Subsistem Pembiayaan Kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Kesehatan Nasional
Nadha Aulia-1106014280 Modul Kedokteran Komunitas/VI/III/FKUI/2013-14
Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Sistem
kesehatan
nasional
(SKN)
adalah
bentuk
dan
cara
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.Sementara 1945.Sementara dalam penyelenggaraannya SKN dibagi ke dalam beberapa subsistem, salah satunya adalah subsistem pembiayaan kesehatan, yang dimaksud dengan subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggal , dan pembelanjaan penggal ian , pengal pengal okasian dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai 1
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Subsistem pembiayaan kesehatan Tujuan
-
Tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi
-
Teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna
-
Tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 1
kesehatan
Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan kesehatan
-
Dana Dana didapat dari berbagai sumber yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat, swasta, dan sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Perlu diingat bahwa dana yang didapat harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan serta 1
dipertanggunggugatkan.
-
Sumber Daya Sumber Daya meliputi sumber daya manusia pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan yang terlibat dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan.
-
Pengelolaan dana kesehatan Pengelolaan dana kesehatan mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan kesehatan serta mekanisme pertanggungjawabannya. Hal tersebut harus berdasarkan aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik itu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah secara 1
lintas sektor, swasta, maupun masyarakat. Prinsip
-
Kecukupan
-
Efektif dan efisien
-
Adil dan transparan
Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan meliputi penggalian sumber dana, pengalokasian yang rasional, dan pembelanjaan/penggunaan yang efektif dan efisien . Penggalian sumber dana berasal dari Pemerintah/Pemda dilakukan melalui pajak
umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara yang bersumber dari swasta dana yang dihimpun berdasarkan kemitraan antara Pemerintah,Pemda,dan masyarakat yang didukung dengan pemberian insentif, sedangkan untuk pelayanan kesehatan 1
perorangan dilakukan dengan penggalian dana mas yarakat.
Pengalokasian sumber dana diarahkan untuk membiayai upaya kesehatan primer,
sekunder, tersier dan program-program kesehatan yang mempunyai peran penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu dana juga dialokasikan untuk pelayanan kesehatan perorangan yang termasuk dalam SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Berkaitan dengan pembelanjaan dana kesehatan juga diarahkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan dan 1
peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Sebelum membahas mengenai SJSN, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jaminan sosial. Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), dengan kata lain BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 2
sosial.
BPJS mencakup Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri(TASPEN), Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(ASABRI), dan Persero Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). BPJS menyelenggarakan program jaminan sosial yang t erdiri atas, Jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminan hari tua Jaminan pensiun Jaminan kematian
Di Indonesia sejak 1 Januari 2014 telah diberlakukan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jadi jika kita kaitkan dengan mekanisme pembiayaan kesehatan yang ada dalam sistem kesehatan nasional, dengan adanya jaminan kesehatan nasional/JKN ini maka pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan dan berkelanjutan, serta merata untuk seluruh rakyat 3
Indonesia.
Penyelenggaraan JKN terdiri atas beberapa aspek, di antaranya yaitu kepeseraan seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1 Kepesertaan JKN
3
Selain itu, dengan adanya JKN diharapkan dapat menjamin pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau, kapan saja dan dimana saja. JKN juga mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket karena peserta dalam JKN membayar dengan besaran premi tetap. Sehingga hal ini sesuai dengan salah satu prinsip pada JKN yaitu asas gotong royong oleh keseluruhan peserta dan tidak memberatkan perorangan. Berikut manfaat yang akan didapat jika JKN dapat diimplementasikan dengan baik, JKN
memberikan
manfaat
yang
komprehensif
(promotif,preventif,kuratif
dan
rehabilitatif) dengan premi terjangkau Biaya kesehatan dapat dikendalikan dan mutu dapat ditingkatkan Menjamin sustainabilitas (kepastian pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan) 4
Portabilitas(dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia)
Oleh karena itu JKN ini bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, bahkan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Khusus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Di dalam JKN peserta memiliki Hak dan Kewajiban diantaranya adalah:
Gambar 2 Hak dan Kewajiban Peserta JKN
3
Sedangkan cara membayar fasilitas kesehatan dari BPJS, untuk tingkat layanan primer, BPJS membayar dengan kapitasi yaitu suatu metode pembayaran yang didasarkan pad jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut tanpa memperhatikan sifat layanan yang diberikan. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan BPJS membayar dengan cara INA CBG’s.
Update terbaru dari BPJS bahwa telah dikeluarkan Peraturan Presiden
mengenai mekanisme pembayaran kapitasi pada layanan primer yang dibayarkan langsung ke puskesmas/layanan primer lainnya seperti praktik dokter(yang bekerjasama dengan BPJS) tanpa 5
melalui Pemerintah Daerah, dan Presiden juga t elah menyetujui kenaikan insentif untuk dokter.
JKN telah dimulai sejak 1 Januari 2014 yang lalu, dengan target selambat-lambatnya seluruh penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN tanggal 1 Januari 2019. Namun, berbagai kendala/masalah juga muncul terkait pelaksanaan JKN yang baru beberapa bulan ini, yaitu diantaranya sebagai berikut. -
Banyak masyarakat yang belum paham mengenai JKN
-
Pihak rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan banyak yang belum siap, terbukti dengan membludaknya peserta JKN yang ke rumah sakit karena mekanisme input data/ software yang digunakan belum ada
-
Pegawai rumah sakit/administrasi bagian pembiayaan pelayanan kesehatan juga banyak yang pelum paham mengenai alur pembiayaan kesehatan pada JKN
-
Terdapat kerancuan dalam transisi pemberlakuan JKN, dimana masyarakat yang sebelumnya mempunyai KJS(Kartu Jakarta Sehat) sebagai pilot project JKN, bingung apakah dengan memiliki KJS sudah bisa terdaftar sebagai peserta JKN atau tidak.
-
Anggapan/persepsi dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memandang bahwa JKN tidak sesuai dengan usaha/biaya yang dikeluarkan sehingga berdampak pada 5,6,7
pelayanan yang diberikan.
Namun, terlepas dari masalah yang muncul, JKN harus diimplementasikan dan tidak boleh ditunda pelaksanannya, karena jika ditunda pun tidak ada manfaat yang akan didapat nantinya. Walaupun masih terdapat kekurangan disana sini, semoga dengan adanya JKN yang sudah terlaksana benar-benar dapat berjalan dengan baik untuk seterusnya sehingga dapat menjamin pelayanan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Referensi 1. Indonesia. Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Presiden; 2012. 2. Indonesia. Dewan. Perwakilan. Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: DPR; 2004. 3. Indonesia. Kementerian. Kesehatan. Sekretaris Jenderal. Bahan paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013 Jul. 4. Indonesia. Kementerian. Kesehatan. Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN. Buku pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 5. Rastika I. IDI: Presiden setuju tambahkan insentif dokter. Republika. 2014 Jan 8. 6. Banyak warga belum paham prosedur JKN. Republika. 2014 Jan 9. 7. Widiyani R. Tiga potensi masalah di awal program JKN 2014. Republika. 2013 Dec 18.