KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 13 Barabai Telp. / Fax. (0517) 41015
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 1. Peserta berhadir sesuai waktu yang telah ditetapkan; 2. Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperkenankan hadir sebagai peserta rapat adalah yang memiliki mandat dari masing – masing Pasangan Calon; 2. Selama kegiatan berlangsung HP di matikan atau disilence/getar; 3. Peserta Rapat Pleno terbuka menggunakan Tanda Pengenal yang telah disediakan; 4. Saksi dan Panwas dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin pimpinan sidang; 5. Peserta rapat selama rapat berlangsung wajib berlaku tertib, sopan dan santun; 6. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya sidang; 7. Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama presentasi/paparan rekapitulasi hasil penghitungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; 8. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat.
1
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 13 Barabai Telp. / Fax. (0517) 41015
MEKANISME TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 1. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas: a. Saksi masing – masing pasangan calon; b. Panwas Kabupaten; c. Panitia Pemilihan Kecamatan 2. Setiap pasangan calon hanya dapat mengirimkan paling banyak 4 orang saksi yang mendapatkan mandat dari pasangan calon yang bersangkutan; 3. Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) pasangan calon; 4. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang bersangkutan; 5. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan langkah sebagai berikut : 1. Membuka kotak suara tersegel; 2. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel; 3. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir model DA1-KWK; 4. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir model DB1-KWK; 5. Membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir model DB-KWK. 6. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir dalam wilayah kerja KPU Kabupaten; 7. Formulir model DB1-KWK dan DB-KWK ditandatangani oleh semua Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir;
2
8. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud, maka formulir cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang bersedia; 9. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dengan menggunakan tanda terima formulir model DB5-KWK kepada : a. Saksi; dan b.
Panwas Kabupaten.
Prosedur Keberatan 1. Saksi/Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir Model DA1-KWK dan lampirannya; 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/ Panwas Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan; 4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar; 5. Ketua KPU Kabupaten dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan; 6. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir; 7. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan; 8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, Panwas Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DB2-KWK; 9. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK; 10.KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.