BANK SOAL

BANK SOAL Ujian Profesi Advokat (SIAP MENGHADAPI UPA PERADI)

2017

A. Pilihan Ganda I.

Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat

1.

Organisasi advokat pertama di Indonesia adalah: a. IKADIN b. AAI c. PERADIN d. PAI

2.

Uraian garis besar perkembangan organisasi advokat di Indonesia adalah: a. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PAI, PERADIN, HPHI,PUSBADHI, IKADIN, IPHI,AAI, PERADI b. PUSBADHI, Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN, PAI, HPHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI. c. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN, PAI, HPHI, PUSADHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI d. Bali Van Advocaten, Balai Advokat PAI, PERADIN, HPHI, PUSBADHI, IKADIN, AAI, IPHI, PERADI.

3.

Tanggal 30 Agustus 1964 mempunyai arti penting karena: a. Sejak saat itu secara resmi PERADIN berubah menjadi PAI b. Sejak saat itu secara resmi PAI berubah menjadi PERADIN c. Berdirinya LBH d. Berdirinya PUSBADHI

4.

Satu-satunya organisasi advokat yang diakui pemerintah dalam rangka pembelaan para terdakwa tokoh-tokoh G 30 S/PKI adalah: a. Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI) b. Pusat Bantuan dan Pengadbdian Hukum (PUSBADHI) c. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) d. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

5.

Organisasi bantuan hukum pertama di Indonesia adalah: a. IKADIN b. PERADIN c. AAI d. IPHI

6.

IKADIN didirikan pada: a. 10 September 1965 b. 10 Oktober 1975 c. 10 November 1980 d. 10 November 1985

7.

Induk organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang – undang advokat adalah : a. FKAI b. PERADI c. PERADIN d. PUSBADHI

Document Of Sarah Kamal

Page 2

8.

Istilah PERADI, perhimpunan advokat Indonesia, dapat dilihat : a. Di dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 c. Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta, 20 Desember 2004 d. Jawaban, A,B dan C salah

9.

Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ) lahir pada : a. 21 Desember 2004 b. 18 Nopember 2004 c. 5 April 2004 d. 5 April 2004

10.

Organisasi profesi advokat yang terhimpun dalam PERADI saat ini berjumlah: a. 6 organisasi advokat b. 7 organisasi advokat c. 8 organisasi advokat d. 9 organisasi advokat

11.

Dibawah ini adalah beberapa organissi profesi advokat yang terhimpun dalam PERADI, kecuali: a. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) b. Serikat Pengacara Indonesia (SPI) c. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) d. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

12.

Tanggal 30 Agustus 1964 mempunyai arti penting karena: a. Sejak saat itu secara resmi PERADIN berubah menjadi PAI b. Sejak saat itu secara resmi PAI berubah menjadi PERADIN c. Berdirinya LBH d. Berdirinya PUSBADHI

13.

Dibawah ini adalah nama organisasi advokat yang terdapat dalam UU advokat, kecuali: a. AKHI b. HPPM c. APSI d. SPI

14.

Organisasi advokat mempunyai peranan penting untuk mewujudkan seorang calon advokat menjadi advokat yang profesional, salah satunya adalah: a. Memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan setiap advokat. c. Merancangkan dan melaksanakan suatu pendidikan khusus serta mengadakan ujian yang benar-benar bermutu bagi calon advokat. d. Memberikan informasi, data atau dokumen lain yang dibutuhkan setiap advokat dalam kepentingannya untuk membela klien.

15.

Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Organisasi Advokat, antara lain kwenangan untuk : a. Mengadakan ujian bagi calon advokat b. Melakukan pengangkatan advokat c. Melakukan tindakan pemberhentian advokat dari profesinya d. Semua jawaban benar


Page 3

16.

Eksistensi Advokat selaku Penegak Hukum dapat dilihat dalam : a. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

17.

Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, dapat dilihat dalam : a. Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 . Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat, disebut : a. Retainer b. Korban c. Penggugat d. Klien

18.

19.

Batas minimal usia seseorang bisa menjadi “advokat “ menurut Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah : a. 15 tahun b. 25 tahun c. 35 tahun d. 45 tahun

20.

Siapakah yang berhak menyumpah serta mengeluarkan “berita acara sumpah Advokat”, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 : a. Pengadilan Negeri b. Mahkamah Agung c. Pengadilan Tinggi d. Mahkamah Konstitusi

21.

Aturan tentang advokat yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) adalah: a. Tidak diperbolehkannya menggunakan advokat sebagai kuasa dalam persidangan b. Penggugat harus diwakili advokat sebagai kuasanya di persidangan c. Dibebaskannya para pihak untuk menunjuk/menggunakan atau tidak advokat sebagai kuasanya di persidangan d. Baik penggugat maupun tergugat harus menunjuk/mewakilkan advokat sebagai kuasanya dipersidangan.

22.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang melakukan pengawasan atas nama organisasi advokat terhadap para Advokat adalah : a. Lembaga Pengawas b. Komisi pengawas c. Dewan pengawas d. Komisi advokat


Page 4

23.

Larangan rangkap jabatan bagi Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pempinan Parpol baik ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat dilihat di : a. Pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

24.

Unsur dalam Majelis Dewan Kehormatan menurut Ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, adalah : a. Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Cabang b. Komisi Pengawas, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pimpinan Nasional c. Dewan Pakar, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional d. Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum, dan tokoh e. masyarakat.

25.

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, dapat dilihat dalam : a. Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

26.

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan, wajib dilakukan oleh Advokat, diatur di dalam : a. Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

27.

Dewan Kehormatan Advokat menurut Pasal 26 ayat 5 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dibentuk oleh organisasi advokat dengan tujuan : a. Melakukan pengawasan terhadap advokat b. Melakukan pengangkatan advokat c. Melakukan penyumpahan advokat d. Memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan e. tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

28.

Pelanggaran Kode Etik Daerah di periksa dan di adili oleh : a. Komisi Pengawas b. Dewan Pengurus Nasional c. Dewan Kehormatan Daerah d. Dewan Pimpinan Cabang

29.

Pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolahlah sebagai advokat tetapi bukan advokat, dapat dilihat dalam : a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003


Page 5

30.

Peran dan Fungsi Organisasi Advokat menurut ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang omor 18 Tahun 2003 : a. memberi ijin profesi advokat b. memberi peluang dan kesempatan bagi advokat c. mengadakan kursus advokat d. Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para e. anggotanya.

31.

Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi, sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat diangkat menjadi advokat, diatur di dalam : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 3 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

32.

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berhak mendapatkan : a. Hadiah dari kliennya b. Gaji dari Kliennya c. Parcel dari Klien nya d. Honorarium dari Klien nya

33.

Hak Advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya, diatur di dalam: a. Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 23 aytat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

34.

Kewajiban Advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik advokat, diatur di dalam a. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 5 ayat 1Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

35.

Advokat asing dapat bergabung dalam Kantor Advokat sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing, diatur di dalam : a. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

36.

Larangan persamaan identifikasi antara Advokat dengan klien nya, dapat dlihat dalam : a. Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003


Page 6

37.

Kewajiban Advokat untuk menjaga kerahasiaan Klien, dapat dilihat dalam : a. Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

38.

Jenis tindakan yang dikenakan bagi Advokat yang melanggar Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah : a. teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi nya selama 3 s/d 12 bulan, pemberhenian tetap dari profesinya. b. sanksi kurungan c. sanksi denda d. sanksi pencekalan

39.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berhak mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik Advokat adalah : a. Dewan Pimpinan Nasional b. Dewan Pimpinan Cabang c. Komisi Pengawas d. Dewan Kehormatan Advokat

40.

Advokat dapat diberhentikan bila advokat tersebut dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dilihat dalam : a. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Kode etik Advokat 41.

Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak a. 23 Mei 2002 b. 23 mei 2003 c. 5 april 2003 d. april 2002

42.

Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak nasihat dan bantuan hukum karena a. Bertentangan dengan hati nuraninya b. Tidak ada dasar hukumnya c. Tidak sesuai dengan keahlian nya d. A dan B benar

43.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat, salah satu bentuk kepribadian Advokat dalam menjalan tugas nya adalah : a. Menjunjung tinggi Undang-undang dasar republik indonesia b. Menjunjung tinggi Kode etik advokat c. Menjunjung tingg Sumpah jabatannya d. Semua benar


untuk memberi

Page 7

44.

Menurut Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat, Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurus nya, apabila : a. Tidak cocok harga b. Tidak berkata jujur c. Tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara d. A dan B benar

45.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Kode Etik Advokat, yang dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan adalah : a. Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan pusat/Cabang/Daerah dan organisasi profesi dimana Teradu Menjadi anggota b. Komisi Pengawas, Staff Sekretariat Dewat Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Nasional c. Teman Sejawat, Dewan Pimpinan Pusat, Anggota Masyarakat d. B dan C Benar

46.

Larangan merebut klien dari teman sejawat, dapat dilihat dalam : a. Pasal 6 Kode Etik Advokat b. Pasal 5 huruf d Kode Etik Advokat c. Pasal 8 Kode Etik Advokat d. Pasal 2 Kode Etik Advokat

47.

Advokat sebagai “Officium Nobile “ (Profesi yang Mulia) dapat dilihat dalam : a. Pasal 10 Kode Etik Advokat b. Pasal 16 Kode Etik Advokat c. Pasal 12 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat

48.

Kewajiban untuk memberi bantuan dan pembelaan hukum bagi rekan sejawat yang di duga atau di dakwa dalam perkara pidana, baik atas permintaan maupun penunjukkan organisasi advokat dapat dilihat dalam : a. Pasal 4 Kode Etik Advokat b. Pasal 8 Kode Etik Advokat c. Pasal 11 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 huruf 4 Kode Etik Advokat

49.

Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 15 Kode Etik Advokat b. Pasal 20 Kode Etik Advokat c. Pasal 7 huruf d Kode Etik Advokat d. Pasal 18 Kode Etik Advokat

50.

Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum”, maka hendaknya seketika itu tembusan dan surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 7 huruf c Kode Etik Advokat b. Pasal 11 Kode Etik Advokat c. Pasal 19 Kode Etik Advokat d. Pasal 21 Kode Etik Advokat


Page 8

51.

Apabila seorang klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara tersebut, apabila menerima bukti surat pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula, dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula, hal ini dapat di lihat dalam : a. Pasal 6 Kode Etik Advokat b. Pasal 13 Kode Etik Advokat c. Pasal 18 Kode Etik Advokat d. Pasal 8 huruf e Kode Etik Advokat

52.

Kewajiban Advokat Asing untuk tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, dapat dilihat dalam : a. Pasal 9 Kode Etik Advokat b. Pasal 17 Kode Etik Advokat c. Pasal 6 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 Kode Etik Advokat

53.

Advokat menjalankan tugas profesinya secara bebas dan mandiri, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat b. Pasal 7 Kode Etik Advokat c. Pasal 2 Kode Etik Advokat d. Pasal 19 Kode Etik Advokat

54.

Kewajiban bagi Advokat untuk memberikan perhatian yang sama bagi kasusng sifatnya cuma-cuma (pro deo), dapat dilihat dalam : a. Pasal 7 Kode Etik Advokat b. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat c. Pasal 11 Kode Etik Advokat d. Pasal 5 Kode Etik Advokat

55.

Jangka waktu penyampaian pemberitahuan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Teradu tentang adanya pengaduan menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 Kode Etik Advokat adalah : a. 28 hari b. 12 hari c. 14 hari d. 8 hari

56.

Jumlah anggota Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah untuk bersidang menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 Kode Etik Advokat adalah : a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

57.

Menerima pengaduan dari teradu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-saksi kepada Teradu, merupakan salah satu bentuk putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah/Cabang, yang dapat dilihat dalam : a. Pasal 16 ayat 1Kode Etik Advokat b. Pasal 20 Kode Etik Advokat c. Pasal 19 Kode Etik Advokat d. Pasal 18 Kode Etik Advokat


Page 9

58.

Jangka waktu permohonan banding yang diajukan ke Dewan Kehormatan Pusat melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menurut Pasal 18 ayat 2 Kode Etik Advokat adalah : a. 14 hari b. 8 hari c. 20 hari d. 21 hari

59.

Akibat adanya permohonan banding, menyebabkan pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menjadi : a. lanjut b. tidak sah c. tidak jelas d. di tunda

60.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat menurut ketentuan Pasal 19 ayat 3 Kode Etik Advokat bersifat:: a. keras b. Fleksible c. Lunak d. Final dan Mengikat

Perdata dan Hukum Acara Perdata 61.

Tata cara pengajuan gugatan tertulis dalam: a. Pasal 118 HIR/142 RBg b. Pasal 122 HIR/ 144 RBg c. Pasal 123 HIR/ 142 RBg d. Pasal 118 HIR/ 143 RBg

62.

Dalam perkara perdata yang harus membuktikan gugatan adalah a. Penggugat b. Tergugat c. Penggugat dan tergugat d. Hakim

63.

Gugatan pada dasarnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Tergugat, gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan pada a. Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat b. Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih c. Pengadilan Negeri dimana benda bergerak itu berada/terletak d. Pengadilan Negeri yang berwenang

64.

Gugatan diputus verstek apabila a. Penggugat tidak hadir b. Para pihak tidak hadir c. Tergugat tidak hadir d. Pihak-pihak hadir


Page 10

65.

Gugatan dinyatakan gugur apabila a. Para pihak tidak hadir b. Tergugat tidak hadir c. Penggugat tidak hadir d. Penggugat dan tergugat tidak hadir

66.

Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang belangsung tidak memihak disebut a. Intervesi b. Voeging c. Tussen Komst d. Vrijwaring

67.

Tussenkomst adalah: a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salahsatu pihak dalam perkara b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat, untuk membela haknya sendiri c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena di tarik oleh pihak Tergugat d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung karena di tarik oleh pihak Penggugat

68.

Vrijwaring adalah: a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung karena di tarik oleh pihak Tergugat d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung karena di tarik oleh pihak Penggugat

69.

Pihak ketiga yang merasa sebagai Pemilik dari barang yang sedang di sengketakan di Pengadilan Negeri, dan dia ingin membela haknya, maka ia dapat masuk dalam perkara tersebut yang sedang berjalan, hal ini dalam praktek Peradilan disebut? a. Tussenkomst b. Derden Verzet c. Intervensi d. Vrijwaring

70.

Upaya hukum terhadap putusan verstek disebut a. Banding b. Kasasi c. Verzet d. Peninjauan Kembali

71.

Didalam pemeriksaan perkara perdata yang dicari adalah keberan formil, yang artinya a. Kebenaran mutlak b. Kebenaran relatif c. Kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti formil d. Kebenaran semu


Page 11

72.

Verzet adalah upaya hukum a. luar biasa b. biasa c. verstek d. upaya banding

73.

Hukum acara perdata diatur dalam a. KUHAP b. UU Nomor 26/2000 dan KUHAP c. UU No.39/1999 d. A, b dan c salah

74.

KUHP Perdata mengatur Hubungan hukum antara .. a. Privat-privat b. Privat -publik c. Publik-publik d. Notaris-jaksa

75.

Menurut hukum acara perdata, Tergugat adalah a. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggran terhadap hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang b. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga pelanggaran terhadap hak orang lain saja c. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terdap ketentuan undang-undang saja d. Semua jawaban salah

76.

Mengapa hukum acara perdata mengenal subjek Turut Tergugat? a. Untuk melengkapkan subjek gugatan b. Untuk membuat pengecualian istilah Tergugat c. Untuk mengikuti ketentuan yurisprudensi d. Semua jawaban benar

77.

Hukum Acar Perdata Indonesia diatur dalam aturan hukum berikut, kecuali a. HIR dan R.Bg b. HIR. R.Bg, KUHPerdata c. HIR.R.Bg, KUHPerdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) d. HIR.R.Bg, KUHPerdata, SEMA, dan doktrin hukum

78.

Secara umum, Pasal 118 HIR menentukan azas ‘Actor Seguitor Farfum Rei’ yang maksudnya adalah.. a. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal tergugat b. Gugatan harus diajukan pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal penggugat c. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal saksi dan barang bukti d. Gugatan harus di ajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal penggugat dan Turut Tergugat


Page 12

79.

Unsur-unsur surat gugatan adalah. a. Identitas para pihak, Fundamentum Petendi dan Petitum b. Identitas para pihak, gugatan, dan tuntutan c. Uraian tentang gugatan dan tuntutan d. Uraian lengkap posita dan petitum

80.

Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) jika : a. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya b. Gugatan yang di ajukan Penggugat salah alamat (error in persona) c. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) d. Jawaban b dan c benar

81.

Tergugat berhak mengajukan eksepsi dilatoir dan peremtoir pada saat. a. Mengajukan jawaban b. Mengajukan duplik c. Mengajukan bukti d. Persidangan pertama dibuka

82.

Putusan hakim yang memerlukan tindakan eksekusi adalah a. Ptusan yang bersifat Constitutif b. Putusan yang bersifat Declaratif c. Putusan yang bersifat Condemnatoir d. Putusan yang bersifat tetap ( in kracht)

83.

Sita jaminan ada dua macam, yaitu. a. Sita Conservatoir dan Sita Revindicatoir b. Conservatoir beslag dan sita Eksekusi c. Sita Eksekusi dan Parate Eksekusi d. Sita Eksekutorial dan sita jaminan

84.

Kapan putusan terhadap eksepsi absolute dalam perkara perdata dilakukan oleh hakim a. Pada saat sebelum pemeriksan materi gugatan b. Pada saat pemeriksaan materi gugatan c. Setelah tergugat mengajukan jawaban d. Bersamaan dengan putusan akhir

85.

Simon dan Selfi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jayapura, agar dirinya ditetapkan sebagai ahli waris dari bapak albret yang telah meninggal 3 tiga tahun yang lalu. Permohonan simon dan selfi ternyata dikabukan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, menurut sifatnya termasuk putusan apakah yang diberikan pada simon dan selfi? a. Putusan declaratoir b. Putusan constitutive c. Putusan comdemnatoir d. Putusan bersyarat

86.

Secara khusus hukum acara perdata mengenal azas: “Actor Sequitor Forum Sitei”.sebagai pengecualian azas “Actor Sequitor Forum Rei” Maksudnya adalah. a. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat benda tidak bergerak b. Gugatan yang harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Tergugat c. Gugatan yang harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya menlingkupi tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat d. Jawaban c dan b benar


Page 13

87.

Salah satu asas pemeriksaan perkara perdata adalah audi et alteram partem yang artinya adalah a. Hakim harus mendengar pendirian pihak-pihak yang berperkara secara adil b. Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi c. Hakim harus memeriksa bukti-bukti kedua kebelah pihak yang berperkara d. Hakim harus membuat keputusan yang adil

88.

Perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kontrak diselesaikan berdasarkan a. Ketentuan KUHPer b. KUHP c. PTUN d. KUHAP

89.

Tuntutan hak dalam sengketa disebut a. Permohonan b. Perkara biasa c. Gugatan d. Intervensi

90.

Tuntutan hak tidak dalam sengketa disebut a. Gugatan b. Permohonan c. Perkara biasa d. Intervensi

91.

Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat: a. Setelah dibacakan b. Setelah diberitahukan c. Setelah dilaksanakan d. Setelah diumumkan

92.

Pada prinsipnya tidak semua putusan dapat dipaksakan pelaksanaannya, kecuali a. Putusan yang bersifat Condem natoir b. Putusan bersifat Constitutif c. Putusan yang bersifat Deklaratif d. Semua benar

93.

Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan a. Mengikat b. Pembuktian c. Eksekutorial d. Semuanya benar

94.

Onsplitbar aveu adalah a. Keterangan yang berbeli-belit b. Keterangan yang diragukan c. Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan d. Semuanya benar

95.

Didalam lembaga kesaksian dikenal “De Auditu” yaitu a. Sakti tidak memihak b. Saksi yang bediri sendiri c. Saksi yang mendengar dari keterangan orang lain d. Saksi ahli


Page 14

96.

Eksepsi adalah bantahan a. Terhadap pokok perkara b. Terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara c. Batahan terhadap putusan d. Bantaha terhadap penetapan

97.

Eksepsi terhadap kewenangan mengadili diajukan bersama-sama dalam a. Pokok perkara b. Jawaban c. Pembuktian d. Gugatan

98.

Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara Perdata berkaitan dengan wilayah disebut: a. Eksepsi Kewenangan Absolut b. Eksepsi delatoir c. Eksepsi kompetensi relative d. Eksepsi preemptoir

99.

Eksepsi terhadap kewenangan mengadili diputus a. Bersamaan dengan pokok perkara b. Sesudah pokok perkara c. Sebelum putusan pokok perkara d. Jawaban a,b, dan c benar

100. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang kalah terhadap putusan Niet Onvantkelijke Velklaard (NO) adalah a. Mengajukan upaya hokum banding b. Mengajukan gugatan hokum c. Mengajukan peninjauan kembali (PK) d. Jawaban a dan b benar 101. Tergugat berhak mengajukan eksepsi dilatoir dan peremtoir pada saat. a. Mengajukan jawaban b. Mengajukan duplik c. Mengajukan bukti d. Persidangan pertama dibuka 102. Hakim yang menilai pembuktian, para pihak disebut a. Judex Factie b. Judex Juris c. Hakim Pengadilan Negeri d. Hakim Pengadilan Tinggi 103. Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian posita dan bagian Petitum. Yang dimaksud dengan Petitum adalah: a. Bagian dari Gugatan yang memuat alas an berdasarkan keadaan b. Bagian dari Gugatan yang memuat alas an berdasarkan hukum c. Bagian dari Gugatan yang memuat hal- hal yang diinginkan atau diminta Penggugat d. Bagian dari Gugatan yang memaparkan mengenai dasar dari duduk perkara 104. Duplik diajukan pada saat: a. setelah Gugatan di bacakan b. setelah pembuktian c. sebelum di bacakan Gugatan d. setelah Replik


Page 15

105. Replik di ajukan oleh: a. Pihak Penggugat b. Pihak Tergugat c. Pihak ketiga d. Jawab semua benar 106. Sumpah decisoir adalah: a. Sumpah penentu b. Sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak c. Sumpah yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa d. semua jawaban benar 107. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dapat dimintakan terhadap: a. barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat b. barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat c. barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat d. barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 108. Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) dapat dimintakan terhadap: a. barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang di kuasai Tergugat b. barang tidak bergerak milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat c. barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat d. barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai oleh tergugat 109. Berdasarkan prinsip Process Dolmatigheid, Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan oleh pihak Penggugat, dengan syarat bahwa pencabutan gugatan tersebut: a. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, asalkan Tergugat belum menyampaikan jawaban b. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, meskipun Tergugat telah menyampaikan jawabn c. Dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, meskipun Tergugat belum menyampaikan jawaban d. Dapat dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan 110. Yang dimaksud dengan Judex Facti adalah Hakim tingkat: a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi c. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung d. Jawaban a dan b benar 111. Asas ‘Res judikata proveretate habituur’ maksudnya adalah; a. Hukum harus di patuhi b. Hakim harus mematuhi hukum c. Hakim harus di hormati d. Putusan Hakim harus di hormati dan dilaksanakan walaupun salah 112. Tahapan pelaksanaan eksekusi lelang meliputi: a. Penetapan sita eksekusi-aanmaning- berita acara sita eksekusi-penetapan lelang-pengumuman lelang b. Berita acara sita eksekusi-penetapan sita eksekusi- aanmaning-pengumuman lelangpenetapan lelang c. Aanmaning- penetapan sita eksekusi- berita acara sita eksekusi- penetapan lelang- pengumuman lelang d. Aanmaning- penetapan sita eksekusi- berita acara sita eksekusi- pengumuman lelangpenetapan lelang


Page 16

113. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah: a. Akta yang dibuat oleh pegawai umum b. Akta yang di buat di hadapan pegawai umum c. Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa ‘bantuan dari seorang pejabat d. Jawaban a dan b benar 114. Putusan uit voerbaar bij vooraad adalah: a. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum c. putusan yang bersifat menerangkan d. Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun belum berkekuatan hukum tetap 115. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) diajukan terhadap ? a. Penetapan sita jaminan b. Penetapan sita eksekusi c. Penetapan eksekusi d. Jawaban a,b dan c benar 116. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas a. Surat b. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah c. Surat, saksi, persangkaan,pengakuan d. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli 117. Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada a. Camat yang bersangkutan b. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan c. Bupati yang bersangkutan d. Kepala desa yang bersangkutan 118. Syarat sahnya perjanjian, dapat dilihat dalam : a. Pasal 1120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1456 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1543 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 119. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas (volledig) dan mengikat (bindende), dapat dilihat dalam : a. Pasal 1120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1450 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 165 HIR

Sempurna

120. Mereka yang meragukan keaslian suatu akta otentik atau menyatakan Akta oktentik aquo palsu, harus dapat dapat membuktikan kepalsuan akta tersebut, hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No.868 K/Sip/1974 b. Putusan MA No. 702 K/Sip/1991 c. Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 d. Putusan MA No. 630 K/Pdt/1964


Page 17

121. Akta Notaris yang tidak megandung kebenaran materil dianggap sebagai akta yang bersifat proforma. Dimana, dalam hal pembuatan akta notaris, mengandung penyalah gunaan formalitas, yakni dengaan itikad buruk memberi keterangan yang tidak benar , dan secara absurd (tidak rasional atau tidak natural), diterima begitu saja oleh notaris, maka akta notaris yang seperti itu mengandung isi kebohongan, sehingga kebenaran materil tidak nyata tampak di dalamnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No. 702 K/Sip/1991 b. Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 c. Putusan MA No. 630 K/Pdt/1964 d. Putusan MA No.2510/K/Pdt/1991 122. Nilai kekuatan Pembuktian Akta Otentik adalah sempurna, sepanjang tidak diajukan bukti lawan, ketentuan hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No. 630 K/Pdt/1964 b. Putusan MA No.2510/K/Pdt/1991 c. Putusan MA No.868 K/Sip/1974 d. Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 123. Akta jual beli PPAT yang ditanda tangani oleh para pihak sebagai akta kosong dirumah Tergugat, bukan di hadapan PPAT, secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sah nya suatu perjanjian, ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No. 630 K/Pdt/1964 b. Putusan MA No.2510/K/Pdt/1991 c. Putusan MA No.3556 K/Sip/1985 d. Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 124. Ketentuan mengenai akta dibawah tangan, dapat dilihat dalam : a. Pasal 1112 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1718 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 286 RBG 125. Tulisan yang berisi pernyataan yang ditanda tangani oleh pembuat tulisan tersebut, diakui sebagai Akta di Bawah Tangan (ABT), ketentuan hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No.2510/K/Pdt/1991 b. Putusan MA No.3556 K/Sip/1985 c. Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 d. Putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 126. Sita dapat diajukan selama perkara tersebut belum meperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 125 HIR b. Pasal 123 HIR c. Pasal 121 HIR d. Pasal 227 ayat 1 HIR 127. Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab berlangsung,hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan MA No.2510/K/Pdt/1991 b. Putusan MA No.3556 K/Sip/1985 c. Putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 d. Putusan MA No.289 K/Sip/1968


Page 18

128. Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi dalam setiap perkara, ketentuan ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 121 HIR b. Pasal 227 ayat 1 HIR c. Pasal 143 HIR d. Pasal 132 a ayat 1 HIR 129. Pengakuan tidak dapat dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan. Ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam : a. Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1676 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 130. Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian Posita dan Petitum, yang dimaksud dengan Petitum adalah : a. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasar keadaan b. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasar hukum c. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang di inginkan/diminta Penggugat d. Bagian dari gugatan yang memaparkan mengenai dasar atau duduk perkara 131. Ketentuan mengenai Surat Kuasa dapat dilihat dalam : a. Pasal 1120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1432 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 132. Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam : a. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1764 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 133. Pengaturan mengenai berakhirnya surat kuasa, dapat dilihat dalam : a. Pasal 1811 Kitab Undang-undang Hukum Perdata b. Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata c. Pasal 1432 Kitab Undang-undang Hukum Perdata d. Pasal 1223 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 134. Gugatan atas dasar adanya cacat tersembunyi adalah... a. Actio in personan b. Actio quanti minoris c. Actio pauliana d. Actio des aveu 135. Di dalam pemeriksaan perkara Perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yang artinya : a. Kebenaran Mutlak b. Kebenaran Relatif c. Kebenaran yang di dasarkan pada bukti-bukti formil d. Kebenaran Semu


Page 19

136. Teori yang mengatakan bahwa Fundamentum Petendi harus pula menjelaskan/ menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah : a. Substantierings theorie b. Individualserings theorie c. Subjectiefrechtelijke theorie d. Objectiefrechtlijke theorie 137. Gugatan akan ditolak oleh hakim, jika gugatan dalam keadaan : a. Kabur b. Kurang Pihak c. Tidak berdasar hkum d. lewat waktu 138. Putusan insidentil adalah a. Putusan akhir b. Putusan yang mendahului putusan akhir c. Putusan Pokok Perkara d. Putusan Deklatoir 139. Apabila Hakim memutus perkara dan ternyata di dapati bahwa surat kuasa Penggugat tidak sempurna, maka putusan perkara seperti ini dapat.... a. Ditolak b. Diterima c. Tidak dapat diterima d. Ketiganya salah 140. Prosedur mediasi di Pengadilandapatdilihatdalam : a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 b. Sema Nomor 5 Tahun 2008 c. Perma Nomor 1 Tahun 2016 d. SemuaJawaban Salah 141. Apa yang dimaksud dengan Asas Audi Et Alteram Partem : a. Terdakwa hadir dalam persidangan b. Mendengarkan keterangan saksi-saksi c. Kedua belah pihak diperlakukan sama di Pengadilan d. Semua benar 142. Eksekutor atau insttusi yang berwenag melaksanakan putusan Perdata adalah : a. Hakim b. Jaksa c. Polisi d. Jurusita 143. Persyaratan mengajukan gugatan model perwakilan kelompok adalah : a. Terdapat kesamaan fakta, dasar hukum, jenis tuntutan b. Wakil kelompok harus memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok c. Wakil kelompok d. Semua jawaban salah 144. Perma tentang gugatan sederhana diatur dalam : a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 b. Sema Nomor 2 Tahun 2015 c. Perma Nomor 1 Tahun 2016 d. SemuaJawaban Salah


Page 20

145. Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas, disebut dengan : a. Sita Eksekusi b. Sita Jaminan c. Money Laundring d. Kepalitian 146. Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, disebut : a. Debitor b. Kreditor c. Debitor dan Kreditor d. Semua Salah 147. Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas, disebut : a. Konsiliator b. Mediator c. Kurator d. Semua Jawaban Salah 148. Kepailitan diatur dalam : a. UU Nomor 10 Tahun 1998 b. UU Nomor 12 Tahun 2011 c. UU Nomor 13 Tahun 2007 d. UU Nomor 31 Tahun 2004 149. Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah : a. Banding b. Eksekusi c. Gugatan d. Kasasi 150. Batas waktu untuk pengajuan kasasi atas permohonan pernyatan pailit adlah : a. 10 hari b. 15 hari c. 29 hari d. 8 hari Hukum Acara Perdata Agama 151. Cerai gugat adalah adalah cerai yang diajukan oleh : a. Suami terhadap isteri b. Isteri terhadap Suami c. Suami dan Isteri d. a dan c benar 152. Cerai Talak adalah cerai yang diajukan oleh a. Suami terhadap isteri b. Isteri terhadap Suami c. Suami dan Isteri d. b dan c benar 153. Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah : a. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, dengan memiliki keturunan yang sah b. Untuk mewujudkan silaturahim yang kekal dan memiliki keturunan c. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. d. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, dan kekal , berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Document Of Sarah Kamal

Page 21

154. Yang menjadi rukun dan syarat perkawinan dalam agama islam, selain pasangan calon suami isteri adalah : a. Harus ada wali nikah b. Ada 2 (dua) orang saksi c. Harus ada ijab kabul d. Semua benar 155. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Perkara ke Pengadilan Agama, yaitu perkara : a. Cerai Gugat b. Cerai Talak c. Itsbat Nikah d. Rujuk 156. .Apakah yang dimaksud dengan Mut’ah : a. Hak Pemeliharaan anak b. Hak Mengasuh anak c. Pemberian suami kepada bekas isteri yang di jatuhi talak, berupa benda atauuang, dan lainnya. d. Perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan Kepada dan atas persetujuan suaminya. 157. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan d. Semua Benar 158. Syarat tambahan bagi seorang suami yang isteri beristeri lagi adalah : a. Adanya persetujuan isteri b. Adanya ijin dari mertua c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup suamiIsteri dan anak-anak mereka d. A dan C Benar 159. Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam : a. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam b. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam c. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam d. Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 160. Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan d. Semua Benar 161. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam b. Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam c. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam d. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam


Page 22

162. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-asalan : a. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. b. Suami melanggar taklik talak c. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga d. Semua benar 163. Talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah, disebut : a. Talak ba’in sughraa b. Talak raj’i c. Talak sunny d. B dan C benar 164. Talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atauIsteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, disebut dengan talak a. Talak raj’i b. Talak sunny c. Talak ba’in sughraa d. Talak bid’i 165. Suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal : a. Ayah Mertua b. Kakak Ipar c. Saudara misan Isteri d. Isteri 166. Gugatan perceraina diajukan oleh isteri atau kuasanya, pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal : a. Penggugat b. Tergugat c. Penggugat dan Tergugat d. B dan C Benar 167. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam : a. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam b. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam c. Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam d. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam 168. Isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, bila dirinya di talak oleh suaminya, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam : a. Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam b. Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam c. Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam d. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam 169. Waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinan karena peceraian dan sedang tidak dalam masa haid adalah ; a. 20 hari b. 40 hari c. 60 hari d. 90 hari


Page 23

170. Waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinan karena kematian, adalah : a. 20 hari b. 40 hari c. 60 hari d. 90 hari 171. Eksekusi terhadap putusan cerai talak adalah a. Mengucapkan ikrar talak dalam sidang penyaksian ikrar talak b. Mencatatkan cerai di KUA c. Mengajukan permohonan ke PA untuk di ceraikan d. Mengajukan eksekusi ke KUA melalui Pengadilan Agama 172. Putusan cerai talak salah satu amar (dictum) berbunyi : a. Mengabulkan gugatan Penggugat b. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat cerai c. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada isterinya d. Mengijinkan kepada Pemohon untuk cerai 173. Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya adalah..........bulan : a. Tiga b. Dua c. Satu d. Empat 174. Akibat hukum yang timbul apabila pemohon Talak (suami) selama 6 (enam) bulan sejak Putusan Pengadilan Agama dibacakan, tidak mengucapkan ikrar talak, adalah : a. Ikatan Perkawinan tetap utuh b. Cerai Otomatis c. Ditunggu 3 (tiga) bulan lagi d. Semua Jawaban Salah 175. Dalam hukum Islam, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan Dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup disebut : a. Warisan b. Wasiat c. Hibah d. Harta Peninggalan 176. Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta peninggalan, disebut : a. Pewasiat b. Pewaris c. Ahli Waris d. A dan C Benar 177. Janda yang ditinggal mati oleh Pewaris (Suami) dan tidak memiliki anak, menurut Pasal180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris


Page 24

178. Janda yang ditinggal mati oleh Pewaris (Suami) dan memiliki anak, menurut Pasal180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 179. 180. Duda yang ditinggal mati oleh Pewaris (Isteri) dan tidak memiliki anak, menurut Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 180. Duda yang ditinggal mati oleh Pewaris (Isteri) dan memiliki anak, menurut Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 181. Ayah dari Pewaris yang tidak memiliki anak, menurut Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 3 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 182. Ibu dari Pewaris yang memiliki anak atau dua saudara atau lebih, menurut Pasal 178 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. / 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 183. Ibu dari Pewaris yang tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih, menurut Pasal 178 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 3 bagian dari sisa harta waris yang telah dibagi dengan janda/duda sertaayah Pewaris b. 1/ 4 bagian darisisa harta waris yang telah dibagi dengan janda/duda serta ayah Pewaris c. 1/ 6 bagian dari sisa harta waris yang telah dibagi dengan janda/duda serta ayah Pewaris d. 1/ 8 bagian dari sisa harta waris yang telah dibagi dengan janda/duda serta ayah Pewaris 184. Ayah dari Pewaris yang memiliki anak, menurut Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan : a. 1/ 2 bagian dari Harta Waris b. 1/ 4 bagian dari Harta Waris c. 1/ 6 bagian dari Harta Waris d. 1/ 8 bagian dari Harta Waris 185. Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris menurut ketentuan Pasal 179 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah: a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenasah selesai b. Menyelesaikan baik hutan-hutang berupa pengobatan, perwatan, termasuk kewajiban pewaris, termasuk menagih piutang. c. Menyelesaikan wasiat pewaris d. Semua Benar


Page 25

186. Apabila Pewaris beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tanga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian [ewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya, ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam b. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam c. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam d. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam 187. Harta yang dapat dihibahkan menurut ketentuan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah : a. 1 / 4 bagian b. 1 / 6 bagian c. 1 / 3 bagian d. 1/ 8 bagian 188. Menurut ketentuan Pasal195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak.................dari harta warisan, yaitu : a. 1 / 4 bagian b. 1 / 6 bagian c. 1 / 3 bagian d. 1/ 8 bagian 189. Menurut ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat mujibah sebanyak-banyaknya..........dari harta warisan orang tua angkatnya : a. 1 / 4 bagian b. 1 / 6 bagian c. 1 / 3 bagian d. 1/ 8 bagian 190. Menurut ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan : a. Kakak nya b. Adik nya c. Ayahnya d. Ibunya Pidana dan Hukum Acara Pidana 191. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berisi /memuat.... a. Tempat pidana dilakukan b. Waktu tindak pidana dilakukan c. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan d. Jawaban : A, B dan C benar 192. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding menurut Pasal 233 ayat 2 KUHAP adalah : a. 7 hari setelah putusan dijatuhkan b. 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa c. 14 hari setelah putusan di kirim ke Pengadilan Negeri d. Tidak mengenal tenggang waktu 193. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya kasasi menurut Pasal 245 ayat 1 KUHAP adalah : a. 7 hari setelah putusan dijatuhkan b. 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa c. 14 hari setelah putusan di kirim ke Pengadilan Negeri d. Tidak mengenal tenggang waktu


Page 26

194. Jenis penahanan menurut pasal 22 ayat 1KUHAP adalah : a. Penahanan Rumah Tahanan Negara b. Penahanan Rumah c. Penahanan Kota d. Semua Benar 195. Jangka waktu penahanan yang diberiikan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penyidikan, menurut Pasal 25 ayat 1 KUHAP adalah : a. 10 hari b. 14 hari c. 8 hari d. 20 hari 196. Jenis pidana Pokok menurut Pasal 10 huruf a KUHP adalah : a. Pidana Mati b. Pidana Penjara c. Kurungan dan denda d. Semua Benar 197. Hal-hal yang dapat menghapuskan pidana menurut KUHAP adalah : a. Cacat Jiwa b. Berada dibawah daya paksa c. Pembelaan diri (self defense) d. Semua benar 198. Menurut Pasal 78 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: a. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pinda penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. d. Semua benar 199. Penahanan menurut KUHAP adalah : a. Penempatan tersangka dan atau terdakwa di lembaga pemasyarakatan b. Pengekangan tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri c. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dengan suatu penetapan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim d. Pencegahan agar tersangka tidak berbuat pidana dan menghilangkan alat bukti. 200. Praperadilan menurut KUHAP adalah : a. Pemeriksaan perkara sebelum pokok perkara dilimpahkan b. Upaya Advokat untuk menangguhkan penahanan tersangka c. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang sudah ditentukan dalam KUHAP d. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi yang perkaranya dipaksakan. 201. Penggabungan perkara ganti kerugian dalam pemeriksaan pidana dapat diajukan pada : a. Segera setelah pembacaan surat dakwaan b. Pada saat sidang pertama c. Selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana d. Sebelum putusan diucapkan.


Page 27

202. Berikut ini adalah merupakan wewenangan Penyidik, kecuali : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana b. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab c. Pemeriksaan dan penyitaan surat d. Mencari keterangan dan alat bukti. 203. Keterangan saksi mernutu KUHAP adalah : a. Salah satu alat bukti b. Peristiwa pidana yang ida dengar sendiri c. Keterangan dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu d. a, b, dan c benar 204. Laporan menurut KUHAP adalah : a. Pemberitahuan tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadi peristiwa pidana kepada Pejabat yang berwenang. b. Informasi tentang adanya suatu peristiwa pidana yang menrugiakan kepada Pejabat yang berwenang c. Pemberitahuan tentang adanya kejadian yang bersifat pidana dan pemberitahuan disampaikan secara lengkap kepada Pejabat yang berwenang d. Informasi tentang adamya hak yang telah dirampas dan bersifat pidana kepada Polisi. 205. Penuntut Umum melakukan penuntutan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya menurut KUHAP dengan cara : a. Mempersiapkan BAP terlebih dahulu lalu menyusun Surat Dakwaan b. Melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili c. Mendaftarkan permohonan ke pengadilan yang berwenang dengan mendapatkan nomor perkara. d. Mendaftarkan surat dakwaan pada pengadilan yang berwenang dan mendapatkan nomor perkara. 206. Petunjuk sebagai alat bukti menurut KUHAP hanya dapat diperoleh dari sebagaimana diuraikan dibawah ini kecuali : a. Keterangan Saksi b. Surat c. Keterangan Terdakwa d. Perkiraan 207. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya, wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum dalam kurun waktu : a. Tiga hari b. Empat Belas Hari c. Tujuh Hari d. Delapan hari 208. Ganti kerugian menurut KUHAP adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini, kecuali : a. Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang. b. Tuntuan materil dan imateril karena ketidak profesionalan dalam pemeriksaan seseorang. c. Imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntutt dan diadli tanpa alasan yang berdasar undang-undang. d. Imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntutt dan diadli karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan.


Page 28

209. Rehabilitasi menurut KUHAP adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini, kecuali: a. Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas haknya dalam kemampuan, keduukan dan martabatnya. b. Pemulihan atas hak yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. c. Tuntutan hak yang diajukan seseorang karena dipermalukan dengan cara-cara yang tidak wajar dan patut dalam suatu proses hukum. d. Pemulihan atas hak yang diberikan pada tingkat penyidika, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan. 210. Perkara Pra Peradilan karena adalah perkara yang pemeriksaannya termasuk cepat karena sudah harus diputuskan dalam waktu : a. 14 hari b. 7 hari c. 8 hari d. 21 hari 211. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan, kecuali : a. Tidak akan menghilangkan barang bukti b. Tidak akan melarikan diri c. Tidak akan mengulangi tindak pidana d. Atas permintaan keluarga Terdakwa 212. Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, dapat diajukan oleh : a. Tersangka, keluarga atau Penasehat Hukumnya b. Tersangka dan Jaksa c. Tersangka, keluarga korban dan Jaksa d. Terdakwa 213. Hal-hal dibawah ini termasuk kategori tindak pidana ringan, kecuali ; a. Perkara yang diancam dengan pidana lebih dari tiga bulan b. Perkara yang diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 7500 c. Pelanggaran Tabrak Lari d. Penghinaan ringan 214. Peranan Penasihat Hukum dalam tingkat penyidikan menurut KUHAP, bersifat : a. Pasif b. Aktif namun terbatas c. Terbatas dengan syarat d. Luas dan bebas 215. Jika perbuatan yang dinyatakan kepada Terdakwa, terbukti secara sah dan menyakinkan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka amar putusan hakim menyatakan : a. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukm b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum c. Melepsaskan Terdakwa dari dari segala tuntutan hukum d. Menjatuhkan pidana bersyarat. 216. Dalam keadaan tertangkap tangan, maka yang dapat melakukan penangkapan adalah : a. Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik b. Penyidik atas Perintah Penyidik yang berwenang c. Penyidik dan Penyidik Pembantu d. Setiap orang dengan syarat harus segera menyerahkan tertangkap dan berserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat.


Page 29

217. Berikut ini adalah adalah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali dalam KUHAP, kecuali : a. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan c. Apabila dalam putusan itu saling bertentangan d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam uu. 218. Pasal 1 ayat 1 KUHP memuat kaidah yang berasal dari asas hukum pidana ,yaitu: a. Asas Legalitas b. Asas Praduga Tak Bersalah c. Asas Pembuktian Positif d. Asas Pembuktian Negatif 219. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undangundang kepada Pejabat yang berwenang, tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana disebut : a. Gugatan b. Laporan c. Delik d. Pengaduan 220. Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara : a. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan b. Bekerjasama dengan Penyidik c. Melihat dan mendengar pemeriksaan d. Memberikan jawaban kepada Penyidik 221. Dalam proses penyidikan di Kejaksaan dikenal dengan istilah P21, yaitu : a. Surat Perintah Penyidikan b. Penerimaan Laporan c. Laporan Hasil Penyidikan d. Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap 222. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, istilah nya adalah : a. P22 b. P23 c. P26 d. P25 223. Pengembalian Berkas untuk dilengkapi, istilahnya adalah : a. P5 b. P7 c. P1 d. P19 224. Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan, istilahnya adalah : a. P8 b. P10 c. P17 d. P20 225. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akiba yang disebabkan oleh perbuatan tersebut disebut dengan istilah : a. Tindak Pidana Materil b. Tindak Pidana Formil c. Tindak Pidana Materil dan Formil d. Semua Jawaban Salah Document Of Sarah Kamal

Page 30

220. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud daripada perbuatan tersebut, disebut dengan istilah: a. Tindak Pidana Materil b. Tindak Pidana Formil c. Tindak Pidana Materil dan Formil d. Semua Jawaban Salah TUN dan Hukum Acara TUN 221. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa : a. Gugatan tidak diterima atau gugur b. Gugatan dtolak atau dikabulkan c. Gugatan ditolak, atau dikabulkan, atau tidak diterima d. Jawaban A dan B benar. 222. Tidak termasuk unsur keputusan adalah : a. Penetapan tertulis b. Bersifat konkrit, individual dan final c. Peraturan bersifat umum d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata 223. Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di Peradilan TUN ? a. Gugatan sedapat mungkin disertai dengan Surat Keputusan TUN yang disengketakan. b. Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat c. Gugatan tidak perlu ditanda tangani d. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum. 224. Masuknya Pihak Ketiga dalam PTUN terjadi karena : a. Permintaan Pihak Penggugat b. Permintaan Pihak Tergugat c. Prakarsa Hakim d. Semua Jawaban Benar 225. Alat bukti dalam Tata Usaha Negara, yaitu : a. Surat/Tulisan, Saksi, Pengakuan, Para Pihak dan Pengetahuan Hakim b. Surat/Tulisan, ahli, Saksi, dan Pengakuan Para Pihak c. Surat/Tulisan, Saksi, Ahli, Keterangan Para Pihak, Keterangan Para Saksi dan Pengetahuan Hakim. d. Surat/Tulisan, Saksi, Ahli, Keterangan Para Saksi, Pengakuan Para Pihak dan Pengetahuan Hakim. 226. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, disebut dengan istilah : a. Sengketa Perdata b. Sengketa Pidana c. Sengketa Tata Usaha Negara d. Semua jawaban salah 227. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan TUN adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Badan/Pejabat Tata usaha Negara pda waktu mengeluarkan keputusan TUN telah menggunakan wewenang nya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. c. Badan/Pejabat Tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan TUN setelah mempertimbangkan semua kepetingan yang tersangkut dengan Document Of Sarah Kamal

Page 31

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. d. Semua jawaban benar 228. Gugatan Sengketa TUN diajukan oleh Penggugat ke : a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Militer c. Pengadilan Agama d. Pengadilan Tata Usaha Negara 229. Gugatan Sengketa TUN Pemilihan, diajukan oleh Penggugat ke a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Militer c. Pengadilan Agama d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 230. Batas waktu untuk mengajukan Gugatan Sengketa TUN adalah : a. 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara b. 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara c. 40 (Empat puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara d. 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 231. Jangka waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan TUN adalah : a. 7 hari b. 10 hari c. 14 hari d. 24 hari 232. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dan daitur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa : a. UU Nomor 5 Tahun 1960 direvisi dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 b. UU Nomor 5 Tahun 1986 direvisi dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 c. UU Nomor 5 Tahun 1988 direvisi dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1986 direvisi dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 233. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal istilah berikut ini, kecuali : a. Dismissal Process b. Perlawanan c. Verstek d. Putusan Pendahuluan/Sela 234. Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim berwenang untuk : a. Mengajukan pertanyaan kepada saksi Ahli b. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat c. Memanggil saksi ahli d. Meminta Penggugat melengkapi alat bukti 235. Yang merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah ini adalah: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum b. Keputusan yang bersifat umum c. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata d. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil


Page 32

236. Di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas “Presumption Justae Causa”, yang artinya adalah : a. Prinsip Praduga tak bersalah b. Keputusan Tergugat haruslah dianggap salah sampai ada putusan pengadilan yang sah c. Keputusan Tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang sah d. Gugatan Pengguat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang sah 237. Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian adalah menjadi kewenangan : a. Pengadilan Umum b. Pengadilan Kepegawaian c. Pengadilan Tata Usaha Negara d. Pengadilan Negeri 238. Dibawah ini adalah alat bukti dalam Tata Usaha Negara, kecuali a. Surat atau Tulisan b. Keterangan ahli c. Pengakuan Terdakwa d. Pengetahuan Hakim 239. PTUN berkedudukan di : a. Di Kotamadya dan ibukota Kabupaten b. Di ibukota Kabupaten dan Pemerintah Kota c. Di ibukota Propinsi dan Pemerintahan d. Semuanya benar 240. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditempatkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : a. Kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara d. Semuanya benar 241. Prosedur Proses penyaringan berkas perkara di PTUN oleh Ketua PTUN disebut dengan istilah a. Screening process procedur b. Check in process prosedur c. Dismissal process procedur d. Semuanya salah: 242, Pengadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.adalah : e. Pengadilan Agama f. Pengadilan Negeri g. Mahkamah Agung h. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 243. Dalam Sengeketa Tata Usaha Negara Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUKabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota, mernurut Perma Nomor 11 Tahun 2016, berkedudukan sebagai : e. Penggugat f. Tergugat g. Penggugat dan Tergugat h. Semua Salah


Page 33

244. Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemlihan, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota, berkedudukan sebagai : a. Penggugat b. Tergugat c. Penggugat dan Tergugat d. Semua Salah . 245. Batas waktu mengajukan gugata sengketa tata usaha negara pemilihan menurut Perma Nomr 11 Tahun 2016 adalah : e. 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. f. 6 (enam) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. g. 9 (sembilan) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. h. 12 (dua belas) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. 246. Batas waktu Majelis Hakim memutuskan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah : e. 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. f. 20 (dua puluh) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. g. 25 (Dua Puluh Lima) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. h. 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. 247. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak yang kalah dalam sengketa tata Usaha Negara adalah : e. Banding f. Eksekusi g. Kasasi h. Salah Semua 248. Batas waktu untuk mengajukan upaya hukum tersebut bagi pihak yang keberatan atas putusan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah : e. 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan. f. 15 (lima Belas) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan. g. 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan. h. 25 (Dua lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan. 249. Gugatan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.menurut Perma Nomr 11 Tahun 2016, diajukan ke :: a. Pengadilan Agama b. Pengadilan Negeri c. Mahkamah Agung d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 250. Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mennurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, diajukan ke :\ a. Pengadilan Agama b. Pengadilan Negeri c. Mahkamah Agung d. Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial : 251. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disebut dengan : a. Perselisihan Hak b. Perselisihan Kepentingan c. Perselisihan Hubungan Industrial Document Of Sarah Kamal

Page 34

d. Semua Jawaban Salah 252. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, disebut dengan : a. Kepentingan b. PHK c. Hak d. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh 253. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, disebut dengan: a. Kepentingan b. PHK c. Hak d. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh 254. Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final., disebut dengan : a. Konsiliasi b. Mediasi c. Arbitrase d. Advokasi 255. Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah : a. Perselisihan Kepentingan b. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh c. Perselisihan tentang Jaminan Sosial d. Perselisihan Kepentingan dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh 256. Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final, disebut sebagai : a. Mediator b. Konsiliator c. Arbiter d. Semua Jawaban Salah 257. Apa istilah mya perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja / serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan hubungan industrial : a. Bipatrit b. Tripartit c. Musyawarah d. Musyawarah Mufakat 258. Batas waktu mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial adalah : a. (dua) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. b. 4 (empat) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. c. 5 (lima) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. d. 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.


Page 35

259. Tenggang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan industrial adalah : a. 50 hari sejak hari sidang pertama b. 30 hari sejak hari sidang pertama c. 50 hari sejak hari sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang, tidak lebih dari 14 hari d. 30 hari sejak hari sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang, tidak lebih dari 14 hari 260. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Industrial akan :.. a. Menolak gugatan Penggugat b. Menerima gugatan Penggugat c. Wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat d. Tidak wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat. 261. Di dalam Pengadilan Hubungan Industrial, dikenal hakim Ad Hoc, yang dimaksud dengan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah : a. Hakim yang ditunjuk oleh Pemerintah b. Hakim Pengadilan Negeri c. Hakim Pengadilan Niaga d. Hakim yang ditunjuk oleh Presiden atas Usul Ketua Mahkamah Agung 262. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator mengeluarkan : a. Anjuran tertulis b. Perjanjian Bersama c. Fiat Eksekusi d. Surat Pelimpahan Perkara 263. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja d. Semua benar 264. Batas waktu penyelesaian secara bipartit adalah : a. 10 hari b. 20 hari c. 30 hari d. 40 hari 265. Putusan arbitrase memuat : a. Hal hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih; b. Ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang berselisih; c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan; d. Semua Benar 266. Upaya pembatalan putusan Arbitase menurut Undang-undang Nomor .2 Tahun 2004 dapat diajukan ke : a. Pengadilan Agama b. Pengadilan Negeri c. Pengadilan Tinggi d. Mahkamah Agung 267. Wilayah kerja arbiter menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, meliputi : a. Seluruh wilayah Propinsi b. Seluruh wilayah kabupten c. Seluruh wilayah Kota d. Seluruh wilayah negara Republik Indonesia.


Page 36

268. Putusan Abritrase bersifat : a. Dinamis b. Statis c. Final Dan Mengikat d. Akhir dan Tetap 269. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada : a. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. b. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Perusahaan berlokasi. c. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bertempat tinggal d. Semua jawaban Salah 270. Batas waktu pengajuan upaya hukum kasasi atas putusan perselishan industria adalah:: a. 7 hari b. 8 hari c. 12 hari d. 14 hari B. ESSAY Kasus Posisi I : PT. Bank Bola dunia sebagai Bank yang didirikan menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 Tanggal 06 Nopember 1999, yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C-2 12.859.HT.01.01 Tahun 2001, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1800, berkantor Pusat di Jakarta Jl. Sudirman No. 66. Pada tanggal 1 Februari 2004, Ali Ali selaku Direktur Utama PT. Bank Bola Dunia melalui Akte Perjanjian Hutang Piutang Nomor 100, yang dibuat dihadapan Notaris Jali Jali, SH memberikan pinjaman uang kepada John Haha dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Manca Negara yang mempunyai Kantor Cabang di Surabaya, Yogyakarta, dan Medan serta berkantor Pusat di Jakarta Jl. Sabang No. 123, berupa pinjaman uang Rp.120.000.000.000 (seratus dua puluh miliyar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian uang selama 2 (dua) tahun. Dalam perjanjian hutang piutang tanggal 1 Februari 2004, PT. Manca Negara telah menyerahkan jaminan, berupa: 1. Sebidang tanah dan bangunannya, dikenal terletak di Jl. Lalu Lalang No. 99, Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 seluas 1.000 m2. 2. Sebidang tanah dan bangunannya, dikenal terletak di Jl. Panjang No.111, Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 999 seluas 5.000 m2. Sesuai dengan Akte Perjanjian Hutang Piutang Nomor 100, PT. Manca Negara, harus mengembalikan pinjamannya kepada PT. Bank Bola Dunia, dengan cara mengangsur Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) perbulan. Walaupun PT. Manca Negara telah berhasil mencicil jumlah hutangnya dalam waktu satu tepatnya tanggal 1 Februari 2005 sebanyak Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliyar rupiah). Namun pada kenyataannya pada tanggal 1 Februari 2006 PT. Manca Negara, telah lalai melaksanakan kewajiban membayar kepada PT. Bank Bola Dunia berupa sisa hutangnya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliyar rupiah). Segala upaya yang patut menurut hukum telah dicoba oleh PT. Bank Bola Dunia untuk menagih sisa hutang PT. Manca Negara, namun tetap buntu. Oleh karena itu PT. Bank Bola Dunia bermaksud untuk menggugat PT. Manca Negara ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya menunjuk Advokat Baba dan Lingling yang mempunyai Reputasi baik selama ini di Jakarta. Pertanyaan: 1.

:

Buatlah Surat kuasa khusus dari PT. Bank Bola Dunia kepada Advokat Baba, yang beralamat Kantor di Jakarta Jl. Bacang. No. 13 ?


Page 37

2.

Buatlah Surat Gugatan ringkas berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima Advokat Baba dari PT. Bank Bola Dunia ke Pengadilan ?

Kasus Posisi 2: Mbah Marijan, seorang pedagang yang berusia 48 tahun bertempat tinggal di Jl. Perwira gang Damai No. 20 Prabumulih, Sumsel. Ia akan membuka usaha namun kekurangan modal. Untuk itu ia meminjam kepada Drs. Solihin, Umur 45 Tahun seorang wiraswasta yang beralamat di Jl. Arjuna II No. 253 Prabumulih. Perjanjian utang piutang tersebut dilaksanakan dihadapan Firlandia Muchtar, SH, Mkn., Notaris di Prabumulih pada tanggal 14 Februari 2012 dalam perjanjian No. 09, dimana dalam perjanjian tersebut Drs. Solihin meminjamkan uang kepada Mbah Marijan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Mbah Marijan yang terletak di Jl. Gadjah Mada No. 11 Prabumulih tercatat sebagai Hak Milik No. 13 seluas 120m 2. Berdasarkan perjanjian itu Mbah Marijan harus melunasi utangnya dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,-. Setelah berjalan setahun ternyata Mbah Marijan hanya membayar sebagian utang pokoknya sebesar yang totalnya sejumlah Rp. 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ). Bahkan pada bulan berikutnya Mbah Marijan tidak membayar sama sekali pinjaman pokoknya, sehingga total tunggakan adalah Rp. 48.000.000,- ( empat puluh delapan juta rupiah ). Hal ini membuat Drs. Solihin melalui pengacaranya memberikan teguran kepada Marijan yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 15 Mei 2013, namun ternyata Mbah Marijan selalu beralasan, dan membuat Drs. Solihin terganggu waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 20.000.000,-. Setelah dua somasi tidak dihiraukan oleh Mbah Marijan, akhirnya pada tanggal 1 Juli 2013, Drs. Solihin meminta pengacaranya Dedy Sulaiman, SH, M.Hum dan Sugito Abadi, SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ariwin & Rekan, Jl. Kusuma Bangsa No. 14 T, Muara Enim, mengajukan gugatan terhadap Mbah Marijan di Pengadilan Negeri kota Prabumulih di Jl. Jendr. Sudirman No. 111 komplek Perkantoran Pemda Prabumulih. Pertanyaan : 1. Buatkan lah Surat kuasa dari Drs. Solihin kepada pengacaranya 2. Buatkan lah Surat gugatan terhadap Mbah Marijan, disertai permohonan sita jaminan


Page 38

BANK SOAL

Recommend Documents