PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g, Pasal 22 ayat (1) huruf g, Pasal 23 ayat (1) huruf g, Pasal 47 ayat (1) huruf g, Pasal 51 ayat (1) huruf g, Pasal 63 ayat (1) huruf g, Pasal 67 ayat (1) huruf g, Pasal 71 ayat (1) huruf g, Pasal 99 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menetapkan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Tekn is Daera D aerah; h; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
1
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kewenangan Kabupaten Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
2
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kewenangan Kabupaten Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, ORGANISASI , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945. 3. Bupati adalah Bupati Banggai. 4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Banggai. 5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai. 6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Banggai. 7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Banggai. 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas. 10. Wilayah adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang merupakan wilayah kerja UPT. BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas daerah dan lembaga Teknis Daerah meliputi : A. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
UPT UPT UPT UPT UPT
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
dan dan dan dan dan
Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Luwuk. Luwuk Selatan. Luwuk Utara. Luwuk Timur. Kintom. 3
6. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 7. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 8. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 9. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 10. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 11. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 12. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 13. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 14. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 15. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 16. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 17. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 18. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 19. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 20. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 21. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 22. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 23. UPT Pendidikan dan Kebudayaan 24. UPT Sanggar Kegiatan Belajar.
Kecamatan Nambo. Kecamatan Batui. Kecamatan Batui Selatan. Kecamatan Toili. Kecamatan Moilong. Kecamatan Toili Barat. Kecamatan Lamala. Kecamatan Masama. Kecamatan Mantoh. Kecamatan Balatak Selatan. Kecamatan Balantak. Kecamatan Balantak Utara. Kecamatan Bualemo. Kecamatan Pagimana Kecamatan Lobu. Kecamatan Bunta. Kecamatan Simpang Raya. Kecamatan Nuhon.
B. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1. UPT Kesehatan (Puskesmas Kampung Baru) Wilayah kerja Kecamatan Luwuk. 2. UPT Kesehatan (Puskesmas Simpong) Wilayah kerja Kecamatan Luwuk Selatan. 3. UPT Kesehatan (Puskesmas Biak) wilayah kerja Kecamatan Luwuk Utara. 4. UPT Kesehatan Kecamatan Nambo. 5. UPT Kesehatan (Puskesmas Kintom) Wilayah kerja Kecamatan Kintom. 6. UPT Kesehatan (Puskesmas Batui) Wilayah kerja Kecamatan Batui. 7. UPT Kesehatan (Puskesmas Sinorang) Wilayah kerja Kecamatan Batui Selatan. 8. UPT Kesehatan (Puskesmas Toili I) Wilayah kerja Kecamatan Moilong. 9. UPT Kesehatan (Puskesmas Toili II) Wilayah Kerja Kecamatan Toili. 10. UPT Kesehatan (Puskesmas Toili III) Wilayah Kerja Kecamatan Toili Barat. 11. UPT Kesehatan (Puskesmas Hunduhon) Wilayah Kerja Kecamatan Luwuk Timur. 12. UPT Kesehatan (Puskesmas Tangeban) Wilayah Kerja Kecamatan Masama. 13. UPT Kesehatan (Puskesmas Bonebakal) Wilayah Kerja Kecamatan Lamala. 14. UPT Kesehatan (Puskesmas Mantok) Wilayah Kerja Kecamatan Mantoh. 15. UPT Kesehatan (Puskesmas Tongke) Kecamatan Balantak Selatan. 16. UPT Kesehatan (Puskesmas Balantak) Wilayah Kerja Kecamatan Balantak. 17. UPT Kesehatan (Puskesmas Teku) Wilayah Kerja Kecamatan Balantak Utara. 18. UPT Kesehatan (Puskesmas Bualemo) wilayah kerja Kecamatan Bualemo. 19. UPT Kesehatan (Puskesmas Tikupon) Wilayah Kerja Kecamatan Bualemo.
4
20. UPT Kesehatan (Puskesmas Pagimana) Wilayah Kerja Kecamatan Pagimana. 21. UPT Kesehatan (Puskesmas Lobu) wilayah kerja Kecamatan Lobu. 22. UPT Kesehatan (Puskesmas Bunta) Wilayah Kerja Kecamatan Bunta. 23. UPT Kesehatan (Puskesmas Toima) Wilayah Kerja Kecamatan Bunta. 24. UPT Kesehatan (Puskesmas Simpang Raya) wilayah kerja Kecamatan Simpang Raya. 25. UPT Kesehatan (Puskesmas Saiti) Wilayah Kerja Kecamatan Nuhon. 26. UPT Kesehatan (Puskesmas Nuhon) Wilayah Kerja Kecamatan Nuhon. C. UPT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, terdiri dari : UPT Lembaga Latihan Kerja (LLK)-UKM Kecamatan Luwuk. D. UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, terdiri dari : 1. UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bunta. 2. UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Balantak. 3. UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Toili. 4. UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Batui. 5. UPT Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pagimana. E. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, terdiri dari : 1. UPT Pasar Sentral Kecamatan Luwuk 2. UPT Pasar Simpong Kecamatan Luwuk Selatan. 3. UPT Pasar Kecamatan Batui. 4. UPT Pasar Gori-Gori di wilayah Kecamatan Batui Selatan. 5. UPT Pasar Toili di wilayah Kecamatan Toili. 6. UPT Pasar Kecamatan Moilong. 7. UPT Pasar Toili barat di wilayah Kecamatan Toili Barat. 8. UPT Pasar Kecamatan Balantak Selatan. 9. UPT Pasar Kecamatan Pagimana. 10.UPT Pasar Kecamatan Lobu. 11.UPT Pasar Kecamatan Bunta. 12.UPT Pasar Kecamatan Luwuk Utara. F. DINAS PERTANIAN, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
UPT Balai Benih Tanaman Pangan. UPT Balai Benih Hortikultura. UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian TPH. UPT Pertanian kecamatan Toili Barat. UPT Pertanian kecamatan Toili. UPT Pertanian kecamatan Moilong. UPT Pertanian kecamatan Batui Selatan. UPT Pertanian kecamatan Batui. UPT Pertanian kecamatan Kintom (wilayah kerja kecamatan Kintom, kecamatan Nambo). 10. UPT Pertanian kecamatan Luwuk (wilayah kerja kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Utara). 11. UPT Pertanian kecamatan Luwuk Timur. 12. UPT Pertanian kecamatan Masama. 13. UPT Pertanian kecamatan Lamala (wilayah kerja kecamatan Lamala, kecamatan Mantoh). 14. UPT Pertanian kecamatan Balantak Selatan. 15. UPT Pertanian kecamatan Balantak (wilayah kerja Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Utara).
5
16. UPT Pertanian kecamatan Bualemo. 17. UPT Pertanian kecamatan Pagimana. 18. UPT Pertanian kecamatan Nuhon. 19. UPT Pertanian kecamatan Bunta. 20. UPT Pertanian kecamatan Lobu. 21. UPT Pertanian kecamatan Simpang Raya. G. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, terdiri dari : 1. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatam Bunta. 2. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bualemo. 3. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan Balantak. 4. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan Toili. H. DINAS KEHUTANAN, terdiri dari : UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Balantak Kecamatan Balantak. I.
DINAS PERKEBUNAN, terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
UPT UPT UPT UPT
Perkebunan Perkebunan Perkebunan Perkebunan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Luwuk Batui. Balantak. Bunta.
J. DINAS PENDAPATAN, terdiri dari : 1. UPT 2. UPT 3. UPT 4. UPT 5. UPT 6. UPT 7. UPT 8. UPT 9. UPT 10. UPT 11. UPT 12. UPT 13. UPT 14. UPT 15. UPT 16. UPT 17. UPT 18. UPT 19. UPT 20. UPT 21. UPT 22. UPT 23. UPT
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Luwuk. Luwuk Selatan. Luwuk Utara. Nambo. Kintom. Batui. Batui Selatan. Toili. Moilong. Toili Barat. Luwuk Timur. Lamala. Masama. Mantoh. Balantak Selatan. Balantak. Balantak Utara. Bualemo. Pagimana. Lobu. Bunta. Simpang Raya. Nuhon.
K. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, terdiri dari : 1. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kecamatan Luwuk. 2. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kecamatan Luwuk Selatan.
6
3. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Luwuk Utara. 4. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Nambo. 5. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Kintom. 6. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Batui. 7. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Batui Selatan. 8. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Toili. 9. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Moilong. 10. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Toili Barat. 11. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Luwuk Timur. 12. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Masama. 13. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Lamala. 14. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Mantoh. 15. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Balantak Utara. 16. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Balantak. 17. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Balantak Selatan. 18. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Bualemo. 19. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Pagimana. 20. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Lobu. 21. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Bunta. 22. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Simpang Raya. 23. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Nuhon.
Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB Perlindungan Anak dan KB
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
7
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI UPT Pasal 4 (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas : 1. Kepala UPT; 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB V TUGAS DAN FUNGSI UPT Bagian Kesatu Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Paragraf Kesatu Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 5 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi pengelolaan dan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. pelaksanaan teknis teknis operasional pendidikan dan kebudayaan yang meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan pendidikan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
(3)
Uraian tugas Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: a. merencanakan program dan kegiatan dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas agar dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
8
d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pendidikan kebudayaan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan koordinasi kegiatan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) di wilayah kecamatan melalui koordinasi dan bimbingan untuk meningkatkan mutu pendidikan; g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna kelancaran koordinasi di wilayah kecamatan; h. melaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah kecamatan; i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan pada jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) di wilayah kecamatan melalui monitoring dan evaluasi agar kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan; j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di wilayah kecamatan; k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pegawai UPT, pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) di wilayah Kecamatan dengan koordinasi dan supervisi agar tugas dilaksanakan dengan baik dan benar; l. melaksanakan pengkoordinasian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui monitoring agar tugas dilaksanakan dengan baik dan benar; m. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dengan koordinasi dan konsultasi, mempelajari bahan dan data agar berjalan dengan tertib; n. melaksanakan pembinaan dan penilaian melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk peningkatan prestasi kerja; o. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan; q. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9
Paragraf Kedua Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 6 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, meliputi pengelolaan dan pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT SKB mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. pelaksanaan teknis operasional Sanggar Kegiatan Belajar yang meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan pendidikan nonformal; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendidikan nonformal.
(3)
Uraian tugas Kepala UPT SKB adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis UPT SKB berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT SKB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT SKB berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sanggar kegiatan belajar; e. melaksanakan dan mempersiapkan tenaga sarana, prasarana UPT agar penyelenggaraannya berjalan lancar; f. melaksanakan koordinasi pelayanan pendidikan/pelatihan/khusus sesuai program yang telah ditetapkan dinas pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan koordinasi kegiatan UPT SKB bersama instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas; i. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan pendidikan Nonformal; k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT SKB sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; l. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT SKB sesuai pencapaian hasil kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
10
Paragraf Ketiga Kepala UPT Kesehatan Pasal 7 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan, meliputi pengelolaan dan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang kesehatan ; b. Pelaksanaan teknis operasional pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta pengelolaan dan pengembangan pelayanan puskesmas; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan. (3) Uraian tugas Kepala UPT Kesehatan adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; e. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat; f. melaksanakan upaya kesehatan wajib yang meliputi kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, pengobatan dasar termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, rujukan medik dan pelayanan rawat inap pada puskesmas perawatan; g. melaksanakan upaya kesehatan pengembangan yang meliputi usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan khusus lainnya dan pembinaan pengobatan tradisional; h. melaksanakan upaya kesehatan penunjang yang meliputi laboratorium sederhana; i. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat dan koordinasi upaya kesehatan dengan sektor terkait; j. melaksanakan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pos Persalinan Desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader kesehatan; k. melaksanakan pengembangan kegiatan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat bidang kesehatan di wilayah kerjanya; 11
l. m. n. o.
p.
q.
melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan; melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kesehatan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Kesehatan dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Kesehatan sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Keempat UPT Lembaga Latihan Kerja (LLK)-UKM Pasal 8
(1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLK-UKM, meliputi kejuruan teknologi mekanik, otomotif, listrik, bangunan, aneka kejuruan, tata niaga, tata boga dan kejuruan menjahit berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal;
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT LLK-UKM mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang lembaga latihan kerja; b. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi pelaksanaan pemasaran program pelatihan dan fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan latihan ketrampilan lembaga swasta dan masyarakat umum di berbagai kejuruan.
(3)
Uraian tugas Kepala UPT LLK-UKM adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLK-UKM berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT LLK-UKM sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT LLK-UKM berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja da usaha kecil menengah; e. melaksanakan kegiatan pelatihan kerja usaha kecil menengah; f. melaksanakan program pelatihan dan pemagangan dan siswa lembaga latihan kerja; g. melaksanakan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan; h. melaksanakan dan memberikan layanan informasi dan konsultasi pelatihan;
12
i.
melaksanakan kegiatan pemasaran hasil latihan siswa pada lembaga latihan kerja; j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyetoran PAD serta menjalin kerjasama dan mempromosikan program pelatihan; k. melaksanakan pengumpulan data dan analisa kebutuhan sarana latihan, serta mengkoordinir penempatan siswa lulusan latihan kerja sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengguna tenaga kerja; l. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT LLK-UKM sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; m. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT LLK-UKM sesuai pencapaian hasil kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kelima Kepala UPT Kependudukan Dan Catatan Sipil Pasal 9 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Capil, meliputi kependudukan, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, kelahiran, kematian dan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Kependudukan dan Capil mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang kependudukan dan capil; b. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kependudukan dan catatan sipil. (3)
Uraian tugas Kepala UPT Kependudukan dan Capil adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis UPT Kependudukan dan Capil berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Kependudukan dan Capil sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Kependudukan dan Capil berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan yang berlaku agar terlakasana dengan baik dan benar; e. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pendaftaran perkawinan, perceraian dan pengesahan anak berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
13
f.
melaksanakan pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi administrasi kependudukan; g. melaksanakan koordinasi sistem informasi kependudukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Kependudukan dan Capil sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Kependudukan dan Capil sesuai pencapaian hasil kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Keenam Kepala UPT Pasar Pasal 10 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pasar, meliputi pengelolaan dan pelayanan Pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pasar mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pasar; b. pelaksanaan teknis teknis operasional pasar yang meliputi kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, fasilitasi dan pengembangan pasar serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar. Uraian tugas Kepala UPT Pasar adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pasar berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Pasar sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Pasar berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pasar; e. melaksanakan proses penyiapan bahan pemberian izin penggunaan petak, los, dan pelataran; f. melaksanakan pendaftaran calon pedagang dan pengguna komponen pasar; g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data obyek dan subjek retribusi baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap; h. melaksanakan proses penyiapan bahan untuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat penjaringan penggunaan komponen penunjang;
(3)
14
i. j. k. l. m. n.
o.
p.
melaksanakan penagihan/pemungutan retribusi pasar; melaksanakan dan mengatur penggunaan tempat dan sasaran dan/atau letak pedagang di Pasar; melaksanakan penyetoran hasil penagihan retribusi pasar; melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Pasar dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Pasar sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Ketujuh Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan Pasal 11
(1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan, meliputi produksi dan pemurnian kembali varietas unggul benih bermutu, kelas benih pokok dan benih sebar berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang balai benih tanaman pangan; b. pelaksanaan teknis teknis operasional balai benih tanaman pangan yang meliputi kegiatan pelaksanaan produksi benih pokok dan benih sebar,observasi penerapan teknologi perbenihan serta pembinaan dan penyebarluasan perbenihan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan tanaman pangan. Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pangan berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang perbenihan tanaman pangan; e. melaksanakan produksi benih pokok (BP) dan benih sebar (BS); f. melaksanakan penyaluran benih pokok dan benih sebar tanaman pangan kepada penangkar/kelompok tani/masyarakat; g. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan tanaman pangan, baik di lapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran;
(3)
15
h. melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul tanaman pangan; i. melaksanakan pembinaan teknis kepada penangkar benih tanaman pangan; j melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman pangan; k. melaksanakan pengawasan internal mutu benih tanaman pangan; l. melaksanaan inovasi tekhnologi perbenihan tanaman pangan. m. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perbenihan tanaman pangan; o. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; p. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Tanaman Pangan sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kedelapan Kepala UPT Balai Benih Hortikultura Pasal 12 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Holtikultura, meliputi produksi dan pemurnian kembali varietas unggul kelas benih pokok dan benih sebar berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang balai benih holtikultura; b. pelaksanaan teknis operasional balai benih hortikultura yang meliputi kegiatan pelaksanaan produksi benih bermutu dan benih sebar,observasi penerapan teknologi perbenihan serta pembinaan dan penyebarluasan perbenihan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan tanaman pangan.
(3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Hortikultura adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai benih Tanaman Pangan berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang perbenihan hortikultura; 16
e. melaksanakan produksi benih bermutu varietas unggul tanaman hortikultura; f. melaksanakan penyaluran benih bermutu varietas unggul tanaman hortikultura; g. melaksanakan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan hortikultura, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya; h. melaksanakan pemurnian kembali vareietas unggul tanaman hortikultura; i. melaksanakan pembinaan teknis kepada penangkar benih hortikultura; j melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan hortikultura; k. melaksanakan pengawasan internal mutu benih tanaman hortikultura; l. melaksanaan inovasi tekhnologi perbenihan hortikultura. m. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perbenihan hortikultura; o. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Balai Benih hortikultura dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; p. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Hortikultura sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kesembilan Kepala UPT Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH Pasal 13 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH, meliputi peralatan mekanisasi teknologi pertanian tepat guna dan perbengkelan pertanian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang balai alat dan mesin pertanian TPH; b. pelaksanaan teknis teknis operasional pasar yang meliputi kegiatan alat mekanisasi pertanian, pelayanan dan pembinaan alat mesin pertanian; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai alat dan mesin pertanian TPH. (3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. 17
c.
mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Balai Alat Dan Mesin Pertanian TPH berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Alat Dan Mesin Pertanian TPH; e. melaksanakan dan melakukan perakitan alat mekanisasi pertanian (alat pasca panen, alat pengolahan lahan dan alat pemberantasan hama dan penyakit); f. melaksanakan pelayanan kebutuhan petani dalam perbaikan alat mekanisasi pertanian; g. melaksanakan pembinaan kepada bengkel-bengkel alat mesin pertanian yang dimiliki oleh Masyarakat; h. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi multi guna alat mekanisasi pertanian; i. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Alat Dan Mesin Pertanian TPH ; k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Balai Benih Tanaman Pangan dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Tanaman Pangan sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kesepuluh Kepala UPT Pertanian Pasal 14 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pertanian, meliputi pengelolaan pertanian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pertanian mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pertanian; b. pelaksanaan teknis teknis operasional pasar yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pertanian; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertanian. Uraian tugas Kepala UPT Pertanian adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pertanian berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Pertanian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT pertanian berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
(3)
18
d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pertanian; e. melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi pertanian; f. melaksanakan penyediaan data dan informasi pertanian; g. melaksanakan penghimpunan permasalahan pertanian di wilayah kerjanya; h. melaksanakan pengembangan SDM pertanian; i. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pertanian; k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Pertanian dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Pertanian sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kesebelas Kepala UPT Kelautan dan Perikanan (4)
Pasal 15 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Perikanan, meliputi pengelolaan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan teknis operasional kelautan dan perikanan yang meliputi kegiatan koordinasi, inventarisasi pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelautan dan perikanan. (3) Uraian tugas Kepala UPT Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Perikanan berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT kelautan dan perikanan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan; e. melaksanakan inventarisasi, penelitian dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
19
f.
melaksanakan pembinaan nelayan, pembudidaya ikan, para pengumpul/pengolah ikan dan masyarakat pesisir; g. melaksanakan penghimpunan permasalahan serta penyediaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan; h. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan; j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; k. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Kelautan dan Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Keduabelas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pasal 16 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi pengelolaan hutan produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pengelolaan hutan produksi; b. pelaksanaan teknis operasional pasar yang meliputi koordinasi, fasilitasi dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi hutan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan produksi. Uraian tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Pengelolaan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pengelolaan hutan produksi; e. melaksanakan pengelolaan hutan mulai dari perencenaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP;
(3)
20
g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan akunting dan neraca sumber daya Hutan; h. melaksanakan penyediaan data dan informasi daalam rangka membuka peluang investasi dalam wilayah kerja KPHP; i. melaksanakan penataan hutan meliputi tata batas, inventarisasi, pembagian blok/petak dan pemetaan wilayah kerja KPHP; j. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis perubahan fungsi Hutan, tukar menukar, dan perubahan status Kawasan Hutan dan perizinan penggunaan Kawasan Hutan dan perizinan penggunaan Kawasan Hutan dalam wilayah kerja KPHP; k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang budidaya hutan dan produksi hasil hutan serta jasa lingkungan dalam wilayah kerja KPHP; l. melaksanakan teknis rehabilitasi dan reklamasi hutan dalam wilayah kerja KPHP; m. melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang berasal dari wilayah KPHP; n. melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan dalam wilayah kerja KPHP; o. melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan baik secara preventif maupun represif dalam wilayah kerja KPHP; p. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan produksi; q. melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta untuk turut serta dalam menjaga kelestarian hutan; r. melaksanakan dan membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; s. melaksanakan penyelenggara pengelolaan hutan dan penggerak pembangunan kehutanan berwawasan lingkungan; t. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan hutan dari penjarahan dan penyerobotan lahan oleh masyarakat; u. melaksanakan penyuluhan bagi masyarakat di sekitar hutan; v. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Pengelolaan Hutan Produksi dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; w. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Hutan Produksi sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf Ketigabelas Kepala UPT Perkebunan Pasal 17 (1)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Perkebunan, meliputi pengelolaan perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perkebunan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang perkebunan; 21
b. pelaksanaan teknis operasional perkebunan yang meliputi pengembangan kemitraan, bimbingan teknis usaha perkebunan; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkebunan. (3) Uraian tugas Kepala UPT Perkebunan adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perkebunan berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang perkebunan; e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan perkebunan; f. melaksanakan pengawasan bahan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokal; g. melaksanakan penyiapan bahan tanaman dan pendistribusiannya; h. melaksanakan dan penyiapan bahan tanaman penetapan sentra produksi tanaman; i. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; j melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perkebunan; k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Perkebunan dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Perkebunan sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Keempatbelas Kepala UPT Pelayanan Terpadu Pasal 18 (1)
(2)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tepadu meliputi pengelolaan dan pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT pelayanan terpadu mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Pelayanan Terpadu ; b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan terpadu yang meliputi urusan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak, pendataan potensi pajak, urusan penelitian objek pajak dan urusan penagihan PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah lainnya ; c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak, pendataan potensi pajak, urusan penelitian objek pajak dan urusan penagihan PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah lainnya. 22
(3)
Uraian tugas Kepala UPT Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT Pelayanan Terpadu berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Pelayanan Terpadu; e. melaksanakan pendaftaran, pendataan, penelitian, dan penagihan pajak PBB, BPHTB; f. melaksanakan pendaftaran, penelitian, pendataan dan penagihan pajak daerah lainnya; g. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan terpadu; i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT Pelayanan Terpadu dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; j. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Pelayanan Terpadu sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf Kelimabelas Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Pasal 19
(1)
(2)
Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana meliputi pengelolaan dan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. Penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana ; b. pelaksanaan teknis operasional pemberdayaan yang meliputi penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional, bimbingan dan penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Keluarga Sejahtera (KS), Perlindungan Anak, Pembinaan Kelompok Perempuan, Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan kelompok kegiatan (POKTAN); c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
23
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan KB serta Keluarga Sejahtera. (3) Uraian tugas Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana berdasarkan program operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup UPT pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyiapan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera; e. melaksanakan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga; f. melaksanakan kegiatan kemitraan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bimbingan/penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) serta Keluarga Sejahtera (KS); g. melaksanakan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN); h. melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB; j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPT pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; k. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Tata Usaha Pasal 20 (1)
Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan, dan perencanaan program berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian tata usaha; 24
b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan kantor serta humas dan protokoler, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana UPT ; c. pengelolaan administrasi keuangan dan kerumahtanggaan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan UPT serta rencana kebutuhan sarana prasarana, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pencatatan perlengkapan UPT dan pemeliharaan gedung UPT ; d. pengelolaan dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan UPT ; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Uraian tugas Kepala Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program operasional tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, askes, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; e. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana UPT, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik serta Sistem Pengendalian Internal UPT, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran berdasarkan kebijakan umum dan plafon/prioritas anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran program UPT; g. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran; h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) UPT, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya laporan yang akuntabel; i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; 25
j.
membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 21
(1)
(2)
Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dan teknis UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bagian Kedua Eselonering Pasal 22
(1)
Kepala UPT Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa; dan (2) Kasubag Tata Usaha UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; (3) Pembentukan, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja. BAB VIII TATA KERJA Pasal 24 (1)
Kepala UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan lembaga teknis lainnya;
26
(2)
(3)
Kepala UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 25
Pembiayaan UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Bahwa untuk pengisian Jabatan Eselon IV b pada UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat pemangku jabatan pada UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati. Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, seluruh ketentuan terkait dengan Pembentukan UPT Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan.
27
Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.
Ditetapkan di Luwuk pada tanggal BUPATI BANGGAI,
M. SOFHIAN MILE Diundangkan di Luwuk pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,
SYAHRIAL LABELO SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590116 198503 1 014
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015 NOMOR
28
LAMPIRAN : PERATURAN Nomor : Tanggal :
BUPATI BANGGAI TAHUN 2015
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI BANGGAI,
M. SOFHIAN MILE
29