BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR LATAR BELAKANG BEL AKANG
Keja Ke jaha hata tan n te terh rhad adap ap um umat at ma manu nusi siaa ad adal alah ah is isti tila lah h di da dala lam m hu huku kum m inte in tern rnas asio iona nall ya yang ng me meng ngac acu u pa pada da ti tind ndak akan an pe pemb mbun unuh uhan an ma mass ssal al de deng ngan an penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terh te rhad adap ap ya yang ng lai lain. n. Pa Para ra sar sarja jana na Hu Hubu bung ngan an in inter terna nasi sion onal al te telah lah se secar caraa lu luas as mengga men ggamba mbarka rkan n “ke “kejah jahatan atan terh terhada adap p uma umatt man manusi usia” a” seb sebaga agaii tin tindak dakan an yan yang g sanga san gatt ke keji ji,, pa pada da su suatu atu sk skal alaa ya yang ng san sanga gatt be besa sarr, ya yang ng di dila laks ksan anak akan an un untu tuk k meng me ngur uran angi gi ra rass ma manu nusi siaa sec secar araa ke kesel selur uruh uhan an.. Bi Biasa asany nyaa ke keja jaha hatan tan te terh rhad adap ap kemanu kem anusiaa siaan n dil dilaku akukan kan atas das dasar ar kep kepent enting ingan an pol politis itis,, sepe seperti rti yan yang g terj terjadi adi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di !anda dan "ugosla#ia "ugosla#ia $iatur dalam %tatuta oma dan diadopsi dalam &ndang-undang 'o. () *ahun (+++ tentang pengadilan hak asasi manusia H/ di 0ndonesia. enurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 %tatuta oma, de2inisi de2in isi kejaha kejahatan tan terhad terhadap ap keman kemanusiaan usiaan ialah perbu perbuatan atan yang dilakukan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bah!a serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran H berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court . Pelanggaran H berat lainnya ialah 3enosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejaha Kej ahatan tan per perang ang ada adalah lah sua suatu tu tin tindak dakan an pel pelang anggar garan, an, dal dalam am cak cakupa upan n hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. %etiap pelanggaran hukum perang pada kon2lik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada kon2lik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. %addam Husein, mantan Presiden 0rak, diadili karena kejahatan perang. Kejahatan Kejaha tan perang meliputi semua pelang pelanggaran garan terhadap perlin perlindung dungan an yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada
4
norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu seb sebaga agaii tak taktik tik per perang ang unt untuk uk men mengec gecoh oh pih pihak ak la! la!an an seb sebelu elum m men menyer yerang ang.. Perlakuan semena-mena terhadap ta!anan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, !alaupun dalam kemanusiaan internasional, kejaha kej ahatan tan-kej -kejaha ahatan tan ini seca secara ra lua luass did dideka ekarya rya ilm ilmiah iahkan kan seba sebagai gai kej kejaha ahatan tan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan inte in tern rnasi asion onal al ka kare rena na bi bias asan anya ya pa pada da ka kasu suss ke kejah jahat atan an in inii di dibu butu tuhk hkan an su suat atu u pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan 'uremberg. 5ontoh pengadilan ini pada a!al abad ke- (4 adalah Pengadilan Kejahatan 0nternasional untuk bekas "ugosla#ia dan Pengadilan Kejahatan 0nternasional untuk !anda, yang dibentuk oleh $e!an Keamanan PBB berdasarkan Pasal 600 Piagam PBB. Pada 4 Juli (++(, Pengadilan Kejahatan 0nternasional, yang berbasis di $en Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebu ter sebut. t. Beb Beberap erapaa neg negara ara,, teru terutama tama me merik rikaa seri serikat kat,, *ion iongko gkok k dan 0sra 0srael, el, menolak meno lak untu untuk k berpar berpartisipa tisipasi si atau meng mengi7inka i7inkan n peng pengadilan adilan tersebut menin menindak dak !arga negara mereka. Beberap Beb erapaa man mantan tan kep kepala ala neg negara ara dan kep kepala ala pem pemeri erinta ntahan han yan yang g tel telah ah diadil dia dilii kar karena ena kej kejaha ahatan tan per perang ang ant antara ara lai lain n ada adalah lah Kar Karll $on $onit7 it7 dar darii Jerm Jerman, an, mantan Perdana enteri Hedeki *ojo dari Jepang dan mantan Presiden 8iberia 5harles *aylor *aylor.. Pada a!al (++) mantan Presiden Pre siden 0rak %addam Husein dan mantan Presiden "ugosla#ia %lobodan ilose#ic juga diadili karena kejahatan perang. Kead Ke adil ilan an pe pera rang ng ka kada dang ng di ditu tudi ding ng le lebi bih h be berp rpih ihak ak ke kepa pada da pe peme mena nang ng sua suatu tu peperangan, karena beberapa peristi!a kontro#ersi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. 5ontohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan merika %erikat pada Perang $unia 0 dan Perang $unia 009 penggunaan bom atom terhadap Hirosima dan 'agasaki pada Perang $unia 009 serta pendudukan *imor *imor *imur *imur oleh 0ndonesia antara *ahun *ahun 4:1) dan 4:::. 4:::.
(
Berdasarkan uraian di atas penulis memilih untuk melakukan penulisan makalah ini dengan judul; “Kejahatan 3enosida dalam Ketentuan Hukum 'asional dan 0nternasional”.
B.
RUMUSAN MASALAH
da ( dua/ perumusan permasalahan pokok yang hendak dibahas oleh penulis dalam makalah ini, di mana kedua masalah tersebut berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu; 4. *indakan-tindakan apakah yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan genosida< (. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum nasional maupun hukum 0nternasional<
C.
TUJUAN PENULISAN
$engan dipilihnya judul bahasan penulisan dalam bentuk makalah ini, maka dapat penulis kemukakan tujuan penulisan sebagai berikut ; 4. &ntuk mengkaji hal-hal apakah yang menjadi penyebab dari tindakantindakan dilakukannya kejahatan genosida. (. &ntuk menjelaskan tentang bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum internasional maupun hukum nasional.
=
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN KEJAHATAN GENOSIDA
Kejahatan genosida, merupakan kejahatan
yang berkaitan
dengan
pemusnahan etnis ethnical cleansing /. Komite Keenam Sixth Commitee/ dari ajelis &mum PBB menyimpulkan bah!a kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik political groups/, karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidenti2ikasi non readily identifiable/, termasuk kelompokkelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah4
masalah politik dalam negeri suatu negara. >leh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu (
“ethonocide” dan “ politicide”. 8ouis %. Beres, 4::?/. Bahkan menurut *robo22, kejahatan genosida mungkin/ dapat mencakup “commission of ecocide”, sebagaimana kejahatan perang yang dilakukan merika %erikat di 6ietnam.
=
Bahkan Jones dan @areen menyebut bah!a “ By analogy, gendercide would be the deliberate extermination of persons of a particular sex (of gender). Other terms, such as gynocide! and femicide,! ha"e been used to refer to the wrongful A
#illing of girls and women.
ereka kemudian memberikan contoh dengan
mengutip suatu kondisi di 0ndonesia, yang menyebutkan ” I was told that in Cerewe#, $abus, and Sulur (Indonesia, after the %&''' genocide) *+
1
.5. Bassiouni et.al/, IC -raft Statute for an International Criminal Court ith Suggested /odifications , 5hicago, aret 4::), hlm. (?. 8ihat juga pembahasan ini dalam $e#y %ondakh, 0eradilan /ah#amah Internasional 1- 2oc -en 2aag 0ara 0en3ahat 0erang -i ilayah Be#as 4ugosla"ia -an 5emung#inan 0enerapannya di Indonesia , *esis, &ni#ersitas Padjadjaran, Bandung, 4:::, hlm. C=. ( 8ouis . Beres, 3nocide nd 3nocide-8ike 5rimes, dalam .5. Basiouni Dd/, International Criminal aw, (Crimes) , 6olume 0, *ransnational Publishers, 0nc. $obbs E Ferry, 4:?1, hm. (14. = Peter $. *rooboo2, aw 1nd 6esponsibility In arfare, 7he 8ietnam 9xperience , *he &ni#ersity o2 'orth 5arolina Press, 5hapel Hill, 4:1C, hlm. (=. A dam Jones E ary nna @arren, “$endericide 1s 1 0art of $enocide ”, Journal o2 3enocide esearch, (;( June (+++/, hlm. 4?C.
A
percent of the population are widows. Some people e"en said that in Ban3ardowo it was "ery hard to find a single adult male. here could they ha"e gone to<”
C
%ecara yuridis, genosida dide2inisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. $e2inisi ini tertuang dalam Kon#ensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan 3enosida Con"ention on the 0re"ention and 0unishment of the Crime of $enocide/, *ahun 4:A?, yang kemudian diabsorbsi oleh %tatuta 055, dan juga kemudian dimasukkan dalam &ndang-undang 'o. (C *ahun (+++ tentang Pengadilan Hak sasi anusia. Kelompok bangsa dimaksudkan sekumpulan indi#idu-indi#idu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan indi#idu-indi#idu yang identitasnya ditetapkan melalui si2at-si2at atau ciri-ciri 2isik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan indi#idu-indi#idu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang turuntemurun serta satu !arisan bersama. %edangkan kelompok agama adalah sekumpulan indi#idu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama. %elanjutnya menurut ketiga produk hukum tersebut, kejahatan genosida termasuk didalamnya ; a/ embunuh anggota kelompok tersebut9 b/ engakibatkan penderitaan 2isik atau mental berat terhadap anggota kelompok9 c/ enciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara 2isik baik seluruh atau sebagainya9 d/ emaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut9 atau e/ emindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
C
I b i d .
C
embunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. $alam elemen-elemen kejahatan genosida yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan ahkamah Pidana 0nternasional/ menyebutkan bah!a istilah “membunuh” dalam poin a/ tersebut di atas, adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian”. engakibatkan penderitaan 2isik atau mental berat terhadap anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan multilasi. %elanjutnya, pengertian “dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara 2isik baik seluruh atau sebagiannya”, termasuk dengan sengaja menghilangkan sumbersumber yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau pera!atan medis. Penghilangan sumbersumber kelangsungan hidup dapat dilakukan melalui pengambilan hasil panen, pemblokiran bahan makanan, penahanan didalam kamp-kamp, atau pemindahan atau pengusiran secara paksa. %edangkan pencegahan kelahiran termasuk sterilisasi diluar kemauan, pengguguran secara paksa, larangan ka!in, dan pemisahan pria dan !anita dalam jangka
!aktu
lama
yang
dimaksudkan
untuk
mencegah
ka!in-ma!inG
perkembangbiakan kelompok. Pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dapat dilakukan melalui paksaan secara langsung atau melalui rasa takut adanya kekerasan, paksaan, penangkapan, tekanan psikologi atau metode-metode paksaan lainnya. Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok bangsa, etnis, ras atau agama/, sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya !arga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis
)
kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Keharusan mengadili pelaku kejahatan perang termasuk genosida/ yang dilakukan selama Perang $unia 00, oleh karena kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang.
)
Kejahatan tersebut
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis "ahudi di negara-negara diba!ah kekuasaan negara poros yang membantai lebih dari : juta kaum "ahudi/.
1
Juga, selain melanggar ketentuan tentang hukum dan
kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan pelanggaran berat fra"e breaches/ sebagaimana yang diatur dalam Kon#ensi Jene!a 4:A: dan Protokol *ambahan 4:11. 3regory %tanton
:
?
mengemukakan tujuh langkah untuk mencegah
kejahatan genosida. 4. Klasifikasi; bangsa yang dibagi ke dalam “kita dan mereka”. *indakan pencegahan utama pada tingkat a!al ini adalah mengembangkan lembaga-lembaga yang uni#ersalistik yang transendental to de"elop uni"ersalistic institutions that transcends/. (. Simbolisasi; Ketika dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol akan dipaksakan atas ketidakmauan anggota-anggota kelompok lain. &ntuk mela!an atau memberantas simbolisasi, simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum to combat symboli:ation, hate symbols can be legally forbidden/. =. Ora!isasi; Kejahatan genosida yang terorganisir. &nit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan dipersenjatai. Karenanya, anggota-anggota unit atau milisi ini harus dilarang membership in these militias should be outlawed /. A. Polarisasi; Kelompok-kelompok yang menyiarkanGmenabur kebencian melalui propaganda. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada pemimpin-pemimpin moderat atau
8. H. c5ormack E 3erry %impson Dd/, 7he aw of ar Crimes, ;ational 1pproaches , Klu!er 8a! 0nternational, *he Hangue, 4::1, hlom. 4A. 7 Peter 0. ose, 7hey and , 6icial 1nd 9thnic 6elations In 7 he #er 5rimes gainst Hunanity nd 3enocide”, dalam International 6e"iew of the 6ed Cross, 'omor =(4, 'o#ember-$esember, 4::1, hlm. )C4. 6 *imothy
& International
:
3regory %tanton. 7he Se"en Stages of $enocide , @ashington, $.5. 4::?, hlm. ?.
1
bantuan bagi kelompok-kelompok H. security protection for moderate leaders or assistance to human rights groups/. C. I"#!$ifikasi; Korban-korban diidenti2ikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka "ictims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity/. ). P#m%s!a&a!; Pada langkah ini, hanya inter#ensi militer yang cepat dan besar dapat menghentikan genosida only rapid and o"erwhelming armed inter"ention can stop genocide/. 1. P#!'a!kala!; Pelaku-pelaku menyangkal bah!a mereka telah melakukan kejahatan. espons bagi penyangkalan adalah penghukuman melalui suatu ahkamah internasional atau nasional the response to denial is punishment by an international tribunal or national courts/. 3regory %tanton, (++A/. B. PERISTILAHAN
3enosida, sebagai suatu istilah, secara resmi belum terdapat dalam kosakata Kamus Besar Bahasa 0ndonesia, terbitan Balai Pustaka, setidak-tidaknya sampai *ahun 4::+. hal ini berarti istilah genosida genocide/ dapat dikatakan tergolong baru, belum lagi makna yang terkandung di dalamnya belum banyak a!am yang memahaminya. >leh karena itu kehadiran buku berbahasa 0ndonesia mengenai seluk-beluk genosida menjadi penting untuk menambah !a!asan kita semua, khususnya aparat yang duduk dalam pemerintahan, *'0, Polri, legislati2 maupun yudikati2. &ndang-undang epublik 0ndonesia 'o. () *ahun (+++ tentang Pengadilan Hak sasi anusia pada Pasal 1 menyebutkan, “Kejahatan 3enosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. $i dalam Pasal ? disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah setiap perbuatan
yang
dilakukan
dengan
maksud
untuk
menghancurkan
atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara; a.
membunuh anggota kelompok9
b.
mengakibatkan penderitaan 2isik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok9
c.
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara 2isik baik seluruh atau sebagiannya9
?
d.
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok9 atau
e.
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal ? &ndang-undang 'o. () *ahun (+++ di atas tidak mengatur secara
tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di !aktu damai atau di saat perang, tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada Pasal = Kon#ensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 3enosida disebutkan ada lima perbuatan yang dapat dihukum yaitu; a/ 3enosida9 b/ Persengkokolan untuk melakukan genosida9 c/ Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida9 d/ encoba melakukan genosida9 e/ Keterlibatan dalam genosida. 0ndonesia sampai saat ini belum melakukan pengesahan Kon#ensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 3enosida. Pada hal 0ndonesia mempunyai 2alsa2ah Pancasila dan &ndang &ndang $asar 4:AC yang hitam di atas putihnyaI sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan seharusnya kita berani mengakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah pernah me!arnai perjalanan bangsa 0ndonesia, khususnya selama >rde Baru berkuasa dan rati2ikasi genosida khususnya yang berkaitan dengan agama masih terus dijalankan hingga kini *ahun (++=/. $i 0ndonesia sejak *ahun 4:)1, dengan dikeluarkannya 0npres 4A *ahun 4:)1 tentang gama, Kepercayaan dan dat istiadat 5ina, keberadaan kebudayaan 5ina yang nota bene telah memberikan sumbangsih dan memperkaya khasanah budaya 0ndonesia diupayakan untuk dimatikan secara sistematis dan terencana. $emikian pula keberadaan agama Konghucu, !alaupun dipeluk oleh sebagian penduduk 0ndonesia yang tersebar di semua propinsi yang ada di 0ndonesia, dengan 0npres 4A *ahun 4:)1 itu hendak dimatikan dan upaya itu dilakukan secara sistematis, dengan mulai dikeluarkannya agama Konghucu dari kolom agama dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro sekarang Badan/ Pusat %tatistik 0ndonesia, dilarangnya pencantuman agama Konghucu dalam Kartu
*anda
Penduduk K*P/, dilarangnya
pemeluk
agama
Konghucu
mengadakan acara keagamaan di gedung-gedung umum, ditolaknya pencatatan
:
perka!inan antar pasangan yang beragama Konghucu di kantor 5atatan %ipil. Bahkan, kendatipun 0npres 4A tahun 4:)1 itu sudah dicabut dengan Keppres 'omor ) tahun (+++, pelarangan pencantuman Konghucu dalam kolom agama di K*P dan penolakan pencatatan perka!inan pasangan Konghucu masih terus terjadi hingga kini di berbagai kota di 0ndonesia. Bah!a perlakuan pemerintah epublik 0ndonesia terhadap etnis *ionghoa, khususnya umat Konghucu di 0ndonesia merupakan cultural genocide genosida budaya/. tau dengan kata lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, !alaupun diakui rati2ikasi secara hukum masih membutuhkan perjalanan panjang. Kon#ensi 0nternasional tentang Pencegahan dan Penghukuman 3enosida maupun nilai-nilai etika-moral/ uni#ersal yang terdapat dalam agama-agama dan kepercayaan yang dipelukGdianut oleh bangsa 0ndonesia. C. TINDAKAN(TINDAKAN PEN)EBAB KEJAHATAN GENOSIDA
%uatu kon2lik dapat dimani2estasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terjadi dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula. $alam situasi kon2likkon2lik di 2rika, kon2lik-kon2lik dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kon2lik pribadi dan indi#idu, antara dua indi#idu dan kon2lik-kon2lik “Kumunal” yaitu kon2lik-kon2lik antara marga dan/, kelompok-kelompok etnis, suku-suku tribes/, kelompok-kelompok agama atau antar daerah. ketika suatu kelompok mengangkat senjata dalam menentang negara, hal ini disebut pemberontakan. %edangkan kon2lik antara dua orang indi#idu sering dipicu oleh masalah etnis atau marga. 4+ Kon2lik-kon2lik tersebut, biasanya berkepanjangan dan menimbulkan korban yang banyak diantara masyarakat. enurut Kiplagat, di antara C= negara di benua 2rika, ada =C negara anggota >rganisasi Persatuan 2rika->& Organi:ation of 1frican
10
Bethuel Kiplagat, “ole o2 eligion in 5on2lict esolution. elationship bet!een %tate and eligious o2 >rgani7ation”, dalam 0nstitut &ni#ersitaire de Hautes Dtudes 0nternationales, “eligion, Politics, 5on2lict and Humanitarian ction Faith-Based >rgani7ations as Political, Humanitarian or eligious ctors”, ay 4?-4:, 3ene#a, (++C, hlm. A. 11 Ibid .
4+
kon2lik tersebut, bukan hanya terjadi di benua 2rika, tetapi juga diseluruh belahan dunia. a. La$ar B#laka! S%k%
Fearon E 8aitin, yang mengutip 5ollier, menyebutkan bah!a penyebab perang etnik, yang “a combination of economic, greed and political ineptitude, rather than religious, ethnic o other forms of grie"ance, that accounts for the rise of ci"il "iolence”.4( Jadi, kon2lik etnis, selain disebabkan oleh pertentangan etnis dan agama/, juga banyak dipicuh oleh masyarakat sipil. %edangkan $uncan dan Hol2man menyebutkan bah!a penyebab kon2lik etnis adalah proli2erasi senjata, ekonomi, dan perkembangan politik demokratis melalui disintegrasi sosial. 4= Penyebab kon2lik menurut $uncan dan Hol2man tersebut, lebih dititikberatkan pada 2aktor politis dan kebijakan pemerintah. asalah diskriminasi etnis, ekslusi#itas dari proses-proses pembangunan, pelanggaran-pelanggaran ekslusi#itas
hak-hak
masyarakat *amil
minoritas,
yang
dari pembagian
dihubungkan
kekuasaan
dengan
'egara pada
pemerintahan pusat adalah persoalan ikutan. Kedua, apa yang biasanya dipahami sebagai akar penyebab kon2lik hanyalah merupakan bagian dari perjuangan dari kon2lik. 0denti2ikasi dari dinamika-dinamika dan konsek!ensi-konsek!ensi dari kon2lik pada dasarnya sama pentingnya. %ebagai contoh, perkembangbiakan kon2lik melalui siklus kekerasan yang berlarut-larut, merupakan dinamika besar dari kon2lik. $engan cara yang sama, perang yang telah menjadi masalah kemanusiaan yang termasuk pengungsian massal, penghancuran kehidupan dan harta benda dan juga in2rastruktur sosial dan ekonomi di bagian &tara dan *imur %rilanka. Perang dan kekerasan yang berlarut-larut juga telah membekukan identitas
etnis, penguatan
permusuhan
diantara
masyarakat
etnis, telah
membentuk kantong etnik di suatu daerah.4A $i beberapa negara di 2rika, yang secara kebetukan komposisi komunitas adalah multi etnis, salah satu penyebab kon2lik etnis hingga berkepanjangan, adalah politik pemecah belah yang dilakukan oleh penjajah, sama seperti yang terjadi di %ri 8anka. Kon2lik-kon2lik tersebut cenderung tidak dapat dikontrol dan menimbulkan pertumpahan darah.
12
James D. Fearon and David D. Laitn, “Ehniciy, Insurgency, and Civi !ar," American Politcal Science Review #$.1 %Fe&. 200'(, hm. $)*#0. 1' aymond, $uncan @., and Paul Holman Jr., eds. Dthnic 'ationalism and egional 5on2lict *he Former %o#iet &nion and "ugosla#ia, Boulder, 5>;@est#ie!, 4::A. 1+ Jayade!a &yangoda, Sri an#a=s 9thnic Conflict> 6oot Causes!, $epartemen o2 Political %cience and Public Policy, &ni#ersity o2 5olombo, (+++, hlm.4.
44
b. La$ar B#laka! Aama
%ama seperti latar belakang sukuGetnis, agama juga menjadi pemicu terjadinya kon2lik. 8ittle mengidenti2ikasi = !ilayah khusus dalam mana agama dan keluhan-keluhan lain berhubungan dengan menjadi penyebab intensitas kon2lik, yaitu 4/ membantu melegitimir kaum insurgensi9 (/ membantu dan merekrut kaum insurgensi9 dan =/ memperkenalkan obyek-obyek kritis dan !ilayah-!ilayah sengketa, seperti penempatan tempat-tempat yang suci, dan akomodasi bagi keyakinan dan praktek agama.4C %ejak dikenalnya agama, perang telah terjadi. %ampai sekarang ini, banyak kekerasan yang terjadi dalam kon2lik berhubungan dengan elemen-elemen agama, yang juga berhubungan dengan etno-nasional, antar 'egara, ekonomi, !ilayah, kebudayaan, dan masalah-masalah lainnya. Kon2lik-kon2lik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi berlanjut, dan menjadi bermacam-macam perang yang brutal. Ketika kon2lik-kon2lik ditulis dalam istilah agama, kon2lik tersebut ditrans2ormasikan dalam kon2lik-kon2lik nilai. Berbeda dengan persoalan-persoalan lain seperti kon2lik sumberdaya alam, yang dapat diselesaikan dengan cara prakmatis atau distributi#e, kon2lik nilai memiliki kecenderungan untuk menjadi ditentukan secara bersama. Kon2lik-kon2lik tersebut meminta pembenaran-pembenaran yang kuat mengenai apa yang baik dan salah, dan para pihak yakin bah!a tidak akan ada dasar bersama untuk menyelesaikan perbedaan diantara mereka. %ejak kon2lik &tara-%elatan di %udan mengemuka dalam cara-cara agama, mereka mengembangkan kesamaan yang dalam dari kon2lik-kon2lik nilai yang nampak tidak dapat diselesaikan, kecuali melalui kekerasan atau pemisahan unresol"ed except by force or separation/.4) Pendapat-pendapat tersebut di atas menyebutkan bah!a ada = penyebab utama kon2lik dengan latar belakang agama, yaitu, politik dan kebijakan negara, Fanatisme dan tidak diakomodasinya suatu agama, yang kemudian ke semuanya melahirkan kon2lik.
1)
$a#id 8ittle, “ 6eligion, Conflict, and 0eace” dalam Institut 9xacerbating Conflict or ?acilitating 6econciliation! Bulletin of 0eace 0roposals, 6ol. (4 'o. =, 4::+, hlm.).
4(
*. La$ar B#laka! Rasial
Kasus apartheid untuk pertama kali mencuat di 2rika %elatan. Kasus apartheid bermula dari penemuan ladang berlian oleh 0nggris dan Belanda pada abad ke-41. %esudah kemerdekaannya, ada dua kelompok yang kemudian membagi kekuasaannya atas 2rika %elatan, yang kemudian dimenangkan oleh Partai 'asionalis. &ntuk melanggengkan kekuasaannya, Partai ini kemudian melakukan strategi dengan menciptakan apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat kontrol mereka atas system ekonomi dan sosial. Pada permulaannya, tujuan dari apartheid adalah untuk mempertahankan dominasi kulit putih yang pada saat yang sama memperluas pemisahan rasial. Kemudian pada permulaan *ahun 4:)+-an, pimpinan 'egara menciptakan dan memberlakukan suatu rencana yang dinamakan “$rand apartheid ” yang menekankan pada pemisahan territorial dan kebijakan represi2. $engan menetapkan &ndang-undang partheid, diskriminasi rasial menjadi dilembagakan. &ndang-undang rasial tersebut menyentuh tiap aspek kehidupan sosial, termasuk larangan perka!inan antara kulit putih dan yang bukan kulit putih, dan menetapkan hanya kepada kulit putih yang menduduki jabatan kenegaraan. Juga, pemerintah menetapkan &ndang-undang Penda2taran Penduduk yang mensyaratkan bah!a seluruh rakyat 2rika %elatan secara rasial diklasi2ikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kulit putih, kulit hitam 2rika/ dan ber!arna campuran/, yang biasanya berasal dari 0ndia dan sia umumnya.41 D. KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
Kejahatan genosida dan kejahatan yang berkaitan dengan %, diatur dalam berbagai aturan, baik hukum internasional khususnya perjanjian internasional dan yurisprudensi/, maupun hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan dibahas di ba!ah ini.
1$
Bethuel Kiplagat, Op Cit . hlm. (.
4=
+. H%k%m I!$#r!asio!al +.+. D#klarasi S#,aa" T#!$a! Hak Asasi Ma!%sia
Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku atau agama, diatur dalam Pasal ( $eklarasi ini, yang menyatakan bah!a setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, !arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. da sejumlah 2ormulasi hukum dalam Kon#ensi ini, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama atau ras. 4. Ketentuan Pasal 4, yang me!ajibkan tiap 'egara untuk menguatkan bah!a kejahatan genosida, apakah dilakukan pada masa damai atau pada !aktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya. (. Pasal ( yang menyebutkan bah!a genosida dimaksudkan sebagai perbuatan perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan, baik keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama dengan cara ; a/ embunuh para anggota kelompok9 b/ enyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok9 c/ $engan sengaja menimbulkan Kesusahan pada kelompok tersebut yang setelah diperhitungkan menyebabkan kerusakan 2isik, baik keseluruhan atau sebagian9 d/ elakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut9 dan e/ $engan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. =. Pasal = yang menyebutkan bah!a tindakan-tindakan yang juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah ; a/ Kejahatan genosida9 b/ Persekongkolan untuk melakukan kejahatan genosida9 c/ Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan kejahatan genosida9 d/ encoba melakukan kejahatan genosida9 dan e/ Keterlibatan dalam kejahatan genosida
4A
A. Pasal A yang menyebutkan bah!a orang-orang yang melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal = harus dihukum, apakah mereka adalah penguasa yang bertanggung ja!ab secara konstitusional, para pejabat 'egara, atau indi#idu-indi#idu biasa. C. Pasal C yang menyebutkan bah!a 'egara-negara, berdasarkan konstitusinya masing-masing, harus membuat perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Kon#ensi ini, dan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang e2ekti2 bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal =.4? +.-. P#r,a!,ia! I!$#r!asio!al T#!$a! Hak(&ak Siil "a! Poli$ik
da sejumlah 2ormulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu ; 4. Pasal ( Perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut ; 4/ %etiap 'egara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin to respect and to ensure/ hak-hak yang diakui dalam Kon#ensi ini bagi semua indi#idu yang berada di dalam !ilayahnya dan berada diba!ah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun without distinction of any #ind /, seperti ras, !arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. (/ pabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap 'egara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan to ta#e the necessary steps/, sesuai dengan proses konstitusionalnya, dan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, untuk mengambil tindakan legislati2 atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Perjanjian ini. =/ %etiap 'egara Peserta Perjanjian ini berjanji ; a/ enjamin bah!a setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian ini dilanggar, akan memperoleh pemulihan yang e2ekti2 shall ha"e an effecti"e remedy/, !alaupun pelanggaran
tersebut dilakukan
oleh
seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat 'egara9 b/ enjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut 1-
$eklarasi ini dikenal dengan “*he &ni#ersal $eclaration o2 Human ights”, tanggal 4+ $esember tahun 4:A?.
4C
harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administrati2 atau legislati2 yang ber!enang, atau oleh lembaga yang ber!enang lainnya yang
diatur
oleh
sistem
hukum
'egara
tersebut,
dan
untuk
mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersi2at hukum9 dan c/ enjamin bah!a lembaga yang ber!enang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan. (. Pasal 4? menyebutkan bah!a menyebutkan sebagai berikut ; 4/ %etiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara indi#idu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran. (/ *idak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. =/ Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. A/ 'egara-negara Peserta Perjanjian ini
berjanji untuk menghormati
kebebasan orang tua, dan jika ada, !ali yang sah, untuk memastikan bah!a pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. =. Pasal (+ ayat (/ yang menyebutkan bah!a setiap tindakan yang menganjutkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan
hasutan
untuk
melakukan
diskriminasi, permusuhan atau
kekerasan harus dilarang oleh hukum. A. Pasal (A ayat 4/ yang menyebutkan bah!a setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, !arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upayaupaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di ba!ah umur, oleh keluarga, masyarakat dan 'egara. C. Pasal () yang menyebutkan bah!a semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang 4)
sama. $alam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan e2ekti2 bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, !arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya. ). Pasal (1 menyebutkan bah!a di 'egara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. 4: +./. P#r,a!,ia! I!$#r!asio!al T#!$a! Hak(&ak Eko!omi0 Sosial "a! B%"a'a
da sejumlah 2ormulasi hukum yang menjamin penghormatan terhadap hakhak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu ; 4. Pasal ( ayat (/ yang menyebutkan bah!a 'egara Peserta perjanjian ini berjanji untuk menjamin bah!a hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, !arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya. (. Pasal 4= ayat 4/ yang menyebutkan bah!a 'egara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. danya persetujuan, pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. %elanjutnya, menyetujui pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara e2ekti2 dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. (+
+.1. Ko!2#!si T#!$a! Ti"ak B#rlak%!'a L#mbaa Ka"al%arsa T#r&a"a K#,a&a$a! P#ra! "a! K#,a&a$a! T#r&a"a K#ma!%siaa!
1#
Perjanjian ini dikenal dengan “ Internasional Co"enant on Ci"il 1nd 0olitical 6ights”, tanggal 4) $esember 4:)), dan berlaku entry into 2orce/ pada bulan aret tahun 4:1). 20 Perjanjian ini dikenal dengan “ Internasional Co"enant on 9conomic, Social 1nd Cultural 6ights”, tanggal 4) $esember 4:)), dan berlaku pada bulan Januari tahun 4:1).
41
da sejumlah 2ormulasi hukum dalam Kon#ensi ini, yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu ; Pasal 4 Kon#ensi menyebutkan bah!a lembaga kadaluarsa tidak dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut ; a/ Kejahatan-kejahatan perang9 b/ Kejahatan-kejahatan terhadap manusia. Pasal ( Kon#ensi yang menyebutkan bah!a bilamana terjadi kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, maka ketentuan-ketentuan dalam Kon#ensi ini akan berlaku pada per!akilan-per!akilan dari penguasa 'egara Peserta dan indi#idu-indi#idu biasa yang, sebagai pelaku atau pembantu, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya, dan pada per!akilan per!akilan
penguasa
'egara
Peserta
yang
bersangkutan
yang
membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut. Pasal = Kon#ensi yang menyebutkan bah!a 'egara Peserta Kon#ensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik legislati2 maupun tindakan lainnya, dengan tujuan me!ujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal ( Kon#ensi ini sesuai dengan hukum international. Pasal A yang menyebutkan bah!a 'egara-negara Peserta Kon#ensi ini, berdasarkan Konstitusi masing-masing, mengambil tindakan-tindakan legislati2 atau tindakan-tindakan
lainnya
yang diperlukan
untuk
menjamin bah!a lembaga kadaluarsa atau lainnya tidak berlaku pada penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditunjuk dalam Pasal 4 dan ( Kon#ensi ini, dan bah!a bilamana ada, aturan kadaluarsa tersebut harus dihapus.(4
+.3. Ko!2#!si I!$#r!asio!al $#!$a! P#mb#ra!$asa! "a! P#!&%k%ma! K#,a&a$a! P#mb#"aa! 4ar!a K%li$ 5 Apartheid 60 $a&%! +783. 21
Kon#ensi ini dikenal dengan “5on#ention on the 'on-applicability o2 %tatutory 8imitations to @ar 5rimes nd 5rimes gainst Humanity”, tahun 4:)?.
4?
Pasal 4 ayat 4/ Kon#ensi ini menyatakan bah!a tiap 'egara Peserta Kon#ensi ini menyatakan bah!a apartheid adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan is crime against humanity/ dan bah!a perbuatan-perbuatan tidak manusia!i yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek apartheid policies and practices of apartheid / dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dide2inisikan dalam Pasal ( Kon#ensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas yang ada dalam Piagam PBB, dan merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional international peace and security/. %edangkan dalam ayat (/ menyebutkan bah!a tiap 'egara Peserta Kon#ensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga, dan indi#idu yang melakukan kejahatan apartheid . enurut Bassiouni, ada dua pena2siran tentang konsep tindak pidana menurut Kon#ensi ini, yaitu ; Pertama, Kon#ensi menetapkan pertanggung ja!aban kepada indi#iduindi#idu yang berpartisipasi secara akti2 dalam menjalankan 'egara apartheid . 'egara apartheid itu sendiri dapat terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan pertanggung ja!aban negara dari suatu si2at pidana, sebagaimana yang dikembangkan oleh Komisi Hukum 0nternasional dalam rumusannya tentang *anggung Ja!ab 'egara. (( Kedua, Kon#ensi ini mengadopsi pendekatan ahkamah 'uremberg yang menetapkan pertanggung ja!aban pidana bagi “organisasi” dan “lembaga” yang melakukan kejahatan.(= %elanjutnya, Pasal ( Kon#ensi ini menyatakan bah!a istilah “Kejahatan apartheid ”, mencakup kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dilakukan di 2rika %elatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak manusia!i berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain yang menjajah mereka secara sistematis. -. K#$#!$%a! H%k%m Nasio!al 22
Kon#ensi ini dinamakan “ International Con"ention on the Suppression and 0unishment og the Crime of 1partheid ”, diadopsi oleh esolusi ajelis &mum 3eneral ssembly/ PBB, melalui resolusi nomor =+)?, tanggal =+ 'o#ember 4:1=. 2' .5heri2 Basiouni, International Criminal aw, 8olume I (Crimes) , *ransnational Publishers. 0nc. $obbs Ferry, 'e! "ork, 4:?1, hlm. =+4-=+(.
4:
%ejumlah ketentuan dalam perubahan &ndang-undang $asar 4:AC, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, antara lain; 4. Pasal (?-B, ayat (/ menyebutkan bah!a setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi9 (. Pasal (?-D ayat 4/ menyebutkan bah!a setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih ke!arganegaraan, memilih tempat tinggal di !ilayah 'egara dan meninggalkannya, serta berhak kembali9 =. Pasal (?-D ayat (/ yang menyebutkan bah!a setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani9 A. Pasal (?-D ayat =/ yang menyebutkan bah!a setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat9 C. Pasal (?-0 ayat 4/ menyebutkan bah!a hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun9 ). Pasal (?-0 ayat (/ menyebutkan bah!a setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersi2at diskriminasi bah!a atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersi2at diskriminati2 itu9 dan 1. Pasal (? J &ndang-&ndang $asar 4:AC tersebut. >leh karena itu undangundang ini mengatur pula tentang Pengadilan H ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. %ebagaimana dalam &ndang-undang 'o. =: *ahun 4::: *entang Hak sasi anusia ada beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, yang antara lain dalam Pasal 4 ayat =/ menyebutkan bah!a $iskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,
(+
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik indi#idu maupun kolekti2 dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pada &ndang-undang 'o. () *ahun (+++ *entang Pengadilan Hak asasi anusia, juga disebutkan beberapa hal terkait dengan kejahatan genosida, antara lain pada Pasal 1 &ndang-undang menetapkan, ratione materae dari pelanggaran hak asasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi a/ kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida, tersebut di atas, menurut Pasal ?, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara; a. embunuh anggota kelompok9 b. engakibatkan penderitaan 2isik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok9 c. enciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara 2isik baik seluruh atau sebagainya9 d. emaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di alam kelompok9 atau e. emindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. $alam penjelasan Pasal 1 disebutkan juga bah!a Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan dan yang diambil dari 6ome Statute of 7he Internasional Criminal Court! $alam &ndang-undang 'o. 44 *ahun (++C *entang Pengesahan International Co"enant On 9conomic, Social 1nd Cultural 6ights Ko#enan 0nternasional *entang Hak-hak Dkonomi, %osial dan Budaya/, menyebutkan beberapa Pasal yang secara redaksional mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras. Pasal ( ayat (/, Pasal 4+ ayat =/ dan Pasal 4=.
(4
BAB I9 PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan sejumlah uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ; 4. kar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangan hak minoritas9 latar belakang agama yang dimani2estasikan dengan 2anatisme dan latar belakang rasial yang di!ujudkan melalui diskriminasi kultural. (. 8arangan
Kejahatan-kejahatan
internasional
3enosida
perjanjian-perjanjian
dan
diatur,
baik
melalui
putusan-putusan
hukum
ahkamah
0nternasional/, maupun oleh ketentuan hukum nasional &ndang-undang $asar, &ndang-undang dan Keputusan Presiden. B. SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan sejumlah saran, sebagai berikut ; 4. Ketentuan tentang larangan kejahatan genosida dan dinilai belum maksimal. aksimalisasi dapat dilakukan, baik melalui kodi2ikasi hukum nasional, maupun rati2ikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. (. Penindakan terhadap kejahatan genosida, juga dapat dilakukan melalui9 a/ Penegakkan hukum putusan-putusan pengadilan termasuk mencontohi putusan-putusan ahkamah d Hoc $en Haag dan ahkamah d Hoc !anda/9
b/
Pembentukan
belum
ada/
lembaga-lembaga
yang
diperuntukkan untuk memaksimalkan penghormatan dan perlindungan terhadap suku, bangsa dan agama/, dam penguatan yang telah ada/ lembagalembaga yang selama ini belum maksimal9 c/ engadakan kajian-kajian penelitian
dan
pendidikan9
d/
Pembuatan
kebijakan-kebijakan
dari
pemerintah untuk melindungi kelompok dengan latar belakang %9 dan e/ elakukan
serangkaian
kerjasama,
internasional.
((
baik kerjasama
regional
maupun
(=