Sk Kebijakan Alih Tugas Dan Tanggung Jawab

SURAT KEPUTUSAN No. TENTANG KEBIJAKAN ALIH TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI DIREKTUR RS HARAPAN MULIA MENIMBANG :

a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah

Sakit Harapan Mulia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien; b. bahwa salah satu aktifitas kepegawaian adalah melalui

alih tugas dan tanggung jawab pegawai perlu dibuat mekanisme yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Mulia tentang Kebijakan Alih Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai. MENGINGAT

:

a. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah

Sakit b. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit Harapan Mulia

MEMPERHATIKAN :

Bahwa perlu pemberlakuan Alih Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Rumah Sakit guna kelancaran pelayanan di RS. Harapan Mulia

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang alih tugas pegawai.

KEDUA

:

Lampiran Keputusan Direktur tentang Kebijakan tentang Alih Tugas Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Harapan Mulia

Ditetapkan di : Bekasi Pada tanggal : .................. Direktur RS. Harapan Mulia

dr. Julio asrul Chandra

KEBIJAKAN DIREKTUR TENTANG ALIH TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI RUMAH SAKIT HARAPAN MULIA

A. Kebijakan Umum : 1. Untuk kebutuhan pelayanan, pegawai dapat dikenakan alih tugas ke posisi

yang lain dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Alih tugas meliputi rotasi dan mutasi kerja. 2. Rotasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain tetapi tetap dengan pekerjaan (job family) yang sama untuk memenuhi kebutuhan ; status kepegawaian meliputi grade, golongan, maupun tingkat kompetensi tidak berubah. 3. Mutasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain dengan pekerjaan (job family) yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan ; status kepegawaian meliputi grade, golongan, maupun tingkat kompetensi berubah. 4. Rotasi dan mutasi dilakukan dengan lebih dahulu memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Surat Keputusan Direktur. 5. Rotasi maupun mutasi dapat terjadi karena promosi maupun demosi yang diatur secara khusus pada kebijakan tentang sistem kepegawaian. 6. Pegawai dapat juga mengalami pelimpahan tanggung jawab dari profesi lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pasien, misalnya alih tanggung jawab tindakan tertentu dari dokter kepada perawat. Pelimpahan wewenang dalam tindakaan infasif dari dokter kepada perawat terlebih dahulu diberikan informasi oleh dokter. B. Kebijakan Khusus : 1. Pelaksanaan alih tugas di unit kerja terkait meliputi :

a. Pemaparan uraian tugas baru kepada pegawai. b. Pembekalan terkait uraian tugas baru tersebut kepada pegawai oleh kepala unit kerja. uraian tugas yang baru kepada pegawai yang dirotasi maupun mutasi dan c. Kepala unit kerja membuat laporan evaluasi kemampuan melaksanakan uraian tugas yang baru kepada pegawai yang dirotasi maupun mutasi dan tindak lanjutnya. d. Laporan alih tugas tanggung jawab disimpan dalam file pegawai. 2. Pegawai yang rotasi dilakukan evaluasi pada saat 14 hari masa transisi rotasi. Bila pegawai dinilai tidak memenuhi standar dapat dikembalikan kepada

posisi 3. Pegawai yang dimutasi dilakukan evaluasi pada saat 14 hari masa transisi dan 6 bulan masa percobaan mutasi. Pada masa transisi dievaluasi penguasaan uraian

tugasnya, sedangkan 6 bulan dinilai soft kompetensi dan

hardkompetensinya. Bila pegawai dinilai tidak memenuhi standar dapat dikembalikan kepada posisi sebelumnya.