NO
EP
NAMA KEBIJAKAN
SOP monitoring. bukti pelaksanaan monitoring oleh pemimpin puskesmas dan penanggungjawab program MEKANISME PROGRAM MONITORING Mekanisme (tatacara) untuk melakukan revisi Bukti pelaksanaan strategi komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan
1.
1.1.5.1.
2. 3.
1.1.5.3 1.2.3.5
4.
1.2.5.2
Ketentuan tata naskah dan pendokumentasian dokumen dan rekam kegiatan
5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.3.1.3. 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.2.2 2.2.2.4 2.3.1.3
11.
2.3.7.1
12. 13.
2.3.7.2 2.3.8.1
Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas Uraian tugas Kepala Puskesmas Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab, diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan, dan mekanisme pengarahan, komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam struktur dan antara penanggung jawab dengan pelaksana, lengkapi dengan SOP Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan dan SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Buktibukti pelaksanaan pengarahan. Kebijakan dan SOP penilaian kinerja,. Kebijakan yang menjelaskan bawha pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan pelaksana wajib
14.
2.3.8.3
15.
2.3.9.3
16. 17.
2.3.10.3 2.5.2.2.
18.
3.1.3.1
19.
3.1.5.1
20. 21.
3.1.7.1 7.1.1.1
22.
7.4.1.1
memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kewajiban ini juga harus dituangkan dalam uraian tugas), SOP pelaksanaan SMD dan MMD Kebijakan/SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. Kebijakan dan SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. Kebijakan/SOP pembinaan, komunikasi, dan koordinasi Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga. Kebijakan mutu yang didalamnya memuat kewajiban setiap karyawan memahami dan berperan aktif dalam upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien Kebijakan dan SOP pelaksanaan lokakarya, SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas Kebijakan, rencana dan SOP kajibanding (kerangka acuan kaji banding). SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) SOP pendaftaran. Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan rencana layanan. SOP penyusunan rencana layanan medis. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim. Dalam SK Ka Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis memuat:”jika diperlukan pananganan secara tim wajib dibentuk tim kesehatan antar profesi” SOP penangan kasus yang membutuhkan penanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/ home care) Bukti rekam medis pada kasus yang ditangani antar profesi 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangannya) SOP pendelegas
23.
7.3.1.2
24.
7.3.2.3
25.
7.4.2.3
26.
7.4.2.4
27.
7.4.3.4
28.
7.4.3.7
Dalam Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis diperlukan pananganan secara SK timKa wajib dibentuk tim kesehatan antar profesi” SOPmemuat:”jika penangan kasus yang membutuhkan penanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/ home care) Kebijakan pemeliharaan sarana dan peralatan, dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable. Dalam kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan Kebijakan pelayanan klinis juga menyebutkan kewajiban melakukan identifi kasi risiko yang mungkin terjadi pada pasien (misalnya risiko jatuh, resiko alergi obat, dsb Kebijakan pelayanan pasien juga berisi mewajibkan dilakukan pendidikan/penyuluhan pasien.
29. 30. 31. 32. 33.
7.6.2.3 7.6.5.1 7.7.1.3 7.8.1.1. 8.1.2.6
34.
8.1.2.7
35.
8.1.3.2
36.
8.2.1.1
37.
8.2.2.5
38.
8.2.3.1
39.
8.2.4.3
40. 41.
8.4.1.3 8.6.2.5
42. 43. 44.
8.7.1.3 9.1.2.2 9.2.1.1
45. 46. 47.
9.2.1.4 9.3.2.1 9.3.2.2
Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien berisiko tinggi. Kebijakan dan SOP identifi kasi keluhan pasien dan penanganan keluhan Kebijakan dan SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas Kebijakan pelayanan klinis memuat kewajiban untuk penyuluhan dan pendidikan pasien. Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan pemeriksaan lab yang berisiko tinggi) SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan keselamatan kerja, dan kewajiban penggunaan APD) SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas Kebijakan pelayanan lab memuat pelaporan hasil lab kritis SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/ gawat darurat (hasil pemeriksaan lab kritis) Kebijakan/Panduan pelayanan farmasi, yang didalamnya memuat metoda untuk menilai, mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat. SOP penilaian dan pengendalian penyediaan dan penggunaan obat Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat tentang larangan memberikan obat kadaluwarsa, dan upaya untuk meminalkan adanya obat kadaluwarsa dengan system FIFO dan FEFO. SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat tenteng persyaratan penyimpanan obat. SOP penyimpanan obat Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, dan KTD. SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD, Keputusan tentang pembakuan singkatan Kebijakan pemeliharaan alat yang didalamnya berisi ketentuan sesuai dengan yang ada pada pokok pikiran antara lain termasuk ketentuan penggantian dan perbaikan alat yang rusak. SOP penggantian alat yang rusak dan SOP perbaikan alat yang rusak SK Pembentukan tim kredensial tenaga klinis, SOP kredensial Kebijakan yang menetapkan tata nilai budaya mutu dan keselamatan pasien Kebijakan penetapan area prirotias dengan mempertimbangkan 3H + 1 P (high risk, high volume, high cost, dan kecenderungan terjadi masalah, atau didasarkan atas penyakit, kelompok sasaran, program prioritas atau pertimbangan lain.) Keputusan Kepala Puskesmas tetnang area prirotias SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien SK penentapan indicator mutu dengan target yang jelas
Kebijakan Hak dan kewajiban pasien memuat: 48. Hak untuk memilih tenaga kesehatan jika diperlukan (8.4.2.4) 49. hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan (7.6.7.1) anestesi dan sedasi di puskesmas: Kebijakan dan prosedur memuat: o Penyusunan rencana termasuk identifi kasi perbedaan antara dewasa dan anak atau pertimbangan khusus o Dokumentasi yang diperlukan untuk dapat bekerja dan berkomunikasi efektif o Persyaratan persetujuan khusus o Frekuensi dan jenis monitoring pasien yang diperlukan o Kualifi kasi dan keterampilan petugas pelaksana o Ketersediaan dan penggunaan peralatan anestesi • Persyaratan
kompetensi: o Teknik melakukan lokal anestesi dan sedasi o Monitoring yang tepat o Respons terhadap komplikasi o Penggunaan zat-zat reversal o Bantuan hidup dasar
