Ustek Konsultan Manajemen Kabupaten

Usulan Teknis KMK-28 PT. Rekayasa Perkasa Consultant

Bab I Pendahuluan

1.1.

Umum Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan dalam masa Pasca Reformasi, yaitu pembantunan diberbagai sektor, maka peranan sumberdaya manusia sangat menentukan. Industri nasional yang didukung kemapuan tekhnologi, peningkatan ketangguhan dari

berbagai aspek, penyempurnaan pola

perdagangan, jasa dan sistem distribusi akan menjadi semakin lancar dengan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas. PT. Rekayasa Perkasa Consultant berdiri untuk berperanserta membantu berlangsungnya laju perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah khususnya. PT. Rekayasa Perkasa Consultant merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi dengan berbagai kemampuan yang cukup jelas dan selalu siap untuk turut serta mencari tantangan tersebut, sesuai dengan disipilin

keahlian,

pengalaman

dan

tingkat

kemampuan

tekhnologi penerapan pada bidang yang bersangkutan.

-1-


1.2.

Latar Belakang Perusahaan PT. Rekayasa Perkasa Consultant adalah sebuah perusahaan jasa konsultan teknik dan manajemen yang didirikan pada tahun 1992 di hadapan Notaris Melyo Unan Sawang, SH, Nomor 53 Tanggal 26 Juni 1992 dan Akta Perubahan Notaris Melyo Unan Sawang, SH Nomor 35 Tanggal 18 April 2000 yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 415 Palangka Raya 73112. PT.

Rekayasa

Perkasa

Consultant

bertekad

untuk

menyumbangkan karya terbaik dengan menampilkan sikap profesional dan inovatif dengan tujuan memberikan konstribusi dan

solusi

untuk

berpartisipasi

dalam

program-program

pembangunan yang berorientasi pada permintaan masyarakat dengan standard mutu terbaik. Guna mendukung bidang kegiatan berbagai jasa layanan konsultansi, PT. Rekayasa Perkasa Consultant juga dilengkapi dengan kantor pusat yang memadai, peralatan kantor yang lengkap, alat transportasi dan komunikasi, serta didukung oleh manajerial

struktural

dengan sumber daya manusia yang

berkualifikasi tinggi. Organisasi Perusahaan PT. Rekayasa Perkasa Consultant dipimpin oleh Direktur Utama yang mempunyai kualifikasi yang relevan baik tingkat pendidikan maupun pengalaman, dan didukung oleh para ahli dari berbagai bidang program studi yang telah berpengalaman dalam bidang prasarana dan sarana umum, tata lingkungan, pengembangan pertanian dan pedesaan, pendidikan, hukum, kesehatan dan kependudukan.

-2-


Bidang Usaha dan Jasa Layanan, sebagai perusahaan konsultan teknik dan manajemen, maka konsentrasi PT. Rekayasa Perkasa Consultant

dalam

usahanya

bergerak

dalam

usaha

jasa

konsultan konstruksi dan usaha jasa konsultan non-konstruksi. Ruang lingkup pekerjaan yang dapat dilayani oleh PT. Rekayasa Perkasa Consultant adalah sebagai berikut : –

Perencanaan umum

–

Studi kelayakan

–

Perencanaan teknik

–

Pengawasan

–

Manajemen

–

Pemrograman komputer

–

Penelitian Adapun bidang-bidang perencanaan yang telah dan dapat kami layani adalah sebagai berikut : Bidang Pekerjaan Umum – Survai topografi dan penyelidikan tanah – Pengembangan sumber daya air – Jalan dan jembatan – Irigasi – Bangunan air – Pemukiman dan prasarananya – Studi lingkungan dan ekosistem

-3-


Bidang Sanitasi – Pengolahan air limbah dan penyediaan air bersih – Desain sistem distribusi air bersih PT. Rekayasa Perkasa Consultant saat ini telah mengerjakan berbagai bidang Konsultansi Teknik dengan lingkup pekerjaan antara lain : – Studi pendahuluan – Studi kelayakan – Survey pemetaan topografi – Penyelidikan tanah – Pengujian laboratorium mekanika tanah – Analisis dampak lingkungan – Perencanaan akhir – Desain pengolahan air limbah industri – Pengawasan pelaksanaan pembangunan Sebagai perusahaan jasa konsultansi yang juga bergerak dalam bidang teknik dan manajemen, PT. Rekayasa Perkasa Consultant memandang

perlu

untuk

melakukan

perencanaan,

pengendalian, pemeriksaan dan pengevaluasian dalam aspek keuangan.

Dari

hasil

tersebut

kemampuan

keuangan

PT.

Rekayasa Perkasa Consultant dalam perjalanannya mampu merencanakan tingkat profit yang layak, mempertahankan tingkat likuiditas yang tinggi, dan tingkat solvabilitas yang tidak mempunyai risiko dalam jangka panjang. Untuk mendukung kegiatan perusahaan PT. Rekayasa Perkasa Consultant telah memiliki perangkat lunak, perangkat keras yang dioperasikan oleh personil profesional. Alat dan perlengkapan -4-


serta perangkat lunak yang telah dimiliki dan sudah sering digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan.

-5-


Bab 2 Pengalaman Perusahaan

2.1.

Pengalaman Perusahaan Dalam perjalanannya PT. Rekayasa Perkasa Consultant sejak didirikan sampai sekarang telah menyelesaikan berbagai macam kegiatan Perencanaan, Pengawasan maupun studi. Pengalaman Perusahaan dalam melaksanakan pelayanan jasa konsultansi dicantumkan dalam daftar pengalaman perusahaan 7

(tujuh)

tahun

terakhir

dan

pengalaman

perusahaan

melaksanakan pekerjaan sejenis seperti diperlihatkan pada daftar tabel berikut :

-6-


Bab 3 Pemahaman Terhadap KAK

Indonesia merupakan Negara sumber daya alam yang sangat besar. Posisi geografis yang sangat strategis, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, serta hutan dan kandungan bumi yang sangat kaya, merupakan modal utama untuk kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi, hingga saat ini potensi besar itu belum secara nyata memberi kemakmuran bagi rakyatnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Pada gilirannya, kondisi tersebut mengakibatkan antara lain: (i) tingignya beban sosial ekonomi masyarakat; (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya

manusia;

menurunya

(iii)

rendahnya

kepercayaan

partisipasi

masyarakat

aktif

terhadap

masyarakat; birokrasi

(iv)

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan (v) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi yang akan datang. Dengan dicabut subsidi bahan bakar minyak maka, dana kompensasi tersebut dapat diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan penduduk miskin khususnya di perdesaan,

salah

satu

upayanya

Infrastruktur perdesaan.

-7-

adalah

melalui

penyediaan


Penyediaan infrastruktur perdesaan ini dengan maksud pembukaan akses dan mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan komponen penting dalam pengembangan perdesaan. Dengan tercapainya komponen program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena terbukanya kawasan dari keterisolasian desa dan meningkatkan arus keluar masuk barang, terjaminnya air irigasi, dan air minum sebagai kebutuhan dasar, serta prasarana perdesaan lainya yang akan menujang meningkatkannya produksi dan produktivitas masyarakat desa, serta akan memperkuat komoditi ekonomi perdesaan yang potensial untuk berkembang. Lingkup Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dalam memcapai

tujuan

pelaksanaan

Pembangunan

Infrastuktur

Perdesaan Bidang Infrastuktur Perdesaan. Sosialisasi di tingkat nasional daerah diselenggarakan melalui berbagai forum, untuk mendurung partisipasi dan pengawasan semua pihak. Pihak yang dilibatkan dalam forum sosialisasi adalah instansi pemerintahan terkait, lembaga legislatif (DPRD), organisasi masyarakat lokal, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, pers, dan pihak-pihak yang berkepengtian lainnya. Dalam sosialisasi, pemerintah daerah dapat menyediakan data dan informasi mengenai berbagai kegiatan pembangunan di desa tertinggal. Informasi ini akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam

menyusun

usulan

kegiatan

Pembangunan

Infrastuktur

Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan., sehingga diharapkan -8-


tidak

terjadi

tumpang

tindih

kegiatan

dan

pembiayaan

pembangunan. 2. Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Perencanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat melalui forum musyawarah desa. Musyawarah desa membahas usulan-usulan kegiatan pembangunan prasarana perdesaan yang dibuat dan diajukan oleh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Berdasarkan skala prioritas kebutuhan usulan baru yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, usulan dari kelompok masyarakat yang dibahas dalam musyawarah pembangunan desa ditetapkan menjadi usulan desa. Selanjutnya usulan difinalisasi guna perbaikan dan pembenahan terutama apabila ditemukan hal-hal yang belum sempurna, tetapi tidak mengubah kandungan isi secara substansial. Usulan kegiatan yang telah disetujui perlu dibuat perencanaan teknis dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) oleh

OMS/Pokmas/LKD, KD bersama Satker sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan. Pelaksnaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana kegiatan yang telah disetujui rencana teknis dan rencana anggaran biayanya. Pelaksanaan kegiatan PKPS BBM Bidang Infrastuktur perdesaan, perlu memperhatikan: (a) masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sedangkan pendamping dan aparat pemerintah berperan sebagai fasilitator, (b) masyarakat miskin diharapkan berperan serta dalam pelakasanaan kagiatan.

-9-


Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan pembangunan Infrastuktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam masyarakat sebagai salah satu prinsip Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang

Infrastruktur

perdesaan.

Masyarakat

melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastuktur

Perdesaan

Bidang

Infrastuktur

perdesaan,

melalui

berbagai forum musyawarah, yang dilakukan sejak proses sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Adanya berbagai forum masyarakat di tingkat desa, merupakan upaya untuk memfasilitasi pemantauan berbasis masyarakat dan sebagai forum pemberdayaan masyarakat pada aspek-aspek yang lain, khususnya pelembagaan pembangunan partisipatoris. 4. Pengelolaan Prasarana Prasarana yang telah dibangun diserahkan pengelolaanya kepada kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan hasil musyawarah desa. Pengelolaan

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Bidang

Infrastuktur Perdesaan merupakan upaya untuk melestarikan hasilhasil pelaksanaan kegiatan dan pelembagaan. Aspek pelestarian - 10 -


dalam Pembangunan Infrastuktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan meliputi kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan. Pelestarian menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah

daerah.

Kegiatan

pelestarian

dapat

diwujudkan

melalui: Pemeliharaan,

Pemanfaatan

dan

Pengembangan

hasil-hasil

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastuktur Perdesaan Bidang Infrastuktur

Perdesaan

agar

masyarakat

terbiasa

dengan

kelembagaan pembangunan partisipatoris. Menyusun regulasi desa guna melindungi kepentingan masyarakat yang berupa asset termasuk lembaga masyarakat. 5.

Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara silang (crosschecking information) dari berbagai sumber

untuk

menjaga

agar

pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan dilakukan oleh: Aparat Pemerintah pada berbagai tingkat (Struktural); Konsultan pendamping dari berbagai tingkat (Fungsional); Masyarakat desa sasaran (melalui OMS, KPP). Hasil monitoring dan evaluasi diwujudkan dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan kegiatan dilaksanakan secara periodik dan - 11 -


berjenjang, melalui jalur struktural (aparat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan). Hasil-hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut didokumentasikan dan ditindaklanjuti Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

oleh pelaku

Bidang

Infrastruktur

Perdesaan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Langkah-langkah penyelesaian atas hasil monitoring dan evaluasi pada dasarnya dilakukan secara berjenjang dan proporsional sesuai lingkup masalahnya. Untuk

menjaga

Infrastruktur

akuntabilitas

Perdesaan,

pelaksanaan PKPS BBM

dilakukan

pemeriksaan

oleh

Bidang badan

pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemeriksa independent dengan mengacu pada petunjuk pemeriksaan (audit manual program) yang ditetapkan. Deskripsi Bantuan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan Untuk Menjamin terlaksananya program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan akan didukung dengan bantuan

teknis

konsultan

dan

fasililator

yang

ditempatkan

dikecamatan, Kabupaten/kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional. Selanjutnya konsultan untuk tingkat pusat akan disebut dengan Konsultan Pembina Teknis dan Konsultan Monitoring Evaluasi., konsultan pendamping

tingkat

propinsi

Manajemen

Propinsi

(KMPr).

akan

disebut

Konsultan

dengan

pendamping

Konsultan tingkat

Kabupaten/Kota akan disebut Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota (KPK)

yang

terdiri

dari

Koordinator

Kecamatan (FK). - 12 -

Kabupaten

dan

Fasilitator


Penugasan bantuan teknis di semua tingkat mulai KPK dan KMPr akan bertugas sesuai dengan cakupan wilayahnya masing-masing. 1. Konsultan Pembinaan Teknis Konsultan Pembina Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan akan membantu pemerintah dalam persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan yang disesuaikan dengan prinsip, Pendekatan, kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan, dan bertugas

untuk

melakukan

koordinasi

dan

mensinkronisasikan

kagiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan program. KPT brtanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan kepada Tim Koordinasi Pusat (TKP). 2. Konsultan Monitoring dan Evaluasi Konsultan Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Bidang

Infrastruktur

Perdesaan di lapangan dengan memberikan dukungan teknis, sinkronisasi dan konsolidasi program dan kegiatan yang diusulkan daerah, dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan Secara khusus, Konsultan Monitoring

dan

Evaluasi

bertanggung

jawab

terhadap

pengendalian pelaksanaan program. 3. Konsultan Manajemen Propinsi(KMPr) KMPr bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga manajerial yang

profesional

pelaksanaan Infrastruktur

dan

memberikan

Pembangunan Perdesaan

pada

dukungan

Infrastruktur 1

- 13 -

(satu)

teknis

Perdesaan propinsi.

KMPr

dalam Bidang akan


berkedudukan pada Ibukota Propinsi yang dalam menjalankan tugasnya akan berkoordinasi demean Tim Koordinasi Propinsi (TKPr) dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK). KMPr bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada TKPr dan KMP. KMPr bertanggung jawab melakukan pengendalian dalam bentuk monitoring,

pelaporan,

Pembangunan

dan

Infrastruktur

evaluasi

terhadap

Perdesaan

Bidang


Perdesaan di lapangan. Secara khusus, KMPr bertanggung jawab terhadap mutu pelaksanaan program di tingkat propinsi dan memberikan dukungan teknis kepada TKPr, TPP, dan TKK apabila diperlukan. 4.

Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota (PKK) Dalam

upaya

membantu

pengendalian

fungsional

dalam

implementasi program guna terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, debentuk KPK. Secara umum dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan akan terdiri dari 102 paket KPK,

dimana

terhadap

masing-masing

penyelenggaraan

KPK

akan

pengendalin

bertanggung dan

jawab

pemantauan

diwilayahnya. Pada tahap persiapan program, KPK bertanggung jawab terhadap mutu

perencanaan

kegiatan

di

tingkat

desa.

Pada

tahap

pelaksanaan program, KPK bertanggung jawab terhadap untuk melakukan

supervise

Pembangunan

dan

Infrastruktur

monitoring Perdesaan

terhadap Bidang


Perdesaan di lapangan dengan memberikan dukungan teknis, sinkronisasi dan konsolidasi program dan kegiatan yang didiusulkan - 14 -


daerah dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Bidang

Infrastruktur

Perdesaan

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan pada daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Secara

khusus,

pemberdayaan

KPK pada

diharapkan tahap

mampu

menjaga

penyiapan,

proses

perencanaan,

penganggaran, pengusulan kegiatan dan pelaksanaan fisik. Deskripsi dan Lingkup Tugas Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota (KPK). KPK menbantu dukungan secara professional dalam mendukung implementasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan yang sesuai dengan prinsip, pendekatan, kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan, dan bertugas untuk melakukan koordinasi dan mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Untuk itu KPK akan mendukung memfalisitasi pelaksanaan kapacity building bagi para konsultan, aparat pemerintah daerah, dan pelaku lainnya melalui sosialisasi

dan pelatihan, memantau dan

memberikan dukungan teknis dalam penanganan permasalahan, mendukung

pelaksanaan,

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tenaga Ahli Prasarana dan Penberdayaan Masyarakat sebagai Team Leader dari pihak KPK akan melaporkan hasil pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan pengendalian di tataran Kabupaten/Kota, KPK akan

membantu

Tim

Koordinasi

Kabupaten/Kota

(TKK).

Setiap

Kabupaten/Kota akan mendukung dengan 1 (satu) Tim Konsultan - 15 -


Pendamping Kabupaten/Kota yang beranggotakan Tenaga Ahli Prasarana dan Pembedayaan masyarakat (sebagai Team Leader), Tenaga Ahli Teknik Sipil, dan personil Fasilitator Kecamatan (FK). FK mempunyai tugas memfalisitasi masyarakat dalam menjalankan mekanisme

dan

menerapkan

prinsip

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan Tenaga FK terdiri dari satu tenaga ahli prasarana dan satu tenaga ahli pemberdayaan. FK dengan

latar

memberikan

belakang

dukungan

ahli teknis

prasarana

yang

berkaitan

dengan

bertugas

untuk

desain

teknis,

perhitungan rencana anggaran dan pelaksanaan fisik, sedangkan FK berlatar

belakang

memfasilitasi

proses

non-teknik

mempunyai

pemberdayaan

tugas

khusus

untuk

dan memberikan dukungan

terhadap rancangan dan pelaksanaan kegiatan. FK bekerja sama dengan

Organisasi

Masyarakat

Setempat

(OMS)/Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD) dan KD serta berkoordinasi dengan Tim Kecamatan Infrastruktur

dalam Perdesaan

mendukung Bidang


Pembangunan

Perdesaan.

Dalam

menjalankan tugasnya, FK bertanggung jawab terhadap melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Team Leader KPK. Untuk melaksanakan dan menjalankan proses pelaksanaan sesuai dengan sendi-sendi dan prinsip Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan Bidang Infrastruktur

Perdesaan, FK akan didukung oleh KD yang setiap Kelurahan/desa berjumlah 1 orang.  Lingkup Tugas KPK melalui Tenaga Ahli Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab langsung atas mutu pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota. Selain itu KPK berkoordinasi - 16 -


dengan KMPr, KPT dan KME. Secara rinci tugas dan tanggung jawab KPK adalah : a. Membantu TKK dalam perencanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan kepada FK, dan

pelaku

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Bidang

Infrastruktur Perdesaan lainnya; b. Memberikan

dukungan

teknis

dalam

proses

perencanaan

kegiatan di tingkat desa; c. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan dengan memberikan

dukungan

teknis

manajemen

pada

Kabupaten/Kota wilayah kerjanya; d. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kedapa TKK; e. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan di daerah yang menjadi wilayah kerjanya; f. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan TKK dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan serta memberikan dukungan kepada FK; g. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir. Administrasi dan hubungan kerja Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsional tersebut dilakukan kerjasama antara KPK dan TKK. Di dalam pelaporan kegiatan, KPKmelaporkan kegiatannya kepada TKK melalui satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota.

- 17 -


Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulia Kerja.

- 18 -


Bab 4 Tanggapan Terhadap KAK

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Manajemen Kabupaten Seruyan, Katingan, dan Gunung Mas dan penjelasan di kantor (Aanwizjing) bersama ini kami berikan tanggapan terhadap uraian yang tercantum di dalamnya. Terhadap Syarat – syarat Administrasi Penjelasan – penjelasan yang tercantum dan diberikan di kantor cukup jelas dan dapat di pahami oleh pihak perusahaan, sehingga diharapkan di dalam penyusunan dokumen penawaran tidak akan terjadi kekeliruan interprestasi terhadap Kerangka Acuan Kerja. Terhadap Syarat Teknis Pelaksanaan Semua` syarat-syarat

personil pelaksana pekerjaan dapat dipahami

dan diterima oleh konsultan, penjelasan dan keterangan cukup jelas. Dari ruang lingkup persyaratan yang ada, serta lingkup dan keluaran, cukup jelas. Namun kami mencoba menjabarkannya dalam Bab Rencana Kerja. Kesimpulan Dari semua yang diuraikan dalam dokumen Pelelangan dan Penjelasan kantor (aanwijzing), kami mengambil kesimpulan, dapat melaksanakan pekerjaan sesuai demean spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan.

- 19 -


Bab 5 Apresiasi dan Inovasi

Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah menjelaskan masalah, Ruang Lingkup,

Pelaksanaan

pengurangan

Pekerjaan

subsidi

BBM

secara

didukung

garis

dengan

besar.

Kebijakan

penyelenggaraan

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang diwujudkan dalam beberapa program yang sejalan dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Dalam SNPK telah dicanangkan bahwa selain menitik beratkan pada bidang kesehatan dan pendidikan, fokus penanggulangan kemiskinan juga menyangkut penyediaan kebutuhan dasar seperti infrastruktur di wilayah

perdesaan

menjadi

salah

satu

wujud

utama

dari

pembangunan yang ditujukan untuk penduduk miskin (propoor growth) tersebut. Di sinilah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan diletakkan, dalam kerangka menanggulangi kemiskinan di desa-desa tertinggal di Indonesia. Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

dilaksanakan

melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan seluruh tingkatan pemerintah, sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu disusun Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dipergunakan

sebagai

dasar

penyelenggaraan

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan, sehingga diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan diminimalisasi terjadinya kebocoran dana.

- 20 -


Bab 6 Metodologi dan Pendekatan

Pendekatan

teknis

yang

akan

dilakukan

oleh

konsultan

dalam

melaksanakan Konsultan Manajemen Kabupaten Seruyan, Katingan dan Gunung Mas dijelaskan secara ringkas sebagai berikut : PRINSIP DAN PENDEKATAN Prinsip Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program adalah sebagai berikut: 1. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (acceptable). Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuansolusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaan terbangun. 2. Penyelenggaraan

kegiatan

dilakukan

bersama

masyarakat

secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. 3. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan. 4. Penyelenggaraan kegiata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

secara

berkelanjutan

(sustainable)

yang

ditandai

dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan yang mandiri oleh masyarakat.

- 21 -


Pendekatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan program pembangunan yang berkualitas dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui: 1.

Pembangunan yang berkualitas, artinya semua Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan;

2.

Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin;

3.

Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya;

4.

Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;

5.

Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan, penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya.

6.

eterpaduan pembangunan, artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

KRITERIA PENENTUAN LOKASI DESA Mekamisme Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran 1. TKP menyiapkan program yang berisikan kriteria sasaran, jumlah desa/kelurahan sasaran dan daftar nama desa/kelurahan sasaran sesuai tingkat ketertinggalannya perkabupaten/kota. 2. KTP menyampaikan program tersebut kepada TKPr dan TKK. - 22 -


3. TKK menyampaikan program dan desa-desa /kelurahan-kelurahan terpilih melalui sosialisasidan Musyawarah Desa I. Kriteria Penetapan Alokasi Jumlah Desa Penetapan alokasi sasaran tiap kabupaten/kota sesuai kriteria sebagai berikut: Kabupaten /Kota sasaran tidak termasuk kab/kota di Propinsi NAD yang sudah tercakup dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD, dan kota-kota di DKI Jakarta. Setiap kab/kota yang tercakup dalam program mendapat bagian minimal 30 desa untuk Kabupaten Tertinggal dan untuk Non Kabupaten Tertinggal mendapat minimal 10 desa kecuali bagi kab/kota yang jumlah desanya lebih kecil dari angka minimal tersebut, di mana Kabupaten Tertinggal disusun sesuai Kepmen PDT No. 001/KEP/M-PDT/II/2005 Alokasi

desa

sasaran

disetiap

kab/kota

dibagi

secara

proporsional sesuai dengan jumlah desa disetiap kab/kota, dengan memberikan prioritas pada kabupaten tertinggal, dan demean mempertimbangkan kondisi infrastruktur di setiap desa, khususnya pada desa yang tertinggal infrastrukturnya. Hasil akhir proses ini merupakan desa sasaran kab/kota. Pagu dana untuk tiap desa ditetapkan sebesar Rp. 250 juta. KRITERIA PEMILIHAN PRASARANA Kriteria Umum Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Memenuhi

kebutuhan

prasarana

yang

mendesak

bagi

masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa. - 23 -


Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di desa. Berorientasi pada pengembangan wilayah perdesaan. Penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat. Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam tahun anggaran 2005 Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan menggunakan material setempat. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Merupakan Infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya. Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa desa untuk menjadi satu program. Pemilihan jenis infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan

dengan

memperhatikan

perkembangan-

perkembangan sebagai berikut: -

Prasarana dan sarana yang mendukung aksesibilitas serta mengurangai

keterisolasian,

berupa

jalan

desa,

titian,

jembatan desa, dan/atau tambatan perahu serta perahu. -

Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, berupa irigasi desa.

-

Prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum.

Kriteria Jalan Desa, Titian, Jembatan Desa, Tambatan Perahu Jalan Desa, Titian dan Jembatan Desa - 24 -


Lahan untuk Ruang Milik Jalan telah tersedia Berorientasi

kepada

pengembangan

wilayah

(jalan

poros/penghubung desa) - Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke Outlet (jalan poros desa lain/jalan dengan fungsi lebih tinggi/sungai/laut/ferry) - Membuka isolasi desa Memenuhi standar teknis pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Fungsional, meskipun mungkin merupakan kontruksi bertahap. Cara Pemilihan Solusi Teknis adalah sebagai berikut: Diprioritaskan untuk meningkatkan/rehabilitasi ruas jalan dan jembatan yang telah ada dan memiliki nilai pelayanan ekonomi yang tinggi tetapi mengalami kerusakan. Dimungkinkan untuk pengbangunan jalan baru yang: - Membuka isolasi desa. - Menghubungkan outlet/pasar baru yang lebih ekonomis Kontruksi

sederhana

demean

memperhatikan

sumberdaya

setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh OMS/Pokmas/LKD. Untuk kontruksi khusus dan tidak tercantum dalam Pedoman sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan untuk Perdesaan (jembatan

dengan

bentang

>

10

meter)

proposal

dan

perencanaan teknis harus berupa perencanaan teknis yang disetujui Kepala Dinas Teknis Kabupaten dan dapat dilaksanakan oleh OMS/Pokmas/LKD. Tambatan Perahu - 25 -


Tambatan perahu merupakan terminal yang menghubungkan jalan dengan sistem transportasi sungai, laut, danau. Tambatan perahu

juga

dapat

berupa

bagian

perlengkapan

sistem

pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun

mencakup tempat pelelangan ikan, dermaga

bongkar muat, tempat rekreasi, parkir umum, gudang dan jalan penghubung antar tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman. Persyaratan penentuan lokasi -

Tanah tidak mudah erosi,

-

Pada bagaian sungai yang, lurus

-

Lalu linatas perahu dan kegiatan barada di sekitar tamabatan

perahu, -

Sekitar lokasi harus bersih,

-

Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia.

Perahu Pengadaan

perahu

di

mungkinkan

bagi

desa/kelurahan

yang

memanfaatkan moda transportasi air sebagai transportasi utama. Kepemilikan

perahu

menjadi

tanggung

jawab

bersama

seluruh

masyarakat, khuususnya melalui Pokmas/OMS/LKD ataupun melalui KPP. Komponen Modul dan Spesifikasi Teknis; Perahu dimiliki bersama Adanya kesanggupan masyarakat setempat untuk mengorganisir diri dalam kelembagaan perkumpulan pengguna. Adanya

perkumpulan

masyarakat

koperasi dan pemeliharaan (O&P) - 26 -

setempat

melaksanakan


Kegunaan perahu ditujukan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat desa. Kriteria Prasarana Air Bersih Pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan dapat dibangun pada suatu lokasi dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai beriktu: Diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rawan air bersih, yaitu desa yang air tanah dangkalnya tidak laik minum karena payau/asin atau langka dan selalu mengalami kekeringan pada musin kemarau. Daerah tersebut memiliki potensi air tanah dalam, sungai atau mata air yang berjarak kurang lebih 3 km dari permukiman Untuk daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku sebagaimana disebutkan pada butir 2 diatas, daerah tersebut memiliki curah hujan minimal 2.000 mm/tahun Pembangunan prasarana air bersih ini bersifat mendekatkan air bersih

dan

atau

memberikan

pelayanan

penuh

kepada

masyarakat di desa tersebut Pilihan jenis prasarana air bersih memenuhi standar teknis seperti yang tertuang dalam buku Petunjuk Teknis Sektor Pemilihan

jenis

Pembangunan

solusi

teknis

Infrastruktur

di

desa

penerima

bantuan

Perdesaan

dilakukan

dengan

langkah-langka sebagai berikut: -

Masyarakat

di

lokasi

sasaran,

yang

diwakil

oleh

OMS/Pokmas/LKD dengan didampingi oleh KD dan Tim Kecamatan mengadakan musyawarah untuk memutuskan usulan prasarana air beersih yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat sesuai kriteria yang ada dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -

Kebutuhan dan kondisi setempat. - 27 -


o

Potensi, kondisi alam/lingkungan lokasi sasaran.

o

Alokasi dana Pembangunan Infrastruktur Perdesaan untuk desa tersebut.

o

Jumlah jiwa calon pengguna air bersih.

Kriteria Penanganan Irigasi Desa Irigasi

desa

dimaksud

adalah

irigasi

yang

dikelola

oleh

masyarakat Luas areal daerah irigasi perdesaan sekitar 150 hektar Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventarisasi DPU Pengairan. Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan baru Jenis prasarana bangunan pengambilan, saluran, banguanan air, dan bangunan pelengkap. Pemilihan solusi teknis untuk irigasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Kebutuhan pelayanan - Sumber air baku - Kualitas dan kuantitas air baku - Peta Geohidrologi - Data curah hujan - Data Geologi PELAKSANAAN Pola pelaksanaan Pola pelaksanaan Pembangunan Infrastuktur Perdesaan di setiap lokasi sasaran dapat berupa: 1. Swakelola oleh OMS/Pokmas/LKD - 28 -


2. Kerja sama Operasioanal (KSO) antara OMS/Pokmas/LKD dengan pihak ketiga, dapat dilakukan bila dari hasil musyawarah desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD

dan mastyarakat tidak

sanggup melaksanakan sendiri kegiatan/sebagaian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. 3. Kontraktual, dikerjakan dengan profesional dan harus sesuai dengan target waktu pelaksanaan dapat dilakukan bila dari hasil musyawarah desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. Pelaksanaan Konstruksi Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan

pembangunan

fisik

infrastruktur

perdesaan

perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun 2005. 2) Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku 3) Masyarakat setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin 4) Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat mengambil dari tempat lain. Pengendalian - 29 -


Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai tujuan secara efektif dan efesien. Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian

program

dilakukan

mulai

dari

tahap

persiapan,

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian

program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

bertujuan: 1) Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan; 2) Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses mekanisme yang benar; 3) Menjamin jenis kegiatan dan lokasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; 4) Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan; 5) Menjamin kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan; 6) Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; 7) Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditentukan. 8) Menjamin setiap proses pelaksnaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan.

- 30 -


Bab 7 Rencana Kerja

Rencana kerja pelaksanaan disajikan secara skematis pada Bagan Alir Rencana Kerja. Secara detail rencana kerja yang akan dilakukan konsultan adalah sebagai berikut: 1) PERSIAPAN : Sosialisasi Tingkat Pusat Tingkat Propinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan dan Desa 2) PERENCANAAN : Pemilihan Rencana Fisik, Perencanaan di tingkat masyarakat Umum : Prasarana yang mendesak Diusulkan melalui musyawarah Desa Membuka lapangan kerja lokal + material setempat Teknologi sederhana Hasilnya dapat dikelola masyarakat, berfungsi dengan baik Tidak berdampak negatif Proses : Sosialisasi + Penentuan OMS/KD Identifikasi masalah + Usulan Verivikasi Penyusunan RAB + Gambar Kerja Teknis : Jalan + Jembatan Desa Air Bersih Irigasi Desa - 31 -


Tambatan Perahu/Dermaga 3) PELAKSANAAN : Pola Pelaksanaan Fisik (swakelola, KSO, Kontraktor) Persiapan : Ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat Jika dikontraktualkan segara ditindak lanjuti dengan proses pelelangan Penandatangan kontrak Pelaksanaan : Penyiapan Lokasi Pengendalian Material Pengadaan Alat Pengendalian Tenaga Kerja Pengendalian Waktu Pengendalian Dana Teknis : mengacu kepada petunjuk teknis persektor (PU) 4) PENGENDALIAN : Pengawasan + Pencairan Dana Supervisi dilakukan oleh DK + FK + KPP Yang diwujudkan dalam laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Dana Pembangunan Infrastruktur Desa disalurkan kepada satker tingkat Kabupen/Kota Swakelola : 40 % uang muka, 40 % tahap I, 20 % tahap II (setelah diverivikasi) Dibayar melalui rekening ybs. LPJ OMS/LKD dibuat setelah kegiatan fisik selesai atau batas th anggaran 2007 Monitoring : - 32 -


Desa

: FK/KD

Kabupaten

: Dinas PUD + Konsultan Pendamping

Propinsi

: PU Prop + Konsultan manajemen

Fungsional

: BPKP/Itjen, Ormas, PT, LSM dan Masyarakat

Penyusunan Pelaporan : Dilakukan oleh Satker Kab dan Dinas PU Prop. Dibantu oleh Konsultan KP/KMP disampaikan berjenjang ke tim koord. Pusat melalui Departemen PU Pengaduan masyarakat + Tindak Turun Tangan : Didasarkan pada rekomendasi hasil uji silang dan analisis masalah dari ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana ( TEMUAN ) Evaluasi Pelaksanaan : Ketepatan Sasaran……….Lokasi, pendampingan, sosialisasi, jenis kegiatan Manajemen Pengelolaan …Kesesuaian biaya, Volume, Waktu dan Kualitas Partisipasi

Masyarakat……..Perencanaan,

Pengelolaan

dan

Pemeliharaan 5) PENGELOLAAN : Pengelolaan Pasca Serah

terima

pengelolaan

dari

OMS/LKD…Satker

Kab…Pemerintah Desa Berdasarkan Konsep Peberdayaan : 1.

Memberikan

peluang

kepada

masyarakat

Untuk

mengembangkan potensi dan membuka diri terhadap peluang 2.

Meningkatkan Kapasitas masyarakat Berupa pencapaian peluang, pelatihan

dan pendidikan teknis maupun non

teknis - 33 -


3.

Mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber daya yang berkelanjutan.

I. Kriteria Penyelenggaraan Infrastruktur Kriteria Pemilihan Prasarana Kriteria Umum Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Memenuhi

kebutuhan

prasarana

yang

mendesak

bagi

masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa. 2. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di desa. 3. Berorientasi pada pengembangan wilayah perdesaan. 4. Penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat. 5. Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam tahun anggaran 2005. 6. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat. 7. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. 8. Merupakan Infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat. 9. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan. 10.Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya. 11.Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa desa untuk menjadi satu program. - 34 -


Pemilihan jenis Infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Prasarana

yang

keterisolasian,

mendukung

berupa

jalan

aksesibilitas desa,

serta

titian,

mengurangi

jembatan

desa,

dan/atau tambatan perahu, serta perahu. 2. Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, berupa irigasi desa. 3. prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air bersih. Inti Pelaksanaanya adalah serangkaian kegiatan yang mencakup persiapan,

pemberdayaan,

perencanaan,

pelaksanaan

fisik,

pengawasan, sampai dengan serah terima prasarana. Dalam tahapan pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: (a) masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sedangkan konsultan pendamping dan aparat pemerintah berperan sebagai fasilitator, (b) masyarakat miskin dan kelompok perempuan diharapkan berperan serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur

dikelompokkan menjadi: 1. Persiapan 2. Sosialisasi 3. Perencanaan 4. konsolidasi 5. Pelaksanaan Fisik

- 35 -

Perdesaan

dapat


Berikut uraian di bawah ini : Persiapan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan

persiapan

program

merupakan

bagian

dalam

tahap

pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Kegiatan tersebut meliputi : 1. Pembentukan tim koordinasi 2. Penyusunan pedoman dan program 3. pengadaan konsultan pendamping 4. Penetapan lokasi dan pagu anggaran Pembentukan Tim koordinasi Untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana monitoring, maka dalam pelaksanaan program ini dibentuk Tim Koordinasi pada beberapa tingkatan, yaitu: 1. Tim Koordinasi Pusat, terdiri dari Tim Pengarah Pusat yang dibentuk melalui SK Menteri PU dan Tim Pelaksana Pusat melalui SK Dirjen Cipta Karya. 2. Tim Koordinasi Propinsi, terdiri dari Tim Pengarah Propinsi yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur dan Tim pelaksana Propinsi yang dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi. 3. Tim

Koordinasi

Kabupaten/Kota Bupati/Walikota

Kabupaten/Kota, yang dan

Tim

terdiri

dibentuk Pelaksana

dari

Tim

melalui

Pengarah Keputusan

Kabupaten/Kota

yang

dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 4. Tim Kecamatan yang dibentuk malalui Keputusan Bupati/Walikota.

- 36 -


Penyusunan Pedoman dan program Penyusunan Pedoman dan Program dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Persiapan

Kebijakan

Pembangunan

termasuk

penentuan

pendekatan,

indikator

keberhasilan.

Persiapan

pembuatan

Pedoman

Umum,

Infrastruktur

prinsip, ini

Perdesaan

mekanisme,

ditindaklanjuti

Pedoman

dan

demean

Pelaksanaan,

dan

Petunjuk Teknis Sektor (Jalan, Air Bersih, dan Irigasi). Kemudian materi

tersebut

disosialisasikan

secara

berjenjang

di

setiap

tingkatan. 2. Penetapan kriteria-kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari kriteria lokasi desa sasaran, kriteria pemilihan prasarana dalam pelaksanaan fisik, kriteria pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat, dan kriteria keberhasilan program. Pengadaan Konsultan Pendamping Konsultan Pendamping dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dapat diklasifikasikan sebagai KPT, KME, KMPr, dan KPK. Pengadaan konsultan

pendamping

dilaksanakan

melalui

proses

pelelangan

terbuka. Untuk itu pengadaan konsultan pendamping dilakukan secara berjenjang, pengadaan KPT dan KME dilaksanakan di Pusat oleh Satker Sementara Pusat, pengadaan KMPr di tiap Propinsi oleh Satker masingmasing Propinsi, dan pengadaan KPK sesuai paket-paket KPK dilakukan oleh Satker Sementara Propinsi. Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan Keppres No. 61 tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Dan Jasa Pemerintah. Sesuai dengan acuan yang diberikan oleh Tim Pengarah Pusat, maka masing-masing daerah, dalam hal ini propinsi dan kabupaten/kota, melakukan persiapan pengadaan konsultan pendamping. - 37 -


Penetapan Lokasi dan Pagu Anggaran Penetapan alokasi sasaran tiap Kabupaten/Kota sesuai kriterai sebagai berikut: 1. Kabupaten/Kota sasaran tidak termasuk Kab/Kota di Propinsi NAD dan Sumut yang sudah tercakup dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, dan kota-kota di DKI Jakarta. 2. Setiap Kab/Kota yang tercakup dalam Program mendapatkan bagian minimal 30 desa untuk Kabupaten Tertinggal dan untuk non Kabupaten

Tertinggal

mendapat

minimal

10

desa

kecuali

Kab/Kota yang jumlah desanya lebih kecil dari angka minimal tersebut, di mana Kabupaten Tertinggal disusun sesuai Kepmen PDT No.001/KEP/M-PDT/II/2005. 3. Alokasi desa sasaran di setiap Kab/Kota dibagi secara proporsional sesuai

dengan

jumlah

desa

di

setiap

Kab/Kota,

dengan

memberikan prioritas pada Kabupaten tertinggal, dan dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di setiap desa, khususnya pada desa yang tertinggal infrastrukturnya. 4. Hasil akhir proses ini merupakan desa sasaran per Kab/Kota. Sosialisasi dan Diseminasi Sosialisasi Tingkat Pusat Kegiatan Sosialisasi di tingkat pusat dipersiapkan dan dilaksanakan oleh TKP. Sosialisasi tingkat pusat dilaksanakan dengan mengundang instansi pemerintahan pusat, propinsi, dan kabupaten yang terkait yang ditujukan pada Ketua Bappeda Propinsi, Kepala Dinas PU Propinsi, Bupati/Walikota, Ketua Beppda Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Materi sosialisasi terdiri dari Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis (Jalan, Air Bersih, dan Irigasi), serta dokumen penting lainnya. - 38 -


Sosialisasi Tingkat Propinsi Kegiatan sosialisasi di tingkat propinsi dipersiapkan dan dilaksanakan oleh TKPr sesuai kebijakan TKP. Sosialisasi tingkat propinsi dilaksanakan dengan mengundang instansi pemerintahan propinsi, dan Kabupaten yang terkait di propinsi yang ditambah dengan Satker Sementara Propinsi,

Satker

Sementara

Kabupaten/Kota.

Pada

sosialisasi

ini

diundang pula anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat, serta Perguruan Tinggi di tingkat Propinsi. Materi Sosialisasi terdiri dari

Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan

Petunjuk Teknis(Jalan,Air Bersih, dan Irigasi) serta dokumen penting lainnya. Sosialisasi Kabupaten/Kota Kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota dipersiapkan dan dilaksanakan oleh TKK. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang instansi pemerintahan kabupaten/kota yang terkait, Muspika dan aparat desa terpilih di kabupaten/kota yang bersangkutan, serta Kabupaten/Kota. Sosialisasi yang dilaksanakan di kabupaten/kota juga mengundang anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok/organisasi Masyarakat. Materi sosialisasi terdiri dari Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis(Jalan, Air Bersih, dan Irigasi) serta dokumen penting lainnya. Dalam sosialisasi pemerintah desa diharapkan dapat menyediakan data dan informasi mengenai referensi bagi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan IP, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pembiayaan pembangunan.

- 39 -


Sosialisasi Tingkat Kecamatan / Desa Kegiatan sosialisasi dengan masyarakat di tingkat Kecamatan / Desa, melakukan sosialisasikan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan secara umum, dan fasilitator kecamatan (FK) harus cermat, dan aktif dalam melihat peluang-peluang permasalahan di kecamatan/desa dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan infrastruktur. Fasilitator Kecamatan, pendekatan tahap awal ; berkenalan kepada masyarakat, dan untuk memudahkan pekerjaan FK memerlukan pendamping untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat baik Kepala

Desa,

infrastruktur

Tokoh

harus

di

Masyarakat cek

Desa,

dilapangan

dsb.

(survey)

Masalah-masalah dan

melakukan

pengukuran, di sketsa, di foto. Permasalahan infrastruktur tingkat perencanaan bersifat ringan / cepat dalam pengerjaannya. Perencanaan Musyawarah Pembentukan OMS dan FD Musyawarah Desa I dilaksanakan Satker kabupaten/kota/TKK, tim kecamatan, didukung oleh Kepala Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk : a. Mensosialisasikan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan kepada aparat pemda, tokoh masyarakat di tk. Desa, b. Memilih dan menetapkan OMS/Pokmas/LKD sebagai penanggung jawab operasional kegiatan desa, c.

Memilih dan menetapkan KD sebagai akor pemberdayaan

d. Mengidentifikasi

kebutuhan

prasarana

perdesaan

dan

mengidentifikasi permasalahan khusus yang berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat di desa tsb.

- 40 -


Musyawarah II Identifikasi Permasalahan Setelah Musyawarah Desa I, OMS/Pokmas/LKD dan KD langsung bertugas mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat

untuk

memverifikasi

masukan-masukan

Satker

Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan mengenai permasalahan desa/kelurahan. Untuk itu KD perlu mempelajari kondisi dan situasi sosial, ekonomi, budaya, sumber data serta permasalahan infrastruktur yang menonjol, didukung oleh Tim Kecamatan, apabila dibutuhkan dapat pula didukung oleh TKK. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. OMS/Pokmas/LKD dan KD dibantu oleh Tim Kecamatan melakukan identifikasi masalah yang terdapat di desa tersebut. b. OMS/Pokmas/LKD dan KD memverifikasi temuan di lapangan dengan temuan awal dari Satker Kabupaten/Kota dan/atau TKK c.

OMS/Pokmas/LKD dan KD dibantu oleh mengumpulkan informasi dan data pendukung berkaitan dengan gagasan yang muncul di masyarakat.

Penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh OMS/Pokmas/LKD dan KD bersama Satker. Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan. Satker Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK bertugas membimbing proses penyusunan usulan kegiatan ini secara teknis dan membantu

terwujudnya

konsep

pemberdayaan.

Peran

Satker

Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam memecahkan permasalahan di daerahnya. Sementara TimKecamatan bertugas membantu meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Proses yang dilakukan dalam Penyusunan Usulan Kegiatan ini adalah: - 41 -


a. Penyusunan Rencana Kegiatan (preliminary). Penyusunan rencana kegiatan ini dilakukan oleh OMS/Pokmas/LKD dan KD dengan bimbingan Satker Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan. Hasil kegiatan ini diwujudkan dalam rencana kegiatan (proposal) yang terdiri dari: Latar

belakang

yang

mendasari

kegiatan

pembangunan

infrastuktur yang didanai Melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan IP Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Tujuan merupakan rencana yang ingin dicapai Pada tingkat desa, sedangkan sasaran merupakan hal-hal yang hendak dicapai dari Pelaksanaan kegiatan Manfaat pekerjaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup desa/kelurahan Pelaksanaan pekerjaan, baik yang berhubungan dana, waktu, pelaksana dan Pelaku-pelaku lain yang mungkin terlibat Mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan. b. Finalis Usulan Kegiatan Finalisasi

usulan

kegiatan

dilakukan

untuk

perbaikan

dan

pembenahan terutama apabila ditemukan hal-hal yang belum sempurna. Tetapi tidak mengubah kandungan isi secara substansi.

- 42 -


Desain dan RAB Setelah usulan kegiatan selesia difinalisasi, Langkah selanjutnya adalah penyusunan

rencana

teknis

dan

RAB

yang

dilaksanakan

oleh

OMS/Pokmas/LKD, KD besama Satker Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan. Hasil dari kegiatan ini harus melalui persetujuan Tim Kecamatan. Pada tahap ini dilaksanakan: a. Penyusunan Rencana Teknis; Hasil Penyusunan Rencana Teknis diwujudkan dalam dokumen rencana teknis dan gambar desain Penyusunan rencana teknis harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sektor (Jalan dan Jembatan Desa, Air Bersih, Irigasi Perdesaan, dan Tambatan Perahu). b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); Hasil penyusunan RAB berupa perhitungan volume pekerjaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga dari berbagai

macam

bahan/material,

alat

dan

tenaga

yang

dibutuhkan pada suatu kontruksi. Tujuan kegiatan penghitungan rencana anggaran biaya adalah untuk memprediksi biaya pelaksanaan. Melalui penghitungan RAB dapat diketahui taksiran biaya setiap item/sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah final cost (biaya

sebenarnya).

Final

cost

akan

diperoleh

pada

saat

pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, OMS/Pokmas/LKD dan KD dapat didukung Satker Sementara Kabupaten/Kota dan/atau TKK serta Tim Kecamatan.

- 43 -


Pelaksanaan Fisik : Musyawarah III Persiapan Pelaksanaan Pembentukan KPP Musyawarah Desa tahap III menetapkan mekanisme dan rencana pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Pada ini diharapkan dapat dicapai kesepakatan masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan, apakah seluruh pekerjaan akan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat atau beberapa pekerjaan membutuhkan kerjasama operasional

dengan

pihak

ketiga

dengan

mengikuti

peraturan

perundangan yang berlaku. Pada musyawarah ini juga disampaikan rencana detail pelaksanaan yang mencakup jadual pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan sumberdaya. Pada musyawarah Desa III ini dibentuk pula KPP. KPP beranggotakan masyarakat setempat, terutama yang akan memfaatkan prasarana perdesaan yang akan dibangun, dan aparat desa(kecuali Kepala Desa). Kelompok ini akan bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeriharaan untuk pelestarian prasarana terbangun. KPP bekerja sejak

tahap

pelaksanaan

pembanguna,

sebagai

pengawas

pelaksanaan kegiatan. Bila kemudian ditetapkan pelaksanaan fisik kegiatan dilakukan bersama dengan desa/beberapa desa lain yang berdampingan, maka tata cara pelaksanaan dan pencairan dana harus dirumuskan bersama antar desa-desa bersangkutan. Untuk pelaksanaan fisik yang dilakukan dengan kontraktual (oleh kontraktor) atau bagian dari SKO, maka hasil musyawarah III harus segara ditindak lanjuti dengan persiapan, pelelangan dan pengendalian pelaksanaan oleh Satker Sementara Kabupaten/Kota. Namun masyarakat tetap berperan-serta

dalam

pengawasan

pelaksanaan.

- 44 -

proses

pelelangan

dan


Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa III: a. OMS/Pokmas/LKD Musyawarah

dibantu

Desa

III

dan

oleh

KD

dan

menyiapkan

FK materi

melaksanakan yang

akan

disampaikan. b. Ketua OMS/Pokmas/LKD menjelaskan pokok-pokok hasil diskusi Musyawarah Desa II. c. Peserta menyepakati rencana dan jadual pelaksanaan kegiatan, yang kemudian memberikan wewenang kepada OMS/Pokmas/LKD untuk melaksanakannya. Kontrak Pelaksanaan OMS – Satker kab. / Kota Hasil dari Musyawarah Desa III tentang mekanisme pelaksanaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara OMS/Pokmas/LKD dengan

Kuasa

Pengguna

Anggaran

Satker

Sementara

Kabupaten/Kota. Dalam kontrak kerja, dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan dimuka dan selanjutnya mempertimbangkan kemajuan pekerjaan di lapangan yang lakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama sebesar 40%, bisa dicairkan setelah penandatanganan kontrak. Selanjutnya 40% berikutnya dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 36%, dan sisanya sebesar 20% dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72%. Pelaksanaan Kegiatan Fisik Proses pelaksanaan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya,

seperti

penyiapan

lokasi,

pengadaan

material,

pelaksanaan konstruksi, pengadaan alat dan pengendalian tenaga - 45 -


kerja,

pengendalian

waktu

pelaksanaan

serta

pengendalian

pengeluaran dana oleh pelaksana. Pelaksana fisik infrastruktur perdesaan mulai dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan. Pada

tahap

ini,

KD

dan

FK

bertanggung

jawab

memberikan

pendampingan teknis dan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama-sama dengan KPP, serta didukung oleh KMK. Pelaksanaan fisik prasarana harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sektor jalan perdesaan, air bersih perdesaan, dan irigasi perdesaan. (Bisa dilihat pada Format Rencana Jadwal dan Kurva S) Supervisi Supervisi atau pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh pihak (KPP, KD, Tim Kecamatan, Kepala Desa, dan TPK) dimana tanggung jawab pelaksanaannya dipegang oleh FK. Setiap pihak diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsi pengendalian kualitas bahan dan material, pengendalian volume, pemanfaatan dana, pengendalian sumbangan masyarakat, dan pengendalian waktu pelaksanaan. 1. Pemantauan Konstruksi Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan

yang

diharapkan.

Dilakukan

dengan

pengumpulan

informasi terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas material, pengukuran

pemantauan

pelaksanaan

progress

dan

harian

konstruksi

mingguan,

melalui

pemantauan

pemanfaatan dana dan jumlah pekerjaan yang bepartisipasi - 46 -


serta pemantuaun terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti cuaca, ataupun bencana alam. 2. Pelaporan Bagian

lain

dari

supervisi

adalah

pencacatan

dan

pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Cacatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan FK dan KD: 1. Laporan Harian (Progress, pemasukan dan penggunaan marerial, cuaca) 2. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi) 3. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan 4. Jumlah dan asal pekerja, dan penggunaan material 5. Kesesuaian waktu pelaksanaan 6. Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%; 40%; 80%; 100%) Laporan Pertangungjawaban OMS/Pokmas/LKD Laporan pertanggung-jawaban OMS/Pokmas/LKD dibuat setelah kegiatan fisik selesai atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis (akhir tahun anggaran 2005). Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat desa.

- 47 -


Apabila pekerjaan fisik sudah selesai (mencapai 100%), laporan pertanggung-jawaban

OMS/Pokmas/LKD

terdiri

dari

Laporan

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai pada waktunya (pada akhir tahun anggaran belum mencapai 100%) maka laporan pertanggungjawaban OMS/Pokmas/LKD harus terdiri dari Laporan Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), dan Pembuatan Surat Pernayataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Rencana Kegiatan Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD dan diketahui KD untuk menyatakan bahwa seluruh seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh Tim Kecamatan dan Satker Sementara Kabupaten/Kota. dilakukan

Testing

Kondisi and

100%

dapat

dicapai

Commisioning.

setelah

Testing

and

Commisioning dilakukan bersama-sama Satker Sementara kabupaten/kota, Tim Kecamatan dan KPP Pada saat LP2K ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggung-jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan Kecanmatan

pada

FK

dengan

tembusan

dan

PK

Sementara

kepada

Kabupate/Kota,

Tim untuk

mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan dilapangan.

- 48 -


b. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) OMS/Pokmas/LKD bersama KD harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya dan disetujui oleh Tim Kecamatan. Hal ini sebagai bentuk penjelasan tentang apa

saja

yang

pengguna

telah

dana

dilaksanakan

bantuan

di

lapangan

Pembangunan

serta

Infrastruktur

Perdesaan di desa. Realisasi Keggiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat dengan kondisi pada saat LP2K dibuat pelaksanaan di lapangan. Halhal yang harus dicatat meliputi harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar dan distribusi dana dari setiap kegiatan

diluar

prasarana

seluruhnya.

Catatan

harus

berdasarkan kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan

catatan

pelaporan

harian.

Pada

prinsipnya

pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. c. Pembuatan

Surat

Pernyataan

Penyelesaian

Pelaksanaan

Kegiatan (SP3K) Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan

dalam

pelaksanaan

administrasi

maka

Satker

termasuk

Sementara

dalam

PKPS

BBM

hal IP

Kabupaten/Kota dapat memberikan kesempatan konstruksi dan/atau melakukan perbaikan. Surat

pernyataan

kesanggupan

penyelesaian

OMS/Pokmas/LKD

kegiatan untuk

ini

berisikan

menyelesaikan

kagiatan sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen

dari Satker

Sementara Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Camat. - 49 -


d. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, atau

dana

belum

disalurkan

seluruhnya,

maka

Ketua

OMS/Pokmas/LKD dan FK dengan diketahui oleh Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga

saat

itu

maupun

gambar-gambar

infrastruktur

terbangun hingga saat itu. Jika pada saat BASPK masih terdapat sisa dana yang belum terserap dari KPPN maka sisa dana

tersebut

tidak

dapat

ditarik

kembali

dan

harus

dikembalikan ke kas Negara. e. Pembuatan dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang laporan penanggung-jawaban OMS/Pokmas/LKD selaku pelaksana termasuk rincian realisasi penggunaan

biaya

dan

lampiran

pendukung

lainnya.

Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambargambar infrastruktur terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan kemajuan fisik. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh OMS/Pokmas/LKD bersama FK dan KD untuk disampaikan kepada Tim Kecamatan Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai waktu tersebut dokumen penyelesaian belum dituntaskan, maka Ketua OMS/Pokmas/LKD, FK dan Tim Kecamatan harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk kedapa TKK. - 50 -


Serah terima hasil Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah fisik infrastruktur di lapangan selesai dilaksanakan, dan operasional prasarana perdesaan yang

dibangun

sudah

sepenuhnya

dapat

berfungsi

dan

berbermanfaat. Setelah tahap Konstruksi fisik selesai selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari OMS/Pokmas/LKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Sementara Kabupaten/Kota). Selanjutnya pengelolaan infrastruktur terbangun diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Sementara Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk digunakan, dilelola, dan dilestarikan oleh masyarakat (KPP).

- 51 -


Bab 8 Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya Team Leader Team Leader berlatang belakang pendidikan minimal S1, diprioritaskan memiliki penguasaan pembangunan infrastruktur wilayah dengan latar belakang

teknis

sipil

atau

pembangunan

perdesaan,

dengan

pengalaman kerja minimal 7 tahun. Berpengalaman dalam pengelolaan proyek pembangunan perdesaan dan mampu memimpin kelompok profesional. Memahami mekanisme pembangunan di daerah, struktur dan manajemen pemerintahan termasuk di dalamnya pelaksanaan otonomi daerah, serta mengenal jaringan kerja lembaga swadaya masyarakat (LSM). Team Leader bertanggung jawab : -

Pengendalian seluruh tenaga dari konsultan;

-

Mengkoordinasi seluruh kegiatan persiapan, pelaksanaan fisik, pengendalian,

supervisi, monitoring;

-

Bertanggungjawab terhadap kerja konslutan;

-

Menjamin Pelaksanaan program sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan PPIP 2007

-

Memantau penggunaan dana dan dokumen penagihan;

-

Mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga yang memiliki

kompetensi

dalam

pemberdayaan

masywakat

serta

lembaga hukum yang ada; -

Melakukan

pengendalian

pelaksanaan

program

melalui

pemantauan, pelaporan dan evaluasi; -

Memberikan saran dan penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada Tim Koordinasi di tingkat propinsi dan kabupaten; - 52 -


-

Memberikan dukungan dalam konsolidasi usulan untuk tingkat wilayah;

-

Menghimpun informasi, analisa data/informasi,serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol;

-

Mengorganisasi penyusunan laporan pelaksanaan.

-

Melakukan pengumpulan data-data pelaksanaan dan administrasi OMS

-

Pemantauan terhadap paska, pelaksanaan.

-

Menyusun rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan

bulanan,

laporan

triwulan,dan

laporan

penyelesaian

kegiatan dan melaporkan kepada Satuan Kerja Tingkat kabupaten dan Satuan Kerja Propinsi dan KMP. Tenaga Ahli Teknik Sipil/TAMK Ahli Teknik adalah tenaga ahli profesional yang mempunyai jenjang pendidikan minimal S1. Latar belakang pendidikan teknis sipil yang berpengalaman di bidang pembangunan jalan, drainase, dermaga sederhana, sanitasi dan air minum. Memilki pengalaman profesional dalam pembangunan perdesaan minimal 5 tahun. Berpengalaman dalam bantuan teknis bagi pelaku pembangunan di perdesaan, serta kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga Ahli Teknik Sipil ini akan membawahi fasilitator yang berada di tingkat desa. Ahli teknik sipil akan bertanggung jawab untuk : -

Melakukan koordinasi di tingkat kabupaten dan desa sasaran dalam setiap tahapan pelaksanaan program;

-

Melakukan identifikasi desa sasaran yang sudah melaksanakan perencanaan

dan

melakukan

optimalisasi

serta

penyelesaian

perencanaan di tingkat desa; -

Menjamin pelaksanaan fisik clan spesifikasi teknis infrastruktur desa; - 53 -


-

Melakukan

pendamping

pemberdayaan

masyarakat

dan

pelaksanaan fisik di tingkat desa; -

Melakukan

pengendalian

pelaksanaan

program

pelaksanaan

program melalui pemantuan, pelaporan dan evaluasi; -

Memberikan saran penanganan penganduan,serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;

-

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Koordinasi di tingkat kabupaten dan di tingkat desa.

-

Memberikan dukungan teknis fasilitator dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa

-

Mengorganisasi

penyusunan

laporan

hasil

pendampingan,

pengawasan, clan monitoring pelaksanaan program; -

Melakukan pengumpulan data-data pelaksanaan administrasi OMS

-

Pemantauan terhadap paska pelaksanaan,

-

Memantau dan memantau supervisi penanganan masalah maupun keluhan dari masyarakat dan pelaku di lapangan.

-

Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana dengan bekerja sama dengan semua pihak baik ditingkat wilayah maupun di Pusat;

-

Menyiapkan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Team Leader.

Asisten Tenaga Ahli Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan tenaga profesional yang mempunyai pendidikan minimal S1. Latar belakang pendidikan teknik sipil yang berpengalaman di bidang pembangunan minimal 3 tahun untuk dijadikan sebagai Assisten Tenaga Ahli. Asisten Tenaga Ahli akan berdomisili di propinsi untuk membantu Team Leader dalam menjalankan tugas-tugasnya serta membantu Tenaga Ahli

Teknik

dan

Tim

Pelaksana

menyelenggarakan PPIP 2007. - 54 -

Propinsi

Propinsi

dalam


Bab 9 Pelaporan

Untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan maka konsultan harus menyerahkan laporan-laporan sebagai berikut : 1. Laporan Rencana Kegitan Laporan

Rencana

Kegiatan

berisi

usulan

rencana

kerja

dan

metodelogi, pelaksanaa dan persiapan persiapannya. Laporan ini disampaikan dua minggu setelah SPMK. 2. Laporan Bulanan Laporan

bulanan

pelaksanaan

dibuat

pada

dengan

bulan

perencanaan,

pelaksanaan

permasalahan

dan

memuat

bersangkutan fisik,

hambatan,

informasi mencakup

pengawasan

serta

dan

tahapan

dan

penanganan

hasil

evaluasi,

pengaduan

masyarakat. Laporan ini disampaikan setiap akhir bulan. 3. Laporan Draft Final Laporan ini akan konsolidasi dari seluruh laporan, baik laporan rencana kegiatan maupun laporan bulanan, serta memberikan berbagai rekomendasi, perencanaan,

input

dan

masukan

pelaksanaan

fisik,

dalam

mencakup

pengawasan

dan

tahapan evaluasi,

permasalahan dan hambatan, penanganan pengaduan masyarakat dan hasil pendampingan dalam paska pelaksanaan/pengelolaan serta rekomendasi

pengembangan

pelaksanaan

program

dai

berikutnya. Laporan ini disampaikan setelah 4 bulan sejak SPMK.

- 55 -

tahun


4. Laporan Pelaksanaan Program Laporan ini merupakan penyempurnaan dari laporan draft final dan merupakan hasil pelaksanaan pendampingan konsultan sampai pada masa tugas selesai. Dalam laporan ini juga konsultan akan memberikan berbagai rekomendasi dan masukan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan program/pengelolaan serta penguatan kelembagaan. Laporan ini disampaikan setelah 6 bulan sejak SPMK.

- 56 -


Bab 10 Staf Pendukung

Dalam suatu paket pekerjaan beberapa Tenaga Ahli akan dibantu oleh tenaga Pendukung maka untuk pekerjaan ini, diperlukan dukungan dari berbagai tenaga pendukung yaitu; 1. Fasilitator Pemberdayaan Fasilitator Pemberdayaan memiliki tugas dan tanggung jawab: Menjamin penyelenggaraan program di tingkat desa sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis sektor yang sudah ditetapkan. Menjamin pemahaman masyarakat lingkup program dan pedoman serta petunjuk yang ditetapkan; Menjamin keterlibatan masyarakat miskin dan gender dalam pelaksanaan program. Menjamin

dalam

penyebarluasan

informasi

dan

tranparasi

pelaksanaan, melalui media komunikasi dan media lainnya (papan pengumuman, dll) Melakukan koordinasi dengan kader desa, tokoh masyarakat desa, aparat desa dan kecamatan. Membantu OMS dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa; Melaporkan kedapa Tim Leader melalui Tenaga Ahli dan dengan segera jika terjadi permasalahan yang memerlukan penanganan mendesak dan

melakukan

terhadap

permasalahan,

pengaduan. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan Membuat laporan secara rutin kepada Tim Leader. - 57 -

temuan,


2. Fasilitator Teknis Fasilitator Teknis memiliki tugas dan tanggung jawab: Menjamin penyelenggaraan program di tingkat desa sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta pentujuk teknis sektor yang sudah ditetapkan. Melakukan

seluruh

kegiatan

optimalisasi

perencanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasi paska pelaksanaan. Memverifikasi gambar rancangan dan RAB yang dibuat oleh OMS Memverifikasi progres fisik dan keuangan yang dibuat OMS Memberikan advis teknis dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Melakukan pemantauan dan pengawasan di desa – desa secara rutin Mengkoordinasi kegiatan fisik yang ada di lapangan Menjamin penggunaan dana dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan Membantu OMS dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa Melaporkan kepada Tim Leader melalui Tenaga Ahli dengan segera jika

terjadi

permasalahan

mendesak dan melakukan

yang

memerlukan

terhadap

penanganan

permasalahan,

temuan,

pengaduan. Melakukan pengumpulan data data pelaksanaan administrasi OMS Pemantauan terhadap paska pelaksanaan Membuat laporan secara rutin kedapa Tim Leader. 3. Operator Komputer Membantu

Team

Leader

dalam

Laporan, form-form questioner dll.

- 58 -

typist/pengetikan

pembuatan


Bab 11 Fasilitas Pendukung

1. Tunjangan Perumahan / Kantor di masing-masing Kabupaten 2. Fasilitas transport yang sesuai dengan keadaan lapangan untuk inspeksi lapangan 3. Pengeluaran-pengeluaran untuk akomodasi, perjalanan lapangan, termasuk kebutuhan sosial dan pengeluaran-pengeluaran lain selama pekerjaan lapangan 4. Biaya untuk mobillisasi dan demobilisasi staf ke dan dari proyek 5. Biaya untuk staf administrasi pendukung dan pekerjaan harian

- 59 -


Bab 12 Penutup

Konsultan menyampaikan terima kasih atas percayaan Pihak Dinas Pekerjaan

Umum

Propinsi

Kalimantan

Tengah

Satuan

Kerja

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kalimantan Tengah yang telah meminta Konsultan untuk mengajukan penawaran atas Pekerjaan tersebut. Dalam bab-bab sebelumnya setelah disajikan tentang pemahaman Konsultan

terhadap

Konsultan

Manajemen

Kabupaten

Seruyan,

Katingan dan Gunung Mas” ini dan rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan jika Konsultan dipercaya untuk melaksanakan Pekerjaan ini. Dengan uraian yang telah disajikan sebelumnya, dan didukung oleh pengalaman Konsultan (terutama tenaga-tanaga ahli yang diajukan oleh Konsultan) serta dengan kesungguhan Konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, Konsultan percaya bahwa Pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh Pihak Pemilik Pekerjaan apabila Konsultan dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan ini. Namun hasil baik tidak akan dapat diraih tanpa kerjasama yang baik dari Pihak Pemilik Pekerjaan selaku Pihak yang saat ini mengetahui dengan baik kondisi daerah lokasi Pekerjaan. Untuk itu, bantuan dan kerjasama dari Pihak Pemilik Pekerjaan sangat diharapkan oleh konsultan demi suksesnya Pekerjaan ini.

- 60 -


STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN Team Leader

Ahli Teknik Sipil/TAMK

Assisten Tenaga Ahli


--------------


- 61 -

-------------



JADUAL PENUGASAN TENAGA AHLI

NO

POSISI

Man Month

BULAN KE 1

2

3

4

5

6

A 1

Tenaga Ahli Team Leader

6,00

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

2

Ahli Teknik Sipil / TAMK

15,00

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

B


1


18,00

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

C.

Tenaga Pendamping

1

Fasilitator Teknik

138,00

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

2

Fasilitator Pemberdayaan

48,00

xxx xxx

xxx

xxx

- 62 -

xxx xxx

Ustek Konsultan Manajemen Kabupaten

Recommend Documents