Landasan Epistemologis Bersifat umum universal, umum kolektif (dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan landasan Negara) , dan khusus&konkrit
Landasan Ontologis
NIlai : Kualitas sesuatu dalam
pengalaman manusia
Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, tidak dapat berdiri sendiri
Norma : kaidah yg diterapkan di
lingkungan Moral : tindakan yg memiliki nilai positif
Landasan aksiologis
Nilai dasar, nilai instrumental, dan bernilai praktis menjadi fondasi aktivitas masyarakat
Pancasila sebagai Dasar negara
Anggota Negara yang mempunyai kedudukan, memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik Konsep nilai norma dan moral
SEBAGAI DASAR NEGARA (Staats Fundamental Norm) SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA
Hakikat warga negara
Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa
STATUS KEWARGANEGARAAN
Upaya penegakan HAM Sarana berupa institusi seperti LSM, Komisi Naisonal HAM, komnas HAM perempuan, adanya UU RI No 39 Th 1999, KEPRES R1 No
Kewarganegaraan Indonesia DIATUR DALAM UU NO 12 Th 2006 Karakteristik Karakteristik warga Negara dan warga Negara global
Globalisasi dan permasalahannya
PEMERINTAHAN
GLOBALISASI: PROSES MENDUNIA, efek : kebebasan yang tak terbatas, kesenjangan kesenjangan ekonomi, tradisi serba instan, merosotnya moral, menguatnya individualisme , dll
APATRIDE APATRIDE Kehilangan kewarganegaraan, ex : Anak lahir di kota kota penganut penganut ius sanguinis, ortu ada dikota ius soli, maka anak apatride BIPATRIDE Kewarganegaraan ganda ex : X berasal dari Negara yang tidak boleh melepas kewarganegaraanya, Y berasal dari nergara yang apabila menikah istri harus ikut suami. Sehingga X menikah dengan Y, X akan memiliki kewarganegaraan ganda Warga Negara : koopeartif, keinginan menyelesaikan konflik, partisipasi politik Warga Global :melindungi lingkungan, partisipasi masalah public, sudut pandang global
KB 4 NASIONALISME
Penegakan HAM Demokrasi di Indonesia Demokrasi : Pemerintahan Pemerintahan rakyat 1945-1959 : Demokrasi parlementer 1959-1965 : Demokrasi Terpimpin 1966-1998 : Demokrasi Pancasila era era orde baru 1999-sekarang : demokrasi pancasila era reformasi
KB 2 KEWARGANEGARAAN
KB 3 SISTEM
SIstem pemerintahan
Hak dan kewajiban warga negara
KB 1
Sila 1 : Negara berdasarkan ketuhanan, dll Sila2 :salingmencintaidanmenghargai sesama, dll Sila 3 : selalu mendahulukan kepentingan umum, dll Sila 4 : mengutamakan musyawarah/diskusi, musyawarah/diskusi, dll Sila 5 : gemar menabung, dll
DI INDONESIA PRESIDENSIAL, 1945-1949 : presidensial 1949-1959 : Parlementer ementer 1959- 1998 : presidensial SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISASI/ DEKONSENTRASI
PENYEBAB : perkawinan campuran
Permasalahan
Hubungan sila dengan kehidupan berbansa & bernegara
PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA Secara langsung ex :dirumuskan dalam BPUPKI Tidak langsung ex: Terdapat pada kepribadian bangsa yaitu nilai ketuhanan Kemanusian, kerakyatan, dan keadilan sosial
HAK hak mutlak HAM, Hak publik, hak perdataan Hak nisbi KEWAJIBAN Membayar pajak, mengikuti perundangundangan NOTE : keduanya harus seimbang
Kesamaan tujuan, citacita, visi dan mimpi
Kesatuan politik, kesatuan ekonomi, social dan budaya
Hak yang dimiliki sebagai anugerah dari Tuhan YME Contoh Perilaku
HAK POLITIK HAK EKONOMI DAN SOSIAL, pekerjaan, hidup layak, pendidikan, hak hidup
1. Bangga menjadi warga Indonesia 2. Mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku 3. Mencintai tanah air 4. Ikut serta dalam membela Negara 5. Menggunakan produk dalam negeri 6.Tidak melecehkan Negara, pemimpin, warga
Prinsip persatuan dan kesatuan 1. Bhineka Tun ggal ika 2. Nasionalisme Indonesia 3. Kebebasan yang tanggung jawab 4. Wawasan nusantara 5. Persatuan pembangunan
DAIMAINI 19051702710358 TUGAS AKHIR M6 PKN
UNSUR yang harus dimiliki Unsur kompetensi, unsur organisasi, unsur identitas, dan unsur emosi SIKAP Menghargai perbedaan, mengembangkan toleransi, menghindari konflik horizontal, mengutamakan perdamaian