TINJAUAN ETIKA BISNIS DALAM TEKNOLOGI INFORMASI
Cakupan Etika Bisnis Masalah etika bisnis atau etika usaha akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya dunia usaha di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang b aik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menuntut pula praktik bisnis yang etis. Dalam ekonomi pasar global, kita hanya bisa survive jika mampu bersaing. Untuk bersaing harus ada daya saing yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Untuk itu pula, diperlukan etika dalam berusaha atau yang dikenal dengan etika bisnis karena praktik berusaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam berbisnis. Richard T.George (1986), dalam buku Business Ethics memberikan empat macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. a. Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktek-praktek khusus dalam bisnis. b. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “meta-etika” y ang ang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. C. Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asurnsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. d. Etika bisnis juga menyangkut men yangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat dan sebaliknya mendekati permasalahan yang terjadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Etika bisnis akan membuat pengertian bahwa bisnis tidak sekadar bisnis, melainkan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antarmanusia sehingga harus dilakukan secara “manusiawi” pula. Etika bisnis akan memberikan pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang “berhasil” tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antarmanusia yang terlibat di dalamnya jika disimpulkan, etika bisnis memiliki tujuan yang paling penting yaitu menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen. Etika bisnis juga menghalau pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang “kotor” penuh muslihat dan dipenuhi oleh orang-orang yang menjalankan usahanya dengan licik.
1
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Sony Keraf (1991) dalam buku Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip, dari etika bisnis. Prinsip-prinsip tersebut dituliskan dengan tidak melupakan kekhasan sistem nilai dari masyarakat bisnis yang berkembang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: a. Prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Artinya, kebebasan yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan berdasarkan kewajibannya saja, tetapi juga orang yang mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut. b. Prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah: Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan simbiosis mutualisme atau kegiatan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antarpimpinan dengan pekerja. Jadi, pimpinan perusahaan akan berlaku jujur terhadap tenaga kerja yang ada pada perusahaannya, baik secara material maupun mental. Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak, jual-beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain. c. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik (beneficence) d an tidak berbuat jahat (non maleficence) merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama yang lain seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan lain sebagainya. d. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip tersebut, tentunya keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam sebuah bisnis.
2
e. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.
Bisnis dalam Bidang Teknologi Informasi Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis di bidang lainnya. Yang berbeda hanyalah obyek bisnisnya, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: a. Bisnis di Bidang industri Perangkat Keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat-perangkat keras pembentuk komputer. Hal ini seperti yang dilakukan produsen-produsen perangkat keras seperti IBM, Compaq, Seagate, Cannon, Hewlet Packard dan lain sebagainya. b. Bisnis di Bidang Rekayasa F erangkot Lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Dalam lingkup yang kecil, bisnis ini bisa saja dilakukan oleh individu atau sescorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Teknik rekayasa yang dimaksud adalah kegiatan engineering yang meliputi analisis, desain, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Sedangkan dalam lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft, Corel Corporation, Adobe dan lain sebagainya yang melahirkan perangkat-perangkat lunak utama dalam operasional kornputer. c. Bisnis di Bidang Distribusi dan Fenjualan Barang. Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Bisnis teknologi informasi di bidang penjualan dilakukan oleh vendor-vendor komputer dan atau individu-individu yang melakukan tugas sebagai salesman produk tersebut. Posisi sales dalam bisnis TI memegang peranan penting karena posisi tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan industri TI pada umumnya. Seorang sales di bidang TI di samping harus memiliki persyaratan seperti sales pada umumnya berpenampilan menarik, luwes, kornunikatif, mampu berinteraksi dengan baik dan memiliki killer instinct yang bagus - juga harus memiliki penguasaan yang baik terhadap bidang TI sebagai product knowledge. d. Bisnis di Bidang Pendidikan Teknologi Informasi. Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus kornputer sampai pada perguruan tinggi di bidang komputer. Seiring perkembangan yang pesat di bidang TI, 3
persaingan bisnis di bidang ini juga cukup ketat. Pendidikan di bidang TI bukan hanya berorientasi pada bagaimana mengoperasikan produk-produk hasil TI, tetapi juga bagaimana menciptakan, memelihara dan mengembangkan produk-produk tersebut. d. Bisnis di Bidang Pemeliharaan Teknologi Informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk TI. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan oleh pengembang melalui divisi technical support-nya atau ada juga yang dilakukan olch lembaga-lembaga bisnis yang memang memiliki spesialisasi di bidang maintenance dan teknisi.
Tantangan Umum Bisnis di Bidang TI Seperti juga bisnis-bisnis yang lain, bisnis di bidang teknologi informasi juga bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya dari kegiatan yang dilakukan. Hal itu bisa dipahami karena tidak ada kegiatan bisnis yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Namun, selain dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan perubahan yang terjadi seperti dalam hitungan “detik” maka tentunya tujuan sebuah perusahaan bisnis (teknologi informasi) tidak hanya memusatkan perhatian pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal itu sejalan dengan hukum ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat berubah maka orientasi bisnis pun bisa berubah. Hal itu berarti pula bahwa sebuah bisnis yang berorientasi pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya, juga harus memperhatikan dinamika perkembangan yang ada pada masyarakat. Perusahaan tidak sekedar mempunyai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang sering kali terjadi secara revolusioner: a. Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, sering kali perubahan yang terjadi memberikan “tekanan” bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Tidak jarang perusahaan harus melakukan investasi dan menanamkan modal untuk membeli peralatan-peralatan baru demi mengikuti perubahan tersebut. Sebagai contoh, munculnya sistem operasi Windows XP yang memiliki stabilitas dan keandalan tinggi menuntut upgrading perangkat keras yang dimiliki oleh perusahaan karena sistem operasi tersebut hanya bisa, berjalan pada komputer yang memiliki spesifikasi tinggi pula. Sementara itu, perusahaan yang melakukan investasi sering kali mengalami masalah karena ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja yang dimilikinya dengan yang dibi-ituhkan teknologi baru tersebut. Perusahaan yang mencoba menolak perubahan teknologi tersebut biasanya mengalami ancaman yang cukup besar sehingga memperkuat alasan untuk melakukan perubahan. Keuntungan ekonomis dari perubahan tersebut seringkali menjadi alasan pembenaran mereka dalam melakukan perubahan. 4
Dampak inovasi dari perubahan tersebut kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga kerja dan sumber daya manusia, dibandingkan dengan manfaat pernbangunannya. Banyak tenaga kerja yang menganggap bahwa suatu perubahan dan inovasi akan mengecilkan kemampuan mereka dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini tentu saja akan mengubah kondisi pekerjaan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja seseorang. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan lapangan kerja, Termasuk di dalamnya adalah mendukung, melatih, dan mengadakan sumber daya untuk menjamin orang-orang yang belum bekerja memiliki keahlian dan dapat bersaing untuk menghadapi dan mempercepat perubahan. b. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Tanah yang terus bergoyang, berarti pula sebuah ketidakpastian. Hal itu akan membuat pemanfaatan peluang usaha semakin sulit dan kemungkinan gagal dalam berbisnis akan semakin besar. Persaingan yang ketat di era globalisasi tersebut menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri, misainya dengan meningkatkan kemampuan saing, memudahkan pemodalan sehingga semboyan “yang terkuat adalah yang menang” akan berlaku di dalam persaingan tersebut. Selanjutnya, yang terkuat di dalam persaingan pasar akan menjadi pemegang kunci permainan dan sering kali menimbulkan distorsi dari tujuan semula dari sebuah pernasaran. Monopoli adalah contoh yang paling ekstrim dari distorsi dalarn pasar tersebut. Penyalahgunaan kekuatan pasar dalam bentuk monopoli merupakan perhatian klasik terhadap bagaimana pasar dan pemasaran dilaksanakan. Di bidang teknologi informasi, hal ini sudah mulai terlihat. Yang paling jelas adalah keberhasilan Microsoft dalam menguasai sebagian besar (kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya) pemakai perangkat lunak di dunia. Kemampuan perusahaan nomor satu di bidang perangkat lunak tersebut dalam menguasai pasar sering kali menimbulkan pro dan kontra. Adalah sebuah tantangan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengembangkan suasana persaingan yang sehat. Persaingan adalah “adrenalin’’ dari sebuah kegiatan bisnis. la menghasilkan dunia usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik Namun, persaingan haruslah adil dengan aturan-aturan yang jelas dan berlaku bagi semua orang. Memenangkan persaingan bukan berarti mematikan pesaing. Dengan demikian, persaingan harus diatur agar selalu ada, dan dilakukan di antara kekuatan-kekuatan yang seimbang. Selanjutnya, untuk membawa ke arah persaingan sehat, diperlukan kelompok penekan untuk mengkritik tingkah laku perusahaan dalam bersaing. Pemerintah pun dapat menentukan persyaratan dan standar bagi perusahaan (dalam hal tertentu) ketika mereka melakukan promosi agar tidak menggunakan cara-cara yang bisa merugikan pihak-pihak lain. c. Tantangan pergaulan Internasional. Sering teradi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional, 5
seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya ke budaya masyarakat lain, atau kemungkinan terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Dalam prakteknya, perusahaan internasional memengaruhi perkembangan ekonomi sosial masyarakat suatu negara. Mereka dapat menyukseskan aspirasi negara atau justru malah menimbulkan frustrasi dengan menghambat tujuan nasional. Hal ini meningkatkan kewajiban bagi perorangan maupun industri untuk melaksanakan aturan kode etik secara internal maupun eksternal. d. Tantangan pengembangon sikap dan tonggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Dunia etika adalah dunia filsafat, nilai, dan moral. Dunia bisnis adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan bisnis adalah konkret dan harus mewujudkan apa yang telah diputuskan. Hakikat moral adalah tidak merugikan orang lain. Artinya, moral senantiasa bersifat positif atau mencari kebaikan. Dengan demikian , sikap dan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh semua yang terlibat, akan menghasilkan sesuatu yang baik atau positif, bagi yang menjalankannya maupun bagi yang lain. Sikap atau perbuatan seperti itu. dengan demikian tidak akan menghasilkan situasi “win-lose”, melainkan situasi “win win” bagi kedua belah pihak. Sebenarnya, inti etika bisnis yang pantas dikembangkan oleh setiap individu adalah pengendalian. Dalam hal ini, semua perlu menyadari bahwa keuntungan adalah motivasi bisnis. Yang ingin diatur oleh etika bisnis adalah bagaimana memperoleh keuntungan itu. Keuntungan yang dicapai dengan cara curang, tidak adil, clan bertentangan dengan nilainilai budaya clan martabat kemanusiaaan, tidaklah etis. Etika bisnis juga “membatasi” besarnya keuntungan, sebatas tidak merugikan masyarakat. Kewajaran merupakan ukuran yang relatif, tetapi harus senantiasa diupayakan. Etika bisnis bisa mengatur bagaimana keuntungan digunakan. Meskipun merupakan hak, pengunaan keuntungan harus pula memperhatikan kebutuhan dan keadaan masyarakat sekitarnya. e. Tantangan pengembangan sumber daya manusia. Sebuah institusi bisnis, tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Bisnis memiliki manajer yang berkompeten, tenaga keuangan yang profesional, tenaga ahli yang terampil, dan semua saling mendukung demi keberhasilan sebuah bisnis. Sebagai salah satu jenis bisnis yang tergolong baru, tentunya bisnis ini memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Orientasi bisnis yang kurang tepat, terkadang mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut dan memanfaatkannya secara maksimal untuk mencari keuntungan. Namun, lebih dari itu bisnis diharapkan tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek saja. Ia juga harus memeliharanya demi kepentingan masyarakat ke depan dan eksistensi bisnis jangka panjang. Sumber daya yang ada harus diberdayakan sekaligus dikembangkan agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang selalu berubah. 6
Kesimpulannya, bisnis memang berorientasi kepada keuntungan secara ekonomi. Namun, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban sosial memiliki nilai yang tinggi pula untuk keberhasilan sebuah bisnis. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial maka akan tercipta citra positif dari bisnis di mata masyarakat. Dengan demikian, hal itu akan menguntungkan bagi eksistensi bisnis jangka panjang serta pengembangan bisnis di masa mendatang. Sebuah bisnis akan bertahan lama jika memperhatikan juga kepentingan sosial, baik konsumen, karyawan maupun mitra bisnisnya. Tanggung jawab sosial tersebut akan membuat perusahaan atau institusi bisnis menghindari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan masyarakat atau institusi bisnis lain hanya untuk mengejar keuntungan ekonomis semata.
E-Commerce: Era Baru Bisnis TI dan Tantangannya Teknologi informasi melahirkan internet. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat, salah satunya menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut Electronic Commerce (ecommerce). Secara umum, dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, dimana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di depan komputer untuk melihat daftar barang dagangan secara elektronik. Jika mempunyai keputusan membeli, ia cukup mengisi beberapa form yang disediakan, kemudian mengirimkannya secara online. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit atau transfer bank, dan kemudian pulang ke rumah menunggu barang datang. Perkembangan e-commerce begitu pesat sehinggga sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang sistem ini. Kesulitan menentukan definisi tersebut terjadi karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari e-commerce yang tidak hanya terfokus pada jual-beli online. Salah satu definisi e-commerce yang sering digunakan adalah definisi dari Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia sebagai berikut: Electronic commerce is broad concept that covers any commercial transaction that is effected viaelectronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa e-commerce tidak hanya digunakan dalam hal “jual-beli” saja, tetapi semua jenis transaksi komersial. Memang pada awalnya, sistem perdagangan elektronik ini dilakukan dalam bidang retail seperti misalnya jual beli buku, CD, peralatan elektronik melalui situs-situs toko online dalam world wide web (www). Tetapi pada perkembangannya, e-commerce sudah lebih jauh menjangkau bidang-bidang lain seperti perbankan dan jasa asuransi. Kehadiran e-commerce diawali munculnya teknologi Electronic Data Interchange (ED1) dan Electronic Fund Transfer (EFT) pada akhir tahun 1970-an. Selanjutnya, pada awal tahun 1980-an, muncul teknologi yang mendukung pemakaian Electronic Credit Card, Automated Teller Machine d an Telephone Banking yang merupakan bentuk-bentuk e-commerce. Ecommerce merupakan bidang multidisipliner yang mencakup bidang teknik, multimedia 7
serta bidang-bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian, penjualan, penagihan, pembayaran dan lain sebagainya. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh: a. Proses transaksi yang singkat Perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronis akan mempercepat proses transaksi tersebut. Proses-proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya tidak perlu dilakukan secara manual dan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. b. Menjangkau lebih banyak pelanggan Sebagai sistem yang berada di dalam jaringan global internet, e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. c. Mendorong kreativitas penyedia jasa. E-commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif serta dapat secara cepat melakukan update data secara berkesinambungan. d. Biaya operasional lebih murah. E-commerce dapat menekan operational cost karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi. e. Meningkatkan kepuasan pelanggan. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah. Operasional yang efisien juga akan memungkinkan perusahaan e-commerce merespons permintaan konsumen secara cepat dan akurat. Dalam pelaksanaannya, e-commerce memunculkan beberapa isu tentang aspek hukum perdagangan berkaitan dengan penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah: a. Prinsip yurisdiksi dalam transaksi. Sistem hukum tradisional yang sudah mapan, memiliki prinsip-prinsip yurisdiksi dalam sebuah transaksi, yaitu menyangkut tempat transaksi, hukum kontrak dan sebagainya. E-commerce melahirkan masalah penerapan konsep yuridiksi dalam transaksi tersebut. Tempat transaksi dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, baik regional maupun internasional, mengingat sifat cyberspace yang borderless atau tidak mengenal batas-batas suatu negara. b. Kontrak dalam transaksi elektronik. Kontrak dalam hal ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Permasalahannya, hukum negara mengenai perdagangan konvensional menganggap transaksi komersial sebagai sesuatu yang valid, berkekuatan penuh, dan tanpa syarat yang spesifik unluk direduksi ke dalam bentuk tertulis atau yang juga dikenal dengan istilah paper based transaction. Sementara di dalam e-commerce, 8
kontrak tersebut dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital document, bukan paper document. Sebenarnya persetujuan lisan adalah legal dan cukup kuat dalam melakukan transaksi, tetapi tentu saja mudah untuk diserang dan dicari kelemahannya jika dihadapkan pada permasalahan hukum. Pada transaksi antara pihak-pihak swasta, invoice, surat pengantar, dan dokumen komersial lainnya pada dasarnya tidak perlu disampaikan dalam bentuk tertulis. Walaupun demikian, otoritas pajak di banyak negara Eropa memerlukan invoice dan dokumen akuntansi lainnya dalam bentuk tertulis. Rekaman akuntansi yang dikomputerisasi diterima oleh otoritas pajak di negara-negara tertentu, terutama di negara-negara yang sistem komputernya mampu menangani keperluan formal tertentu yang ditetapkan oleh administrasi pajak. Sampai saat ini masih sering diperdebatkan permasalahan legalitas kontrak dalam transaksi e-commerce. Beberapa pendapat mengatakan perlunya perbaikan prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konvensional, seperti waktu dan tempat terjadinya suatu kesepakatan kontrak. c. Perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen merupakan faktor utama dalam keberhasilan sebuah e-commerce. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik tersebut. Masalah yang terjadi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen ini adalah kecurangan yang sering dilakukan oleh penjual mengingat keberadaannya. Masalah tentang keberadaan penjual ini seperti misalnya penjual merupakan virtual store atau toko on-line yang fiktif. Masalah lain yang terjadi adalah kondisi barang yang dibeli, misalnya barang yang dikirimkan dalam kondisi rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli. Belum lagi jika timbul masalah karena purchase order atau pembayaran oleh pembeli tidak diakui kebenarannya oleh penjual. Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi tersebut maka sudah seharusnya pemerintah memberlakukan undang-undang tentang e-commerce yang memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal. d. Permasalahan pajak (taxation). Permasalahan pajak dalam transaksi e-commerce ini muncul ketika transaksi dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan pajaknya karena pihak penjual dan pembeli akan sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Sebagai contoh, ada sebuah toko online milik orang Indonesia, tetapi toko tersebut didaftarkan sebagai suatu “*.com” yang servernya berada di Australia. Padahal, salah satu sifat cyberspace adalah borderless. terjadi transaksi, negara manakah yang berhak memungut pajak? Indonesia atau Australia? Berbagai permasalahan, di bidang pajak ini menyebabkan prinsip-prinsip perpajakan internasional harus ditinjau kernbali. Demikian juga dengan sistem perpajakan nasional juga harus ditinjau ulang untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia perdagangan tersebut. e. Pemalsuan tanda tangan digital. Di dalam transaksi tradisional, kita mengenal adanya tanda tangan. Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentisitas dokumen tersebut. Transaksi elektronik juga menggunakan tanda tangan digital atau yang dikenal dengan 9
digital signature. Digital signature sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selama ini, yang menggunakan cara berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selarna proses transmisi. Sebuah digital signature didasari oleh isi pesan itu sendiri. Selama ini, tanda tangan digital tersebut merupakan suatu metode sekuriti dalam penggunaan jaringan publik sebagai sarana perpindahan data yang cukup “aman’. Dikatakan aman karena digital signature terbentuk dari rangkaian algoritma yang sangat sulit untuk dilacak atau dirusak. Tetapi, sangat sulit bukan berarti tidak bisa. Beberapa bentuk kejahatan dalam pemalsuan digital signature ini menggunakan perangkat lunak yang bisa melakukan generate terhadap, digital signature tersebut. Selanjutnya, untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil munculnya beberapa permasalahan seperti tersebut di atas, sebelumnya harus disadari bahwa perusahaan yang melangsungkan kegiatan e-commerce tidak berlangsung sebatas tempat perusahaan tersebut didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha melewati batas negara dan bahkan benua. Oleh karena itu, hukum yang berlaku juga bukan hanya hukum perdata dari satu negara, tetapi merupakan hubungan keperdataan internasional yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.
Model Hukum Perdagangan Elektronik Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Low on Electronic Commerce 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu kornisi internasional yang berada di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Ressolution No 51/162 tanggal 16 Desember 1996. Beberapa poin penting di dalam Uncitral Model law on Electronic Commerce tersebut antara lain adalah: a. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages. Pasal 5 dari model hukum ini menyatakan bahwa suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, dan dapat dijalankan (enforceability) meskipun bentuknya berupa data messages. Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan validitas, serta tidak dapat dijalankan (enforceability) hanya didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam, data messages tersebut tidak terdapat hal-hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, melainkan hanya berisi perintah untuk merujuk pada materi tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang menghendaki/ mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages, dengan catatan, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses/dibaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan.
10
b. Pengakuan tanda tangan digital. Pasal 7 model hukum ini menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tandatangan seseorang maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila: Terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu data messages telah disetujui olehnya dan metode tersebut dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam membuat atau mengomunikasikannya dalam berbagai situasi, termasuk berbagai perjanjian. Hal itu berarti bahwa tanda tangan digital sebagai metode akurat untuk mengidentifikasi pelaku tandatangan tersebut dapat digunakan sebagai tanda tangan seperti yang dimaksud dalam perjanjian-perjanjian tradisional. c. Adanya pengakuan atas orisinilitas data message. Salah satu point penting dalam model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang mensyaratkan suatu informasi disampaikan atau diwujudkan dalam bentuk asli (original), persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila: Terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi seiak pertama dibuat, dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau bentuk lainnya. Kriteria untuk dapat menentukan keutuhan (integrity) adalah apabila informasi tersebut lengkap dan tidak pernah dimodifikasi, juga terhadap adanya setiap endorsement. Setiap perubahan yang timbul sebagai akibat yang biasa tedadi saat melakukan kornunikasi, penyimpanan dan penampakannya (display) dan standar dari reability (keandalan) haruslah diterapkan berdasarkan tujuan penciptaan informasi itu dan dalam hubungannya dengan keadan yang ada. Pada saat informasi itu perlu ditunjukan, informasi tersebut dapat ditunjukan/diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya. d. Data messages dapat memenuhi syarat pembuktian hukum (admissibility and evidential weight). Pasal 9 dalam model hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap peristiwa hukum (legal proceeding), informasi dalam bentuk data messages mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya. Kegiatan pembuktian dari suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan/ kemampuan/reliability. Pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi juga dalam hubungannya dengan kemampuan mengidentifikasikan originator dan berbagai faktor lain yang relevan. Pada pasal tersebut juga dinyatakan bahwa setiap aturan yang terkait tidak dapat tidak diterapkan dalam pernbuktian suatu data messages apabila pernbuktian tersebut: hanya didasarkan pada bentuknya yang berupa data messages; atau, apabila hal ini merupakan bukti terbaik yang dapat diajukan dan bisa diuji, berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut bukan dalam keadaan yang asli (original).
11
e.Pengakuan atas dokumentasi dalam data messages. Salah satu poin penting dalarn model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen, records atau informasi didokumentasikan/disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan data messages. Untuk itu, aturanaturan yang terdapat di bawah ini harus dapat dipenuhi: Setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Informasi tersebut tetap dipertahankan dalarn format yang sama dengan format pertama pada saat ia diciptakan, dikirim atau diterima atau dalam suatu format yang sudah dapat dibuktikan keandalannya dalam membuat, mengirim dan menerima. Setiap informasi, jika ada, sebisanya dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data message serta waktu (hari dan tanggal) pada saat ia dikirim dan diterima. Model hukum ini telah digunakan oleh banyak negara untuk menjadi dasar pembuatan undang-undang di bidang e-commerce, misainya Electronic Transaction Act of Singapore, undang-undang transaksi elektronik di, Malaysia dan banyak lainnya. Indonesia sendiri sampai tulisan ini dibuat, belum memiliki perundangan yang mengatur secara khusus perdagangan dengan model Electronic Commerce. Jadi, tidak ada salahnya mengacu pada model UNCITRAL.
12
