PAPER KEWIRANEGARAAN WILAYAH SEBAGAI RUANG LINGKUP
OLEH KELOMPOK :
1.NI LUH EKA SARI MURN
(P07120016061) (P07120016061)
2. AYU SRI DEWI
(P07120016062) (P07120016062)
3. KADEK RISNA SURASTINI
(P07120016063) (P07120016063)
4. NI LUH PUTU PUTU AYU PUSPITA W. (P07120016064) (P07120016064) 5. NI KADEK DWI WULANDARI
(P07120016065)
JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 2016/2017
KATA PENGANTAR Om Swastyastu,
Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nyalah penulisan
Paper Wilayah Sebagai Ruang Lingkup ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Paper ini berisikan tentang hak dan kewajiban warga Negara asing yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaaran (KWN) Paper ini disusun bukan semata-mata karena petunjuk untuk mendapatkan nilai, namun di latar belakangi pula untuk memperluas wawasan khususnya tentang warga Negara asing .Untuk itu penyusun berusaha menyusun paper ini dengan sebaik-baiknya. Paper ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang objektif yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan yang diinginkan. Penulis sepenuhnya menyadari, tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait, Paper Wilayah Sebagai Ruang Lingkup ini tidak akan sesuai dengan harapan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak I Ketut Keneng,SH.,MH selaku
dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang selalu meluangkan waktu
untuk memberikan bimbingan dan tuntunan dalam pembuatan paper Wilayah Sebagai Ruang Lingkup.
Om Santih,Santih, Santih, Om
Denpasar, Oktober 2016
Penulis
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupanya.” Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktorfaktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan s eimabng.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 KONSEP WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP BANGSA
Seseorang dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan. Seperti mialnya ruang untuk makan, ruang untuk berjalan, ruang untuk bekerja, dan lain-lain. Sehingga secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, ataupun wadah yang dapat menampung sesuatu atau bisa juga diartikan bahwa ruang merupak wadah seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan. Wilayah merupak suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah (area) di muka Bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Contoh: perbedaan wilayah pesisir dan pedalaman. 1. Wilayah Formal Wilayah formal dicirikan oleh sesuatu yang dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk, agama, kebangsaan, budaya, dan identitas politik serta tipe iklim tertentu, bentuk lahan, dan vegetasi. Kesatuan ideologi seperti negara. Contoh: daerah hutan hujan tropis. 2. Wilayah Fungsional Wilayah fungsional berada di sekeliling titik pertumbuhan dan terjalin dengan titik pertumbuhan melalui sistem transportasi, sistem komunikasi, atau kelompok ekonomi, seperti manufaktur serta perdagangan. Contoh: kota metropolitan Jakarta mendukung perkembang daerah lain melalui jalur transportassi, jalur perdagangan dan bisnis, serta siaran radio dan televisi. 2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang
a. Tata Ruang Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tepat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. b. Pola Ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. c. Dasar Hukum Tata Ruang Menurut Juniarso Ridwan, konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...” Menurut M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk: 1. Mengatur
dan
menyelenggarakan
peruntukan
penggunaan,
persediaan, dan pemeilharaan bumi, air dan ruang angkasa 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut diatas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan “Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruangan angkasa.
d. Klasifikasi Penataan Ruang “klasifikasi penataan ruang pemerintah merupakan pengemban dan
penjaga
kepentingan
umum
masyarakat,
maka
melalui
pemerintahannya, masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini.” e. Kebijakan Penataan Ruang terhadap Lingkungan Hidup dikaitkan dengan Perda K3. Dalam rangka menerapkan penataan ruang untuk padda akhirnya mewujudkan pengembangan wilayah seperti yang diharapkan, maka terdapat paradigma yang harus dikembangkan sebagai berikut: Otonomi Daerah (UU No.22/1999) atau (UU/32/2004) mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Globalisasi. Pembangunan wilayah tidak terlepas dari pembangunan dunia, investor akan menanamkan modalnya di daerah yang memiliki kondisi politik yang stabil dan didukung sumber daya yang memadai pemberdayaan masyarakat, pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi Good Governance iklim dan kinerja yang baik dalam pembangunan perlu dijalankan. Definisi budaya lokal berdasarkan visualisasi kebudayaan ditinjau dari sudut struktur dan tingkatannya meliputi: 1. Superculture
adalah
kebudayaan
yang
berlaku
bagi
seluruh
masyarakat. Contoh: kebudayaan nasional, culture lebih khusus misalnya berdasarkan golongan etnik, profesi, wilayah atau daerah. Contoh: Budaya Sunda. 2. Subculture merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, namun kebudayaan ini tidaklah bertentangan dengan kebudayaan dalam sebuah culture, namun kebudayaan ini tidaklah bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contoh: budaya gotong royong. 3. Counter-culture,
tingkatannya
sama
dengan
sub-culture
yaitu
merupakan bagian turunan dari culture, namun counter-culutre ini bertentangan
dengan
kebudayaan
induknya.
Contoh:
budaya
individualism dilihat dari struktur dan tingkatannya budaya lokal berada pada tingkat culture. Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial budaya yang ada di Indonesia dimana terdiri dari masyarakat yang bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya (multikultural) maupun ekonomi. Pandangan yang menyatakan bahwa budaya lokal adalah merupakan bagian dari sebuah skema dari tingkatan budaya (hierarki bukan berdasarkan
baik
dan
buruk),
dikemukakan
oleh
antropolog
terkemuka di Indonesia yang beretnis Sunda, Judistira K, Gaama. Wilayah administratif tertentu, menurut Judistira bisa merupakan wilayah budaya daerah, atau wilayah budaya daerah itu meliputi beberapa wilayah administratif, ataupun disuatu wilayah adminstratif akan terdiri dari bagian-bagian satu udaya daerah.
2.3 Wilayah Sebagai Ruang Hidup
Menurut Ir. Soekarno di hadapan Sidang BPUPKI (Setneg, tt: 66), orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara, selanjutnya pengertian negara tidak hanya wilayah tempat tinggal, namun diartikan lebih luas. Karena orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan
konflik
antar
antar
manusia
hingga
kini.
Untuk
dapat
mempertahankan ruang hidupnya bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan profil diri bangsa (sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya) dan geografi. Kedua unsur pokok inilah yang harus diperhatikan dalam pembuatan konsepsi geopolitik bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan wawasannya bangsa perlu menyusun konsep geostrategi. Strategi sendiri merupakan bagian dari politik, hal ini seperti diungkapkan dalam teori para panglima perang. Clauswitz menyatakan “Perang merupakan
kelanjutan dari politik, sedangkan strategi adalah ilmu/seni untuk memenangkan perang. Oleh karenanya membahas geopolitik tidak lepas membahas geostrategi. Konsep wawasan kebangsaan tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Konsepsi ini dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara (state). Selanjutnya berkembang konsep politik (dalam arti distribusi kekuatan) pada hamparan geografi negara, sehingga tidaklah berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu “baru” dicurigai sebagai upaya pembenaran pada kosepsi ruang (Sunardi. 2004: 157). Oleh karena itu dalam membahas masalah wawasan nasional, disamping membahas sejarah terjadinya konsep wawasan nasional perlu membahas pula teori geopolitik serta implementasinya pada negara kita. Sebelum membahas masalah geopolitik (suatu negara) perlu mendalami ciri khusus negara berdasarkan bentuk geomorfologinya, yaitu pada konstalasi wilayah secara utuh (darat, laut dan udara) dan perilaku manusia menghadapi tantangan berdasarkan bentuk geografinya.Negara (dalam arti wilayah) dapat dibedakan: 1. Dikelilingi daratan (land lock country); 2. Berbatasan dengan laut, yang dapat dibedakan: a. negara pulau (oceanic archipelago), b. negara pantai (coastal archipelago), c. Negara kepulauan (archipelago). Menurut regim hukum laut lama, laut menjadi pemisah dari pulau-pulau. Akibat ketentuan ini, negara Indonesia dan banyak negara nasional baru (pasca Perang Dunia II) menjadi tidak utuh. Oleh karena itu sejak 1957 Pemerintah Republik Indonesia memperju-angkan agar asas kepulauan diperbaharui dan baru berhasil tahun 1982. Perjuangan berkat dukungan negara-negara nasional baru yang memiliki wilayah gugusan pulau. Kini pengertian asas Negara kepulauan, adalah (UNCLOS 1982, pasal 46): a. “Negara Kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. b. “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan dianta-ranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama
lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau secara historis dianggap sebagai demikian. Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, dengan alasan: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (Setneg RI, tt: 66); 2. Berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan Pasifik) sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara (nusa diantara air); 3.
Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh Geo Stationary Satelite Orbit (GSO).
Untuk melaksanakan konsepsi Wawasan Nusantara, disusun konsepsi geostrategi yang diberi nama Ketahanan Nasional. Dalam konsepsi ini bangsa Indonesia menguta-makan pembangunan kekuatan sosial sebagai prioritas utama dan pembangunan kekuatan fisik prioritas selanjutnya (Lemhannas 1980: 227). Kekuatan sosial yang terbina dengan baik secara persuasif akan mampu mengajak masyarakat untuk membangun kekuatan fisik untuk kesejahteraan dan keamanan negara dan bangsa. 2.4 Geopolitik dan Geostrategi serta Implementasi
Istilah geopolitik semula sebagai ilmu bumi politik kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan geomorfologi (ciri khas negara yang berupa: bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam) suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional kini menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi dan unsur-unsur lain (penduduk, falsafat dan sejarah bangsa) secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam Negara (Poernomo, 1972), yang pada awalnya diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer. Hal ini tentunya berkaitan dengan arti strategi itu sendiri, yaitu ilmu atau seni tentang jenderal (the art of generalship). Strategi itu sendiri semula banyak dikembang-kan oleh kaum militer yaitu: bagaimana memenangkan perang. Sedangkan perang menurut Carl von Clausewitz, adalah penyelesaian
politik dengan cara lain (Paret, 1985: 393). Dari sejarah dunia kita ketahui bersama bahwa para pemimpin negara dimasa lampau selalu berasal dari ka langan militer. Namun kini istilah strategi lebih populer pula di kalangan ekonom, industrialis, bahkan para ahli pendidikan. Jadi pemikiran strategi kini diartikan bagaimana kita akan memenangkan pasar untuk keperluan produk kita dan sekaligus untuk meyakinkan kita bahwa bahan baku dapat terjamin lebih lama (sampai lebih dari 20 tahun) dari awal perhitungan kita, serta bagaimana kita menggunakannya seefektif mungkin (Pearson, 1990: 22). Lebih
lanjut
geostrategi
didefinisikan
sebagai:
Kebijakan
untuk
menentukan sarana-sarana, untuk mencapai tujuan politik dengan memanfaatkan konstelasi geografi. Sebagai akibatnya geostrategi menjadi upaya menguasai sumber daya (terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) untuk tujuan kelangsungan hidup bangsa. 2.5 Beberapa Pandangan Para Pemikir Geopolitik
Pembahasan tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik: 1. Friedrich Ratzel (1844-1904). Teori yang dikemukakan adalah teori Ruang yang konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas. Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatannya mampu ekploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swa sembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme sosial. 2. Karl Haushoffer (1869-1946). Teori Ruang dan Kekuatan, dikenal pula sebagai Teori Pan Regional: a. lebensraum (ruang hidup) yang cukup, b. autarki (swasembada), c. dunia dibagi 4 Pan Region, setiap region dipimpin satu bangsa yang unggul, d. Pan region terdiri dari Pan Amerika (USA), Pan Asia Timur (Jepang), Pan Rusia India (Rusia), Pan Eropa Afrika (Jerman). Dari pembagian daerah
inilah kita dapat segera tahu percaturan politik masa lalu (yang sedikit rasis) dan masa depan. 3. Sir Halford Mackinder (1861-1947). Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Menurutnya, jika ingin menguasai dunia, harus kuasai Daerah Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Teori ahli geografi ini mungkin terkandung agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat. Dengan demikian tidak
mengganggu
pengembangan
armada
laut
Inggris.
Tentang
pembagian daerah dapat disimpulkan: 1. dunia terdiri: 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), 1/12 pulau lain, 2. daerah terdiri: Daerah Jantung (heartland), terletak di pulau dunia yaitu: Rusia, Siberia, Sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (inner cresent) meliputi: Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Bulan Sabit Luar (outer cresent) meliputi: Afrika, Australia, Amerika/Benua Baru. 4. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai: dengan kemajuan
teknologi
perkapalan
dan
pelabuhan
serta
semangat
perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutera di Timur sematamata (Simbolon, 1995: 425). Pada masa ini pula lahir tentang pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB). Menurut Sir W. Raleigh: Siapa yang kuasai laut akan kuasai perdagangan dunia/kekayaan dunia dan akhirnya menguasai dunia, oleh karena itu harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut maka Inggris berusaha menguasai pantai pantai benua, paling tidak menyewanya. Sementara itu, menurut Alfred T. Mahan, Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. 5. Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1879-1936). Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan. Kedua orang
ini
mencita-citakan
berdirinya
Angkatan
Udara.
Dalam
teorinya,
menyebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. 6. Nicholas J. Spykman (1893-1943). Teori Daerah Batas (Rimland theory). Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushoffer, terutama dalam membagi daerah. Dalam teorinya tersirat bahwa: (a) Dunia menurutnya terbagi 4 daerah, yaitu: Heartland, Offshore continents belt (rimland), Oceanic belt dan New World (benua Amerika), (b) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk kuasai dunia, (c) Daerah Rimland akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung, (d) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat. Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain: a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional, b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia, c. Kekuatan
bangsa
untuk
mempertahankan
eksistensi
dan
kemakmuran rakyat.
2.6 Geopolitik dalam Praktek Kenegaraan
Dari teori geopolitik timbul upaya membuat perbatasan wilayah negara yang dikenal sebagai boundary. Pemikiran maritim dari Mahan, bahwa kekuatan negara tidak tergantung dari luas faktor daratan dengan isinya namun tergantung pula faktor luasnya akses ke laut berikut bentuk pantainya. Bentuk pantai yang memudahkan pengembangan menjadi pelabuhan besar membentuk masyarakat yang kosmopolitan. Oleh karena itu Mahan berpendapat bahwa ada 4 (empa) faktor yang harus diperhatikan yaitu: 1. Situasi geografi, yaitu topomorfologi yang dikaitkan dengan ada tidaknya akses ke laut dan penyebaran penduduk. 2. Kekayaan Alam dan Zona Iklim, yaitu faktor yang mengkaitkan kemampuan industri dengan kemandirian penyediaan pangan.
3. Konfigrasi Wilayah Negara, yang sangat memengaruhi karakter rakyat dan orientasi wawasannya. 4.
Jumlah Penduduk.
2.7 Geostrategi dalam Praktek Kenegaraan
Negara maju (terutama Imperium Barat) sangat terpengaruh oleh teori Haushoffer dan Mahan, sehingga mereka berusaha mengupayakan ruang hidup yang “cukup”. Upaya itu dilaksanakan dengan bentuk kolonisasi atas negara yang mereka anggap masih kurang berbudaya (budaya diartikan sebagai hasil upaya manusia untuk meningkatkan kehidupan-nya). Dengan demikian sampai pada awal Perang Dunia I Imperium Barat (terutama Inggris dan Perancis) menguasai wilayah seluas 84 % daratan dunia (Huntington, 1996: 51). Sedangkan sisanya tidak sepenuhnya merdeka seperti negara-negara Amerika Latin dan beberapa negara Asia yang dijadikan buffer state karena adanya perebutan wilayah negara imporium Barat. Perebutan wilayah tersebut tidak lepas dari revolusi teknologi transportasi dan persenjataan. Imperium Barat berupaya menguasai sisa daratan yang masih “merdeka”. Gambaran tersebut tersirat bahwa geopolitik Imporium Barat berupaya menguasa dunia. Geostrategi yang digelarnya adalah strategi global yang menitik beratkan pada kemampuan teknologi bangsanya. Inggris dan Belanda melalui teknologi maritim sehingga menitik beratkan pada doktrin kekuatan laut sedangkan Perancis melalui doktrin kekuatan darat. Jerman yang bersatu (akhir abad XIX) berupaya bangkit sehingga untuk melebarkan ruang hidupnya kurang berarti dibandingkan Inggris dan Perancis. Spanyol dan Portugal yang bangkit lebih dulu mengalami surut. Sedangkan Rusia setelah kekalahannya dengan Jepang menitik beratkan geostrateginya pada penguasaan daratan (doktrin Mackinder).
BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan 3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA https://www.scribd.com/doc/217968196/Konsep-Wilayah-Sebagai-Ruang-Hidup
