1. Dala Dalam m memb member erik ikan an kred kredit it , Bank Bank Umum Umum wajib wajib memp mempun unya yaii keyak eyakina inan n berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang Diperjanjikan. Diperjanjikan. Jelaskan Jelaskan dengan lengkap bagaimanakah bagaimanakah cara yang dilakukan oleh bank dalam menilai hal-hal tersebut !. Jelas elask kan denga engan n leng engkap apa saja aja yang ang diat diatu ur dala dalam m "edom edoman an #ebijaksanaan "erkreditan Bank $. Jelaskan Jelaskan sedikitnya sedikitnya $ %tiga& %tiga& batasan batasan dan larangan larangan dalam pemberian pemberian kredit kredit yang berlaku bagi perbankan di 'ndonesia. (engapa diperlukan batasan ) larangan tersebut *. Jelask Jelaskan an perbe perbedaa daan n p pent enting ing %sek %sekura urangng-ku kuran rangny gnya a * perbe perbedaa daan& n& antara antara "erkreditan %Bank #on+ensional& dengan "embiayaan %Bank yariah&. . Jelask Jelaskan an apa yang yang dimaks dimaksud ud dengan dengan istil istilah ah dalam dalam perkre perkredit ditan an di bawah bawah ini a. Ultra +ires b. /epresentation /epresentation ) warranties c. ide streaming d. 0onditons precedents c. +ents o2 De2ault d. 0ross de2ault
Jawaban 1. 3al ini diatur diatur dalam "asal "asal !4 ayat %$& UU "erbank "erbankan an selanjutnya selanjutnya mengatur mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepenting kepentingan an nasabah nasabah yang mempercayakan mempercayakan dananya kepada bank. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhad terhadap ap watak, watak, kemam kemampua puan, n, modal, modal, agunan agunan,, dan prospe prospek k usaha usaha dari dari Nasabah Debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit k redit tersebut. elanj elanjutn utnya ya dalam dalam pasal pasal 5 ayat ayat %!& UU "erba "erbanka nkan n diatur diatur bahwa bahwa Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 'ndonesia. "enjelasan pasal ini menyatakan menyatakan bahwa ketentua ketentuan n yang ditetapkan ditetapkan oleh Bank 'ndonesia mencakup 1. pember pemberian ian kredit kredit atau atau pembiay pembiayaan aan berdas berdasark arkan an "rinsi "rinsip p yariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis6 !. bank bank haru harus s memil memiliki iki keyak eyakin inan an atas atas kemam emampu puan an dan dan kesan kesanggu ggupan pan Nasabah Nasabah Debitu Debiturr yang yang antara antara lain lain diper diperoleh oleh dari dari peni penila laia ian n yang yang seks seksam ama a terh terhad adap ap wata watak, k, kemamp emampua uan, n, moda modal, l, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur6 $. kewajiban kewajiban bank untuk menyusun menyusun dan menerapkan menerapkan prosedur prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan "rinsip yariah6 *. kewaj kewajiba iban n bank bank untuk untuk memberik memberikan an in2or in2ormas masii yang yang jelas jelas meng mengen enai ai pros prosedu edurr dan dan pers persya yara rata tan n kred kredit it atau atau pemb pembia iaya yaan an berdasarkan "rinsip yariah6 . larangan larangan bank untuk memberikan memberikan kredit kredit atau pembiayaan pembiayaan berdas berdasark arkan an "rinsi "rinsip p yaria yariah h dengan dengan persyar persyarata atan n yang yang berbeda berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak tera7liasi6 8. penyelesaian sengketa Jadi, perlu dilihat apakah dalam pemberian kredit tersebut tela telah h dite ditemp mpuh uh pros prosedu edurr seba sebaga gaima imana na diatu diaturr dala dalam m Unda Undang ng-Undang dan kebijaksanaan perkreditan tersebut. 9pabila ternyata
dalam pemeriksaan ditemukan bahwa dalam pemberian kredit prosedur yang ada tidak dilakukan dengan benar, maka pengurus bank tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. 3al ini sesuai dengan pasal *4 ayat %!& UU "erbankan !. "edoman #ebijaksanaan "erkreditan Bank "rinsip #ehati-hatian Dalam "erkreditan Dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan in2ormasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam "asal !4 ayat %*& Undang-Undang "erbankan Nomor 1: tahun 1445 tentang "erubahan atas Undang-Undang "erbankan Nomor ; tahun 144! tentang "erbankan. "enyediaan in2ormasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh in2ormasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. $>"B'>!:: tentang Batas (aksimum "emberian #redit Bank Umum, mengatur tentang persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank, yang merupakan peraturan lanjutan
dari "asal 11 UU "erbankan =ahun 144! yang telah diubah dengan UU "erbankan =ahun 1445. alah satu penyebab dari kegagalan usaha bank antara lain adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara e2ekti2. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana tersebut maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan di+ersi7kasi porto2olio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit %B("#&. B. "embatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit +aluta asing oleh Bank yang diatur dalam "B' No. ;>1*>"B'>!::. pengaturan pembatasan transaksi rupiah diperlukan dalam rangka menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan 'ndonesia serta meminimalkan hal-hal yang menghambat kegiatan produkti2 perbankan di 'ndonesia bagi perekonomian 'ndonesia. Dalam "asal ! "B' ini, Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan "ihak 9sing, contohnya antara lain adalah pemberian kredit dalam rupiah dan>atau +aluta asing, pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak asing, tagihan antarkantor dalam rupiah, dan sebagainya yang diatur dalam pasal $ "B' tersebut. 0. "elunasan #redit dengan Commercial Paper, yang diatur dalam # Dir B' No. !5>!>#">D'/ tahun 144 tantang "ersyaratan "enerbitan dan "erdagangan urat Berharga #omersial (elalui Bank Umum di 'ndonesia. "embelian 0" oleh Bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan #redit debitur 6 Bank dilarang bertindak sebagai arranger, agen penerbit, dealer, agen pembayaran dan pembeli dari 0" yang diterbitkan oleh pihak terkait dengan bank, debitur yang memiliki kolektibilitas diragukan dan macet.
*. 9. Dalam pembiayaan kon+ensional, kredit diberikan atas akad pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga. Namun, dalam 'slamic banking, bunga tidak diperbolehkan karena dianggap riba. #arena itu, pembiayaan syariah tidak menggunakan prinsip akad bunga, namun menggunakan akad murabahah %jual beli&, ijarah wa i?tina %sewa dengan perubahan kepemilikan&, dan musyarakah mutana?ishah %capital sharing&. Dalam murabahah, bank bertindak sebagai pembeli benda yang diinginkan nasabah. @alu, bank akan menjual benda tersebut kepada nasabah dengan margin tertentu. 0ontohnya Nasabah menginginkan mobil baru seharga /p 1: juta. Bank akan membelikan mobil ini dan
menjualnya kembali kepada nasabah seharga /p 1 juta, dan inilah jumlah yang akan dicicil nasabah selama kurun waktu tertentu. (argin yang didapat adalah keuntungan bank. Dalam ijarah wa i?tina, bank akan membelikan benda yang diinginkan nasabah, dan nasabah tinggal menyewa benda yang dibeli selama waktu tertentu. Namun, setelah menggunakan benda tersebut selama waktu tertentu, nasabah bisa memutuskan untuk membeli benda tersebut. Dalam mutana?ishah, bank dan nasabah sama-sama menaruh modal dalam suatu hal. (isalnya, bank membiayai 8:A dari pembelian mobil, dan nasabah membiayai *:A. Nantinya, nasabah bisa membeli porsi kepemilikan bank untuk sepenunya memiliki mobil tersebut. B. "ada pembiayaan kon+ensional, nasabah sepenuhnya menanggung resiko jika tidak bisa membayar kembali cicilan. Namun, karena prinsip akad dalam pembiayaan syariah, bank pun ikut menanggung sebagian resiko. (isalnya, jika nasabah meminjam /p 1:: juta dari pembiayaan kon+ensional sebagai modal memulai usaha, nasabah tetap harus membayar kembali pokok pinjaman berserta bunga walau in+estasinya hanya menghasilkan /p ;: juta. Namun, jika nasabah meminjam /p 1:: juta sebagai modal usaha dari pembiayaan syariah berdasarkan mutana?ishah, maka bank akan menanggung sebagian kerugian jika ternyata, in+estasi nasabah hanya menghasilkan /p ;: juta. 0. "embiayaan syariah mengharuskan bahwa dana disalurkan untuk halhal yang halal. #arena itu, nasabah harus menyatakan kegunaan dana pinjaman, dan pemakaiannya pun tidak boleh melenceng dari itu. D. Dari segi dokumen pengajuan diri, pembiayaan syariah dan kon+ensional memang mirip. 9nda harus menyerahkan dokumen seperti 2otokopi #=" serta bukti penghasilan, seperti slip gaji. 9nda pun bisa mengajukan diri untuk pinjaman dari sekitar /p juta hingga /p !: juta baik untuk pinjaman syariah dan kon+ensional dari bank-bank ternama. Namun, pembiayaan syariah bisa menawarkan produk untuk keperluan tertentu yang tidak ada pada pembiayaan kon+ensional. (isalnya, yariah (andiri menawarkan pembiayaan khusus untuk pendidikan. ementara itu, "ermata Bank yariah menawarkan pembiayaan untuk naik haji dan umrah. #arena perbedaan-perbedaan yang ada, 9nda disarankan untuk berbicara pada pihak bank tentang struktur pembiayaan yang 9nda inginkan. "erhitungan yang tepat akan membantu 9nda mendapatkan produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan keuangan 9nda. .
a. Ultra +ires istilah @atin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. "adanan katanya Cbeyond the powers. 9pabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau pri+at dianggap berlebihan atau melampau kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya, sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah. b. /epresentation and warranties /epresentation "ernyataan lisan atau tertulis yang dibuat selama negosisasi untuk suatu kontrak baik mengenai 2akta-2akta penting atau tidak, pernyataan yang dibuat harus memiliki tingkat kebenaran yang mutla atau menurut keyakinan pihak kreditur dan debitur. Earranties "erjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak debitur, karena apabila dilanggar, kreditur dapat menuntut ganti rugi. c. ide streaming istilah lain dari perbuatan penyalahgunaan 2asilitas kredit yang didapatkan dari perbankan. Jadi, penggunaan kredit yang telah diperoleh tidak sesuai dengan peruntukan awalnya d. 0onditions precedents persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum kontrak diadakan, dapat berupa implied conditions yang tidak dinyatakan secara tertulis. e. +ent o2 de2ault pelanggaran atas semua persyaratan yang telah disepakati 2. 0ross de2ault situasi dimana seorang debitur gagal dalam membayar kredit yang diperkjanjikannya dengan pihak bank, dimana ketika mendapatkan titel ini, seorang debiitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.
