A. Pengertian Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula namun maknanya sama. Mugkin itulah ciri khas ilmu sosial bahwa sebuah definisi tidak harus baku. Lain hal dengan ilmu eksak/pasti sebuah definisi harus pasti dan tidak boleh berubah-rubah. Namun, tatkala kita kan mempelajari hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti Negara Negara Indonesia, Indonesia, maka tentu perlu sebuah batasan batasan definisi definisi sebagai acuan/peganga acuan/pegangan n sehi sehing ngga ga kita kita akan akan muda mudah h dala dalam m memp mempel elaj ajar arii sebua sebuah h hukum hukum ters terseb ebut ut.. Meng Mengapa apa masyar masyaraka akatt masih masih butuh butuh hukum hukum ? Padahal Padahal dalam dalam kehidupa kehidupan n sehari sehari-ha -hari ri sudah sudah ada semacam peraturan peraturan yang hidup yang mengatur pergaulan mereka sehari-hari. Peratu Peraturan ran hidup hidup yang yang dimaks dimaksud ud adalah adalah norma/ norma/kai kaidah dah,, sepert sepertii norma norma agama, agama, norma norma kesopanan, norma kesusilaan. Dimana Dimana normanorma-nor norma ma terseb tersebut ut sudah sudah tumbuh tumbuh dan berkem berkembang bang dalam dalam kehidupa kehidupan n masyarakat. Mengapa norma hukum masih diperlukan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perlunya norma hukum karena ketiga norma tersebut tidak mampu memberikan secara langsung rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Norma agama hanya berlaku bagi agamanya masing-masing, tidak berlaku secara menyeluruh bagi agama yang lain. Norma kesopanan dan kesusilaan juga hanya berlaku pada golongan tertentu. Sebab Sebab bisa bisa saja saja golong golongan an satu satu mengan menganggap ggap ini tidak tidak sopan/ sopan/tid tidak ak susil susilaa sement sementara ara golongan yang lain itu adalah ad alah sopan/susila. Untu Untuk k itu itu perl perlu u sebu sebuah ah norm normaa yang yang meng mengat atur ur kepe kepent ntin inga gan n yang yang sama sama dan dan menyeluruh dalam penegakannya tanpa kecuali. Dalam hukum dikenal dengan istilah berlaku secara unifikasi (berlaku bagi seluruh golongan). Norma semacam ini dapat berlaku secara menyeluruh dikarenakan dalam pembuatan norma itu jelas, baik itu tata cara pembuatannya, bentuknya maupun siapa yang membuat. Tata cara pembuatannya tentu harus mengacu pada kepentingan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Bentuknya tentu harus tertulis yang dikenal deng an istilah azas legalitas. Sedangkan siapa yang membuatnya tentu lembaga yang berwenang sebagai lembaga perwakilan yang berkepentingan (rakyat). Hukum ? Apa itu hukum ? Banyak sekali para ahli memberikan definisi hukum. Tidak ada kesamaan definitif atas definisi tersebut. Hal ini kata Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, hukum ranahnya sangat luas. Namun walaupun para ahli tidak
mempunyai kesamaan dalam memberikan definisi. Hakikat dan maksud dari definisi para ahli ahli ters terseb ebut ut sama sama.. Para Para faka fakarr hukum hukum sepak sepakat at bahwa bahwa denga dengan n kompl komplek eksi sita tass dan dan multiperspektif, hukum tidak dapat didefinisikan secara komprehensif dan representatif. Sebagaimana Sebagaimana ditegaskan oleh Van Apeldoorn, Apeldoorn, tidaklah mungkin suatu definisi untuk ”huku ”hukum” m”.. Pern Pernya yata taan an ters tersebu ebutt buka bukanl nlah ah suat suatu u pand pandang angan an yang yang pesi pesimi mist stis is,, teta tetapi pi didasarkan pada kenyataan betapa kompleks dan multipersepektif untuk mendefinisikan hukum. Dalam bukunya berjudul Inleiding tot de studie van Het Netherlandse Recht, 1955, Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu)
1.
Van Van Ape Apeld ldoo oorn rn,, huk hukum um itu itu bany banyak ak segi seginy nyaa dan dan demi demiki kian an luas luasny nyaa sehi sehing ngga ga
tidak mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaska. 2.
I Kisc Kisch, h, ole oleh h kare karena na huk hukum um itu itu tid tidak ak dap dapat at dit ditan angk gkap ap ole oleh h panc pancaa inde indera ra
maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan. 3.
Lema Lemair ire, e, huk hukum um yan yang g bany banyak ak seg segin inya ya dan dan mel melip iput utii sega segala la mac macam am hal hal itu itu
menyeb menyebabka abkan n tak mungki mungkin n orang orang membuat membuat suatu suatu defini definisi si apapun apapun hukum hukum itu sebenarnya. 4.
Drs. E. Utrecht, SH, Hukum ada adalah himpuna unan per peraturan-p n-peraturan
(peri (perinta ntah-pe h-peri rinta ntah h dan laranga larangan-l n-lara arangan ngan)) yang yang mengur mengurus us tata tata tertib tertib suatu suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 5.
SM. SM. Ami Amin, n, SH, SH, Huk Hukum um adal adalah ah kum kumpu pula lan n per perat atur uran an-pe -pera ratu tura ran n yang yang terd terdir irii
dari norma dan sanksi-sanksi.
6.
J.C.T. Simorangkir kir, SH & Woerjono Sastroparnot noto, Hukum adal dalah
perat peratura uran-p n-pera eratur turan an yang yang bersif bersifat at memaks memaksa, a, yang yang menent menentuka ukan n tingkah tingkah laku laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang ber berwa waji jib, b,
pela pelangg nggar aran an
mana mana
terh terhad adap ap
diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu.
pera peratu tura ran-p n-per erat atur uran an
tadi tadi bera beraki kibat bat
7.
M.H. M.H. Tir Tirta taat atmi midj djaj aja, a, SH, SH, Huk Hukum um ada adala lah h semu semuaa atur aturan an (no (norm rmaa yang yang har harus us
dituru diturutt dalam dalam tingka tingkah h laku laku tindak tindakan-t an-tind indaka akan n dalam dalam pergaul pergaulan an hidup hidup dengan dengan anca ancama man n mest mestii meng menggan ganti ti keru kerugi gian an jika jika mela melang ngga garr atur aturan an-a -atu tura ran n itu itu akan akan membah membahaya ayakan kan diri diri sendir sendirii atau atau harta, harta, umpama umpamanya nya orang orang akan akan kehila kehilanga ngan n kemerdekaannya, di denda dsb. 8.
Van Van Vol Volle lenho nhove ven n (He (Hett adat adatre rech chtt van van Nede Nederl rlan ands dsch chee Indi Indie) e),, Huku Hukum m ada adala lah h
suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya. 9.
Wirj irjono ono Prodj odjodi odikoro koro,, huku hukum m adal adalah ah rang rangka kaiian pera peratturan uran2 2 menge engena naii
tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. 10. 10.
Soer Soeroj ojo o Wignj Wignjod odip ipoe oero ro,, hukum hukum adal adalah ah himp himpun unan an pera peratu tura ran2 n2 hidu hidup p yang yang
bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk bebruat tidak tidak bebruat bebruat sesuat sesuatu u serta serta dengan dengan maksud maksud untuk untuk mengat mengatur ur tata tata terti tertib b dalam dalam kehidupan masyarakat.
Walaupun kita mengkompilasi sejumlah pendapat sarjana dalam definisi apa hukum itu, namun namun tetap tetap tidak tidak akan mampu mampu memper memperole oleh h suatu suatu defini definisi si yang yang memuas memuaskan kan semua semua pihak. Namun demikian paling tidak dari sejumlah pendapat sarjana diambil pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak bebicara masalah puas atau tidak, tetapi tetapi member memberika ikan n pemaha pemahaman man tentan tentang g pengert pengertian ian hukum. hukum. Maka Maka dapt di simpul simpulkan kan bahwa “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas”. Terdap Terdapat at beberap beberapaa istil istilah ah yang yang identi identik k dengan dengan surat surat berhar berharga, ga, misaln misalnya ya negotiable instruments, instruments,
negotiable
papers, papers,
transferable
waardepapieren (Bambang Setijoprodjo, 1994 : 3).
papers, papers,
commercial
papers
dan
B. Surat-Surat Berharga` Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berart berartii bahwa bahwa suratsurat-sur surat at itu itu dapat dapat diperd diperdaga agangka ngkan, n, agar sewakt sewaktu-wa u-waktu ktu dapat dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 34). Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Dunil Z: 2004)
Surat Berharga /waarde papier / negotiable instrument adalah :Sebuah dokumen yang diterb diterbitk itkan an oleh oleh penerbi penerbitny tnyaa sebaga sebagaii pemenuh pemenuhan an suatu suatu presta prestasi si berupa berupa pembay pembayara aran n sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut , baik pihak yang diberikan diberikan surat surat berharga berharga oleh penerbitnya penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Contoh : Cek, wesel , Saham , Obligasi , dll. Fungsi Fungsi Surat Surat Berhar Berharga ga secara secara yuridi yuridiss adalah adalah sebagai sebagai beriku berikutt : Sebaga Sebagaii alat alat pembayaran Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan). Sebagai Surat Legitimasi (Surat Bukti Hak Tagih) Dilihat dari segi fungsinya , ada 3 macam surat berharga : Surat yang bersifat hukum kebendaaan (zakenrechtelijke papieren) Surat tanda keanggotaan dari persekutuan (lidmaatschaps papieren) Surat tagihan hutang (schuldvorderingspapieren) Secara Secara fisik fisik Surat Surat Berhar Berharga ga hanyal hanyalah ah merupa merupakan kan sepucuk sepucuk surat, surat, tetapi tetapi secara secara hukum hukum dapat dapat mengik mengikat. at. Teori Teori secara secara cauisa cauisa yuridi yuridiss suatu suatu surat surat berhar berharga ga mempun mempunyai yai kekuatan mengikat : b.
Teori Kreasi (Creatie theorie ) M en enurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan penandatanganan tersebut, tersebut, penerbit penerbit terikat terikat meskipun meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.
c.
Teori Ke Kepatutan (R (Redelijkheids th theorie) Me Menurut te teori in ini pe penerbit su surat ber berha harg rgaa teri terika katt dan haru haruss memb membay ayar ar sura suratt berh berhar arga ga kepad kepadaa siap siapapu apun n pemegangnya secara patut.
d.
Teori Perjanjian (Overeenkomst theorie) Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga .
e.
Teori Penunjukan (Vertonings theorie) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga ters terseb ebut ut menu menunj njuk ukka kan n
sura suratt
berh berhar arga ga
ters terseb ebut ut
kepa kepada da
pene penerb rbit it untu untuk k
mendapatkan pembayaran. Jenis-Jenis Surat Berharga
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Buku I titel 6 dan titel 7 mengatur jenis surat berharga seperti: 1. Wessel 2. Surat urat sang sanggu gub b 3. Cek 4. Kwit Kwitan ansi si-k -kwi wita tans nsii dan dan 5. promes promes atas atas tunj tunjuk uk Dan Dan lain lain-la -lain in Sedangkan di dalam perkembangannya sekarang muncul jenis surat berharga seperti: Bilyet Giro, Travels Cheque, Credit Card, dsb. Surat Surat berhar berharga ga di Indone Indonesia sia berkem berkemban bang g mulai mulai tahun tahun 1980 1980 setela setelah h adanya adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupa merupakan kan salah salah satu satu bentuk bentuk pengemb pengembang angan an pasar pasar financi financial. al. Dimana Dimana selanj selanjutn utnya ya pemeri pemerinta ntah h mengel mengeluar uarkan kan Surat Surat Keputu Keputusan san Bank Bank Indones Indonesia ia No.28/ No.28/52/ 52/DIR DIR dan No 49/52/UPG yang masing –masing tentang “Persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga berharga komersial” komersial” melalui bank umum di Indonesia, Indonesia, dimana dengan adanya peraturan terseb tersebut ut maka maka bank bank umum umum di Indones Indonesia ia mempuny mempunyai ai pedoman pedoman yang yang seraga seragam m serta serta
memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial. lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum yang di miliki oleh setiap pemegang surat-surat berharga? Di karnakan yang menjadi pokok pembahasan kali ini merupakan perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga dalam perspektif hukum dagang maka dapat di jelas jelaskan kan sepert sepertii yang yang dijela dijelaska skan n sebelu sebelumny mnyaa bahwa bahwa surat surat berhar berharga ga adalah adalah alat alat yang yang berfuungsi Sebagai alat pembayaran, Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperj diperjual ualbel belika ikan). n). Sebagai Sebagai Surat Surat Legiti Legitimas masii (Surat (Surat Bukti Bukti Hak Tagih) Tagih).. Maka dengan dengan adanya surat ini dengan secara otomatis timbullah suatu perikatan antara masing-masing pihak yang membuatnya. Karena Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hokum maka maka perlrl perlrlind indung ungan an hokum hokum yang yang dimili dimiliki ki oleh oleh seoran seorang g pemega pemegang ng surat surat berhar berharga ga terdapat pada kitap undang undang hokum dagang dan kitap undang-undang hokum perdat perdataa pada pada pasal pasal 1233-13 1233-1352t 52tent entang ang perjan perjanjia jian. n. Di karenak karenakan an hukum hukum dagang dagang juga juga merupa merupakan kan hukum hukum
yang yang menga mengatur tur tentan tentang g
hubunga hubungan n priba pribadi di
antara antara manusi manusiaa dan dan
manusia merupakan salah satu subjek-subjek hukum kerena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, misalnya barang-barang yang dibawa oleh pihak perempuan dalam perkawinan, perwarisan, jual jual beli, pegadaian sawah, dll tetapi tetapi hubungan pribadi tersebut selalu terdapat antara subjek-subjek hukum saja, sedangkan benda-benda tersebut hanya bersangkutan dalam hubungan tersebut hanya merupakan objek saja. Negarapun sebagai subjek hukum sebagai badan hukum dapat terlibat dalam hubungan pribadi tersebut. Apal Apalag agii Indon Indones esia ia seba sebaga gaii negar negaraa hukum hukum berda berdasa sark rkan an panc pancas asil ilaa harus harusla lah h memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan& perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai sebagai makhlu makhluk k indivi individu du dan makhlu makhluk k sosial sosial dalam dalam wadah wadah negara negara kesatu kesatuan an yang yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.
Sebelum kita membahas lebih dalam, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi dari Perlindungan Hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya prinsipnya perlindungan perlindungan hukum tidak membedakan membedakan terhadap terhadap kaum pria maupun wanita, wanita, Sistem Sistem pemerintah pemerintahan an negara sebagaimana sebagaimana yang telah dicantumkan dicantumkan dalam Penjelasan Penjelasan UUD 1945 diantarany diantaranyaa menyatakan menyatakan prinsip “Indonesia “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)” Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan& perlindungan terhadap “fundamental “fundamental rights” (tiada (tiada negara hukum tanpa pengakuan&perlindun pengakuan&perlindungan gan terhadap terhadap ‘fundamental rights Dala Dalam m kehi kehidu dupa pan n dima dimana na huku hukum m diba dibang ngun un deng dengan an diji dijiwa waii oleh oleh mora morall konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan & hak warga, maka menaati hukum dan konsti konstitus tusii pada hakekat hakekatnya nya menaat menaatii impera imperati tiff yang yang terkan terkandung dung sebagai sebagai substa substansi nsi makna maknawi wi dida didala lamn mnya ya (imp (imper erat atif if : hakhak-ha hak k warg wargaa yang yang asas asasii harus harus dihor dihorma mati ti & ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun & kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan public. Sepert Sepertii Dewasa Dewasa ini aktivi aktivitas tas bisnis bisnis berkem berkemban bang g begitu begitu pesatn pesatnya ya dan terus terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan sala salah h satu satu pila pilarr peno penopan pang g dala dalam m upay upayaa mend menduku ukung ng perk perkem emba bang ngan an ekon ekonom omii dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Contoh-contoh
hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman penanaman modal PMA/PMDN, PMA/PMDN, kepailitan, kepailitan, likuidasi, likuidasi, merger, merger, akuisisi, akuisisi, perkreditan,
pembiayaan,
keten ketenaga agake kerj rjaa aan/ n/pe perb rbur uruh uhan an,,
jaminan hak hak
kekay kekayaa aan n
hutang, inte intele lekt ktual ual,,
surat huku hukum m
berharga, perj perjan anji jian an
hukum (jua (juall
beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, perpajakan, penyelesaia penyelesaian n sengketa sengketa bisnis, bisnis, perdagangan perdagangan internasio internasional/WT nal/WTO, O, kewajiban kewajiban pembukuan, dll. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena : •
Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
•
Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.
•
Disinilah peran hukum bisnis tersebut.
Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian. Menur Menurut ut Isma Ismail il Sale Saleh h dalam dalam bukun bukunya ya “HUK “HUKUM UM DAN DAN EKONO EKONOMI MI”” 1990, 1990, : ”Memang ”Memang benar ekonomi merupakan merupakan tulang tulang punggung kesejehateraan kesejehateraan masyarakat masyarakat dan dan mema memang ng bena benarr bahwa bahwa ilmu ilmu penge pengeta tahua huan n dan tekno teknolo logi gi adal adalah ah tian tiangg-ti tian ang g peno penopa pang ng kemaj kemajua uan n suat suatu u bangs bangsaa namu namun n tida tidak k dapat dapat disa disang ngkal kal bahw bahwaa hukum hukum merupakan merupakan pranata pranata yang pada akhirnya akhirnya menentukan menentukan bagaimana bagaimana kesejehater kesejehateraan aan yang dicapa dicapaii terseb tersebut ut dapat dapat dinikm dinikmati ati secara secara merata merata,, bagaim bagaimana ana keadil keadilan an sosial sosial dapat dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak”. Berdasarkan hal diatas sangatlah sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting penting dalam dunia ekonomi/bi ekonomi/bisnis snis sebagai
alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara mera merata ta oleh oleh raky rakyat at.. Negar Negaraa haru haruss menj menjam amin in semu semuaa itu. itu. Agar Agar tidak tidak ada terj terjadi adi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin sema semaki kin n misk miskin in,, sehi sehing ngga ga tida tidak k ada ada kese keseim imba banga ngan n dala dalam m tata tatana nan n kehi kehidu dupa pan n masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum
yang
mengatur
dibidang
bisnis
tersebut
(hukum
bisnis).
Dengan Dengan telah telah dibuat dibuatnya nya hukum hukum bisnis bisnis terseb tersebut ut (perat (peratura uran n perund perundangang-unda undangan ngan)) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga sehingga bisnisnya bisnisnya berjalan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktik mempraktikkan kan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat). Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat ber beran anek ekaa ragam ragam terg tergan antu tung ng pada pada bidan bidang g bisn bisnis is apa apa yang yang seda sedang ng dija dijala lank nkan an.. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.
