System pemerintahan Amerika Serikat Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas Konstitusi 1787, yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika dengan tradisi demokrasinya seringkali dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah : 1. Seperti namanya, bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi/serikat, dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial. 2. Adaya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dioantara ketiga badan tersebut terjadi check and balance sehingga tidak ada yang terlalu dominan. 3. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih melalui Pemilu, sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres. 4. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kongres terdiri dari 2 kamar, yakni Senat dan Hose of Representatif. Anggota Senat terdiri perwakilan tiap tiap negara bagian (masing-masing 2). jadi ada 100 senator. Sedangkan House of Representatif ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. 5. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang bebas dab merdeka. 6. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai. Ada dua partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Demokrat dan Republik. 7. Sistem Pemilu menggunakan sistem distrik. 8. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang hampir sama dengan pemerintah federal. Negara bagian dipimpin oleh Gubernur dengan mempunyai parlemen yang sebagian besar berupa bikameral. PENJELASAN PANJANG : Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah: a. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang
terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di Washington dan pemerintah negara bagian (state). Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal. b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga tak ada yang terlalu menonjol dan diusahakan seimbang. c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket (ticket) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada kongres (parlemennya Amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepalai badan eksekutif yang mencakup departemen ataupun lembaga non departemen. d. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (The House of Representative). Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. Masa jabatan Senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. e. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court) yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum. f. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada dua partai yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilu, kedua partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik. g. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.
h. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gunernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian PENJELASAN PANJANG 2 Amerika Serikat atau mereka menyebut dirinya United States of Amerika (USA) merupakan antitesa dari pemerintahan Inggris yang Monarchy. Memberontak dan memerdekakan dari Kerajaan Inggris, USA yang pada saat itu dikuasai oleh bangsawan-bangsawan Inggris, pengusaha-pengusaha dan Pengacara-pengacara pun merumuskan sebuah negara yang tentu saja tidak memiliki seseorang Raja. Mereka menyebutnya Republik, karena kekuasaan tidak lagi pada Raja melainkan Rakyat (namun saat itu definisi rakyat masih sebatas, laki-laki, kulit putih dan memiliki tanah, lainnya bukan rakyat..!). ----------Perjalanan panjang USA pun diwarnai dengan 27 kali amandemen Konstitusi (UUD) dan juga begitu banyak perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahannya. Lalu, bagaimana sistem pemerintahan USA kini bekerja? USA, yang artinya Perserikatan Negara-Negara Amerika adalah kumpulan dari negara-negara di-Amerika yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah federasi. Saat ini, ada 50 negara yang berserikat dalam USA dan yang terakhir adalah Hawaii. Awalnya, USA hanya terdiri dari 13 negara yang merupakan koloni2 awal dari Eropa. Hal ini disimbolkan pada bendera USA berupa garis horisontal yang berjumlah 13 (biru dan putih). Jumlah negara yang tergabung pun terus bertambah jumlahnya, baik dengan cara akusisi ataupun "membeli" seperti alaska yang dibeli dari Rusia. Hingga kini jumlahnya menjadi 50 negara yang dilambangkan dengan jumlah bintang warna putih pada bendera USA. Oleh karenanya, USA memilih bentuk pemerintahan "Federal constitutional republic". Pemerintahan USA menganut sistem pembagian kekuasaan dalam 3 cabang atau trias politika. Tiga cabang tersebut: 1. Legeslatif, dalam bentuk kongres. 2. Eksekutif, presiden. 3. Yudikatif, Supreme Court (Mahkamah Agung). Masing-masing memiliki kekuasaan yang saling mengimbangi. Congress memiliki kekuasaan untuk: membuat Undang Undang Fideral, menyatakan perang, menyetujui perjanjian, the power of purse (pembatasan pendanaan) dan impeachment (menurunkan pemerintah). Presiden memiliki kekuasaan: Komando tertinggi militer, memveto Rancangan
Undang-Undang (RUU), menandatangani RUU untuk menjadi UU, menunjuk kabinet dan pejabat negara dan menegakkan UU dan peraturan. Supreme Court berwenang untuk: menafsirkan UU dan memastikan UU sesuai dengan Konstitusi (UUD). ---------------Lalu, bagaimana secara detail sistem pemerintahan bekerja? OK, kita mulai dari Kongres. Kongres terbagi menjadi dua yaitu Senate dan House of Representatif. Mengapa ada dua? Hal ini sebagai penyeimbang. Berikut latar belakangnya.. Senate berjumlah 100 orang yang merupakan perwakilan dari masing2 State (negara bagian). Artinya masing-masing state mengirim 2 wakil. Mereka dipilih langsung oleh Rakyat State setiap 6 tahun sekali. Namun, pemilihan senate dilakukan tidak serempak secara keseluruhan. Melainkan setiap 2 tahun, 1/3 dari anggota, melakukan pemilihan ulang. Hal ini dimaksudkan agar Senate bersifat lebih independen terhadap perubahan masyarakat. Senate dapat dipilih kembali berturut-turut tanpa batasan. Jumlah Senate, tidak mempertimbangkan berapa besar jumlah penduduk di State tersebut melainkan sama untuk tiap state. Sedangkan House of Representatif (DPR) dan sering disebut "House" saja, berjumlah maksimal 435 orang. Masing-masing State memiliki Quota jumlah wakil mereka di House sesuai dengan jumlah penduduk di state tersebut. Artinya, jumlah Quota ini akan berubah-ubah mengikuti pergerakan penduduk di USA. Anggota House, dipilih langsung oleh rakyat setiap 2 tahun sekali. Hal ini dimaksudkan agar House me-representasi-kan dinamisme di masyarakat. Kedua badan dalam kongres ini kekuasaan yang sama. Perundang-undangan tidak dapat diundangkan tanpa keterlibatan dari kedua badan ini. Namun, masingmasing memiliki keunikan otoritas. Seperti, Senate memiliki otoritas dalam meratifikasi perjanjian dan memberikan persetujuan untuk posisi penting dalam pemerintahan. Sedangkan House memiliki otoritas dalam perancangan UU dan juga melakukan impeachment (pemberhentian presiden), namun proses ini harus melalui peradilan yang merupakan hak dari Senate. Congress juga memiliki power yang cukup besar dalam hal pendanaan dan lain-lain. Congress melakukan meeting di Capitol DC. Selanjutnya, eksekutif. USA, menganut sistem presidensial yang artinya presiden dipilih langsung oleh Rakyat. Presiden merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden merupakan pemimpin tertinggi militer dan memiliki kekuasaan untuk menerapkan undang-undang. Di US, semua kebijakan harus dalam bingkai UU, karenanya faktor Congress sangat
menentukan karena UU haruslah di buat oleh congress. RUU akan menjadi UU hanya jika presiden menandatanganinya. Presiden juga memiliki hak untuk memveto RUU yang diajukan kongress, namun dengan 2/3 suara, congress bisa membatalkan veto (overriding) dan membuat RUU langsung menjadi UU. Dalam beberapa kasus, presiden juga dapat "mendiamkan" RUU. Dalam hal ini, setelah 10 hari, maka RUU dapat otomatis menjadi UU namun bisa juga dibatalkan oleh congress. Presiden berhak menentukan susunan kabinetnya dan juga pejabat negara. Namun, untuk beberapa posisi penting harus melalui persetujuan Senate. Hakim Agung juga ditunjuk oleh presiden melalui persetujuan Senate. Presiden dipilih setiap 4 tahun sekali. Dan hanya diperbolehkan memimpin selama 2 periode berturut-turut. Presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat. Artinya, presiden dipilih oleh "Electoral College" yang merupakan perwakilan dari rakyat. Anggota Electoral College (Elector) berjumlah 435 (sejumlah House) + 100 (sejumlah Senate) + 3 yang merupakan perwakilan dari Washington DC. Yang berarti total 538 elector. Elector akan dipilih sebulan menjelang pemilihan presiden yang di tiap negara bagian memiliki cara yang berbeda. Calon presiden yang dapat memenangkan 270 atau lebih suara electoral akan menjadi presiden US berikutnya. Selanjutnya Supreme Court. Anggota Hakim Agung dipilih oleh presiden melalui persetujuan senate. Hakim Agung akan memiliki masa bakti seumur hidup. Hal ini untuk memperkuat independensinya. Supreme Court memiliki hak untuk membatalkan UU bila dinilai tidak sesuai dengan Konstitusi (UUD)
Perbandingan system presidensial di Amerika Serikat dengan di Indonesia
Amerika Serikat 1. Menganut trias politika murni (pemisahan kekuasaan) 2. Mempunyai lembaga legislative bicameral 3. Lembaga legislative (konggres) bisa menjatuhkan presiden 4. Dikenal impeachment yang merupakan hak konggres 5. Presiden punya hak veto terhadap keputusan konggres 6. Hanya mengenal dwi partai 7. Presiden dipilih oleh badan pemilih (electoral college) Indonesia 1. Menganut asas trias politika modifikasi (pembagian kekuasaan) 2. Lembaga legislatif bersifat Unicameral 3. DPR hanya bisa merekomendasikan untuk minta pertanggungjawaban presiden 4. Tidak dikenal adanya impeachment 5. Presiden Tidak punya hak veto 6. Kehidupan kepartaian bersifat Multi partai 7. Presiden dipilih oleh rakyat lewat pemilu
Keunggulan dan kelemahan model presidensial adalah : Keunggulan: 1. Kedudukannya kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat lewat pemilu 2. Karena presiden sulit dijatuhkan membuat Negara lebih stabil Kelemahan: 1. Rawan terjadinya pemerintahan yang otoriter 2. Suara rakyat tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintahan
Penerapan system pemerintahan di Indonesia Indonesia pernah mengalami penggunaan UUD sebanyak 3x yaitu UUD '45, UUD RIS '49 dan UUD S '50. Sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan ketiga UUD tersebut berbeda. Jika UUD 45 menekankan bentuk presidensial maka dalam kedua UUD yang lain menggunakan bentuk parlementer semu (quasi parlementer). Ada perbedaan mendasar antara parlementer asli dengan quasi parlementer yang diterapkan Indonesia pada masa penggunaan ke dua UUD di atas. Berikut perbedaan antara parlementer yang asli dengan yang diterapkan di Indonesia
(quasi parlementer): Parlementer asli cirri-cirinya : 1. PM Diangkat parlemen 2. Kedudukan presiden sebagai kepala negara (hanya sebagai simbol) 3. Pembentuk cabinet adalah parlemen 4. Pertanggungjawaban cabinet langsung ke parlemen 5. Pengaruh parlemen ke pemerintahan sangat mutlak 6. DPR sebagai lembaga legislative Model parlementer yang diterapkan sesuai dengan UUD RIS 1949 (27 des 49 – 17 Agust 1950) 1. PM Diangkat presiden 2. Presiden ikut campur dalam pemerintahan/campuri PM 3. Cabinet Dibentuk pres 4. Pertanggungjawaban cabinet Ke parlemen tapi lewat presiden 5. Pengaruh parlemen Kecil karena adanya campur tangan presiden 6. Yang dimaksud lembaga legislative adalah DPR dan senat Model parlementer yang diterapkan sesuai dengan UUD S 1950 (17 Agust 1950 – 5 juli 1959) 1. PM Diangkat presiden 2. Presiden ikut campur dalam pemerintahan/campuri PM 3. Cabinet Dibentuk pres 4. Pertanggungjawaban cabinet Ke parlemen tapi lewat presiden 5. Pengaruh parlemen Kecil karena adanya campur tangan presiden 6. Yang dimaksud lembaga legislative adalah DPR
VERSI PENDEK
#
Pelaksanaan Indonesia
Sistem
Pemerintahan
Negara
1. Tahun 1945 – 1949 Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
1. a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP. 1. Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. 1. Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
1.
a. b. c. d.
presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
1. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin) Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. 1. Tahun 1966 – 1998 Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
1. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi) Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. # Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. DPR sebagai pembuat UU. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. BPK pengaudit keuangan. # Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002) MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kekuasaan Legislatif lebih dominan. # Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer. # kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR. # Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. VERSI PANJANG
IV. Sistem Pemerintahan Indonesia a. Sistem Pemerintahan Diamandemen.
Negara
Indonesia
Berdasarkan
UUD
1945
Sebelum
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau
pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, 2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini. b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran) Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Kesimpulan Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Tinggal d cari kelebihan ama kekurangan system pemerintah amerika serikat apa?
