1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN INTELIJEN KEAMANAN NO. DOKUMEN SOP/SAT INTELKAM /OPSNAL/05 DIBUAT OLEH KAUR BIN OPS
NO. REVISI 00
HALAMAN 1/27
TANGGAL TERBIT : 10 MARET 2016 DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH KASAT INTELKAM KAPOLRES GORONTALO
FEBRI NURZAN, SIK AKP NRP 84021491
HERRI RIO PRASETYO. SIK AKBP NRP 73060604
M. YUDI SETIAWAN IPDA NRP 78040043
1.
Tujuan Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Intelijen bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokok Pengamanan sebagai salah satu fungsi intelijen di lingkungan Polri sekaligus untuk menyamakan persepsi dan tindakan dari para pelaksana di lapangan serta memberikan pedoman kepada Anggota Operasional dalam penyelenggara Pengamanan Intelijen secara terarah, terencana sehingga pelaksanaan tugas Pengamanan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
2.
Pedoman/Acuan 2.1
Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.2
Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
2.3
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
2.4
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /37/I/2005, tanggal 31 Januari 2005, tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2
3.
2.5
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 990 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keamanan.
2.6
Perkap Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2.7
Rencana Kerja Satuan Intelijen Keamanan Polres Gorontalo Kota Tahun 2016.
Pengertian Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan : a.
Aman. Adalah suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada ancaman dan atau gangguan terhadap keamanan dan keselamatan negara dan bangsa serta keamanan dan keselamatan jiwa, raga dan harta benda.
b.
Pengamanan. Adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam melakukan pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap adanya ancaman gangguan keamanan.
c.
Pengamanan Intelijen. Adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain / oposisi dalam melakukan sabotase, spionase / pencurian bahan keterangan dan penggalangan yang dapat mengancam perikehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional.
d.
Pengamanan Area. Adalah usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk pengamanan wilayah luar daerah tertentu.
e.
Pengamanan Kripto. Adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah agar sistem sandi / kripto yang digunakan tidak jatuh ke tangan lawan / musuh / sasaran atau orang yang tidak berkepentingan.
f.
Pengamanan Orang Asing. Adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan teknik dan taktik dalam bentuk perlindungan untuk
3
memberikan rasa aman serta kenyamanan terhadap orang asing dari segala kemungkinan baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. g.
Pengamanan Senjata Api dan Bahan Peledak Serta Bahan Berbahaya Lainnya. Adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan, yang ditujukan untuk menyelamatkan dan mengamankan senjata api dan bahan peledak baik dalam pengadaan, pengangkutan, pemilikan, penggunaan, penyimpanan dan pemakaian maupun peredarannya.
h.
Pengamanan Bahan Keterangan. Adalah tanda-tanda, gejala, fakta, masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, meghayati dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi.
i.
Obyek Vital. Adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan negara, memiliki potensi kerawanan untuk menggoyahkan stabilitas politik dan keamanan maupun berpotensi besar terhadap hubungan perekonomian, politik serta pertahanan dan keamanan.
j.
Obyek Vital Nasional. Adalah kawasan/lokasi, bangunan/instansi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis sehingga dapat dinilai sebagai suatu sumber dan kekuatan nasional. Obyek vital yang bersifat strategis dimaksud harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut :
k.
1)
Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari ;
2)
Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan ;
3)
Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan/atau ;
4)
Ancaman dan gangguan terhadapnya penyelenggaraan pemerintahan negara.
mengakibatkan
terganggunya
Kegiatan Masyarakat. Adalah segala kegiatan masyarakat yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku wajib diberitahukan dan atau dimintakan ijin untuk
4
memperoleh penetapan dari Polri yang dapat berupa surat ijin, surat keterangan dan surat rekomendasi. l.
VVIP. Adalah seseorang yang karena jabatan dan pekerjaan yang ditentukan oleh negara merupakan orang yang perlu diberikan pengamanan ekstra khusus, karena dalam melaksanakan jabatan dan pekerjaannya akan beresiko mendapat ancaman dan gangguan baik pada dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang termasuk dalam VVIP adalah Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara Asing atau yang sederajat yang berada di Indonesia serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Pemilihan Umum.
m.
VIP. Adalah seseorang yang karena jabatan dan pekerjaan yang ditentukan oleh negara merupakan orang yang perlu diberikan pengamanan, karena dalam melaksanakan jabatan dan pekerjaannya akan beresiko mendapat ancaman dan gangguan. Yang termasuk dalam VIP adalah aparatur negara, masyarakat, tokoh nasional, tamu-tamu negara dan pemerintah.
4.
tokoh/
pemuka
Alat 4.1
Alat perlengkapan Pengamanan Intelijen yang digunakan meliputi : 4.1.1 Buku Harian 4.1.2 Peta Lokasi Pengamanan 4.1.3 Alat Pengamanan seperti Camera Foto Digytal, Tape Recorder, Handy camp, Camera tersembunyi dan HT 4.1.4 Alat perlengkapan pembuatan Laporan Informasi dan Laporan Penugasan seperti Computer, Buku Verbal, Pulpen, Kertas, tinta, ATK lainnya, Meja, Kursi dan Flashdisc / Hardisk.
5.
4.2
Piranti pendukung lainnya;
4.3
Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan produk Intelijen dan giat Pengamanan
PELAKSANAAN 5.1
Hakekat, Tujuan dan Prinsip Pengamanan. a.
Hakekat Pengamanan. Untuk tetap terpeliharanya situasi Kamdagri yang kondusif dimana tidak ada kesempatan atau peluang bagi pihak lain/oposisi untuk melaksanakan kegiatannya yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan dan
5
keselamatan negara dan bangsa serta ketentraman tubuh, jiwa dan harta benda. b.
keamanan,
keselamatan
dan
Tujuan Pengamanan. Terhindarnya usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain / oposisi untuk melakukan sabotase, spionase / pengumpulan bahan keterangan dan penggalangan yang dapat menggangu keamanan, keselamatan dan ketentraman atau merugikan di pihak sendiri.
c.
Prinsip Pengamanan. 1)
Prinsip Preventif (Pencegahan). Kegiatan pengamanan Intelijen lebih mengutamakan pencegahan daripada melakukan upaya penindakan / penegakan hukum. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Intelijen, lebih mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penindakan/ penegakan hukum.
2)
Prinsip Memegang Teguh Tujuan. Segala kegiatan yang dilakukan harus selalu diorientasikan kepada tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan.
3)
Prinsip Tidak Mengambil Resiko. Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan perencanaan yang baik yang dilandaskan pada hasil penyelidikan yang akurat, sehingga kemungkinan resiko yang dihadapi sudah diperhitungkan secara matang dan dinilai sebagai kemungkinan resiko yang terkecil.
4)
Prinsip Modifikasi. Dengan modifikasi metoda, taktik dan teknik maka usaha pengamanan Intelijen yang dilakukan tidak berpola atau tidak monoton sehinga sulit dikenali oleh pihak lawan atau pihak lain yang akan mengganggu/mengancam sistem pengamanan yang dilakukan.
5)
Prinsip Kewaspadaan. Petugas pelaksana pengamanan harus memiliki sikap kewaspadaan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak akan dihadapkan kepada pendadakan-pendadakan yang dilancarkan pihak lain.
6)
Prinsip Tidak Mengganggu Kebebasan Bergerak.
6
Petugas pelaksana pengamanan dimungkinkan untuk dapat secara leluasa bergerak di daerah/lokasi pengamanan.
7)
5.2
Prinsip Kerjasama. Dalam menjalankan tugasnya, petugas-petugas pengamanan harus melakukan kerjasama dengan segenap aparat pengamanan yang ada di daerah/lokasi pengamanan. Sasaran Pengamanan. a. b. c. d. e.
5.3
Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap
Orang Benda Kegiatan Bahan Keterangan Tempat/Lokasi
Bentuk Pengamanan Intelijen. a.
Pengamanan Langsung. Merupakan kegiatan pengamanan yang secara fisik dilakukan oleh personel Intelijen terhadap obyek atau sasaran pengamanan.
b.
Pengamanan Tidak Langsung. Suatu awal kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan melakukan pengecekan, pengawasan dan pemeriksaan secara administratif terhadap penerbitan surat keterangan, perijinan, dan rekomendasi.
5.4
Kegiatan Pengamanan Intelijen. a.
Subjek Pengamanan Intelijen. Personel pengemban fungsi Intelijen.
b.
Sasaran Pengamanan Intelijen. 1)
Eksternal. a) b) c) d) e)
Orang (pejabat VVIP/VIP, tokoh nasional, pemuka/tokoh masyarakat, tamu-tamu negara dan pemerintah), kelompok/organisasi tertent dan orang asing. Benda. (1) Benda berharga milik negara/masyarakat. (2) Senjata api, bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya. Kegiatan perorangan, masyarakat dan pemerintah. Bahan keterangan (rahasia negara) dan kebijakan pemerintah. Lokasi/tempat. Obyek vital nasional dan instalasi pemerintah
7
2)
c.
a) b)
Personel Polri. Materiil Polri.
c) d) e)
Kegiatan/Operasi Polri. Bahan Keterangan Polri. Badan/Kesatuan Polri.
Mekanisme Pengamanan Intelijen. 1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 5.5.
Internal.
Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran pengamanan Intelijen yang menyangkut organisasi, metoda, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahannya. Membuat rencana pengamanan Intelijen. Melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan personel, sarana prasarana pendukung dan pengarahan pelaksanaan pengamanan Intelijen. Melaksanakan pengamanan Intelijen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Intelijen. a) Pelaporan. b) Metoda pengamanan bersifat tertutup. Memanfaatkan teknologi Intelijen yang disesuaikan dengan kegiatan pengamanan dan sasaran pengamanan.
Operasi Pengamanan Intelijen. a.
Subjek Pengamanan Intelijen. Personel pengemban fungsi Intelijen.
b.
Obyek/Sasaran Pengamanan Intelijen. 1)
Eksternal. a) b)
c)
Orang (pejabat VVIP/VIP, tokoh nasional, pemuka/tokoh masyarakat, tamu-tamu negara dan pemerintah), kelompok/organisasi tertentu dan orang asing. Benda. (1) Obyek vital/obyek vital nasional. (2) Benda berharga milik negara/masyarakat. (3) Instalasi pemerintah. Kegiatan perorangan, masyarakat dan pemerintah. (1) Orang asing.
8
d)
2)
Internal. a) b) c) d) e)
c.
Personel Polri. Materiil Polri. Kegiatan/Operasi Polri. Bahan Keterangan Polri. Badan/Kesatuan Polri.
Mekanisme Pengamanan Intelijen. 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 5.6
(2) Senjata api, bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya. Bahan keterangan (rahasia negara) dan kebijakan pemerintah.
Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran pengamanan Intelijen yang menyangkut organisasi, metoda, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahannya untuk penyusunan perkiraan khusus pengamanan Intelijen. Membuat rencana pengamanan Intelijen berdasarkan perkiraan khusus pengamanan Intelijen. Melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan mempersiapkan personel, sarana prasarana pendukung dan pengarahan pelaksanaan pengamanan Intelijen. Melaksanakan pengamanan Intelijen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan secara tertutup. Melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Intelijen. Pelaporan.
Pengamanan terhadap VVIP/VIP. a.
Tujuan. Pengamanan dilaksanakan untuk mewujudkan rasa aman baik secara psikis dan phisik dengan memberikan perlidungan dan penyelamatan terhadap obyek atau sasaran dari segala bentuk ancaman dan gangguan dalam rangka melakukan semua rangkaian kegiatan pada lokasi/tempat kegiatannya.
b.
Sasaran. Sasaran pengamanan meliputi : 1) Pribadi/phisik VVIP atau VIP termasuk keluarganya VVIP. 2) Kegiatan yang dilakukan baik oleh VVIP atau VIP dan keluarga VVIP. 3) Rumah tinggal/penginapan. 4) Tempat kerja/kantor. 5) Sarana transportasi yang digunakan.
9
6)
c.
Route yang dilalui pada saat melaksanakan kegiatan.
Ancaman. Bentuk-bentuk ancaman yang mungkin akan timbul baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap keselamatan diri pribadi VVIP/VIP dan keluarganya, meliputi : 1) Intimidasi, hasutan dan penghinaan. 2) Pembunuhan. 3) Penganiayaan. 4) Penculikan. 5) Unjuk rasa, penghadangan. 6) Sabotase. 7) Teror.
d.
Tehnik dan Taktik Pengamanan. 1)
Melakukan pengumpulan data awal untuk mengetahui : a) b) c)
Keadaan pribadi obyek/sasaran yang meliputi karakter kepribadian, kebiasaan, hobby, dan daya tangkapnya. Keadaan lingkungan meliputi keadaan organisasi, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Permasalahan yang dialami meliputi persoalan-persoalan yang menimbulkan ancaman baik internal maupun eksternal dan identifikasi kemungkinan adanya lawan / orang / kelompok yang tidak menyukainya.
2)
Pengamanan pribadi obyek/sasaran dilakukan dengan menyiapkan ADC (Ajudan) dan pengamanan melekat artinya petugas melekat pada obyek, mengikuti semua kegiatan obyek (kecuali hal-hal yang sangat pribadi dan atas permintaan objek untuk tidak diikuti), agar petugas mampu melakukan langkah perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi ancaman.
3)
Pengamanan kegiatan dilaksanakan dengan melakukan langkahlangkah sterilisasi lokasi kegiatan, pengamanan dan pengawalan route dari dan menuju ke lokasi kegiatan, pengaturan pengamanan parkir kendaraan obyek, melakukan penelitian awal (advance officer) ke lokasi kegiatan, menyiapkan security door, melakukan pengecekan makanan (food security) dan pengamanan tirai escape.
4)
Pengamanan pada lokasi tertutup secara teknis dilaksanakan sebagai berikut :
10
a) b) c)
Melakukan sterilisasi terhadap lokasi kegiatan untuk mengetahui adanya benda-benda berbahaya. Melakukan pemeriksaan semua alat-alat yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan digunakan oleh obyek/sasaran. Adakan pengecekan terhadap sarana penyelamatan, seperti : (1) (2) (3) (4)
d) e) f)
5)
Mengawasi dan menjaga keamanan tempat-tempat yang akan atau mungkin digunakan oleh VVIP/VIP, seperti : toilet, tempat istirahat/rias, tidak boleh digunakan oleh orang lain. Tempatkan orang yang loyalitas tinggi/baik, berada disekitar VVIP/VIP. Apabila VVIP/VIP meninggalkan tempat acara, petugas pengamanan harus memeriksa kembali tempat yang digunakan olehnya, kemungkinan ada benda/barang miliknya yang tertinggal.
Pengamanan pada lokasi terbuka. a) b) c) d) e)
6)
Escape (route pelolosan). VIP Room. Kendaraan penyelamatan. Pemadam kebakaran (bila diperlukan).
Membuat barikade dengan menempatkan petugas Intelijen atau massa positif dibarisan paling depan/ dekat dengan obyek/sasaran. Menyebar petugas Intelijen berada diantara massa. Komunikasi antar petugas harus tetap terpelihara dengan baik. Petugas harus menguasai sepenuhnya kondisi dan situasi bangunan bertingkat maupun pohon yang tinggi berada disekitar tempat kegiatan. Persiapan route pelolosan (escape) dan safe house.
Pengamanan penginapan. a) b)
c) d) e) f)
Mengadakan koordinasi dengan pimpinan hotel/ penginapan dalam rangka rencana penggunaan tempat dan meminta kunci cadangan ruangan/kamar yang akan digunakan. Mengadakan pemeriksaan terhadap ruangan/kamar dari kemungkinan adanya alat-alat yang akan membahayakan, seperti bom waktu, usaha penyadapan ataupun pemotretan secara rahasia. Mengadakan pemeriksaan terhadap perlengkapan diruangan/kamar seperti tempat tidur, meja, kursi, pintu-pintu, jendela, lemari, TV, alat telephone, tirai, jam dinding, lukisan. Menempatkan/mengatur penjagaan. Mengawasi penyelenggaraan makan/minum untuk VVIP/VIP termasuk security clearance para pelayan yang akan melayani. Persiapan route pelolosan (escape) dan safe house.
11
g)
7)
Apabila VVIP/VIP telah meninggalkan penginapan, petugas pengamanan memeriksa kembali ruangan/ tempat yang telah digunakan, kemungkinan ada benda/barang milik VVIP/VIP yang tertinggal.
Pengamanan perjalanan. Dari/ke tempat kegiatan dengan menggunakan kendaraan mobil : a)
8)
Mengadakan koordinasi untuk menentukan susunan parkir kendaraan VVIP/VIP dan rombongan termasuk pembuka jalan. b) Menentukan susunan konvoi. c) Mengadakan koordinasi dengan aparat terkait untuk melanjutkan route utama dan route cadangan. d) Kendaraan VVIP/VIP harus di chek dahulu kondisinya termasuk pengemudinya, kalau perlu siapkan kendaraan cadangan. e) Selama dalam perjalanan konvoi harus tetap dilindungi oleh petugas dan konvoi jangan sampai terhambat. Pengamanan obyek bila berjalan kaki. a) b) c) d)
9)
Mengadakan koordinasi dan menentukan formasi pengawalan. Menempatkan petugas yang berpakaian dinas di depan rombongan untuk mengamankan route perjalanan. Selama perjalanan VVIP/VIP harus tetap dilindungi oleh petugas dan perjalanan jangan sampai terhambat. Persiapkan route pelolosan (escape).
Pengamanan di tempat tinggal. Dilakukan dengan memberikan penjagaan secara tetap dengan pengamanan bersifat terbuka.
10)
Pengamanan di tempat kerja. Dilakukan dengan pengamanan tertutup di tempat kerja dan sebelum VVIP/VIP sampai di tempat kerja diadakan sterilisasi.
11)
Pengamanan keluarga. Dilakukan pengamanan melekat dan diberikan ajudan khususnya kepada isteri obyek/sasaran.
12) 5.7.
Pelaksanaan pengamanan khusus terhadap VVIP/VIP akan diatur lebih lanjut didalam piranti lunak tersendiri.
Perorangan, Kelompok/Organisasi Masyarakat dan Pemerintah. a.
Perorangan.
12
1)
Tujuan Pengamanan Mewujudkan terciptanya rasa aman sehingga dapat melaksanakan kegiatan tanpa adanya ancaman dan gangguan baik dari perorangan maupun kelompok/ organisasi masyarakat tertentu dan pemerintah.
2)
Sasaran Pengamanan. Sasaran pengamanan terhadap seseorang meliputi : a) b) c)
3)
Pribadi/phisik perorangan (tokoh masyarakat) tertentu. Tempat Kegiatan. Route perjalanan
Ancaman. Adapun yang menjadi ancaman bagi perorangan adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e)
4)
Teknik dan Taktik Pengamanan. a)
b)
c) b.
Teror Pembunuhan Penganiayaan Sabotase Penculikan
Pengamanan langsung, dengan jalan menurunkan petugaspetugas Pengamanan Intelijen secara langsung baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun kegiatan yang dilakukan agar petugas dapat memberikan perlindungan dan penyelamatan. Pengamanan tidak langsung, dengan jalan melakukan pengecekan, pengawasan dan pemeriksaan secara administrasi terhadap : (1) Penerbitan Ijin. (2) Penerbitan Surat Keterangan. (3) Penerbitan Rekomendasi. Pengebalan perorangan/tokoh masyarakat terhadap usaha penggalangan lawan/oposisi.
Kelompok/Organisasi Masyarakat. 1)
2)
Tujuan Pengamanan Memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap obyek atau sasaran dari segala bentuk ancaman dan gangguan dalam rangka melakukan semua rangkaian kegiatan pada lokasi/tempat kegiatannya. Sasaran Pengamanan.
13
Sasaran pengamanan terhadap kelompok/ organisasi masyarakat meliputi : a) Kegiatan rapat. b) Kegiatan pertemuan. c) Kegiatan seminar d) Kegiatan diskusi e) Kegiatan unjuk rasa 3)
4)
c.
Ancaman. Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan terhadap kelompok/organisasi masyarakat, sebagai berikut : a) Penggalangan lawan. b) Perkelahian antar kelompok. c) Teror. Teknik dan Taktik pengamanan. a) Melakukan deteksi sekaligus kegiatan pengamanan untuk mencegah dan menggagalkan kegiatan penggalangan / provokasi / agitasi pihak lawan / oposisi yang ditujukan terhadap masyarakat/tokoh masyarakat tertentu. b) Secara fisik menurunkan personel pengamanan hadir dalam setiap kegiatan masyarakat tertentu guna memantau sekaligus mendeteksi untuk menemukan setiap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat/ tokoh masyarakat tertentu. c) Melakukan pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan administrasi perizinan seperti screening, surat ijin, surat keterangan, rekomendasi, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan sebagainya. d) Meningkatkan kewaspadaan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang berbahaya.
Pemerintah. 1)
Tujuan Pengamanan. a)
Secara umum. Terwujudnya pelaksanaan program pembangunan nasional yang disusun baik dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya ancaman dan gangguan.
b)
Secara khusus. (1)
Terciptanya situasi ideologi politik yang kondusif dimana seluruh kegiatan masyarakat dan orpol dapat berjalan dalam rangka menumbuhkan kehidupan demokrasi secara maksimal.
(2)
Ekonomi.
14
(a)
(b) (c)
(3)
Sosial budaya. (a) (b) (c)
(4)
(b) (c) (d)
Tetap tegaknya hukum dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Setiap rakyat memiliki kesadaran yang tinggi bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, rakyat dapat menjalankan kegiatan / usahanya tanpa adanya rasa takut. Dengan memiliki tingkat keamanan akan mendukung aspek-aspek lain seperti meningkatnya pariwisata, masuknya investasi dari luar negeri, serta meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Negara Indonesia.
Sasaran Pengamanan. a) b) c) d) e)
3)
Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang memiliki tempat yang sejajar dengan bangsabangsa lain. Terpeliharanya kultur budaya bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsanya Agar kultur budaya bangsa tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia.
Keamanan. (a)
2)
Tercapainya pertumbuhan ekonomi secara maksimal sehingga kehidupan rakyat dapat lebih baik dan tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Berjalannya usaha masyarakat secara maksimal dalam mendukung program pemerintah khususnya di bidang ekonomi Tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia membaik sehingga investasi dari luar negeri masuk dan menanamkan modalnya.
Pejabat pemerintah baik fisik maupun psikis yang mengemban tugas dan tanggung jawab di tiap-tiap departemen. Seluruh lembaga tinggi negara. Seluruh departemen sebagai pelaksana program pembangunan. Seluruh kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Hasil pelaksanaan program pembangunan yang lalu.
Ancaman.
15
Adapun yang menjadi ancaman terhadap kegiatan pemerintah dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu : a)
Ancaman dari kondisi Gatra Ideologi. (1) (2) (3)
b)
Bahaya yang paling mendasar di bidang ideologi adalah ajaran, faham, ideologi yang membahayakan Pancasila. Untuk menempuh cara dan saluran yang bertentangan dengan asas-asas demokrasi Pancasila, konstitusi dan hukum. Ancaman faktual dari Gatra yang sering muncul kepermukaan, yaitu agitasi massa terhadap pemerintah secara langsung/tidak langsung, pecah belah partai politik, selewengkan haluan negara dan gagalkan kebijaksanaan politik pemerintah.
Ancaman dari kondisi Gatra Politik. Ancaman dari kondisi Gatra politik dapat muncul dari pembuat kebijaksanaan politik/pejabat pemerintah (Presiden dan MenteriMenterinya) yang dapat mempengaruhi kondisi politik, adalah: (1)
(2)
(3)
(4) (5)
Undang-Undang tentang otonomi daerah (OTDA) yang dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, dimana masing-masing daerah menjadi eksklusif terhadap daerah lain, terutama dalam menentukan pejabat-pejabat daerah dan aparatur Pemda yang cenderung dimonopoli putra daerah rawan terhadap separatisme, menuju negara federal. Keputusan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung, mengandung kerawanan baik dari segi money politik maupun bentrok massa dari masing-masing kontestan. Kebijaksanaan pemerintah masalah tanah untuk pembangunan mengakibatkan kecurigaan masyarakat luas, khususnya tanah-tanah milik rakyat yang terkena jalur-jalur pembangunan pemerintah. Keputusan politik pemerintah tentang NAD, Konperensi Helsinki, mengandung kerawanan politik, GAM akan bergerak di bidang politik untuk mencapai tujuannya. Keputusan pemerintah yang kurang tepat dalam menangani berbagai konflik antara pusat dan daerah menyebabkan reaksi dari warga negara di suatu daerah rawan terhadap pemisahan kekuasaan terhadap NKRI (UU/03/2002).
16
(6) (7)
c)
Ancaman dari Gatra Ekonomi. (1)
(8) (9) (10) (11)
(12)
Masalah tapal batas regional maupun nasional (kebijakan pemerintah), misal : Sipadan Ligitan, Pulau Pasir dan Ambalat. Kebijakan dalam berpolitik demokrasi untuk memberikan kebebasan untuk membentuk Parpol.
Apabila akibat-akibat negatif dari persaingan ekonomi dunia Internasional dan sulit dikendalikan. (2) Perimbangan kekuatan dalam persaingan kekuatan dan persaingan bebas dibidang ekonomi terletak pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi (negara-negara industri maju). (3) Laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran yang belum merata, menyebabkan sulit meningkatnya taraf hidup, pemerataan, kesempatan belajar, lapangan kerja dan sebagainya. (4) Masalah tanah yang semakin langka, cepat sekali menjadi masalah emosional dan sulit dikendalikan (sertifikat, penggusuran, pemilikan melampaui batas, spekulasi, pendudukan tanah liar, tanah kritis, pelayanan/sikap aparat). (5) Menurunnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya peluang kerja baru dan terjadinya pemutusan hubungan kerja juga menimbulkan kondisi yang rawan. (6) Monopoli yang merugikan rakyat dan membahayakan citra keadilan sosial dan pemerataan yang tengah dikembangkan saat ini (konglomerat/group). (7) Kemungkinan meningkatnya kecemburuan sosial sebagai akibat dari semakin tajamnya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam dunia usaha. Debirokratisasi dan deregulasi justru dapat memungkinkan timbulnya gaya baru yang menghambat, bila tidak didukung undang-undang dan peraturan yang tepat. Kemungkinan timbulnya dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap kelestarian lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang kurang tepat. Kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi yang mengarah pada monopoli. Sikap proteksionisme baik melalui tarif maupun non tarif dapat menghambat masuknya barang-barang ekspor ke pasar yang dituju, apalagi pada saat ini Indonesia sedang mengembangkan industri yang berorientasi pada perdagangan internasional/ perdagangan bebas. Resistensi negara-negara maju terhadap ekspor barang-barang industri dari negara-negara berkembang. Keadaan tersebut mempunyai pengaruh negatif yang cukup berarti bagi Indonesia.
17
(13)
(14) (15)
Lambatnya alih teknologi dari negara-negara maju disebabkan niat yang tidak sepenuhnya dari mereka untuk mentransformasikan teknologi yang dimiliki, disamping masih kurangnya penguasaan teknologi dan tersedianya tenaga kerja industrial dalam negeri dapat merupakan hambatan dalam upaya peningkatan produktifitas industri dan produktifitas nasional. Adanya kesenjangan pembangunan ekonomi dan peningkatan pembangunan antar wilayah / daerah nusantara juga merupakan kerawanan. Bentuk ancaman faktual yang muncul ke atas permukaan dari gatra ekonomi antara lain : i. ii. iii. iv.
d)
Ancaman dari kondisi Gatra Sosial Budaya. (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6) (7)
(8) e)
Perdagangan bebas Asia 2013 yang berdampak kalah bersaingnya produk dalam negeri. Perdagangan bursa saham yang tidaksehat Pembuatan dan pengedaran uang palsu. Pencurian terhadap kekayaan negara, illegal logging, illegal minning, illegal fishing, penyelundupan, perbankan, perpajakan, HAKI.
Bidang budaya/kultur, adanya perbedaan budaya/kultur, etnis dan berkembangnya sikap primordialisme sempit. Bidang agama, berkembangnya agama dan aliran/ajaran sesat sebagai dampak liberalisasi, fanatisme dan radikalisme serta adanya sikap pro kontra masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah/tempat ibadah. Bidang pertanahan, adanya lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan yang dikelola oleh BUMN atau swasta diterlantarkan digarap oleh masyarakat petani secara illegal serta adanya peningkatan aktivitas penggusuran lahan/tanah masyarakat untuk kepentingan umum. Bidang kesehatan, berkembangnya issue penyebaran wabah penyakit yang dapat mengakibatkan kematian terhadap manusia yang asal usul dan penyebabnya masih sulit diketahui secara cepat, seperti wabah flu burung, folio dan anthrax. Bidang pendidikan, perbedaan pemahaman dan belum mantapnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Bidang Iptek, perkembangan Iptek yang sangat cepat dan pesat dimanfaatkan untuk propaganda budaya asing/liberalisme. Bidang ketenagakerjaan dan perburuhan, adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan dan tuntutan upah minimum propinsi serta PHK. Penyakit masyarkat yang penanganannya belum optimal dan perkembangannya masih sulit untuk dicegah.
Ancaman dari Kondisi Gatra Keamanan.
18
(1) (2) (3)
(4)
4)
Dengan lemahnya daya beli masyarakat banyaknya angka pengangguran, pola hidup konsumtif merupakan pemicu untuk terjadinya ancaman terhadap keamanan umum. Kejahatan terhadap keamanan umum yang menggunakan senjata api yang diakibatkannya masih banyaknya beredar sejata api ilegal. Dengan ada demokratisasi, transparansi dan HAM peluang menyampaikan pendapat terbuka lebar, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan, konflik vertikal/separtis dan konflik horizontal. Perkembangan situais global membuat antar negara tanpa batas dan dapat memicu berkembangnya kejahatan yang bersifat transnasional.
Teknik dan taktik pengamanan. Dengan melihat begitu luasnya sasaran pengamanan dalam kegiatan pemerintah maka pelaksanaan pengamananpun perlu dilaksanakan secara konsepsional apalagi dengan melihat ancaman yang begitu tinggi. Untuk hal tersebut Polri tidak dapat berdiri sendiri didalam melaksanakan tugas terhadap seluruh kegiatan pemerintah. a)
Subyek pengamanan Dilihat dari organisasi secara berjenjang pelaksanaan pengamanan kegiatan disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab dari organisasi intelijen yang disesuaikan dengan struktur pemerintah yang ada. (1)
Untuk, tingkat pusat oleh Badan Intelijen Keamanan Polri. (2) (3)
b)
Tingkat I, oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. Tingkat II, oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Res / ta.
Dilihat dari sifat pengamanan. Sifat pengamanan terhadap kegiatan pemerintah dilaksanakan secara tertutup atau tersamar, dengan jalan : (1) (2)
(3)
Melakukan deteksi sekaligus mencegah terhadap kemungkinan adanya ancaman agar tidak mengganggu kegiatan pemerintah. Melakukan pemeriksaan terhadap ruangan/ tempat kegiatan pemerintah dari kemungkinan adanya alat-alat yang dapat membahayakan serta tidak lancarnya kegiatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Melakukan pengamanan secara tertutup terhadap proses pencalonan seseorang pejabat/ Pilkada.
19
5.8.
Orang Asing. a.
Tujuan. Terciptanya rasa aman bagi orang asing baik secara phisik maupun dalam melakukan kegiatannya di Indonesia dengan berbagai status dan kepentingannya.
b.
Sasaran 1) Orang asing berikut dokumennya 2) Tempat tinggal / akomodasi orang asing 3) Tempat bekerja orang asing 4) Route perjalanan orang asing 5) Tempat hiburan / wisata / olah raga. 6) Pelabuhan udara / laut
c.
Ancaman 1) Pencurian. 2) Terror. 3) Sabotase. 4) Penculikan. 5) Pemerasan. 6) Penyanderaan 7) Pembunuhan. 8) Penganiayaan.
d.
Teknik dan taktik 1)
2)
3)
Kegiatan pengamanan orang asing dilakukan dengan jalan melakukan pengawasan orang asing, sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan orang asing. Mengeluarkan Surat Keterangan Jalan(SKJ)/Surat Keterangan Bepergian (SKB) bagi orang asing yang akan mengadakan perjalanan ke daerahdaerah. SKJ diberikan kepada orang asing pengunjung jangka pendek terutama pemegang visa kunjungan usaha dan sosial budaya, sedangkan bagi pemegang visa turis yang akan berkunjung ke daerah-daerah tertentu yang dianggap rawan diwajibkan memiliki SKJ dari Polri. Mengadakan pengawasan orang asing secara tidak langsung dalam bentuk mengadakan pengawasan secara administratif terhadap pelaksanaan kewajiban orang asing untuk melaporkan diri pada Polri dalam bentuk SKLD, STM dan formulir A dan mengeluarkan SKCK bagi orang asing yang memerlukannya.
20
4) 5)
6)
7) 8) 9) 10) 11) 12)
13)
14)
15)
5.9.
Mengadakan pengawasan secara periodik terhadap terselenggaranya kewajiban hotel, rumah penginapan untuk melakukan pengisian/pencatatan formulir A oleh tamu-tamu asing. Mengadakan pengawasan terhadap kewajiban setiap orang asing baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang ketempatan tamu asing untuk melaporkan kepada Polri terdekat dalam waktu 1 x 24 jam. Mengadakan langkah-langkah penangkalan terhadap kemungkinan masuknya orang-orang asing yang tidak diinginkan kehadirannya di dalam wilayah RI dan penghambatan terhadap orang-orang asing yang akan meninggalkan atau keluar dari wilayah RI karena alasan pidana ataupun politis. Tindakan penangkalan maupun penghambatan dilaksanakan secara berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan unsurunsur/instansi-instansi yang ada kaitannya dengan bidang pengawasan orang asing. Setiap penangkalan maupun penghambatan dicatat dalam suatu daftar hitam (black list). Mengambil foto dan sidik jari dari setiap orang asing. Mengadakan pengawasan terhadap lokasi perusahaan PMA dan PMDN yang menggunakan tenaga kerja asing. Melakukan kegiatan Intelijen terhadap kegiatan orang asing perwakilan asing atau orang asing pendatang lainnya yang dicurigai melakukan kegiatan spionase, sabotase dan penggalangan. Mengadakan koordinasi dengan instansi lintas sektoral yang mempunyai kewenangan dalam bidang orang asing. Memberikan tindakan pengamanan dan perlindungan terhadap orang asing dari setiap gangguan atau ancaman baik berasal dari dalam maupun dari luar negera apapun motifnya. Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan barang bukti dan kesaksian dalam pelanggaran Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing. Melaksanakan penyelidikan untuk mendapatkan alat pembuktian tentang keterlibatan dalam kasus-kasus pidana umum maupun khusus untuk selanjutnya apabila cukup bukti diserahkan pada unsur operasional/penyidik Polri yang berwenang. Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan alat pembuktian tentang kasus-kasus pidana yang dilakukan terhadap orang asing, untuk selanjutnya diserahkan pada unsur operasional/ penyidik Polri yang berwenang menanganinya. Memberikan pertolongan secukupnya terhadap orang asing yang diketemukan meninggal dunia dengan membantu pengurusan surat kematian dan berkoordinasi dengan unsur Reskrim serta perwakilan (Konsul, Kedubes) yang berkaitan dengan status kewarganegaraan orang asing dimaksud.
Obyek Vital/Obyek Vital Nasional dan Instalasi Pemerintah. a.
Tujuan.
21
b.
Terwujudnya rasa aman terhadap perorangan (secara phisik maupun psikis) dan instalasi dilingkungan obyek vital/obyek vital nasional dan instalasi pemerintah serta terciptanya kegiatan produksi dan distribusi secara tertib. Sasaran. 1)
Bangunan phisik dan sarana prasaran dapat dikategorikan menjadi : a)
Bangunan phisik. (1) (2) (3) (4) (5)
b)
Sarana dan prasarana. (1) (2) (3) (4) (5)
c.
Gedung dan bangunan strategis. Pertambangan dan telekomunikasi. Perusahaan air minum dan bahan bakar minyak. Energi/pembangkit tenaga listrik. Industri strategis.
Alat peralatan. Bahan baku/bahan utama. Instalasi. Saluran pembuangan/limbah. Transportasi
2)
Area obyek vital/obyek vital nasional.
3)
Perorangan. a) Manager (unsur pimpinan). b) Tenaga kerja/karyawan. c) Keluarga. d) Tamu.
4)
Kegiatan/hasil produksi dan distribusi.
Ancaman dan gangguan keamanan. 1)
Bentuk-bentuk ancaman yang paling mungkin timbul dan berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya obyek vital nasional, antara lain : a) b) c) d) e) f)
Spionase, subversi dan penggalangan lawan. Terganggunya produksi yang dihasilkan. Ditariknya investasi oleh investor. Rusaknya lingkungan sekitar obyek vital nasional yang dapat memicu masalah sosial. Tidak tercapainya target keuntungan sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Musnahnya asset yang dimiliki perusahaan
22
2)
Bentuk-bentuk gangguan dalam bentuk tindak pidana maupun non pidana, antara lain : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
d.
Sabotase / pengrusakan. Pencurian. Pembunuhan / penganiayaan. Penyanderaan dan teror. Pembakaran. Penculikan. Penipuan / penggelapan. Penyerobotan tanah. Pencemaran lingkungan. Aksi mogok kerja / unjuk rasa. Kecelakaan kerja. Gangguan binatang buas. Bencana alam.
Teknik dan taktik. 1)
Terhadap sasaran bangunan phisik/sarana dan prasarana vital/obyek vital nasional. a) b)
c)
2)
Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap ancaman fisik terutama usaha-usaha sabotase baik berasal dari dalam maupun dari luar obyek vital/obyek vital nasional. Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan sabotase/pengrusakan dan aksi teror bom terhadap bangunan fisik obyek vital/obyek vital nasional. Mencegah dan menghindarkan akibat dan kerugian bagi bangunan fisik obyek vital/obyek vital nasional dari peristiwa bencana alam.
Terhadap sasaran area dilingkungan obyek vital/obyek vital nasional. a) b)
3)
obyek
Mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terciptanya potensi gangguan atau faktor korelatif kriminogen (FKK) didalam dan diluar lingkungan obyek vital/obyek vital nasional. Memberikan masukan menyangkut desain dan penyempurnaan efektivitas system pengamanan obyek vital/obyek vital nasional, meliputi kebutuhan personel, sarana dan prasarananya, berdasarkan hasil deteksi Intelijen.
Terhadap sasaran perorangan di lingkungan obyek vital / obyek vital nasional. a)
Melakukan deteksi dini untuk menemukan dan mengidentifisir setiap kegiatan atau tindakan yang dapat membahayakan dan
23
b)
c) d) e) f) 4)
merugikan personel/ perorangan obyek vital/obyek vital nasional dengan jalan pengumpulan bahan keterangan melalui teknik wawancara dan interogasi. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya kegiatan atau tindakan lawan dengan teknik : (1)
Pengebalan personel/perorangan obyek vital/obyek vital nasional terhadap usaha penggalangan lawan.
(2)
Peningkatan kewaspadaan terhadap personel/ perorangan obyek vital/obyek vital nasional yang berbahaya.
Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan penggalangan/subversi lawan yang ditujukan terhadap perorangan dilingkungan obyek vital/obyek vital nasional. Mencegah dan menghindarkan bahaya dan kerugian bagi perorangan dilingkungan obyek vital/obyek vital nasional dari peristiwa bencana alam. Mengikuti perkembangan “Steaming Belt” (kisaran suara) dikalangan personel/perorangan obyek vital/obyek vital nasional. Mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di obyek vital/obyek vital nasional.
Terhadap sasaran kegiatan/hasil produksi dan distribusi. a) b)
c) d)
Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang menyangkut kegiatan/proses maupun hasil produksi dan distribusi obyek vital/obyek vital nasional. Mencegah dan menggagalkan usaha-usaha, perbuatan dan tindakan penyimpangan (penimbunan, pencurian) dari pihakpihak tertentu yang dapat mengganggu operasionalisasi obyekobyek vital/obyek vital nasional maupun merugikan masyarakat pengguna. Mengawasi terhadap mekanisme pemasukan, pendistribusian, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak yang digunakan obyek vital/obyek vital nasional. Menemukan dan mengungkap setiap kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan kegiatan maupun penyaluran hasil produksi dengan jalan pengumpulan bahan keterangan melalui teknik wawancara, interogasi dan penelitian terhadap barang bukti.
5.9.1 Senjata Api, Bahan Peledak dan Bahan berbahaya. a.
Tujuan. Terhindarnya peredaran senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan-bahan berbahaya lainnya secara illegal dikalangan masyarakat sekaligus untuk pengamanan senjata api dan bahan peledak non organik
24
TNI/Polri baik secara langsung di lapangan, sejak impor/ekspor, pembelian/ penjualan, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun pengamanan tidak langsung dalam bentuk pengawasan administratif. b.
Sasaran 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
c.
Ancaman 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
d.
Kegiatan produksi, senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainnya. Kegiatan impor/ekspor senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainnya. Kegiatan perdagangan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainnya. Dokumen kepemilikan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainnya. Kegiatan penyimpanan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainnya. Kegiatan pengangkutan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya. Kegiatan penggunaan senjata api dan bahan peledak serta dan bahan berbahaya lainnya. Kegiatan pemusnahan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya.
Pembuatan/produksi senjata api dan bahan peledak secara illegal. Pemalsuan dokumen pendukung impor/ekspor senjata api dan bahan peledak. Perdagangan gelap senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya. Pemalsuan dokumen izin kepemilikan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya. Penyelundupan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya dari luar negeri. Penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh kelompok ekstrim/separatis/teroris. Pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, ancaman dengan kekerasan dan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata api illegal. Penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teknik dan taktik 1)
Deteksi.
25
a) b) c) d) e) f)
2)
Pengamanan secara tertutup. a) b) c) d) e) f)
3)
Mendeteksi kegiatan penggunaan senjata api, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendeteksi kegiatan produksi/pembuatan senjata api dan bahan peledak secara gelap (illegal). Mendeteksi kegiatan perdagangan gelap senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya dari luar negeri. Mendeteksi kegiatan penyelundupan senjata api da bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya dari luar negeri. Mendeteksi kegiatan kelompok ekstrim/separatis/ teroris dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak illegal. Mendeteksi kegiatan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan pengamanan dalam pembuatan/ produksi bahan peledak non organik TNI/Polri. Melakukan pengamanan dalam pengangkutan bahan peledak non organik TNI/Polri. Melakukan pengamanan dalam penyimpanan senjata api non organik TNI/Polri peruntukan olah raga (Perbakin). Melakukan pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak non organik TNI/Polri. Melakukan pengamanan dalam penggunaan bahan peledak non organik TNI/Polri. Melakukan pengamanan dalam kegiatan pemusnahan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri yang sudah tidak layak pakai (kadaluarsa).
Pengamanan tidak langsung dalam bentuk pengamanan / pengawasan administratif terhadap perizinan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
5.9.2 Bahan Keterangan. a.
Tujuan. Mencegah, menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, menghancurkan dan menyidik usaha-usaha, pekerjaan kegiatan-kegiatan spionase , sabotase dan penggalangan pihak lawan atau pembocoran oleh pihak sendiri karena kelalaian, kealpaan, kesengajaan terhadap bahan keterangan ( dokumen / informasi ) berupa tulisan, gambar, film, kaset, komputer dan persandian yang paling berharga baik oleh Negara, instansi pemerintah maupun oleh lawan.
b.
Sasaran pengamanan terhadap bahan keterangan, meliputi :
26
1) 2) 3) 4) 5) 6) c.
Dokumen. Bahan keterangan yang berklasifikasi sangat rahasia/ rahasia. Gambar, photo, film, CD, yang ada hubungan dengan soal yang harus dirahasiakan. Catatan harian dari kepala kesatuan/instansi pemerintah. Rekaman yang berhubungan dengan operasi. Hasil penelitian pemerintah yang bersifat rahasia.
Ancaman. Bentuk ancaman terhadap bahan keterangan, sebagai berikut : 1)
Adanya kebocoran antara lain karena : a)
Kegiatan lawan, seperti : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
b)
Tindakan pihak lain seperti : (1) (2) (3) (4)
c)
d.
Kesengajaan. Kelalaian/kecerobohan. Kealpaan. Sikap berlebihan. Lancang mulut.
Pengrusakan/sabotase terhadap bahan keterangan sarana prasarana dan atau kegiatan penyelenggaraan bahan keterangan/dokumen rahasia.
Teknik dan Taktik. 1)
Pencurian. Perampasan. Pengrusakan. Pemotretan.
Tindakan pihak sendiri, seperti : (1) (2) (3) (4) (5)
2)
Penyadapan. Pencurian. Perampasan. Pemotretan. Pengamatan. Penggambaran Kegiatan analisa kripto.
Eksternal.
27
Pelaksanaan pengamanan bahan keterangan menjadi tanggung jawab dan wewenang masing-masing instansi pemerintah, namun demikian masih dimungkinkan adanya kebocoran baik karena kelalaian, disengaja dengan motivasi tertentu maupun hasil dari spionase lawan. Apabila terjadinya kebocoran terhadap bahan keterangan rahasia, maka langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan sebagai berikut : a) b) c) d) 2)
Deteksi informasi, tentang dokumen rahasia aparatur pemerintah ditangan yang tidak berhak. Memberi saran dan bantuan fisik berkait dengan sistem dan pelaksanaan pengamanan bahan keterangan rahasia. Turut serta mengamankan sirkulasi bahan keterangan aparatur negara baik secara phisik maupun yang melalui komunikasi lainnya. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembocoran rahasia negara guna diserahkan kepada penyidik.
Internal. Tindakan preventif terhadap bahan keterangan berklasifikasi rahasia/rahasia dilaksanakan melalui usaha pencegahan : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
6.
sangat
Penyaringan personel, yang karena jabatan atau tugasnya mampunyai akses terhadap bahan keterangan. Indoktrinasi secara intensif dan kontinyu untuk menanamkan kesadaran pengamanan bahan keterangan/dokumen rahasia. Mengefektifkan peraturan peraturan pengamanan bahan keterangan/dokumen rahasia. Menyelenggarakan kontrol atau pengawasan berkala dan berlanjut terhadap pelaksanaan peraturan pengamanan bahan keterangan/dokumen rahasia. Dalam keadaan tertentu pengamanan bahan keterangan/dokumen rahasia dilakukan secara deseptif. Memperlakukan pengamanan bahan keterangan/ dokumen rahasia secara khusus mulai dari pembuatan konsep, isi, cara pengiriman, distribusi, penyimpanan dan penghapusannya.
KOORDINASI DAN ADMINISTRASI. 6.1 6.2 6.3 6.4
Pelaksana Pengamanan Intelijen mengadakan koordinasi dengan obyek/sasaran pengamanan. Penyelenggaraan administrasi berpedoman pada administrasi Intelijen. Dukungan logistik menggunakan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Dukungan anggaran disesuaikan dengan indeks dan kebutuhan kegiatan / Operasi Pengamanan Intelijen berdasarkan DIPA / RKA KL.
28
7.
PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai pedoman dan penuntun anggota Satuan Intelkam Polres Gorontalo dalam pelaksanaan tugas Operasional bidang Pengamanan sehingga kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.
