USTEK UKP UPL Infrastruktur Drainase Dansel

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE

A DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

A.1. 1.

Latar Belakang Perusahaan Umum CV. TRI MATRA DISAIN terbentuk dengan dilandasi sikap kerjasama dan keinginan mengembangkan diri bersama serta tanggungjawab profesi, dimana didalamnya tergabung beberapa sumber daya manusia dengan berbekal ilmu pengetahuan dan profesionalisme yang tinggi. CV. TRI MATRA DISAIN adalah badan usaha Jasa Konsultansi yang didirikan pada Tanggal 27 Januari 1992 di Denpasar - Bali dengan lingkup layanan Bidang Sipil, Arsitektur, Tata Lingkungan, Mekanikal dan Elektrikal. Disisi lain, CV. TRI MATRA DISAIN didirikan dengan tujuan untuk memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas di bidang jasa konsultansi serta

mengantisipasi

perkembangan

pembangunan

yang

ada.

Perkembangan dunia usaha jasa konsultasi yang sejalan dengan laju pembangunan bangsa dituntut adanya sumber daya manusia yang handal dengan

profesionalisme

tinggi

dalam

usaha

peningkatan

kualitas

pembangunan. Meningkatnya profesionalisme telah mampu mengikuti perkembangan pembangunan, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya mutu layanan yang diberikan dibidang jasa konsultasi. Dalam meningkatkan mutu pelayanan CV. TRI MATRA DISAIN didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Serta dalam hal penanganan berbagai masalah pekerjaan, CV. TRI MATRA DISAIN ada dalam posisi untuk mendapatkan solusi teknik terbaik dan pendekatan ekonomis untuk masingmasing penyelesaian permasalahan. CV. TRI MATRA DISAIN adalah badan usaha Jasa Konsultansi yang didirikan pada tanggal 20 April 1984 di Denpasar - Bali dengan lingkup

CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

1

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE layanan Bidang Sipil, Arsitektur, Tata Lingkungan, dan Mekanikal dan Elektrikal. Konsultan ini didirikan dengan tujuan untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang jasa konsultansi. 2.

Data Administrasi Data – data administrasi yang akan kami presentasikan adalah bertujuan untuk memudah bagi pengguna jasa yang akan mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan. Data Administrasi CV. TRI MATRA DISAIN adalah sebagai berikut : Nama Perusahaan

: CV. TRI MATRA DISAIN

Bentuk Badan Usaha

: Perseroan Komanditer

Alamat Kantor Pusat

: Jalan Tunggul Ametung I/9 Denpasar Bali

Akte Pendirian Perusahaan

: No. 63 Tanggal 27 Januari 1992 Notaris Amir Sjarifudin, SH.

Akte Perubahan

: Nomor 39 Mei 2007 Notaris Ida Ayu Dwi Lestari, SH.

NPWP Perusahaan

: No. 01.543.621.5-901.000

Ijin Usaha

: IUJK No. 2203.1.91.92.01153

Keanggotaan Profesi

: INKINDO No. 5049/P/0057.BL (Anggota Penuh)

Sertifikat Badan Usaha 3.

: No. A008-2-BL71-000007

Organisasi Perusahaan Untuk operasional perusahaan CV. TRI MATRA DISAIN dilakukan oleh beberapa pengurus perusahaan yang memiliki pengalaman manajemen dan pengalaman teknis yang di koordinir oleh seorang Direktur.


2

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE A.2.

Struktur Organisasi Perusahaan Struktur Organisasi Perusahaan CV. Tri Matra Disain seperti tergambar pada diagram berikut.

DIREKTUR

DIVISI

DIVISI

PERENCANAAN

PENGAWASAN

TEKNIK

TEKNIK

DIVISI ADMINISTRASI

PROYEK


3


B DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

B.1.

Pengalaman Perusahaan. Dalam perkembangan dunia usaha khususnya dalam bidang jasa konsultansi bersama ini pula kami prsentasikan jenis pekerjaan sejenis yang pernah ditangani sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang Layanan yang dimiliki meliputi Bidang Sipil Sub Bidang Prasarana Keairan seperti Perencanaan dan Pengawasan Embung, Sistem Irigasi, Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku, untuk bidang Teknik Lingkungan seperti penyusunan AMDAL, UKL & UPL dan Perencanaan Kota dan Wilayah.

B.2.

Pengalaman dalam Jasa Inspeksi Teknis/Supervisi Bidang Sipil

Keairan Bidang Sipil Sub Bidang Prasarana Keairan. Dalam

bidang

pengembangan

dan

pengelolaan sumber daya air CV. TRI MATRA DISAIN telah berpengalaman dalam perencanaan embung, bendung, sistem penyediaan air baku, jaringan irigasi,

pengamanan

pantai

dan

pengendalian banjir dan bangunan air lainnya. Untuk perencanaan Embung untuk rencana penyediaan air baku, CV. TRI MATRA DISAIN telah melaksanakan kegiatan perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten karangasem yaitu Perencanaan Embung Lean di Kecamatan Kubu

Kabupaten Karangasem, dengan lingkup

pekerjaan yaitu survei topografi, investigasi geoteknik, perencanaan detail embung dan bangunan penunjang, rencana biaya konstruksi dan penyusunan O & P. Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D,I Manduang di Kabupaten


4

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Klungkung. Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi survei inventarisasi kondisi eksisting jaringan, survei sosial ekonomi pertanian, survei kelembagaan, perencanaan pola tanam, perencanaan detail bangunan dan jaringan irigasi dan penyusunan biaya konstruksi Pengalaman

dibidang

pengamanan

daerah

pernah

perencanaan

dilaksanakan

Kelayakan

pantai

yang

yaitu

Studi

Rehabilitasi

Pantai

Pengaman Pariwisata di Kabupaten Karangasem

dari

Pemerintah

Kabupaten Karangasem.

Dalam Bidang Sipil CV. TRI MATRA DISAIN juga telah berpengalaman dalam desain teknis dan jasa`survei sebagai berikut : 1. Desain Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air diantaranya : 

Desain Sistem Penyediaan Air Bersih Telagawaja Di Kabupaten Karangasem.



Desain Pengamanan Pantai di Nusa Penida



Survei

Geolistrik

untuk

Pengembangan

Air

Tanah

di

Kabupaten Buleleng. 2. Desain Teknis Sarana Transportasi diantaranya : 

Detail

Desain

Ruas

Jalan

Kawasan Pedesaan di Kabupaten Karangasem,

dan

Kabupaten

Buleleng Provinsi Bali. 

Master

Plan

Pengembangan

Pelabuhan Benoa.


5

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 

Master Plan Utilitas Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

3. Jasa

Survei

Geohidrologi

Topografi, dan

Geoteknik

diantaranya : 

Survei

Topografi

Site

untuk

Pembangunan Sangrilla Hotel di Jimbaran – Bali. 

Survei Geolistrik Untuk Pengembangan Air Tanah di Kawasan Wisata Batuampar Kabupaten Buleleng.



Survei Geoteknik untuk Perencanaan Pondasi Gedung dan Bangunan Lainnya.

Bidang Arsitektur Untuk Desain Teknik dan Supervisi Konstruksi

Bidang

Arsitektur,

baik

Arsitektur Gedung, Landscape, Interior dan Ekterior CV. TRI MATRA DISAIN didukung oleh Arsitektur Tradisional Bali dan Arsitektur Modern dan telah menghasilkan beberapa desain Villa, Hotel, dan Gedung Kantor

Instansi

Pemerintah, diantaranya : Desain Villa The Bale di Jimbaran – Bali. 

Kumara Sakti Hotel di Ubud – Gianyar.



Review Desain Arsitektur dan Supervisi Konstruksi Cafe dan Restoran The Wave Inna Kuta Beach Hotel Kuta – Bali. 

Desain

Interior

Villa


di

6

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Canggu – Bali. 

Desain Gedung Kantor PT. Swadarma Indotama Finance Denpasar - Bali

Bidang Tata Lingkungan. CV. TRI MATRA DISAIN dalam pelayanannya di bidang Tata Lingkungan telah berhasil menyelesaikan beberapa perencanaan seperti penyusunan UKL & UPL, Kajian Lingkungan. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu penysunan UKL & UPL Pembangunan Trash Rack di Tukad Mati dan UKL UPL Normalisasi Alur Tukad Teba. Dalam bidang Perencanaan Kota dan Wilayah CV. TRI MATRA DISAIN telah memiliki pengalaman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Studi Penataan Kawasan. Dan pengalaman lainnya di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang telah banyak dilakukan dalam eksistinsinya di bidang jasa konsultan ditunjukkan pada bagian B mengenai uraian Pengalaman Perusahaan pada Data Teknis ini. Disamping itu CV. TRI MATRA DISAIN telah menyelesaikan beberapa paket pekerjaan. Bersama ini kami lampirkan daftar pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis selama periode 10 ( Sepuluh ) tahun terakhir Khusus pengalaman dalam Bidang Tata Lingkungan


7

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR BIDANG TATA LINGKUNGAN NO. 1

PENGGUNA JASA / SUMBER DANA

NAMA PAKET PEKERJAAN

2

3

LINGKUP LAYANAN 4

LOKASI 5

PERIODE 6

ORANG BULAN (MM) 7

NILAI KONTRAK (Rp.)

MITRA KERJA

8

9

1

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II

Fasilitasi Prakarsa Masyarakat Dan Peningkatan RTH Perkotaan

- Bidang Tata Lingkungan

Kodya Denpasar

19 Agust 2011 S/D 16 Des 2011

15,00

446.363.000,00

-

2

- Pemerinah Provinsi Bali Bidang Tata Ruang Dan Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Penyusunan RTR Kawasan DAS Tukad Petanu


Kab. Gianyar

2 Agust 2011 S/D 29 Des 2011

12,00

96.745.000,00

-

3

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

Kampanye Publik


Provinsi Bali

11 Agustus 2011 S/D 8 Nop 2011

5,00

96.745.000,00

-

4

- Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum

Perencanaan Pengamanan Mata Air Jehem Mata Air Tirta Bulan Dan Mata Air Tirta Rare di Kabupaten Bangli


Kab. Bangli

1 Juli 2011 S/D 28 Oktober 2011

9,50

112.546.000,00

-

5

- Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum

Perencanaan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Telaga Waja Di Kec. Bebandem Kab. Karangasem


Kab. Karangasem

20 Juni 2011 S/D 1 Nop 2011

16,50

213.408.000,00

-

6

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pembinaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Satker Penataan Bangunan Dan Lingkungan Bali

Pekerjaan Rencana Tindak Penataan Permukiman Tradisional/ Bersejarah Kabupaten Buleleng


Provinsi Bali

31 Mei 2011 S/D 27 Okt 2011

19,00

335.357.000,00

-

7


Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten Gianyar


Kab. Gianyar

31 Mei 2011 S/D 26 Nop 2011

30,00

479.165.000,00

-


8

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 8


Pekerjaan Rencana Tindak Penataan RTH Kabupaten Buleleng


Kab. Buleleng

31 Mei 2011 S/D 27 Sept 2011

10,00

236.989.000,00

-

9

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Embung Seraya Timur dan Muntig di Kabupaten Karangasem


Kab. Karangasem

25 Mei 2011 S/D 21 Okt 2011

10,50

184.706.000,00

-

10

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Monitoring dan Evaluasi Garis Pantai dan Kinerja Bangunan Pengamanan Pantai di Kab. Gianyar dan Kab. Klungkung


Kab. Klungkung

25 Mei 2011 S/D 20 Nop 2011

9,00

184.277.000,00

-

11

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur PLP Satker Pengembangan PLP Bali

Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana PLP


Provinsi Bali

24 Mei 2011 S/D 20 Nop 2011

22,00

668.222.000,00

-

12

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS


Kab. Karangasem

23 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011

14,00

372.350.000,00

-

13


Penyusunan Data Base PLP 2004 - 2010


Kab. Buleleng

12 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011

11,00

167.975.000,00

-

14

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya - PPK Pembinaan Teknis, Pengembangan Permukiman, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Bali.

Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tabanan.


Kab. Tabanan

12 Mei 2011 S/D 18 Nop 2011

12,00

167.975.000,00

-

15

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air - Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bali-Penida

Studi Pengembangan Pemanfaatan Mata Air Pulesai di Kabupaten Jembrana


Kab. Jembrana

12 Mei 2011 S/D 8 Oktober 2011

20,50

236.665.000,00

-

16


Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Karangasem


Kab. Karangasem

20 April 2011 S/D 25 Juli 2011

16,00

236.665.000,00

-


9



UKL / UPL Normalisasi Alur Tukad Teba


Kota Denpasar

14 April 2011 S/D 19 Juni 2011

6,00

74.360.000,00

-

18


Perencanaan Teknis 3R Skala Kawasan di Sengkidu


Kab. Karangasem

7 April 2011 S/D 15 Agustus 2011

8,50

171.435.000,00

-

19

- Pemerinah Kabupaten Buleleng Kantor Lingkungan Hidup - PPK / PA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng


Kab. Buleleng

5 Oktober 2010 s/d 3 Desember 2010

4,50

39.600.000,00

20

- Pemerintah Kota Denpasar Badan Perencanaan Pembanguan Daerah - Kepala Bappeda Kota Denpasar, selaku PA/Pengguna Barang

Penyesuaian Kajian Teknis dan Draft Raperda RDTR Kecamatan Denpasar Timur


Kota Denpasar

23 Agustus 2010 s/d 20 Nop. 2010

7,00

86.410.000,00

21

- Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya - PPK Kegiatan Pemutakhiran/ Updating Data Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemutakhiran/ Updating Data Sarana dan Prasarana Pendidikan


Kabupaten Badung

19 Juli 2010 s/d 16 Sept 2010

3,00

48.999.000,00

22

- Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Kuasa PA / Pengguna Barang DPU. Prov. Bali

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Abang Kabupaten Karangasem

- Bidang Inspeksi Teknis

Kab. Karangasem

16 Juni 2010 s/d 14 Oktober 2010

12,00

166.863.000,00

23

- Pemerintah Kabupaten Badung Badan Lingkungan Hidup - Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Badung selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan Pek. Pemeriksaan Kualitas Lingkungan

Pemeriksaan Kualitas Lingkungan


Kab. Badung

8 Juni 2010 s/d 4 Nopember 2010

14,00

97.900.000,00

24

- Pemerintah Prov. Bali Badan Lingkungan Hidup - Kegiatan Pengendalian Sampah

Konsultasi Publik Pengelolaan Sampah


Tersebar di Prov. Bali26 April 2010 s/d 24 Juli 2010

9,00

71.967.000,00

25

- Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Penataan Lingkungan Permukiman (PLP) Sakter Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali

Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Terbuka Hijau Kabupaten Gianyar


Kab. Gianyar

13,00

244.483.000,00


19 April 2010 s/d 16 Agust 2010

10


- Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya - PPK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung

Pemantauan Kawasan Suci Kabupaten Badung


Kabupaten Badung 14 April 2010 s/d 12 Juli 2010

7,00

34.903.000,00

27


Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Besakih


Kab. Karangasem

08 September 2010 s/d 06 Desember 2010

10,00

97.927.000,00

28


Perencanaan Air Minum Desa Duda, Duda Timur dan Kec. Sidemen Kab. Karangasem


Kab. Karangasem

11 Nop 2009 s/d 31 Desember 2009

11,90

291.000.000,00

29


Perencanaan Air Minum IKK Manggis di Kab. Karangasem


Kab. Karangasem

11 Nop 2009 s/d 31 Desember 2009

15,30

341.000.000,00

30

- Pemerintah Kab. Tabanan Kantor Lingkungan Hidup - Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah


Kab. Tabanan

19 Oktober 2009 s/d 17 Desember 2009

9,50

74.497.500,00

31

- Pemerintah Kab. Buleleng Kantor Lingkungan Hidup - PPK/Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng



Kab. Buleleng


7,40

87.505.000,00

32

- Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Bidang Pertambangan

Penyusunan Statistik Pertambangan Batuan di Kab. Karangasem


Kab. Karangasem

9 Juli 2009 s/d 6 Oktober 2009

33

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur Metropolitan

DED Sistem Drainase Kawasan Wisata Kuta

- Bidang Inspeksi Teknis Bidang Inspeksi Teknis

Kawasan Kuta Kab. Badung


14,00

283.459.000,00

34

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Perencanaan dan Program

Penyusunan DPPLH Pembangunan Sistem Air Baku Telagawaja Di Kabupaten Karangasem


Kab. Karangasem

1 Juni 2009 s/d 29 Okt 2009

17,50

284.234.000,00


93.893.000,00

11


35

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - Direktorat PBL - PPK Pembinaan Teknis Bangunan Gedung (PTBG) Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali

Penyusunan Desain Kawasan Sepanjang Tukad Badung Kota Denpasar

- Bidang Tata Lingkungan Kota Denpasar dan Bidang Inspeksi Teknis

11 Mei 2009 s/d 7 Sept. 2009

13,00

211.524.000,00

36

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Review Desain Teknis Rehabilitasi Tanggul Pengaman Pantai Jungut Batu


Kab. Klungkung

28 April 2009 s/d 27 Mei 2009

4,00

30.336.000,00

37

- Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku Kuasa PA /Kuasa Pengguna Barang DPU. Prov. Bali

Perencanaan Penyediaan Air Baku Sanggalangit di Kab. Buleleng


Kab. Buleleng

24 April 2009 s/d 22 Juli 2009

6,50

88.716.000,00

38

- Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum

Pembuatan Ded Sistem Distribusi Air Bersih Telaga Waja


Kab. Karangasem

2 April 2009 s/d 3 Juni 2009

13,20

225.420.000,00

39

- Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya - Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Penyusunan Database Kegiatan Keciptakaryaan


Kabupaten Badung 20 Februari 2009 s/d 21 Mei 2009

5,00

44.660.000,00

40

- Pemerintah Kab. Karangasem Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran

Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Irigasi Subak di Kec. Manggis dan Abang


Kab. Karangasem

12 Pebruari 2009 s/d 12 Maret 2009

5,00

34.806.000,00

41

- Pemerintah Kab. Karangasem Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran

DED Perencanaan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Selat dan Sidemen


Kab. Karangasem

11 Pebruari 2009 s/d 11 April 2009

3,00

29.914.000,00

DED Teknik Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Lembongan


Kab. Klungkung

11 Nopember 2008 s/d 10 Des 2008

10,00

120.350.000,00

Survey Kondisi Sungai-sungai Potensial di Kawasan Bali Utara


di Kawasan Bali Utara


4,50

39.395.000,00

42

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung

43

- Dep. Pekerjaan Umum - UPT Balai Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Bali Utara


12


- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi SARBAGITA

Penyusunan Neraca DSDP


45

- Departemen Pekerjaan Umum - Satker Pengembangan penyehatan Lingk Permukiman Bali

DED Pilot Project Composting Bangli

46

- Pemerintah Prov. Bali Badan Lingkungan Hidup - (BLH)

47


3,00

46.420.000,00

- Bidang Inspeksi Teknis dan Bidang Inspeksi Teknis

28 Agustus 2008 s/d 6 Okt 2009

3,90

95.865.000,00

Penyusunan Buku Konsep Taman Bali/ Bali Menuju pulau Taman


28 Agustus 2008 s/d 11 Nop. 2008

5,50

19.900.000,00

- Pemerintah Prov. Bali Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Bidang Pertambangan

Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kab. Bangli


Kab. Bangli

28 Agustus 2008 s/d 25 Nop. 2008

13,00

173.283.000,00

48

- Pemerintah Kab. Buleleng Kantor Lingkungan Hidup



Kab. Buleleng

4 Agustus 2008 s/d 2 Oktober 2008

49

- Departemen Pekerjaan Umum - Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Persampahandan Sanitasi Sarbagita

Outline Plan Drainase Kawasan Kuta

- Bidang Inspeksi Teknis Kawasan Kuta dan Bidang Inspeksi Teknis Kab. Badung

21 Juli 2008 s/d 22 Sept 2008

6,50

93.797.000,00

50

- Dep. Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Perencanaan dan Program

Studi Identifikasi dan Detail Desain Pompa Hidrant di Kabupaten Buleleng


Kab. Buleleng

24 Juni 2008 s/d 22 Okt. 2008

12,00

172.227.000,00

51

- Dep. Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Perencanaan dan Program

Studi Evaluasi Sistem Penyedian Air Baku Mata Air Pejarakan di Kab. Buleleng


Kab. Buleleng

23 Juni 2008 s/d 21 Okt. 2008

14,50

174.718.000,00

52

- Pemerintah Prov. Bali Badan Perenc. Pemb. Bali

Iventarisasi Kerusakan dan Bangunan Pengaman Pantai Serta Teknis Pengamanan Abrasi Pantai di Prov. Bali

- Bidang Inspeksi Teknis dan Inspeksi Teknis

Prov. Bali (tersebar)

16 Juni 2008 s/d 12 Nop 2008

20,00

238.060.000,00

53

- Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum - Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang DPU. Provinsi Bali

Pemantuan pemanfaatan ruang kawasan strategis Kota Denpasar, Kab. Tabanan, Kab, Badung


Denpasar, Kab. Tabanan, Kab. Badung

23 Mei 2008 s/d 19 Sept 2008

7,00

86.806.000,00

54


Monitoring Perkembangan DAS SUB SWS 03.01.15 & 03.01.16 di Kab. Karangasem


Kab. Karangasem

14 Mei 2008 s/d 24 Agustus 2008

8,50

93.582.000,00


Kawasan SARBAGITA

125.050.000,00

13



Membuat Petunjuk O&P Untuk D.I. Cengcengan Kab. Gianyar


Kab Gianyar

9 Mei 2008 s/d 6 Agustus 2008

9,00

47.465.000,00

56

- Pemerintah Prov. Bali (Bapedalda) Prov. Bali

Kajian Penuruan Muka Air Danau Batur


Kab. Bangli

30 April 2008 s/d 27 Agst 2008

57

- Pemerintah Kab. Badung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemuktahiran Sistem Informasi Tata Ruang di Kab. Badung


Kab. Badung

28 April 2008 s/d 28 Agust 2008

8,00

46.596.000,00

58

- Dep. Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Bali/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

Penyusunan DED Infrastruktur Pulau Kecil dan Kawasan Perdesaan Tertinggal di Nusa Penida Kabupaten Klungkung


Kab. Klungkung

14 April 2008 s/d 12 Juli 2008

5,50

89.457.500,00

59

- Dirjen Cipta Karya Satker PengebanganPersampahan dan Sanitasi Sarbagita

Penyusunan UKL dan UPL Trashrack Tukad Loloan


Kota Denpasar

7 April 2008 s/d 6 Mei 2008

7,00

47.355.000,00

60

- Pemerintah Prov. Bali (Bapedalda) Prov. Bali

Penyusunan Kajian Peraturan Gubenur Tentang Lokasi Pembuangan Limbah


9 Kab./Kota Prov. Bali

3 April 2008 s/d 25 Nop. 2008

9,00

48.190.000,00

61

- Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem

FS. Perbaikan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Karangasem


Kab. Karangasem

7 Nopember 2007 s/d 17 Des. 2007

4,50

59.321.000,00

62

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem

FS. Rehabilitasi Pantai Penunjang Pariwisata


Kab. Karangasem

7 Nopember 2007 s/d 14 Des. 2007

6,50

59.411.000,00

63

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem

Perencanaan 1 Unit Embung Dusun Lean Desa Bunutan Kecamatan Abang


Kab. Karangasem


8,50

84.714.000,00

91.762.000,00

64

- Pemerintah Kabupaten Klungkung Dinas Pekerjaan Umum - Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Pengguna Anggaran

Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Cai


Kab. Karangasem


4,50

75.250.000,00

65

- Dep. Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air - Kepala Satuan Kerja Sementara Proyek Penyediaan Air Baku Bali

Studi Identifikasi Pra Desain Embung Daerah Kritis Air Kabupaten Buleleng


Kab. Buleleng

18 Juni 2005 s/d 20 Oktober 2005

6,00

93.582.000,00


14


C URAIAN PENGALAMAN PERUSAHAAN

Berdasarkan daftar pengalaman kerja pada Bab sebelumnya, maka kami lampirkan uraian pengalaman kerja dari CV. Tri Matra Disain untuk pekerjaan sejenis selama periode 10 ( Sepuluh ) tahun terakhir.

15

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

CV. Tri Matra Disain

1. PENGGUNA JASA

: PPK Pengembangan Infrastruktur PLP Metropolitan Satker Pengembangan PLP Bali

2. NAMA PEKERJAAN

: Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana PLP

3. LINGKUP PRODUK UTAMA

: Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Prasarana PLP

4 LOKASI PROYEK

: Kab. Gianyar dan Kab. Klungkung

5 NILAI KONTRAK

: Rp668.222.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08.08/PIPLPM-TMD/11.18 tanggal 24 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 24 Mei 2011 s/d 20 Nop 2011

8 NAMA PEMIMPIN KEMITRAAN (JIKA ADA )

: -

ALAMAT

: -

NEGARA ASAL

: -

9 JUMLAH TENAGA AHLI

: Tenaga Ahli Asing : Tenaga Ahli Indonesia

: - Orang Bulan : 9 Orang Bulan Jumlah Tenaga Ahli

10 PERUSAHAAN MITRA KERJA

No. 1. 2. 3.

Tenaga Ahli Asing Orang Bulan

Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan

Nama Perusahaan -

-

-

dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Lingkungan

6,00

2

Ahli Penglolaan Sampah

- Teknik Lingkungan

4,00

3

Ahli Struktur Bangunan

- Teknik Sipil

4,00

4

Ahli Teknik Drainase

- Teknik Sipil

4,00

5

Ahli Air Limbah-1.

- Teknik Lingkungan

4,00

6

Ahli Air Limbah-2.

- Teknik Lingkungan

4,00

7

Ahli Mekanikal Elektrikal

- Teknik Elektro

2,00

8

Ahli Kelembagaan

- Hukum

2,00

9

Ahli Estimasi Biaya

- Teknik Sipil

3,00

JUMLAH

22,00

16


URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR


1. PENGGUNA JASA


2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Data Base PLP 2004 - 2010


: Penyusunan Data Base PLP 2004 - 2010

4 LOKASI PROYEK

: Kab. Buleleng

5 NILAI KONTRAK

: Rp167.975.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08.08/PIPLPM-TMD.11.10 tanggal 12 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 12 Mei 2011 s/d 18 Nopember 2011


: -

ALAMAT

: -

NEGARA ASAL

: -





No.



Nama Perusahaan

1. 2. 3. dst.

-

-

TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Kimia

6,00

2

Ahli Teknik Lingkungan

- Teknik Lingkungan

1,00

3

Ahli Drainase Perkotaan

- Teknik Sipil

1,00

4

Ahli Ekonomi Perkotaan/Wilayah

- Ekonomi Pembangnan

1,00

5

Ahli Komputer

- Teknik Komputer

2,00 JUMLAH

11,00

17



1. PENGGUNA JASA

: PPK Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

2. NAMA PEKERJAAN

: Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS


: Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

4 LOKASI PROYEK

: Kab. Karangasem

5 NILAI KONTRAK

: Rp372.350.000

6 NO. KONTRAK

: KU.03.08/PKPAM-TMD/120 tanggal 23 Mei 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 23 Mei 2011 s/d 18 Nopember 2011


: -

ALAMAT

: -

NEGARA ASAL

: -





No. 1.



Nama Perusahaan -

-

-

2. 3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Sipil / Pengairan/Penyehatan

4,00

2

Ahli Air Minum

- Teknik Sipil

4,00

3

Ahli Kelembagaan

- Hukum

3,00

4

Ahli Keuangan

- Ekonomi

3,00 JUMLAH

14,00

18



1. PENGGUNA JASA


2. NAMA PEKERJAAN

: UKL / UPL Normalisasi Alur Tukad Teba


: UKL / UPL Normalisasi Alur Tukad Teba

4 LOKASI PROYEK

: Kab. Denpasar

5 NILAI KONTRAK

: Rp74.360.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08.08/PIPLPM-TMD/11.02 tanggal 14 April 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 14 April 2011 s/d 19 Juni 2011


: -

ALAMAT

: -

NEGARA ASAL

: -





No. 1. 2.



Nama Perusahaan -

-

-

3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Posisi

Keahlian

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader


2,00

2

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya

- Ekonomi Pembangunan

2,00

3

Ahli Kesehatan Masyarakat

- Teknik Kesehatan Masyarakat

2,00 JUMLAH

6,00

19




1. PENGGUNA JASA

: PPK Pengembangan Infrastruktur PLP Satker Pengembangan PLP Bali

2. NAMA PEKERJAAN

: Perencanaan Teknis 3R Skala Kawasan


: Perencanaan Teknis 3R Skala Kawasan

4 LOKASI PROYEK

: Kab. Karangasem

5 NILAI KONTRAK

: Rp171.435.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08.08/PIPLP-TMD/11.05 tanggal 7 April 2011

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 7 April 2011 s/d 15 Agustus 2011


: -

ALAMAT

: -

NEGARA ASAL

: -





No. 1. 2.



Nama Perusahaan -

-

-

3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Posisi

Keahlian

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader


4,00

2

Ahli Sosiologi/Kelembagaan Masyarakat

- Kesehatan Masyarakat

2,50

3

Ahli Teknik Lingkungan

- Teknik Lingkungan

2,00 JUMLAH

8,50

20




1. PENGGUNA JASA

: Pemerinah Kabupaten Buleleng Kantor Lingkungan Hidup

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng


: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten Buleleng

5 NILAI KONTRAK

: Rp39.600.000

6 NO. KONTRAK

: 600/1645/KLH

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


5 Oktober 2010 S/D 3 Desember 2010




No.



Nama Perusahaan

1. 2. 3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No.

Posisi

Keahlian

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Biologi / Kimia

2,00

2

Ahli Kimia

- Ahli Biologi/Kimia

1,00

3

Ahli Lingkungan

- Teknik Lingkungan

1,50 Jumlah

4,50

21 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas




1. PENGGUNA JASA

: Pemerintah Kabupaten Badung Badan Lingkungan Hidup

2. NAMA PEKERJAAN

: Pemeriksaan Kualitas Lingkungan


: Pemeriksaan Kualitas Lingkungan

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten Badung

5 NILAI KONTRAK

: Rp97.900.000

6 NO. KONTRAK

: 027/546/LH/2010 dan 096/TMD/KONT/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


8 Juni 2010 S/D 4 Nopember 2010




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Ketua Tim

- Teknik Lingkungan

5,00

2

Ahli Lingkungan

- Teknik Lingkungan

4,00

3

Ahli Biologi

- Ahli Biologi

2,50

4

Ahli Kimia

- Ahli Kimia

2,50 Jumlah

14,00





1. PENGGUNA JASA

: Pemerintah Prov. Bali Badan Lingkungan Hidup

2. NAMA PEKERJAAN

: Konsultasi Publik RAPERDA Pengelolaan Sampah


:

4 LOKASI PROYEK

: Tersebar di Provinsi Bali

5 NILAI KONTRAK

: Rp71.967.000

6 NO. KONTRAK

: 027/1010/Bid. Was/2010 dan 26/KONT-CV. TMD/IV/2010, tanggal 26 April 2010

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


26 April 2010 S/D 24 Juli 2010




No.



Nama Perusahaan


Posisi

1 2 3

Team Leader (Ahli Hukum Lingkungan) Ahli Ilmu Lingkungan Ahli Kelembagaan

1 2

ASISTEN AHLI Ass. Ahli Lingkungan Ass. Ahli Kelembagaan

Keahlian

Jumlah Orang Bulan 3,00 3,00 3,00

- Ahli Hukum / Teknik Lingkungan - Ahli Hukum - Ahli Hukum Jumlah

9,00 2,50 2,50





1. PENGGUNA JASA

: Pemerintah Kab. Tabanan Kantor Lingkungan Hidup

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah


: Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten Tabanan

5 NILAI KONTRAK

: Rp74.497.500

6 NO. KONTRAK

: 660.1/723/KLH dan 09/TMD-KONT/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


19 Oktober 2009 S/D 17 Desember 2009




No.



Nama Perusahaan

1. 2. 3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No. 1 2 3 4 5 6

Keahlian

Posisi Ketua Tim Ahli Lingkungan Ahli Hidrologi Ahli Biologi Ahli Sosial budaya Kedokteran

-

Jumlah Orang Bulan 2,00 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50

Teknik Lingkungan Teknik Lingkungan Teknik Sipil / Pengairan Teknik Lingkungan Ahli Sosial & Budaya Kedokteran Jumlah

9,51





1. PENGGUNA JASA

: Pemerintah Kab. Buleleng Kantor Lingkungan Hidup

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng


: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten B uleleng

5 NILAI KONTRAK

: Rp87.505.000

6 NO. KONTRAK

: 600/1149/KLH/2009 dan 03/CV. TMD/IX/2009, tanggal 3 September 2009

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


3 September 2009 S/D 1 Desember 2009




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Biologi / Kimia

3,0

2

Ahli Kimia


2,0

3

Ahli Sosial Budaya

- Ahli Sosial / Antropologi

1,2

4

Ahli Lingkungan

- Teknik Lingkungan

1,2 Jumlah

7,4





1. PENGGUNA JASA

:

Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur Metropolitan

2. NAMA PEKERJAAN

:



:


4 LOKASI PROYEK

: Kawasan Kuta - Badung

5 NILAI KONTRAK

: Rp283.459.000

6 NO. KONTRAK

: Ku.08.08/PPLP. M-TMD/08.09

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


7 Juli 2009 S/D 6 Oktober 2009




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader/Ahli Lingkungan

- Teknik Sipil / Pengairan

3,00

2

Ahli Teknik Drainase


3,00

3

Ahli Geodesi / Pemetaan

- Teknik Geodesi

2,00

4

Ahli Struktur Bangunan

- Teknik Sipil

2,00

5

Ahli Mekanika Tanah / Geologi Teknik

- Teknik Sipil

2,00

6

Ahli Estimasi Biaya

- Teknik Sipil

2,00 Jumlah

14,00

ASSISTEN AHLI

4x2

1

Ass. Ahli Muda Pengukuran / Geodesi

3,00

2

Ass. Ahli Muda Gambar

1,00

3

Ass. Ahl;I Muda Lab. Aulity Test

1,00

4

Ass. Ahli Muda Bor Master

1,00





1. PENGGUNA JASA

:

Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - PPK Perencanaan dan Program

2. NAMA PEKERJAAN

:

Penyusunan DPPLH Pembangunan Sistem Air Baku Telagawaja Di Kabupaten Karangasem


: Penyusunan DPPLH Pembangunan Sistem Air Baku Telagawaja

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten Karangasem

5 NILAI KONTRAK

: Rp284.234.000

6 NO. KONTRAK

: HK.02.03/BWS-BP/PPR/09, tanggal 1 Juni 2009,

7 WAKTU PELAKSANAAN

: 1 Juni 2009 S/D 29 Okt 2009


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:





No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader

- Teknik Sipil/Pengairan/Lingkungan

5,0

2

Ahli Sumber Dya Air

- Teknik Sipil/Pengairan

3,0

3

Ahli Lingkungan

- Teknik Lingkungan

4,5

4

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya

- Ahli Sosiologi / Ekonomi Pertanian

3,0

5

Ahli Kimia


2,0 Jumlah

17,5





Departemen Pekerjaan Umum- Satker Pengembangan Penyehatan Lingk Permukiman Bali

1. PENGGUNA JASA

:

2. NAMA PEKERJAAN

: DED Pilot Project Composting Bangli


: DED Pilot Project Composting Bangli

4 LOKASI PROYEK

: Kabupaten Bangli

5 NILAI KONTRAK

: Rp95.865.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08,08/PPLP.M-TMD/10.09

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


28 Agustus 2008 S/D 6 Okt 2008




No.



Nama Perusahaan

1. 2. 3. dst. TENAGA AHLI TETAP YANG TERLIBAT : No. 1 2 3

Posisi Team Leader (Ahli Hukum Lingkungan) Ahli Ilmu Lingkungan Ahli Kelembagaan

Keahlian

Jumlah Orang Bulan 1,30 1,30 1,30

- Ahli Hukum / Teknik Lingkungan - Teknik Lingkungan - Ahli Hukum Jumlah

3,90





Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya - PPK Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi SARBAGITA

1. PENGGUNA JASA

:

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Neraca DSDP


: Penyusunan Neraca DSDP

4 LOKASI PROYEK

: Kawasan SARBAGITA

5 NILAI KONTRAK

: Rp46.420.000

6 NO. KONTRAK

: KU.08.09/PIPSS-TMD/27.08, tanggal 9 September 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


9 September 2008 S/D 7 Desember 2008




No.



Nama Perusahaan


Posisi

1

Team Leader / Ahli Akuntansi

1

ASSITEN AHLI Ass. Ahli Akuntansi

Keahlian

Jumlah Orang Bulan 3,00

- Ekonomi Akuntansi Jumlah - Ekonomi Akuntansi

3,00 3,00





1. PENGGUNA JASA

: DPU-Dirjen Cipta Karya - Satker PengebanganPersampahan dan Sanitasi Sarbagita

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan UKL dan UPL Trashrack Tukad Loloan


: Penyusunan UKL dan UPL Trashrack Tukad Loloan

4 LOKASI PROYEK

: SARBAGITA

5 NILAI KONTRAK

: Rp47.355.000

6 NO. KONTRAK

: Ku.08.09/PIPSS-TMD/02/2008, Tanggal 7 April 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


7 April 2008 S/D 6 Mei 2008




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader/Ahli Lingkungan

- Teknik Sipil

1,00

2

Ahli Teknik Sipil Struktur / Hidrologi


1,00

3

Ahli Sosial

- Teknik Kelembagaan

1,00

4

Ahli Sungai


1,00 Jumlah

4,00

ASSITEN AHLI 1

Ass. Ahli Teknik Mekanika dan Elektrikal

- Teknik M&E

1,00

2

Ass. Ahli Teknik Kimia

- Teknik Kesehatan

0,75

3

Ass. Ahli Teknik Mikrobiologi

- Teknik Kesehatan

0,75





1. PENGGUNA JASA

: Pemerintah Prov. Bali - (Bapedalda) Prov. Bali

2. NAMA PEKERJAAN

: Penyusunan Kajian Peraturan Gubenur Tentang Lokasi Pembuangan Limbah


: Penyusunan Kajian Peraturan Gubenur Tentang Lokasi Pembuangan Limbah

4 LOKASI PROYEK

: Provinsi Bali

5 NILAI KONTRAK

: Rp48.190.000

6 NO. KONTRAK

: 027/179/Bid III/Bapedalda, 3 April 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


3 April 2008 S/D 25 Nop. 2008




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Team Leader (Ahli Lingkungan)

- Teknik Lingkungan

3,0

2

Ass. Ahli Hukum

- Ahli Hukum

3,0

3

Ass. Ahli Sosial Ekonomi

- Ahli Ekonomi

3,0 Jumlah

9,00





1. PENGGUNA JASA

:

Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, Satker Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Sarbagita

2. NAMA PEKERJAAN

:

Outline Plan Drainase Kuta


:

Outline Plan Drainase Kuta

4 LOKASI PROYEK

: Kawasan Kuta

5 NILAI KONTRAK

: Rp93.797.000,00

6 NO. KONTRAK

: KU.08.08/PIPSS-TMD.22.08, tanggal 21 Juli 2008

7 WAKTU PELAKSANAAN

:


:

ALAMAT

:

NEGARA ASAL

:


21 Juli 2008 s/d 18 September 2008 (60 hari kalender)




No.



Nama Perusahaan


Keahlian

Posisi

Jumlah Orang Bulan

1

Ketua Team / Team Leader

- Teknik Lingkungan

2,0

2

Ahli Drainase Perkotaan


1,5

3

Ahli Sungai


1,5

4

Ahli Estimasi Biaya

- Teknik Sipil

1,5

1 2

ASSISTEN AHLI Ass. Ahli Drainase Perkotaan Ass. Ahli Sungai

Jumlah - Teknik Sipil / Pengairan - Teknik Sipil / Pengairan

6,50 1,0 1,0



D TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK D.1.

Umum Konsultan telah mempelajari dengan seksama kerangka acuan kerja

(KAK) yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Umum UKL & UPL Infrastruktur Drainase yang dikeluarkan oleh Satker PPLP Provinsi Bali. maka Kami sebagai penyedia jasa telah memahami dan benar-benar mengerti. D.2.

Tanggapan Terhadap KAK

D.2.1. Tanggapan Umum Secara garis besar Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan UKL & UPL Infrastruktur Drainase yang ada sudah memenuhi alur kerja yang sistematis dan pada hakikatnya merupakan patokan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan yang di dalamnya telah dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, pihak Konsultan akan mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam KAK dan syarat – syarat tersebut mulai dari tahapan mengikuti seleksi umum ini sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan apabila pihak kami mendapat kepercayaan untuk memenangkan seleksi ini. Untuk

mendapatkan

hasil

yang

optimal

diperlukan

kejelasan

/

kesepahaman dari setiap aspek yang tertuang dalam KAK tersebut diantara kedua belah pihak dalam hal ini pihak Satker PPLP Provinsi Bali dan Konsultan, sehingga diharapkan tidak ada lagi pertanyaan – pertanyaan yang menyebabkan hambatan pada pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu dengan maksud untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi pihak panitia / direksi sehingga akan lebih menyempurnakan Kerangka Acuan Kerja yang ada, diperlukan beberapa tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE D.2.2. TANGGAPAN KHUSUS 1.

Tanggapan Terhadap Latar Belakang Setelah konsultan mempelajari dengan seksama bagian pendahuluan dan latar belakang yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan UKL & UPL Infrastruktur Drainase, pada prinsipnya kerangka acuan untuk pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sudah jelas dan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2.

Tanggapan

Terhadap

Kegiatan

Yang

Dilaksanakan

dan

Cara

Konsultan menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pekerjaan

akan

Pelaksanaan Kegiatan

tercapai jika memahami dengan seksama terhadap apa yang dimaksud di dalam Kerangka Acuan Kerja. Dengan demikian keseluruhan lingkup pekerjaan yang masuk didalamnya bisa terlaksana sepenuhnya dengan baik, dan sasaran dari pekerjaan yang diharapkan bisa tercapai dengan tepat waktu. Dan konsultan cukup memahami apa yang disajikan dalam KAK, maupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam rapat penjelasan yang telah dilakukan. Lingkup kegiatan seperti yang termuat di dalam kerangka acuan kerja yang harus dilaksanakan oleh konsultan mencakup beberapa bagian pekerjaan yang sudah dirinci tahapan pelaksanaannya, dan setelah dipelajari dan diamati dengan sebaik - baiknya maka konsultan berpendapat bahwa lingkup pekerjaan sudah sangat jelas dan mudah dipahami oleh Konsultan. Hal yang perlu dipertanyakan hanya bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 3.

Tanggapan Terhadap Maksud dan Tujuan Dengan memperhatikan penjelasan mengenai maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan di atas masih perlu diperjelas dengan kondisi eksisting drainase yang sudah ada pada lokasi kegiatan. Hal ini untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai untuk UKL & UPL Infrastruktur Drainase secara detail.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Terlepas dari hal ini konsultan berpendapat bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pekerjaan sudah cukup jelas dan konsultan berkeyakinan dapat menyelesaikannya dengan sebaik - baiknya. 4.

Tanggapan Terhadap Keluaran Secara jelas keluaran yang harus diperoleh adalah tersedianya dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase yang harus diserahkan dalam akhir masa pelaksanaan pekerjaan dan sudah dapat mengadopsi semua kebutuhan dalam penyusunan laporan.

5.

Tanggapan Terhadap Tempat Pelaksanaan Kegiatan Konsultan menyadari pelaksanaan kegiatan UKL & UPL Infrastruktur Drainase ini akan dapat berjalan dengan baik pada tempat atau Kabupaten / Kota yang memenuhi persyaratan kriteria yang bisa difasilitasi, sebab semua perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan selalu berdasarkan atas ketersediaan sumber daya yang terdapat dilokasi pekerjaan. Dengan adanya sumber daya yang memadai maka kegiatan akan dapat berjalan dengan baik.

6.

Tanggapan Terhadap Personil Personil yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan UKL & UPL Infrastruktur Drainase dirasa sudah mencukupi dari segi kuantitas maupun kualitas apabila sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi semua tenaga ahli yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini telah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.

7.

Tanggapan Terhadap Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Konsultan berpendapat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disediakan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan UKL & UPL Infrastruktur Drainase dengan sebaik - baiknya. Konsultan sanggup menyelesaikan


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut dengan bantuan dari Direksi Pekerjaan dan Instansi terkait lainnya. Untuk mengantisipasi padatnya kegiatan yang harus dilakukan oleh konsultan, maka dalam penyusunan Bagan Alir dan Jadwal Pelaksanaan, Jadwal Personil dan Jadwal Penggunaan Alat harus sangat hati-hati dan harus konsekuen dengan Jadwal masing-masing, agar tidak terdapat kegiatan yang mundur. Apabila ada kegiatan yang mundur maka semua kegiatan yang telah disusun tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak.



E URAIAN PENDEKATAN METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

E.1.

Umum

E.1.1. Uraian Pendahuluan Perkembangan pembangunan yang cepat dengan berbagai fungsinya (Kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata) dan perubahan fungsi lahan di Denpasar menambah kesulitan untuk mengembangkan Infrastruktur Drainase, sehingga diperlukan desain khusus untuk menekan kebutuhan akan lahan. Berdasarkan pengamatan di lapangan masyarakat membangun di sepadan sungai, sehingga menambah permasalahan genangan dan mempersempit aliran air. Selain itu alur drainase sudah banyak mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sampah dan sedimentasi, sehingga akan membutuhkan pengukuran dengan akurasi tinggi agar limpasan permukaan dapat diarahkan ke laut sesuai dengan rencana. Tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi disertai tingginya aktifitas ekonomi - masyarakat di kawasan tersebut memerlukan pemikiran mendalam dalam pemilihan metode pelaksanaan pembangunan nantinya. Perubahan tata guna lahan di perkotaan menimbulkan dampak negatif yaitu berkurangnya daya resap tanah dan meningkatnya ”surface run-off” yang mengakibatkan kawasan - kawasan genangan dan rawan banjir yang pada akhirnya menimbulkan keluhan - keluhan dari masyarakat di kawasan tersebut. Dampak yang ditimbulkan selain berkurangnya daya resap tanah juga terjadi perubahan pola aliran yang menimbulkan aliran pada saluran pembuangan menjadi terlambat. Pada kawasan yang cepat berkembang harus mendapatkan penanganan dengan merencanakan pola aliran dengan batasan daerah pengaliran yang jelas. Pada kawasan yang terkena program Land Consolidation (LC/konsolidasi lahan) sering mengabaikan adanya drainase, sehingga pada lahan LC yang sebelumnya ada saluran drainase/sungai malah ditutup tanah atau dimatikan. 37 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Permasalahan genangan yang rutin terjadi setiap musim hujan terkait dengan masalah persampahan dan sistem drainase. Masalah tersebut bukan merupakan masalah tersendiri karena di dalamnya terkait faktor manusia, ekonomi, fisik, administrasi dan faktor - faktor lain yang ada di dalam kawasan yang memerlukan upaya - upaya pembangunan sistem drainase termasuk normalisasi sistem yang telah ada untuk mengembalikan fungsi drainase agar dapat berfungsi optimal dalam mengatasi masalah genangan tersebut. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan dapat meminimalkan dampak negatif yang akan timbul, maka perlu dilakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Kegiatan penyusunan UKL dan UPL terhadap kegiatan Infrastruktur Drainase mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL, Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.B-1234/MENLH/08/1999, tentang kegiatan yang wajib UKL dan UPL, Peraturan Gubernur Bali No. 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. Sedangkan penyusunan terhadap dokumen UKL dan UPL tersebut harus berpedoman kepada Kep Men LH No. 86 Tahun 2002, tentang penyusunan UKL dan UPL. E.1.2. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Sesuai dengan yang tertuang pada pasal 3 ayat (4) PP No. 27/1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup atau secara teknologi dampak penting yang timbul dapat dikelola, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) E.2.

Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pengurangan genangan air di wilayahnya, melalui upaya pembangunan lingkungan

sehingga

dapat

mencegah

terjadinya

yang berwawasan pencemaran

dan 38


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE kerusakan lingkungan serta meminimalkan gangguan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. b. Tujuan Kegiatan Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen UKL dan UPL terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanganan Drainase Kota Denpasar Sistem IV di Kota Denpasar dan Pembangunan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua di Kabupaten Badung.

E.3.

Sasaran Sasaran dari kegiatan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan Infrastruktur Drainase ini antara lain : 1. Tersedianya acuan dalam upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanganan Drainase Kota Denpasar Sistem IV dan Pembangunan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. 2. Menyusun dokumen UKL dan UPL dari kegiatan Infrastruktur Drainase yang berisikan mengenai informasi penting setiap jenis kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan di sekitar lokasi kegiatan sesuai dengan kaedah - kaedah penyusunan UKL dan UPL yang berlaku. 3. Melakukan pembahasan materi UKL dan UPL dengan para stakeholder terkait. 4. Mendapatkan rekomendasi UKL dan UPL dari instansi yang berwenang mengesahkannya. 5. Menyetorkan dokumen UKL dan UPL tersebut kepada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali.

E.4.

Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan dalam rangka penyusunan UKL & UPL Infrastruktur

Drainase ini berlokasi di Denpasar Selatan dan di Nusa Dua Kuta Selatan. E.5.

Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan/pekerjaan yang tercakup dalam kerangka acuan kerja

ini adalah : 39 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE a. Melakukan persiapan dan koordinasi tim, yang meliputi: - Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data, informasi dan memahami Master Plan Drainase Kota Denpasar, DED Drainase Kota Denpasar, DED Sodetan (Short Cut) Tukad Bualu Nusa Dua, - Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku buku referensi yang berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensi medan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehingga akan dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal, - Penyebaran informasi kepada masyarakat luas, terutama pada kawasan aliran Drainase Sistem IV Kota Denpasar dan Tukad Bualu Nusa Dua, agar nantinya tidak timbul masalah, khususnya untuk kawasan yang terkena dampak penting, - Melakukan penyiapan personil, - Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, - Melakukan orientasi lapangan dan penyamaan persepsi, - Menyusun rencana kerja, b. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa maupun para stakeholder terkait masalah pengelolaan lingkungan. c. Melakukan kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder baik melalui instansi terkait, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan maupun hasil observasi langsung di lokasi kegiatan. d. Melakukan identifikasi dan menyajikan informasi komponen - komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, antara lain : - Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan, - Jenis dampak terhadap lingkungan hidup yang terjadi, - Ukuran yang menyatakan besaran dampak, - Hal - hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan

yang

akan

terjadi

akibat

kegiatan

Pembangunan

Infrastruktur Drainase. e. Menguraikan secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, antara lain : - Langkah - langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya menangani dan menanggulangi keadaan darurat. 40 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE - Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. - Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. f.

Menguraikan

secara

rinci

mengenai

mekanisme

pelaporan

dari

pelaksanaan UKL dan UPL pada saat rencana kegiatan dilaksanakan dan pada saat pengoperasian. g. Kegiatan penyusunan UKL dan UPL Infrastruktur Drainase dilaksanakan mulai dari tahapan pengisian formulir isian UKL dan UPL yang berisikan informasi mengenai identitas pemrakarsa kegiatan, rencana kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sampai dengan tahap pengesahannya. h. Melakukan

Rapat

Pembahasan

Pembahasan

Laporan

dilakukan

sebanyak 2 (dua) kali, dengan peserta dari instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas. Adapun laporan yang dilakukan pembahasan adalah : -

Laporan Pendahuluan

-

Konsep Laporan Akhir

Pembahasan dilakukan sebelum Laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Pengguna Jasa. Pembahasan dilakukan dengan mengundang instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas dengan jumlah peserta diperkirakan sebanyak 25 orang dengan pembiayaan di tanggung konsultan, terdiri dari biaya transport peserta, konsumsi dan snack serta penyediaan bahan materi pembahasan i.

Melakukan Rapat Pembahasan dengan Tim Penilai Pembahasan dengan Tim Penilai dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan peserta dari instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas dengan jumlah peserta diperkirakan sebanyak 15 orang dengan pembiayaan di tanggung konsultan, terdiri dari biaya transport peserta, konsumsi dan snack serta penyediaan bahan materi pembahasan

j.

Menyerahkan Dokumen UKL & UPL Penyedia Jasa harus menyerahkan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase yang sudah mendapat Pengesahan/Legalitas dari instansi 41 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE berwenang paling lambat selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan kalender dari SPMK.

E.6.

Apresiasi dan Inovasi

E.6.1. Apresiasi Lokasi Pekerjaan 1. Denpasar Selatan a. Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang terbagi menjadi 10 Kelurahan memiliki jumlah penduduk mencapai 180.350 jiwa . Data persebaran jumlah penduduk daerah perencanaan tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel E.1. Pada tabel adanya perubahan penduduk disebabkan oleh perubahan alami yaitu : faktor kelahiran dan kematian, juga pula disebabkan oleh perubahan karena kedatangan dan kepergian penduduk di suatu wilayah. Tabel E.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Penduduk Kepadatan (jiwa) (Km2) 1 Pemogan 26431 2722 2 Pedungan 22435 2995 3 Sesetan 38975 5274 4 Serangan 3486 725 5 Sidakarya 14574 3747 6 Panjer 24858 6924 7 Renon 11967 4711 8 Sanur Kauh 13512 3501 9 Sanur 15573 3874 10 Sanur Kaja 8539 3174 2008 180350 3608 2007 174525 3491 2006 167358 3348 2005 163139 3263 Sumber : BPS, Kecamatan Denpasar Selatan Dalam angka 2010 No Desa/Kelurahan

b. Mata Pencaharian Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan dirinci berdasarkan mata pencaharian utama, dapat dilihat pada tabel berikut :


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Tabel E.2. Jumlah Peduduk Dirinci Menurut Sumber Mata Pencaharian Utama Sumber Mata Pencaharian Utama Desa/ Kelurahan

No

Pertani an

Peterna kan

Perik anan

Perke buna n

Perdag angan

Indus tri

703

292

Pertambang an/Penggali an

Listrik & Air Minum

Angkut an & Komun ikasi

Perbankan & Lembaga Keuangan

Pemerint ahan & Jasa-jasa

Lain nya

227

89

2013

723

1

Pemogan

365

179

2

Pedungan

243

428

21

687

432

9

27

197

291

987

542

3

Sesetan

38

180

71

1771

516

4

21

327

278

2120

429

4

Serangan

60

770

300

69

36

20

121

97

5

Sidakarya

66

94

7

429

274

88

52

1505

436

6

Panjer

85

128

411

82

39

258

123

1968

480

7

Renon

114

37

322

352

9

41

69

777

521

8

Sanur Kauh

138

29

303

297

19

107

39

680

592

9

Sanur

149

62

764

351

7

281

90

764

459

5

200

30

1432

2449

10

Sanur Kaja

54 98

12

18

30

88

941

90

2008

1216

1288

1048

6631

2755

25

127

1762

1081

12367

6658

2007

2239

940

443

6502

2662

25

127

1600

1081

12091

6472

2006

2279

940

443

6502

2662

25

127

1600

1081

12091

6472

2005

1816

979

391

3357

2061

21

127

1138

643

8853

2503

26

Sumber : BPS, Kecamatan Denpasar Selatan Dalam angka 2009

c. Sistem Drainase Kota Denpasar Sistem drainase yang ada di Kota Denpasar terbagi menjadi 5 sistem pelayanan yaitu Sistem I Tukad Badung, Sistem II Tukad Ayung, Sistem III Tukad Mati, Sistem IV Niti Mandala Renon dan Sistem V Pemogan. Sesuai dengan lokasi pekerjaan Denpasar Selatan termasuk dalam sistem IV Niti Mandala Renon, berikut cakupan pelayanan Sistem IV : a. Sistem IV Adalah sistem Niti Mandala – Suwung dan sekitarnya, dimana batas sistem ini sebelah utara Tukad Klandis, sebelah selatan pantai Suwung, sebelah timur Sanur dan sebelah barat tukad Pekaseh. Sistem IV ini terdiri dari beberapa sub sistem antara lain : 

Sub Sistem Pekaseh Pelayanan meliputi daerah

Sanglah dan sekitarnya, Kelurahan

Pedungan, dan Kelurahan Sesetan 

Sub Sistem Tukad Rangda ( Tukad Buaji ) Dengan daerah layanan Kelurahan Sesetan, Kelurahan Sida Karya, Desa Pegok dan sekitarnya, Kelurahan Panjer dan sebagian kawasan Renon melalui anak sungainya yaitu Tukad Panjer 43


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 

Sub Sistem Tukad Punggawa Dengan daerah layanan meliputi; Sebagian besar kelurahan Sida Karya, Sebagian kelurahan Panjer, dan Sebagian kelurahan Renon



Sub Sistem Tukad Nganjung Dengan daerah layanan meliputi; Sebagian kelurahan Sida Karya, Kelurahan Sumerta Kelod, dan Sebagian keluran Renon



Sub Sistem Tukad Loloan Dengan

daerah

layanan

meliputi

;

Sebagian

desa

Sida

Karya,Desa Sanur kauh,Kelurahan Kesiman, Desa Sanur kaja, dan Desa Kesiman Petilan Titik banjir dan genangan air yang terjadi pada sistem IV adalah sebagai berikut : -

Tk. Loloan : Jl. Waturenggong, SD 12 Panjer dan sekitarnya Kel. Panjer

-

Tk. Ngenjung : Jl. Tk. Yeh Penet, Lingkungan Br. Peken Lingkungan Br. Pande Kel. Renon

-

Tk. Panjer : Lingkungan Permukiman Bumi Ayu Kel. Sanur

-

Tk. Rangda

Luapan dan genangan air sesaat karena penyumbatan oleh sampah pada saluran dan gorong-gorong : -

Gorong-gorong Jl. Tjok Tresna

-

Gorong-gorong Jl. Hangtuah

-

Saluran Jl. Hangtuah

-

Saluran Jl. By Pass Ngurah Rai

-

Tukad Ngenjung di Jl. Tk. Balian

-

Tukad Panjer di Jl. Tk. Pakerisan dan Jl. Bedugul

-

Tukad Rangda di Jl. Sidakarya, Jl. Kresek dan Jl. Penulisan

-

Tukad Pekaseh di Jl. P. Buton, Jl. P. Saelus, Jl. Gurita dan Jl. Kel. Serangan



Jl. Satelit, Jl. P. Serangan / Desa Dauh Puri Kelod

Lingkungan Gria Anyar, Br. Rangkasan Sari Desa Pemogan, Jl. Sunia Negara, Jl. Pemogan, Jl. By Pass Ngurah Rai. Br. Juwet Sari Pemogan Jl. P. Kawe dan Jl. By Pass Ngurah Rai kantor TNI Praja Raksaka

Gamabr E.1. Peta Sistem Jaringan Drainase Denpasar Serta Lokasi Titik Banjir dan Genangan Air Pada Drainase Sistem IV


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE E.5.2. Inovasi Dalam pengelolaan lingkungan dampak pembangunan yang digunakan dalam penyusunan UKL & UPL pada dasarnya dilakukan upaya pencegahan sebagai berikut :  Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan, melalui cara rekayasa teknologi.  Pengelolaan

lingkungan

bertujuan

untuk

menanggulangi,

mengeliminir atau mengendalikan dampak negatif yang muncul pada saat tahap pra konstruksi, konstruksi maupun tahap pasca konstruksi.  Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan pertimbangan ekonomis, sebagai dasar pemberian kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali, baik dalam artian fisik, ekonomi dan sosial. Program pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan ditunjukan untuk menekan/meminimalkan dampak negatif yang terjadi dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pendekatan yang dilakukan dapat berupa pendekatan teknologi, sosial ekonomi- budaya dan institusi, yakni 1. Pendekatan Teknologi Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknologi, pada prinsipnya merupakan upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan mengembangkan dampak positif yang terjadi, dengan memanfaatkan rekayasa teknik atau teknologi yang saling menguntungkan antara pembangunan teknologi,

dengan

pengelolaan

lingkungan dampak

sekitarnya. lingkungan

Pada

pendekatan

dilakukan

dengan

memanfaatkan rekayasa teknologi yang tepat, yaitu dengan cara membatasi atau mengisolasi dampak yang terjadi. 2. Pendekatan Sosial Ekonomi Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi, merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting, melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan interaksi sosial, dan bantuan peran dari pemerintah. Dengan demikian, upaya untuk mengelola dampak dengan pendekatan sosial ekonomi, diharapkan mampu untuk menanggulangi dampak negatif 46 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE akibat pembangunan. Alternatif pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara pendekatan sosial ekonomi, antara lain : a.

Melibatkan masyarakat disekitarnya, untuk ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan.

b.

Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari sekitar lokasi, atau memberikan manfaat kesempatan kerja yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya.

c.

Menjalin koordinasi yang harmonis antara pemrakarsa dengan masyarakat setempat, dalam pembina hubungan interaksi sosial.

d.

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat di Kelurahan Bukuan, Pulau Atas dan Sambutan dengan adanya pembangunanSUTT Palaaran-Sambutan.

3. Pendekatan Institusi Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan institusi, adalah upaya pengelolaan dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang ada, alternatif yang dilakukan antara lain : a.

Menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal penanganan dampak negatif.

b.

Memberi kewenangan pengawasan yang penuh terhadap hasil unjuk kerja

pengelolaan

lingkungan

hidup,

kepada

instansi

yang

berwewenang. c.

Memberikan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup, secara berkala kepada instansi yang berkepentingan.

d.

Menjalin kerjasama dengan instansi teknis, berkaitan dengan pemberian penyuluhan secara berkala tentang menjaga kelestarian lingkungan.

E.7.

Metodologi

E.7.1. Kewajiban Dokumen UKL dan UPL Kewajiban ketersediaan dokumen

Amdal berikut UKL

dan

UPL

didasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang ditetapkan tanggal 23 47 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Oktober 1993. Peraturan Pemerintah ini sering disebut juga sebagai upaya "deregulasi Amdal", karena umumnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannyaP P Nomor 51 Tahun 1993 ini). Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1993 dokumen Amdal yang ada hanya ANDAL (Analisis Dampak Ungkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Jadi bentuk dokumen seperti PIL (Penyajiar. Informasi Lingkungan), PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan). dan SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) sudah tidak digunakan lagi sejak 23 Oktober 1993. Menurut PP Nomor 51 Tahun 1993 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan ini digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan meliputi: a.

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

b.

Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui

c.

Proses

dan

kegiatan

yang

secara

potensial

dapat

menimbulkan

pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya d.

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya

e.

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya

f.

Introduksij enis tumbuh-tumbuhanj,e nis hewan,d anj asad renik

g.

Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati

h.

Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan

i.

Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan Negara Suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun di kawasan

lindung yang telah berubah peruntukannya atau lokasi rencana usaha atau kegiatan tersebut berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting. Yang dimaksud dengan kawasan 48 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE lindung menurut Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut: 1.

Kawasan Hutan Lindung

2.

Kawasan Bergambut

3.

Kawasan Resapan Air

4.

Sempadan Pantai

5.

Sempadan Sungai

6.

Kawasan Sekitar DanaulWaduk

7.

Kawasan Sekitar Mata Air

8.

Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Pertindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)

9.

Kawasan Suaka AMam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atoll yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistim)

10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove) 11. Taman Nasional 12. Taman Hutan Raya 13. Taman Wisata Alam 14. Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan (termasuk daerah Karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bemilai tinggi) 15. Kawasan Rawan Bencana Alam Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan nomor : KEP 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. Menurut keputusan ini ukuran dampak penting terhadap lingkungan perlu disertai dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: a.

Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan berkaitan secara relative dengan besar kecilnya rencana usaha atau kegiatan, hasil guna dan daya gunanya, bila rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE b.

Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan dapat pula didasarkan pada dampak usaha atau kegiatan tersebut terhadap salah satu aspek lingkungan saja, atau dapat juga terhadap kesatuan dan tata kaitannya dengan aspek-aspek lingkungan lainnya dalam batas wilayah studi yang telah ditentukan.

c.

Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan atas dasar kemungkinan timbulnya dampak positif atau dampak negatif tak boleh dipandang sebagai faktor yang masing-masing bisa berdiri sendiri, melainkan harus diperhitungkan bobotnya guna dipertimbangkan hubungan timbal baliknya untuk mengambil keputusan. Pedoman mengenai ukuran dampak penting menurut keputusan ini

adalah sebagai berikut; a.

Jumiah Manusia yang Akan Terkena Dampak Setiap rencana usaha atau kegiatan mempunyai sasaran sepanjang menyangkut jumiah manusia yang diperkirakan akan menikmati manfaat dari rencana usaha atau kegiatan itu bila nanti usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Namun demikian, dampak lingkungan, baik yang bersifat negatif maupun positif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan, dapat dialami oleh baik sejumiah manusia yang termasuk maupun yang tak termasuk dalam sasaran rencana usaha atau kegiatan. Mengingat pentingnya manusia yang akan terkena dampak mencakup ,spek yang luas, maka kriteria dampak penting dikaitkan dengan sendi-sendi kehidupan yang di kalangan masyarakat luas berada dalam posisi atau mempunyai nilai yang penting. Karena itu, dampak lingkungan atau suatu rencana usaha atau kegiatan, yang penentuannya didasarkan pada perubahan sendi-sendi kehidupan pada masyarakat tersebut dan jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila: manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumiahnya sama atau lebih besar dari jumiah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah studi. Adapun yang dimaksud dengan manfaat dari usaha atau kegiatan adalah manusia yang secara langsung menikmati produk suatu rencana usaha atau


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE kegiatan dan atau yang diserap secara langsung sebagai tenaga kerja pada rencana usaha atau kegiatan. b.

Luas Wilayah Persebaran Dampak Luas wilayah persebaran dampak merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pentingnya dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian dampak lingkungan suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila: rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dan segi intensitas idampak, atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak.

c.

Lamanya Dampak Berlangsung Dampak lingkungan atau suatu rencana usaha atau kegiatan dapat berlangsung pada suatu tahap tertentu atau pada berbagai tahap dari kelangsungan usaha atau kegiatan. Dengan kata lain dampak suatu usaha atau kegiatan ada yang berlangsung relatif singkat, yakni hanya pada tahap tertentu dari siklus usaha atau kegiatan (perencanaan, konstruksi, operasi, pasca operasi) ; namun ada pula yang berlangsung relatif lama, sejak tahap konstruksi hingga masa pasca operasi usaha atau kegiatan. Berdasarkanp engertian ini dampak lingkungan bersifat penting bila: rencana

usaha

atau

kegiatan

mengakibatkanti

mbulnyap

erubahan

mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak, yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan. d.

Intensitas Dampak Intensitas dampak mengandung pengertian perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastis, serta berlangsung di areal yang relatif luas, dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dengan demikian dampak lingkungan tergolong penting bila: 1) Rencana usaha atau kegiatan akan menyebabkan perubahan pada sifatsifat fisik dan atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku 2) Rencana usaha atau kegiatan akan menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui, berdasarkan pertimbangan ilmiah 3) Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkans pesies-spesiesy ang langka dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut peraturan 51 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE perundang - undangan yang berlaku terancam punah ; atau habitat alaminya mengalami kerusakan 4) Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkan rnenurut peraturan perundang-undangan 5) Rencana usaha atau kegiatan akan merusak atau memusnahkan bendabenda dan bangunan peninggalan sejarah yang bemilai tinggi 6) Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, pemerintah daerah, atau pemenntah pusat ; dan atau menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah pusat 7) Rencana usaha atau kegiatan mengubah atau memodifikasi area) yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi e.

Banyaknya Komponen Lingkungan Lain yang Terkena Dampak Mengingat komponen lingkungan hidup pada dasamya tidak ada yang berdiri sendiri, atau dengan kata lain satu sama lain saling terkait dan pengaruh mempengaruhi, maka dampak pada suatu komponen lingkungan umumnya berdampak lanjut pada komponen lingkungan lainnya. Atas dasar pengertian ini dampak tergolong penting bila: Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumiah komponennya Iebih atau sama dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer.

f.

Sifat Kumulatif Dampak Kumulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk, atau bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila. pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau dianggap tidak penting, tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif. Dengan demikian dampak suatu usaha atau kegiatan tergolong penting bila: 1) Dampak Iingkungan berdangsung berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 2) Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu, sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya 3) Dampak lingkungan dan berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek yang saling memperkuat (sinergetik) g.

Berbalik atau Tidak Berbaliknya Dampak Dampak kegiatan terhadap lingkungan ada yang bersifat dapat dipulihkan, namun ada pula yang tidak dapat dipulihkan walau dengan intervensi manusia sekalipun. Dalam hal ini maka dampak bersifat penting bila: Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor KEP-11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, daftar kegiatan wajib Amdal untuk bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 1.

Pembangunan Bendungan atau Waduk dengan tinggi ≥ 15 m atau luas genangan ≥ 100 ha

2.

Pengembangan Daerah Irigasi dengan luas yang diairi ≥ 2000 ha

3.

Pengembangan Daerah R awa Pasang Surut/Lebakd engan luas ≥ 5000 ha

4.

Pengamanan pantai, dikota besar dengan ≥ 500.000 penduduk

5.

Perbaikan sungai, dikota besar dengan ≥ 500.000 penduduk

6.

Kanalisasi / Kanal banjir dikota besar dengan panjang ≥ 5 km atau lebar > 20 m

7.

Kanalisasi selain no 6 (Pantai, Rawa atau lainnya) dengan panjang ≥ 25 km atau lebar ≥ 50 m

8.

Pembangunan jalan tol dan jalan layang

9.

Pembangunanja lan raya dengan panjang > 25 km

10. Pembangunan dan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan kota besar dan metropolitan yang berfungsi arteri atau kolektor dengan panjang > 5 km atau luas ≥ 5 ha 11. Pengolahan sampah dengan incinerator dengan ≥ 800 ton/hari 12. Pembuangan sampah dengan sistem control landfill dan sanitary landfill dengan ≥ 800 ton/hari 53 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 13. Pembuangan sampah dengan sisten open dumping dengan ≥ 80 ton/hari 14. Pembuangan sistem drainase dengan saluran dikota metropolitan dan besar dengan saturan primer panjang ≥ 5 km 15. Air Limbah : Pembuangan IPAL untuk pemukiman dengan luas ≥ 50 ha, Pembangunan sistem sewerage dengan pelayanan ≥ 2500 ha 16. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air lainnya dengan debit ≥ 2 m3/detik 17. Pembangunan perumahan dan pemukiman umum dengan luas ≥ 200 ha 18. Peremajaan kota dengan luas ≥ 5 ha 19. Gedung bertingkat I apartemen dengan tinggi ≥ 60 m

E.7.2.

Kewajiban UKL dan UPL Menurut

Keputusan

Menteri Negara

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia Nomor: KEP-12/ MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994, lampiran Mll dan IV tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rencana usaha atau kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan yang ditetapkan didalam syaratsyarat perizinannya menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena itu maka Pembangunan Infrastruktur Drainase Kota Denpasar Sistem IV dan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua melakukan penapisan proyek, dengan kriteria yang telah disesuaikan dengan kondisi Bali, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bukan merupakan bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, oleh sebab itu UKL dan UPL tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, melainkan diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab langsung atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya. Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Inffrastruktur Drainase berfungsi sebagai 1.

Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi Andal khusus.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 2.

Acuan

pelaksanaan

Upaya

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Upaya

Pemantauan Lingkungan bagi pemrakarsa di lapangan. 3.

Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat

dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif dan efisien. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat: 1.

Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya

2.

Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.

3.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi.

E.7.3. Kaitan Pembangunan Infrastruktur dengan UKL dan UPL Kecamatan Denpasar Selatan dan Kuta Selatan yang merupakan daerah pelayanan Drainase Kota Denpasar Sistem IV dan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua dengan jenis kegiatannya secara umum mempunyai kondisi: a. Jumlah penduduk di Sekitar lokasi pekerjaan < 500.000 orang b. Pembangunan sistem drainase dengan saluran dikota metropolitan dan besar dengan saturan primer panjang < 5 km c. Tidak ada pembangunan perumahan dan pemukiman umum dengan luas ≥ 200 ha d. Tidak ada peremajaan kota dengan luas ≥ 5 ha Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994 ta nggal 19 Maret 1994, kegiatan Pembangunan Infrastruktur Drainase Kota Denpasar Sistem IV dan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua secara umum termasuk kegiatan yang tidak wajib Amdal, namun sesuai dengan kriteria Bank Dunia Kegiatan Infrastruktur Drainase Kota Denpasar dan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua termasuk 'Category A' yang periu Amdal. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-14/MENLH/3/ 1994, bagi rencana usaha atau kegiatan yang dengan Amdal tetap diharuskan melakukan Upaya Penge!olaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 55 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE (UPL). Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan Infrastruktur Drainase perlu disusun Andal Payung serta harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Pedoman teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan menggunakan pedoman umum sebagai rujukan. Karena pada saat penyusunan Laporan Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL)

dan

Upaya

Pemantauan

Lingkungan

(UPL)

bagi

Pembangunan Infrastruktur Drainase ini belum ditetapkan pedoman teknisnya, maka menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP12/MENLH/3/1994 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang dibuat disesuaikan dengan Pedoman Umum. E.7.4. Rencana Usaha Atau Kegiatan dan Komponen Lingkungan Menurut

KEP-12/MENLH/3/94,

sistematika

Upaya

Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan mencakup: 

Rencana Usaha atau Kegiatan



Komponen Lingkungan



Dampak-dampak Yang Akan Terjadi



Upaya Pengelolaan Lingkungan



Upaya Pemantauan Lingkungan



Pelaporan



Pernyataan Pelaksanaan Pada bagian ini hanya akan diuraikan tentang Rencana Usaha atau

Kegiatan dan Komponen Lingkungan. Dampak-dampak yang akan terjadi dan upaya Pengelolaan Lingkungan serta upaya Pemantauan Lingkungan akan diuraikan menurut komponen proyek pada bagian berikut. Pada bab terakhir akan diuraikan tentang Pelaporan dan Pernyataan Pelaksanaan. E.7.5.

Tata Cara Penyusunan UKL dan UPL

E.7.5.1.

Pendahuluan

Berikut adalah tata cara penyusunan UKL dan UPL sesuai dengan Permen LH No. 13 Tahun 2010. Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha 56 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL. Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL- UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri. Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

Batas AMDAL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL Batas UKL/UPL SPPL Skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKLUPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan 57 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE kesanggupan

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan

hidup

(SPPL).

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin. Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain. UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan. E.7.5.2.

Langkah Dan Kriteria Penapisan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut: 1.

Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup

atau

keputusan bupati/walikota

sesuai kaidah

penetapan wajib amdal; Catatan : Bupati/walikota atau Gubernur DKI Jakarta atas pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam peraturan Menteri. 58 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung; Catatan : Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal. c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat. Catatan : Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak. 2.

Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut. Catatan : Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

3.

Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Catatan:  Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.  Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.  Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut. 59 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas


Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:

Apakah Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Tersebut

Ya/Tidak

Akan Memberikan Dampak Terhadap

Jelaskan!

Lingkungan Hidup Dan Memerlukan UKL-UPL Berdasarkan Kriteria Berikut: Jenis Kegiatan Skala/besaran/ukuran Kapasitas produksi Luasan lahan yang dimanfaatkan Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak Besaran investasi Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan Jumlah tenaga kerja Aspek sosial kegiatan

kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. 5.

Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Catatan : Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND).

E.7.6. Manfaat UKL dan UPL 1.

Pada Pemerintah :  Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.  Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian LH. 2.

Pada Masyarakat :  Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.  Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan.  Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

3.

Pada Pemrakarsa :  Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.  Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek.  Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

E.7.7.

Metodologi dan Rancangan Kegiatan Penyusunan UKL & UPL Infrastruktur Drinase

E.7.7.1.

Umum

Penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan

(UKL-UPL)

pembangunan

jalan

dan

drainase

memerlukan kajian atau studi yang mendalam terhadap berbagai komponen yang terkait. Mempertimbangkan hal tersebut diatas dan mempertimbangkan juga tentang tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan serta kepentingan dokumen UKL-UPL, maka diperlukan suatu metodologi yang memuat proses penyusunan UKL-UPL dan metode-metode yang akan digunakan dalam studi ini dengan diskripsi yang lengkap dan berurutan sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dalam penentuan rincian kegiatan studi UKL-UPL. E.7.7.2.

Proses Studi UKL-UPL

Diagram alir proses dalam studi penyusunan dokumen UKL-UPL untuk proyek Pembangunan Infrastrukutr Drainase dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Identifikasi Komponen Kegiatan Proyek

Identifikasi Komponen Lingkungan

Identifikasi Dampak Potensial

Identifikasi Interaksi Kegiatan Lain Dalam Lokasi Proyek Dengan Kegiatan Proyek

Penentuan Isu Pokok

Penentuan Batas Wilayah Studi

Evaluasi Dampak Penting

Perumusan UKL & UPL Gambar E.2. Diagram Alir Proses Studi Penyusunan UKL-UPL

1.

Mengidentifikasi Komponen Kegiatan Proyek Untuk dapat mengidentifikasi dampak, maka perlu dikaji terlebih dahulu setiap kegiatan dalam proyek baik pada saat Pra Konstruksi, Kontruksi maupun Operasi dan Pemeliharaan. Pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 62 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 

Mempelajari informasi yang diberikan oleh pemrakarsa dalam hal ini Dinas Kimpraswil Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

 Mempelajari pustaka-pustaka dari berbagai sumber.  Mengadakan pertemuan dengan staf ahli Informasi yang harus dikumpulkan untuk identifikasi dampak bisa diperoleh dari laporan Pra Studi Kelayakan Teknik kegiatan proyek yang mencakup hal-hal sebagai berikut :  Perencanaan proyek  Luas area yang dibutuhkan  Jadwal pelaksanaan  Penanggung jawab proyek  Peta lokasi proyek  Data lain yang dianggap perlu 2.

Mengidentifikasi Komponen Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak Dampak potensial yang akan diidentifikasi berasal dari benturan antara komponen kegitan dengan komponen lingkungan. Untuk itu diperlukan juga identifikasi komponen lingkungan yang diacuhkan dalam lokasi proyek. Komponen lingkungan yang diacuhkan ini sering disebut sebagai rona lingkungan. Untuk memperoleh rona lingkungan diperlukan pengumpulan data yang menggambarkan kondisi awal lingkungan.

3.

Identifikasi Dampak Potensial Untuk dapat mengidentifikasi dampak, maka perhatian perlu diarahkan pada kegiatan proyek sebagai sumber dampak. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan informasi dengan cara :  Mempelajari informasi yang diberikan oleh pemrakarsa  Mempelajari pustaka-pustaka dari berbagai sumber.  Mengajukan permintaan tambahan informasi secara tertulis  Menyusun daftar isian untuk dikirim ke pemrakarsa  Mengadakan pembahasan dengan staf ahli penyusun studi.



Mengidentifikasi Interaksi Antara Rencana Kegiatan Yang Diusulkan Dengan Kegiatan Di Sekitarnya. Dalam studi UKL-UPL ini diidentifikasi pula semua kegiatan atau aktivitas yang ada maupun berpotensi terjadi pada lingkungan di sekitar lokasi proyek. Selanjutnya dikaji hubungan atau interaksinya dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga bisa diidentifikasi semua dampak yang mungkin terjadi. Pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam lingkup kegiatan ini dengan observasi lapangan, wawancara lansung dan diskusi dengan semua pihak yang terlibat.

5.

Penentuan Isu-isu Pokok Semua dampak potensial yang telah diidentifikasi akan dianalisa dan disortir untuk menentukan dampak hipotesis. Selanjutnya dampak hipotesis dijadikan isu pokok dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan tingkat besarnya dampak.

6.

Penentuan batas wilayah studi. Penentuan batas wilayah studi akan dilakukan dengan memperhatikan batas tapak proyek, batas ekologis, batas sosial, maupun batas administrasi yang akan terkena dampak positif maupun negatif dari kegiatan pembangunan drainase dan jalan dengan mempertimbangkan berbagai kendala teknis dan kejelasan batas waktu sesuai dengan tahapan kegiatan studi. Penentuan batas wilayah studi ini sangat penting dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses identifikasi permasalahan dan analisisnya.

7.

Mengevaluasi Dampak Evaluasi dampak merupakan upaya untuk memahami sifat dan tingkat pentingnya dampak dan mengkaji keterkaitan antara dampak primer, sekunder dan tersier, serta mengkaji alternatif kegiatan yang memberikan kesetimbangan optimal antara kepentingan kegiatan (proyek) dengan lingkungan. Hasil dari evaluasi dampak secara menyeluruh akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan merumuskan arah pengelolaan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup yang telah ditimbulkan. 64 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas


Perumusan

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UPL). Perumusan upaya pengelolaan lingkungan didasarkan dari hasil evaluasi akhir

yang sifatnya holistik (menyeluruh) sehingga akan terlihat dampak

kegiatan pada komponen lingkungan yang sifatnya dampak primer, sekunder maupun

tersier.

Perumusan

upaya

pemantauan

lingkungan

mempertimbangkan 3 (tiga) pendekatan upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan, yaitu : pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan institusi. Perumusan UPL harus berkesinambungan dengan dokumen UKL dan hanya dilakukan pada komponen yang mengalami perubahan mendasar dan sumber dampaknya. Disamping itu upaya pemantauan yang dirumuskan harus layak secara ekonomi. E.4.7.3.

Metode Studi

A. Metode Pengumpulan dan Analisa Data Metode studi yang digunakan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL Pembangunan Infrastruktur Drainase di Kawasan Drainase Sistem IV Kota Denpasar dan Tukad Bualu Nusa Dua meliputi metode pengumpulan dan analisa data serta metode pengambilan sampel untuk setiap parameter yang akan diukur untuk semua komponen lingkungan yang telah ditentukan. Penentuan metode studi yang digunakan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja dengan beberapa tambahan untuk lebih menyempurnakan kualitas atau kedalaman studi ini. Data yang dikumpulkan dalam studi penyusunan dokumen UKL-UPL pembangunan Infrastruktur drainase meliputi data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam melakukan analisa secara mendalam tentang semua dampak yang mungkin timbul dari setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Data primer dikumpulkan melalui pengukuran di lapangan secara langsung atau dengan pengambilan sampel pada lokasi yang dianggap

representatif

untuk

selanjutnya

dianalisa

di

laboratorium,

pengamatan visual dan wawancara langsung/konsultasi publik/sosialisasi dengan masyarakat di wilayah studi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan atau diperoleh dari dinas/instansi terkait maupun data-data dari hasil studi yang pernah dilakukan di daerah studi. 65 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Semua data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa dengan dua cara, yaitu : a) Metode analisa kuantitatif Metode analisa kuantitatif adalah suatu metode yang menganalisa data dari besarnya atau kuantitasnya. b) Metode analisa kualitatif Metode analisa kualitatif adalah suatu metode yang menganalisa data dari sifatnya. Selanjutnya akan diuraikan metode studi untuk pengumpulan data, analisa data dan parameter apa saja yang harus diukur dalam setiap komponen lingkungan  Komponen Fisik-Kimia  Tata Ruang - Parameter yang akan dikaji: Pada komponen tata ruang ini akan dikaji kondisi tata guna lahan dengan parameter berupa: - Jenis/fungsi dan pola penggunaan lahan - Arahan rencana pengembangan - Metode pengumpulan data : Data tata guna lahan dapat berupa data primer dengan pengamatan visual dengan cara inventarisasi tata guna lahan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari data Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter tata guna lahan adalah dengan analisis peta dan analogi.  Iklim - Parameter yang akan diteliti : Data iklim yang akan dikaji adalah tipe iklim, suhu udara, curah hujan, intensitas matahari, kelembaban nisbi, tekanan udara, arah dan kecepatan angin. - Metode pengumpulan data :


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Data iklim merupakan data sekunder yang bisa diperoleh dari stasiun metereologi (BMG) di sekitar lokasi kegiatan. Data iklim yang dikumpulkan dapat mencangkup rentang waktu 10 tahun terakhir. - Metode analisa data : Metode analisa data dengan metode trend series, metode analogi atau metode lain yang relevan seperti metode tabulasi.  Hidrologi - Parameter yang akan diteliti : Indikator hidrologi yang akan dikaji meliputi parameter fisik maupun kimia dari kualitas air permukaan dan air bawah tanah di daerah lokasi kegiatan dan sekitarnya. Parameter yang akan ditinjau berdasarkan :  Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  Keputusan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2008 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Provinsi Bali.  Kondisi perairan yang ada di sekitar lokasi. - Metode pengumpulan data : Metode pengambilan sampel/contoh air berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan. - Metode analisa data : Metode analisa data kualitas air berdasarkan :  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.  Metode matematik  Kualitas Udara dan Kebisingan - Parameter yang akan diteliti : Kualitas udara yang akan dikaji sangat tergantung pada kondisi geografis, topografi, klimatologi dan metereologi di daerah lokasi kegiatan dan rencana kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas 67 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE udara di lokasi studi. Parameter kualitas udara yang berpotensi mengalami perubahan kualitas dengan adanya kegiatan proyek meliputi partikulat, karbon monoksida (CO), timbal (Pb), SOx, NOx. Sedangkan kebisingan dijadikan parameter yang akan dikaji karena dengan adanya kegiatan pembangunan jalan dan drainase akan menimbulkan perubahan tingkat kebisingan di lokasi studi. Atau parameter yang akan ditinjau bisa berdasarkan Kondisi kualitas udara dan kebisingan di sekitar lokasi proyek. - Metode pengumpulan data : Metode pengambilan sampel/contoh kualitas udara dan kebisingan dengan mengukur tinggi rendahnya tingkat kebisingan dengan alat pegukur suara. - Metode analisa data : Metode analisa data kualitas udara berdasarkan :  Keputusan

Menteri

Negara

Lingkungan

Hidup

No.

35/MenLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.  Metode matematik  Fisiografi dan Geologi - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator fisiografi dan geologi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  Kondisi topografi  Geomorfologi dan jenis tanah - Metode pengumpulan data : Data topografi, geomorfologi dan jenis tanah dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter topografi, geomorfologi dan jenis tanah adalah dengan analisis grafis dan analogi oleh ahlinya.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Komponen Biologi  Keanekaragaman flora - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman flora atau vegetasi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  populasi  jenis  sebaran jenis  manfaat/fungsi - Metode pengumpulan data : Data keanekaragaman flora dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut.

- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter

dalam

indikator

keanekaragama

adalah

dengan analisis tabulasi dan deskriptif.  Keanekaragaman fauna - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman fauna atau satwa di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  populasi  jenis  intensitas kasus - Metode pengumpulan data : Data keanekaragaman fauna dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator keanekaragaman adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif. 69 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Keanekaragaman biota air Sebagai indikator komponen keanekaragaman biota air adalah keanekaragaman plankton dan benthos. - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator keanekaragaman biota air /plankton dan benthos di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  jenis  keanekaragaman  kelimpahan individu - Metode pengumpulan data : Data indeks keanekaragaman plankton dan benthos berupa data primer yang diperoleh dengan pengambilan sampel di lapangan. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator keanekaragaman plankton dan benthos adalah dengan analisis matematik.  Komponen Sosial Ekonomi Budaya  Demografi/Kependudukan - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator kependudukan meliputi :  Jumlah penduduk  kepadatan  struktur umur - Metode pengumpulan data : Data kependudukan berupa data sekunder yang bisa diperoleh dari instansi yang terkait. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kependudukan adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.  Sosial Budaya - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial budaya di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  Jumlah pemeluk agama 70 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Tingkat pendidikan  Persepsi dan sikap masyarakat  Tingkat keamanan dan ketertiban

- Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter sosial budaya dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam komponen sosial budaya adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, trend series maupun grafis.  Sosial Ekonomi - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial ekonomi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  Komposisi lapangan pekerjaan  Jumlah dan jenis pusat kegiatan perekonomian - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter sosial ekonomi dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam komponen sosial ekonomi adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, trend series maupun grafis.  Komponen Kesehatan Masyarakat  Sanitasi lingkungan - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator sanitasi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  Sarana pembuangan sampah  Sarana penyediaan air bersih 71 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Sarana pembuangan air limbah  Kondisi rumah tinggal  Luas dan lama genangan - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.  Status kesehatan - Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada komponen statkesehatan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan meliputi :  Jenis penyakit yang pernah diderita  Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau dinas kesehatan setempat. - Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, maupun trend series.

B. Metode Identifikasi Dampak Dalam melakukan identifikasi dampak potensial, metode yang bisa dipakai atau dipilih antara lain :  Metode teoritis, yaitu : ad-hoc, daftar uji, matriks, dan bagan alir.  Melakukan observasi lapangan  Mengadakan wawancara dengan pemuka masyarakat  Mempelajari respon masyarakat terhadap rencana kegiatan 72 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE  Mempelajari peraturan yang berlaku  Melakukan penelitian  Mengadakan rapat dan lokakarya C. Metode Prakiraan Dampak Metode prakiraan dampak digunakan untuk memprakirakan besaran dampak dan tingkat kepentingan dampak. Untuk memprakirakan besarnya dampak, digunakan metode :  Formal atau teoritis, yaitu metode perkiraan cepat, metode matematika, metode fisik, metode eksperimental.  Informal, yaitu : penilaian para ahli dan analog  Khusus untuk dampak sosial tersedia beberapa metode, yaitu : argument dengan analogi, studi lapangan masyarakat sejenis, Delphi, proses kelompok nominal, diskusi kelompok terfokus. Sedangkan untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak digunakan Pedoman Penentuan Dampak Besar dan Penting. D. Metode Evaluasi Dampak Untuk mengevaluasi semua dampak yang terjadi dengan adanya kegiatan pembangunan Infrastruktur Drainase digunakan metode evaluasi matriks antara daftar rencana kegiatan proyek dengan komponen lingkungan yang potensial menerima dampak dengan menentukan tingkat besaran dan pentingnya dampak.

E.8. Program Kerja Program kerja merupakan gambaran menyeluruh dan komprehensif usulan dari konsultan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diberikan. Dalam rencana kerja ini akan diuraikan urutan – urutan pekerjaan, konsep penanganan masalah, tanggung jawab dan personil yang terlibat, pengerahan sarana maupun personil pendukung, schedule pelaksanaan pekerjaan serta schedule personil. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka harus disusun Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan. Bagan Alir ini berisikan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dikerjakan, sehingga dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan harus berpatokkan pada Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. 73 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Secara garis besar rencana kerja pelaksanaan pekerjaan diuraikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan Persiapan dan Pendahuluan 1. Melakukan persiapan dan koordinasi tim, yang meliputi : - Melakukan penyiapan personil - Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan - Melakukan orientasi lapangan dan penyamaan persepsi - Menyusun rencana kerja 2. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa maupun para stakeholder terkait masalah pengelolaan lingkungan. 3. Melakukan kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder baik melalui instansi terkait, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan maupun hasil observasi langsung di lokasi kegiatan. B. Penyusunan UKL & UPL 1. Melakukan identifikasi dan menyajikan informasi komponen-komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, antara lain : - Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan - Jenis dampak terhadap lingkungan hidup yang terjadi - Ukuran yang menyatakan besaran dampak - Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan 2. Menguraikan secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, antara lain: - Langka-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya menangani dan menanggulangi keadaan darurat - Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup - Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan - hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE 3. Menguraikan secara

rinci mengenai mekanisme pelaporan

dari

pelaksanaan UKL dan UPL pada saat rencana kegiatan dilaksanakan dan pada saat pengoperasian. 4. Menyerahkan semua Laporan dan Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan/legalitas dari instansi yang berwenang. C. Penyusunan Laporan 1. Laporan Pendahuluan Laporan

Pendahuluan,

diserahkan

30

(tiga

puluh)

hari

setelah

diterbitkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang berisikan kegiatan konsultan, antara lain : 

Interpretasi dan apresiasi konsultan dalam menangani pekerjaan; Metodologi dan pendekatan yang akan dilaksanakan;



Rencana Kerja Penyedia Jasa (Konsultan) secara menyeluruh



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;



Rencana Mobilisasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung (termasuk Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan dan Komposisi dan jumlah tenaga ahli yang dipakai).



Hasil Pengumpulan data sementara (study literatur dan data lapangan)



Hasil koordinasi dengan instansi terkait, dan data pendukung lainnya

2. Konsep Laporan Akhir Konsep Laporan Akhir, diserahkan 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang berisikan proses penyusunan UKL dan UPL secara keseluruhan serta konsep dokumen UKL dan UPL Infrastruktur Drainase sebanyak 5 (lima) eksemplar. 3. Laporan Akhir Laporan Akhir, yang merupakan penyempurnaan dari Konsep Laporan Akhir diserahkan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, disertai SOFT FILE seluruh laporan/produk dicopy ke dalam Flash Disk minimal 4 GB dan Compact Disc (CD) sebanyak 4 buah. Menyerahkan Dokumen UKL dan UPL Infrastruktur Drainase yang sudah mendapat persetujuan/legalitas dari instansi berwenang diserahkan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan kalender sejak diterbitkannya SPMK sebanyak 5 (lima) eksemplar untuk Penanganan 75 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Drainase Kota Denpasar Sistem IV dan 5 (lima) eksemplar untuk Pembangunan Sodetan Tukad Bualu Nusa Dua.

E.9.

Organisasi dan Personil Berdasarkan pada pengalaman Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan

studi selama ini, sangat diperlukan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan yang mantap, disertai pula dengan penempatan personil tenaga ahli yang berkualitas sesuai dengan spesialisasi masing-masing, disamping penyediaan sarana peralatan kerja dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan yang diharaOpkan pada akhir pekerjaan studi ini, maka tim Konsultan telah menyiapkan organisasi pelaksanaan pekerjaan seperti yang

tertera pada Gambar Bagan Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan.

Organisasi pelaksanaan pekerjaan menggambarkan hubungan antar personil Konsultan dan hubungan kerja antara Konsultan dengan Pemberi pekerjaan sesuai hirarki tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.



Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali


Team Leader (S1 T. Lingkungan)

Tenaga Ahli Hidrologi (S1. T. Sipil)

Tenaga Ahli Drainase (S1. T. Sipil/Pengairan)

Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat (S1. Ilmu Kesehatan Masyarakat)

Tenaga Pendukung / Supporting Staff 1. Tenaga Administrasi & Keuangan 2. Operator Komputer 3. Surveyor

Gambar E.1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan



F JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase, konsultan akan memperhatikan ruang lingkup kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar produk/ hasil rencana nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah ditetapkan oleh Satker PPLP Provinsi Bali serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang tercantum dalam KAK , Konsultan telah mencermati secara sungguh-sungguh ragam kegiatan dan waktu pelaksanaannya, sehingga perhitungan man - month personel dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mampu ditransfer pada sebuah rencana kerja yang matang, yang efisien dan terkendali oleh sebuah jalur aktifitas yang mantap. Penyusunan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pekerjaan Lapangan dan Pekerjaan Kantor. Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender. Semua kerangka berpikir dalam program kerja ini dituangkan dalam bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan. Secara teknis administrasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 1.

Pekerjaan dimulai setelah proses administrasi kontrak kerja antara konsultan dengan pihak pemberi tugas diselesaikan.

2.

Penyelesaian keseluruhan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan berita acara rapat penjelasan umum terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

3.

Rencana kerja yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan KAK berkaitan dengan tugas-tugas konsultan, maka untuk lebih jelasnya secara umum jadwal terinci dari Penyusunan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase ini dapat dilihat dalam Tabel yang terdapat pada halaman berikut. 78 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Jadwal Tahap Pelaksanaan Kegiatan Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : a.

Uraian Kegiatan Kegiatan penyusunan UKL dan UPL Infrastruktur Drainase dilaksanakan mulai dari tahapan pengisian formulir isian UKL dan UPL yang berisikan informasi mengenai identitas pemrakarsa kegiatan, rencana kegiatan, dampak

lingkungan

yang

akan

terjadi,

program

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan hidup sampai dengan tahap pengesahannya. b.

Batasan Kegiatan Batasan kegiatan penyusunan Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan Pembangunan Infrastruktur drainase. 1. Menyusun dokumen UKL dan UPL dari kegiatan Infrastruktuk Drainase yang berisikan mengenai informasi penting setiap jenis kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan di sekitar lokasi kegiatan sesuai dengan kaedah-kaedah penyusunan UKL dan UPL yang berlaku. 2. Melakukan pembahasan materi UKL dan UPL dengan para stakeholder. 3. Mendapatkan rekomendasi UKL dan UPL dari instansi yang berwenang mengesahkannya. 4. Menyetorkan dokumen UKL dan UPL tersebut kepada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Bali.

Lingkup Kegiatan : Lingkup kegiatan/pekerjaan yang tercakup dalam kerangka acuan kerja ini adalah : a. Melakukan persiapan dan koordinasi tim, yang meliputi: - Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data, informasi dan memahami Master Plan Drainase Kota Denpasar, DED Drainase Kota Denpasar, DED Sodetan (Short Cut) Tukad Bualu Nusa Dua, 79 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE - Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku buku referensi yang berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensi medan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehingga akan dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal, - Penyebaran informasi kepada masyarakat luas, terutama pada kawasan aliran Drainase Sistem IV Kota Denpasar dan Tukad Bualu Nusa Dua, agar nantinya tidak timbul masalah, khususnya untuk kawasan yang terkena dampak penting, - Melakukan penyiapan personil, - Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, - Melakukan orientasi lapangan dan penyamaan persepsi, - Menyusun rencana kerja, b. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa maupun para stakeholder terkait masalah pengelolaan lingkungan. c. Melakukan kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder baik melalui instansi terkait, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan maupun hasil observasi langsung di lokasi kegiatan. d. Melakukan identifikasi dan menyajikan informasi komponen - komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, antara lain : - Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan, - Jenis dampak terhadap lingkungan hidup yang terjadi, - Ukuran yang menyatakan besaran dampak, - Hal - hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan

yang

akan

terjadi

akibat

kegiatan

Pembangunan

Infrastruktur Drainase. e. Menguraikan secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, antara lain : - Langkah - langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya menangani dan menanggulangi keadaan darurat. - Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE - Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. f.

Menguraikan

secara

rinci

mengenai

mekanisme

pelaporan

dari

pelaksanaan UKL dan UPL pada saat rencana kegiatan dilaksanakan dan pada saat pengoperasian. g. Kegiatan penyusunan UKL dan UPL Infrastruktur Drainase dilaksanakan mulai dari tahapan pengisian formulir isian UKL dan UPL yang berisikan informasi mengenai identitas pemrakarsa kegiatan, rencana kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sampai dengan tahap pengesahannya. h. Melakukan

Rapat

Pembahasan

Pembahasan

Laporan

dilakukan

sebanyak 2 (dua) kali, dengan peserta dari instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas. Adapun laporan yang dilakukan pembahasan adalah : -

Laporan Pendahuluan

-

Konsep Laporan Akhir

Pembahasan dilakukan sebelum Laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Pengguna Jasa. Pembahasan dilakukan dengan mengundang instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas dengan jumlah peserta diperkirakan sebanyak 25 orang dengan pembiayaan di tanggung konsultan, terdiri dari biaya transport peserta, konsumsi dan snack serta penyediaan bahan materi pembahasan i.

Melakukan Rapat Pembahasan dengan Tim Penilai Pembahasan dengan Tim Penilai dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan peserta dari instansi terkait sesuai petunjuk Pemberi Tugas dengan jumlah peserta diperkirakan sebanyak 15 orang dengan pembiayaan di tanggung konsultan, terdiri dari biaya transport peserta, konsumsi dan snack serta penyediaan bahan materi pembahasan

j.

Menyerahkan Dokumen UKL & UPL Penyedia Jasa harus menyerahkan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase yang sudah mendapat Pengesahan/Legalitas dari instansi berwenang paling lambat selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan kalender dari SPMK.



Tabel F.1. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No.

Kegiatan

I 1

I.

2

3

4

1

Bulan Ke II 2 3

III 4

1

2

Ket 3

4

RINCIAN PEKERJAAN 1. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN KOORDINASI A. Mobilisasi Tim Konsultan B. Koordinasi dan Pengumpulan Data Pelaksanaan Proyek C. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder D. Observasi Lokasi Pekerjaan 2. Penyusunan UKL & UPL A. Identifikasi Komponen Kegiatan Proyek B. Identifikasi Komponen Lingkungan C. Identifikasi Dampak Potensial D.

Mengidentifikasi Interasksi Antara Rencana Kegiatan dengan Kegiatan disekitarnya

E. Penentuan Isu - isu Pokok F. Penentuan Batas Wilayah G. Evaluasi Dampak H. Perumusan UKL & UPL II. KELUARAN A. LAPORAN PENDAHULUAN B. KONSEP LAPORAN AKHIR C. LAPORAN AKHIR D. Dokumen UKL & UPL E. Soft Copy III. KEGIATAN PEMBAHASAN A. Rapat Pembahasan Laporan


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Selain jadwal pelaksanaan kegiatan diatas, diperlukan jug sarana dan prasarana pendukung dimana sarana pendukung ini dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase ini, Konsultan menggunakan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang pada dasarnya telah disesuaikan dengan persyaratan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja. Uraian mengenai fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini disajikan pada sebagai berikut. 

Fasilitas Dan Sarana Yang Digunakan Konsultan akan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan ini, yang meliputi antara lain : 1. Kantor/studio

lengkap

dengan

peralatan

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan pekerjaan 2. Biaya Komunikasi 3. Komputer dan Alat Tulis Kantor Lainya 4. Kendaraan Operasional 5. Kebutuhan lainnya guna memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan pekerjaan ini 6. Apabila ada yang peralatan yang harus dibeli dalam kegiatan ini, maka pada akhir penugasan barang atau peralatan yang dibeli tersebut harus diserahkan kepada pengguna jasa. 

Ruang Kerja/Kantor Untuk kelancaran kegiatan pekerjaan pihak konsultan telah menyiapkan kantor yang permanen Denpasar sehingga memudahkan Team Konsultan berkoordinasi

dengan

pemberi

pekerjaan

dan

setiap

saat

dapat

asistensi/diskusi dalam penyelesaian pekerjaan. Disamping itu diharapkan nantinya setelah selesai pekerjaan pihak pemberi pekerjaan mudah menghubungi konsultan. 

Peralatan Peralatan yang digunakan untuk setiap pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan, tergantung dari volume dan kapasitas 83 CV. Tri Matra Disain Konsultan Perencana dan Pengawas

UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE alat. Adapun volume dan kapasitas alat dari masing-masing pekerjaan tersaji pada Tabel Daftar Peralatan (Terlampir). 

Jadwal Peralatan Jadwal peralatan untuk pekerjaan akan disesuaikan dengan waktu pemakaian,

dan

jadwal

peralatan

ini

berkaitan

dengan

schedule

pelaksanaan dan personil untuk pelaksanaan seluruh kegiatan. Jadwal peralatan dan volume serta waktu pemakaian tersaji pada Tabel Jadwal Penggunaan Peralatan (Terlampir). Tabel F.2. Jadwal Penggunaan Alat



G KOMPOSISI DAN PENUGASAN TIM H.1. Umum Konsultan dalam peleksanaan pekerjaan ini akan menyediakan dan menugaskan beberapa Tenaga Ahli sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Tenaga Ahli yang akan ditugaskan tersebut dikoornidir oleh seorang Team Leader yang memiliki kemampuan dalam koordinasi dan komunikasi dengan pihak pengguna jasa, instansi teknis terkait dan Tenaga Ahli lainnya. Adapun Tenaga Ahli yang diusulkan dalam pelaksanaan studi ini telah memilki kualifikasi pendidikan, pengalaman dibidang penanganan pekerjaan sejenis dalam pengembangan sumber daya air. Masingmasing Tenaga Ahli tersebut memilki tugas dan tanggung-jawab masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya. Uraian mengenai Tenaga Ahli seperti yang disyaratkan dalam KAK, baik mengenai jenis keahlian, maupun kualifikasi pendidikan, serta pengalaman personil, menurut Konsultan telah sesuai dengan lingkup kegiatan yang dituntut dalam studi ini. Dalam hal ini konsultan akan mengusulkan Tenaga Ahli dengan pendidikan (S1) sesuai bidang keahliannya dan memiliki sertifikat keahliaan (SKA) yang

dikeluarkan

Asosiasi Keahlian

atau

Badan/Lembaga

yang

berwenang serta memiliki pengalaman sesuai bidang keahlian untuk menangani pekerjaan sejenis. Tanggapan terhadap tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, dalam hal ini perlu adanya penekanan terhadap desain yang akan dilakukan. Dimana masingmasing Tenaga Ahli memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi dan permasalahan daerah lokasi studi, keinginan masyarakat pengguna, sehingga mampu menghasilkan beberapa inovasi desain tidak hanya secara teknis, efesiensi pendanaan, layak secara lingkungan, dan mampu memberikan manfaat lebih secara ekonomi kepada masyarakat.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Kualifikasi dan jumlah Tenaga Ahli yang disediakan oleh penyedia jasa untuk menangani pekerjaan ini sesuai dengan KAK dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Ketua Tim (Team Leader) Satu (1) orang Ketua Tim (Team Leader) yang merangkap sebagai Ahli TeknikLingkungan dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Lingkungan/Teknik Sipil, berpengalaman profesional selama 5

(lima)

tahun,

bersertifikat

Amdal

dan

berpengalaman

dalam

penyusunan Dokumen Amdal, UKL dan UPL, menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan. 2. Tenaga Ahli / Profesional Staff a. Satu (1) orang Ahli Teknik Drainase dengan latar belakang pendidikan minimal

sarjana

(S1)

Teknik

Sipil/Pengairan,

berpengalaman

profesional selama 3 (tiga) tahun mengerjakan sistem drainase dan bersertifikat Amdal,berpengalaman dalam penyusunan Dokumen Amdal, UKL dan UPL, menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan. b. Satu (1) orang Ahli Hidrologi dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) Teknik Sipil, berpengalaman profesional selama 3 (tiga) tahun di bidang bangunan air dan bersertifikat Amdal, berpengalaman dalam penyusunan Dokumen Amdal, UKL dan UPL, menjalankan tugas selama 2,5 (dua setengah) bulan. c. Satu (1) orang Ahli Kesehatan Masyarakat dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) ilmu Kesehatan Masyarakat, berpengalaman profesional

selama

3

(tiga)

tahun

dan

bersertifikat

Amdal,

berpengalaman dalam penyusunan 3. Tenaga Pendukung / Supporting Staff Disamping kebutuhan akan tenaga ahli seperti diuraikan tersebut di atas, dibutuhkan tenaga pendukung, antara lain tenaga administrasi dan keuangan, operator komputer sebanyak 1 (satu) orang dan diperkirakan melaksanakan tugas selama 3 bulan dan 1 (satu) orang surveyor diperkirakan melaksanakan tugas selama 2 bulan.


UKL & UPL INFRASTRUKTUR DRAINASE Tabel G.1. Komposisi Tim Pekerjaan UKL & UPL Infrastruktur Drainase NO. A

NAMA PERSONIL

PERUSAHAAN

TENAGA AHLI LOKAL/ASING

LINGKUP KEAHLIAN

POSISI DIUSULKAN

URAIAN PEKERJAAN

JUMLAH ORANG BULAN

3,00

Tenaga Ahli

1

Ir. Hj. Titien Setiyo Rini, MT

CV. TRI MATRA DISAIN

Tenaga Ahli Lokal

Ahli Bidang Lingkungan

Team Leader

Mengarahkan dan mempersipakan program kerja, mulai dari suvey lapangan sampai tahap penyusunan rencana dan bersama - sama tim mengidentifikasi dampak lingkungan serta merumuskan upaya program pengelolaan lingkungan

2

I Nyoman Sunartha, ST


Tenaga Ahli Lokal

Ahli Sipil/Pengairan

Ahli Drainase

Membantu team leader dalam identifikasi dan telaah lingkup pekerjaan konstruksi khusunya desain pembangunan Infrastruktur drainase

3,00

3

Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, ST, MT


Tenaga Ahli Lokal

Ahli Sipil/Pengairan

Ahli Hidrologi

Melakukan analisa dampak yang berhubungan dengan kondisi perairan drainase dan dampak konstruksi pekerjaan terhadap kondisi pengairan

2,50

4

I Komang Sunika, S.Km


Tenaga Ahli Lokal



Melakukan analisa dampak kesehatan masyarakat akan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur drainase

2,00

Administrasi dan Keuangan

Bertugas mengatur keuangan, mengurus administrasi kantor dan berhubungan langsung dengan penyedia jasa dalam hubungannya dengan penyelesaian administrasi proyek.

3,00

Menyiapkan kelengkapan peralatan, survey, pengetikan, penggambaran, penggandaan laporan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan sistem komputerisasi untuk menunjang kelancaran kerja tenaga ahli.

3,00

Melakukan kegiatan survey sesuai dengan checklist data survey yang telah disusun oleh team leader dan tenaga ahli lainnya

2,00

B

1

Tenaga Penunjang

Kadek Ari KD


Tenaga Ahli Lokal

Kesekretariatan

2

I Kadek Wika DP


Tenaga Ahli Lokal

Operasional komputer

Operator Komputer

3

I Made Putu Winata, ST


Tenaga Ahli Lokal

Surveyor

Surveyor



H JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI Berdasarkan pengalaman konsultan dalam melaksanakan pekerjaanpekerjaan sejenis, diperlukan pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Hubungan kerjasama antar personil, serta koordinasi pelaksanaan pekerjaan berperan

penting

dalam

dipertanggungjawabkan.

menghasilkan

Untuk

itu,

kualitas

diperlukan

pula

kerja

yang

dapat

pengaturan

jadwal

pelaksanaan penugasan personil dan sampai sejauh mana keterlibatan masingmasing personil terhadap kegiatan pekerjaan ini, agar dapat dicapai suatu pola tata koordinasi pelaksanaan pekerjaan secara baik. Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL & UPL Infrastruktur Drainase ini, mobilisasi tenaga profesional oleh pihak konsultan dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan ini nantinya. Selain itu, tim konsultan juga akan memobilisasi tenaga pendukung, yang akan mendukung tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kebutuhan mobilisasi tenaga penunjang akan selalu memperimbangkan kebutuhan tenaga profesional. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali adalah pihak yang mengharapkan hasil pekerjaan ini secara optimal. Pemberi kerja senantiasa akan memberikan instruksi/perintah kerja, serta menyetujui hasil pekerjaan yang dihasilkan konsultan. Untuk itu, penugasan Personil Tim Konsultan disusun berdasarkan jenis dan macam pekerjaan yang tersurat didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Tim didukung sepenuhnya oleh semua fungsional dari CV. Tri Matra Disain. Berikut ini, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam Tabel Jadwal Penugasan Personil tim konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan dan nama personil tenaga profesional yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini.



Tabel H.1. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

No.

Nama Personil

I

Jabatan Yang Diusulkan 1

I.

2

3

4

1

Bulan Ke II 2 3

III 4

1

2

Orang/Bulan 3

4

TENAGA AHLI

1. Ir. Hj. Titien Setiyo Rini, MT 2. I Nyoman Sunartha

Ketua Tim (Team Leader) Ahli Drainase

3

3. Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, ST. MT. 3. I Komang Sunika, S.Km

Ahli Hidrologi Ahli Kesehatan Masyarakat

2,5

3

Sub Total

2 10,5

II. TENAGA PENUNJANG 1

Kadek Air KD

Administrasi & Keuangan

3

2

I Kadek Wika DP

Operator Komputer

3

3

I Made Putu Winata, ST

Surveyor

2

Sub Total Total

8 18,5


USTEK UKP UPL Infrastruktur Drainase Dansel

Recommend Documents