DAFTAR PERATURAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA, 2011

Penawaran DAFTAR PERATURAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA, 2011  Juli 2011 Pertumbuhan rumah sakit (RS) di Indonesia cukup tinggi dalam kurun sepuluh tahun ini. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Dari 1.354 rumah sakit di Indonesia, yang terakreditasi baru 534 unit RS atau sekitar 41,33 persen. Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, pada 2001 jumlah RS pemerintah di Indonesia sebanyak 598 unit. Pada akhir 2008 sudah mencapai 655 unit. Demikian juga pertumbuhan RS swasta. Pada 2001 baru sebanyak 580 unit, namun pada akhir 2008 jumlahnya sudah menyalip RS pemerintah, yang mencapai 699 unit. Hingga saat ini jumlah rumah sakit di Indonesia yang melakukan akreditasi belum mencapai 50%. Pengelola RS baik RS pemerintah maupun swasta, masih enggan melaksanakannya. Sampai akhir 2009, baru sekitar 41,33% atau 534 unit RS yang terakreditasi dari jumlah 1.334 unit RS di Indonesia. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tegas menyatakan seluruh rumah sakit wajib akreditasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) memperkirakan, layanan kesehatan akan bersaing ketat setelah adanya China-ASEAN Free Trade Area. Dengan berlakunya ACFTA, maka akan semakin banyak  didirikan RS swasta dan membanjirnya dokter asing. Berdasarkan Data terbaru Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM) Departemen Kesehatan, jumlah dokter yang ada saat ini sekitar 11.865 orang, sedangkan perkiraan kebutuhan dokter untuk seluruh wilayah Indonesia sebanyak 13.958 orang, masih kekurangan tenaga dokter sekitar 2.000 orang. Sementara itu,   jumlah bidan yang ada di Indonesia mencapai 57.489 orang, sedangkan kebutuhan tenaga tersebut 106.829 orang. Pada tahun 2006, ada sekitar 385 item obat yang harga eceran tertingginya ditetapkan dan jumlahnya terus bertambah hingga 453 item di tahun 2010. Khusus obat generik bermerek dagang, pemerintah sebatas mengendalikan di fasilitas kesehatan pemerintah. Jika obat generik tidak tersedia, fasilitas kesehatan pemerintah dapat menggunakan obat generik merek dagang dengan harga maksimal tiga kali lipat harga obat generik dengan  International Nonproprietary Name INN. Sedangkan saat ini, terdapat sekitar 13.000 macam obat yang beredar di Indonesia. Obat generik bermerek dagang di pasaran harganya dapat mencapai 12 kali lipat dari harga obat generik dengan nama (INN) untuk jenis obat yang sama. Ketersediaan obat generik rata-rata 12,8 bulan, padahal idealnya 18 bulan sehingga ketersediaan terjamin saat proses pengadaan berlangsung. Di Indonesia Timur, ketersediaan obat rata-rata 10,4 bulan. Obat bisa berbulan-bulan kosong sampai pengadaan berikutnya. Ke depan, pemerintah tidak hanya memikirkan penurunan harga obat serendah-rendahnya, tetapi juga keberlangsungan produksi obat tersebut. Di tengah persaingan dunia pengobatan saat ini, setiap manajemen rumah sakit perlu mengetahui dan memahami berbagai peraturan yang berlaku. Untuk itu, PT Media Data Riset berusaha membantu para stakeholders kesehatan dengan menyediakan Kumpulan Peraturan Rumah Sakit dan Kesehatan di Indonesia. Daftar Peraturan Rumah Sakit di Indonesia 2011 ini, disusun dalam bentuk buku setebal 859 halaman (2 buku) dan kami tawarkan seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per-copy untuk versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-6071,809 3140, Fax (021) 809-6071, atau email : [email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini. Jakarta, Juli 2011 PT Media Data Riset

Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama

DAFTAR ISI DAFTAR PERATURAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA, 2011  Juli 2011 1. PEDAHULUAN 2. PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT 2.1. Perkembangan Jumlah Jumlah Rumah Sakit 2.1.1. Rumah Sakit berdiri di tahun 2008 2.1.2. Rasio jumlah tempat tidur tidur RS, RS, 2005- 2008 2.2. Peranan Rumah Sakit Pemerintah 2.3. Keberadaan Rumah Sakit Masih Terkonsentrasi di Pulau Jawa 2.4. Anggaran Bidang Bidang Kesehatan 2008– 2010 2.5. Rumah Sakit Swasta 2.5.1. Rumah Sakit Swasta Minta Keringanan 2.5.2. Perlukan Intervensi Pemerintah dalam Menyiapkan RS Swasta 2.6. RS Berstandar Internasional 2.7. Keberadaan Dokter Dokter di Indonesia 2.8. Obat Generik  2.8.1. Penyesuaian Harga Obat Generik  2010 2.8.2. Produsen obat generik  generik  2.8.3. Potensi Pasar Pasar Obat 2.8.4. Pasar Obat 2010 2.8.5. Obat Askes 3. DAFTAR PERATURAN

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik  Kedokteran 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan 3.6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 1109/MENKES/  PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/  Tentang Kewajiban 068/I/2010 Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

3.8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor HK.03.01/Menkes/  146/I/2010 Tentang Harga Obat Generik  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 3.9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor HK03.01/MENKES/  159/I/2010 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah 3.10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  161/MENKES/  Indonesia Nomor PER/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 3.11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 299/MENKES/PER/  Tentang Penyelenggaraan II/2010 Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip 3.12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 317/MENKES/PER/  III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia 3.13. Peraturan Menteri Kesehatan Repubuk  Indonesia Nomor: 653/MENKES/PER/  VIII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia. 3.14. Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor No mor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota 3.15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 TAHUN 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah 3.16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  1173/MENKES/  Indonesia Nomor PER/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Dan Mulut 3.17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 1197/MENKES/  SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit 3.18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  269/MENKES/  Indonesia Nomor: PER/III/2008 Tentang Rekam Medis 3.19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/  VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

3.29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 330/MENKES/  PER/II/2011 Tentang Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya

3.20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 512/MENKES/  Indonesia PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 3.21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 1419/MENKES/  Indonesia PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi

3.30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 416/MENKES/  PER/II/2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (Persero)

3.22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk  Mencegah Pencemaran Lingkungan

3.31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 417/MENKES/  Indonesia PER/II/2011 Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit

3.23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 1202/Menkes/SK/  VIII/2003 Tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 Dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat Dan Kabupaten/Kota Sehat

3.32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 519/MENKES/  Indonesia PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit

3.24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 147/MENKES/  PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit

3.33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 631/MENKES/  Indonesia PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

3.25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 1636/MENKES/  Indonesia PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

3.34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 706/MENKES/  Indonesia PER/IV/2011 Tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia

3.26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 340/MENKES/  Indonesia Tentang Klasifikasi PER/III/2010 Rumah Sakit

3.35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 755/MENKES/  Indonesia PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit

3.27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 1787/MENKES/  Indonesia PER/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan

3.36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 903/MENKES/  tentang Pedoman PER/V/2011 Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

3.28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Nomor 210/MENKES/  Indonesia PER/I/2011 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

***

FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET  Jl. SMA XIV, No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809 3140 Fax : (021) 809-6071, e-mail : [email protected]

 WS

PENAWARAN DAFTAR PERATURAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA, 2011  Juli, 2011 Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat

Telepon Tanda Tangan

Fax :

Tanggal Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.000.000 (empat juta rupiah )

Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) :

Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497  BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA  JAKARTA