BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan latar belakang guna mencari tahu kenapa proyek ini dibutuhkan dan seberapa layak proyek ini diadakan, rumusan permasalahan–permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai serta metode penelitian yang mencakup teknik pengumpulan dan pengolahan data. 1.1
Latar Belakang Pemukiman dan perumahan adalah merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus
terpenuhi oleh manusia. Perumahan dan pemukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh adalah proses bermukim manusia dalam rangka menciptakan suatu tatanan hidup dalam bermasyarakat (Suparno.et.al, 2006:37). Perihal tentang perlunya perumahan dan pemukiman telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah menekankan pentingnya untuk meningkatkan dan memperluas adanya pemukiman dan perumahan yang layak baik seluruh masyarakat dan karenanya dapat terjangkau seluruh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Selanjutnya, untuk 1
meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektifitas dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatan dari tanah betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk melakukan pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian untuk kemudian atas bangunan dimaksud dapat digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah ide membentuk hunian dengan arah pembangunan vertikal yang kemudian disebut rumah susun. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penyediaan hunian yang dapat menjangkau lapisan masyarakat ekonomi lemah, presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, memutuskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dengan mengedepankan efisiensi penggunaan tanah dan penataan permukiman di kawasan perkotaan maka pembangunan rumah susun, dipandang sudah sangat mendesak, diperlukannya suatu pembangunan rumah susun yang layak huni deny6gan biaya yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan serta terlibatnya peran serta dan partisipasi dari masyarakat dan badan usaha untuk mengatasi masalah permukiman di daerah perkotaan. Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kosong semakin lama semakin terbatas jumlahnya. Pembangunan rumah susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota sehingga menjadi lebih lega dan livable untuk dihuni, dan juga membantu adanya peremajaan kota, sehingga secara perlahan, jumlah daerah kumuh semakin berkurang dan berubah menjadi daerah yang rapih, bersih, dan teratur. Salah satu strategi dan kebijakan bidang perumahan dan permukiman seperti yang terdapat dalam Kepmen Kimpraswil No. 217/KPTS/M/2002, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), adalah mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian dan produktivitas masyarakat. Untuk mendukung strategi tersebut, terdapat salah satu kendala terbesar, yaitu ketersediaan lahan, maka konsep rusunawadapat menjadi alternatif pemecahan permasalahan penyediaan 2
perumahan serta prasarana lingkungan perkotaan yang diarahkan secara vertikal, sehingga dapat meningkatkan usaha pembangunan permukiman yang fungsional bagi masyarakat perkotaan. Denpasar sebagai ibu kota propinsi dan menjadi pusat segala kegiatan, akan berdampak pada tingkat kepadatan penduduknya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Kota Denpasar pada tahun 2013 berjumlah 833.900 jiwa yang terdiri dari 425.800 penduduk laki-laki (51,06 persen) dan 408.100 penduduk perempuan (48,94 persen). Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 6.526 jiwa/km2. Angka ini merupakan angka tertinggi di Propinsi Bali. Dari 4 kecamatan, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat (10.062 jiwa/km2) kemudian Kecamatan Denpasar Timur (6.508 jiwa/km2 ), Kecamatan Denpasar Utara (5.907 jiwa/km2) dan Kecamatan Denpasar Selatan (5.221 jiwa/km2). Laju penduduk di Denpasar merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, dalam rentang lima tahun terakhir, angka laju pertumbuhan penduduk di Denpasar adalah 4% atau yang tertinggi ke-4 di Indonesia (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2013). Laju penduduk yang begitu tinggi di Denpasar, tidak sejalan dengan area perumahan dan permukiman, tercatat Denpasar memiliki 40 titik permukiman kumuh yang tersebar di empat kecamatan dengan luas yang bervariasi dan diperkirakan terdapat 1.600-2.000 orang tinggal di titik-titik pemukiman kumuh tersebut dengan yang paling banyak berada di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan (Bali Post, edisi 05 Juli 2013, rubrik berita kota). Perihal kebijakan, Pemprov Bali saat belum memiliki perda yang focus mengatur tentang rumah susun, karena wacana mengenai rumah susun masih jadi perdebatan di legislatif.
Namun, jika melihat Pasal
27 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1 huruf (e) No. 2 pada Perda Provinsi Bali, No, 3 tahun 2005, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, di sana dapat dimungkinkan pembangunan rumah susun dapat dilakukan karena dalam perda tersebut secara jelas ditentukan mengenai batasan tinggi bangunan dan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman. Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung meliputi batas ketinggian bangunan dan penerapan konsep arsitektur tradisional Bali, juga merupakan faktor yang memungkinkan rumah susun untuk dibangun di Bali, Perda tersebut merupakan aspek yang membuat karakteristik perwujudan rumah susun di Denpasar akan menjadi berbeda dengan rumah susun yang terdapat di kota–kota lain di Indonesia. Konsep Arsitektur Tradisional Bali mempengaruhi konsep tampilan bangunan agar mencerminkan rumah susun yang berarsitekturkan Bali. 3
Namun, dengan mengingat manfaat dari rumah susun, maka optimisme akan pemecahan masalah perumahan dan permukiman di Denpasar akan terus muncul. Meskipun belum tersedianya payung hukum yang jelas di Denpasar, namun sejauh ini, dalam pelaksanaan dan pengawasan ijin peruntukan penggunaan tanah di Kota Denpasar masih dimungkinkan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan perumahan dan permukiman, Kota Denpasar membutuhkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
1.2
Rumusan Masalah Rumah susun sederhana sewa dibangun sebagai solusi alternatif untuk menyediakan
hunian murah namun layak huni bagi masyarakat perkotaan, mengurangi kawasan kumuh dan pemenuhan kebutuhan hunian dalam keterbatasan lahan di perkotaan. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam laporan ini adalah: 1. Bagaimanan mengaplikasikan kondisi sosial masyarakat dan budaya Bali serta peraturanperaturan yang terkait perumahan dan permukiman di Kota Denpasar ke dalam bentuk rumah susun sederhana sewa? 2. Bagaimana mewujudkan program rumah susun sebagai suatu solusi mengatasi masalah perumahan dan permukiman di Kota Denpasar? 3. Bagaimana merumuskan konsep optimalisasi perencanaan untuk mewujudkan perancangan suatu Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Denpasar?
1.3
Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan laporan seminar tugas akhir ini adalah
merumuskan konsep dan program perancangan mengenai proyek Rumah Susun Sederhana Sewa di Denpasar sebagai salah satu solusi alternatif hunian bagi masyarakat kelompok ekonomi rendah yang belum memiliki tempat tinggal layak, sekaligus pengembangannya nanti menjadi salah satu jawaban atas permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Denpasar.
1.4
Metode Penelitian
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penulisan laporan ini, diperoleh dari berbagai sumber, yang jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 4
1. Data Primer Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Data primer dapat diperoleh melalui : a. Teknik Wawancara Wawancara: Dilakukan penulis terhadap pihak-pihak yang berkompeten yang terkait dengan judul. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah: 1. Ibu Su Fen Lan: Mantan penghuni dari rusunawa Cinta Kasih 2. Bapak Prayitno: Ketua RW 01 Kampung Kebon Kacang 3. Bapak Piarawan Zega: PNS Dinas Pekerjaan Umum Bekasi 4. Bapak Aiptu. Dewa Gde Bawa, anggota Polda Denpasar yang menjadi penghuni Asrama Polda Denpasar b. Teknik Observasi Teknik Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dari obyek yang sejenis dengan yang terkait dengan judul. Penulis melakukan tinjauan langsung ke proyek-proyek sejenis, adapun proyek-proyek sejenis yang ditinjau adalah : 1. Rusunawa Cinta kasih, Cengkareng, Jakarta Barat. 2. Rusunawa Kebon Kacang, Tanah abang, Jakarta Pusat. 3. Rumah Susun Polda Bali, Jalan Kamboja, Denpasar. 4. Rusunawa Institut Seni Indonesia, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. 5. Rusunawa Universitas Udayana, Jalan Raya Unud, Bukit, Jimbaran 2. Data Sekunder Merupakan data literatur yang bersifat teoritis (baik yang ditulis para ahli maupun narasumber yang berkompeten) yang memperkuat permasalahan yang diangkat literatur yang diperoleh dari beberapa buku atau browsing data dari internet. Data sekunder dapat di peroleh melalui : a. Studi Kepustakaan Merupakan teknik pengumpulan data melalui literatur-literatur, buku-buku, artikel surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan rumah susun.
5
b. Studi Instansional Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berkaitan dengan peraturanperaturan yang diperlukan dalam perencanaan dan perancangan. Peraturan tersebut berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota (pemkot). RTRW dan RDTR wilayah yang akan dibangun, serta data fisik dan non-fisik daerah tujuan perencanaan rusunawa. c. Selancar Internet Yaitu pengumpulan data berkaitan dengan tinjauan proyek sejenis yang dilakukan melalui selancar di internet.
6
