DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
UPT PUSKESMAS PALINGKAU KECAMATAN KAPUAS MURUNG Jl. Pemuda Km. 24 RT. 12 Palingkau Baru Kode Pos 73593 Surel :
[email protected] :
[email protected] KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PALINGKAU NOMOR : TENTANG PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS UPT PUSKESMAS PALINGKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS PALINGKAU,
Menimbang
: a.
bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
b.
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamataan pasien UPT Puskesmas Palingkau perlu disusun peningkatan mutu puskesmas ;
. Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
Undang – undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.
Undang – undang undang 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
5.
permenkes RI No.43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TENTANG PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
PALINGKAU
. Kesatu
:
Peningkatan Mutu Puskesmas Puskesmas Palingkau sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
:
surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaiakan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palingkau Pada tanggal : KEPALA UPT PUSKESMAS PALINGKAU,
TIMOTHY VON SIMON
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PALINGKAU NOMOR : TANGGAL :
1. Supaya mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggung Jawab Manajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan perbiakan mutu dan kinerja secara berkesinambungan dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis. 2. Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti. Pimpinan dan penanggung jawab manajemen mutu secara periodik melakukan pertemuaan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja. 3. Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing untuk meningkatan mutu dan kinerja puskesmas memerlukan peran serta aktif baik pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas, pelaksana kegiatan dan pihak – pihak terkait dari laporan tindak lanjut temuan audit internal. 4. Melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secra periodik oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas. 5. Memberdayakankan pengguna puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja puskesmas. Dapat dilakukan melalui survei masyarakat desa, musyawarah masyarakat desa atau mekanisme yang lain dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja puskesmas. 6. Sasaran/indikator perbaikan mutu dan kinerja perlu disusun sebagai tolak ukur perbaikan mutu dan kinerja. Jika terjadi hasil tidak sesuai harus ditindaklanjuti dengan koreksi dan tindakan korektif. 7. Analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan tindak preventif. Upaya preventif dilakukan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai. 8. Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas. Kajibanding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di puskesmas lain. Kegiatan harus di rencana, diinstrumen, dianalisis di evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunkan indikator yang jelas.
KEPALA UPT PUSKESMAS PALINGKAU,
TIMOTHY VON SIMON