Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
2006. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 14-17
Zubaedi, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hal.31
Zubaedi,Op. Cit., hal.37
Prasetya, Filsafat Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm. 161.
M. Djumberansyah Indar, Filsafat Pendidikan, Karya Abditama, Surabaya, 1994, hlm. 118.
Ibid., hlm. 120.
Op.Cit., Hasbullah, hlm. 258-262.
PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMAKALAHDisusun untuk memenuhi mata kuliah :" FILSAFAT PENDIDIKAN "Dosen Pembimbing :Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I Disusun oleh :KHISBUNASORMUNARYOKHOIRUL MUKHOLIK ( PAI ) Smt IV- A Program Studi Pendidikan Agama Islam SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH( STAIM )TulungagungApril 2015PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMAKALAHDisusun untuk memenuhi mata kuliah :" FILSAFAT PENDIDIKAN "Dosen Pembimbing :Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I Disusun oleh :KHISBUNASORMUNARYOKHOIRUL MUKHOLIK ( PAI ) Smt IV- A Program Studi Pendidikan Agama Islam SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH( STAIM )TulungagungApril 2015
PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi mata kuliah :
" FILSAFAT PENDIDIKAN "
Dosen Pembimbing :
Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
Disusun oleh :
KHISBUNASOR
MUNARYO
KHOIRUL MUKHOLIK
( PAI ) Smt IV- A
Program Studi Pendidikan Agama Islam
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH
( STAIM )
Tulungagung
April 2015
PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi mata kuliah :
" FILSAFAT PENDIDIKAN "
Dosen Pembimbing :
Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
Disusun oleh :
KHISBUNASOR
MUNARYO
KHOIRUL MUKHOLIK
( PAI ) Smt IV- A
Program Studi Pendidikan Agama Islam
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH
( STAIM )
Tulungagung
April 2015
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih-Nya tiada batas dan sayang-Nya melimpah kepada hamba-Nya. Atas rahmat dan pertolongan Allah, kami mampu menyelesaikan penyusunan makalah tentang " Pendidikan Sebagai Hak dan Kewajiban Semua Warga Negara".
Makalah tersebut kami susun dengan maksud sebagai bahan presentasi Mata Kuliah Filsafat Pendidikan, dan menjadikan penambahan wawasan sekaligus pemahaman terhadap materi tersebut.
Harapan kami, semoga setelah penyusunan makalah ini selesai kami semakin memahami tentang Filsafat Pendidikan.
Di lain sisi, kami mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga dalam penyusunan makalah ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada:
Bapak Nurul Amin, M.Ag selaku Ketua STAIM Tulungagung.
Bapak Afiful Ikhwan, M.Pd.I selaku Dosen Pengampu " Filsafat Pendidikan " yang telah memberikan pengarahan terkait penyusunan makalah ini.
Rekan-rekan STAIM yang senantiasa memberikan motivasi agar tugas ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
Akhirnya, semoga makalah ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami selaku penyusun dan umumnya bagi seluruh pembaca.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran, kritik, serta bimbingan dari para dosen demi penyempurnaan di masa-masa yang akan datang, semoga makalah ini bermanfaat bagi kami. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan.
Tulungagung, April 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR … i
DAFTAR ISI .. ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang ………………………………………………………… 1
Rumusan Masalah …………………………………………………….. 2
Tujuan Masalah ……………………………………………………….. 2
BAB II PEMBAHASAN
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN………………………………. 3
Hak dan Kewajiban Warga Negara…………………………………. 3
B. KONSEP PENDIDIKAN……………………………………………. 5
a. Pengertian Pendidikan …………………………………………….. 5
b. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan………………………….. 5
c. Pandangan Islam Tentang Pendidikan…………………………….. 7
C. DEMOKRASI PENDIDIKAN …………………………………….. 9
Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan ……………………………. 9
b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam Pandangan Islam…. 10
c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia ………………………………. 11
BAB III PENUTUP
Kesimpulan …………………………………………………………… 14
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan Kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Begitu juga dalam hal pendidikan, Di negara-negara yang demokrasi, diharapkan sistem pendidikannya pun harus demokrasi. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain sesuai dengan hak dan kewajibanya.. Pengertian demokrasi di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal.
Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap warga atau anak, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap warga atau anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuannya.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, akan kami bahas mengenai permasalahan tersebut:
Apa Konsep Hak dan Kewajiban?
Apa Konsep Pendidikan ?
Apa Pengertian tentang Demokrasi Pendidikan ?
C. Tujuan Masalah
Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan makalah kami adalah pembaca :
Mengetahui Konsep Hak dan Kewajiban.
Mengetahui Konsep Pendidikan.
Mengetahui Pengertian Demokrasi Pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN
Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok.
Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31, antara lain sebagai berikut :
1) Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
2) Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3) Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
5) Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadah menurut agamanya.
6) Pasal 30 ayat 1 dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7) Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut:
a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b) Hak membela Negara.
c) Hak berpendapat.
d) Hak kemerdekaan memeluk agama.
e) Hak mendapatkan pengajaran.
f) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
g) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
h) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.
B. KONSEP PENDIDIKAN
1. Pengertian Pendidikan
Pengertian pendidikan dalam (UU SISIDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata "didik" dan mendapat imbuhan pe- dan akhiran –an, maka mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan yang mendidik. Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan
Pendidikan dalam pandangan filosofis disini adalah pendidikan merupakan suatu system yang dalam pelaksanaannya, perlu menggunakan filsafat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas (karakteristik) suatu sistem pendidikan.
Untuk merealisasikan pandangan filsafat tentang pendidikan terdapat beberapa unsur yang akan menjadi tonggak untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut, yaitu antara lain :
a) Dasar dan Tujuan Pendidikan
Dasar pendidikan yaitu suatu aktifitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kepribadian, tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga dapat berfungsi sebagai semua sumber peraturan yang akan dicpitakan sebagai pegangan hidup dan pegangan langkah pelaksanaan dan langkah jalur yang menentukan. Tujuan pendidikan dapat diuraikan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:
1) Tujuan Pendidikan Nasional
2) Tujuan Institusional
3) Tujuan Kurikuler
4) Tujuan Instruksional
b) Pendidik dan Peserta didik
Pendidik merupakan individu yang manpu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik ditinjau dari segi fisik maupun segi perkembangan mental.
c) Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
d) Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan merupakan suatu alat, pendidikan merupakan suatu aplikasi dari kebudayaan, yang posisinya itu tidak netral melainkan selalu bergantung pada siapa dan bertujuan apa pendidikan itu dilaksanakan.
3. Pandangan Islam tentang Pendidikan
a) Pendidikan islam menurut Dr. Mohd. Fadil al-Djamaly ialah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrahnya) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).
b) Pendidikan islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad al-Thoumy al-Syaebani ialah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses kependidikan.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan social serta dalam hubungannya dengan alam sekitar. Di mana proses tersebut ada di dalam nilai-nilai Islami. Yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syari'ah dan akhlaq al-karimah.
Upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan Al-Qu'ran. Meski sumber gagasan perumusan tujuan pendidikan Islam sama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, para pakar pendidikan Islam membuat formulasi dengan redaksi yang tidak sama, meski substasinya sama.
a) Ibnu Kaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup:
1) Tujuan yang berorientasi ukhrawi yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah.
2) Tujuan yang berorientasi duniawi yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat.
b) Menurut al-Ghazali, tujuan umum pendidikan Islam tercermin dalam dua segi:
1) Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.
2) Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Menurut Islam, dalam diri manusia terdapat komponen-komponen sifat dasar (tabiat) yang berupa tubuh, ruh dan akal. Ketiga komponen ini memiliki hubungan sinergis dan integralis, artinya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan Islam perlu memperhatikan perkembangan tiga komponen itu secara terpadu dan harmonis.
Dengan menggunakan kerangka berfikir demikian, Abdurrahman Saleh Abdullah mengklasifikasikan tujuan pendidikan Islam menjadi empat macam yang sama-sama mambutuhkan perhatian seimbang. Empat kelompok tujuan pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut:
1) Tujuan Pendidikan Jasmani (al- Ahdaf al- Jismiyah)
2) Tujuan Pendidikan Rohani (Al-Ahdaf ar-Ruhiyah)
3) Tujuan pendidikan Akal (al-Ahdaf al-'Aqliyah)
4) Tujuan Pendidikan Sosial (al-ahdaf al-ijtima'iyyah)
Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh baik roh, tubuh dan akal. Identitas individu disini tercermin sebagai "an-nas" yang hidup pada masyarakat plural.
Dengan mengakomodasikan empat tujuan pendidikan di atas, pendidikan Islam akan bisa mengembangkan kepribadian peserta didik secara utuh. Ia bisa mengembangkan iman, cipta, rasa, dan karsa dan hati nurani.
C. DEMOKRASI PENDIDIKAN
Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan.
Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu.
Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas mengandung tiga hal, yaitu:
1) Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia.
2) Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat.
3) Rela untuk berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Dan dengan adanya norma-norma serta tata nilai yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Karenanya, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap warga negara tadi.
a. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pendidikan
Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di dalam setiap pelaksaan pendidikan, antara lain:
1) Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;
2) Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan;
3) Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.
Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh, sifat dan jenis masyarakat tempat mereka berada. Dalam realitasnya pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi, berarti itu akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:
1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya;
2) Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur;
3) Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan IPTEK tanpa merugikan pihak lain.
Jelaslah dalam demokrasi pendidikan, anak tidak saja dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, tetapi juga mampu menghargai orang lain, di samping beriman dan intelektual.
b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam Pandangan Islam
Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Anak didik dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri.
Sebagai acuan pemahaman demokrasi dalam Islam, tampaknya tercermin pada hal berikut ini:
1) Hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ
"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan". (HR. Anas )
Hadist tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani.
2) Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu
Di dalam Al-qur'an surah an-Nahl : 43 Allah SWT berfirman:
وَمَاأَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ اِلاَّرِجَالاًنُوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْاأَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ
لاَتَعْلَمُوْنَ
dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.(QS:an-Nahl [16]:43)
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila pendidik dan anak didik dalam proses belajar mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang tersebut.
Dengan beberapa uraian tersebut, jelas bahwa Islam memberikan dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan karena demokrasi pendidikan itu akan melahirkan kemajuan-kemajuan yang berarti bagi umat manusia.
c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Pelaksaan tersebut telah diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini.
1) Pasal 31 UUD 1945;
a) Ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
b) Ayat 2 : pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
2) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan;
a) Pasal 5 : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
b) Pasal 6 : setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.
c) Pasal 7 : penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
d) Pasal 8 ;
1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik/mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
3) GBHN di sektor pendidikan
Untuk sekedar mengetahui gambaran pembahasan pendidikan dalam GBHN maka dapat dilihat seperti berikut ini:
a) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
b) Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
c) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenai pendidikan nasional.
d) Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
e) Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
f) Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu semakin diperluas, ditingkatkan, dan dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila sehingga semakin membudaya di seluruh lapisan masyarakat.
g) Pendidikan kewarganegaraan dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan.
Berdasarkan apa yang termuat dalam undang-undang dan GBHN tersebut, dalam konteks pelaksanaan demokrasi pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu.
Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan :
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok.
Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan social serta dalam hubungannya dengan alam sekitar. Di mana proses tersebut ada di dalam nilai-nilai Islami. Yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syari'ah dan akhlaq al-karimah.
Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan juga merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu.
Pelaksaan demokrasi pendidikan di Indonesia telah diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia seperti:
1. Pasal 31 UUD 1945.
2. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan.
3. GBHN di sektor pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Indar, Djumberansyah. 1994. Filsafat Pendidikan. Surabaya: Karya Abditama.
Prasetya. 1997. Filsafat Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan
Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 2006.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M. Arifin.2000. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Zubaedi.2012. Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta:Pustaka Pelajar..
