Written by:
Umiyati Haris, S.IP.
BAB I
PENDAHULUAN
Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam memilih pemimpin negara berdasarkan konstitusi. Negara dengan bentuk kerajaan memilih pemimpinnya secara turun-temurun atau dinasti menjadi seorang raja, begitu pula halnya dengan negara dengan sistem kekaisaran. Negara demokrasi memilih pemimpinnya melalui cara demokratis pula, yaitu dengan pemilihan umum dimana rakyat yang menentukan pilihan mereka. Calon kandidat yang akan duduk di kursi pemerintahan juga berasal dari rakyat sehingga ada sistem pemilihan di negara demokrasi yang menganut sistem representatif.
Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi di dunia. Pilar demokrasi Amerika Serikat berasal dari nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama, yaitu nilai individualisme; liberalisme; egalitarianisme; hingga membentuk pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai demokratis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa individu memegang peranan penting dalam suatu kegiatan politik. Artinya, setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin atau bergabung dalam sebuah partai.
Selain itu, nilai demokratis lainnya menunjukkan kesetaraan bagi seluruh bangsa Amerika Serikat,baik dalam memilih pemimpin; ikut terlibat dalam partai politik; dan ikut serta dalam pemilu. Sehingga, nilai-nilai demokratis tersebut memunculkan bentuk permintaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat yang tercermin dalam sistem politiknya, maka pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai sistem partai dan pemilu Amerika Serikat.
BAB II
PEMBAHASAN
Teori
Sejarah filosofi dan teori politik menyebutkan bahwa dari perspektif pemikiran politik Barat selama dua ribu lima ratus tahun, hampir tidak ada satu pun, hingga saat sekarang ini, yang menganggap demokrsi sebagai cara terbaik untuk membangun kehidupan politik. Sebagian besar pemikir politik selama dua setengah milenia mengadakan perlawanan terhadap konstitusi demokrasi, kekacauan politik demokrasi dan kekosongan moral dalam karakter demokrasi.
Teori, pranata dan praktik demokrasi dalam kehidupan barat selalu merupakan hasil interaksi antara tradisi non-demokratis dan antidemokratis dengan tradisi demokratis yang ada, serta persepsi baru dalam bidang social kemanusiaan, keagamaan, kebutuhan politik dan hak politik. Kenyataan bahwa gagasan kedaulatan rakyat tidak sesuai dengan konsep teosentris menegnai kekausaan raja dan struktur imperial Gereja Romawi yang semakin kaku tidak mencegah para penganut Kristen untuk menciptakan sistem demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara.
Munculnya Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal pascaperang dingin berkorelasi terhadap perkembangan demokrasi di dunia. Hal ini dimungkinkan karena selama perang dingin, AS telah tampil sebagai negara champion of democracydan the guardian of democracy, menjadi negara yang senantiasa mensponsori penyebarluasan demokrasi di berbagai belahan bumi. Usainya perang dingin yang ditandai dengan tumbuhnya komunisme yang menjadi momentum bagi AS untuk lebih meningkatkan peranannya dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi.
Keberpihakan AS pada demokrasi tidak dapat dilepaskan dari munculnya keyakinan yang besar dalam diri bangsa AS bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar pembangunan watak bangsa. Demokrasi telah menjadi American Ethos dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat AS selama ratusan tahun.Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776. Dalam bahasa Thomas Jefferson, demokrasi telah terefleksi dalam life, freedom, and pursuit of happiness sebagai nilai-nilai yang senantiasa mengilhami para imigran yang datang ke Amerika Serikat.
Praktik demokrasi yang telah lama mengakar di tengah masyarakat Amerika Serikat telah dijelaskan bahwa tidak hanya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan saja terdapat praktek demokrasi, namun telah mengkristal dala filosofi bangsa, agama, pluralism cultural, sampai pada kehidupan keluarga sebagai unit terkecil kehidupan kelompok. Walau demikian, perkembangan kehidupan demokrasi di AS tidak selamanya menunjukkan grafik yang terus stabil, tetapi juga mengalami pasang surut, hambatan, dan dianggap tidak taat asas dalam melaksanakan demokrasi.
Dipertahankannya sistem perbudakan yang berlangsung lama dan baru dihapuskan tahun 1865. Adanya Civil Rights Movement pada tahun 1960-an yang menggambarkan perjuangan hak-hak orang-orang kulit hitam AS, pengakuan hak pilih wanita baru di tahun 1920, dan baru disahkannya undang-undang untuk melindungi hak-hak warga negara minoritas di tahun 1954, serta kurang diberikannya persamaan hak dan keadilan kepada penduduk asli AS (yang dikenal sebagai bangsa Indian), menunjukkan berfluktuasinya perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Semangat untuk menerapkan demokrasi di luar negeri merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam politik luar negeri Amerika Serikat.
Isu demokrasi telah menjadi isu yang mutlak dikedepankan dalam tata pergaulan internasional AS. Telah menjadi ketentuan dari pemerintahan yang terbentuk di AS – apakah dari partai Republik atau Demokrasi untuk senantiasa merumuskan misi baru dalam melakukan konsilidasi dan mempropagandakan demokrasi. Sejalan dengan hal itu, agar demokrasi tetap keberadaannya, AS tidak segan-segan menjatuhkan sanksi ekonomi, politik maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai demokrasi. Hanya saja ukuran demokrasi yang dijadikan indikator oleh AS terhadap satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda. Kadangkala terjadi pembiasan karena unsur kepentingan nasional kerap kali lebih mengemuka dibandingkan mengutamakan mendeteksi pelanggaranpelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang terjadi. Hal ini terjadi pada proses yang diambil AS dalam aksi politik luar negerinya. Bisa demokratis dan juga bisa tidak demokratis.Kasus invasi AS ke Irak April 2003 yang lalu menjadi contoh kongkrit. Alasan invasi AS tersebut karena Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein menjadi negara yang tidak demokratis dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tinggi, represif, mendukung terorisme internasional, dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal.
Nilai-nilai demokrasi universal yang dianut oleh Amerika Serikat, yaitu kedaulatan rakyat dan pemerintah yang demokratis; serta kebebasan dan egaliterianisme.
Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Demokratis
Merujuk asal kata, maka demokrasi memiliki spesifikasi batasan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Presiden Abraham Lincoln di Gettysburg November 1863, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Menurut Miriam Budiardjo, semakin tinggi tingkat partisipasi politik rakyat, maka tingkat demokrasi juga bertambah baik. Sebaliknya partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena hal tersebut berarti warga negara tidak hormat terhadap masalah-masalah kenegaraan. Hal ini akan menyebabkan jarring-jaring birokrasi yang berkuasa takkan tanggap terhadap kebutuhan aspirasi, keperluan, dan permintaan rakyatnya.
Hal di atas menekankan juga bahwa kebebasan dalam demokrasi seolah memang kemutlakan, sebab tanpa kebebasan yang baik, penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan tidak akan terwujud. Terpasungnya kebebasan hanya akan mematikan kebebasan rakyat untuk bicara. Kebebasan yang terberangus akan menyuburkan pertumbuhan ketakutan dan kebobrokan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Adanya kebebasan akan menggairahkan dinamika suatu bangsa serta menggeliatkan rakyat untuk terus berpikir maju, agar haknya sebagai social control akan berjalan dengan baik.
Kebebasan dan Egaliterianisme
Samuel P. Huntington menekankan bahwa demokrasi berkaitan erat dengan kebebasan individu. Secara keseluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah sangat tinggi.Adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi. Pengaruh jangka panjang dari berjalannya proses politik yang demokratis akan memperluas dan memperdalam kebebasan individu. Kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari demokrasi.
Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur. Demokrasi adalah kelembagaan dari kebebasan.Ini menyangkut adanya sistem yang warganya memiliki kebabasan untuk mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas dengan mengindahkan hak-hak minoritas, apakah itu etnik, agama atau politik.Hal ini menjadi keharusan karena dalam lembaga-lembaga demokratis hak-hak minoritas tidak bergantung pada itikad baik mayoritas dan tidak dapat dihapus oleh suara mayoritas. Hak-hak minoritas mendapat tempat dan harus dilindungi dalam sebuah negara demokratis.
Demokrasi memastikan bahwa sebelum suatu hukum dijalankan dibutuhkan kesempatan untuk mengemukakan aneka pandangan. Dipastikan pula bahwa akan diperoleh kesempatan
untuk berdiskusi, memberi pertimbangan, berorganisasi, dan berkompromi yang dalam keadaan terbaik dapat menunjukkan hukum yang akan memuaskan semua orang, serta dalam situasi yang kemungkinan besar kebulatan suara tidak dapat diraih, usulan hukum yang memiliki jumlah penduduk terbesarlah yang akan diberlakukan. Kriteria-kriteria tersebut di atas adalah bagian proses demokrasi yang ideal dan proses tersebut mengembangkan seluas-luasnya penentuan nasib sendiri sampai batas-batas yang memungkinkan.
Batasan-batasan demokrasi tersebut di atas menjajaki keberadaan demokrasi pada tatanan ideal politik yang seharusnya dilaksanakan, karena dengan menerapkannya pada real politik, maka demokrasi akan menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan sebagai suatu cara yang lebih baik untuk memerintah negara dibandingkan alternatif lama yang bukan demokratis. Hal ini memungkinkan karena itu, pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat kejam dan licik. Disini ada kecenderungan bahwa negara-negara demokrasi lebih adil dan lebih menghormati kepentingan-kepentingan manusia yang mendasar. Demokrasi mencegah para pemimpin untuk mengeksploitasi kemampuan negara yang luar biasa melalui pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi akibat dorongan rasa gila kebesaran, kepentingan pribadi, ideologi, nasionalisme, keyakinan agama, perasaan keunggulan batin, atau hanya emosi dan kata hati.
Kedua, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. Kebabasan, dan kesempatan amat diperlukan supaya pemerintahan berjalan demokratis. Keyakinan dalam menerima demokrasi tidak akan terpisah dengan keyakinan lainnya. Dalam semesta nilai-nilai dan kebaikan-kebaikan, demokrasi memiliki tempat yang amat penting. Seperti hak lainnya yang penting bagi sebuah proses demokrasi, kebebasan berpendapat juga mempunyai nilai tersendiri karena ia membantu otonomi moral, pertimbangan moral, dan kehidupan yang baik. Disini nampak bahwa kebudayaan demokrasi menegaskan nilai kebebasan individu sebagai fokus utama sehingga memberikan dukungan terhadap hak-hak dan kebebasan lainnya. Ketiga, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. Pemerintahan yang demokratis dapat mencapai persamaan politik di antara warga negara pada tingkat yang lebih baik daripada alternatif lain yang memungkinkan.
Sistem Partai Amerika Serikat
Politik di Amerika Serikat adalah berbicara mengenai partisipasi politik baik yang kolektif dan individual, terkait dengan kelompok dan dengan setiap orang. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, selama masa kolonial telah ada perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah politik yang sama hingga saat ini. Akan tetapi delegasi perserta konferensi Undang-Undang Dasar (konstitusi) tidak mengantisipasi munculnya sistem baru partai berdasarkan UUD. James Madison, terpilih sebagai ketua partai Demokratic-Republican mengatakan bahwa sistem sistem federal yang baru akan mengakibatkan hilangnya kelompok-kelompok politik yang bersaing yang disebut fraksi-fraksi akan tetapi tidak ada larangan untuk partai-partai, biarpun hal itu tidak disebutkan dalam UUD dan banyak pihak yang berwenang tidak disenangi.
Sebelum berakhirnya periode kedua pemerintahan Presiden Washington, pendukung Hamilton dan Jefferson beraliansi menjadi dua, kelompok pesaing yang dikenal masing-masing sebagai Federalis dan Republik memulai tradisi sistem dua partai di Negara Amerika Serikat. Federalis cenderung mengikuti kepemimpinan Hamilton dan anti federal menerima republikasi Jeffersonian. Meskipun pada saat itu belum sebagaimana pengertian partai politik secara modern. Hamilton menginginkan bagi negaranya suatu kekuatan yang terpusat. Dan secara tidak langsung Partai Federalis yang didirikan Hamilton diatas mendapat kecaman rakyat tinggal di pedesaan kecil dan pertanian, juga para frontier. Dan mendirikan partai republk bagi para petani. Madison yang awalnya bekerja sama dengan Hamilton dalam kongres. Sementara Jefferson yang berada beberapa tahun di Perancis adalah seorang Englightened Philosophe, radikal dan reformis yang menolak Aristokrasi.
Perbedaan kedua gagasan partai diatas semakin ketat saat Jefferson mengudurkan diri dari kabinet sebagai Sekretaris Negara, kemudian filosofi politiknya menjadi pondasi Partai Republik (Demokrat Republik) menentang partai Federalis. Ketika Presiden Washington menolak untuk dicalonkan yang ketiga kalinya sebagai Presiden, terjadi suatu hak yang tak lazim yaitu dalam pemilihan presiden. John Adams calon partai Federalis terpilih sebagai Presiden dan Thomas Jefferson calon Partai Republik menjadi Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang berbeda. Pada pemilihan tahun 1800 Thomas Jefferson dan Aaron Burr calon partai Republik mencapai kemenangan gemilang, tetapi suara Elektoral hampir sama. Kemudian DPR memutuskan Jefferson sebagai Presiden dan Aaron Burr menjadi wakilnya.
Saat ini, partai Republik dan Demokrat, keduanya merupakan pewaris partai-partai sebelumnya dari abad ke-18 dan ke-19 yang mendominasi proses politik. Dengan sedikit pengecualian, kedua partai besar itu menguasai kepresidenan, kongres, jabatan gubernur, atau parlemen Negara bagian. Misalnya, setiap presiden sejak tahun 1852 kalau bukan seorang Republik pastilah Demokrat, dan di era Pasca-Perang Dunia II, perolehan suara rakyat yang didapat oleh kedua partai besar itu untuk jabatan presiden rata-rata mendekati 95%. Jarang terjadi ada dari 50 negara bagian memilih Gubernur yang bukan seorang Demokrat atau Republik. Jumlah anggota kongres dan anggota legislatif Negara bagian independen atau berasal dari anggotaa legislatif Negara bagian.
Pada dekade-dekade terakhir, jumlah pemilih individu yang menggolongkan diri sebagai "independen" meningkat dan mereka boleh mendaftar untuk memilih seperti demikian di banyak Negara bagian. Namun, menurut jejak pendapat, bahkan yang mengatakan diri mereka sebagai independen biasanya punya kecenderungan berpihak kepada satu partai atau lainnya.
Sebuah pengecualian pada aturan umum ini dapat ditemukan di tingkat daerah, khususnya di kota-kota kecil, dimana para calon mungkin tidak diisyaratkan untuk mengatakan afiliasinya kepada suatu partai, hal yang sama juga berlaku untuk mereka yang mencari jabatan dibawah bendera prakarsa daerah tertentu, seperti pengembangan kembali kota dan pembangunan sekolah.
Meskipun kedua partai besar itu mengorganisir dan mendominasi pemerintahan di tingkat nasional, Negara bagian, dan daerah, mereka cenderung kurang dapat bersatu secara ideologis dan sistematis daripada partai-partai di banyak Negara demokrasi. Kemampuan partai-partai besar untuk beradaptasi dalam perkembangan politik bangsa berujung pada dominasi pragmatis proses politik.
Sistem Pemilu Amerika Serikat
Pemilihan digelar setiap tahun genap di wilayah sebagian besar Negara bagian serta lokal untuk jabatan-jabatan pemerintahan di AS. Beberapa Negara bagian dan wilayah lokal mengadakan pemilihan setiap tahun ganjil. Setiap empat tahun warga Negara AS memilih ke-434 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kira-kira 1/3 dari 100 anggota senat AS. Masa bakti setiap senator adalah selama 6 tahun.
Amerika Serikat bertumpu pada sistem pemerintahan federal yang kompleks, dimana pemerintah nasional bersifat sentral, tetapi pemerintah Negara bagian dan daerah juga mempunyai kewenangan terhadap hal-hal yang tidak ditangani oleh pemerintah federal. Pemerintah Negara bagian dan daerah mempunyai tingkat independensi yang bervariasi tentang bagaimana mereka menyelenggarakan pemilihan dalam kewenangan hukum mereka, meskipun demikian pemilihan yang mereka adakan diatur dengan baik.
Ada dua ragam dasar pemilihan: pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum. Pemilihan pendahuluan dilakukan sebelum pemilihan umum untuk menentukan calon-calon dari partai yang akan maju pemilihan umum. Para calon yang menang dalam pemilihan pendahuluan selanjutnya mewakili partainya dalam pemilihan umum (walaupun mungkin ada sejumlah kecil langkah tambahan sebelum partai mereka mengusung nama mereka).
Sejak awal abad ke-20, pemilihan pendahuluan telah menjadi peranti pilih utama untuk menentukan calon partai. Dengan sedikit sekali pengecualian, kemenangan pada pemilihan pendahuluan menjadikan seorang calon diusung partainya untuk pemilihan umum. Di sejumlah kecil Negara bagian, calon dari partai dipilih dalam konvensi Negara bagian atau daerah, bukan dalam pemilihan pendahuluan, karena tradisi ataupun pilihan partai politik itu.
Ketika pemilihan pendahuluan atau konvensi berakhir, pemilihan umum diselenggarakan untuk menentukan siapa yang akan terpilih memegang suatu jabatan. Dalam pemilihan umum, para pemilih menjadi penentu terakhir siapa yang bakal menang dari calon-calon partai yang terdaftar pada kartu suara. Kartu suara pemilihan umum bisa juga pemilihan pendahuluan tranyertakan calon independen (calon yang tidak berafiliasi dengan sebuah partai) yang namanya bisa masuk ke kartu suara setelah yang bersangkutan berhasil mengumpulkan sejumlah tanda tangan dalam petisi khusus, bukan dengan metode pemilihan pendahuluan tradisional. Lebih lanjut, di sebagian, kartu suara bisa pula menyediakan sebuah ruang untuk "diisi" nama para calon yang tidak diunggulkan oleh partai maupun melalui petisi. Para calon seperti itu bisa disebut "mengusung diri sendiri" dan kadang-kadang mereka memenangkan pemilihan untuk jabatan publik.
Di Amerika Serikat pemilihan bisa lebih dari sekedar memilih orang untuk jabatan publik. Di sebagian Negara bagian dan daerah, persoalan kebijakan publik bisa juga dicantumkan dalam kartu suara untuk disetujui atau tidak untuk oleh pemilih. Peraturan-peraturan yang dimintakan ketetapannya kepada para pemilih oleh parlemen Negara bagian atau dewan daerah dan yang dituliskan di kartu suara karena petisi warga biasanya menyangkut isu-isu globalisasi (persetujuan peminjaman uang untuk proyek publik) dan mandat atau kritik lain kepada pemerintah. Pada dasawarsa terakhir, kartu suara yang memuat disetujui tidaknya suatu usulan peraturan mempunyai dampak besar, khususnya terhadap anggarankebijakan Negara abgian, paling menonjol adalah yang terkait dengan sistem pendidikan Negara bagian California.
Selain pemilihan di tingkat federal, Negara bagian, dan daerah yang diselenggarakan setiap tahun genap, sebagian Negara bagian dan daerah yang diselenggarakan setiap tahun genap, sebagian Negara bagian dan daerah menyelenggarakan pemilihan "luar tahun" yaitu pada tahun ganjil. Banyak daerah juga menggelar pemilihan khusus yang dapat dijadwalkan setiap waktu utnuk memenuhi tujuan khusus, seperti kekosongan mendadak sebuah jabatan publik.
Ketika para pendiri Republik Amerika menulis draf dan meratifikasi Konsitusi AS pada 1787, mereka tidak membayangkan peran partai-partai politik. Justru mereka mencari cara melalui berbagai pengaturan konstitusional, seperti pemisahan kekuasaan diantara cabang eksekutif, legislative dan yudikatif, pemberlakuan federalism, dan pemilihan presiden secara tidak langsung oleh Dewan Pemilihan (electoral council), untuk memisahkan republik baru ini dari partai-partai dan fraksi-fraksi.
Meskipun bertujuan para pendiri demikian adanya, AS pada 1800 menjadi Negara pertama yang mengembangkan partai-partai politik yang muncul yang terorganisir pada tataran nasional untuk menyelesaikan perpindahan kekuasaan eksekutif dari satu faksi dan faksi lainnya melalui sebuah pemilihan. Perkembangan dan ekspansi dari partai-partai politik yang terjadi kala itu berkaitan erat dengan perluasan hak pilih. Pada awal berdirinya republik, hanya para pemilik properti yang berjenis kelamin laki-laki yang bisa memilih, tetapi perbatasan itu mulai dikikis pada awal abad ke-19 karena faktor imigrasi, kota-kota dan tekanan-tekanan demokrasi lainnya, seperti perluasan ke kawasan barat Negara itu.
Berpuluh-puluh tahun kemudian, hak pilih sangat diperluas sehingga tiap penduduk dewasa bisa memilih setelah perbatasan-perbatasan yang terkait dengan kepemilikan properti, ras dan jenis kelamin dihapus. Ketika pemilihan diperluas, partai-partai politik berkembang untuk memobilisasi bertambahnya massa pemilih sebagai cara kontrol politik. Partai-partai di AS timbul sebagai bagian dari perluasan demokrasi, dan mulai 1830-an partai-partai ini menjadi kukuh dan sangat kuat.
Parlemen dan senat mempunyai kekuasaan yang hampir sama tetapi cara-cara pemilihan mereka cukup berbeda. Para pendiri Republik Amerika meniatkan anggota DPR dekat dengan publik, sehingga bisa mencerminkan keinginan dan ambisi publik. Karenanya, para pendiri merancang Dewan berukuran relatif besar untuk mengakomodasi banyak anggota dari kawasan legislatif kecil, dan untuk sering mengadakan pemilihan (setiap dua tahun). Awalnya, masa jabatan dua tahun di Washington dapat menjauhkan seorang anggota kongres dari para pemilihnya sepanjang itu. Sekarang, yang menjadi persoalan adalah pemilihan setiap dua tahun memaksa anggota kongres terbang kembali ke distrik setiap akhir minggu atau yang setara dengan itu untuk menggalang dukungan politik.
Setiap kursi di dewan mewakili sebuah daerah pemilihan yang secara geografis unik, dan seperti disebut sebelumnya, setiap anggota dipilih sebagai perwakilan tunggal dari kawasan itu dengan aturan suara terbanyak. Masing-masing dari 50 negara bagian dijamin mendapat setidak-tidaknya satu kursi di Dewan, dengan sisanya dialokasikan ke Negara-negara bagian berdasarkan jumlah penduduknya. Alaska, misalnya, mempunyai sedikit penduduk dan karenanya hanya memperoleh satu kursi di dewan. California adalah Negara bagian dengan penduduk paling banuyak dan mendapatkan 53 kursi. Menurut sensus 10 tahunan, jumlah kursi yang diberikan kepada sebuah Negara bagian dikalkulasikan kembali dengan menimbang perubahan jumlah penduduk di Negara-negara bagian selama 10 tahun terakhir, dan para anggota legislatif Negara bagian merancang ulang batas-batas distrik kongresional didalam Negara-negara bagian utnuk mencermin perubahan-[erubahan dalam jumlah kursi yang dibagikan kepada Negara bagian atau perubahan jumlah penduduk di dalam Negara bagian itu.
Senat dirancang bagi anggotanya utnuk mewakili pemilih-pemilih yang lebih luas-seluruh Negara bagian-dan memberikan perwakilan yang sama kepada setiap Negara bagian tanpa mengindahkan jumlah penduduknya. Maka Negara-negara bagian kecil memiliki pengaruh yang sama di Senat (2 senator) seperti halnya Negara-negara bagian besar.
Para senator pada mulanya dipilih oleh anggota legislatif nengara bagian, barus setelah penetapan amandemen ke-17 konstitusi pada 1913 para senator secara langsung dipilih oleh pemilih di Negara bagian mereka. Setiap Negara bagian mempunyai 2 senator yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun, dengan 1/3 kursi senat diperebutkan bagi pemilihan kembali setiap 2 tahun. Seorang senator dipilih melalui suara terbanyak dewan pemilihan Negara bagian.
Pemilihan Presiden
Setiap 4 tahun, pemilihan umum untuk presiden AS digelar pada selasa pertama setelah senin pertama bulan November. Sebelum pemilihan umum ini, Negara-negara bagian mengadakan pemilihan pendahuluan atau kaukus untuk memilih delegasi ke konvensi pencalonan nasional dimana calon-calon partai diseleksi. Pemilihan umum di Negara bagian masing-masing dan kaukus lazimnya berlangsung dari januari sampai Juni yang disusul dengan konvensi-konvensi nasional pada bulan Juli, Agustus dan September.
Sejak 1970-an, bakal calon presiden yang pada akhirnya menjadi unggulan partai-partai besar sudah diketahui namanya sebelum konvensi, karena mereka mengumpulkan mayoritas delegasi sebelum, musim pemilihan pendahuluan dan kaukus berakhir. Akibatnya, konvensi pada umumnya menjadi acara perayaan. Bagian-bagian yang paling menarik dari konvensi adalah pidato pembukaan dari pemimpin atau para pemimpin partai, pengumuman calon wakil presiden yang diusung, penyebutan hasil perolehan suara delegasi oleh para delegasi Negara bagian, dan ratifikasi platform partai (dokumen yang menyatakan posisi partai dalam sejumlah isu). Sebagai acara politik yang diliput televis dan awal dimulainya kampanye pemilihan umum, konvensi merupakan kesempatan untuk mempromosikan unggulan partai dan menjelaskan perbedaan-perbedaan dengan oposisi.
Presentase pemilh yang memenuhi syarat yang memberikan suara bervariasi dari pemilihan ke pemilihan, tetapi secara umum mereka yang memilih, bahkan dalam pemilihan presiden lebih rendah jumlahnya ketimbang bagian besar Negara demokrasi lain. Sejak 1960, keikutsertaan pemilih secara umum menurun dari 64 persen (1960) menjadi hanya 50% lebih (1996), meskipun naik lagi sepanjang dua pemilihan terakhir menjadi 60% lebih.
Ada beberapa alasan relatif rendahnya jumlah pemilih aktif di AS. Berbeda dengan beberapa Negara demokrasi lain, pemilih di AS harus mendaftarkan diri untuk memenuhi syarat, prosesnya agak bervariasi dari satu Negara ke Negara bagian lain. Penjelasan lain adalah bahwa pemilihan dilakukan secara sukarela, tidak diwajibkan, seperti di sebagian Negara. Mengingat banyaknya pemilihan yang digelar untuk mengisi jabatan publik, sekitar satu juta untuk seluruh AS, boleh jadi kelelahan pemilih juga berperan bagi rendahnya pemilih aktif.
Statistik mengindikasikan bahwa jumlah pemilih aktif dapat menurun ketika publik puas dengan situasi politik, atau ketika jejak pendapat menunjukkan bahwa kemenangan seorang calon hampir pasti. Sebaliknya jumlah pemilih aktif dapat meningkat ketika persaingan antara calon-calon diperkirakan bakal sangat ketat atau ada masalah-masalah kontroversial di kartu suara.
Setiap jabatan federal terpilih mempunyai syarat-syarat yang berbeda seperti tercantum dalam Pasal I dan II Konstitusi Amerika Serikat. Seorang calon presiden, misalnya, haruslah seorang warga Negara yang lahir di AS, paling tidak berumur 35 tahun, dan tinggal di AS setidaknya selama 14 tahun. Seorang wakil presiden harus memeunuhi persyaratan yang sama. Menurut Amandemen ke-12 Konstitusi AS, wakil presiden tidak boleh berasal dari Negara bagian yang sama dengan presiden.
Pemilihan Kongress
Pasal I konstitusi memberikan kekuasan legislatif pemerintah federal kepada suatu kongres yang dibagia menjadi dua dewan yaitu senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota senat terdiri dari dua perwakilan dari tiap Negara bagian sesuain dengan UUD. Jumlah anggotanya saat ini 100 orang. Anggota di DPR berdasar pada jumlah penduduk dari tiap Negara bagian, maka dari itu tidak disebutkan secara terperinci dalam konstitusi. Jumlah anggotanya saat ini ada 345 orang.
Pemilihan untuk kongres AS dapat menjadi sama kompetitif dan pentingnya seperti pemilihan presiden. Ini karena peranan penting yang kongres mainkan dalam membuat UU. Tidak seperti sistem parlementer dimana kepala eksekutif berasal dari parlemen, sistem Amerika seperti tersebut, memisahkan legislatif dan kepresidenan. Presiden dan anggota parlemen dipilih secara terpisah meskipun seorang presiden yang sedang berkuasa bisa mengajukan rancangan undang-undang ke kongres oleh sekutunya di dalam lembaga itu, dan harus diloloskan oleh kongres sebelum dikirim ke presiden untuk ditanda-tangani. DPR dan Senat secara hukum dan politik bersifat independen dari keinginan presiden.
Di dalam kongres, disiplin partai dalam sistem Amerika dijalankan tidak seketat sistem parlementer. Ini cukup mudah bagi anggota kongres untuk member suara kepada kebijakan-kebijakan yang mereka pikir paling bagus, termasuk yang paling bagus untuk memenangkan pemilihan ulang mereka. Akibatnya, para pemimpin kongres harus meraih satu demi satu suara untuk mendapatkan koalisi pemenang, bukan mengandalkan dukungan otomatis dari partai-partai yang berdisiplin tinggi. Ini membuat setiap kemenangan legislatif kongres penting bagi bangsa amerika seperti halnya kongres kuat dan sulit untuk diramalkan, demikian pula adanya setiap kongres.
Pemilihan DPR (The House of Representative)
Sebagaimana diketahui masa jabatan seluruh anggota DPR adalah dua tahun. Masa jabatan tersebut berakhir seluruhnya secara bersamaan. Sehingga setiap dua tahun diadakan pemilihan seluruh anggota DPR yang baru. Dalam pemlilihan pertengahan (term election) DPR diplih bersama-sama dengan sepertigiga anggota senat yang berakhir masa jabatan enam tahunnya. Sedangkan dalam pemilihan umum (general election) DPR dipilih selain bersama-sama dengan sepertiga anggota senat, juga bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berakhir masa jabatan empat tahunnya.
DPR dipilih disetiap distrik yang ada di Negara bagian. Sehingga mereka yang terpilih merupakan delegasi perwakilan rakyat dari Negara bagiannya yang duduk di kongres. Setiap distrik memperebutkan satu kursi Dewan perwakilan (single-member district), jumlah distrik dalam satu Negara bagian sejumlah kursi DPR yang dijatahkan pada Negara bagian terebut yang diperhitungkan dengan jumlah penduduknya. Kandidat yang memenangkan suara terbanyak yang memenangkan kursi, apakah itu yang suara mayoritas atau pluralitas. Pada kandidat menempuh nominasi melalui pemilihan primer pantai. Kandidat yang memenangkan pemilihan primer dalam partainya yang maju menghadapi kandidat partai lainnya untuk memenangkan kursi.
Pada umumnya anggota DPR yang sedang menjabat (incumbent) yang memenangkan pemilihan primer partai. Karena kursi yang diperebutkan hanya satu kursi disetiap distrik, maka setiap pemilihan diikuti oleh hanya kurang lebih seribu dari kandidat independen, dengan rasio 2 partai x 535 kursi yang diperbutkan ditambah dari kandidat independen dikurangi adanya distrik yang tidak hanya diikuti oleh kandidat tunggal dari salah satu partai besar. Umumnya sebagian besar anggota dewan yang masih memegang jabatan (incumbent) masih mengikuti pemilihan dan sulit dikalahkan oleh kandidat yang baru karena: mereka telah membangun koneksi dan kontak (termasuk kontak personal) dengan rakyat pemilih.
Oleh karena itu, dalam pemilihan primer (internal partai) para kandidat yang potensial lebih memilih kerjasama dengan kandidat yang menjabat (incumbent) daripada menantangnya. Dengan demikian mereka berharap kelak dapat menggantikan posisi para kandidat incumbent ini manakala memilih pension atau promosi jabatan yang lainnya atau meninggal dunia. Kemungkinan lainnya menunggu pendistrikan ulang (redistricting) yang dilakukan sekali dalam satu dekade. Hal ini membuka pertarungan kursi terbuka yang lebih kompetitif karena pertarungan antar anggota sedang menjabat akan terjadi. Sehingga mereka memutuskan lebih baik mencari jabatan lain atau memilih pensiun. Dengan demikian membuka peluang bagi kandidat baru yang potensial untuk memperbutkan kursi. Sifat sedang menjabat dari seorang kandidat DPR yang kuat ini, seringkali mengikuti pemilihan di distriknya. Sehingga tentunya akan terpilih kembali. Umumnya para penantang dari partai lawan bersikap tidak ada gunanya bertarung dengan kandiidat yang sedang menjabat yang sangat kuat dan berpengaruh di distrik tersebut.
Pemilihan Senat
Pemilihan anggota Senat dilakukan setiap dua tahun bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dalam pemilihan anggota DPR dalam pemilihan pertengahan (term election). Dalam pemilihan umum (general election) anggota senat dipilih selain bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, juga dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Konstitusi telah menetapkan masa jabatan anggota senat (senator) selama enam tahun dan sepertiganya dipilih setiap dua tahun. Untuk memenuhi amanat konstitusi ini maka sehabis pemilihan dilaksanakan terdapat tiga kelompok senator dalam kongres yaitu (1) sepertiga anggota senat yang baru terpilih dengan masa jabatan enam tahun; (2) anggota senat yang masih menjabat empat tahun (telah menjalani masa jabatannya selama dua tahun); (3) anggota senat yang masih menjabat masa jabatan dua tahun (telah menjalani masa jabatan selama empat tahun). Kelompok ketiga inilah yang berakhir menjalani masa jabatannya setiap dua tahun berikutnya.
Sama dengan DPR, senator pada umumnya melalui pemilihan pandahuluan (premier) diantara sesama kandidat yang sama. Dalam pemilihan pendahuluan ini kandidat yang sedang menjabat hampir selalu memenangkan pemilihan. Keuntungan-keuntungan kandidat senator yang sedang menjabat ini, sama dengan sifat sedang menjabat yang dimilki para kandidat anggota DPR. Oleh karena itu para kandidat senator yang masih menjabat, sulit dikalahkan oleh kandidat yang baru. Selain itu mereka memiliki keuntungan sebagai tuan rumah pemilihan.
Pemilihan pendahuluan (premier) merupakan ajang pertarungan para kandidat sesama partai. Kandidat yang memenangkan persaingan dalam pemilihan premier ini yang maju menjadi kandidat partainya. Kandidat yang memenangkan pemilihan pendahuluan ini yang bertarung dengan kandidat partai lainnya untuk merebut satu kursi yang diperebutkan di Negara bagian. Sistem single-member distrik digunakan tetapi wilayah pemilihannya meliputi satu Negara bagian, artinya disetiap Negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan untuk jabatan-jabatab tingkat federal dikuasai oleh dua partai besar yaitu partai Republik dan Partai Demokrat.
BAB III
PENUTUP
Sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat menunjukkan sistem partai dengan dua kekuatan dominan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Adapun pemilu di Amerika Serikat terdiri dari pemilihan presiden dan pemilihan kongres. Kongres dibagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (The House of Representative); dan Senat.
DAFTAR PUSTAKA
Bradley, William L., dan Mochtar Lubis. 1991. Dokumen-dokumen Pilihan
tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Dahl, Robert A. 1991. On Democracy. Yale University Press.
Esposito, John L dan John O. Voll. 1996. Demokrasi di Negara-negara Muslim:
Problem dan Prospek. Terj. Mizan, Bandung.
Huntington, P., Samuel. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Terj. Asril
Marjohan. Graffiti: Jakarta. Cipto, Bambang. 2003. Politik dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta: Lingkaran.
Jatmika, Sidik. 2000. AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar
Ganda Amerika Serikat. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
Jurnal Demokrasi. 1991. Apakah Itu Demokrasi?. Office of Internasional
Information Programs U.S. Department of State.
Tocqueville, Alexis de. 1961. Masalah Demokrasi, Terj. Sumantri Mertodipuro.
Bharatara: Djakarta.
Esposito, John L dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek. Terj. Mizan, Bandung, 1996.
Huntington, P., Samuel, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Penerjemah: Asril Marjohan, Graffiti, Jakarta, 1995.
Cipto, Bambang, Politik dan Pemerintahan Amerika, Lingkaran,
Yogyakarta, 2003.
Jatmika, Sidik, AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.
Tocqueville, Alexis de, Masalah Demokrasi, Penerjemah: Sumantri Mertodipuro, Bharatara, Djakarta, 1961.
Bradley, William L., dan Mochtar Lubis, Dokumen-dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
Jurnal Demokrasi, Apakah Itu Demokrasi? Office of Internasional Information Programs U.S. Department of State, 1991.
Dahl, Robert A., On Democracy, Yale University Press, 1991.
