laba-Rugi Komersial Tahun 2008: Data Pengurus No 1 2
Nama dan Alamat Ridya Jl. H. Dani No. 13 Jakarta Pusat Bitah Jl. H. Lubis No.8 Jakarta Pusat
NPWP
Jabatan
06.111.222.8-022.000
Komisaris
06.333.444.8-022.000
Direktur
Data Pemegang Saham No 1
2
Nama dan Alamat Ridya Jl. H. Dani No. 13 Jakarta Pusat Bitah Jl. H Lubis No 8 Jakarta Pusat
NPWP
Rupiah
Lembar
%
06.111.222.8-022.000
1.000.000.000
1.000
50
06.333.444.8-022.000
1.000.000.000
1.000
50
Lapo ran laba rug i PT BANGUN SEJAHTERA tahun 2008 adalah sebagai b erikut : Penjualan bruto Potongan penjualan Retur penjualan Penjualan neto Harga pokok penjualan Penghasilan Bruto
30.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000
Biaya umum, administrasi dan penjual an : Gaji, THR, bonus Premi asuransi karyawan Perjalanan dinas Alat kantor Listrik Telepon/teleks Penghapusan piutang Bunga pinjaman kepada bank KRUT Sewa mesin Generator listrik Reparasi Royalti Pengangkutan Penyusutan Pemasaran/Promosi Lain-lain Jumlah biaya Laba usaha
10.000.000.000 200.000.000 100.000.000 20.000.000 50.000.000 150.000.000 250.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 50.000.000 3.020.000.000 1.980.000.000
Pendapatan (biaya) dari luar usaha: Deviden dari PT Ikhwan (penyertaan 10%) Deviden dari PT Hikmah (penyertaan 25%) Bunga deposito dari bank KARMAN Royalty Sewa Alat Deviden dari Fa Coi, Corp. Hongkong Rugi cabang di Malaysia Keuntungan penjualan gudang Rugi selisih kurs Deviden dari JICA, Corp. Japan Jumlah Pendapatan (biaya) dari luar usaha Penghasilan Neto Bersih
85.000.000 50.000.000 80.000.000 42.500.000 47.750.000 80.000.000 (50.000.000) 40.000.000 150.250.000 60.000.000 285.000.000 2.265.000.000
Keterangan : 1.
Penjualan Bruto termasuk penjualan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang senilai Rp 1.000.000.000 (tidak termasuk PPN) dan telah dipungut pajak-pajak yang terkait. 2. Terdapat diskon penjualan sebesar Rp.200.000.000 yang belum terealisasi karena belum terjadi pelunasan dalam masa diskon oleh para pelanggan. 3. Perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan mengunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur Penjualan yang benar-benar telah terealisasi tanun 2008 berjumlah Rp 1.500.000.000 4. Perhitungan harga pokok penjualan Persediaan awal Pembelian Gaji dan upah Penyusutan Biaya lain-lain Barang Siap Dijual Persediaan Akhir Harga pokok penjualan
12.500.000.000 12.000.000.000 4.500.000.000 1.725.000.000 775.000.000 31.500.000.000 (11.500.000.000) 20.000.000.000
Dalam gaji dan upah termasuk PPh karyawan ditanggung perusahaan ssejumlah Rp 200.000.000 Dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi Direktur Keuangan Rp 25.000.000 dan sumbangan kepada GNOTA sebesar Rp 50.000.000 tapi tidak disertai bukti dari GNOTA. Perusahaan menggunakan metode “harga pokok atau harga pasar mana yang paling rendah” untuk penilaian persediaan bahan baku
Persediaan Awal Persediaan Akhir 5.
Harga Pokok 13.000.000.000 12.000.000.000
Harga Pasar 12.500.000.000 11.500.000.000
Biaya umum asministrasi dan penjualan
Dalam biaya listrik termasuk biaya listrik untuk tempat tinggal para Pengurus Rp 10.000.000 Dalam biaya gaji terdapat PPh karyawan ditanggung perusahaan Rp 500.000.000 dan gaji pembantu rumah tangga para Pengurus Rp 10.000.000 Dalam biaya asuransi terdapat biaya asuransi kendaraan pribadi Para Pemegang Saham sebesar Rp 10.000.000 Dalam biaya perjalanan dinas termasuk biaya untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri Direksi dan Karyawan dalam rangka Dinas sebesar Rp. 15.000.000 (tetapi hanya 8 orang yang mencantumkan Nama dan NPWP Penanggung Pajak pada BPF LN) Penghapusan piutang tak tertagih merupakan piutang usaha Rp 250.000.000. wajib pajak telah menyerahkan dan melaporkan daftar piutang tak tertagih yang dihapuskan kepada KPP. Dari jumlah Rp 250.000.000, Rp 200.000.000 diataranya sudah didaf tarkan gugatan atau diserahkan kapada BUPLN untuk penyerahan penagihannya. Daftar nama debitur yang sudah diumumkan pada suatu penerbitan Rp 150.000.000 termasuk 50.000.000 yang belum didaftarkan atau deserahkan kepada badan piutang dan lelang Negara (BUPLN) Rincian bunga pinjaman selama tahun 2008 kepada bank KRUT
Bunga pinjaman 5.000.000 20.000.000
Tingkat Bunga/Th 15% 15%
Pinjaman
Masa Pinjaman
200.000.000 400.000.000
Maret s/d April Mei s/d Agustus
25.000.000
15%
500.000.000
September s/d Desember
Dalam biaya Reparasi termasuk biaya repasasi kendaraan Sedan dinas Direksi Rp 20.000.000 Rincian biaya lain-lain:
Jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatif Sumbangan hari kemerdekaan Jamuan tamu yang ada daftar nominatif Denda dan bunga STP PPn Pasal 25 PBB kantor Sumbangan korban banjir DKI Sumbangan gempa bumi di Aceh Tidak dapat dirinci karena tidak ada bukti Jumlah biaya lain-lain 6. No
Jenis Aktiva Tetap
10.000.000 5.000.000 5.000.000 2.250.000 750.000 2.000.000 10.000.000 15.000.000 50.000.000
Data aktiva tetap
Tanggal Perolehan
Harga Perolehan
Kelompok
Umur Komersial
1
Kendaraan minibus pemasaran
02-03-2005
290.000.000
Kelompok 2
10 tahun
2
Kendaraan sedan direksi
04-04-2005
510.000.000
Kelompok 2
10 tahun
3
Mesin diesel
10-04-2005
3.500.000.000
Kelompok 3
15 tahun
4
Generator listrik
05-02-2005
1.500.000.000
Kelompok 3
15 tahun
5
Komputer/printer
07-07-2006
150.000.000
Kelompok 1
5 tahun
6
Perabotan Kantor
02-07-2006
60.000.000
Kelompok 1
5 tahun
7
Bangunan Kantor
02-01-2005
600.000.000
8
Gudang A
02-01-2005
500.000.000
9
Gudang B
02-04-2005
30.000.000
10
Peralatan Kantor
02-03-2005
200.000.000
7.
Bangunan Permanen Bangunan Permanen Bangunan Non Permanen Kelompok 2
25 tahun 25 tahun 15 tahun 10 tahun
Perusahaan sejak tahun 2005 memilih menggunakan metode garis lurus untuk tujuan fiskal Pada tanggal 1 Oktober 2008 salah satu bangunan gudang A yang harga perolehannya Rp 250.000.000 dijual dengan harga 260.000.000. PPh yang disetor Rp 13.000.000 Penyusutan kendaraan minibus, kendaraan sedan, komputer/printer, perabotan kantor, peralatan kantor, bangunan kantor dan gudang m asuk biaya umum administrasi dan penjualan. Sedangkan selain itu masuk harga pokok penjualan
Pendapatan (biaya) lain-lain :
Bunga deposito
Tingkat Bunga
Deposito
Masa Deposito
5.000.000
10%
200.000.000
Maret s/d Mei
10.000.000
10%
400.000.000
Juni s/d Agustus
65.000.000
10%
1.950.000.000
September s/d Desember
Rincian rincian bunga deposito sselama tahun 2008 dan bank KARMAN Pendapatan royalty merupakan pendapatan atas imbalan penggunaan nama Toko Mainan dan PT ToyRas setelah dipotong PPh pasal 23 Pajak yang dipotong atas penghasilan di Hongkong Rp 15.000.000 Pendapatan deviden dari PT Ikhwan setelah dipotong PPh pasal 23 Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa alat stelah dipotong PPh pasal 23 oleh PT Modal Dengkul yang diterima bulan Juni 2008 Pajak yang dibayar di Jepang atas deviden yang diterima dari JICA, Corp Rp 10.000.000 Rugi kurs telah sesuai dengan ketentuan fiscal
8.
Terdapat pembelian impor mainan selama tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000.000, PT BANGUN SEJAHTERA telah menyetor PPh Pasal 22 impor dan telah memiliki Angka Pengenal Impor (API)
9.
PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2008 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing Rp 20.000.000, sedangkan untuk bulan Maret s/d Oktober masing-masing sebesar Rp 150.000.000. Disamping itu telah diterbitkan STP PPh pasal 25 oleh KPP setempat pada tanggal 14 Februari 2009 untuk bulan Nov ember dan Desember Rp 309.200.000 (termasuk denda dan bunga Rp 9.200.000) dan jumlah ini sudah dibayar oleh PT BANGUN SEJAHTERA.
10. SPT PPh Badan Wajib Pajak tahun 2006 menunjukkan rugi (fiskal) sebesar Rp 500.000.000 sedangkan SPT PPh Badan tahun 2007 menunjukkan laba (fi skal) Rp 300.000.000. Berdasarkan Data di atas anda diminta un tuk : 1.
Membuat laporan Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal dan Memasukannya dalam SPT PPh Badan Tahun 2008!
2.
Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2009!
PT. BANGUN SEJAHTERA REKONSILIASI LABA RUGI FISKAL Tahun 2008 Deskripsi
No A
Komersial Rp Ref 1
Positif
Koreksi Fiskal Negatif
Fiskal Ref 3
Ref 2
Penjualan
1 2 3
Penjualan Bruto Potongan Penjualan Retur Penjualan
30,000,000,000 -3,000,000,000 -2,000,000,000 25,000,000,000
B 1
I.3.1a
HPP Persediaan Awal
12,500,000,000
II.3.12
2 3 4
Pembelian Gaji & Upah Penyusutan
12,000,000,000 4,500,000,000 1,725,000,000
II.3.1 II.3.2 II.3.4
5
Biaya lain
775,000,000
6 7
Barang Siap Dijual Persediaan Akhir
C D 1
Laba Bru to Beban Usaha Gaji, THR, Bonus
2 3 4 5 6 7
Premi Asuransi Karyawan Perjalanan Dinas Alat Kantor Listrik Telepon, Telex Penghapusan Piutang
200,000,000 100,000,000 20,000,000 50,000,000 150,000,000 250,000,000
II.4.2 II.4.11 II.4.11 II.3.11 II.4.8 II.4.8
8 9 10 11 12 13
Bunga Pinjaman bank krut Sewa Mesin Generator Reparasi Royalti Pengangkutan Penyusutan
50,000,000 200,000,000 100,00,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000
II.4.6 II.4.5 II.4.7 II.4.9 II.4.3 II.4.4
14 15
Pemasaran Lain-lain
II.4.10 II.4.11
34,250,000
E F 1
Laba Usaha Penghasilan (Biaya) Luar Usaha Dividen PT. Ikhwan (penyertaan 10%)
150,000,000 50,000,000 3,020,000,000 1,980,000,000
15,000,000
2 3 4 5 6 7 8
Dividen PT.Hikmah (penyertaan 25%) Bunga Deposito Bank Karman Royalti Sewa Alat Dividen FA COI Corp, Hongkong Rugi Cab Malaysia Keuntungan Jual Gudang
9 10
Rugi selisih kurs Dividen JCA Corp, Jepang
G
Laba ber sih
31,500,000,000 -11,500,000,000 20,000,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000
30,000,000,000 -2,800,000,000 -1,500,000,000 25,700,000,000
a a
I.3.6d
13,000,000,000
c
200,000,000 1,412,500,000
I.3.5c I.3.5i
12,000,000,000 4,300,000,000 312,500,000
b j
II.3.11
25,000,000
I.3.5c
700,000,000
b
II.3.13
500,000,000
I.3.5I
II.4.2
510,000,000
I.3.5c
490,000,000
d
10,000,000 15,000,000
I.3.5a I.3.5f
d e
10,000,000
I.3.5c
190,000,000 85,000,000 20,000,000 40,000,000 150,000,000 100,000,000
200,000,000 500,000,000
85,000,000
I.3.1e
50,000,000 80,000,000 42,500,000 47,750,000 80,000,000 -50,000,000 40,000,000
I.3.1e I.3.1e I.3.1e I.3.1e I.3.2 I.3.2 I.3.1e
-150,250,000 60,000,000 285,000,000 2,265,000,000
II.5.11 I.3.2
1.3.5b 1.3.5b
500,000,000
150,000,000
I.3.5I
50,000,000
I.3.5I
10,000,000
I.3.5c
500,000
I.3.5i I.3.5i
30,312,500,000 -12,000,000,000 18,312,500,000 7,387,500,000
0 200,000,000 90,000,000 300,000,000 200,000,000 200,500,000 150,000,000 15,750,000 2,231,250,000 5,156,250,000
c
d f g h
j i
I.3.5f
100,000,000
k
7,500,000 2,250,000
I.3.4 I.3.4 I.3.5f I.3.5f
l m k k
50,000,000 16,875,000
I.3.5I I.3.5I
0 0 50,000,000 50,000,000 80,000,000 0 56,875,000
50,000,000 80,000,000
3,768,375,000
Keterangan : Ref 1 = Mapping Lap R/L Komersial ke SPT 1771 lamp 1 & 2 Ref 2 = Mapping Koreksi Fiskal ke SPT 1771 lamp 1 Ref 3 = Penjelasan koreksi fiskal
630,500,000
-150,250,000 60,000,000 246,625,000 5,402,875,000
n o
2. Penjelasan Koreks i (Ref 3) a. Potong an & Retur Penjualan Dalam biaya-biaya tersebut terdapat penyisihan yang pada dasarnya merupakan pembentukan cadangan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1.c UU PPh. Koreksi Positif Dikon Penjualan belum realisasi
200,000,000
Retur Penjualan Dibebankan Retur Penjualan Realisasi
2,000,000,000 -1,000,000,000 500,000,000
b. Harga Pokok Penjualan Dalam HPP dilakukan koreksi sbb : Gaji & Upah – PPh ditanggung perusahaan, Rp.200 juta, merupakan pemberian natura / kenikmatan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1.e UU PPh. Biaya lain – dalam biaya ini dilakukan koreksi sbb :
c.
Biaya perawatan mobil pribadi direktur , Rp.25 juta, yang merupakan pemberian natura / kenikmatan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1.e UU PPh. Sumbangan GN OTA, Rp.50 juta, tidak disertai bukti sehingga secara formil tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Persediaan Pasal 10 ayat 6 UU PPh mengatur bahwa penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan, sehingga penilaian berdasarkan harga pasar perlu dikoreksi sbb : Deskrip si Persediaan Awal Persediaan Akhir
Pasar
Perolehan
12,500,000,0 00 11,500,000,0 00
13,000,000,00 0 12,000,000,00 0
Koreksi Fiskal 500,000,000
Negatif
500,000,000
Positif
d. Biaya Gaji, Premi Asuransi & List rik Biaya ini dikoreksi karena merupakan pemberian natura / kenikmaan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1.e UU PPh. Biaya Listrik Biaya Gaji Biaya Gaji
10,000,000 500,000,000 10,000,000
Listrik temat tinggal pengurus PPh ditanggung perusahaan Gaji pembantu RT pengurus
Sedangkan biaya berikut ini dikkoreksi positif karena merupakan biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiscal sesuai pasal 9 ayat 1.b UU PPh. Biaya asuransi Karyawan
10,000,000
Asuransi kendaraan P. Saham
e. Perjalanan Dinas Dalam biaya ini terdapat pembebanan fiskal Luar negeri, yang sebenarnya adalah pembayaran
PPh dalam tahun berjalan (pasal 25 ayat 8 UU PPh). Smentara itu pasal 9 ayat 1.h UU PPh mengatur bahwa PPh tidak dibebankan sebagai biaya fiskal . karena itu atas pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp.15 j uta harus dikoreksi positif. Lebih lanjut PP No.42 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dengan KEP 275/PJ./2001 mengatur bahwa fiskal luar negeri karyawan yang ditanggung perusahaan dapat dikreditkan sepanjang yang bertugas ke luar negeri adalah karyawan dan dalam rangka dinas serta di tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBPFLN) harus dicantumkan nama dan NPWP perusahaan. Besarnya pembayaran fiskal luar negeri adalah Rp.1.000.000,- per orang setiap kali keberangkatan dengan pesawat udara. Karena TBPFLN yang mencantumkan nama & NPWP perusahaan hanya 8 orang, maka yang dapat dikreditkan adalah : 8 orang x Rp.1 juta = Rp.8 juta. f.
Penghapus an Piutang Penghapusan piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya fiscal sepanjang memenuhi syarat yang diatur di pasal 6 ayat 1.h UU PPh sbb :
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar iutang yang tidak data ditagih keada Direktorat Jenderal Pajak Dengan memperhatikan syart tersebut penghapusan piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya fiscal adalah sbb : Bahwa seluruh piutang yang dihauskan, Rp.250 jutqa, telah dibukukan dan dilaporkan ke KPP (syarat 1 & 4 terpenuhi). Dari piutang yang telah dipublikasikan, Rp.150 juta, ternyata Rp.50 juta belum didaftarkan ke PN. Sehingga terdapat piutang yang dihapuskan sebesar Rp.100 juta yang sudah dipublikasikan dan didaftarkan ke PN (syarat 2 & 3 terpenuhi). Kesimpulannya : dari total piutang yang dihapuskan sebesar Rp.250 juta ada Rp.100 juta yang memenuhi syarat fiscal untuk dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Catatan : Sejak disahkannya UU Ph No.36 tahun 2008, yang berlaku mulai tahun 2009, pasal 6 ayat 1.h diubah sbb : 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk j umlah utang tertentu: 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k. g. Bung a Pinjaman Dapat terjadi dana yang ditempatkan dalam deposito, baik langsung atau tidak langsung, asalnya
dari dana pinjaman. Jika hal tersebut terjadi, SE 46/PJ.4/1995 mengatur bahwa biaya bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya fiscal adalah bunga yang berasal dari
selisih lebih rata-rata pinjaman dengan rata-rata deposito. Hal ini diatur mengingat bahwa penghasilan bunga deposito telah dikenakan PPh final sesuai PP No.131 Tahun 2000. Semantara itu PP No.138 Tahun 2000 mengatur bahwa biaya untuk mendapatkan penghasilan final tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Oleh Karena itu, rata-rata pinjaman dihitung sbb : Pinjaman Jan-Feb 08 Mar-Apr 08 Mei-Ags 08 Sep-Des 08
Bulan 0 2 200,000,000 2 400,000,000 4 500,000,000 4 1,100,000,000 12 Rata-rata pinjaman = Rp.4.000.000.000/12 333,333,333
Deposi to Jan-Feb 08 Mar-Mei 08 Jun-Agst 08 Sep-Des 08
Pinjaman
Pinjaman
Bulan
0 200,000,000 400,000,000 1,950,000,000
2 3 3 4
2,550,000,000
12
Jumlah 0 400,000,000 1,600,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000
Jumlah 0 600,000, 000 1,200,00 0,000 7,800,00 0,000 9,600,00 0,000
Rata-rata Deposito = Rp.9.600.000.000/12 800.000.000
Karena rata-rata pinjaman tidak melebihi rata-rata deposito, maka biaya bunga pinjaman Bank BXI seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Biaya Bunga Fiskal Biaya Bunga Fiskal 0 Biaya Bunga Telah Dibebankan 50,000,000 Koreksi Positif 50,000,000
h. Biaya Reparasi Sesuai KEP 220/PJ./2002, biaya perawatan mobil sedan milik perusahaan yang digunakan karyawan karena jabatannya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal 50% saja. i.
Biaya Lain Dalam biaya ini dilakukan koreksi sbb : Jamuan tamu tanpa daftar nominatif Sumbangan hari kemerdekaan Denda & bunga STP PPh 25 Sumbangan korban banjir DKI
10,000,000 5,000,000 2,250,000 2,000,000
Biaya tanpa bukti Koreksi positif
15,000,000 34,250,000
Jamuan tamu : biaya Entertainment/jamuan dapat dibiayakan sepanjang dibuatkan daftar nominatif & didukung dengan bukti (SE-27/PJ.42/1986) dan pihak yang dijamu berkaitan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan. Dengan demikian biaya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Sumbangan : sumbangan pada dasarnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal, sesuai pasal 9 ayat 1.g UU PPh, kecuali :
Zakat dan sumbangan keagamaan yang diwajibkan (pasal 9 ayat 1.g UU PPh). GN OTA (SE 33/PJ.421/1996) Sumbangan bencana alam tertentu, seperti gempa tsunami NAD & Sumut (PMK 609/PMK.03/2004), gempa DIY (PMK 93/PMK.03/2006). Sumbangan yang baru diatur di pasal 6 ayat 1 huruf I s.d. m UU PPh. (berlaku sejak 1 jan 2009)
Denda & bunga STP : sanksi administrasi di bidang perpajakan tidak dapat dibiayakan (pasal 9 ayat 1.k UU PPh). Biaya tanpa bukti : secara formal tidak dapat dipertanggungjawabkan. j.
Peny us ut an Untuk kepentingan fiskal WP menggunakan m etode garis lurus.
No
Akt iv a Tetap
A 1
Kolom pok 1 Komputer/Printer
2
Perabotan Kantor
Harga Perolehan
Tgl Beli
Tarif GL
NSBF
150,000,000
7 Juli 06 2 Juli 06
25%
93,750,000
60,000,000
25%
210,000,000 B 1 2 3
Kelompok 2 Kendaraan Minibus Kendaraan Sedan Peralatan Kantor
290,000,000 510,000,000 200,000,000
12.5 % 12,5 % 12,5 %
1,000,000,000 C 1 2
Kelom ok 3 Mesin Diesel Generator Listrik
3,500,000,000 1,500,000,000
6,25 % 6,25 %
5,000,000,000 D 1 2
Bangunan Bangunan Kantor Gudang A
600,000,000
5%
37,500,000
37,500,000
15,000,000 52,500,000
15,000,000 52,500,000
36,250,000
36,250,000
a
63,750,000
31,875,000
b
25,000,000 125,000,000
25,000,000 93,125,000
218,750,000
218,750,000
93,750.000 312,500,000
93,750,000 312,500,000
30,000,000
30,000,000
334,687,500 129,166,667
2,898,437,500 1,226,562,500 4,125,000,000
2 Jan 05
Ke t
187,291,667
651,145,833 10 Apr 05 5 Feb 05
Beban Fiskal
37,500,000 131,250,000
2 Mar 05 4 Apr 05 2 Mar 05
Penyusutan 2008
510,000,000
3
-Tidak Dijual
250,000,000
-Dijual
250,000,000
Gudang B
30,000,000
2 Jan 05 2 Jan 05
5%
212,500,000
5%
212,500,000
2 Apr 05
10%
1,130,000,000 7,340,000,000
12,500,000
12,500,000
9,375,000
9,375,000
c
3,000,000 54,875,000 544,875,000
3,000,000 54,875,000 513,000,000
d
21,750,000 956,750,000 5,864,145,833
Keterangan : a. Tidak ada data dalam soal apakah mobil minibus digunakan full time (dibawa pulang) atau tidak, sehingga diasumsikan bahwa mobil tidak dibawa pulang dan penyusutannya tidak perlu dilakukan koreksi b. Mobil sedan perusahaan yang digunakan direksi hanya dapat dibebankan 50% sesuai KEP 220/PJ./2002. c.
Gudang A dijual di bulan Oktober 08, sehingga disusutkan sampai dengan bulan September 08.
d. Gudang B adalah bangunan non permanen dengan tarif penyusutan 10%. Menurut soal, penyusutan aktiva kelompok 3 dibebankan ke HPP, sedangkan yang lainnya debebankan ke biaya usaha sbb :
Biaya Penyusutan HPP Beban Usaha
k.
Komersial 1,725,000,000 200,000,000 1,925,000,000
Fiskal 312,500,000 200,500,000 513,000,000
Koreksi 1,412,500,000 -500,000 1,412,000,000
Pendapatan Royati , Divid en PT. Ikhwan & Sewa Alat Pendaatan ini dicatat setelah dikurangi PPh yang dipotong oleh pihak lain. Pengakuan tersebut seolah-olah membebankan PPh sebagai biaya (mengurangi penghasilan), sementara itu PPh tidak dapat debebankan sebagai biaya fiskal. Oleh karena itu atas penghasilan tersebut harus dikoreksi sbb : Penghasil an Royalti Dividen PT.Ikhwan Sewa Alat
Sebelum PPh 50,000,000 100,000,000 50,000,000 200,000,000
PPh 7,500,000 15,000,000 2,250,000 24,750,000
Setelah PPh 42,500,000 85,000,000 47,750,000 175,250,000
Royalti. Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%, sehingga nilai sebelum PPh dapat dihitung sbb : Rp.42,5 juta / 0,85 = Rp.50 juta. Dividen. Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%, sehingga nilai sebelum PPh dapat dihitung sbb : Rp.85 juta / 0,85 = Rp.100 j uta.
Sewa Alat. Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif efektif 4,5% (15% x 30%). Sehingga nilai sebelum PPh dapat dihitung sbb : Rp.47,75 juta / 0,955 = Rp.50.000.000. l.
Pendapatan PT.Hikm ah Karena kepemilikan saham pada PT. Hikmah adalah 25%, maka dividen yang diterima bukan merupakan obyek PPh sesuai pasal 4 ayat 3.f UU PPh.
m. Pendapatan Bung a Deposito Pendapatan bunga deposito telah dikenakan PPh final sesuai PP No.131 T ahun 2000. n. Rugi Cabang Malaysia Sesuai KMK 164/KMK.03/2002, kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat digabungkan dengan panghasilan di Indonesia. o. Keuntungan Jual Gudang Laba penjualan gudang secara fiskal dapat dihitung sbb : Harga Jual Nilai Sisa Buku Fiskal(NSBF) -NSBF (1/1/08) -penyusutan Jan-Sept 08
260,000,000 212,500,000 -9,375,000
Laba Jual Gedung Fiskal Laba Jual Gedung Komersial Koreksi Positif
203,125,000 56,875,000 40,000,000 16,875,000
NSBF 1/1/08 dan penyusutan Jan-Sept 08 lihat penghitungan penyusutan (koreksi j). 3. Penghitu ngan PPh Kurang (lebih) Bayar 1. Laba Bersih fiskal
