PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KESEHATAN UPTD PELAYANAN KESEHATAN KECAMATAN RANCABALI Jl. Taman Unyil Alamendah No.7 Kec.Rancabali Tlp. 5927075 Kode Pos 40973 Email:
[email protected] KEPUTUSAN KEPALA PPK BLUD UPTD YANKES RANCABALI NOMOR: / II / UPTD / 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA PUSKESMAS RANCABALI UPTD YANKES RANCABALI DINAS KESEHATAN ABUPATEN BANDUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang
: a. Bahwa wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis sebagian besar adalah pegunungan yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai.
b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan mengembalik an kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sehingga perlu upaya penanggulan krisis kesehatan akibat bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai nilai kearifan lokal. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 24 th 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerinatahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor Nom or 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah); 6. Peraturan Pemerintah Pemer intah Nomor 21 Tahun 2008 2 008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia; 8. Keputusan Presiden Bakornas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulan Bencana dan Penanganan Pengungsi. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2007 tentang pedoman umum mitigasi Bencana. 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa (KLB); 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dalam penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan; 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.145/MenKes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Tahun 2007. 20. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulanagan di Kabupaten Bandung. 21. Keputusan Keplaa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung No. 443/04/A/SK/PLP2/2010 tentang tim penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung . 22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung No. 360/1923/umum tentang tim penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung . 23. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung No. 440/197/dinkes tentang Pembentukan tim penanggulangan Krisis Kesehatan AKibat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung .
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Membentuk Tim Penanggulanagan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Kedua
:
Tim Bertugas melaksanakan, melaporkan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung, kegiatan meliputi kegiatan monitoring/pengamatan, penanganan/pelaksanaan, rehabilitasi dan evaluasi dari sebelum, aat maupun tanggap darurat dan setelah terjadinya bencana..
Ketiga
:
Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : Soreang PADA TANGGAL : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Pembina dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid. Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG. NOMOR : TANGGAL : _________________________________________________________ STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
NO
KEDUDUKAN DALAM TIM
JABATAN
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Kesehatan
Pengarah Ketua Bidang Pencegahan Penanggulangan Krisis
dan
Ketua Bidang Pelayanan Krisis Sekretaris I Sekretaris II Bendahara
1
Tim Gerak Cepat Koordinator Anggota Tim Rapid Health Assesment (RHA) Koordinator Anggota Tim Perbekalan Kesehatan Koordinator Anggota Tim Informasi Kesehatan Koordinator Anggota Tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Koordinator Anggota
LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : Tanggal :
TENTANG URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
I.
Penanggung Jawab Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim penanggulangan Krisis Kesehatan kabupaten bandung tahun 2016.
II. Pengarah : Mengarahakan dan menetapkan pedoman, standarisasi dan penyelenggaraan penanggulangan krisisi akibat bencana yang pencegahan bencana, penanganan darurat, dan pelayanan kesehatan.
kebutuhan mencakup
III. Ketua Bidang Pencegahan dan penanggulangan Krisis Memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan upaya upaya penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi penanggulangan bencana alam, bencana non alama dan bencana sosial. IV. Ketua Bidang Pelayanan Krisis Memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan upaya upaya pelayanan kesehatan akibat bencana yang meliputi mobilisasi SDM Kesehatan dan sarana prasarana penunjang pelayanan. V. Sekretaris I Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi pengelolaan data dan informasi bencana. VI. Sekretaris II Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas pengelolaan kesekretariatan dalam upaya penganggulangan krisis kesehatan yang meliputi penyusunan program kebencanaan dan pengelolaan administrasi umum. VII. Bendahara Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan keuangan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang meliputi penyusunan rencana anggaran kegiatan, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang serta penyelesaian administrasi keuangan.
1. Tim Gerak Cepat a. Menyusun rencana dan progrma kerja operasional Tim Gerak Cepat dalam Penanggulangan krisis kesehatan b. Koordinasi dengan tim perbekalan kesehatan untuk menyiapkan kendaraan operasional dan sarana/prasarana penunjang c. Menyiapkan mobilisasi tenaga kesehatan dari puskesmas. d. Melaksanakan investigasi kejadian di lokasi bencana e. Membentuk dan menyusun jadwal piket posko f. Menyusun jadwal pelayanan kesehatan di lokasi bencana g. Mengkoordinir bantuan tenaga kesehatan dari pihak luar h. Mencatat dan melaporkan hasil investigasi dan pelaksanaan kegiatan ke tim informasi kesehatan 2. Tim Rapid Health Assesment a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Heath Assesment b. Melaksanakan kegiatana pengkajian berupa pengumpulan data yang ada pada saat terjadi bencana dilokasi bencana c. Mengkoordinir sistem Pelaporan Health Assesment dan Pelaporan Pelayanan kesehatan di pos pos kesehatan d. Mencatat dan melaporkan hasil penilaian awal kebutuhan kesehatan di lokasi bencana untuk ditindaklanjuti oleh tim perbekalan dan tim informasi kesehatan 3.
Tim Perbekalan Kesehatan a. Menyususn rencana dan program kerja operasional serta melaksankan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di daerah bencana. b. Menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai hail Tim RHA dan Tim TGC c. Mendistribusikan perbekalan keuangan kesehatan yang dibutuhkan ke puskesmas lokasi bencana d. Mencatata dan melaporkan penerimaan dan pemakaian perbekalan kesehatan ke tim lokasi bencana. e. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional bagi Tim Gerak Cepat dan Tim RHA ke lokasi bencana f. Mengkoordinir bantuan perbekalan dari luar dinas kesehatan
4. Tim Informasi Kesehatan a. Menyususn rencana dan program kerja pengembangan SDM dalam pengelohan data penanggulangan krisis kesehatan. b. Mencatat hasil kegiatan Tim RHA, Tim TGC, dan tim perbekalan kesehatan c. Mengolah, menyajikan dan melaporkan data bencana dan upaya penanggulangganya d. Menampilkan dan memberikan feedback laporan kebencanaan e. Mengirimkan laporan ke jejaring institusi yang lebih tinggi
5. Tim Pengeloaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan a. Menyusun rencana SDM kesehatan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan b. Membuat jadwal ketenagaan pada posko kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan di daerah bencana. c. Mengkoordinir tenaga kesehatan di puskesmas dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan d. Mengkoordinir dan menjadwalkan bantuan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan di daerah bencana e. Mengkoordinir perlengkapan penunjang bagi SDM kesehatan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.
DITETAPKAN DI : Soreang PADA TANGGAL : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid. Pembina Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001