Subjek dan Objek Hak atas Merek
1. Subjek Hak atas Merek
Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau subject atau subject van een recht yaitu Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari: a. Orang perseorangan (one person); b. Beberapa orang secara bersama-sama (several persons jointly), atau c. Badan hukum (legal entity). Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Subjek hak atas merek yang diatur dalam UUM 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah t elah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai subjek hak atas merek adalah Hasnah dan
Ong Suhendra sebagai pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek miliknya kepada Ditjen HKI.
2. Objek Hak atas Merek
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum. Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain. Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam Pasal 50 3 KUHPdt yaitu: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:
a. Benda berwujud (lichamelijke zaken), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya; b. Benda yang tidak berwujud (onlichamelitje zaken), yaitu segala hak.
Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai objek hak atas merek adalah nama atau merek kecap NASIONAL dan merek kecap RASIONAL yang didaftarkan kepada Ditjen HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL.
3. Pendaftaran Hak Merek
Pendaftaran hak merek tidak semua permohonan pendaftaran diterima. Dalam pasal 20 dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Pendaftaran Hak Merek, menjelaskan beberapa syarat merek tidak dapat didaftarkan, bila: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b.
sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c.
memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
d.
memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e.
tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f.
merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Pemeriksaan Substantif Merek
Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran hak merek. Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri: a.
mendaftarkan Merek tersebut;
b.
memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
c.
menerbitkan sertifikat Merek; dan
mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik
d.
elektronik maupun non-elektronik. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau
Kuasanya
dapat
menyampaikan
tanggapannya
secara
tertulis
dengan
menyebutkan alasannya. Menurut Pasal 25 UU No.20 Tahun 2016 mengenai sertifikat hak merek, dijelaskan bahwa: (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa; c. tanggal Penerimaan; d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; f. nomor dan tanggal pendaftaran; g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek. (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap
ditarik kembali dan dihapuskan.
