MAKALAH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Disusun oleh :
Nama (NPM) : Lutful Hakim (4114002)
Nama (NPM) : Gandi Sopian (4114010)
Nama (NPM) : Haider Ali Hatim (4114017)
Nama (NPM) : Hairunissa Renyaan (4114021)
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, anugerah, dan hidayahnya kepada kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Hak dan kewajiban merupakan sepasang tanggung jawab yang mesti selalu ditegakkan oleh manusia. Sebagai suatu organisasi terbesar masyarakat, hak dan kewajiban warga negara haruslah jelas dan mesti dipahami oleh seluruh warga negara, terutama mahasiswa yang merupakan kaum terdidik bangsa.
Oleh sebab masalah di atas, kami mengambil tema "Hak dan Kewajiban Warga Negara" dalam penyusunan makalah kami yang kami susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini berisi pembahasan mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara dan lebih khususnya mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia.
Kami telah berusaha menyusun makalah ini sebaik-baiknya, tetapi sebagai manusia yang dipenuhi berbagai kekurangan dan kelemahan, kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Atas dasar kenyataan tersebut, saran, dan kritik yang bersifat membangun agar makalah ini menjadi lebih baik sangat diharapkan dan diterima dengan tangan terbuka.
Akhirnya, semoga makalah ini bermanfaat juga dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Jakarta, 25 April 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan 3
1. Latar Belakang 3
2. Tujuan Penulisan 4
3. Rumusan Masalah 4
Bab II Pembahasan 5
1. Pengertian Hak & Kewajiban Warga Negara 5
2. Asas Kewarganegaraan 8
3. Hak & Kewajiban Warga Negara 11
4. Sikap & Karakter Warga Negara 13
5. Hak & Kewajiban Mahasiswa Sebagai Warga Negara Indonesia 14
Bab III Penutup 16
1. Kesimpulan 16
2. Saran 16
Daftar Pustaka 17
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Sangat banyak sekali fenomena-fenomena yang menimpa negeri ini dikarenakan masyarakat kurang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Atau mereka paham tetapi hawa nafsu telah menguasai akal pikiran mereka sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwa mereka.
Oleh karena itu, disusunlah makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara ini. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, penulisan makalah ini juga agar pembaca dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.
Tujuan Penulisan
Selain untuk menjelaskan definisi umum tentang "Hak & Kewajiban", tujuan kami dari penulisan makalah ini juga adalah untuk menjelaskan posisi kita sebagai warga negara Indonesia, apa hak dan kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh UU negara, juga menjelaskan asas kewarganegaraan itu sediri.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah kami sampaikan di atas, dan juga dengan tujuan yang mengarahkan kami dalam penyusunan makalah ini, maka kami merumuskan permasalahan yang akan kami bahas lebih mendalam dalam makalah ini. Rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut:
Siapa itu Warga Negara?
Apa Hak & Kewajiban Warga Negara berdasarkan UU yang berlaku?
Apa Hak & Kewajiban Mahasiswa sebagai Warga Negara?
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Hak & Kewajiban Warga Negara
Pengertian Hak & Kewajiban
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .
Contoh Hak Warga Negara Indonesia :
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset – dalam hal ini "Hak" – yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut .
Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Yang berarti seluruh Rakyat – termasuk pejabat negara – harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus menyatu, maksudnya di kala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menunaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini.
Pengertian Warga Negara
Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintahan negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.
Pengertian tentang Warga negara jika diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 menyatakan "Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara".
Beberapa Terdapat pada Pasal 1 UU No. 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan pada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.
Asas Kewarganegaraan
Setiap Negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara.
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.
Asas Kelahiran (Ius Soli)
Asas kelahiran adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas ius soli ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas ius sanguinis.
Asas Keturunan (Ius Sanguinis)
Asas keturunan adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.
Asas Perkawinan
Asas mencakup atas asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat
Asas Persamaan Hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
Asas Persamaan Derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.
Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.
Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya.
Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus mampu menegakkan hukum dan berusaha untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
Hak Warga Negara Indonesia
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (pasal 27 ayat 2).
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."(pasal 28A).
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
Hak atas kelangsungan hidup. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan Berkembang".
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya".
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945menyatakan: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain"
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
Sikap & Karakter Warga Negara
Setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia, diharapkan memiliki karakteristik yang mampu mencerminkan identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara.
Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:
Memiliki Rasa Hormat dan Tanggung Jawab
Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bersikap Kritis
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah serta argumentasi yang akurat.
Melakukan Diskusi dan Dialog
Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi.
Bersikap Terbuka
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia.
Rasional
Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang sehat.
Adil
Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan.
Hak & Kewajiban Mahasiswa Sebagai Warga Negara Indonesia
Mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mahasiswa termasuk dalam kalangan pemuda yang menjadi harapan bangsa. Sebagai agent of change mahasiswa berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
Sebagai bagian dari Negara Indonesia mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas academica yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Hak dan kewajiban yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa antara lain :
Kebebasan akademik menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
Memperoleh pengajaran dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
Menyelesaikan studi lebih awal.
Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi serta hasil belajarnya.
Memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan organisasi mahasiswa yang ada di kampus.
Mematuhi peraturan yang berlaku.
Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan fakultas dan kampus.
Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas atau kampus.
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua harus menyatu, maksudnya di kala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menunaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini.
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Saran
Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara. Jakarta : Erlangga.
Marlian, S. Marjuki. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : UII Pres.
Mimin Mintarsih. 2015. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : UID.
16
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
http://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
