UsTek Pengawasan Gedung.docx

BAB 2 Pendekatan dan Metodologi 2.1. Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja Setelah membaca dan menelaah menelaah Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBkonsultan memberikan tanggapan-tanggapan tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA a. Tanggapan Terhadap Latar Belakang Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai latar belakang Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB.

b. Tanggapan Terhadap Maksud dan Tujuan Pekerjaan Maksud dan tujuan pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBmenurut hemat konsultan sudah cukup tepat dan strategis, yaitu : Agar pelaksanaan pencapaian target mutu, waktu dan pembiayaan pembangunan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sehingga hasil pembangunan yang dihasilkan nanti semakin berharga serta memiliki kinerja yang baik.

c. Tanggapan Terhadap Sasaran Ketiga point Sasaran pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBini menurut konsultan sudah cukup tepat guna sesuai dengan maksud dan tujuannya.

d. Tanggapan Terhadap Tugas, Tanggung jawab dan Program Kerja Konsultan Pengawas Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai Tugas, Tanggung jawab dan Pogram Kerja Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBdan akan melaksanakan seoptimal mungkin. mungkin.

Dokumen Penawaran Teknis

e. Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Proyek Ruang

lingkup

Pembangunan

Penyusunan Gedung

Pekerjaan

Asrama

/

Pekerjaan

Pertemuan

Pengawasan

BKD

Dan

Pelaksanaan

Diklat

Provinsi

NTBsebagaimana diarahkan dalam KAK sudah cukup jelas dan lengkap. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : Lingkup Pekerjaan : Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB pada tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Tahap Lingkup Tugas : Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang memiliki spesifikasi umum sebagai berikut : -Struktur beton bertulang -Pekerjaan pasangan -Pekerjaan rangka atap dan plafond -Instalasi air (bersih dan kotor) -Pekerjaan mekanikal dan elektrikal Konsultan pada intinya akan berupaya melaksanakan seluruh lingkup yang diisyaratkan. Penjabaran pelaksanaan lingkup kegiatan akan diuraikan lebih rinci dalam pendekatan Masalah dan Metodologi.

f. Tanggapan Terhadap Pendekatan dan Metodologi Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai kebutuhan wawasan yang luas terhadap pendekatan dan metodologi pelaksanaan sebagai pendukung utama dalam Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB

g. Tanggapan Terhadap Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBselama 135 hari kalender sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan fisik oleh Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan masa pemeliharaan. Konsultan akan membuat rencana kerja yang terkoordinasikan dengan baik dan akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki agar dalam pelaksanaan nantinya tepat waktu dan tepat sasaran.


h. Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Yang Diperlukan Untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Yogyakartaa, Yogyakartaa, jenis keahlian kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang disebutkan KAK akan disediakan sebaik mungkin. Konsultan memberikan komposisi tim ahli yang telah berpengalaman luas di proyek-proyek baik proyek pemerintah maupun swasta, terutama ahli-ahli yang banyak terlibat dalam Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Yogyakartaa. Rincian tenaga ahli ini dapat dilihat pada bab Tenaga Ahli dan Tanggung jawabnya. Untuk mendukung mendukung kerja tim ahli ini diperlukan tim pendukung yang dapat akomodatif terhadap berbagai tugas yang dibebankan. Oleh karena itu tim pendukung ini juga akan melibatkan tenaga -tenaga pendukung yang telah berpengalaman.

i.

Tanggapan Terhadap Lokasi Pekerjaan Konsultan

telah

mengetahui

bahwa

Kegiatan

jasa

konsultasi

Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBTeknis

sedang/berat

Gedung

Kantor

(Perkantoran

Pemerintah

Daerah)

Kabupaten Kulon Progo ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di Komplek Perkantoran Pemda Kulon Progo dengan mengenali karakteristik kawasan secara fisik dan ataupun secara non fisik sesuai dengan yang terdapat dalam KAK.

j. Tanggapan Terhadap Keluaran Konsultan

telah

mengetahui

keluaran

pada

tahap

pelaksanaan

pekerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang harus dihasilkan sesuai dengan KAK.

k. Tanggapan Terhadap Laporan Konsultan telah mengetahui jenis – jenis laporan yang harus dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB sesuai dengan KAK.

2. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL / FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK


Tanggapan perihal penyediaan peralatan/ material/ personil/ fasilitas pendukung oleh PPK meliputi: a. Konsultan

memahami

maksud

KAK

sebagai

arahan

dalam

mewujudkan

pengawasan pembangunan berdasarkan sasaran kegiatan yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan hasil ekonomis, berkualitas dan berfungsi secara optimal b. Penyediaan peralatan maupun material oleh PPK yang masuk dalam usulan biaya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan pengawasani sudah sesuai dengan kebutuhan seperti untuk penyelesaian administrasi dan teknis di lapangan c. Jumlah Personil maupun disiplin ilmu untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung sudah sesuai dengan kebutuhan personil pengawasan d. Data dan fasilitas penunjang sudah bisa dijadikan modal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dari aspek biaya, mutu, waktu dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan personil konsultan pengawas dalam mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong e. Pelaporan sudah sesuai dengan keluaran yang tepat sasaran


2.2. Uraian Pendekatan, Metodologi, dan Program Kerja 1. UMUM Metodologi

pelaksanaan

layanan

Jasa

Konsultansi

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB, mengacu pada pemahaman dan apresiasi konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Orientasi pokok dalam penyusunan metodologi ini adalah tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan pengawasan dalam pengendalian dan pengawasan teknik bangunan gedung secara memuaskan. Metodologi ini disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan umum, pendekatan teknis dan administrasi serta pendekatan professional. Pendekatanpendekatan tersebut akan menjadi kerangka dasar dari penyusunan program kerja secara

terperinci

khususnya

yang

berhubungan

dengan

teknik

pelaksanaan

Pengawasan pekerjaan di lapangan.

2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT Koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga yang terkait di semua tingkatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, agar implementasi dan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan dapat berjalan secara lancar tanpa ada benturan dan kesalah pahaman yang diakibatkan kurangnya koordinasi dan informasi dari pihak - pihak yang terkait. Pihak - pihak yang terkait yang dimaksud bukan hanya dari pihak Proyek, namun juga instansi - instansi terkait lainnya. Prasarana sebelum pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dilaksanakan perlu adanya koordinasi dan pemberian informasi baik secara formal maupun secara non formal. Hal ini perlu ditekankan khususnya kepada personil - personil yang akan melakukan pengendalian dan pengawasan langsung pada setiap harinya di lapangan. Agar pelaksanaan kerja dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan, konsultan Pengawas akan membina dan menjalin kerjasama yang baik dengan Konsultan lain di lingkungan BKD Provinsi NTB serta dengan instansi - instansi pemerintah yang terkait.

3. PENDEKATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI


Pendekatan teknis dan administrasi yang dimaksud adalah pendekatan terhadap semua aspek teknis dan administrasi yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan. Pendekatan ini akan menunjukkan pemahaman konsultan mengenai aspek teknis dan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan.

a. Pendekatan Secara Teknis Prinsip-prinsip keteknikan yang akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini adalah pedoman - pedoman teknik yang biasa dipakai di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Pedoman yang dimaksud adalah semua produk yang diterbitkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang relevan dengan item pekerjaan - pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan yang tentunya akan mengacu pada dokumen kontrak termasuk pada lingkup pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB . Prinsip keteknikan dalam hal pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang akan diaplikasikan, pada dasarnya merupakan alat Bantu agar pengelolaan pembangunan dapat menghasilkan out – put seperti yang diharapkan. Alat Bantu tersebut adalah sarana dan bukan tujuan yang akan dicapai, dan hasil pelaksanaan prinsip - prinsip tersebut sangat tergantung kepada komitmen para pelaksana di lapangan untuk melaksanakannya. Ukuran dasar keberhasilan suatu rehabilitasi adalah menyangkut mutu, sehingga aplikasi keteknikan dapat dikatakan sebagai “Quality Assurance“ bahwa sarana dan prasarana yang dibangun akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya dan dalam waktu pemanfaatan yang sesuai dengan umur rencana.

b. Pendekatan Administrasi Administrasi pelaksanaan pekerjaan Pengawasan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Bagian ini merupakan catatan penting mengenai jalannya pelaksanaan program, mulai dari tahap awal pengendalian dan pengawasan pekerjaan, sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan. Administrasi pelaksanaan program secara umum terdiri dari administrasi teknik, keuangan dan pelaporan. Dalam pelaksanaan di lapangan konsultan akan menerapkan prinsip -prinsip administrasi sebagai berikut : 

Menggunakan format - format standar yang sudah ada dan sudah biasa dipakai di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah




Menggunakan format sederhana namun informatif (semua informasi penting yang dibutuhkan dapat tercatat), sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan maupun oleh penerima laporan.



Sistem pelaporan yang jelas dan berjenjang serta tidak “overlapping “

4. PENDEKATAN PROFESSIONAL Secara umum tugas konsultan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a.

Tugas - tugas yang bersifat

“

Assistance Concept

“

Dalam hal ini konsultan Pengawas bertindak sebagai pemberi saran dan bantuan teknis, administrasi dan manajerial kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB. Dalam konsep ini konsultan tidak berwenang memutuskan suatu kebijakan atau suatu langkah konkret, karena hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait.

b. Tugas - tugas yang bersifat

“

Task Concept

”

Dalam hal ini konsultan bertindak untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik lingkup organisasi konsultan sendiri, maupun dalam lingkup secara keseluruhan. Dalam konsep ini konsultan berwenang mengambil keputusan dan menentukan kebijakan dimana keputusan yang diambil oleh konsultan bersifat mengikat terhadap pihak lain yang terkait (misal : kontraktor). Konsultan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua implikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

Dalam Pendekatan Profesional perlu kiranya ditekankan mengenai Prinsip dasar yang harus dipahami dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, yang meliputi hal - hal sebagai berikut :

a) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Konsultan akan melakukan kegiatan pengendalian dalam lingkup kerja secara cepat, tepat, praktis dan efisien. Kegiatan pengendalian ini meliputi Dokumen Penawaran Teknis

sasaran, target dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. b) Pengaturan Tata Kerja Personil Konsultan akan membentuk suatu organisasi intern konsultan maupun pembentukan organisasi proyek secara keseluruhan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaturan tata kerja atau organisasi yang kurang baik akan menyebabkan kegiatan berjalan tanpa arah dan terget. c) Pemeriksaan Kegiatan Kerja Pemeriksaan kegiatan kerja akan dilakukan dengan memeriksa : 

Penetapan langkah (apa, dimana, dan bagaimana ?)



Pengaturan waktu (kapan ?)



Penugasan (siapa ?)



Tahap lanjutan (atau penyelesaian dengan segera).

5. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang diajukan ini merupakan penjabaran secara lebih konkrit terhadap bidang kerja jasa konsultansi Pengawas. Metode ini meliputi pembahasan

mengenai

prosedur

umum

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB secara keseluruhan, maupun prosedur pelaksanaan kegiatan dari bagian - bagian pekerjaan, termasuk didalamnya uraian sistem informasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan.

a.

Pengetahuan Tentang Dokumen Kontrak Dalam setiap kegiatan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem pengawasan/pengendalian yang teratur, agar hasil akhir yang dicapai dapat memuaskan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari proyek itu dan memenuhi sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada

umumnya

dan sudah menjadi suatu keharusan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai antara pemilik proyek dengan pelaksana pekerjaan perlu dibuat suatu Dokumen Kontrak Kerja, dokumen kontrak ini merupakan acuan dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan

di

lapangan.

Dengan

demikian

perlu

kiranya personil - personil

menguasai hal - hal yang berhubungan dengan manajemen proyek,

yang salah satu diantaranya adalah penguasaan Dokumen Kontrak tersebut. Dokumen Kontrak Fisik merupakan dokumen yang harus dikuasai oleh personil konsultan Pengawas. Biasanya dokumen kontrak berisi : 

Instruksi Kepada Peserta Pelelangan Dokumen Penawaran Teknis



Syarat - syarat Umum



Spesifikasi Teknik



Gambar Rencana Proyek



Surat Penawaran Kontraktor beserta lampiran - lampirannya.



Addendum Kontrak, jika ada.

Di dalam pengendalian dan pengawasan di lapangan nantinya Konsultan Pengawas akan selalu berpedoman pada Dokumen Kontrak yang telah dibuat dan disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran, dengan pihak - pihak yang terkait, kecuali kalau ada perintah perubahan (Contract Change Order) atau Addendum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Program Pengendalian dan pengawasan pekerjaan Program Pengendalian dan Pengawasan dalam Pengawasan harus dilaksanakan secara ketat dan terus - menerus sepanjang waktu kontrak, dimana masing - masing periode mempunyai tahapan/langkah sendiri - sendiri dan berkesinambungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Konsultan diwajibkan untuk kerja penuh waktu dalam pemberian saran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB yang masuk dalam paket pekerjaan proyek dan pelaksanaan kontrak - kontrak. Konsultan akan menentukan dengan jelas dan spesifik, luas dan dalam cakupan kerja Pengawasan dalam penugasan ini, dan akan mengkonfirmasikan tingkat pelayanan dan/atau masukan dari staf yang disyaratkan untuk kepastian cukupnya pengawasan dan pemeriksaan.

a) Masa Mobilisasi Pada periode Mobilisasi ini disamping Konsultan akan melakukan mobilisasi personil - personilnya yang akan terlibat dalam pekerjaan Pengawasan, Konsultan juga sudah harus mulai mengadakan checking, pengendalian dan pengawasan terhadap : 

Schedule mobilisasi Kontraktor.



Realisasi Mobilisasi Peralatan, Personil serta Kantor (direksi –keet) Kontraktor.



Realisasi pemenuhan spesifikasi atas fasilitas untuk Team Supervisi (jika ada).



Schedule Pekerjaan yang diajukan Kontraktor, diarahkan agar efektif,


dituangkan dalam Kurva S, sehingga Konsultan akan mudah mengawasi atas kemajuan pekerjaan Kontraktor. 

Review terhadap design yang ada, serta alternatif design bila dipandang perlu.



Pembuatan Shop Drawing (terutama penampang memanjang dan melintang dulu).



Mulai meneliti bahan - bahan yang akan dipakai, menurut spesifikasi yang ada.



Penyiapan blangko - blangko ( form ) yang akan dipergunakan selama masa kontrak, termasuk diantaranya blanko pengujian, blangko perhitungan volume, blangko laporan, serta blangko sertifikat bulanan (MC ) atau sertifikat eskalasi bulanan (Price Escalation Certificate ) jika ada.

Dalam masa mobilisasi inilah Konsultan Pengawas benar - benar harus dapat mengarahkan dan memberi bimbingan kepada kontraktor agar semuanya dapat selesai dalam jangka waktu mobilisasi tersebut. Penekanan dalam pembuatan schedule pekerjaan yang diajukan Kontraktor, harus diteliti betul serta diperiksa kemungkinan - kemungkinan dalam penerapan urutan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tahapan serta sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Yang pembuatan schedule

jelas di dalam

ini harus memperhatikan "hari efektif " yang ada

didalam jangka waktu pelaksanaan serta harus mengingat batas waktu yang harus diselesaikan.

b) Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pada

masa

pelaksanaan

pekerjaan

fisik

ada

beberapa

pokok

pengendalian dan pengawasan yang dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1) Pengendalian dan Pengawasan Kualitas (Mutu) Pekerjaan :


Dalam pengendalian dan pengawasan kualitas ini Konsultan harus benar benar ketat, mengingat bahwa intensitas penyimpangan dalam hal mutu di pandang saat ini masih cukup tinggi. Pengendalian mutu yang dimaksud adalah untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang awet, tahan lama dan dapat dipergunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan usia/umur pelayanan. Pencapaian mutu hasil pelaksanaan yang optimal akan ditempuh melalui pengendalian mutu bahan/material dan metode/cara pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan

pengendalian

mutu

direalisasikan

melalui

kegiatan “kontrol

kualitas“, sesuai dengan setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal – hal yang perlu dicermati terutama adalah kualitas pada pekerjaan utama.

Agar

diperoleh

kualitas

yang

baik,

perlu

adanya

cheking

bahan/material, dalam hal ini kontraktor mengajukan contoh bahan dengan "request sheet" yang memuat asal bahan, komposisi bahan, hasil test mutu, ukuran type, spesifikasi, sertifikat dan sifat - sifatnya. Dari hasil penelitian bahan, konsultan supervisi membuat rekomendasi atas bahan - bahan yang dipakai harus sesuai contoh yang disetujui, dan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditolak oleh Konsultan Pengawas, bahan yang ditolak harus dikeluarkan dari lokasi proyek. Inspeksi secara terus menerus merupakan salah satu alat dari pengendalian kualitas, disamping dokumentasi. Serta memberikan pengarahan pada para pekerja agar sesuai dengan rencana dan spesifikasi, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

2) Pengendalian dan Pengawasan Kuantitas : Dalam pengendalian dan pengawasan kuantitas pekerjaan ini tugas utama ada pada Surveyor dan Pengawas lapangan. Harus dipahami betul masalah aturan dan cara pembayaran yang ada di dalam Spesifikasi, mana yang dapat dibayar dan mana yang tidak dan harus mengacu pada dokumen kontrak dan Addendum kontrak (bila ada).

3) Pengendalian Biaya/Anggaran : Pengendalian Biaya/Anggaran yang ada sangat erat hubungannya dengan pengendalian kwantitas. Karena pada umumnya kontrak - kontrak sekarang menggunakan sistem Harga Satuan, maka pengendalian kwantitas juga akan


merupakan pengendalian anggaran.

4) Pengendalian Waktu Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan

pekerjaan

dapat

selesai

sesuai

dengan

waktu

yang

direncanakan. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan harus selalu terkontrol. Pengendalian waktu akan dilakukan melalui analisa terhadap performance pelaksanaan proyek, dimana untuk proyek

ini

dapat menggunakan

indikator SPI (Schedule Performance Index) dan CPI (Cost Performance Index). SPI adalah perbandingan antara realisasi fisik yang telah dikerjakan dengan rencana (schedule) yang ada pada periode yang sama. Sedangkan CPI adalah perbandingan antara dana yang telah dibayarkan dengan dana/biaya yang tersedia (kontrak). Secara umum SPI dan CPI dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu : SPI / CPI =

1,

Proyek dikatakan tepat

SPI / CPI >

1,

Proyek dikatakan cepat

SPI / CPI <

1,

Proyek dikatakan terlambat.

5) Contract Change Order (Perintah Perubahan Kontrak) dan

Addendum Apabila selama jangka waktu pelaksanaan ini terdapat hal - hal yang tidak sama (dalam hal volume atau biaya dimana jumlah akhir tidak melebihi harga kontrak) harus ada perintah perubahan dari owner. Kalau perubahan itu bersifat mendasar, termasuk perubahan Spesifikasi Teknis serta Anggaran yang melebihi Harga Kontrak harus dibuat Addendum.

6) Pembuatan Monthly Certificate/Price Escalation Certification Di dalam kontrak - kontrak saat ini biasanya pembayaran dilaksanakan secara bulanan. Setiap akhir bulan Konsultan Pengawas Konstruksi bertugas memeriksa dan menyiapkan pembayaran yang dapat dilakukan untuk bulan yang bersangkutan. Sertifikat Pembayaran Bulanan ini atau MC ini harus dilengkapi dengan Back


Up data yang lengkap. Konsultan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran dari Back Up Data tersebut. Dalam Back Up Data harus jelas ditulis untuk lokasi dan pekerjaan apa volume - volume yang dibayarkan pada bulan tersebut. Seandainya di dalam kontrak di sebutkan bahwa selama jangka waktu kontrak, Kontraktor akan mendapatkan eskalasi harga, maka Konsultan juga selain Monthly Certificate harus menyiapkan Price Escalation (PEC). Eskalasi harga didasarkan pada index harga yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Perlu diperhatikan betul - betul cara pembuatan dari Price Escalation Certificate ini biasanya aturannya tercantum dalam Buku 3 Syarat -syarat Umum. Bagian dari Proses Penyusunan Sertifikat Pembayaran Bulanan Kontraktor ini lebih jelasnya disajikan seperti pada Gambar di bawah ini Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor.


Hasil Opname terhadap Pekerjaan Yang telah lengkap

Kontraktor mengajukan data - data Pendukung sertifikat bulanan

Pengawas lapangan Memeriksa pengajuan tersebut

Penyusunan Draft Sertifikat bulanan Oleh Kontraktor berdasarkan data Yang telah diperiksa oleh Pengawas

Site Engineer memeriksa dan Menyetujui Draft sertifikat

Draft sertifikat dikembalikan ke Kontraktor untuk dikonfirmasikan Dan penyiapan pengajuan lengkap Jumlah salinannya dan tanda tangan

Site Engineer mengechek dan menandatangani, diteruskan Pemimipin Proyek

Pemimpin Proyek Menerima Dan menyetujui, kemudian di proses Untuk pembayarannya

Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor

c) Masa Akhir Pelaksanaan


Pada Akhir Pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu : 1) Penyiapan As Built Drawing Pada akhir masa pelaksanaan Kontraktor diwajibkan membuat As Built Drawing. Gambar ini akan merupakan dasar pembayaran terakhir. Tanggung jawab Konsultan adalah memeriksa kebenaran dari As Built Drawing tersebut. Supaya pada saat akhir pekerjaan kontraktor tidak terlalu banyak, kontraktor dapat menyiapkan gambar terlaksana ini sedikit demi sedikit seiring dengan selesainya item - item pekerjaan di lapangan (item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan/dipasang). Gambar

terlaksana

ini

merupakan

gambar

yang dikerjakan oleh Kontraktor, dimana

kenyataan

gambar

ini

di

lapangan

akan

sangat

bermanfaat untuk masa ke depan, untuk masa pemeliharaan konstruksi, juga diperlukan jika nantinya akan diadakan overlay (pelapisan ulang), rehabilitasi bangunan/konstruksi kembali.

2) Pembuatan Final Certifikat/Price Escalation Certificate Setelah pembuatan As Built Drawing , harus dibuat Final Certificate (Sertifikat Akhir), demikian juga Final Escalation Certificate (jika ada). Karena setelah sertifikat akhir ini tidak ada lagi pembayaran. Konsultan Pengawas harus hati - hati dan harus teliti

dalam memeriksa dan

menyiapkannya. Semua hitungan, ukuran, lokasi, aturan pembayaran mulai dari MC 1 (Monthly Certificate – 1) sampai terakhir/ dihitung ulang. Demikian juga halnya dengan Final Price Escalation Certificate (jika ada)

3) Claim Selama mulai periode kontrak mungkin terjadi claim atau tuntutan dari pihak Kontraktor maupun pihak luar, dalam hal ini konsultan pengawas harus selalu mendasarkan jawabannya berpedoman dan mengacu pada Dokumen Kontrak yang ada. Semaksimal mungkin Konsultan harus mengamankan Pemilik dari segala macam claim/tuntutan yang timbul.

4) Provisional Hand Over (Serah Terima Sementara) dan Final Hand

Over (Serah Terima Terakhir)


Biasanya dalam Buku 3 Syarat - syarat umum disebutkan bahwa apabila pekerjaan sudah mencapai 97 % (dengan syarat pekerjaan utama selesai 100 %). Kontraktor dapat mengadakan Serah Terima Sementara. Konsultan Pengawas berkewajiban menyiapkan semua data yang perlu untuk pelaksanaan Serah Terima ini.

Kegiatan ini meliputi : 

Penyiapan daftar kerusakan/ kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.



Penyiapan buku informasi bagi Panitia Serah Terima ini yang berisi data proyek, status pembayaran dan progress serta data quality.



Ikut didalam anggota Tim Teknis yang akan menjadi petunjuk didalam pelaksanaan pemeriksaan Serah Terima.



Menyiapkan semua pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Serah Terima.



Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sementara dan memberi pertimbangan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dalam menyetujui jangka waktu perbaikan (grace period ) yang diajukan kontraktor.

Setelah jangka waktu perbaikan berakhir diadakan lagi pemeriksaan kedua yang merupakan bagian dari proses Professional Hand Over (PHO). Kalau hasil pemeriksaan memenuhi Spesifikasi dan syarat, baru dikeluarkan Berita Acara Serah Terima. Untuk serah terima akhir (FHO) yang dilaksanakan setelah

Masa

Pemeliharaan

habis

secara

prosedur

sama

dengan

pelaksanaan Professional Hand Over.

6. URAIAN KAJIAN DAN PENDEKATAN PENGAWASAN Uraian kajian dan pendekatan pengawasan sesuai dengan tugas konsultan pengawas adalah menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang baik/berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat. Ketiga nya adalah 3 elemen yang saling mempengaruhi, seperti tertera pada gambar berikut :


Bagan Keselarasan biaya proyek, mutu dan waktu pelaksanaan

Spesifikasi pekerjaan :

A. STRUKTUR BETON BERTULANG Dalam

rangka

pengendalian

desain

struktur

yang

telah

didesain

oleh

konsultan perencana, konsultan Pengawas memberikan apresiasi perlu adanya acuan yang obyektif , sehingga dalam desain (perencanaan struktur) dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Seperti diketahui biaya fisik (pekerjaan struktur) cukup besar pengaruhnya terhadap biaya konstruksi. Untuk bangunan berlantai banyak, konsep pengendalian dan pengawasan khususnya dalam estimasi beban gempa yang terjadi sangat penting. Karena kesalahan dalam konsep pengawasan gempa akan berpengaruh terhadap beban gempa yang bekerja pada joint balok kolom. Dan selanjutnya bisa terjadi

over maupun under Estimate Earth Quake Loads, keadaan ini sangat merugikan pihak owner. Melalui usulan teknis ini, Konsultan Pengawas menyampaikan beberapa kajian, usulan-usulan yang konstruktif yang didasarkan pada kaidah atau peraturanperaturan yang berlaku. Dengan demikian Pekerjaan Pembangunan gedung ini dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar, perancangan struktur dibagi menjadi dua hal pokok yaitu : a. Perancangan sub structure (struktur bawah), yaitu bagian bangunan yang

berada dibawah permukaan tanah yang berfungsi meneruskan beban bangunan diatasnya ketanah dasar.

b. Perancangan upper structure (struktur

atas)

yaitu

bagian

bangunan


diatas permukaan tanah, yang berfungsi sebagai pemikul beban kerja atap dan lantai bangunan. Secara umum, keduanya harus merupakan kesatuan yang kokoh dan utuh, sehingga mampu mengantisipasi perilaku struktur oleh beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Dalam perancangan struktur ini, digunakan sebagai berikut: a)

Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIG),1983

b)

Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung (PPTGIUG),1981. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia Untuk Gedung

c)

(PPBBIG),1983. d)

SNI 1726 tahun 2002

e)

Peraturan Konstruksi Indonesia (PKKI). 1961.

f)

Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB), 1983.

g)

Hasil ” soil test “ berikut analisisnya.

h)

Peraturan/ketentuan lain yang terkait dengan pekerjaan perancangan struktur.

Untuk menetapkan sistem yang sesuai, perlu inventarisasi permasalahan yang ada, yang mungkin berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem terpilih. Berdasarkan rencana induk dan site engineering permasalahan yang dipandang berpengaruh pada penentuan sistem struktur ialah : a)

Tata letak bangunan yang direncanakan.

b)

System hubungan bangunan baru dengan bangunan lama.

c)

Rencana tahapan pelaksanaan masing-masing massa bangunan.

d)

Konsep arsitektur tiap-tiap massa bangunan.

e)

Rencana utilitas.

Beberapa pekerjaan struktur beton yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah :



Kepastian pemilihan sub kontraktor yang akan menyediakan adukan beton. Selalu dipertimbangkan track record dari sub kontraktor tersebut



Kepastian tentang mixed design dari campuran beton untuk mendapatkan


compressive strength yang diinginkan 

Koordinasi dan monitoring dalam mekanisme pengujian compressive strength beton



Pengendalian acuan beton melalui pembuatan shop drawing acuan beton



Kebenaran dimensi besi tulangan



Pengawasan saat pencoran beton, agar beton yang dihasilkan tidak berongga

B. STRUKTUR BAWAH (SUB STRUCTURE) Struktur bawah harus sesuai dengan karakteristik tanah dan hasil soil test yang sudah

diklarifikasi

dengan

kondisi

site

development.

Pekerjaan

yang

berhubungan dengan struktur bawah selalu berdekatan dengan tanah. a)

Deep foundation

Perlu diadakan survei sederhana di area rencana Pembangunan untuk mendapat beberapa data antara lain : 

Kedalaman muka air tanah terhadap muka tanah



Kedalaman tanah stabil berada di bawah muka tanah

Dengan hasil survey tersebut, diperkirakan fondasi yang cocok mungkin dengan deep foundation (fondasi dalam). Alternatif pertama untuk fondasi dalam tentunya adalah driven pile (tiang pancang), karena keuntungan tiang pancang adalah : 

Kualitas terjamin karena dibuat di pabrik dengan pengawasan yang sangat ketat



Pada saat driving (pemancangan) dapat ditentukan beban yang mampu dipikul oleh pile tersebut.

b)

Kelongsoran Tanah Akibat Galian Cutting

Di dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan cutting (galian), perlu diperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mengganggu bahkan menggagalkan pekerjaan tersebut. Aspek yang penting untuk dicermati menurut perkiraan adalah: 

longsoran tanah akibat aktivitas di sekitar lokasi proyek (lalu-lintas kendaraan dan sebagainya) dan beban-beban yang timbul selama masa konstruksi



berkurangnya potensi daya-dukung fondasi bangunan di sekitar basement


tersebut akibat penggalian tanah, yang mungkin dapat menyebabkan miringnya bangunan yang sangat dekat dengan lokasi proyek 

longsoran tanah akibat jenis tanah (khususnya jika jenis tanah cenderung bersifat pasir)

Perkiraan-perkiraan tersebut berdasarkan

teori

daya-dukung tanah menurut

Terzaghi sebagai berikut

Gambar 5. Daya dukung tanah menurut Terzaghi


Dari teori tersebut, apabila persoalan galian tanah ini tidak dipersiapkan secara teliti, sangat dimungkinkan kejadian-kejadian seperti yang ditunjukkan di dalam Gambar I.6

(a). Kondisi sebelum penggalian tanah

(b). longsor akibat penggalian tanah

Gambar I.6. Longsor akibat kehilangan sebagian potensi daya -dukung tanah

Dari Gambar I.6 dapat dilihat terjadinya longsoran tanah oleh penurunan daya dukung tanah (kehilangan sebagian potensi daya-dukung tanah akibat penggalian tanah). Akibat longsoran ini akan terjadi gangguan tehadap proses konstruksi. Selain itu, apabila tedapat bangunan-bangunan di sekitar lokasi penggalian yang fondasinya berada di atas atau sedikit di bawah dasar penggalian potensial mengalami hal yang sama. Jika tanah yang digali adalah pasir atau lebih bersifat pasir, berarti sudut longsor akan lebih besar dibandingkan dengan tanah lempung atau yang bersifat lempung. Untuk jenis tanah yang memiliki sudut longsor besar ini (tanah dengan sudut gesek internal relatif besar) hampir tidak dimungkinkan penggalian vertikal, sebab probabilitas kelongsoran tanah sangat besar.

c)

Dinding Penahan Longsoran Tanah (Retaining Wall)

Dari analisis longsoran di atas, perlu kajian lebih mendalam tentang kemungkinan penggunaan dinding penahan longsoran (retaining wall) untuk menghindari keruntuhan atau kelongsoran tanah akibat galian. Penggunaan dinding ini akan menjadi sangat penting khususnya apabila terjadi hujan selama pelaksanaannya.

Selain itu, dinding ini juga berfungsi sebagai pelindung

bangunan di sekitarnya dan/atau peralatan/pekerja konstruksi dari longsoran akibat galian. Berdasarkan kondisi site, penggunaan dinding penahan longsoran


yang paling memungkinkan dengan menggunakan gravity wall (pasangan batu) atau Cantilever wall (beton bertulang). C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Beberapa pemahaman dan aktifitas bidang arsitektur adalah :

a) Pemahaman Karakteristik Kawasan Dalam hal ini terkait dengan kemampuan Konsultan Pengawas untuk melihat dan mengenal potensi kawasan serta karakteristik nilai-nilai arsitektur bangunan yang membentuk “image” bagi kawasan lokasi Pembangunan tersebut.

Demikian halnya dengan keberadaan sebuah desain arsitektur akan mudah dikenali ketika mampu menampilkan “image” yang terbentuk oleh melalui

perwujudan

bangunan

dan

ataupun

ruang

arsitektur

yang

diciptakan.

Pembangunan Gedung ini sebagai ruang komunal harus mampu menampilkan “citra diri” sebagai wadah space yang akomodatif terhadap aktivitas diwadahinya serta dapat menampilkan “image”

yang

sebagai bangunan

pendidikan. Ini bertujuan agar tercipta ruang dan atau bangunan arsitektur yang “mengenal” para pelaku yang diwadahinya, sehingga para p elaku kegiatan nantinya tidak merasa “terasingkan”.

b) Pemahaman Karakteristik “Pelaku” Kegiatan Bangunan arsitektur akan memenuhi “keidealan desain” ketika mampu

menterjemahkan karakteristik pelaku kegiatan kedalam perwujudan bangunan dan ataupun ruang-ruang arsitektur. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami karakteristik aktivitas “pelaku” yang akan diwadahinya.

c) Pamahaman Karakteristik sirkulasi Internal maupun eksternal (terkait dengan Manajemen sirkulasi proyek dengan sirkulasi transportasi kawasan) Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan suatu pekerjaan fisik sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah sistem pola sirkulasi yang “optimal” secara internal maupun eksternal yang saling berkaitan diantara keduanya. “Optimal”

dalam artian terciptanya sistem manajemen sirkulasi tansportasi, material dan ataupun human resourses yang baik tanpa adanya “crouded” yang dapat

menyebabkan terganggunya kelancaran pekerjaan dan ataupun kelancaran sirkulasi eksternal. Berawal dari sinilah dituntut kemampuan bagi Konsultan Pengawas dalam menguasai existing lapangan yang tercakup didalamnya pola


sirkulasi internal maupun eksternal.

Pola sirkulasi eksternal yang harus dapat dikendalikan adalah pemilihan dan pengaturan sirkulasi keluar masuknya material maupun tenaga kerja dengan pemilihan main entrance dan ataupun service entrance yang sedapatmungkin tidak

menimbulkan

crouded

dengan

pola

sirkulasi

eksternal

(sirkulasi

transportasi lalu lintas). Dengan demikian diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas transportasi kendaraan dan ataupun aktivitas lainnya.

Hal yang menjadi acuan pertimbangan pemahaman site development untuk kemudian akan diketahui zone-zone area bebas yang dapat dimanfaatkan sebagai dropping area serta zone- zone yang memungkinkan untuk dijadikan bagian dari area pengaturan pola sirkulasi.

Kemampuan Konsultan Pengawas dalam memahami site development akan menjadi titik acuan pula dalam memberikan masukan dalam menentukan pola sirkulasi internal yang mencakup penentuan dropping area dan pengaturan keluar masuk kendaraan terkait dengan kelancaran pola sirkulasi eksternal.

d) Pemahaman Konsep zonifikasi Zonifikasi dalam Pembangunan Gedung ini sangat terkait dengan jenis dan karakteristik dari aktivitas yang terjadi pada tiap-tiap ruangan ataupun pola aktivitas secara menyeluruh dalam suatu wadah bentuk arsitektur. Dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Pengawas merupakan suatu keharusan memahami zonifikasi tiap-tiap massa bangunan dan ataupun zonifikasi ruangruang dari pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor pelakana. Hal ini diawali dengan pemahaman terhadap pola aktivitas pelaku kegiatan yang terdiri dari pola kegiatan pegawai serta pola interaksi antara pegawai ketika melayani keperluan masyarakat, serta pemahaman konsultan Pengawas terhadap pola sirkulasi yang terbentuk dari perilaku aktivitas tersebut. Zonifikasi dalam Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Gedung ini dapat dibagi menjadi beberapa zoning, yaitu : -

Zoning Kegiatan Publik

Merupakan zoning untuk kelompok kegiatan yang menjadi tempat interaksi langsung antara pimpinan dengan pihak intern staff . Zoning ini biasanya


diletakkan di area dekat dan atau berhubungan langsung dengan entrance utama. -

Zoning Kegiatan Semipublik

Merupakan zoning bagi kegiatan yang lebih memerlukan tingkat keprivasian lebih

ketika

terjadi

interaksi

antara

para

staf

dalam

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan khusus yang harus diselesaikan dengan pihak intern. -

Zoning KegiatanPrivat

Merupakan zoning yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas yang memerlukan tingkat privasi lebih bagi kepentingan kantor.. Biasanya terletak pada area yang relatif tertutup bagi akses sirkulasi publik namun tetap dapat diakses bagi pelaku kegiatan intern gedung. Dari adanya pemahaman Konsultan Pengawas terhadap konsep zonifikasi ruangan akan memberikan kerangka acuan dalam menentukan penggunaan material serta pemenuhan terhadap syarat-syarat kenyamanan ruangan yang sesuai dengan pola aktivitas yang diwadahinya.

e) Konsep Fisika bangunan (pencahayaan dan penghawaan) Syarat sebuah desain arsitektur memenuhi standar kenyamanan adalah terpenuhinya kenyamanan pencahayaan dan penghawaan secara alami maupun buatan. Demikian halnya dengan menciptakan desain sebagai wadah kegiatan perkantoran

sebagai

wadah

kegiatan

publik,

diperlukan

pula

adanya

pengawasan secara intens terhadap konsep fisika bangunannya yang meliputi konsep pencahayaan dan penghawaan. Dalam desain sebuah gedung pencahayaan menjadi sesuatu yang sangat urgen, terlebih dengan pemaksimalan pemamfaatan pencahayaan alami agar mampu mendukung aktivitas yang sedang dilakukan, karena aktivitas ini lebih sering dilakukan pada siang hari. Dengan demikian pengawasan terhadap pemberian perlubangan-perlubangan sebagai area masuknya cahaya matahari perlu mendapatkan perhatian yang serius agar jumlah sinar matahari yang masuk kedalam ruangan mampu mencukupi intensitas penerangan yang diperlukan untuk D. PEKERJAAN MEKANIKAL - PLUMBING


E.

PEKERJAAN ELEKTRIKAL Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan usulan teknik ini pertama kali melalui pendalaman dan pemahaman terhadap karakteristik bangunan/ruang yang terkait dengan kebutuhan instalasi mekanikal/elektrikal serta utilitas yang berada di dalamnya. Sehingga aspek pemenuhan kebutuhan daya listrik, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan kebersihan serta kenyamanan dapat dicapai. Adapun tanggung jawab sebagai Konsultan Pengawas dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan Mekanikal elektrikal adalah dengan melakukan pengawasan pada tahapan- tahapan pekerjaan. Pada tahap pelaksanaan, Konsultan Pengawas melakukan pengendalian administrasi dan pengendalian teknis. Dalam hal pengendalian ini diantaranya yang

harus

dilakukan

terutama

yang

berkaitan

dengan

pekerjaan

Mekanikal/Elektrikal adalah sebagai berikut : a.

Ketepatan Konstruksi dan Koordinasi Sistem Dalam Pelaksanaan Untuk mencapai ketepatan dalam konstruksi serta koordinasi antara pekerjaan yang satu dengan lainnya dilakukan melalui: - Pembuatan gambar kerja (Shop Drawing) yang dibuat dan diusulkan oleh

kontraktor sebelum pekerjaan yang dimaksud dikerjakan. Shop drawing hanya dibuat untuk posisi-posisi yang dipandang sulit untuk dikerjakan dan tidak tergambar secara detil di dalam dokumen perencanaan - Sebelum

ada

persetujuan

dari

pihak

Konsultan

Pengawas

maka

pekerjaan tersebut tidak boleh dikerjakan. - Setiap tahapan pekerjaan harus didahului oleh pembuatan surat ijin memulai

pekerjaan b.

Pencapaian Kualitas Material/Equipment sesuai yang diinginkan Rencana Kerja dan Syarat.

pengendalian dan pengawasan/inspeksi secara terus menerus di setiap tahapan pekerjaan.



e. Pencapaian Unjuk Kerja Pada saat pelaksanaan sering terjadi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan

kondisi

lapangan

dan

tempat

yang

sebenarnya.

Atau

pada

saat

pengangkutan/transportasi terjadi hentakan-hentakan yang tidak sengaja sehingga mengakibatkan adanya pergeseran atau

perubahan

karakteristik

peralatan

sehingga dapat menimbulkan peralatan tidak dapat bekerja secara optimal seperti yang direncanakan. Untuk mendapatkan unjuk kerja yang baik harus dilakukan test. Dari data hasil tes inilah dapat dilakukan optimalisasi dengan melaksanakan setting ulang atau perbaikan seperlunya. Dengan demikian diharapkan ada jaminan bahwa system akan bekerja secara optimal seperti yang direncanakan

f.Tahapan Pencermatan/Persiapan dan Testing (Commissioning andTesting) Tujuan

dari

pencermatan/persiapan

(lebih

dikenal

dengan

istilah

commissioning) dan pengujian secara umum adalah untuk tercapainya jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan para pengguna dan lingkungan yang berada

disekitarnya

serta

terjaminnya

kerja

system

sesuai

dengan

yang

direncanakan. Secara spesifik bertujuan sebagai berikut: 1)

Menjamin terpasangnya instalasi menunjang

secara cukup dan aman dalam

terselenggaranya kegiatan dalam gedung sesuai dengan fungsinya 2)

Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari adanya kejadian yang tidak diinginkan

3)

Menjamin kehandalan system yang dipasang

4)

Menjamin mudahnya dilakukan perawatan

5)

Menjamin life time peralatan, minimum sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat

6)

Menjamin beroperasinya system sehingga dapat menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam gedung sesuai dengan fungsinya secara optimal. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan (baik electrical maupun mechanical) harus diuji sehingga mencapai hasil baik dan bekerja sempurna sesuai dengan standar dan per syaratan yang diacu dalam pekerjaan ini seperti termaktub pada RKS Mechanical Electrical tentang Standard dan Referensi atau sesuai dengan standard pabrik. Bilamana diperlukan, bahan-bahan instalasi atau peralatan dapat diminta oleh Direksi Proyek untuk diuji di laboratorium atas tanggungan biaya kontraktor Setiap bagian instalasi pengkabelan harus diuji sehingga dicapai baik, sesuai dengan PUIL 2000. Untuk bagian-bagian yang akan tertutup instalasinya, harus diuji sebelum dan sesudah bagian tersebut ditutup.

1) Panel Listrik 

Sebelum

dilakukan

pekerjaan

pembuatan

panel,

maka

kontraktor

diwajibkan

untuk


menyampaikan shop drawing baik ukuran panel, tebal plat, lay out equipment maupun one line diagram lengkap dengan daftar dan volume equipment yang akan digunakan 

Sebelum dilakukan pembuatan panel kontraktor diwajibkan untuk menunjukan kualitas panel yang pernah dibuat, baik itu di workshop pembuat panel ataupun diprojek lain yang pernah dikerjakan untuk mendapatkan persetujuan kualitas yang dikehendaki.



Sebelum panel-panel dikirimkan ke lokasi projek, kontraktor wajib melaporkan ke direksi proyek untuk dilakukan pengecekan akhir (victory visit). Hal ini dilakukan

untuk

mencegah

terjadinya

kesalahan,

dan

jika

terjadi

kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan di work shop.

Terutama panel induk (LVMDP dan SDP) yang bekerja secara otomatis, harus dilakukan test unjuk kerja di workshop 

Cek peralatan yang digunakan baik Merk dan keasliannya, kemampuan hantar arus, breaking capacity, rangkaian kontrolnya dan ukuran busbar

2) Kabel daya, instalasi listrik dan sistem pembumian: Insulation test. Lakukan pengukuran tahanan isolasi kabel yang meliputi tahanan penghantar phasa- netral, tahanan penghantar phasa-ground, tahanan penghantar antar phasa. Tahanan isolasi minimum adalah seperti berikut :

Tegangan sirkit

Tegangan uji

Resistan isolasi

nominal (volt)

arus searah (volt)

(mega Ohm)

50 V (ac); 120 V (dc)

250

Sampai dengan 500 V

500



0.5

Di atas 500 V

1000



1.0

Walaupun

tahanan

isolasi

tersebut



telah

memenuhi

0.25

syarat

minimum,

namun pada proyek ini dikehendaki tahanan isolasi di atas harus mencapai tak terhingga, atau dapat dianggap besarnya tak terhingga. Dalam satu kelompok rangkaian instalasi yang menuju ke panel, tahanan isolasinya haruslah seimbang antara bagian satu dengan lainnya. Jika ada nilai yang perbedaannya cukup mencolok dibandingkan dengan yang lain, maka instalasi tersebut harus dicek dan diperbaiki sehingga mendapatkan tahanan isolasi yang seimbang dengan lainnya. 3) Visual test - Melakukan pengecekan aplikasi warna kabel serta luas penampang kabel p ada instalasi yang dikerjakan. - Polaritas penyambungan kabel atau hubungan fase, harus benar dan semuanya terpasang dengan kuat


- Melakukan pengecekan pada sistem penyambungan kabel instalasi beserta kelengkapannya.

4) Grounding test. Besar tahanan pembumian tidak boleh melebihi seperti berikut ini: Tabel III.1. Nilai Tahanan Isolasi Minimum Jenis Instalasi

Tahanan pembumian Maksimum (Ohm)

Penyalur Petir

5

Pentanahan Peralatan

2

Listrik Telekomunikasi/elektroni

0,5

k

5) Pekerjaan Sistem Peringatan Dini -

Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya.

-

Lakukan test sistem secara simulasi

-

Lakukan pengetesan langsung dengan menggunakan asap (untuk smoke detector) dan dengan menggunakan panas (untuk ROR dan Fix Temperature Detector)

-

Lakukan pengetesan terhadap fungsi break glass manual station, telephone, fungsi flow switch (dari sistem splinkler) dan lain-lain yang terhubung secara terintegrasi dengan Sistem Peringatan Dini

6) Pekerjaan Sound System, Telephone System -

Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi seperti tercant um pada tabel III.1.

-

Lakukan pengetesan terhadap semua fitur yang dikehendaki RKS, atau sesuai dengan sistem yang bersangkutan seperti diterangkan oleh pabrik pembuat unit sistem tersebut

Melihat penjelasan pada uraian di atas dapat disampaikan b ahwa pengawas yang mengerti teknis dan administrasi sangat diperlukan dalam pekerjaan pengawasan di lapangan.


Team work pengawas harus memahami lingkup dan wewenang pekerjaan yang harus ditangani dan dikendalikan, untuk hal tersebut maka diperlukan suatu prosedur pengawasan di lapangan yang baku integrated dan mudah dipahami oleh personil yang terlibat di lapangan. Berikut ini adalah bagan skematis mengenai prosedur pelaksanaan manajemen pengawasan, pada masa pelaksanaan di lapangan : 1. Skema prosedur pekerjaan persiapan dan penugasan 2. Skema pekerjaan persiapan pelaksanaan 3. Skema prosedur manajemen p engawasan 4. Skema penegasan gambar kerja 5. Skema persetujuan material 6. Skema laporan harian dan mingguan 7. Skema surat instruksi Konsultan Pengawas 8. Skema pengesahan gambar kerja 9. Skema pengajuan pembayaran angsuran / termijn 10. Skema perubahan pekerjaan 11. Skema pengesahan as built drawing

2.3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan


2.4. Komposisi Tim dan Penugasan


2.5. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli


UsTek Pengawasan Gedung.docx

Recommend Documents