PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN KECAMATAN DOLOK MERAWAN
Dusun II Desa Dolok Merawan, 20993
[email protected] om Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN NOMOR : SK/ UKM / 1 / I / 2017 TENTANG KEBIJAKAN ANALISIS KEBUTUHAN, AKSES, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN, Menimbang
: a. bahwa bahwa agar penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan
UKM
Puskesmas
berdasarkan
analisis
kesehatan masyarakat; b. bahwa
agar
masyarakat
mudah
mendapatkan
akses
terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap UKM Puskesmas; c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas dapat
ditingkatkan
secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas dengan indiKator-indikator kinerja yang jelas; Mengingat
: 1. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 Penyelenggaraan
Upaya
Tentang Keperawatan
Pedoman Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
UPTD
PUSKESMAS
DOLOK
MERAWAN TENTANG PERENCANAAN UKM, AKSES, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN.
Kesatu
: Kebijakan
Perencanaan
UKM,
akses,
dan
evaluasi
Penyelenggaraan UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak ter pisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
: Indikator
dan
target
kinerja
tiap-tiap
UKM
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Ketiga
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Dolok Merawan Pada tanggal : 12 Januari 2017 KEPALA UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN
LIDYA TRIAYUNI
LAMPIRAN
I.
NOMOR TENTANG
: :
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN SK/ UKM/ 1/I/ 2017 KEBIJAKAN ANALISIS KEBUTUHAN, AKSES, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN.
A. ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN UKM.
1. Analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas wajib dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan UKM Puskesmas 2. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan, dan umpan balik masyarakat 3. Umpan balik dari masyarakat diperoleh melalui SMD dan MMD, survey kepuasan, survey kebutuhan masyarakat, keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung baik melalui lisan maupun melalui media SMS dan kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan sasaran 4. Hasil analisis kebutuhan dan umpan balik dari masyarakat dibahas secara kolaboratif oleh Kepala Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan lintas sektoral, melalui pertemuan mini lokakarya lintas program dan lintas sektor 5. Rencana
Penyelenggaran
masing-masing
UKM
Puskesmas harus
diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas. 6. Upaya-upaya inovatif dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, usulan atau masukan dari masyarakat, perubahan regulasi pemerintah, dan perkembangan tehnologi kesehatan, dan dibahas dalam pertemuan dengan masyarakat, pertemuan lintas program maupun lintas sektoral
B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN UKM PUSKESMAS.
1. Jadual pelaksanaan kegiatan tiap UKM dilaksanakan sesuai dengan rencana, disepakati dan diinformasikan kepada kelompok sasaran. 2. Jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM harus disepakati dengan cara: pembahasan dalam minilokakarya lintas program dan lintas sektor, kesepakatan dengan kader atau kepala kelurahan melalu telpon, dan surat menyurat. 3. Pelaksanaan kegiatan UKM harus dilaksanakan sesuai dengan jadual yang ditetapkan dan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten. 4. Kesepakatan jadual pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan dengan cara: kesepakatan lewat telpon, pemberitahuan lewat surat dinas, kesepakatan pada waktu lokakarya mini lintas program, dan lokakarya mini lintas sektor 5. Penanggung jawab UKM wajib memonitor dan mengevaluasi ketepatan waktu ketepatan sasaran, dan ketepatan tempat pelaksanaan UKM. 6. Kajian terhadap masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM harus diidentifikasi oleh penanggung jawab dan pelaksana UKM sebagai dasar untuk perbaikan. 7. Informasi tentang kegiatan UKM harus disampaikan pada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program terkait, dan lintas sektor terkait. 8. Penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas program, dan lintas sektor wajib dievaluasi dan ditindak lanjuti. 9. Akses masyarakat terhadap pelayanan UKM Puskesmas dan informasi tentang UKM wajib dievaluasi. 10. Umpan balik dan keluhan masyarakat terhadap penyelenggaran UKM didapatkan melalui: kotak saran, sms pelayanan pengaduan, telpon, keluhan langsung yang disampaikan pada petugas. 11. Keluhan dan umpan balik dari masyarakat wajib ditindak lanjuti 12. Tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik masyarakat disampaikan melalui papan informasi tanggapan keluhan di puskesmas, sms, dan web Puskesmas.
C. EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAN UKM PUSKESMAS
1. Kinerja Penyelenggaraan UKM Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi. 2. Penilaian kinerja penyelenggaraan UKM Puskesmas dilakukan dengan indikator yang jelas, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM, dan Standar Pelayanan Minimal, dengan target yang jelas. 3. Indikator dan target kinerja untuk tiap-tiap UKM ditetapkan sesuai dengan lampiran II dari surat keputusan ini. 4. Capaian indikator kinerja wajib dianalisis, dibandingkan dengan puskesmas lain (kajibanding) dan ditindak lanjuti.
Kepala UPTD Puskesmas Dolok Merawan
Lidya Triayuni
LAMPIRAN NOMOR TENTANG
II. KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN : SK/ UKM / 1 / I / 2017 : KEBIJAKAN ANALISIS KEBUTUHAN, AKSES, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM UPTD PUSKESMAS DOLOK MERAWAN.
INDIKATOR MUTU UKM
PROGRAM
TARGET INDIKATOR MUTU UKM
UKM ESSENSIAL 1.Promkes termasuk UKS
1. 2. 3. 4.
2. KIA-KB
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 3. Gizi
1. 2.
Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri Cakupan rumah tangga BerPHBS Cakupan desa siaga aktif Cakupan Penjaringan kesehatan siswa APRAS, SD, SMP, SMA Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH Cakupan Kunjungan ibu hamil K1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan peserta KB aktif Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH Persentase Balita Gizi Buruk/BGM Cakupan Balita Gizi Buruk
40% 65% 80% 100 %
100/100.000kh 96% 90% 68% 93%
93% 85% 0% 343 ( 100%) 51 ( 100 % ) 0% < 1% 100 %
CAPAIAN
3. 4. 5. 6. 7.
8.
4. P2P
1.
2. 3. 4 5. 6.
7.
8
5.Kesling
6.Layanan Kesehatan dasar
mendapat perawatan Balita yang ditimbang BB ( D/S) Balita 6-59 bln mendapat Vit. A Bayi 0-6 bln mendapat ASI Eklusif Ibu Hamil mendapat FE 90 Tablet Rumah tangga yang menggunakan garam beryodium Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) Angka kesembuhan penyakit TB Paru Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Cakupan penderita diare yang ditangani Angka Kematian DBD (CFR) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
85% 90% 44% 90% 100%
100 %
24 orang /100% 100% 100 % 100 % 0 100%
0
100 %
9.
Posbindu PTM
48 %
1. 2. 3. 4. 5. 1.
Cakupan TTU Cakupan Akses air bersih Cakupan Jamban Cakupan TPM Cakupan Rumah Sehat Pengobatan Gratis Ke Desa
78 % 66 % 68% 79% 79 % 100 %
UKM PENGEMBANGAN 1.Lansia
1.
Cakupan kesehatan lansia
50%
2. UKGM
2.
Penjaringan,
100%
promotif,preventif,UKGM 3.Batra
3.
Cakupan
rumah
tangga 60 %
yang memiliki toga 4. Jiwa
4.
ODGJ
mendapat 50 %
pengobatan
Kepala UPTD Puskesmas Dolok Merawan
Lidya Triayuni
