SK Hemodialisa

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT Nomor : 445/

/RSUD/

/

TENTANG PEMBENTUKAN INSTALASI HEMODIALISA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT MENIMBANG

MENGINGAT

:

:

a.

bahwa dengan adanya peningkatan jumlah pasien ginjal kronik membutuhkan pelayanan medis yang bermutu dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

b.

bahwa untuk mendapakan hemodialisis yang aman dari penyakit hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) maka untuk pelayanannya perlu unit yang terpisah dengan satu pedoman pelayanan hemodialisis tersendiri;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Instalasi Hemodialisa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang No. 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3041);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN

6.

Undang-Undang Nomor 5 Than 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penglolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

12.

Keputusan Bupati Garut, Nomor: 445/Kep.461-Ortala/2009, tanggal 22 Desember 2009, tentang: Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MENETAPKAN

:

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT TENTANG PEMBENTUKAN INSTALASI HEMODIALISA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT