247083374-Ustek-Rispam.docx

RENCANA INDUK SPAM KEC. BOLAANG UKI KEC. PINOLOSIAN TENGAH DAN KEC. PINOLOSIAN TIMUR T.A. 2014

Dokumen Usulan Teknis

1. Organisasi Pen yedia Jasa K onsultansi 1.1. Latar Belakang Perusahaan Suatu saat berlangsung serangkaian pembicaraan pembic araan dalam pertemuan - pertemuan antara beberapa Sarjana Teknik berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan saat itu diberbagai sektor, serta riwayat hidup dan pengalaman masing – masing dalam keterlibatannya diberbagai proyek dengan peran profesinya.

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah semakin mantap dan memperlihatkan hasil yang positif, hal ini menimbulkan daya tarik serta semangat pihak swasta untuk ikut serta berperan sesuai dengan propesi yang dimilikinya. Disamping itu kita melihat suata kenyataan bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di negara kita ini, perusahaan - perusahaan asing masuk ke negara kita lengkap dengan tenaga ahli beserta peralatannya. Kehadiran perusahaan - perusahaan asing ini tidak bisa kita hindarkan secara penuh, mengingat keterbatasan dari kemampuan tenaga ahli yang ada di negara kita maupun oleh sebab yang memang mengharuskan terjadi demikian.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap melalui Program Pembangunan Lima Tahun, telah memperlihatkan suatu hasil yang positif dan hal ini adalah sesuai dengan yang tercantum dalam PANCASILA dan UNDANG - UNDANG DASAR 1945 bahwa Pemerintah wajib mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut memberikan gambaran betapa besar dan beratnya beban Pemerintah Peme rintah dalam melaksanakan melaksanakan pembangunan tersebut, dari segi Perancangan, Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan. Menyadari akan besarnya beban maupun tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tersebut, kami yakin bahwa pemerintah memerlukan peran serta pihak swasta yang dikelola oleh Putera Putri bangsa Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi guna menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut diatas.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-1

RENCANA INDUK SPAM KEC. BOLAANG UKI KEC. PINOLOSIAN TENGAH DAN KEC. PINOLOSIAN TIMUR


T.A. 2014

Atas dasar itulah kami membentuk Perseroan Komanditer dengan nana PT. 2001 P ANGRIPT A , yang diharapkan dapat berperan serta dalam Pembangunan sesuai dengan Program Pembangunan Pemerintah yang telah dan akan digariskan. digariskan.

Sejak berdiri sampai dengan sekarang PT. 2001 P ANGRIPT A, telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan Pemerintah maupun Swasta. Dukungan yang paling besar didalam pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah dari karyawan - karyawan kami yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga terbentuklah suatu team yang solid yang bekerja secara profesional dan telah mempunyai pengalaman yang cukup. Di era globalisasi yang serba modern ini, banyak bermunculan perusahaan - perusahaan yang sangat menjamur, namun demikian beda halnya dengan PT. 2001 P ANGRIPT A yang didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan sangat profesional dalam melakukan pekerjaan khususnya dibidang konsultansi tersebut, sehingga mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan lingkup wilayah

yang menjadi prioritas dan orientasi perusahaan PT. 2001 P ANGRIPT A

adalah wilayah Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Pakanbaru, Propinsi Jambi Propinsi Riau Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Beberapa Pulau di Propinsi Lain. Dasar pemilihan yang dilakukan oleh manajemen PT. 2001 P ANGRIPT A untuk dijadikan sebagai sasaran prioritas atau wilayah orientasi, antara lain: Pertimbangan kondisi dan potensi sumber daya wilayah. Jarak tempuh ekonomis untuk koordinasi antara pusat dan daerah. Kondisi stabilitas politik dan keamanan wilayah. Hubungan atau relasi dengan patner kerjasama / kemitraan yang sudah mantap. Peraturan perundang - undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif pusat atau daerah. daerah. Selain sasaran lingkup wilayah dalam negeri, juga mempunyai peluang yang memungkinkan untuk membidik sasaran lingkup wilayah di luar negeri.

1.2.

Lingkup Layanan

Cakupan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sumber daya manusia / tenaga - tenaga ahli dengan disiplin ilmu yang dimiliki PT. 2001 P ANGRIPT A meliputi berbagai bidang kegiatan serta berbagai lingkungan Departemen. Berdasarkan Departemen - Departemen / Dinas - Dinas yang ditanganinya, ditanganinya, maka bidang - bidang, sektor pekerjaan – pekerjaan / kegiatan yang secara teknis dapat ANGRIPT A secara profesional, dikerjakan dikerjakan oleh PT. 2001 P AN profesional, antara sebagai berikut :

PT. 2001 PANGRIPTA

1-2



T.A. 2014

Atas dasar itulah kami membentuk Perseroan Komanditer dengan nana PT. 2001 P ANGRIPT A , yang diharapkan dapat berperan serta dalam Pembangunan sesuai dengan Program Pembangunan Pemerintah yang telah dan akan digariskan. digariskan.

Sejak berdiri sampai dengan sekarang PT. 2001 P ANGRIPT A, telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan Pemerintah maupun Swasta. Dukungan yang paling besar didalam pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah dari karyawan - karyawan kami yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga terbentuklah suatu team yang solid yang bekerja secara profesional dan telah mempunyai pengalaman yang cukup. Di era globalisasi yang serba modern ini, banyak bermunculan perusahaan - perusahaan yang sangat menjamur, namun demikian beda halnya dengan PT. 2001 P ANGRIPT A yang didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan sangat profesional dalam melakukan pekerjaan khususnya dibidang konsultansi tersebut, sehingga mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan lingkup wilayah

yang menjadi prioritas dan orientasi perusahaan PT. 2001 P ANGRIPT A

adalah wilayah Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Pakanbaru, Propinsi Jambi Propinsi Riau Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Beberapa Pulau di Propinsi Lain. Dasar pemilihan yang dilakukan oleh manajemen PT. 2001 P ANGRIPT A untuk dijadikan sebagai sasaran prioritas atau wilayah orientasi, antara lain: Pertimbangan kondisi dan potensi sumber daya wilayah. Jarak tempuh ekonomis untuk koordinasi antara pusat dan daerah. Kondisi stabilitas politik dan keamanan wilayah. Hubungan atau relasi dengan patner kerjasama / kemitraan yang sudah mantap. Peraturan perundang - undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif pusat atau daerah. daerah. Selain sasaran lingkup wilayah dalam negeri, juga mempunyai peluang yang memungkinkan untuk membidik sasaran lingkup wilayah di luar negeri.

1.2.

Lingkup Layanan

Cakupan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sumber daya manusia / tenaga - tenaga ahli dengan disiplin ilmu yang dimiliki PT. 2001 P ANGRIPT A meliputi berbagai bidang kegiatan serta berbagai lingkungan Departemen. Berdasarkan Departemen - Departemen / Dinas - Dinas yang ditanganinya, ditanganinya, maka bidang - bidang, sektor pekerjaan – pekerjaan / kegiatan yang secara teknis dapat ANGRIPT A secara profesional, dikerjakan dikerjakan oleh PT. 2001 P AN profesional, antara sebagai berikut :

PT. 2001 PANGRIPTA

1-2



Survey pengukuran dan penyelidikan , meliputi : Pengukuran dan pemetaan Topografi Penyelidikan tanah Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Penyelidikan dan Pencarian Sumber Air Tanah dalam Penyelidikan dengan Teknik Radio Isotop

Perancangan (Feasibility Study Study dan Masterplan), Meliputi : Sistem Penyediaan Air minum dan Sistem Assaineering Kota Sistem Drainase Kota Perkembangan Kota dan Komplek Permukiman Transportasi Wilayah Sistem Irigasi Penggunaan Tanah Pertanian

Perencanaan Teknik (Detail Desain) Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Drainase Kota Sistem Penyediaan Tenaga Listrik Sistem Transportasi Sistem Pengolahan Air limbah Domestik dan Indusrti Perhitungan Konstruksi Teknik Sipil Perencanaan Arsitek

Data Processing (Computerrized), meliputi : System Data Base Proyect Control System (PCS) Perhitungan Keseimbangan Aliran Sistem Disribusi Air Suatu Kota

PT. 2001 PANGRIPTA

1-3



Pengelolaan Proyek (Supervisi), Meliputi : Koordinasi seluruh Aktivitas pelaksanaan pekerjaan Memonitoring Pelaksanaan Pekerjaan Mengatur Pelaksanaan Pekerjaan Mengontrol Kualitas dan Kuantitas bahan yang di gunakan maupun hasil dari Pelaksanaan pekerjaan Menyusun Administrasi Teknis, dan Pembuatan Sertifikat Pembayaran yang diperlukan oleh Pelaksanan.

Pelatihan , Meliputi : Pelatihan di Bidang Teknik Pelatihan di Bidang Manajemen dan Operasional Pelatihan di Bidang Air bersih Pelatihan di Bidang Koperasi Pelatihan di Bidang Manajemen Keuangan

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah PT. 2001 P ANGRIPT A , mencakup berbagai Kegiatan / proyek yang dapat ditangani olehP perencanaan pembangunan dan kebijakan dalam negeri, yang antara lain: Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi, Studi Kelayakan serta penelitian - penelitian dan lain-lain.

Departemen Pertanian dan Kehutanan

Departemen Pertanian dan Kehutanan mencakup berbagai kegiatan atau pekerjaan yang dapat dirinci berdasarkan sektor atau bidang, antara lain:

PT. 2001 PANGRIPTA

1-4



Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Jenis kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam sektor pertanian adalah sangat banyak, antara lain : Perencanaan, umum, teknis dan manajem serta pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Perwilayahan komoditas dan pemetaan potensi tanaman pangan dan hortikultura. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Perencanaan program penghijauan dan konservasi lingkungan. Perencanaan rehabilitasi dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura. Perencanaan pegolahan dan pengelolaan produk tanaman pangan dan hortikultura dari hulu hingga hilir.

Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Profil investasi dan promosi tanaman pangan dan hortikultura. Sistem informasi manajemen potensi tanaman pangan dan hortikultura. dll.

Sektor Kehutanan Perencanaan umum, teknis dan manajemen serta pengembangan agribisnis kehutanan. Perwilayahan komoditas dan pemetaan potensi komoditas kehutanan. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan agribisnis kehutanan. Perencanaan program penghijauan dan konservasi lingkungan. Perencanaan rehabilitasi dan diversifikasi produksi kehutanan Perencanaan pengolahan dan pengelolaan produk kehutanan dari hulu hingga hilir. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan komoditas kehutanan. Profil investasi dan promosi komoditas kehutanan. Sistem informasi manajemen potensi komoditas kehutanan. Pengkajian potensi dan jaringan pasar komoditas kehutanan.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-5



Sektor Perkebunan Perencanaan umum, teknis dan manajemen pengembangan agribisnis. Perwilayahan komoditas dan pemetaan potensi komoditas perkebunan. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan agribisnis komoditas perkebunan. Perencanaan program penghijauan dan konservasi lingkungan. Perencanaan rehabilitasi dan diversifikasi dari hulu hingga hilir. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan komoditas perkebunan. Profil investasi dan promosi komoditas perkebunan. Sistem informasi manajemen potensi komoditas perkebunan. Pengkajian potensi dan jaringan pasar komoditas perkebunan. dll.

Sektor Peternakan Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen dan pengembangan peternakan. Perencanaan program konservasi dan pelestarian plasma nutfah. Perencanaan pengolahan dan pengelolaan produk peternakan dari hulu hingga hilir. Perencanaan prasarana da sarana pengembangan peternakan (BIB, RPH, pabrik pakan, pabrik pengolahan / pengalengan dll.). Perwilayahan komoditas dan pemetaan potensi komoditas peternakan. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan agribisnis peternakan. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan peternakan. Profil investasi dan promosi komoditas peternakan. Sistem informasi manajemen potensi komoditas peternakan. Pengkajian potensi dan jaringan pasar komoditas peternakan.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-6



T.A. 2014

Departemen Kelautan dan Perikanan. Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen serta pengembangan perikanan. Perencanaan program konservasi dan pelestarian biota laut. Perencanaan prasarana dan sarana pengembangan perikanan (hacthery, pabrik pakan dll, peralatan dan mesin tangkap). Perencanaan prasarana dan sarana pengolahan produk laut dari hulu hingga hilir Perwilayahan komoditas dan pemetaan potensi komoditas perikanan. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan agribisnis perikanan. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perikanan. Profil investasi dan promosi komoditas perikanan. Sistem informasi manajemen potensi komoditas perikanan. Pengkajian potensi dan jaringan pasar komoditas perikanan.

Departemen Perhubungan dan Transportasi. Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen serta pengembangan prasarana dan sarana perhubungan dan transportasi. Perwilayahan pemetaan inventarisasi prasarana dan sarana perhubungan dan transporasi. Studi

kelayakan

dan

AMDAL

dalam

pengembangan perhubungan dan transportasi. Monitoring

dan

pengembangan

evaluasi

perencanaan

prasarana

dan

dan sarana

perhubungan dan transportasi. Profil

investasi

pengembangan

dan

promosi

sarana

dan

potensi prasarana

perhubungan dan transportasi. Sistem informasi manajemen perhubungan dan transportasi. Pengkajian potensi dan jaringan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi. Pelatihan aparat departemen perhubungan dan transportasi. Departemen Pertambangan dan Energi.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-7


Dokumen Usulan Teknis Perencanaan umum dan teknis serta manajemen pengembangan pertambangan

T.A. 2014

dan energi. Perencanaan detail dan rancang bangun pengembangan pertambangan dan energi. Perencanaan sistem informasi manajemen potensi pertambangan dan energi. Perencanaan konstruksi dan infrastruktur pengembangan pertambangan dan energi. Monitoring dan evaluasi perencanaan, implementasi pengembanagan pertambangan dan energi. AMDAL usaha pertambangan dan konservasi lingkungan. Studi kelayakan usaha bidang pertambangan dan energi. Pra survey dan survey lapangan untuk pendataan potensi pertambangan dan energi. Survey Pendahuluan potensi panas bumi, energi baru terbarukan. Eksplorasi dan pengembangan pertambangan dan energi.

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen serta pengembangan parpostel Pemetaan potensi prasarana dan sarana pengembagan Parpostel. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan sehubungan dengan pengembangan parpostel. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan parpostel. Profil investasi dan promosi pengembangan parpostel. Sistem informasi manajemen parpostel. Pengkajian potensi pengembagan parpostel. Pelatihan Pelatihan aparat departemen parpostel. dll.

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pemetaan potensi penanganan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Studi kelayakan dan AMDAL berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Monitoring dan evaluasi perencanaan

PT. 2001 PANGRIPTA

1-8



kesehatan kesejahteraan sosial. Profil investasi dan promosi penanganan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sistem informasi manajemen kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pengkajian potensi pengembangan prasarana dan sarana kesehatan serta kesejahteraan sosial. Pelatihan aparat dan masyarakat tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial. dll.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen tenaga kerja dan transmigrasi. Perencanaan terpadu sehubungan dengan penanganan tenaga kerja dan transmigrasi. Pemetaan potensi sumber daya tenaga kerja dan transmigrasi. Studi kelayakan dan AMDAL pengembangan permukiman sumber daya tenaga kerja dan transmigrasi. Monitoring dan evaluasi perencanaan penanganan tenaga kerja dan transmigrasi. Profil investasi pengembangan prasarana dan sarana pengembangan sumber daya tenaga kerja dan transmigrasi. Sistem informasi manajemen tenaga kerja dan transmigrasi. Pengkajian potensi dan jaringan pengembangan sumber daya tenaga kerja dan transmigrasi. Pelatihan aparat departemen tenaga kerja dan transmigrasi. dll.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Perencanaan umum, teknis dan manajemen serta pengembangan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah. Perencanaan konservasi dan pelestarian sehubungan dengan dengan pengembangan permukiman dan prasarana wilayah. Pemetaan potensi pegembangan permukiman dan prasarana wilayah Studi kelayakan dan AMDAL berkaitan dengan pengembangan permukiman dan prasarana wilayah. Monitoring dan evaluasi perencanaan serta pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-9



T.A. 2014

Profil investasi dan promosi untuk pengembangan permukiman dan prasarana wilayah. Sistem informasi manajemen potensi pengembangan permukiman dan prasarana wilayah. Pengkajian potensi pengembangan permukiman dan prasarana wilayah. Pelatihan aparat dan masyarakat berkaitan dengan pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perencanaan umum, teknis, infrastruktur dan manajemen serta pengembangan keluarga berencana. Pemetaan potensi pengembangan keluarga berencana. Monitoring dan evaluasi perencanaan serta pengembangan keluarga berencana. Profil investasi dan promosi keluarga berencana. Sistem informasi manajemen keluarga berencana. Pengkajian potensi penanganan keluarga berencana. Pelatihan aparat dan masyarakat berkaitan dengan keluarga berencana. dll.

Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT)

Perencanaan

umum,

teknis

dan

manajemen

serta

pengembangan berbagai penelitian dan pengkajian teknologi. Perencanaan

program

konservasi

dan

pelestarian

lingkungan berkaitan dengan penelitian dan pengkajian teknologi. Studi kelayakan dan AMDAL berkaitan dengan penelitian dan pengkajian teknologi. Monitoring dan evaluasi perencanaan serta pengembangan penelitian dan pengkajian teknologi. Profil investasi dan promosi berkaitan tentang penelitian dan pengkajian teknologi. Sistem informasi manajemen penelitian dan pengkajian teknologi.

PT. 2001 PANGRIPTA

1-10


Dokumen Usulan Teknis Pengkajian potensi sumber daya berkaitan dengan penelitian dan pengkajian teknologi.

T.A. 2014

Pelatihan aparat berkaitan dengan penelitian dan pengkajian.

Badan/Lembaga Penelitian Perencanaan umum, teknis dan mana-jemen. Studi kelayakan dan AMDAL berkaitan dengan penelitan pengembangan aneka sumber daya lingkungan. Monitoring

dan

evaluasi

perencanaan

serta pengembangan sumber daya. Sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan. Pengkajian

potensi

dan

jaringan

informasi penelitian dan pengembangan sumber daya. Pelatihan aparat dan peneliti di lingkungan badan/lembaga penelitian. Institusi/Instansi/Perguruan Tinggi Perencanaan umum, teknis dan manajemen serta pengembangan institusi /instansi/perguruan tinggi. Studi kelayakan dan AMDAL berkaitan dengan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan. Monitoring dan evaluasi perencanaan serta pengembangan institusi/ instansi/ perguruan tinggi

PT. 2001 PANGRIPTA

1-11



T.A. 2014

KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

MANAJER TEKNIK

MANAJER PEMASARAN

BAGIAN TEKNIK & OPERASIONAL

MANAJER UMUM

BAGIAN ADMINISTRASI & KEUANGAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. 2001 PANGRIPTA

PT. 2001 PANGRIPTA

1-12



T.A. 2014

1-13

PT. 2001 PANGRIPTA



T.A. 2014

2. Pemahaman K AK 2.1.

L A T A R BEL A K K A NG

Dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengamanatkan bahwa tugas pengembangan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum merupakan

tugas

pemerintah

Kaupaten/Kota.

Seiring

dengan

tugas

tersebut

guna

menuju

terpenuhinya mutu dan keluaran hasil pengembangan infrastruktur di bidang air minum, khususnya Kabupaten



T.A. 2014

2. Pemahaman K AK 2.1.

L A T A R BEL A K K A NG

Dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengamanatkan bahwa tugas pengembangan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum merupakan

tugas

pemerintah

Kaupaten/Kota.

Seiring

dengan

tugas

tersebut

guna

menuju

terpenuhinya mutu dan keluaran hasil pengembangan infrastruktur di bidang air minum, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , maka diperlukan suatu rencana induk bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam hal Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sebagai salah satu produk perencanaan, rencana teknis merupakan suatu turunan yang lingkungannya lebih sempit, tapi memiliki kedalaman yang lebih rinci dari perencanaan produk-produk yang lebih makro seperti Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk itu, sejalan dengan pentingny a peranan dan fungsi dari air minum perlu direncanakan suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengolahan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah harus melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pada Tahun 2007, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

telah menyusun Master Plan Air Minum

dengan jangka waktu perencanaan 5 tahun. Maka dari itu perlu disusun kembali dalam bentuk Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun sesuai dengan Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Penyusunan RISPAM ini merupakan tranformasi dari Master Plan Air Minum yang lalu dengan PT. 2001 PANGRIPTA

2-1



T.A. 2014

memperhatikan:

-

Data dan kondisi Master Plan Air Minum yang lalu;

-

Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian target pelayanan;

-

Perubahan kondisi sumber air baku; serta

-

Perkembangan penggunaan dan pemanfaatan air baku.

Semua hal-hal tersebut menjadi bahan dalam kajian penyempurnaan dokumen perencanaan RISPAM sesuai dengan peraturan terbaru. Tata cara penyusunan, muatan dan metodologi penyusunan Dokumen harus mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana tertuang dalam lampiran I Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tetang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selanjutnya RISPAM ini menjadi evaluasi terhadap kinerja SPAM yang lalu serta menjadi titik tolak penyempurnaan penyusunan kebijakan air minum yang akan dituangkan dalam RISPAM. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan Pengembangan SPAM di Wilayah Kabupaten Mongondow Selatan

Bolaang

ataupun daerah lain y ang memanfaatkan sumber air baku dari Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Peningkatan pelayanan Bidang Air Minum sejalan dengan pelaksanaan kewenangan daerah dalam mencapai target pelayanan sesuai dengan kesepakatan PBB yang tertuang dalam

MDGs (Millennium

Development Goals) bahwa pada tahun 2015 target pelayanan air minum tercapai 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan. 2.2. D A S A R PEL A K A N KS A N A -

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

-

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

-

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

-

Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

-

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan

PT. 2001 PANGRIPTA

Nomor 382 Tahun 2013 tentang Standar

2-2



Satuan Harga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014. 2.3.

M A K KS UD D A N TU JU A N

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM dimaksudkan untuk merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara (Perusahaan Air Minum) dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengembangkan SPAM. Sedangkan tujuan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang. Selain itu adanya rencana induk pengembangan SPAM bertujuan untuk mendapatkan izin prinsip hak guna air oleh Pemerintah. 2.4.

S A S A R R A N

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang upaya pengelolaan sumberdaya air dan sistem penyediaan air minum. Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah yang belum mendapat pelayanan air minum dan berkepadatan tinggi serta kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk daerah. 2.5.

K ELU A R R A N/ OU TPU T

A. Indikator Keluaran Dari pekerjaan ini diharapkan indikator keluaran yang dihasilkan adalah : Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM (RI-SPAM) yang susunannya terdiri dari: 1) Rencana Umum 2) Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum 3) Rencana Program dan Pengembangan SPAM untuk Jangka Pendek (1-2 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Panjang (20 tahun). 4) Rencana Sumber Air Baku dan Alokasi Air Baku 5) Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi 6) Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi Pengembangan SPAM 7) Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM 8) Peta sumber dan alokasi air baku serta Rencana Sistem Jaringan dalam GIS dan JPEG/PDF B. Keluaran Hasil akhir pekerjaan sebagai keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) Buku laporan Perencanaan Sistem Pengembangan Air Minum yang siap ditindak lanjuti oleh

PT. 2001 PANGRIPTA

2-3



T.A. 2014

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menjadi dokumen legal “Rencana Induk Pengembangan SPAM Kec. Bolaang Uki, Pinolosian Tengah dan Timur Tahun 2015- 2035 . Dicetak dengan hard cover dengan kertas dan pencetakan berwarna semi lux sebanyak 10 ”

exemplar. 2) Executive Sumary, dicetak dengan hard cover dengan kertas dan pencetakan berwarna semi lux sebanyak 10 exemplar. 3) Album Peta RISPAM ukuran A1 dicetak pada kertas glosy dan dijilid sebanyak 5 exemplar. 4) Album Peta RISPAM ukuran A3 dicetak pada kertas glosy sebanyak 5 exemplar. 5) Rancangan Perda RISPAM dicetak sebanyak 10 exemplar. 6) Peta Jaringan (existing dan rencana) dengan format Geographic Informmation System / GIS (Arc GIS) pada skala 1 : 10.000 dan Sumber air baku pada skala 1 : 25.000. 7) Aplikasi GIS RISPAM dalam laptop beserta semua bahan soft copy berupa data dan peta dengan proses pengolahannya, foto, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, executive sumary, serta rancangan Perda 8) Back up data dalam 10 keping CD/DVD . 2.6.

LINGK UP PEK ER J A A N

Ruang lingkup Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum adalah : a)

Kajian kepustakaan

b)

Survei data primer dan sekunder, yang meliput aspek teknis, geografi dan sosial-ekonomi masyarakat

c)

Pemantauan kuantitas dan kualitas potensi air baku

d)

Diskusi dan pembahasan

e)

Analisis dan penyusunan dokumen.

1) Lingkup Wilayah Studi meliputi wilayah dalam batas-batas administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . 2) Lingkup Materi meliputi: a. Rencana umum, meliputi: - Evaluasi kondisi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional dan nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . - Evaluasi kondisi eksisting SPAM, yang dilakukan dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting. b. Rencana jaringan meliputi : Perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi. Sistem distribusi meliputi reservoir,

PT. 2001 PANGRIPTA

2-4



T.A. 2014

jaringan pipa distribusi dan tata letak, baik untuk SPA SPAM M jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan. Semua jaringan (existing dan rencana) dipetakan dalam format GIS dengan kedalaman kajian skala 1 : 10.000 c. Program dan kegiatan pengembangan Dalam penyusunan rencana induk meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifkasi air baku. d. Kriteria dan standar pelayanan, pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, namun jika ada data hasil survei maka m aka kriteria teknis menjadi bahan acuan. Standar Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti s eperti tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan.

e. Rencana sumber dan alokasi air baku. baku. Buat skala prioritas penggunaan sumber air baku yang ada. Kebutuhan sumber dan kapasitas air baku ditentukan berdasarkan kebutuhan air yang dijadikan dasar perencanaan SPAM. Data yang tersedia pada dokumen perencanaan sebelumnya disempurnakan,

berapa

yang

belum

terdata

sebelumnya,

berapa

yang

sudah

dikembangkan/dibangun, berapa lagi yang belum dikembangkan. Semua data tersebut dipetakan secara Geographic Information System (GIS) dengan kedalaman peta skala 1 : 25.000. f. Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi, meliputi: - identifikasi potensi pencemar air baku; - identifikasi area perlindungan perlindungan air baku; - proses pengolahan buangan dari IPAL. Keterpaduan dengan PS sanitasi adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan PS sanitasi san itasi memperhatikan keterkaitan s atu dengan yang y ang lainnya dalam setiap s etiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

g. Rencana pembiayaan dan pola investasi, Menjelaskan

indikasi

besaran

biaya

tingkat

awal,

sumber

dan

pola

pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan

PT. 2001 PANGRIPTA

2-5



T.A. 2014

perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan.

h. Rencana pengembangan kelembagaan. Kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

3) Lingkup Teknis meliputi: a. Periode perencanaan adalah 20 tahun b. Detil dari kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a)

Melakukan evaluasi kondisi kota/kawasan, untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan.

b)

Melakukan

kerjasama

dengan

Bappeda

kabupaten/kota kabupaten/kota

berbatasan

dalam

menerjemahkan rencana tata t ata ruang wilayah kabupaten menjadi rencana induk ind uk pengembangan SPAM . c)

Melakukan evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting.

d)

Merencanaan sistem transmisi air minum dan dan distribusi baik untuk SPAM jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan.

e)

Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan,

perkiraan

kebutuhan air dan identifkasi air baku dengan melakukan survey dan pengambilan data tentang topografi, Geografi, geolistrik, debit dan kualitas air baku yang dipetakan secara GIS dengan skala 1 : 25.000. f)

Menentukan kriteria teknis dan standar pelayanan yang akan diaplikasikan, yang meliputi tingkat pelayanan yang diinginkan, diingink an, cakupan pelayanan, dan jenis je nis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan.

g)

Menyusun rencana kebutuhan air minum

h)

Menentukan skala prioritas penggunaan sumber air baku, kebutuhan kapasitas air baku (disesuaikan dengan rencana kebutuhan air minum), dan menyusun rencana alokasi air baku yang dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan.

i)

Menyusun identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air baku, dan menentukan m enentukan jenis proses pengelolaan sanitasi s anitasi (terutama air limbah dan persampahan) di sekitar sumber air baku petensial.

j)

Menyusun program dan investasi pengembangan SPAM untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (20 tahun) di wilayah studi

PT. 2001 PANGRIPTA

2-6



T.A. 2014

baik untuk kawasan

perkotaan

maupun

perdesaan

berupa

rencana

tahapan

pengembangan, rencana pengembangan peng embangan kelembagaan k elembagaan dan SDM, rekayasa rekayas a awal sistem, rekomendasi langkah-langkah penguasaan dan da n pengamanan sumber air baku, serta rencana tindak lanjut studi kelayakan. k)

Menyusun rencana pembiayaan dan pola investasi, yang berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber pembiayaan, dan pola pembiayaan bagi pengembangan SPAM.

l)

Menyusun rencana konsep pengembangan kelembagaan penyelenggara SPAM dan rencana berjalannya penyelenggaraan SPAM tersebut.

m)

Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait untuk mendukung subtansi dokumen RI-SPAM yang sedang disusun

2.7.

D A T A A D A N F A SILI T A S PENUN J A NG

1. Penyediaan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Data

dan

fasilitas

yang

disediakan

oleh

Pejabat

Pembuat

Komitmen

yang

dapat

dipergunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: a. Laporan dan Data. Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan skala 1 : 50.000. Data statistik (Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka lima tahun terakhir) RTRW Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Selatan Selatan 2010-2030 RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2006 - 2025 RPJMD Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Selatan Selatan 2010 – 2015 RPIJM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Master Plan Air Minum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2007, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , dll b. Akomodasi dan Ruangan Kantor. Fasilitas kantor tidak tersedia secara fisik namun disediakan dalam item anggaran berupa ruang kantor dengan mobiller, meja rapat, fasilitas komunikasi, energi dan air. c. Fasilitas FGD / Seminar Penyedia Jasa akan memfasilitasi kegiatan FGD / seminar sebagaimana yang diperlukan oleh Pengguna Jasa. d. Staf Pengawas Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi ini.

PT. 2001 PANGRIPTA

2-7



T.A. 2014

2.8.

ME TODOLOGI D A N T A H A P PEK ER J A A N

a. Metodologi Kegiatan ini sifatnya ingin mengetahui lebih mendalam dari suatu subjek/objek tertentu, yaitu ingin menggambarkan dengan jelas lokasi-lokasi yang berhubungan dengan potensi, peluang serta kendala pengembangan air minum di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Maka semaksimal mungkin harus dapat

berusaha menjelaskan lebih mendalam “mengapa”

dan “faktor apa”

serta “ dimana” yang

menggambarkan secara jelas potensi, peluang serta kendala pengembangan air minum dimasa depan. Dokumen ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian menjelaskan dengan selengkap-lengkapnya subjek/objek penelitian dengan memanfaatkan data-data baik primer maupun sekunder, kata-kata/kualitatif, tulisan, gambar dan data bukan angka bahkan sejarah yang dijadikan dasar untuk menjelaskan kondisi daerah dalam hal Penyediaan Air Minum. Dengan demikian laporan dari kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan kutipan-kutipan data (primer & sekunder) untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari catatan sejarah, catatan hasil survey lapangan, foto, ataupun dokumen resmi lainnya. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Tahapan Persiapan Persiapan Tim Kerja, Jadwal Pelaksanaan serta perangkat kerja seperti peralatan survey dan perangkat survey berupa peta-peta dasar, checklist data, blangko-balngko survey serta questioner bila diperlukan. 2) Tahapan Pengumpulan Data Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh konsultan dari para responden,

dan

bukan

berasal

dari

pengumpulan

data

yang

pernah

dilakukan

sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari beberapa cara, yaitu kuesioner, wawancara,

Focus-Group

Discussion

(FGD),

observasi,

serta

opinion pooling yang

dikuantitatifkan seperti analytical hierarchy process atau AHP (atau versi kembangannya, ANP / analytical network process). Dalam melaksanakan survey fisik lapangan, Konsultan harus menghasilkan data-data yang berhubungan dengan kondisi existing objek-objek amatan melalui pengukuran lapangan. Tahap survey data primer ini konsultan harus benar-benar melaksanakan pendataan dengan seksama terutama yang berhubungan sumber air baku dengan mengambil koordinat dan elevasi

lokasi,

PT. 2001 PANGRIPTA

pengukuran

debit

air

serta

kondisi lingkungannya, sehingga secara

2-8



T.A. 2014

volume dan spatial sumber air yang ditemukan dilapangan dapat terakomodasi dengan akurat dan terpercaya. Tata

cara

pelaksanaan

survey

dan

pengolahan

data

mengacu

pada

Pedoman

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya dari instansi terkait. Data sekunder yang diperlukan berupa data-data dasar fisik wilayah, ekonomi wilayah, penatagunaan lahan existing antara lain: Fisik dasar kawasan, meliputi informasi dan data: topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, dan tata guna lahan; Kependudukan, meliputi jumlah dan persebaran penduduk menurut ukuran keluarga,

umur, Bolaang Mongondow Selatan a, pendidikan, dan mata pencaharian; Perekonomian; meliputi data investasi, perdagangan, jasa, industri, pertanian, perkebunan,

perikanan, pariwisata, pendapatan daerah, dan lain-lain; Penggunaan lahan, menurut luas dan persebaran kegiatan yang diataranya meliputi:

permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan dan lain lain; Prasarana dan utilitas umum:

Air minum (sistem jaringan, bangunan pengolah, hidran); mencakup kondisi dan jaringan terpasang menurut pengguna, lokasi bangunan dan hidran, kondisi air tanah dan sungai, debit terpasang, dll; Sewarage; air limbah rumah tangga; Sanitasi (sistem jaringan, bak kontrol, bangunan pengolah); jaringan terpasang, prasarana penunjang dan kapasitas; Drainase; sistem jaringan makro dan mikro , dan kolam penampung; Identifikasi daerah rawan bencana, meliputi lokasi, sumber bencana, besaran dampak, kondisi lingkungan fisik, kegiatan bangunan yang ada, fasilitas dan jalur kendali yang telah ada. Selanjutnya data dan informasi disusun dan disajikan dalam bentuk peta, diagram, tabel statistik, termasuk gambar visual kondisi air minum dan sumber air baku di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga deskripsinya jelas dan akurat.

PT. 2001 PANGRIPTA

2-9



T.A. 2014

2.9.

J A NGK A A N PEK ER J A A N A W A K K T U PEL A K KS A N A

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan direncanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender. 2.10.

PEL A POR A N

A. Laporan Pendahuluan Setelah data dikumpulkan, konsultan menyusun laporan pendahuluan yang menyajikan kerangka pekerjaan, identifikasi awal dari permasalahan dan potensi wilayah dalam penyediaan air minum, metodologi, dan sistematika laporan. Kerangka konsep ini harus dikonsultasikan dengan konsultan advisor pada Satker Pengembangan Air Minum (PAM) Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya laporan pendahuluan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Teknis, SKPD terkait, dan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan arahan dari stakeholder terkait. Laporan pendahuluan dicetak rangkap 5 (lima) setelah disempurnakan pasca FGD dan dikonsultasikan kembali dengan konsultan advisor Propinsi. Laporan Pendahuluan diserahkan pada PPK selambat-lambatnya 1 bulan setelah penugasan. Laporan Pendahuluan secara fisik akan menjadi bahan persyaratan dalam pencairan dana tahap pertama (Termen I). B. Laporan Antara Konsultan akan melaksanakan kajian, analisis dan pengolahan data maksimal selama 2 bulan, yang kemudian dipresentasikan kembali dalam pembahasan Laporan Antara / Fakta dan Analisa. Pembahasan

laporan antara

dilaksanakan

dengan

tim

teknis

dan SKPD terkait setelah

dikonsultasikan dengan Satker Pengembangan Air Minum (PAM). Laporan antara dicetak rangkap 5 (lima) setelah disempurnakan pasca pembahasan dan dikonsultasikan

kembali

dengan

Satker Propinsi,

dokumen diserahkan pada PPK selambat-lambatnya 1 minggu (5 hari) kerja setelah pembahasan. Hasil cetak dokumen antara secara fisik menjadi persyaratan dalam pencairan dana Takap Kedua (Termen II).

C. Laporan Akhir Laporan akhir adalah muara dari semua data dan analisis yang disimpulkan dalam rencana 20 tahun mendatang, menggambarkan kondisi eksisting, potensi, proyeksi kebutuhan dan rencana pengembangan, rencana pendanaan dan rencana pengembangan kelembagaan. Draft laporan akhir dan draft Ranperda RISPAM terlebih dahulu didiskusikan secara terbatas dengan Tim Teknis dan dikonsultasikan dengan Satker PAM Propinsi kemudian diseminarkan dengan

PT. 2001 PANGRIPTA

2-10



T.A. 2014

melibatkan

masyarakat dan pihak-pihak terkait. Seminar dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan

ke 4 setelah penugasan. Setelah mengakomodir semua masukan yang berguna bagi penyempurnaan dokumen dan dikonsultasikan dengan Satker PAM Propinsi Sumatera Barat, kemudian dikonsultasikan

lebih

lanjut dengan Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Dari semua masukan tersebut dokumen teknis, peta, dan Rancangan Perda disempurnakan dan selanjutnya dicetak sehingga penyedia jasa dapat mengeluarkan hasil akhir pekerjaan berupa: •

Dokumen teknis Laporan akhir (final report ) dicetak exclusif pada kertas matt (doff matt paper) rangkap 10 (sepuluh)

•

Rancangan Perda SPAM dicetak exclusif pada kertas matt (doff matt paper) rangkap 10 (sepuluh)

•

Executive Sumary dicetak exclusif pada kertas matt (doff matt paper) rangkap 10

•

Album peta berwarna ukuran A0 pada kertas glossy rangkap 5 (lima)

•

Album Peta berwarna ukuran A3 pada kertas glossy rangkap 5 (lima)

•

Aplikasi GIS RISPAM dalam laptop beserta semua bahan soft copy berupa data dan peta beserta proses pengolahannya, foto, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, executive sumary, dan rancangan Perda

•

Back up data dalam 10 keping CD/DVD . Semua keluaran tersebut diatas harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah seminar laporan akhir dilaksanakan. Laporan ini menjadi persyaratan dalam pencairan dana termen akhir.

Jika pihak konsultan tidak dapat memenuhi penyediaan hasil akhir berupa hard copy dan soft copy dalam waktu kontrak, maka akan dihitung sebagai keterlambatan kerja yang akan diproses sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa . Format laporan adalah dengan ketentuan sebagai berikut: Ukuran kertas : Quarto/A4, Huruf : Arial 11 untuk heading, Title dan sub title menyesuaikan. Spasi : 1,5 Spasi. Peta : Berwarna ukuran A3 dan A0

PT. 2001 PANGRIPTA

2-11


Do umen Usu an Te nis

3. Pendek atan Metodologi

3.1 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK 3.1.1 PEMAHAMAN TERHADAP KAK 1.

LATAR BELAKANG Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Menilik dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, member suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut. Rencana Induk dan Rencana Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan (sustainable) dan terarah. Selain itu dengan adanya rencana teknis pengembangan SPAM (DED) yang memenuhi syarat peraturan berlaku (Permen PU No. 18/2007), maka pengembangan SPAM di suatu lokasi/kawasan akan mendukung keberfungsian dan keberlanjutan yang sistematis.

2.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Secara TuPokSi pelaksanaan, penyusunan Master Plan/Rencana Induk dan Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM (PP No.16 Thn 2005) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah

PT. 2001 PANGRIPTA

3-1



T.A. 2014

kab/kota). Namun mengingat keterbatasan SDM di daerah, maka diperlukan bantuan teknis dari Pemerintah Pusat dalam menyusun RIS mengenai SPAM di wilayah administratifnya dan advisory teknis dalam penyusunan rencana teknis pada rencana daerah pelayanan SPAM di wilayah administratif kabupaten/kota. Berkenaan dengan paparan yang dikemukakan di atas dan memfasilitasi pengembangan SPAM di beberapa kabupaten/kota, maka pada tahun anggaran 2014 melalui pendanaan rupiah murni dilakukan kegiatan Penyusunan RISPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Secara umum, konsultan advisori ini akan melakukan pendampingan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM kabupaten/kota terpilih dan melakukan review terhadap kesiapan rencana teknis pengembangan SPAM yang akan dilaksanakan dan di biayai APBD pada TA 2013. 3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan ini antara lain; 1.

Membantu Pihak Pemerintah Kab/Kota di daerah studi dalam menyusun rencana induk pengembangan SPAM;

2.

Membantu Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sulawesi Utara

dalam

melakukan evaluasi kriteria kesiapan program pengembangan SPAM TA. 2014 dan mereview kesiapan dan kesesuaian DED lokasi pengembangan SPAM yang dibiayai APBD TA 2013. 3.

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di kabupaten / kota melalui program yang terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah; 1.

Menghasilkan draft dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang dapat menjadi pedoman pengembangan SPAM di kabupaten/kota lokasi studi hingga tahun 2030.

2.

Menghasilkan rencana lokasi (short list ) pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBD Satker PKPAM Sulawesi Utara TA 2013.

3.

Menghasilkan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBD TA 2014 yang telah terfasiliasi dan siap diimplementasikan.

Sasaran dari pekerjaan ini adalah disusunnya suatu masterplan pengembangan pemenuhan SPAM di Kab/Kota sehingga pemerintah pusat dengan mudah memantau perkembangan pemenuhan air bersih. 3.1.2 TANGGAPAN TERHADAP KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) 1. TANGGAPAN UMUM Setelah memahami dokumen KAK dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, konsultan secara garis besar telah mampu memahami lingkup pekerjaan dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Pihak Konsultan akan mengikuti semua

PT. 2001 PANGRIPTA

3-2



ketentuan yang tercantum dalam KAK dan syarat – syarat tersebut mulai dari tahapan mengikuti seleksi umum ini sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan kejelasan / kesepahaman dari setiap aspek yang tertuang dalam KAK tersebut diantara kedua belah pihak dalam hal ini pihak Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sulawesi Utara , Direktorat Pengembangan Air minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga diharapkan tidak ada lagi pertanyaan – pertanyaan yang menyebabkan hambatan pada pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu dengan maksud untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi pihak direksi sehingga akan lebih menyempurnakan Kerangka Acuan Kerja (KAK)yang ada, diperlukan beberapa tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja. 2. TANGGAPAN KHUSUS TANGGAPAN TERHADAP LATAR BELAKANG Setelah konsultan mempelajari dengan seksama bagian pendahuluan dan latar belakang yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), pada prinsipnya kerangka acuan untuk pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sudah jelas dan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. TANGGAPAN TERHADAP LINGKUP PEKERJAAN Lingkup kegiatan seperti yang termuat di dalam Kerangka Acuan Kerja yang harus dilaksanakan oleh konsultan mencakup beberapa bagian pekerjaan yang sudah dirinci tahapan pelaksanaannya, dan setelah dipelajari dan diamati dengan sebaik -baiknya maka konsultan berpendapat bahwa lingkup pekerjaan sudah cuku p jelas dan mudah dipahami oleh Konsultan. 3. TANGGAPAN TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN Konsultan berpendapat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disediakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau selama 5 (lima) bulan, mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan sebaik -baiknya. Konsultan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut dengan bantuan dari Direksi Pekerjaan dan Instansi terkait lainnya.

3.1.3 SARAN / GAGASAN BARU TERHADAP KAK A. Pembentukan Satgas / Working Group SPAM Dalam mendukung seluruh aktivitas pengembangan SPAM di kawasan regional Provinsi Sulawesi Utara , perlu dibentuk suatu Satuan Tugas (Working Group). Melalui kegiatan working group ini dapat dianalisa potensi demand, rencana konsep pengembangan dan kontrol perkembangan keberhasilan target. Dari pihak direktorat PT. 2001 PANGRIPTA

3-3



T.A. 2014

tentunya

akan

seluruh

staff

Bappenas,

melibatkan terkait

dan

sedangkan

provinsi Sulawesi Utara

di akan

melibatkan Ketua Bappeda dan Kepala

Dinas

PU

Provinsi

Sulawesi Utara . Sebagai support teknis tentunya tetap melibatkan konsultan dalam suatu mekanisme yang tepat sehingga semua program kerja dan target dapat diimplementasikan lebih cepat dan terukur. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah secara langsung akan mempercepat kinerja dari pencapaian target. B. Evaluasi Sumber Pendanaan Suatu

pengembangan

infrastruktur pasti memerlukan anggaran biaya yang cukup besar. Namun kondisi ini terkait oleh potensi yang dimiliki dan momentum yang ada. Apabila 2(dua) unsur ini dimiliki oleh suatu

peluang

pekerjaan,

direktorat jendral cipta karya harus berani untuk melakukan investasi dan menata kelembagaan yang sesuai. Mengingat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan hal ini sangat terbats, maka di dalam melakukan analisa demand and supplu perlu melihat kemungkinan kemitraan dengan Badan Usaha, Swasta maupun peran serta masyarakat atau pihak lain yang memiliki potensi. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, biasanya diperlukan suatu investasi yang terprogram secara effektif dan efisien. Tepat sasaran, tepat cara, tepat lokasi, tepat waktu dan tepat fungsi. Program investasi yang diusulkan pada prinsipnya harus justified dan rekomendasinya dapat memuat beberapa alternative dan jelas, antara lain: Lokasi, Besaran, volume dan harga satuan, sumber dana, skala prioritas dan rencana sinkronisasi program secara fungsional.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-4


3.2

URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

3.2.1.

PENDEKATAN OPERASIONAL


1. UMUM Sesuai uraian tugas yang tercantum dalam "Kerangka Acuan Kerja (KAK)", Konsultan berkewajiban untuk dapat menganalisa semua data yang ada dan selanjutnya dilakukan tahapan analisa dan perencanaan untuk memperoleh produk berupa pelaporan. Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab konsultan, diperlukan metode

pelaksanaan pekerjaan yang tepat agar dapat dicapai suatu hasil optimal. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka perlu beberapa tahapan pemetikan data/laporan untuk dianalisa dengan metode yang telah baku sehingga hasil perencanaan dapat selesai sesuai spesifikasi yang diharapkan. Untuk dapat mendukung pekerjaan perencanaan desain agar didapatkan suatu hasil studi yang optimal, diperlukan suatu prosedur pelaksanaan yang baik.Untuk merealisasikan hal tersebut perlu disusun organisasi, tata cara pelaksanaan pekerjaan antara konsultan s ebagai pelaksana dan Pemberi kerja.

3.2.2. PENDEKATAN TEKNIS 1. STANDAR DAN PERATURAN TEKNIS Standar dan peraturan teknis yang dipergunakan tim Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan studi ini pada dasarnya menggunakan standar yang sudah umum berlaku di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik daerah studi. Adapun standar -standar yang dimaksud tersebut antara lain adalah : PT. 2001 PANGRIPTA

3-5



T.A. 2014

a) American Society for Testing and Materials ; ASTM b) Standard Nasional Indonesia ; SNI c) Kepmenkes No.907 Tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum d) Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air e) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi f)

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

g) Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2.

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 UMUM Secara umum penyelesaian pekerjaan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut; a)

Pemahaman permasalahan dan keterkaitannya ditinjau dari berbagai aspek secara terpadu menyangkut teknis operasional, institusi kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, sosial kemasyarakatan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan analisa sebab akibat yang mencoba mengadopsi dari metode analisa kausal untuk dapat diidentifikasi akar permasalahan.

b)

Mereview berbagai dokumen /laporan program dan project pengembangan SPAM,best practice dan menerapkan ’pembelajaran dari pengalaman’ untuk mengambil manfaat dan contoh yang dapat dikembangkan sebagai alternatif solusi.

c) Analisis penilaian secara kualitatif atas berbagai alternatif solusi atau pola-pola pengelolaan yang dapat dikembangkan yang diperoleh dari hasil diskusi di daerah dan hasil review berbagai dokumen dengan beberapa prinsip yang mendukung penyusunan Rencana Induk SPAM ini, d)

Mengacu dan menerapkan pola-pola yang telah dikembangkan pemerintah baik teknis operasional maupun pola pendanaan dan kelembagaan. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk SPAM ini, maka kegiatan akan mengacu kepada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mengikuti hierarki tingkat kewilayahan yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) dan ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, dan regional dalam bidang pelayanan prasarana dan sarana air bersih.

3.3 PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan Advisory penyusunan Rencana Teknis dam Rencana Induk SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

dilakukan

pendekatan yang mengacu pada pencapaian sasaran dari kegiatan ini. Pendekatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. 3.3.1 “ WHERE ARE WE NOW? ” (“DIMANAKAH POSISI KITA SAAT INI?”) a. Kegiatan Persiapan 1

Membuat Program Kerja ( Konsep Berpikir ) kegiatan secara keseluruhan;

PT. 2001 PANGRIPTA

3-6



T.A. 2014

2

Menentukan Sasaran/Target pelaksanaan pekerjaan;

3

Menggali Narasumber terkait;

4

Melakukan Analisa data sekunder dan evaluasi;

5

Melakukan penyusunan format pendataan;

6

Melakukan Penyusunan Jadwal Kerja (Time Schedule)

b. Pengumpulan Data 1.

Melakukan inventarisasi terkait; Norma/Aturan, Standar, Pedoman dan Manual Bidang Air Minum;

2.

Petunjuk Teknis (Juknis) yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan;

3. Pengumpulan data, berupa data sekunder (melakukan survey ke instansi terkait serta kelembagaan formal maupun non-formal untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan kegiatan SPAM dari segi teknis, kelembagaan, dan manajemen. dan studi literatur (norma, standar, pedoman, manual bidang sanitasi, petunjuk teknis, PP No. 16/2005, dll). 4.

Pengumpulan data primer melalui pengukuran langsung di lapangan;

5. Data-data lain dari berbagai sumber: Kimpraswil (PU), Departemen Kesehatan, BPS, Bappenas, WHO, World Bank, dll

3.3.2 “ WHERE ARE WE GOING TO GO? ” (“TUJUAN APA YANG INGIN DICAPAI?”) a. Kompilasi dan Pemprosesan Data Mengelompokan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis b. Analisis •

Melakukan kajian terhadap tingkat pencapaian layanan air minum, termasuk kelemahan atau kendala, peluang, IPTEK dan skenario yang telah dijalankan;

•

Melakukan analisis terhadap aspek – aspek teknis lingkungan, ekonomi, finansial, dan kelembagaan yang berhubungan/berpengaruh terhadap perencanaan program, pelaksanaan program dan pengendalian program di daerah maupun pusat

•

Melakukan kajian evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana SPAM dan merumuskan serta melakukan perhitungan / estimasi kebutuhan prasarana dan sarana SPAM.

3.3.3 “ HOW DO WE GET THERE ?” (“BAGAIMANA CARA MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT?”) a. Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1.

Evaluasi SPAM eksisting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (pada Kabupaten/Kota yang terpilih);

2.

Pembahasan kebutuhan pengembangan SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pencapaian target jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP). Selain itu, dapat pula mengacu kepada

PT. 2001 PANGRIPTA

3-7



T.A. 2014

komitmen pencapaian sasaran MDGs (Millenium Development Goals) 2015 untuk sektor pengembangan air minum; 3.

Penyusunan konsep dan alternatif SPAM;

4.

Penyusunan Rencana Induk SPAM yang mencakup aspek peraturan perundangan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek sosial budaya / peran serta masyarakat, dan aspek teknis operasional.

b. Pembahasan / Diskusi 1. Mengadakan diskusi dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk menampung dan membicarakan konsep rencana induk persampahan ini; 2. Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas (Satker dan Direksi Pekerjaan) dan tim teknis yang akan ditunjuk oleh Satker dan Direksi Pekerjaan, serta aparat terkait. Gambaran jelas mengenai pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan pada kegiatan ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-8



3.4 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 3.4.1 UMUM Metode pendekatan yang dilakukan pertama adalah dengan mereview dan mengkaji data-data sekunder yang sudah ada, seperti Peraturan Daerah, data demografi, Rencana Umum Tata kemungkinan pengembangan dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Review Rencana Umum Tata Ruang/RIS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , untuk mengkaji parameter -parameter seperti evaluasi perkembangan kota, perkembangan demografi, geografis, klimatologi, serta sosial ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Review Peraturan/Perundangan/Perda/Jakstra Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan fokus pada sasaran pengembangan SPAM. Serta review kebijakan PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melihat tata cara kelembagaan, alternatif investasi, pola pembiayaan, tata cara mengenai air baku dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah melalui pelaksanaan survey data-data primer lapangan secara langsung, baik dengan pengukuran lapangan seperti pengukuran debit, pengukuran jarak, dan pengukuran kualitas sumber air potensial; pengamatan lapangan kesesuaian tata ruang; kuisioner sosial ekonomi, kuesioner cara pemakaian air; survey keadaan eksisting SPAM; survey pencatatan demografi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pendapatan, pendidikan; dan lain-lain. Data-data ini kemudian dikaji kesesuaiannya dengan kemungkinan pengembangan dan proyeksi kebutuhan di masa depan, untuk membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana ini merupakan bagian dari rencana induk yang terdiri dari rencana umum, rencana jaringan pipa utama, rencana alokasi air baku, indikasi pembiayaan dan pola investasi, serta recana kelembagaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini disajikan pada Gambar 3.2.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-9



T.A. 2014

3.4.2 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM Tata cara penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 A. RENCANA UMUM 1. Kumpulkan data sekunder sebagai dasar perencanaan dalam penyusunan evaluasi kondisi kota/kawasan, yang antara lain meliputi: Fungsi strategis kota/kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). a) Peta topografi, foto udara citra satelit skala 1:50.000, 1:5.000, tergantung luas daerah studi/perencanaan. b) Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatografi, fisiografi dan geologi. c)

Data curah hujan dan tangkapan air.

d) Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan. e) Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan kepadatan. f)

Data sosial ekonomi –karakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya:

PT. 2001 PANGRIPTA

i.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

ii.

Mata pencaharian dan pendapatan; 3-10



T.A. 2014

iii.

Adat istiadat, tradisi dan budaya;

iv.

Perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat.

g.) Data kesehatan –kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan i.

Statistik kesehatan/kasus penyakit;

ii.

Angka kelahiran, kematian dan migrasi;

iii.

Data penyakit akibat yang buruk (water borne disease);

iv.

Sarana pelayanan kesehatan.

h) Sarana dan prasarana kota yang ada (infrastruktur):

1.

2.

i.

air minum;

ii.

drainase;

iii.

pembuangan limbah dan sampah; listrik; telepon;

iv.

jalan dan sarana transportasi;

v.

kawasan strategis (pariwisata dan industri).

Evaluasi sistem eksisting menyangkut aspek‐aspek sebagai berikut: a.

Teknis

b.

Kinerja pelayanan;

c.

Tingkat pelayanan;

d.

Periode pelayanan ;

e.

Jangkauan pelayanan;

f.

Kinerja instalasi;

g.

Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan;

h.

Prosedur dan kondisi operasi dan perawatan;

i.

Tingkat kebocoran;

j .

Non teknis;

k.

Kondisi dan kinerja keuangan;

l.

Kondisi dan kinerja karyawan.

Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan SPAM. Hal yang perlu diidentifikasi antara lain: a.

Tingkat dan cakupan pelayanan yang ada

b.

Kinerja pelayanan

c.

Tingkat kebocoran

d.

Jumlah langganan tunggu atau potensial

e.

Terdapat kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity)

PT. 2001 PANGRIPTA

3-11


3.


f.

Kebutuhan penyambung jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan

g.

Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkirakan kebutuhan air Perkiraan kebutuhan air hanya didasarkan pada data sekunder sosial ekonomi dan kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan atau masyarakat, yaitu: a.

Domestik: rumah tangga dan sosial

b. Nondomestik: komersial, perkotaan, fasilitas umum, industri, pelabuhan, dan lain-lain (15% dari kebutuhan domestik) 4.

5.

Identifikasi air baku, Identifikasi air baku terutama dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: a.

Jarak dan beda tinggi sumber -sumber air

b.

Debit optimum (safe yield) sumber air

c.

Kualitas air dan pemakaian sumber air saat ini (bila ada)

Kembangkan alternatif Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis dan ekonomis. Alternatif terpilih adalah yang terbaik ditinjau dari berbagai aspek tersebut. Pradesain dan alternatif terpilih merupakan dasar dalam prakiraan biaya investasi dan prakelayakan teknis.

6.

Kembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia Dalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air minum diperlukan tenagatenaga ahli profesional yang berpengalaman, maka diperlukan penilaian terhadap kemampuan karyawan yang ada untuk menyusun suatu program pengembangan karyawan yang tercapai melalui pendidikan dan pelatihan.

7.

Pilih alternatif sistem, Setiap alternatif harus dikaji kelayakan: a. Teknis b. Ekonomis c. Lingkungan d. Angka prevalensi penyakit

8.

Rencana pengembangan, Setelah alternatif terbaik ditentukan, maka dapat disimpulkan: a.

Rencana kegiatan utama pentahapan

b. Rencana pengembangan sumber daya manusia c.

Dimensi-dimensi Pokok dari Sistem

PT. 2001 PANGRIPTA

3-12



T.A. 2014

d.

Rekomendasi langkah-langkah penguasaan dan pengamanan sumber air baku

e.

Rencana pentahapan 5 tahun

f.

Rencana tingkat lanjut

B. RENCANA JARINGAN Direncanakan sesuai dengan: a.

Rencana pengembangan tata kota maupun tata wilayah

b.

Jaringan distribusi utama Rencana jaringan dibuat untuk perluasan pelayanan dan cakupan dari SPAM dengan jaringan perpipaan yang telah ada saat ini, maupun untuk meningkatkan pelayanan dari SPAM bukan jaringan perpipaan menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan. Untuk SPAM dengan jaringan perpipaan, langkah-langkah pengerjaan perencanaan jaringan distribusi air minum dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Tentukan daerah pelayanan

2.

Kumpulkan data untuk daerah pelayanan Metoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administrative kebijaksanaan pemerintah daerah, dan rencana penerapan jaringan distribusi utama pelayanan air minum: a. jumlah penduduk b. peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayanan c. asumsi konsumsi pemakaian air domestik d. asumsi konsumsi pemakaian air non-domestik e. daya dukung tanah f. hasil pengukuran lapangan

3.

Gambarkan sistem jaringan distribusi utama dalam bentuk melingkar atau bercabang yang disesuaikan dengan data pendukung

4.

Tentukan kebutuhan air di setiap titik sampul jaringan distribusi utama lingkaran

5.

Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut: a. Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan criteria perencanaan antara dua titik simpul b. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: Q = AV

6.

Gambarkan sistem jaringan distribusi utama yang memuat data sebagai berikut: a.

nomor simpul

b.

konsumsi setiap simpul

c.

elevasi setiap simpul

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Pengembangan sistem penyediaan air minum dalam hal ini dapat berupa: a.

Pengembangan cakupan atau pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan eksisting

PT. 2001 PANGRIPTA

3-13



T.A. 2014

b.

Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan

c.

Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi Hal-hal yang perlu diidentifikasi antara lain adalah: •

Kinerja pelayanan;

•

Tingkat kebocoran;

•

Jumlah langganan tunggu/potensial;

•

Kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity);

•

Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan;

•

Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkiraan kebutuhan air merupakan dasar penentuan biaya investasi. Perkiraan kebutuhan air didasarkan pada informasi data sekunder. Kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas masyarakat yaitu: a. Perkiraan air harus didasarkan pada informasi data sekunder kondisi sosial ekonomi. b. Kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas masyarakat yaitu: Domestik (rumah tangga, sosial). Nondomestik (komersil, perkotaaan, fasilitas umumin, dustri, pelabuhan, dan sebagainya).

c.

Konsumsi atau standar pemakaian air pada umumnya dinyatakan dalam volume pemakaian air rata-rata per orang per hari yang ditentukan berdasarkan data sekunder kebutuhan rata-rata.

d.

Konsumsi air untuk keperluan komersial dan industri sangat dipengaruhi oleh harga dan kualitas air, jenis dan ketersediaan sumber air alternatif.

e.

Kebutuhan air suatu wilayah pelayanan juga dipengaruhi oleh besarnya air tak berekening (ATR). Gambaran pengertian komponen utama air tak berekening dapat dilihat pada rekomendasi berikut ini:

Gambar 3.3 Rekomendasi International Water Association Untuk Istilah Kehilangan Air (Sumber: PerMen PU No.18/PRT/M/2007 Lampiran 1)

PT. 2001 PANGRIPTA

3-14



T.A. 2014

KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM I. KONDISI UMUM DAERAH 1.

Kondisi Fisik Daerah

2.

Sarana dan Prasarana

3.

Sosial, Ekonomi, dan Budaya

4.

Sarana Kesehatan Lingkungan

5.

Ruang dan Lahan

6.

Kependudukan

II. KONDISI SPAM EKSISTING 2.1. Sistem Teknis 2.1.1 Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan (JP) Bukan Jaringan Pipa (BJP) 2.1.2 IKK (Ibu Kota Kecamatan) JP 2.1.3 Perdesaan JP 2.2. Kapasitas Sistem 2.3. Rencana Penurunan Kebocoran III. STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN

3.1 Standar Kebutuhan Air 3.1.1

Kebutuhan Domestik

3.1.2

Kebutuhan Nondomestik

3.2 Kriteria Perencanaan 3.2.1

Unit Air Baku

3.2.2

Unit Transmisi

3.2.3

Unit Produksi

3.2.4

Unit Distribusi

3.2.5

Unit Pelayanan

3.3 Periode Perencanaan 3.4 Kriteria Daerah Layanan IV. PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

3.1 Rencana Pemanfaatan Ruang 3.2 Rencana Daerah Pelayanan 3.3 Proyeksi Jumlah Penduduk 3.4 Kebutuhan Air Minum

PT. 2001 PANGRIPTA

3-15



V. POTENSI AIR BAKU

5.1 Potensi Air Permukaan 5.2 Potensi Air Tanah 5.3 Neraca Air 5.4 Alternatif Sumber Air Baku 5.5 Perizinan VI. RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

6.1 Rencana Sistem Pelayanan 6.2 Rencana Pengembangan SPAM 6.3 Kapasitas Sistem 6.4 Rencana Penurunan Kebocoran VII. RENCANA PENDANAAN / INVESTASI 7.1. Kebutuhan Investasi, Sumber, Pendanaan. 7.2. Dasar Penentuan Asumsi Keuangan. 7.3. Analisa Kelayakan Keuangan VIII. RENCANA PERATURAN KELEMBAGAAN 8.1 Bentuk Kelembagaan 8.2 Struktur Organisasi 8.3 Kebutuhan SDM

CARA PERHITUNGAN ‐ANALISIS •

Jelaskan keadaan daerah: geografis (dataran rendah, pegunungan), geologis, hidrologis, topografis, klimatologis. Manfaatkan data sekunder. Harus ada peta-peta kab/kota, kecamatan, berisi batas administrasi, kawasan perumahan, industri, pendidikan, fasum, fasos, jalan, dll.

•

Sebutkan sarana dan prasarana yang ada, meliputi: pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, listrik, telefon, jalan, daerah wisata.

•

Jelaskan kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, buatkan tabeltabelnya: PDRB, pekerjaan, adat-tradisi-budaya, migrasi (urbanisasi), industri, dll.

•

Uraikan sarana kesehatan dan sanitasi lingkungan, statistik kesehatan, insidensi sakit, angka kelahiran, kematian, data penyakit menular lewat air (pemula atauwaterborne deseases), dan penyakit yg diakibatkan oleh kekurangan air seperti penyakit gangguan kulit (water ralated deseases).

•

Uraikan dan tabelkan semua penataan ruang dan lahan, rencana pengembangan kota, perubahan tataguna lahan.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-16


•


Uraikan data kependudukan, yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebarannya, dirinci perkecamatan / kelurahan / desa

•

Kelembagaan PDAM yang sudah ada yang meliputi struktur organisasi, tugas/wewenang masing-masing personil yang sudah di-SK-kan oleh Bupati/Walikota (sebagai Pembina PDAM).

•

Badan usaha atau lembaga yang mengurus JP non PDAM yang ditetapkan oleh Bupati.

•

Lembaga pengelola SPAM swasta/Badan Usaha Swasta atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

•

Pengurus distribusi air minum TA (terminal air), HU (hidran umum) yang ditetapkan oleh Direktur PDAM

•

Peraturan tentang pembentukan PDAM, BUS, Koperasi, kelompok masyarakat dan peraturan pelayanan

•

Identifikasi pola pembiayaan pembangunan prasarana SPAM (APBD, APBD, Pamsimas, PDAM, Swadaya Masyarakat)

•

Indentifikasi pembiayaan operasional SPAM

•

Kinerja pengelola SPAM (manajemen, teknis dan keuangan)

•

Berisi standar dan kriteria yang akan digunakan dalam pengembangan SPAM Parameter yang perlu diperhatikan :

−

kondisi eksisting arah pengembangan kota

−

Cara menentukan Standar kebutuhan Domestik

−

JP (Jaringan Perpipaan) Domestik

− Air yang terdistribusikan oleh pengelola SPAM dikurangi tingkat kebocoran, dibagi dengan jumlah jiwa terlayani (asumsi 1 SR= …. orang, sesuaikan data BPS setempat; asumsi 1 HU= ±100 Orang atau sesuaikan data eksisting pemanfaatan HU).

x Jika tidak ada sistem •

Kebutuhan air dilakukan perbandingan dengan wilayah tingkat karakteristik yang sama.

•

BJP Domestik Disamakan dengan perhitungan kebutuhan JP Domestik Cara menentukan Standar kebutuhan non-domestik

•

JP Non Domestik Standar kebutuhan JP Non Domestik , yaitu tambahan 15% dari kebutuhan air domestik sesuai dengan Permen PU No. 18/2007 atau sesuai dengan kebutuhan nondomestik yang direncanakan. Domestik perdesaan: minimal 60 l/o/h sesuai denganPermen PU No. 18/2007 Non-domestik: Tambahan 15% x kebutuhan domestik sesuai dengan Permen PU No. 18/2007 disesuaikan kebutuhan spesifik lokasi/daerah. a . Pilih sumber air baku yang memenuhi syarat kualitas (Permenkes No 492 tahun 2010), kuantitas (jika debit minimum pada akhir musim kemarau melebihi kebutuhan air pada periode perencanaan) dan kontinyuitas (cek debit akhir musim kemarau). Pilih debit yang memenuhi kebutuhan proyeksi 15-20 tahun. b . Transmisi air baku dan transmisi air olahan (menggunakan saluran tertutup dengan pipa kecuali air baku

PT. 2001 PANGRIPTA

3-17



boleh dengan saluran terbuka yang terlindungi). c . Sistem pengolahan air: (1) Pengolahan Lengkap, (2) Pengolahan Parsial. d . Pola sistem distribusi: (1) Pola Cabang, (2) Pola Cincin. e . Periode perencanaan antara 15 – 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. f.

Daerah yang diprioritaskan daerah rawan air, tinggi kepadatan penduduknya, daerah strategis (wisata, industri, perkantoran). Upayakan daerah yang BJP tak terlindungi dijadikan BJP terlindungi atau diubah menjadi JP dengan parameter sosial ekonominya.

•

Uraian mengacu pada data RTRW, disertai petapemanfaatan ruang.

•

Pembuatan blok pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi topografi, sebaran penduduk, dan peruntukan daerah (wisata, industri, perkantoran) kemudian dipetakan.

•

Data demografi 10 tahun terakhir. Sebaran dan kepadatan penduduk. Proyeksià Menggunakan dataproyeksi penduduk dari data sekunder (misal RTRW)

•

Kebutuhan air minum menggunakan parameter: (1) tingkat pelayanan, (2) tingkat konsumsi air, (3) penurunan kehilangan air

•

Sebutkan semua air permukaan yang ada: sungai, danau, waduk, embung, muara baik tulisan maupun berupa peta. Debit rerata musim hujan & kemarau dan debit minimumnya. Kualitas air musim hujan & kemarau.

•

Idem untuk air tanah. Catat juga elevasi sumber air (broncaptering), intake dan jaraknya dari daerah pelayanan tulisan dan Peta.

•

Neraca air: Debit yang sudah dimanfaatkan, debit sisa, potensi yang masih bisa dimanfaatkan, data curah hujan 5 tahun terakhir.

•

Pilihan sumber air yang digunakan. Kaji secara teknis pemanfatannya, secara eknomis, dan aman bagi lingkungan, kualitas air menjadi pertimbangan dalam pemilihan sumber air yang digunakan

•

Usulan izin pemanfaatan air baku (SIPA) dan debit yang dimanfaatkan, bagi lokasi pengambilan yang belum ada SIPA-nya, uraikan tata-cara proses pembuatan SIPA

•

Jelaskan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah pengembangan pelayanan (zonasi) serta tingkat pelayanannya

•

Jelaskan rencana pengembangan SPAM meliputi pentahapan 5 tahunan SPAM Perkotaan dan Perdesaan termasuk unit-unit pelayanannya (unit produksi, distribusi dan pelayanan)

•

Jelaskan kapasitas pelayanan pengembangan perkotaan (ibukota kabupaten dan masing-masing IKK, baik IKK pengembangan maupun IKK baru, termasuk prioritas dan urgensinya dalam pentahapan pengembangan SPAM) termasuk BJP, juga dijelaskan pengembangan perdesaan termasuk prioritas dan urgensinya dalam pentahapan pengembangan SPAM baik JP maupun BJP

•

Jelaskan kiat-kiat penurunan kebocoran berdasarkan informasi dari data eksisting SPAM. Buatlah peta pengembangan SPAM dengan peta dasar dari peta RTRW

PT. 2001 PANGRIPTA

3-18


•


Besaran rencana biaya / investasi yang dibutuhkan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya pengembangan SPAM. Pola Investasi disesuaikan dan dilakukan dengan rencana pentahapannya termasuk sumber pendanaan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang ada seperti pendanaan sumber dari APBD SDA, produksi dari APBD DJCK, dan distribusi jaringan dari APBD/APBD I, atau distribusi jaringan pelanggan bisa didapat dari APBD II/PDAM

•

Asumsi-asumsi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perhitungan proyeksi keuangan /finansial seperti: Indeks / tingkat inflasi, tahun dasar proyeksi, jangka waktu proyeksi, tingkat suku bunga/diskon faktor/BI rate, tingkat inflasi, kebijakan kenaikan tarif (yang diharapkan), masa tenggang pembayaran bunga dan cicilan, loan disbursement, dan kebijakan lainnya.

•

Analisis kelayakan keuangan dinilai dengan melihat kelayakan keuangan/finansial untuk investasi pengembangan RI SPAM yaitu besaran IRR, NPV,PayBack Periode, sensitivity analysis, BCR. Investasi disebut layak untuk diimplementasikan apabila : IRR > diskon faktor/BI Rate dan NPV positif Bentuk altermatif kelembagaan pengelolaan SPAM: BUMD (Badan Usaha Milik Daerah /PDAM), BUS (Badan Usaha Milik Swasta), Koperasi, BLU (Badan Layanan Umum), KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) Struktur organisasi kelembagaan yang diperlukan, uraikan tugas dan tanggung jawabnya.

•

Struktur organiasi pengelolaan SPAM (BUMD) yaitu: Regulator: Kepala Daerah Operator penyelenggara: Direksi /Pengawas SDM yang dibutuhkan untuk operasi/rawat SPAM: sarjana teknik lingkungan, t eknik mesin/elektro, teknik sipil, ekonomi, hukum, dll (sesuai dengan kebutuhan). Sesuaikan latar belakang pendidikan dengan job deskripsi dari struktur organisasi.

SUMBER DATA a . Kabupaten/ Kota Dalam Angka (BPS), b . RTRW (Bapeda Kota/Kabupaten), c . PDAM, d . BAPPEDA Kota/Kabupaten, e . Dinas PU Kabupaten, f.

Dinas Kesehatan Kabupaten,

g . Dinas Koperasi & UKM, h . Dispenda, i.

Bangda,

j .

Permen PU 18/2007,

k . Permen PU 01/2010,

PT. 2001 PANGRIPTA

3-19



l . Analisis, m . RAB (konsep teknis pengembangan SPAM), n . Permendagri 23/2006, o . PP 16/2005, p . Permendagri No. 61/2007, q . Permendagri No. 2/2007, r . Kepmendagri No. 130/2003, s . Kebijakann tartif daerah setempat, t.

Bank Indonesia,

u . SDA.

Untuk mengidentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi kebutuhan air minum diperlukan studi hidrologi dan studi hidrogeologi untuk memperoleh informasi mengenai: •

Jarak dan beda tinggi sumber air;

•

Debit optimum (safe yield) sumber air;

•

Kualitas air dan pemakaian sumber air saat ini (bila ada).

Alternatif sumber air terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan k eh an dal an s um ber . Pe m i li ha n al t er na t i f s um be r ai r di da s ar k an pa da pertimbangan sebagai berikut: a.

Air sungai, umumny a memerlukan pen golahan untuk menghasilkan air minum, sehingga sumber air sungai baru dapat diperbandingkan dengan mata air, hanya apabila lokasi bangunan penyadap (intake) terletak dekat dengan daerah pelayanan;

b.

Danau atau rawa, pengisiannya (inflow) umumnya berasal dari satu atau beberapa sungai. Alternatif sumber danau dapat diperbandingkan dengan air permukaan sungai apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran sungai-sungai yang bermuara kedalamnya, sehingga waktu tinggal yang lama (long detention time) dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses penjernihan alami (self purification);

c.

Mata air, sering dijumpai mengandung CO2 agresif yang tinggi yang walaupun tidak banyak berpengaruh pada kesehatan tetapi cukup berpengaruh pada bahan pipa (bersifat korosif);

d.

Air tanah dalam, dapat diajukan sebagai alternatif sumber air dalam hal air permukaan (sungai) telah terkontaminasi berat, mengingat kualitas air tanah secara bakteriologis lebih aman daripada air permukaan;

e.

Per timban gan lain, berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah kabupaten/kota mengenai peruntukan sumber.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-20



Studi hidrologi dimaksudkan untuk menilai kehandalan sumber -sumber air di suatu wilayah ditinjau dari siklus hidrologi: curah hujan, evaporasi, aliran permukaan (run off), infiltrasi dan perkolasi dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a.

Peng um pul an dat a hi dr ol ogi ;

b.

Kaj i ul an g c at at an da t a;

c.

M enghi t ung rat a- rat a c urah huja n;

d.

M en gh it un g ev a po ras i p ot ens ia l;

e.

An al is is da n pe rh it unga n de bi t op t im al .

Prosedur pemilihan sumber dalam penyusunan rencana induk SPAM adalah memberikan identifikasi sumber -sumber yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai waktu perencanaan, dengan penekanan pada: a . Pengaruh yang ditimbulkan akibat pengambilan sumber air; b . Investasi untuk biaya eksploitasi serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan dibuat yangterendah; c . Dampak lingkungan yang mungkin timbul diusahakan sekecil mungkin.

Prosedur pemilihan sumber air baku yang direkomendasikan mengikuti urutan sebagai berikut: a.

Identifikasi, termasuk aspek perizinan;

b.

Evaluasi sumber dengan tujuan terhadap sektor -sektor lain yang menggunakan/memakai sumber;

c.

Eval uas i fi n ans ial .

D. KRITERIA DAN STANDAR PELAYANAN Kriteria dan standar pelayanan diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan SPAM untuk dapat memenuhi tujuan tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan, tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai.

Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah berkepadatan tinggi dan kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota. Untuk mendapat suatu perencanaan yang optimum maka strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum adalah sebagai berikut: a.

Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau “idle capacity”

b.

Pengurangan air tak berekening (ATR)

c.

Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem)

PT. 2001 PANGRIPTA

3-21



T.A. 2014

E. RENCANA SUMBER DAN ALOKASI SPAM 1. Tentukan kebutuhan air berdasarkan: a.

Proyeksi penduduk, harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik

b. Identifikasi jenis penggunaan nondomestik sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara

Perencanaan Plambing c.

Pemakaian air untuk setiap jenis penggunaan sesuai RSNI T-01- 2003

d.

Perhitungan kebutuhan air domestik dan nondomestic berdasarkan perhitungan butir a, b, dan c.

e.

Kehilangan air fisik/teknis maksimal 15%, dengan komponen utama penyebab kehilangan atau kebocoran air sesuai gambar 6.3, adalah sebagai berikut: •

kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk

•

kebocoran dan luapan pada tangki reservoir

•

kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan

Sedangkan kehilangan non-teknis dan konsumsi resmi tak berekening sebagaimana diperlihatkan pada gambar B.3 harus diminimalkan hingga mendekati nol. Kebutuhan air baku rata-rata dihitung berdasarkan jumlah perhitungan kebutuhan air domestik, nondomestik, dan air takberekening. Rencana alokasi air baku dihitung 130% dari kebutuhan air baku ratarata. 2. Tentukan sumber air baku yang akan dipilih sesuai hasil investigasi atau identifikasi awal

F. RENCANA KETERPADUAN DENGAN PRASARANA DAN SARANA (PS) SANITASI Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan antara air minum dan sanitasi: •

Penggunaan Air Minum diperkirakan menghasilkan sekitar 80% Air Limbah yang berpotensi untuk mencemari Air Baku (Air Permukaan dan Air Tanah).

•

Pengelolaan Persampahan, menghasilkan lindi (leacheate) dan limbah padat yang berpotensi mencemari air baku air minum.

•

Penurunan kualitas air baku untuk air minum, meningkatkan biaya pengolahan air minum yang menjadi beban masyarakat (Peningkatan 1 mg/liter BOD meningkatan biaya pengolahan sebesar Rp 970/m3).

•

Pengolahan air limbah diperlukan untuk mengatasi kelangkaan air baku bagi air minum.

Keterpaduan selayaknya dilakukan sejak pada tahap Perencanaan, Pembiayaan Pelaksanaan, Pengelolaan, Peran Serta Masyarakat, dan Pengaturan Bidang Air Minum dan Sanitasi, untuk menghindari Pencemaran Air Baku oleh Air Limbah Permukiman dan Sampah (Integrated Concept). Keterpaduan pengembangan SPAM dengan PS sanitasi terkait dengan perlindungan air baku terhadap pencemaran. a.

identifikasi potensi pencemar air baku dilakukan terhadap limbah cair dan padat yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan industri

PT. 2001 PANGRIPTA

3-22



T.A. 2014

b.

identifikasi pencemaran di sekitar air baku dilakukan dengan pengamatan visual dan uji laboratorium

c.

identifikasi potensi pencemar daerah sekitar air baku paling sedikit memiliki jarak sejauh radius 10 meter dari sumber air baku

d.

identifikasi karakteristik buangan dari IPA

e.

lakukan upaya penanganan terhadap seluruh potensi pencemar air baku

G. RENCANA PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI Indikasi biaya dan pola investasi dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present value) dan harus dikonversikan menjadi nilai masa datang (future value) berdasarkan metode analisis finansial, serta sudah menghitung kebutuhan biaya untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam rencana keuangan atau pendanaan: •

Sumber dana

•

Kemampuan dan kemauan masyarakat

•

Kemampuan keuangan daerah

H. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Rencana pengembangan kelembagaan sistem penyediaan air minum dilakukan melalui: a.

Pengkajian kemSulawesi Utara terhadap perundang-undangan terkait terhadap kelembagaan.

b.

Lakukan kajian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan, tugas dan kewenangan instansi tertentu, mekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat masyarakat.

c.

Lakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada.

d.

Buat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk mengelola SPAM yang direncanakan.

Dalam pengolahan sistem penyediaan air minum yang perlu diperhatikan adalah: •

Sumber daya manusia (SDM)

•

Struktur organisasi penyelenggara

3.4 CARA PENGERJAAN Urutan cara pengerjaan rencana induk sistem penyediaan air minum meliputi: a.

Siapkan data yang dibutuhkan untuk memenuhi muatan rencana induk yang akan disusun sesuai dengan data yang tercantum dalam tata cara penyusunan RI-SPAM dan ketentuan teknis di atas.

b.

Lakukan studi literatur yang terdiri dari: •

Data dan gambar pelaksanaan (as built drawing) sistem penyediaan air minum yang sudah ada;

•

Laporan rencana induk (bila akan dilakukan kaji ulang rencana induk yang sudah ditetapkan sebelumnya).

c.

Lakukan langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah pada tata cara penyusunan RI- SPAM di

PT. 2001 PANGRIPTA

3-23



T.A. 2014

atas; d.

Buat kesimpulan berdasarkan langkah-langkah tata cara penyusunan RI-SPAM di atas dengan membandingkan data lama dan data sekarang khusus untuk kegiatan pengkajian ulang rencana induk;

e.

Buat rekomendasi berdasarkan pengkajian dan kesimpulan, khusus untuk kegiatan pengkajian ulang rencana induk, yang dapat berupa: •

Hasil studi yang lama dapat langsung digunakan tanpa ada perubahan;

•

Hasil studi yang harus diubah pada bagian tertentu disesuaikan dengan kondisi sekarang;

•

Harus dilakukan studi ulang secara keseluruhan.

Tetapkan rencana induk yang telah tersusun oleh yang berwenang.

f.

3.5 SURVEY PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM Kegiatan survey untuk penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, yang mana meliputi beberapa kegiatan survey sebagai berikut: 1.

Survey dan pengkajian wilayah studi dan wilayah perencanaan Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut: Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dengan pemimpin tim (team leader) berpengalaman

•

dalam bidang air minum minimal 5 tahun atau menurut peraturan yang berlaku; •

Mempelajari laporan studi terdahulu tentang sistem penyediaan air minum dan tata ruang kota.

•

Dilakukan pembahasan dengan pihak terkait guna mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi terhadap lingkup wilayah studi dan wilayah pelayanan. Wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memperhatikan acuan umum dan kriteria-kriteria yang

•

sudah ditetapkan.

Laporan hasil survei dan pergkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan mencakup: a.

Batas wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan;

b.

Foto-foto lokasi alternatif sumber air, jalur pipa transmisi air baku dan air minum, instalasi pengolahan air dan reservoir distribusi;

c.

Data teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan;

d.

Pertimbangan teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan.

Ketentuan teknis survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan sebagai berikut: a. Data teknis yang harus dikumpulkan meliputi: PT. 2001 PANGRIPTA

3-24



T.A. 2014

iklim; geografi; geologi dan hidrologi yang dilengkapi peta-peta; Rencana Tata Ruang Wilayah; peta wilayah; gambar -gambar teknis yang ada; laporan teknis sistem penyediaan air minum yang ada; data sosial ekonomi; data kependudukan. b.

Peta-peta wilayah dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku;

c.

Survei antara lain sumber air baku, sosial, dan ekonomi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

d.

Pemilihan alternatif jalur transmisi air baku ditentukan berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Panjang pipa dan kondisi topografi diketahui berdasarkan pembacaan peta;

e.

Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan, sumber air baku dan jalur transmisi air baku, serta menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa mendatang. Apabila terdapat sistem penyediaan air minum, maka harus dilakukan penanganan sebagai berikut:(

2.

•

pemanfaatan kapasitas yang belum terpakai;

•

pengurangan air tak berekening (ATR);

•

( peluasan sistem dengan penambahan sumber air baku dan peningkatan produksi.

Survey dan pengkajian sumber daya air baku (untuk berbagai sumber seperti: mata air, air tanah dalam, air tanah dangkal, air sungai, danau/embung, dan air waduk, disesuaikan dengan kondisi eksisting di wilayah perencanaan) Dalam pelaksanaan survei lapangan bidang air baku harus dipenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut: a.

Gambar-gambar sketsa lokasi, peta-peta dengan ukuran gambar sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Sumber air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: •

(debit minimum dari sumber air baku;

•

(kuantitas sumber air baku harus terjamin kontinuitasnya;

•

(kualitas air baku harus memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku;

•

(jarak sumber air baku ke daerah pelayanan maksimum sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing sumber air baku.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-25



T.A. 2014

3.

Survey dan pengkajian Geoklimatografi dan Topografi Survei dan pengkajian geoklimatologi dan topografi harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: a. Tersedia peta topografi dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000 tergantung luas cakupan lokasi survei; b. Mendapatkan data sekunder dari instansi terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Dinas Pengairan seperti:

4.

•

Data curah hujan;

•

Data temperatur maksimum dan temperatur minimum pada daerah survei;

•

Data kelembaban udara;

•

Kecepatan angin dan arah angin.

Survey dan pengkajian Demografi dan Ketatakotaan Ketentuan teknis untuk tata cara survei dan pengkajian demografi adalah: a.

Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah berdasarkan jumlah penduduk.

b.

Cari data jumlah penduduk awal perencanaan.

c.

Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r).

d.

Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan dengan menggunakan salah satu metode arithmatik, geometrik, dan least squre; Pn Po + Ka (Tn – To)

Namun, metode yang biasa digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Metode Geometrik. Ketentuan teknis untuk survei dan pengkajian ketatakotaan adalah: a. Ada sumber daya baik alam maupun bukan alam yang dapat mendukung penghidupan dan

kehidupan di kota yang akan disurvei; b. Ada prasarana perkotaan yang merupakan titik tolak arah pengembangan penat aan ruang kota.

5.

Survey dan pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan, dan Keuangan Survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan dalam pelaksanaannya merupakan perolehan data lapangan yang akan digunakan dalam analisis keuangan sistem penyediaan air minum. Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut: a.

Perolehan Data Eksisting PDAM dan Data Statistik;

b.

Perolehan Data Jumlah Sambungan;

c.

Perolehan Data Penagihan Rekening;

d.

Perolehan Data Produksi Air;

e.

Perolehan Data Personil;

PT. 2001 PANGRIPTA

3-26



T.A. 2014

6.

f.

Perolehan Data Laporan Keuangan;

g.

Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah;

h.

Perolehan Data Kemampuan Masyarakat;

i.

Perolehan Data Peluang Adanya KPS;

j.

Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan.

Pengkajian Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ketentuan teknis pengkajian kelembagaan dalam penyusunan rencana induk SPAM dalam pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

Pembentukan Tim Teknis;

b.

Tugas dan tanggung jawab.

Kegiatan survey akan dilakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya lokal agar mengefisienkan pekerjaan. Misalnya: memobilisasi surveyor lokal, memanfaatkan jasa penyewaan peralatan survey lokal, menggunakan jasa pelayanan laboratorium lokal, dll. 3.6. TAHAPAN RENCANA KERJA 3.6.1 UMUM Rencana kerja di susun oleh konsultan setelah memahami inti dari pek erjaan yang akan dilaksanakan dan lingkup yang diberikan. Rencana kerja ini sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman bagi tim pelaksana pekerjaan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pekerjaan dan untuk mengkoordinasi setiap kegiatan, sehingga akan dihasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Rencana kerja akan kami sajikan dalam bentuk Bagan Alir Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Tahapan rencana kerja Konsultan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ini disajikan seperti bagan alir berikut : Pada bagian ini akan dijelaskan rencana kerja yang akan dilakukan oleh konsultan dalam upaya mencapai sasaran yang diinginkan dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini. Tentunya, konsisten dengan pendekatan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka rencana kerja yang disusun akan mengacu pada pendekatan tersebut. Tahapan rencana kerja yang akan dilakukan dipaparkan dengan mengikuti diagram alir sebagai berikut:

PT. 2001 PANGRIPTA

3-27



T.A. 2014

3.6.2.

PEKERJAAN PERSIAPAN (GENERAL PREPARATORY WORKS)

Tahap persiapan merupakan tahap yang amat penting dan krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, mengingat interaksi antara konsultan dan pemberi pekerjaan akan sangat intensif pada tahap ini. Dengan demikian, perlu dijalin suatu mekanisme komunikasi yang baik agar kesamaan persepsi pencapaian kegiatan antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak konsultan dapat tercapai dengan baik. Pada tahap persiapan ini akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Membuat Program Kerja (Pola Pikir) kegiatan secara keseluruhan Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini mencakup penyusunan pola pikir alur pencapaian sasaran kegiatan yang kemudian mesti dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran tenaga ahli dan tenaga pendukung kegiatan.

2.

Menentukan Sasaran Pada tahap ini, dilakukan definisi penentuan sasaran secara rinci dan spesifik mengenai apa-apa saja hal yang diharapkan untuk dicapai dalam penyusunan dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

ini. Perlu dicatat, bahwa meski memang produk akhir dari kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dalam rangka mencapai sasaran besar dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui upaya yang komprehensif untuk melibatkan berbagai pihak (stakeholders) dalam SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

PT. 2001 PANGRIPTA

3-28


3.


Menggali Sumber Terkait Mengingat kegiatan penyusunan Rencana Induk SPAM akan melibatkan berbagai aktivitas survey dan kajian, maka diperlukan suatu perencanaan survey yang mantap dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan berbagai informasi yang tepat mengenai berbagai sumber informasi terkait SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Beberapa contoh informasi penting tersebut antara lain: institusi-institusi terkait SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , contact person terkait, sumber -sumber data sekunder, laboratorium air terakreditasi, dll.

4.

Melakukan Studi Literatur Dengan semakin berkembangnya bidang SPAM dan semakin banyaknya berbagai teori dan contoh kasus yang telah ada, maka dperlukan upaya untuk mempelajari dari berbagai sumber literature dan studi kasus untuk pengembangan SPAM di berbagai kota di Indonesia yang memiliki kondisi yang mirip dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Selain itu, perkembangan keberadaan peraturan-peraturan dan pedoman baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengembangan SPAM juga perlu terus diikuti dan dirujuk dalam pengembangan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini.

5.

Menyusun Format Pendataan Agar data yang didapat tepat sasaran dan upaya pengumpulan data juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun suatu format pengumpulan data yang akan diambil, baik data sekunder, maupun data primer (misalnya, form informasi pelayanan eksisting SPAM, kuesioner sosial/pelayanan kepada masyarakat, dll).

6.

Menyusun Jadwal Kerja Dengan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 bulan, maka dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan secara periodic sesuai dengan tahapan pelaporan (laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan laporan akhir), dan juga dalam rangka memudahkan pendefinisian tanggung jawab pihak terkait, terutama tim konsultan dan tim teknis dari pihak pemberi pekerjaan, maka diperlukan jadwal kerja yang rinci, yang akan disajikan pada Bab berikutnya.

3.6.3. 1.

PENGUMPULAN DATA

Norma, Standar, Pedoman dan Manual Bidang Air Minum Data-data awal yang mesti dikumpulkan adalah data-data terkait norma, standar, pedoman, dan manual bidang pengembangan air minum yang ada di Indonesia. Sebisa mungkin NSPM yang dikumpulkan tersebut adalah terbitan terbaru sehingga dapat mengikuti dengan kondisi terkini.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-29



T.A. 2014

2.

Petunjuk Teknis Selain NSPM, berbagai data mengenai petunjuk teknis pengembangan SPAM juga penting untuk dikumpulkan, sebagai acuan dalam perumusan rencana-rencana yang dimuat dalam lingkup Rencana Induk SPAM ini. Petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai rencana yang terkait langsung dengan Rencana Induk SPAM ini (misalkan: rencana pengembangan sistem air baku, rencana transmisi, rencana distribusi, dll), maupun sebagai acuan untuk pengembangan berbagai turunan kegiatan sebagai produk dari dokumen Rencana Induk ini, yakni identifikasi berbagai aktivitas Studi kelayakan (Feasibility Study) dan Rencana Detil (Detailed Engineering Design). 1.

Pengumpulan data, berupa data sekunder (melakukan survey ke instansi terkait serta kelembagaan formal maupun non-formal untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan kegiatan pengembangan SPAM dari segi teknis, kelembagaan, dan manajemen. dan studi literatur (norma, standar,

pedoman, manual bidang sanitasi, petunjuk teknis, PP No. 16/2005, dll). 2.

Pengumpulan data primer melalui pengukuran langsung di lapangan, misalkan data debit air baku, data kualitas air baku, pengambilan kuesioner langsung kepada masyarakat.

3.

Data-data lain dari berbagai sumber: Kimpraswil (PU), Kementerian Kesehatan, BPS, Bappenas, WHO, World Bank, dll, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan pelengkap sesuai dengan data yang diperlukan. Misalkan: data angka penyakit yang perlu didapatkan dari Departemen Kesehatan, dll.

3.6.4.

RENCANA JARINGAN

Direncanakan sesuai dengan: -

Rencana pengembangan tata kota (RUTR) dan RTRW

-

Jaringan distribusi utama

Langkah-langkah pengerjaan perencanaan jaringan distribusi air minum dilaksanakan sebagai berikut: -

Tentukan daerah pelayanan

-

Kumpulkan data untuk daerah pelayanan

Metoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administrasif kebijaksanaan pemerintah daerah, dan kelayakan penerapan jaringan distribusi pelayanan air minum: -

Jumlah penduduk

-

Peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayanan

-

Konsumsi pemakaian air domestik

-

Konsumsi pemakaian air nondomestik

-

Daya dukung tanah

-

Hasil pengukuran lapangan

-

Gambarkan sistem jaringan distribusi dalam bentuk melingkar yang disesuaikan dengan

PT. 2001 PANGRIPTA

3-30



T.A. 2014

data pendukung -

Tentukan kebutuhan air di setiap titik sampul jaringan distribusi lingkaran

-

Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut: Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan kriteria perencanaan antara dua titik simpul. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: q = av

3.6.5 SURVEY KEBUTUHAN NYATA Ada 3 (tiga) tujuan utama survey kebutuhan nyata yaitu: •

Penentuan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air minum; Penentuan standar pemakaian air;

•

Penelitian tingkat kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membeli air;

•

Survey dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang berstruktur atau kuesioner dan tata cara penyusunannya.

3.6.5.

KOMPILASI DAN PEMROSESAN DATA

Tahap ini teramat penting karena berupaya untuk mengelompokan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis. Pengelompokan data-data tersebut mesti sesuai dengan bahan analisis yang akan dilakukan, oleh karenanya upaya kompilasi data pun perlu dilakukan dengan menggunakan format yang spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis untuk tiap aspek yang dicakup dalam Rencana Induk SPAM ini. Misalkan: perlunya dibuat format khusus untuk kompilasi data kualitas air, adanya format khusus untuk kompilasi data-data kuesioner, dll. A. 1.

Analisis Melakukan kajian terhadap tingkat pencapaian layanan air minum, termasuk kelemahan atau kendala, peluang, IPTEK dan skenario yang telah dijalankan. Dari berbagai aspek yang dikaji dalam Rencana Induk SPAM ini (aspek teknis, pembiayaan, kelembagaan, peraturan/perundangan, dan aspek sosial budaya), maka upaya analisis pembandingan (bench marking ) kondisi eksisting SPAM di Propinsi Sulawesi Utara (pada Kabupaten/Kota terpilih) terhadap target yang ingin dicapai diarahkan pada upaya identifikasi penyebab utama (root cause) dari masih belum optimalnya kinerja pelayanan SPAM di Propinsi Sulawesi Utara (pada Kabupaten/Kota terpilih). Berbagai kelemahan atau kendala akan diidentifikasi untuk kemudian dicoba untuk dijadikan peluang (opportunities) dalam pengembangan SPAM ke depan.

2.

Melakukan analisis terhadap aspek – aspek teknis lingkungan, ekonomi, finansial, dan kelembagaan yang berhubungan / berpengaruh terhadap perencanaan program, pelaksanaan program dan pengendalian program di daerah maupun pusat.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-31



Dalam hal ini, penting pula untuk dianalisis asp ek kesinambungan dan keterkaitan dari berbagai program pengembangan SPAM di Propinsi Sulawesi Utara (pada Kabupaten/Kota terpilih) yang dilakukan oleh berbagai pihak (instansi/stakeholders). Diharapkan setelah dokumen Rencana Induk ini diterbitkan, seluruh kegiatan pengembangan SPAM dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Melakukan kajian evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana SPAM dan merumuskan serta melakukan perhitungan / estimasi kebutuhan prasarana dan sarana SPAM. Hal ini penting mengingat dokumen Rencana Induk ini harus mampu mendefinisikan kebutuhan sarana untuk peningkatan coverage pelayanan beserta analisis implikasi pembiayaannya. Selain itu, jika pengembangan sarana dan prasarana tersebut memerlukan kajian dengan justifikasi yang lebih rinci, maka dokumen Rencana Induk ini harus mampu mendefinisikan kebutuhan dilaksanakannya Studi kelayakan dan Rencana detil desain. B.

Identifikasi Permasalahan Dan Kebutuhan Pengembangan

Berdasarkan analisa hasil ketiga aktivitas terdahulu, maka diidentifikasi baik permasalahan, tantangan dan kebutuhan pengembangan sistem. Hal-hal yang perlu diidentifikasikan antara lain adalah: •

Tingkat dan cakupan pelayanan yang ada

•

Performa pelayanan;

•

Tingkat kebocoran;

•

Jumlah langganan tunggu/potensial;

•

Terdapat kapasitas belum dimanfaatkan (idle Capacity );

•

Kebutuhan pengembangan jaringan didistribusi dan/atau kapasitas pengolahan;

•

Performa kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

C. Perkiraan Kebutuhan Air Proyeksi kebutuhan air dalam suatu proyek penyediaan air minum merupakan hal yang penting, karena merupakan dasar penentuan biaya investasi. Prakiraan air harus didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dan survey kebutuhan nyata. Kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan masyarakat, yaitu: •

Domestik

•

Rumah tangga;

•

Sosial. -Non Domestik

•

Komersil;

•

Perkotaan;

•

Fasilitas umum;

(1)

Industri;

(2)

Pelabuhan, dan sebagainya.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-32



Pada umumnya konsumsi atau standar pemakaian dinyatakan dalam volume pemakaian air rata-rata per orang perhari yang ditentukan berdasarkan survey kebutuhan nyata. Sedangkan konsumsi air untuk keperluan komersial dan industri sangat dipengaruhi oleh harga dan kualitas air, jenis dan ketersediaan sumber air alteranatif. Biasanya kebutuhan air disuatu kota juga dipengaruhi oleh besarnya kehilangan air. Dalam hal ini kehilangan air didefinisikan secara sederhana sebagai produksi air yang tidak terjual. Besarnya kehilangan air sangat tergantung dari kondisi dan umur pipa, tekanan dan sistem penyediaan air.

3.6.7.

Identifikasi Air Baku

Umum Untuk mengindentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi kebutuhan air minum diperlukan studi hidrogeologi. Studi tersebut terutama dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai: 1.

Jarak dan beda tinggi sumber -sumber air;

2.

Debit optimum (safe yield) sunliber;

3.

Kualitas air dan pemakaian sumber saat ini (bila ada).

Pada umunya terdapat sejumlah alternatif sumber yang berbeda. Alternatif sumber terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan kehandalan sumber. Tingkat kehandalan sumber merupakan suatu faktor yang sulit dinilai secara mata uang, dan penilaian bobotnya tergantung pada besar kecilnya kota atau kawasan yang dilayani. Untuk kota-kota yang lebih kecil bobot penilaiannya lebih besar dari kota besar. Analisis pemilihan alternatif sumber dilakukan terhadap sumber -sumber yang telah diidentifikasi menurut jenis sumber air: 1.

Mata air;

2.

Sungai, saluran;

3.

Danau;

4.

Air tanah.

Dalam melakukan analsisis pemilihan alternatif sumber sejumlah faktor perlu dipertimbangkan seperti: 1.

Air sungai umumnya memerlukan pengolahan untuk menghasilkan air minum, sehingga sumber air sungai baru dapat diperbandingkan dengan mata air, hanya apabila lokasi penyadapan (intake) terletak dekat dengan daerah pelayanan.

2.

Danau atau rawa, pengisiannya (in-flow) umumnya berasal dari satu atau beberapa sungai. Alternatif

PT. 2001 PANGRIPTA

3-33



sumber danau diperbandingkan dengan air permukaan s ungai apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran sungaisungai bermuara kedalamnya, sehingga waktu tempuh yang lama (long detention time) dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses penjernihan alami atau self purification. 3.

Mata air sering dijumpai mengandung CO2 agresif yang tinggi, yang mana walaupun tidak banyak berpengaruh pada kesehatan tetapi cukup berpengaruh pada bahan pipa (korosi). Proses untuk menghilangkannya harus dilakukan sedekat mungkin ke lokasi sumber.

4.

Dalam hal air permukaan (sungai) telah terkontaminasi berat, pemilihan alternatif sumber air tanah dalam dapat diajukan, mengingat kualitas tanah secara bakteriologi lebih aman daripada air permukaan.

5.

Pertimbangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai peruntukan sumber.

3.6.8.

Pengembangan Kelembagaan Non SDM

Dalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air minum diperlukan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman. Tenaga-tenaga tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus dilatih dan dibina secara terus menurus. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan suatu, penilaian terhadap kemampuan karyawan yang ada untuk menyusun suatu program pengembangan karyawan yang dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Pemilihan Alternatif Sistem Dengan memadukan kebutuhan air dan ketersediaan sumber air baku, maka dapat direncanakan dan dikembangkan pada umumnya lebih dari satu alternatif pemenuhan kebutuhan. Suatu studi preliminary harus dilakukukan untuk mengidentifikasi semua alternatif yang "layak" mulai dari : •

Sumber air baku;

•

Lokasi dan jenis intake;

•

Penampungan yang diperlukan (jika ada);

•

Jalur transmisi;

•

Lokasi reservoir;

Jaringan Distribusi Studi preliminary dilakukan berdasarkan peta topografi, peta tata guna tanah, dan laporan-laporan eksisting lainnya. 3.6.9.

Pengembangan Alternatif

Dengan memadukan prakiraan kebutuhan air dan ketersediaan sumber air baku, maka dapat diidentitikasikan dan dikembangkan yang kemudian dipilih berbagai alternatif pemecahan permasalahan pemenuhan kebutuhan. Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis, ekonomi sehingga para ahli teknik dapat menganalisa dengan cepat dan PT. 2001 PANGRIPTA

3-34



cermat. Alternatif terpilih adalah yang terbaik ditinjau dari berbagai aspek tersebut diatas. Pradesain dari alternatif terpilih merupakan dasar dalam prakiraan biaya investasi dan praklayakan proyek. Setelah jelas sumber air baku yang akan digunakan, maka harus dilakukan pengurusan perijinan. Setelah perijinan dilakukan pengamanan dan pengurusan sumber air baku tersebut. 3.7. PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1.

Evaluasi SPAM eksisting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Setelah dilakukannya analisis yang komprehensif terhadap kondisi SPAM eksisting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh bes erta kebutuhan pengembangan SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , melalui upaya pentahapan: Jangka Pendek (5 tahun), Jangka Menengah (10 tahun), dan Jangka Panjang (20 tahun).

2. Pembahasan kebutuhan pengembangan SPAM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

dengan

mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pencapaian target jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP). Selain itu, dapat pula mengacu kepada komitmen pencapaian sasaran MDGs (Millenium Development Goals) 2015 untuk sektor pengembangan air minum. 3.

Penyusunan konsep dan alternatif SPAM Dengan telah teridentifikasi dan teranalisisnya kondisi SPAM eksisting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , dan telah didefinisikannya tujuan yang ingin dicapai dalam berbagai tahapan perencanaan, maka berbagai konsep dan alternatif pengembangan pelayanan SPAM dapat disusun dan dianalisis untuk ditentukan mana yang paling layak untuk dikembangkan. 4. Penyusunan Rencana Induk SPAM yang mencakup aspek peraturan perundangan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek sosial budaya / peran serta masyarakat, dan aspek teknis operasional, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial.

3.8. 1.

Pembahasan / Diskusi Mengadakan diskusi dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk menampung dan membicarakan konsep rencana induk permasalahan ini. Dengan telah disusunnya konsep Rencana Induk tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 Pasal 10, disebutkan bahwa: a) Rencana induk pengembangan SPAM sebelum ditetapkanwajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik. b) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat. c)

Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukansekurangkurangnya tiga kali

PT. 2001 PANGRIPTA

3-35



dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi. 2. Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas dan tim teknis yang akan ditunjuk, serta aparat terkait. Dalam hal ini, setelah disusunnya Draft laporan final, maka akan ditajamkan menjadi laporan final setelah melalui proses focus group discussions secara terbatas antara tim konsultan dengan tim teknis terkait.

PT. 2001 PANGRIPTA

3-36



T.A. 2014

4. Jadwal Pelak sanaan Pek er jaan

4.JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1.Uraian Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan akan memperhatikan ruang lingkup kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar produk/ hasil rencana nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah ditetapkan oleh pemberi pekerjaan serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Pelaksanaan pekerjaan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor. Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah150 (seratus lima puluh) hari kalender . Dalam melaksanakan pekerjaan ini konsultan terlebih dahulu menyusun suatu Program Kerja yang berisi tentang sistematika penyelesaian pekerjaan. Semua kerangka berpikir dalam program kerja ini dituangkan dalam bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan. Secara teknis administrasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : •

Pekerjaan dimulai setelah proses administrasi kontrak kerja antara konsultan dengan pihak pemberi tugas diselesaikan.

•

Penyelesaian keseluruhan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan berita acara rapat penjelasan umum terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Rencana kerja yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan KAK berkaitan dengan tugas-tugas konsultan, maka untuk lebih jelasnya secara umum jadwal terinci dari pekerjaan ini dapat dilihat dalam Tabel 4.1 yang terdapat pada halaman berikut.

PT. 2001 PANGRIPTA

4-1



T.A. 2014

4-2

PT. 2001 PANGRIPTA

2. Uraian Detail Pelaksanaan Pekerjaan A. Pekerjaan Persiapan (Preparation Works) Kegiatan awal yang dilakukan oleh konsultan setelah menerima SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) antara lain; Mobilisasi dan Demobilisasi Personil

Tahapan awal adalah perusahaan akan memobilisasi dan demobilisasi personil dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Konsultan Evaluasi Kinerja ini. Mengingat waktu penugasan personil dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dan demobilisasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan. Penyusunan Program Kerja Secara Komprehensif

Dengan pemahaman yang baik oleh konsultan mengenai lingkup pekerjaan ini, akan disusun suatu program kerja yang menyeluruh terhadap seluruh item pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai keperluan. Inventarisasi Data Sekunder

Untuk memberikan hasil yang baik, konsultan akan melakukan inventarisasi seluruh data sekunder yang terkait pelaksanaan pekerjaan. Data-data mengenai norma, pedoman, Manual, Petunjuk

2. Uraian Detail Pelaksanaan Pekerjaan A. Pekerjaan Persiapan (Preparation Works) Kegiatan awal yang dilakukan oleh konsultan setelah menerima SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) antara lain; Mobilisasi dan Demobilisasi Personil

Tahapan awal adalah perusahaan akan memobilisasi dan demobilisasi personil dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Konsultan Evaluasi Kinerja ini. Mengingat waktu penugasan personil dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dan demobilisasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan. Penyusunan Program Kerja Secara Komprehensif

Dengan pemahaman yang baik oleh konsultan mengenai lingkup pekerjaan ini, akan disusun suatu program kerja yang menyeluruh terhadap seluruh item pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai keperluan. Inventarisasi Data Sekunder

Untuk memberikan hasil yang baik, konsultan akan melakukan inventarisasi seluruh data sekunder yang terkait pelaksanaan pekerjaan. Data-data mengenai norma, pedoman, Manual, Petunjuk Teknis yang terkait oleh pelaksanaan pekerjaan dikumpulkan agar hasil studi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penyusunan Format Pendataan

Konsultan akan menyusun seluruh data dalam format penyajian yang rapi sehingga memudahkan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan kajian maupun evaluasi tahap lanjutan. Penyusunan Jadwal Kerja

Rencana kerja yang telah disusun pada tahap usulan teknis akan disempurnakan oleh tim untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Rekapitulasi Penyusunan Rencana Survey

Tahap selanjutnya adalah diperolehnya rekapitulasi rencana survey, metode survey, tahapan survey, target pelaksanaan survey dan semua yang terkait. B. PERENCANAAN JARINGAN Dalam bagian ini akan dilakukan kajian perencanaan jaringan yang terkait dalam advisory perencanaan teknis dan rencana induk sistem. Berikut ini tahapan yang akan dilakukan; Analisa Kajian RUTR dan RTRW terkait pengembangan SPAM Analisa Data Jaringan Distribusi Air Minum Analisa Penentuan Daerah Pelayanan Semua pelaksanaan poin A dan B direncanakan selesai 1 (sa tu)

bulan dari SPMK diterima oleh konsultan perencana.

PT. 2001 PANGRIPTA

4-3

C. KOMPILASI & PEMPROSESAN DATA Tahap selanjutnya dari rekapitulasi data dan survey yang diperoleh, akan dilakukan kompilasi dan pemprosesan data diantaranya; •

Kajian Tingkat Pencapaian Layanan Air Minum

•

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana SPAM

•

Identifikasi Permasalahan dan Rencana Pengembangan SPAM

•

Identifikasi Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

•

Identifikasi Potensi Sumber Air

D. KONSEPSI POLA PENGEMBANGAN Tahap selanjutnya dari setelah dilakukan kompilasi dan pemprosesan data, konsultan akan mencoba merumuskan Konsepsi Pola Pengembangan, antara lain; •

Pola Pengembangan Kelembagaan Non SDA

•

Pemilihan Alternatif System

•

Pengembangan Jaringan Distribusi

•

Pengembangan Jaringan System

E. PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Tahap selanjutnya dari setelah dilakukan penyusunan konsepsi pola pengembangan, konsultan akan mencoba merumuskan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , antara lain; •

Evaluasi SPAM Eksisting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

•

Penyusunan Konsep dan Alternatif Pengembangan Rencana Induk SPAM

•

Penyusunan Rencana Induk Spam terkait semua aspek

•

Penetapan Rencana Induk SPAM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (pada Kab/Kota terpilih)

F. PELAPORAN Berikut ini laporan yang disajikan konsultan sehubungan dengan proses pekerjaan: •

Laporan Pendahuluan (Inception Report)

•

Laporan Antara (Interim Report)

•

Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)

•

Laporan Akhir(Final Report)

•

Buku Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota

•

CD Pelaporan.

PT. 2001 PANGRIPTA

4-4

4.2.3. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN Untuk memberikan hasil yang optimal dari suatu kegiatan, maka disusun team work dalam suatu organisasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam organisasi ini akan disusun hierarki kewenangan, kerjasama, tanggung jawab dan instruksi sehingga semua yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat terakomodir. •

Team Leader , akan berkoordinasi dengan direksi pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Team Leader akan mengelola seluruh anggota team untuk mengikuti setiap alur pelaksanaan pekerjaan.

•

Proffesional Staff, akan dilakukan oleh seluruh anggota tim sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi terus dilakukan antar anggota dan direksi pekerjaan.

•

Supporting Staff, seluruh sub professional membantu kinerja dan tanggung jawab tenaga ahli sesuai dengan tanggung jawab yang ada.

PT. 2001 PANGRIPTA Team Leader

Dinas/ Badan/ Lembaga

Sekretaris

TA. Perencanaan Bid. Air Minum

Ass. Ahli Air Minum

PT. 2001 PANGRIPTA

TA. Perencanaan Wilayah

Ass. Ahli Hidrologi

TA. Kelembagaan

TA. Keuangan

Ass. Ahli Pemetaan/ GIS

4-5

4.2.4.JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI Berikut ini kami sajikan jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan KAK dan Lingkup pekerjaan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Jadwal penugasan ini memperhitungan semua aspek yang melingkupi seperti waktu, kondisi jadwal pekerjaan fisik lapangan dan pengalaman konsultan dalam pekerjaan sejenis. Untuk mempermudah dalam identifikasi tugas dan wewenang masing-masing tenaga ahli maka disajikan tabel berikut ini.

4.2.6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA AHLI Dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan telah diuraikan item pekerjaan yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Untuk memberikan pemahaman yang cukup mengenai tugas dan tanggung jawab tenaga ahli. a.

Ketua Tim (leader) Team Leader, 1 (satu) orang disyaratkan berpendidikan S1 Teknik Lingkungan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Tata Lingkungan dan berpengalaman dibidangnya selama minimal 7 tahun. Ketua Tim akan ditempatkan penuh waktu selama 5 (Lima) bulan atau selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:

PT. 2001 PANGRIPTA

4-6

•

Bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi diantara Tim Konsultan dengan Pengguna Jasa serta pihak pihak lain yang terkait termasuk selama kegiatan berlangsung, termasuk Satker PAM Prop. Sumatera Barat.

•

Bertanggung jawab untuk merencanakan / mengelola seluruh kegiatan Tim Konsultan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja, baik dari sisi waktu, kualitas maupun kuantitasnya.

•

Bertanggung jawab atas pengendalian personil Tim Konsultan yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.

•

Bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan hasil pekerjaan setiap personil dan melaporkannya kepada Pengguna Jasa.

•

Mengkoordinasikan kegiatan pembahasan untuk memastikan tercapainya validitas dokumen yang disusun.

b.

Tenaga Ahli Perencanaan Bidang Air Minum Ahli Air Minum, 1 (satu) orang disyaratkan berpendidikan S1 Teknik lingkungan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Tata Lingkungan sub klasifikasi Air Minum dan berpengalaman dibidangnya selama minimal 6 tahun. Tenaga Ahli

Bidang Air Minum akan ditempatkan penuh waktu selama

5(Lima) bulan atau selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab

Teknik Lingkungan akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal

sebagai berikut: o

Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas penyusunan RI-SPAM terutama dalam hal perhitungan teknis perencanaan SPAM sesuai ruang lingkup pekerjaan.

o

Dibawah koordinasi Ketua Tim, Tenaga Ahli

Bidang Air Minum akan menyusun laporan

kemajuan pekerjaan yang diperlukan sesuai jadwal yang telah disepakati; o

Di bawah

koordinasi

Ketua

Tim,

Tenaga Ahli

Bidang

Air

Minum

melaksanakan

pembahasan materi secara terjadwal dengan Pengguna Jasa.

c.

Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah haruslah seorang sarjana teknik strata satu (S1) Jurusan Planologi, lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Tenaga Ahli perencanaan wilayah akan ditempatkan

penuh waktu selama 5(Lima) bulan atau

selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: •

Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas penyusunan RI-SPAM terutama dalam hal menterjemahkan RTRW untuk keperluan perencanaan Air Minum sesuai ruang

PT. 2001 PANGRIPTA

4-7

lingkup pekerjaan. •

Dibawah koordinasi Ketua Tim, Tenaga Ahli perencanaan wilayah akan menyusun laporan kemajuan pekerjaan yang diperlukan sesuai jadwal yang telah disepakati;

•

Di

bawah

koordinasi

Ketua

Tim,

Tenaga

Ahli

perencanaan

wilayah

melaksanakan pembahasan materi secara terjadwal dengan Pengguna Jasa. d.

Tenaga Ahli Kelembagaan Tenaga Ahli Kelembagaan haruslah seorang sarjana strata satu (S1) Hukum/ Administrasi Negara lulusan perguruan

tinggi negeri

atau

yang

setara,

memiliki pengalaman

dalam bidang

kelembagaan tingkat pemerintah daerah dan kelembagaan di masyarakat sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun. Tenaga Ahli kelembagaan akan ditempatkan penuh waktu selama 3(tiga) bulan atau selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli kelembagaan akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: o

Membantu Ketua Tim dalam

melaksanakan tugas pendampingan penyusunan RI SPAM,

khususnya di bidang kelembagaan. o

Dibawah koordinasi Ketua Tim, Tenaga Ahli kelembagaan menyusun laporan pekerjaan di bidang kelembagaan.

o

Di bawah koordinasi Ketua Tim, Tenaga Ahli kelembagaan melaksanakan pembahasan dengan Pengguna Jasa.

e.

Tenaga Ahli Keuangan Tenaga

Ahli

Keuangan

haruslah

seorang

sarjana

strata

satu

(S1)

Manajemen/Studi

Pembangunan lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang analisa keuangan tingkat pemerintah daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Tenaga Ahli keuangan akan ditempatkan penuh waktu selama 3(Tiga) bulan atau selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli keuangan akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: o

Membantu Ketua Tim dalam

melaksanakan tugas pendampingan penyusunan RI SPAM,

khususnya di bidang analisis keuangan dan perencanaan pendanaan. o

Dibawah koordinasi Ketua Tim, Tenaga Ahli keuangan menyusun laporan pekerjaan di bidang analisis keuangan daerah.

B. Asisten Tenaga Ahli •

Adalah lulusan D3 atau S-1 bidang Teknik Lingkungan untuk Ahli Air Minum, Teknik Sipil untuk ahli Hidology dan Geodesi untuk ahli pemetaan dan berpengalaman dalam proyek SPAM selama minimum 3 tahun

PT. 2001 PANGRIPTA

4-8

•

Tugas dan tanggung jawab Asisten Tenaga Ahli ini adalah membantu Tenaga Ahli dalam melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan RI-SPAM dan Rencana Teknis Terinci atau Sistem Jaringan Air Minum.

C. Tenaga Pendukung Lainnya •

Surveyor haruslah seorang lulusan D3/politeknik sekolah negeri atau yang setara, memiliki kemampuan dalam melakukan pengukuran topografi, debit air, kualitas air serta mempunyai kemampuan berinteraksi dengan masyarakat lokal yang dibantu oleh tenaga pendukung lapangan dengan latar belakang pendidikan dan berpengalaman dibidang sosial ekonomi masyarakat.

•

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendukung ini adalah membantu Tenaga Ahli dalam mendapatkan, mengolah & menganalisis data dan gambar untuk mendukung dokumen RI- SPAM.

4.2.7. PELAPORAN Seluruh produk/hasil pekerjaan konsultan diserahkan kepada Pemilik pekerjaan. Adapun produk pekerjaan berupa buku laporan yang harus diserahkan antara lain : A. Laporan Pendahuluan Setelah data dikumpulkan, konsultan menyusun laporan pendahuluan yang menyajikan ke rangka pekerjaan, identifikasi awal dari permasalahan dan potensi wilayah dalam penyediaan air minum, metodologi, dan sistematika laporan. Kerangka konsep ini harus dikonsultasikan dengan konsultan advisor pada Satker Pengembangan Air Minum (PAM) Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya laporan pendahuluan dibahas dal am Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Teknis, SKPD terkait, dan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan arahan dari stakeholder terkait. Laporan

pendahuluan

dikonsultasikan

kembali

dicetak

rangkap

5

(lima)

dengan konsultan advisor

pada PPK selambat-lambatnya

setelah Propinsi.

disempurnakan

pasca

FGD

dan

Laporan Pendahuluan diserahkan

1 bulan setelah penugasan. Laporan Pendahuluan secara fisik

akan menjadi bahan persyaratan dalam pencairan dana tahap pertama (Termen I). B. Laporan Antara Konsultan akan melaksanakan kajian, analisis dan pengolahan data maksimal selama 2 bulan,

yang

kemudian dipresentasikan kembali dalam pembahasan Laporan Antara / Fakta dan Analisa. Pembahasan laporan antara dilaksanakan dengan tim teknis dan SKPD terkait setelah dikonsultasikan dengan Satker Pengembangan Air Minum (PAM). Laporan antara dicetak rangkap 5 (lima) setelah disempurnakan pasca pembahasan dan dikonsultasikan kembali dengan Satker Propinsi, dokumen diserahkan

pada

PPK selambat-lambatnya 1 minggu (5 hari) kerja setelah pembahasan. Hasil cetak

dokumen antara secara fisik menjadi persyaratan dalam pencairan dana Takap Kedua (Termen II).

PT. 2001 PANGRIPTA

4-9

247083374-Ustek-Rispam.docx

Recommend Documents