Wakaf Tunai Dan Produktif

WAKAF TUNAI DAN WAKAF PRODUKTIF

Oleh : MARTINA LOFA, SHI., MHI. Hakim Pengadilan Agama Maninjau

PENDAHULUAN Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk ke negeri ini. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat muslim. Tanah wakaf di Indonesia saat ini sangat banyak, menurut data yang ada di Departemen Agama RI luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 819,207,733,99 M 2. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Pemanfataan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan atau lembaga sosial memang efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Usaha untuk merevitalisir unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi perlu terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari’ah, didalam hal ini konsep wakaf tunai merupakan salah satu inovasi finansial yang dapat dijalankan guna mengatasi berbagai masalah ekonomi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana wakaf tunai dan wakaf produktif di Indonesia maka akan dibahas tentang status hukum wakaf tunai, bagaimana pengelolaan wakaf tunai dan urgensi wakaf tersebut terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia .

2

PEMBAHASAN A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Pendapat Ulama tentang Wakaf Tunai 1. Pengertian dan dasar hukum wakaf tunai 1) Pengertian wakaf tunai Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, sedangkan wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

1

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dalam istilah Cash Wakaf. Cash Wakaf dikenal juga dengan wakaf tunai, namun apabila menilik objek wakafnya, yaitu uang, maka Cash Wakaf juga disebut dengan wakaf uang. Wakaf tunai dalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2

Komisi fatwa MUI merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu :

     ú   ‫ א‬     ‫و‬          ‫ع‬  ‫א‬   ‫ل‬  ‫د‬    ª   ú  “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” 3 Selain itu Bank Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. 4 Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujud-nya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif. Namun wakaf produktif tidak terbatas dengan uang tunai saja karena barang atau benda yang produktif atau dapat dikembangkan itu banyak sekali seperti wakaf hewan domba yang bisa diambil wallnya, atau wakaf ayam, bebek, dan sebagainya untuk diambil

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16 ayat 3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Jakarta, 2006, hlm.1 3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006, hlm.163 4 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 23-24 2

Wakaf Tunai dan Wakaf Produktif Produktif Tunai dan

3

telurnya kemudian hasil penjualan telur tersebut dapat digunakan untuk disumbangkan ke panti asuhan misalnya atau zat telur itu sendiri yang disumbangkan kepada fakir miskin. Manfaat dari wakaf hewan tersebut tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang.

5



2) Dasar hukum wakaf tunai Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan firman Allah QS. Ali Imran ayat 92

﴾٩٢  : ‫אن‬ ‫﴿ אل‬     ‫א‬  ‫ن‬   ‫א‬  ‫و‬ ‫ن‬‫א‬     ‫א‬‫א‬     “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran : 92) Selain itu Hadist yang diriwayatkan oleh Nasa’I yaitu : “Diriwayatkan dari Umar r.a , ia berkata kepada nabi SAW, saya mempunyai seratus saham tanah, kebun di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, dan saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW berkata

tahanlah pokoknya dan

sedekahkan buahnya pada Sabilillah” (HR. Nasa’i) 6 Hadits di atas menceritakan bahwa Umar bin Khattab, ketika ingin menginfakkan sebidang tanahnya yang subur di Khaibar. Nabi pada waktu itu menawarkan, bagaimana kalau kebun itu ditahan dan dipelihara kekelannya, sedang yang diwakafkan adalah hasilnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila tanah tersebut dikelola dengan baik sebagai kebun kurma misalnya maka hasil penjualan kurma dari tanah tersebut dapat diwakafkan dan digunakan untuk membangun masjid, menyantuni fakir-miskin ataupun untuk kegiatan sosial lainnya. Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud nabi adalah substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada penyerahan benda wakafnya saja, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan

kebajikan umum. Sebagaimana yang tertera

dalam Undang-Undang Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 7 5 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, fiqh Wakaf, Jakarta, 2006, hlm.42 6 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 16 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5


4

2. Pendapat Ulama tentang wakaf tunai a. Ulama Hanafiyah Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan a’in-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda

bergerak dibolehkan

berdasarkan atsar yang membolehkan

mewakafkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti buku atau kitab-kitab, menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). 8 Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan Bi Al-Urfi,

karena sudah banyak

dilakukan oleh masyarakat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

9

b. Ulama Malikiyah Ulama pengikut mazhab maliki

berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak

maupun tidak bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan illat antara keduanya. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkin uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

10

c. Ulama Syafi’iyah Mazhab Syafi’I berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya , baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. 11 Namun Imam Syafi’I mencegah adanya tukar menukar harta

8 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqh Wakaf, Op.cit., hlm. 31-32 9 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 2 10 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan dan Pengembangan Wakaf, Op.cit., hlm. 44-46 11 Ibid., hlm. 45


5

wakaf, menurut beliau tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi’iah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagaian lain tetap menolaknya.

12

Menurut Al-

Bakri, mazhab Syafi’I tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya. 13 Melihat pendapat-pendapat ulama di atas bahwa pendapat yang mengatakan benda-benda wakaf tidak boleh diutak atik tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini, dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat ekonomi apabila dikelola secara baik. Selain itu apabila dianalisa maksud dari tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang memilki unsur manfaat, hanya saja manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsipil adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan. Disamping itu tidak ada nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang, maka atas dasar maslahah mursalah, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan ummat. Selain maslahah mursalah wakaf uang juga disandarkan pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa rasulullah bersabda Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.14

B. Pengelolaan Wakaf Tunai Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Wakaf tunai akan mempermudah masyarakat atau wakif dalam mewakafkan hartanya karena wakif tidak memerlukan dana yang besar untuk mewakafkan sebagian hartanya. Karena dana wakaf dihimpun

dari masyarakat luas yang dengan suka rela

menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, maka Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas menjadi maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara professional , transparan dan dapat dipertanggung jawabkan . Ketiga syarat ini tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai.

15

12 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.67-68 13 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqh Wakaf, Op.cit., hlm. 45 14 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, 2005, hlm.103 15 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 49


6

Untuk menjamin ketiga syarat pengelolan tersebut, maka lembaga wakaf tunai seyogyanya memenuhi syarat sebagai berikut : a. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif b. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf c. Mampu untuk mendistribusikan hasil atau keuntungan dari investasi dana wakaf d. Memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang diberi wakaf, dan peruntukan wakaf tersebut. e. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengelola dana publik. 16 Oleh karena itu Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak yaitu pemberi wakaf (wakif), Pengelola wakaf (Nazhir) yang dalam hal ini berupa lembaga keuangan Islam, yang nantinya juga bertindak sebagai manajer investasi, dan beneficiary (masyarakat yang diberi wakaf). 1. Wakif Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 17 Dengan adanya wakaf tunai seorang wakif tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah atau bangunan guna diwakafkan. Karena wakaf uang jumlahnya bisa lebih bervariasi, sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi konglomerat terlebih dahulu. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai dimana uang tersebut dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh seorang pengelola untuk kemudian diinvestasikan, dan benefit atas investasi tersebut dapat didistribusikan kepada yang membutuhkannya. 18 Untuk menjamin dana wakaf tunai tersebut dikelola dengan baik maka wakif mempunyai hak-hak seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu : a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 19 Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang ingin mewakafkan hartanya akan tetapi tidak mengetahui teknisnya.

Ibid, hlm.50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 point 2 18 Ibid, hlm.,96 19 Program Study Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-IU), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta, 2006, hlm. 105 16

17


7

2. Nazhir Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

20

Sebagaimana yang telah dikemukakan

sebelumnya bahwa wakaf tunai atau wakaf uang harus dikelola secara profesional dan melalui lembaga-lembaga yang kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria untuk mengelola wakaf tunai adalah lembaga-lembaga keuangan syari’ah.

21

Belakangan banyak

tumbuh lembaga-lembaga keuangan semisal bank syari’ah seperti asuransi syari’ah, atau lembaga pembiayaan syari’ah lainnya. Dalam pembahasan ini lembaga yang menjadi nazhir wakaf tunai adalah bank syari’ah. Di sisi ketentuan perbankan, yaitu SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syari’ah, kegiatan usaha bank yang terkait dengan masalah wakaf adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 29 ayat 2 SK Direktur Bank Indonesia tersebut dimana “Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan)” 22 Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa secara umum bank syari’ah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infak atau shadaqah, dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya baru dibagikan kepada yang berhak. Di sisi lain, dalam SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syari’ah, pasal 28 huruf m disebutkan bahwa “bank dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari’ah Nasional” 23 Secara regulatif, bank syari’ah merupakan lembaga yang “ Syari’ah high Regulated” dengan dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Pemantauan yang dilakukan DSN dan DPS berkaitan dengan apakah operasional dan produk bank syari’ah sudah seiring dengan ketentuan syari’ah atau tidak. Secara umum peranan perbankan syari’ah dalam wakaf tunai setidaknya memiliki beberapa keunggulan seperti yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf tunai tersebut, adapun keunggulannya adalah :

20

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 point 4 Ibid ., Pasal 28 “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri” 22 Ibid., hlm.102 23 Ibid., hlm.104 21


8

a. Jaringan kantor Relatif luasnya jaringan kantor perbankan syari’ah dibandingkan lembaga keuangan syari’ah lainnya merupakan keunggulan tersendiri bagi perbankan syari’ah di dalam pengelolaan wakaf tunai. Dengan luas jaringan yang mencapai 174 kantor di hampir seluruh wilayah Indonesia, maka fenomena ini merupakan faktor penting di dalam mengoptimalkan permasyarakatan atau sosialisasinya, penggalangan dana wakaf serta penyalurannya 24 b. Kemampuan sebagai fund manager Lembaga perbankan pada dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian sebuah lembaga perbankan dengan sendirinya haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana. Dengan memahamai bahwa pilihan produk keuangan syari’ah masih terbatas dalam negeri, maka pilihan untuk menempatkan dana pada produk-produk syari’ah di pasar internasional menjadi sangat besar. Untuk itu efektivitas serta optimalisasi pengelolaan dana perbankan syari’ah, khususnya dana wakaf, akan sangat tergantung pada seberapa jauh perbankan syari’ah tersebut memiliki akses sekaligus berperan dalam pasar keungan syari’ah internasional.25 c. Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi menjadi factor yang sangat penting bagi perbankan syari’ah dalam mengoptimalkan pengelolan dana wakaf tunai. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan informasi mengenai

untuk terbentuknya database

sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai. Selain itu

pengelolaan dana wakaf dapat dioptimalkan, dan dapat juga mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan yang diinginkan oleh wakif.

26

Dengan melibatkan lembaga keuangan syari’ah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf akan bisa diinvestasikan kedalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Untuk menjaga kesalahan investasi dan kelangsungan dana umat yang terhimpun maka sebelum melakukan investasi, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf. Yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan market survey untuk memastikan jaminan pasar dari out put dan jaminan investasi. Adapun jenis dan bentuk atau model investasi dana wakaf pada bank syari’ah adalah sebagai berikut : Ibid., hlm.106 Ibid., hlm.107 26 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 45 24 25


9

a. Jenis investasi Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan kedalam berbagai jenis investasi yaitu : 1) Investasi jangka Pendek yaitu dalam bentuk mikro kredit seperti usaha keluarga dan lainnya. 2) Investasi jangka menengah yaitu industri atau usaha kecil. 3) Investasi jangka panjang yaitu untuk industri manufaktur, dan industri besar lainnya.

27

b. Bentuk-bentuk atau model investasi 1) Mudharabah Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari’ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, nelayan, para pedagang kecil dan menengah. Dalam hal ini pengelola wakaf uang berperan sebagai shahibul mal atau pemilik modal yang menyediakan 100% dari usaha proyek dengan sistem bagi hasil. 28 2) Musyarakah Investasi musayarakah ini hampir sama dengan investasi mudharabah , hanya pada investasi musyarakah ini resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiiki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

29

3) Ijarah Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan, apartemen dan lain-lain. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut hingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki.

30

Jenis

ijarah ini adalah kasus khusus ijarah yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. 4) Murabahah Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan nazhir atau perbankan mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Ibid., hlm.52-53 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, Op.cit., hlm.112 29 Ibid., hlm.113 30 Ibid., hlm.114 27 28


10

murabahah. Pengelola harta wakaf menjadi debitor kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli. 31 Dengan investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Sebagai contoh manfaat dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit. 5) Istisnaa Model istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Model pembiayaan istisnaa menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf dan si pengelola harta wakaf dapat melunasi hutangnya kepada lembaga pembiayaan atau bank dari hasil pengembangan harta wakaf, dan lembaga pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolan harta wakaf tersebut. 32

3. Sertifikat Wakaf Tunai Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai yang

diterbitkan serta disampaikan oleh lembaga

keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf tunai tersebut. 33 Penerbitan sertifikat wakaf tunai akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena : a. Lingkup sasaran pemberi wakaf tunai bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa b. Sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai pecahan, yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju, yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk beramal, misalnya, pecahan Rp.10.000, Rp.25.000, Rp.50.000, Rp.100.000 dan seterusnya.

34

31 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan dan Pengembangan Wakaf, Op.cit., hlm. 120 32 Ibid. 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 29 dan 30 34 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Op.cit., hlm. 24


11

Kegiatan investasi sosial ini akan dapat menciptakan landasan sosial dan moral bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena seseorang dapat membeli sertifikat wakaf tunai untuk : 1) Diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami/isrtri, tetangga, dan saudara kandung. 2) Peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, dan peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh. 3) Membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah madrasah, kursus, akademi, dan universitas serta mendanai riset. 4) Membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu program riset dan pengembangannya. 5) Menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim. 6) Membantu proyek-proyek untuk penciptaan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan dan hal-hal lain yang dibolehkan syari’ah. 35 Pembelian sertifikat wakaf tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi sedikitnya empat bidang yaitu : a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi dunia dan akhirat. Setiap manusia akan kembali keharibaan ilahi, tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meningal semuanya akan berakhir kecuali tiga hal; ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan amal jariyah. Wakaf tunai merupakan amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga dunia dan akhirat. Sertifikat wakaf tunai juga dapat dibeli untuk perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab mengelola profit dari sertifikat wakaf tunai itu. Karena dengan pengeloaan program seperti itu, maka wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang. c. Pembangunan sosial Dengan profit dari wakaf tunai seorang dapat memberikan bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit dan lainnya

35 M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Yogyakarta, 2001, hlm.66-67

CIBER,


12

d. Membangun masyarakat sejahtera Dana yang terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan dan hasilnya akan dapat memberikan jaminan sosial kepada kaum dhu’afa dan keamanan bagi orang yang mewakafkan hartanya, dan wakaf tunai akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara sesama, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. 36 Adapun beberapa pedoman sertifikat wakaf tunai antara lain : a. Wakaf tunai harus di pandang sebagai sumbangan yang sesuai dengan syari’ah, dan bank akan mengelola wakaf atas nama wakif. b. Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan wakif. c. Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang susah teridentifikasi oleh pihak bank maupun sasaran lainnya yang sesuai dengan syari’ah. d. Dana wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan kepada sasaran yang telah dipilih waqif. Keuntungan yang belum sempat dibagikan secara otomatis akan digabungkan dengan dana wakaf yang sudah ada akan mendapatkan keuntungan yang lebih berkembang sepanjang waktu. e. Waqif juga dapat meminta kepada bank untuk menyalurkan seluruh dana yang telah diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh waqif. f.

Waqif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada pihak bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening yang lain miliknya.

g. Setiap sasaran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tunai tersebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah diterbitkan sertifikat wakaf tunai. h. Prinsip dan peraturan syari’ah tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah. 37 4. Urgensi wakaf tunai a. Terhadap bank syari’ah 1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaaan dana. 2) Jika dana yang terhimpun oleh bank syari’ah dapat dikelola dengan manajemen yang profesional, maka akan berdampak positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti bertambahnya modal bank syari’ah dan bertambahnya alternative perolehan pendapatan bagi lembaga keuangan syari’ah.

36 37

Ibid., hlm 68-69 Program Study Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-IU), Op.cit., hlm. 100-

103


13

b. Terhadap kegiatan ekonomi secara makro 1) Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan sesama. 2) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal. c. Pemerataan pertumbuhan ekonomi Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan mengembangkan usaha-usahanya kearah yang lebih maju. Dan dengan majunya suatu usaha maka akan dapat membuka kesempatan kerja bagi orang lain sehingga mengurangi tingkat penggangguran d. Stabilitas politik dan ekonomi Jika

asumsi pada poin a, b, dan c diatas dapat diwujudkan, maka wakaf yang

diperkirakan tidak hanya sebatas mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu juga akan mampu manjaga stabilitas politik yang diakibatkan oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi akibat tidak seimbangnya antara uang dan barang, disamping tingkat bunga, nilai tukar dan komoditas serta harga saham yang berlebihan.

C. Wakaf Produktif Sampai saat ini, di Indonesia memang masih terdapat sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Gontor Jawa Timur, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makassar, Yayasan Wakaf Paramadina, dan lain-lain. Sedangkan

sebagian

besar

wakaf

yang

ada,

untuk

memelihara

38

dan

melestarikannya masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan pengelolaan profesional. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri, terutama dari bank dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini pengembangan wakaf dapat menjadi alternatif, sumber pendanaan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dan wakaf yang

38

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mitra Abadi Press, Jakarta,

2006, hlm. 76


14

diperoleh dari pengusahaan tanah wakaf, misalnya bidang real estate, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM. Konon, sebuah LSM Kuwait telah membiayai tidak kurang dari 400 proyek di Indonesia, di antaranya melalui Muhammadiyah. 39 Analog dengan program pemberdayaan atau penyantunan fakir miskin oleh Kuwait, di Indonesia, bisa disusun skema pengentasan masyarakat dari kemiskinan, meneruskan program-program yang telah dilaksanakan di masa lalu dan masih diteruskan sekarang. Program prokesra umpamanya, didanai dari sumbangan perusahaan besar yang memperoleh laba minimal Rp.100.000.000 (seratus juta) per tahun. Tapi dana ini dipakai melalui mekanisme simpan pinjam. Untuk memperoleh dana hasil pengelolaan wakaf tersebut disetiap desa bisa dibentuk lembaga nazir, yang menerima infak wakaf, misalnya berupa lahan-lahan pertanian, bahkan bisa dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tanah itu bisa dikerjakan secara kolektif, tapi

bisa juga bekerjasama dengan pihak swasta. Proyek-proyek yang bisa

dikerjakan, bisa berupa pertanian padi sawah atau palawija, sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, perternakan, perikanan dan perkebunan.

40

Model ini merupakan analog dari wakaf ahli, dimana wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolan wakaf dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan atau membutuhkan biaya, dalam model ini anggota keluarga besar seseorang diperluas menjadi warga desa, sehingga setiap warga desa yang mengalami kemiskinan dan kesulitan lain seperti kesehatan dan pendidikan dapat disantuni dari dana hasil pengelolaan wakaf tersebut. Hal yang sama dapat diterapkan pada pesantren. Sebenarnya banyak pesantren yang telah memiliki lahan, baik milik keluarga kyai maupun tanah wakaf. Lahan keluarga yang biasanya diperuntukkan bagi keluarga kyai sendiri dikelola secara produktif, sehingga kyai tidak bergantung penghasilannya dari pembayaran uang sekolah dari para santri, dana wakaf masih bisa dikembangkan untuk pengembangan pendidikan pesantren atau untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak keluarga desa yang kekurangan. Karena itu pesantren bisa pula membentuk lembaga nazir. Lembaga lain yang perlu diberikan izin untuk menjadi nazir adalah perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammdiyah, Al-Washliyah, DDII, Persis, Al-Irsyad. Hal yang penting untuk dicatat adalah, bahwa lembaga nazir ini harus dikelola secara profesional. Karena tanah wakaf dapat dikembangkan sebagai real estate misalnya, maka diperlukan tenaga-tenaga insinyur sebagaimana dikementrian wakaf Mesir. Juga karena wakaf dapat dikembangkan menjadi ladang-ladang pertanian, maka diperlukan

insinyur

pertanian. Demikian pula karena wakaf bisa berbentuk tanah strategis obligasi, mempunyai

39 40

Ibid., hlm. 72-73 Ibid., hlm. 73


15

nilai ekonomis, saham-saham perusahaan, maka diperlukan para ahli manajemen keuangan, ahli enterpreneur, termasuk ahli-ahli pasar modal. 41 Untuk itulah hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah, kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan secara sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf tanah milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk melakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Badan wakaf Indonesia (BWI) harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembudayaan, pembiayaan maupun pembinaan para nazir untuk dapat melakukan pengelolan wakaf produktif.

KESIMPULAN 1. Wakaf tunai atau wakaf uang itu dibolehkan karena manfaat atau maslahah mursalah dari wakaf tunai tersebut sangat banyak sekali. 2. Wakaf tunai harus dikelola secara professional agar wujud

dana tidak habis. Bank

syariah, atau lembaga keungan non bank syari’ah lainnya, adalah lembaga yang tepat untuk mengelola wakaf tunai karena mereka memiliki akses yang luas terhadap penggalangan, pengelolaan dana ataupun penyalurannya. Selain itu operasional bank syari’ah juga diawasi oleh DSN dan DPS 3. Penerbitan sertifikat wakaf tunai akan berdampak positif untuk wakif, keluarga ataupun orang lain dan dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang ruang lingkupnya begitu luas 4. Wakaf tunai yang dikelola secara benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lemah, oleh karena itu akan dapat pula menunjang pertumbuhan pemerataan ekonomi, dan akhirnya juga dapat menjaga stabilitas politik di indonesia. 5. Pengelolaan tanah wakaf secara produktif dan membuahkan hasil yang baik dapat dijadikan jembatan untuk memberantas kemiskinan.

41

Ibid., hlm. 74


16

DAFTAR PUSTAKA Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, 2005. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta, 2006. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Wakaf, Jakarta, 2006.

fiqh

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Jakarta, 2006. M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Yogyakarta, 2001.

CIBER,

Program Study Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-IU), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.


Wakaf Tunai Dan Produktif

Recommend Documents