CONTOH SURAT DAKWAAN (CONTOH SESUAI DENGAN ASLI) KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
P-29
“UNTUK KEADILAN”
SURAT DAKWAAN
NO. REG. PERKARA : PDM.
I.
/SIDOA/Ep/03/2008 /SIDOA/Ep/03/2008
IDENTITAS TERDAKWA :
1. Nama lengkap Tempat lahir
: BUKRAT : Sidoarjo
Umur / tanggal lahir
: 40 tahun / 04 April 1967
Jenis kelamin
: laki-laki
Kebangsaan Tempat tinggal
: Indonesia : Ds. Bringinbendo RT.09 RW.02 Kec. Taman Kab. Sidoarjo
Agama
: Islam
Pekerjaan
: swasta
Pendidikan
II.
:
SMP
PENAHANAN :
a. Oleh penyidik di Rutan Polsek Sukodono Sukodono sejak tanggal 22 Februari Februari 2008 s/d 12 Maret 2008. b.
Perpanjangan penahanan oleh Kajari Sidoarjo selaku Penuntut Umum di Rutan Polsek Polsek Sukodono Sukodono sejak tanggal 13 Maret 2008 s/d 21 April 2008.
c.
Oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Sidoarjo sejak…………………………………… ……
III.
DAKWAAN :
Bahwa ia terdakwa Bukrat pada hari kamis tanggal 21 Pebruari 2008 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari 2008 bertempat di Ds. Bringinbendo RT.09 RW. 02 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan tidak berhak dan sengaja menjalankan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perjudian itu biarpun ada atau tidak ada cara atau syarat dalam dalam memakai kesempatan itu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa Bukrat sedang menunggu para penombok yang datang kerumahnya. Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi karena dalam usaha berjudinya tanpa ijin yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa petugas polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.58.000.- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 buah buku rekapan nomor togel. Bahwa terdakwa
sebagai pengecer judi togel dalam usahanya mendapatkan komisi dari pengepulnya Sdr. EDY SUN (belum tertangkap) alamat Bringinbendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo sebesar 15 % dari setiap omset yang disetorkan kepada pengepulnya. Adapun cara dalam melakukan judi togel adalah apabila ada penombok yang memasang nomor judi togel langsung dicatat kedalam kertas kecil oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa kertas rekapan nomor judi togel dan uang tombokannya tersebut disetorkan kepada pengepulnya yaitu EDY SUN (belum tertangkap). Apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang diterima dari bandarnya yaitu jika cocok 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- jika cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,- dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- dengan besar uang pasangan minimal Rp.1.000,-. Tapi jika tidak cocok maka bandarlah yang menang dan uang taruhan penombok menjadi hak dari bandar. Perbuatan terdakwa Bukrat diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP.
Sidoarjo, Maret 2008 Jaksa Penuntut Umum
NURCHANIFATIEN
Jaksa Madya Nip. 230008814
Penyusunan surat dakwaan Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap; 1993:414-415) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan 1. sesuai dengan BAP 2. menjadi dasar hakim 3. bersifat sempurna dan mandiri
Syarat-syarat dakwaan Syarat Formil 1. Identitas terdakwa (143 ayat (2) KUHAP), nama lengkap, tepat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. 2. Tanggal dibuat 3. Tandatangan PU
Syarat Materiil 1. Dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa (143 (2) huruf b) 2. Disebutkan locus dan tempus delictie
Sifat sempurna surat dakwaan Dapat Dibatalkan
Jika syarat formil tidak dipenuhi
Batal
Demi
Hukum
Jika syarat materiil tidak dipenuhi. Dianggap tidak memenuhi syarat materiil jika:
Dakwaan kabur (obscuur libelen), dianggap kabur karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana
Berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdakwa didakwa turut serta (medepleger) dan turut membantu (medeplecteheid)
Bentuk-bentuk surat dakwaan 1. Tunggal (satu perbuatan saja) misalnya pencurian biasa (362 KUHP) 2. Alternatif saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”…misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP) Alternatif bukan kejahatan perbarengan 3. Subsidair 1. diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan 2. digunakan dalam TP yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP. 3. contoh. Lazimnya untuk pembunuhan berencana menggunakan paket dakwaan primer: 340, subsidair: 338, lebih subsidair: 355, lebih subsidair lagi 353. 4. Kumulatif 141 KUHAP:
Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama
Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut
Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan
Bentuk dakwaan Kumulatif 1. Berhubungan dengan concursus idealis/ endaadse samenloop, perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (63 (1)KUHP) misal: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (359) dan satu luka berat (360) 2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali misal perkosaan terhadap anak dibawah umur (287) dilakukan secara berlanjut (64 (1) KUHP) 3. Berhubungan dengan concursus realis/ meerdadse samenloop (65 KUHP)
Melakukan beberapa tindak pidana
Pidana pokoknya sejenis
Pidana pokoknya tidak sejenis
Concursus kejahatan dan pelanggaran
Gabungan antara alternatif dan subsidair, misal: pembunuhan berencana (340) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (339), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (362)
4. Gabungan TP khusus dan TP umum. Kumulatif penganiayaan dan KDRT. Proses penyusunan surat dakwaan Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHAP):
1. beberapa tindak pidana; 2. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih; 3. belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
Splitsing, Selain penggabungan perkara, PU juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (142 KUHAP). Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU. Dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu: 1. karena tidak cukup bukti 2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 3. perkara ditutup demi hukum
SURAT DAKWAAN
a. 1. 2.
1.
A. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat Formil Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum; Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkanoleh hakim ( vernietigbaar ) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. b. Syarat Materiil Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang
2. a.
b.
1. 2. 3. c.
disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Uraian Harus Cermat Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Uraian Harus Jelas Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsurunsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan : Unsur tindak pidana yang dilakukan; fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik; cara perbuatn materiil dilakukan. Uraian Harus Lengkap Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal terntu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHAP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP. Bentuk matriks tersebut adalah sebagai berikut. Syarat Formil Identitas Terdakwa
Syarat Materiil Locus & Tempus delictie
Uraian Matriks Identitas Tersangka/terdakwa
Pasal Delik
Unsur Pasal Delik
Perbuatan Materiil
Alat Bukti
Kualifikasi
Dalam menyusun urutan identitas tersangka atau terdakwa disesuaikan dengan urutan yang diatur dalam pasal 143 (2) a KUHAP Locus & Tempus Delictie Tempat dan waktu terjadinya delik dinyatakan jelas : a. Tempat : disebutkan kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten b. Waktu : dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam undang-undang itu ditentukan Pasal Delik yang dilanggar Pasal dari delik yang akan didakwakan harus jelas Unsur delik Unsur delik disusun sesuai dengan bunyi undang-undangnya, unsur delik ditulis dengan terperinci dan unsur dari satu tindak pidana tidak boleh lebih dari satu pun ketinggalan Perbuatan materiil atau fakta - uraian perbuatan materiil harus berupa pengertian yuridis dan perbuatan yang menggambarkan dari tiap unsur delik - Uraian harus jelas dari tiap unsur delik dan terpisah antara unsur delik satu dengan unsur delik yang lain Alat bukti Alat bukti di sini adalah semua alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Berita Acara dan mendukug pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Kualifikasi Dengan uraian perbuatan materiil yang didukung oleh alat bukti dapat ditentukan kualifikasi tindak pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi matriks (seperti di atas) secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP. B. Bentuk Surat Dakwaan Dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalalm pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain :[1] 1) Surat Dakwaan Tunggal Dalam Surat Dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, misalnya penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP. 2) Surat Dakwaan Subsider/Berlapis Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa Dalam praktiknya Surat Dakwaan disusun sebagai berikut: Primair: Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 340 KUHP) Subsidair:
Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 338 KUHP) Lebih Subsidair : Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP) 3) Surat Dakwaan Alternatif Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tidak pidana itu unsure yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Dalam praktek disusun sebagai berikut : Pertama: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 362 KUHP) Atau Kedua : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP) Atau Ketiga : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)
4) Surat Dakwaan Kumulatif Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (Samenloop/Concursus/ Perbarengan), yang dalam praktik disusun sebagai berikut: Kesatu : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 365 KUHP) Kedua: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP) Ketiga: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)
5) Surat Dakwaan Kombinasi Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut : Kesatu : Primair: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 340 KUHP) Subsidair: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 338 KUHP) Kedua : Pertama: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP) Atau Kedua: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP) Atau Ketiga : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP)
