1
3. Paper
ARTI PENTING PEMAHAMAN ATAS STRUKTUR ANGGARAN
DARI T-ACCOUNT MENJADI I-ACCOUNT
OLEH :
VINA VITRIANA RUDJI
A. LATAR BELAKANG
Dalam mengatur kegiatan perekonomian nasional, suatu negara harus merancang anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengetahui berapa penerimaan, pengeluran dan pembiayaan yang akan dibutuhkan. Anggaran menurut Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 januari – 31 desember), yang ditetapkan dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertangggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi utama Anggaran (Mardiasmo, 2009) yaitu :
Alat Perencanaan
Alat Pengendalian
Alat Kebijakan Fiskal
Alat Politik
Alat Koordinasi dan Komunikasi
Alat Penilaian Kinerja
Alat Motivasi
Alat Menciptakan Ruang Publik
Sedangkan Fungsi APBN yaitu :
1. Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan.
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional.
3. Mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
4. Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu negara secara sederhana biasa pula kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki 2 (dua) sisi, yaitu :
a. Sisi penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian.
b. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara kedua sisi tersebut, misalnya :
Pada sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada/tidaknya perubahan upah/gaji.
Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi.
Jadi, anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu struktur yang berperan penting sebagai tulang punggung dan penopang kehidupan Negara baik dalam hal kemakmuran, kesejahteraan dan kelangsungan perkembangan suatu negara demi mencapai sebuah kemajuan.
Tujuan APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam paper ini adalah arti "Penting Pemahaman Atas Sturktur Anggaran dari "T-Account menjadi I-Account"
C. PEMBAHASAN
Suatu negara memerlukan pedoman untuk mengelola keuangan untuk menjalankan pemerintahannya. Demi mencapai sasaran yang telah di rencanakan, diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu setiap awal periode penyusunan APBN akan digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat (3) disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Kadangkala di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk itu dalam melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi penduduk miskin. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun sebelumnya dipandang masih moderat dibandingan dengan masa-masa sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih harus dioptimalkan.
Pelaksanaan Anggaran disuatu negara secara konsisten mengacu pada asas – asas anggaran. Asas – asas anggaran yang menjadi ciri anggaran dalam negara modern terdiri dari (Bohari, 1995 : 20-21) :
Asas kelengkapan (volledigheid, universalitas)
asas ini mempertahankann hak budget parlemen secara lengkap. Semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang dimasukkan ke dalam kas negara. Dengan demikian tidak ada kegiatan penguasa publik yang terlepas dari pengawasan DPR. Asas kelengkapan ini mencegah penyediaan/penggunaan fonds khusus, serta tidak memberi kesempatan kepada kompensasi administratif dari pengeluaran tertentu dengan pendapatan tertentu.
Asas spesialisasi / spesifikasi
Atas diklasifikasi atas 2 macam, yaitu :
Spesialisasi kualitatif, yakni jumlah yang tertentu yang ditetapkan untuk pasal tertentu, harus semata-mata digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam pasal itu.
Spesaialisasi kuantitatif, yakni tidak diperbolehkan malampaui jumlah yang telah ditetapkan
Spesialisasi menurut urutan sementara, yakni pengeluaran itu hanya dapat dibebankan kepada pasal tertentu bagi anggaran tertentu selama dinas yang bersangkutan masih dibuka.
Asas berkala (periodisitas)
Pemberian otorisasi di pengawasan rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya. Periodisitas ini memungkinkan pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat berjalan teratur.periodisitas ini tidak menghilangkan pengawasan rakyat, tetapi juga harus diperhatikan agar kesempatan pemeritah untuk menjalankan rencananya tetap berlaku. Kedua hal ini merupakan persyaratan pencapaian tujuan demokrasi dalam hukum tata negara.
Asas formil (bentuk tertentu)
Setiap rencana atau bentuk kegiatan pemerintah memerlukan suatu betuk tetentu yang dapat mengikat semua pihak, dalam hal ini bentuk undang-undang. Bagi rakyat, dapat mengetahui dan memegangnya secara pasti yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengawasan rakyat melalui wakil-waklnya. Bagi pemerintah, dapat menjadi dasar pegangan yang pasti dalam menjalankan fungsinya berdasarkan otorisasi yang telah diberikan DPR. Asas formil ini dipengaruhi oleh prinsip negara hukum.
Asas publisitas (keterbukaan)
Merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidaktidak ada urusan publik yang bersifat rahasia. Dasar keterbukaan adalah penting bagi negara demokrasi mengenai peneriman dan pengeluaran negara.
STRUKTUR APBN
Sehubungan dengan sistem anggaran yang dipakai, dikatakan oleh Atep, dkk. (2004:31-32) bahwa sejak tahun 2001 sampai sekarang, pemerintah indonesia menganut sistem anggaran berbasis kinerja (performance) dengan prinsip anggaran surplus/defisit. Bentuk anggaran tidak lagi menggunakan model dua sisi/horizontal (T-Account) tetapi menggunakan model vertikal (I-Account) dengan struktur yang terdiri atas :
1) Pendapatan
i) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan bukan pajak
ii) hibah
2) Belanja
i) Belanja operasi terdii atas belaja pegawai, belanja barang, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan belanja negara
ii) Belanja modal
Sehubungan dengan tujuan untuk mendukung efektifitas fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas dari pemerintah, dilakukan perubahan paradigma dan format penganggaran dalam sistem APBN. Menurut Abimanyu, sebelum tahun 2001, prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun.
Pendapatan negara dan hibah menampung seluruh pendapatan negara yang bersumber dari :
(1) penerimaan perpajakan
(2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
(3) hibah
Sedangkan belanja negara menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari :
(1) Belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
(2) Belanja untuk daerah, yang meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara akan berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit anggaran maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara lain bersumber dari :
(1) pembiayaan dalam negeri
(2) pembiayaan luar negeri
Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, yang terdiri dari :
(i) Belanja pegawai
(ii) Belanja barang
(iii) Pembayaran bunga utang
(iv) Subsidi
(v) Pengeluaran rutin lainnya
Sementara itu, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik berupa sasaran fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, pengeluaran pembangunan terdiri dari :
(i) Pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, dan
(ii) Pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek, yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek.
Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget (anggaran terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam :
(1) Kompensasi untuk pegawai
(2) Penggunaan barang dan jasa
(3) Kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah
(4) Bunga hutang
(5) Subsidi
(6) Hibah
(7) Tunjangan sosial (social benefits)
(8) Pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya
Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap mengacu GFS Manual 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003.
Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru antara lain :
1. Dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
2. Semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi.
3. Semua pengeluaran negara yang selama ini 'mengandung' nama lain-lain yang tersebar di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain.
Pada T-account, pinjaman proyek bersifat in-out yaitu "masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan", sedangkan pada I-account yaitu "pinjaman proyek dimasukkan dalam pembiayaan anggaran".
Selain itu pembayaran "bunga dan cicilan utang" pada T-account dijadikan satu dalam pengeluaran rutin, sedangkan pada I-account "pembayaran bunga utang dan cicilan utang" terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam belanja negara (Belanja Pemerintah Pusat) , sedangkan "pembayaran utang/ pembayaran cicilan pokok" termasuk dalam pembiayaan anggaran. Akibatnya untuk tahun yang sama jumlah penerimaan maupun pengeluaran pada APBN format T-account berbeda dengan APBN format I-account, namun secara kumulatif jumlahnya sama.
Contoh tabel format T-Account dan format I-Account
Sehingga terjadi Tumpang Tindih Belanja Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari :
(i) Belanja pegawai,
(ii) Belanja barang,
(iii) Belanja modal,
(iv) Pembayaran bunga utang,
(v) Subsidi,
(vi) Hibah,
(vii) Bantuan sosial, dan
(viii) Belanja lain-lain.
Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Disinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih. Demikian juga dengan belanja barang yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.
Secara sederhana, maka struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai berikut :
Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:
1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas :
a. Penerimaan Perpajakan, terdiri dari :
1) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri dari :
a) Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
b) Bagian Laba BUMN
c) PNBP lainnya
2. Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri
a. Belanja terdiri atas dua jenis:
1) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
a) Dana Bagi Hasil
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
d) Dana Otonomi Khusus.
e) Pembiayaan meliputi:
1) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
Penyusunan dan Penetapan APBN
1. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
2. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
3. Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
4. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
5. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
6. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
7. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
8. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
9. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
10. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
11. Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
Fungsi APBN
Fungsi Anggaran sebagai alat perencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. :
1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan para pelaku pasar. Hal ini disebabkan APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam rangka mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara.
D. KESIMPULAN
APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 januari – 31 desember), yang ditetapkan dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertangggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyatberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak tahun 2001 sampai sekarang, pemerintah indonesia menganut sistem anggaran berbasis kinerja (performance) dengan prinsip anggaran surplus/defisit. Bentuk anggaran tidak lagi menggunakan model dua sisi/horizontal (T-Account) tetapi menggunakan model vertikal (I-Account) dengan struktur yang terdiri atas :
1) Pendapatan
i) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan bukan pajak
ii) Hibah
2) Belanja
i) Belanja operasi terdii atas belaja pegawai, belanja barang, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan belanja negara
ii) Belanja modal
3. Sehubungan dengan tujuan untuk mendukung efektifitas fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas dari pemerintah, dilakukan perubahan paradigma dan format penganggaran dalam sistem APBN. Menurut Abimanyu, sebelum tahun 2001, prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun.
4. Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru antara lain :
Dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
Semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi.
Semua pengeluaran negara yang selama ini 'mengandung' nama lain-lain yang tersebar di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain
5. Pada T-account, pinjaman proyek bersifat in-out yaitu "masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan", sedangkan pada I-account yaitu "pinjaman proyek dimasukkan dalam pembiayaan anggaran". Selain itu pembayaran "bunga dan cicilan utang" pada T-account dijadikan satu dalam pengeluaran rutin, sedangkan pada I-account "pembayaran bunga utang dan cicilan utang" terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam belanja negara (Belanja Pemerintah Pusat) , sedangkan "pembayaran utang/ pembayaran cicilan pokok" termasuk dalam pembiayaan anggaran. Akibatnya untuk tahun yang sama jumlah penerimaan maupun pengeluaran pada APBN format T-account berbeda dengan APBN format I-account, namun secara kumulatif jumlahnya sama.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul halim., 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat
http://ardiyansarutobi.blogspot.co.id/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html
Kansil, C.S.T., 2008. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Muhammad Djumhana., 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Riawan Tjandra., 2013. Hukumm Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo
Sarman, Mohammad Taufik Makarao. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rieneka Cipta
