KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
“ Expenditure Assignment ” Pemberian Tugas dan Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah
Kelompok 8 Anggota : ITA PE!"ATA PE!"ATA #A!I
$%$&'()&%(
DE*+I A,IT-A
$%$&'()& $%$& '()&%% %%
P!A".DIA P!A".DI A -/*ADA
$%$&'()&%'
P!ATI0I P!ATI0I DA"A-ATI DA"A-ATI
$%$&'()&%1
2AK.*TA# EK//"I .I+E!#ITA# ADA*A# PADA, )&$1
1
KATA PENGANTAR
Pu3i s4ukur penulis sampaikan kepada Tuhan -ang "aha Esa atas limpahan rahmat dan kasih54a6 atas anugerah hidup dan kesehatan 4ang telah penulis terima6 serta petun3uk5 4a sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam men4usun makalah ini7 Didalam makalah ini penulis selaku pen4usun han4a bisa memberikan sebatas ilmu 4ang dirangkum kedalam topik ” Expenditure Assignment Pemberian Tugas dan Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah9”7 Dimana didalam topik ini ada beberapa hal 4ang penting untuk dipahami dan diketahui oleh mas4arakat luas7 Penulis men4adari bahwa ada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang analisa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah 4ang digunakan pada makalah ini6 oleh karena itu masih terdapat ban4ak kekurangan dan kesalahan dalam pen4usunan makalah ini7 Tak ada gading 4ang tak retak6 maka penulis menerima semua kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan7 arapan penulis6 semoga makalah ini membawa man;aat bagi kita semua7 Tidak lupa kami u
Padang6
$1 o=ember )&$1
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PE,ATA! 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
i
DA2TA! I#I 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ii >A> I : PEDA.*.A $7$ *atar >elakang 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $ $7) !umusan "asalah 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $ $7( Tu3uan dan "an;aat Penulisan 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $ >A> II : PE">AA#A )7$ Pembagian ;ungsi?kewenangan antar tingkatan pemerintahan 777777777777777777777777777777777777 ( )7$7$
Tugas?Kewenangan Pemerintah Daerah7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %
)7$7)
Tugas ? Kewenangan Propinsi 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 '
)7$7(
Tugas ? Kewenangan Pemerintah Pusat9 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 @
>A> III : PE">AA#A (7$ Peran DP!D Dan TAPD Dalam Expenditure Assingment 7777777777777777777777777777777777777777777 8
>A> III : PE.T.PA (7$ Kesimpulan 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $& (7) #aran 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $& DA2TA! P.#TAKA7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 $)
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
/tonomi daerah 4ang didalamn4a mengandung unsur penting 4aitu adan4a desentralisasi kekuasaan6 memberikan peluang dan tantangan kepada daerah untuk menggali potensi daerah demi kepentingan mas4arakat di daerah7 salah satu aspek penting 4ang patut diperhatikan adalah bahwa otonomi daerah sangat berkaitan eret dengan desentralisasi #e
proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan 4ang lebih tinggi kepada pemerintahan 4ang lebih rendah untuk mendukung ;ungsi atau tugas pemerintahan 4ang dilimpahkan Khusaini6 )&&197 Dalam pelaksanaann4a6 konsep desentralisasi ;iskal 4ang dikenal selama ini sebagai mone4 ;ollows ;unerdasarkan prinsip mone4 ;ollows ;un
1.2 RUMUSAN MASALAH
>erdasarkan latar belakang 4ang telah diuraikan diatas6 maka rumusan masalah 4ang akan dibahas dalam makalah ini adalah : $7 >agaimana pembagian ;ungsi?kewenangan antar tingkatan pemerintahan
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
Adapun tu3uan dari penulisan makalah ini adalah : $7 .ntuk mengetahui analisis dan konsep pembagian ;ungsi?kewenangan antar tingkatan pemerintahan
4
)7 .ntuk memahami lebih lan3ut mengenai pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah Adapun man;aatn4a adalah : $7 >agi penulisan6 agar dapat memperdalam ilmu dan pemahaman penulis mengenai expenditure
BAB II LANDASAN TEORI
5
2.1
PEMBAGIAN
TUGAS
/
KEWENANGAN
ANTAR
TINGKATAN
PEMERINTAHAN
Dalam konsep Negara Kesatuan, kewenangan Pemerintahan Daerah sebenarnya ada pada pemerintah pusat sebagai representasi dari negara. Namun
mengingat
semua
kegiatan
yang
diselenggarakan
oleh
pemerintah berokus pada pelayanan masyarakat dimana !angkauan pemerintah kepada masyarakat dalam negara yang mempunyai wilayah demikian luas seperti Negara "ndonesia maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan dalam masalah tersebut perlu
keterbatasan pemerintahan,
adanya sistem pemerintahan
yang
kewenangannya tidak sepenuhnya men!adi urusan pemerintah pusat sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah pusat. Pembagian urusan dan kewenangan dalam pen4elenggaraan pemerintahan daerah 4ang diatur dalam Pasal $& .. omor () Tahun )&&% men4atakan bahwa : $7 Pemerintahan daerah men4elenggarakan urusan pemerintahan 4ang men3adi kewenangann4a6 ke
seluas5luasn4a
untuk
mengatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan7 (7 .rusan pemerintahan 4ang men3adi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada a4at $9 meliputi: •
Politik luar negeriB
•
PertahananB KeamananB
•
-ustisiB
•
"oneter dan ;iskal nasionalB
•
dan Agama7
Pen4elenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas6 Akuntabilitas6 dan e;isiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar strata dalam pemerintahan7 Pen4elenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan #
hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah pro=insi6 kabupaten dan kota atau antar pemerintahan7 daerah 4ang saling terkait6 tergantung6 dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan7 .rusan pemerintahan 4ang men3adi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wa3ib dan urusan pilihan7 Pen4elenggaraan urusan pemerintahan 4ang bersi;at wa3ib 4ang berpedoman pada standar pela4anan minimal dilaksanakan se
2.1.1 TUGAS/KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Tugas wa3ib 4ang men3adi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten?kota merupakan urusan 4ang berskala kabupaten?kota meliputi: $7 Peren
.rusan pemerintahan kabupaten?kota 4ang bersi;at pilihan meliputi urusan pemerintahan 4ang se
kondisi6
kekhasan6
dan
potensi
$
unggulan
daerah
4ang
bersangkutan7
Kewenangan daerah dapat digolongkan men3adi tiga : a7 Kewenangan "aksimum6 seluruh bidang pemerintahan ke
d7 Kepegawaian Daerah : kewenangan untuk melakukan pengangkatan6 pemindahan6 pemberhentian6 penetapan pensiun6 ga3i tun3angan dan kese3ahteraan pegawai6 serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah 7
2.1.2
TUGAS / KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
.rusan pemerintahan 4ang dilimpahkan kepada ,ubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan 4ang didekonsentrasikan7 .rusan wa3ib 4ang men3adi kewenangan pemerintahan daerah pro=insi merupakan urusan dalam skala pro=insi 4ang meliputi : Peren
$$7 Pela4anan kependudukan6 dan
.rusan pemerintahan pro=insi 4ang bersi;at pilihan meliputi urusan pemerintahan 4ang se
Kewenangan Propinsi meliputi : $7 Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom men
Propinsi
sebagai
wila4ah
administrasi
men
kewenangan dalam bidang pemerintahan 4ang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah7 Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom se
2.1.3
TUGAS / KEWENANGAN PEMERINTAH (PUSAT)
Kewenangan Pemerintah Pusat9 dapat digolongkan men3adi dua : 5
Kewenangan .mum 4aitu politik dalam negeri6 pertahanan keamanan6 peradilan6 moneter dan ;iskal7 &
5
Kewenangan *ainn4a 4aitu men4angkut kebi3akan tentang peren
BAB III PEMBAHASAN
1'
3.1 Per! DPRD D! TAPD D"# E$%e!&'re A**'!+#e!
Dewan Perwakilan !ak4at Daerah DP!D9 merupakan lembaga perwakilan rak4at daerah dan berkedudukan sebagai unsur pen4elenggaraan pemerintah daerah7DP!D memiliki ;ungsi legislasi6 anggaran6 dan pengawasan7 DP!D mempun4ai tugas dan wewenang7DP!D mempun4ai hak : $7 Interpelasi )7 Angket (7 "en4atakan pendapat
Pemerintah melakukan perubahan 4ang besar pula dalam ubungan Keuangan Pusat 5 Daerah 4ang diatur oleh .. )'?$CCC7 Pemerintah berdasarkan undang5undang tersebut memberikan bantuan dan sumbangan pada Daerah dalam bentuk “Dana Alokasi .mum DA.9”7 Penggunaan dana ini sepenuhn4a ditentukan oleh Daerah Pemerintah Daerah bersama DP!D97 #ehingga dengan demikian keberhasilan penggunaan dana tersebut ditentukan oleh Pemerintahan Daerah7 *embaga legislasi daerah DP!D 9 adalah lembaga pen4ampai kepentingan dan aspirasi mas4arakat 4ang diubah ke dalam kebi3akan7 2ungsi utama lembaga ini adalah mewakili kebutuhan6 aspirasi6 perhatian dan prioritas mas4arakat dengan mengartikulasikan masukan serta aspirasi mas4arakat6 lalu mengubahn4a men3adi kebi3akan7 2ungsi kedua6 men4usun peraturan perundang5 undangan6 peraturan 4ang mengatur 3urisdiksi6 termasuk anggaran pemerintah6 di3alankan anggota lembaga legislasi daerah dengan selalu memperhatikan kebutuhan mas4arakat7 #ementara ;ungsi ketiga sebuah lembaga legislasi daerah adalah pengawasan6 untuk memastikan akuntabilitas politik dan keuangan eksekuti;7 Target pen
11
men4usun ranD 4ang anggotan4a terdiri dari pe3abat peren
!anD K.A9 4ang telah disusun6 disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah6 paling lambat pada awal bulan uni7Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DP!D7 !an
Pen4usunan dan pelaksanaan kebi3akan pengelolaan AP>D
)7
Pen4usunan dan pelaksanaan kebi3akan pengelolaan barang daerah
(7 pen4usunan ranD dan ranD %7 pen4usunan !aperda AP>D6 perubahan AP>D6 dan pertanggung3awaban pelaksanaan AP>D
12
'7
tugas5tugas pe3abat peren
17 pen4usunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung3awaban pelaksanaan AP>D7 #ekretaris daerah selain melaksanakan tugas5tugas KPKD6 sekretaris daerah melaksanakan pula tugas5tugas TAPD 4aitu : a7 memimpin tim anggaran pemerintah daerahB b7 men4iapkan pedoman pelaksanaan AP>DB <7 men4iapkan pedoman pengelolaan barang daerahB d7 memberikan persetu3uan pengesahan DPA5#KPDB dan e7 melaksanakan tugas5tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainn4a berdasarkan kuasa 4ang dilimpahkan oleh kepala daerah7 TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah9” adalah sebagai berikut: a7 Tim anggaran pemerintah daerah mempun4ai tugas men4iapkan dan melaksanakan kebi3akan kepala daerah dalam rangka pen4usunan AP>D 4ang anggotan4a terdiri dari pe3abat perenD 4ang anggotan4a terdiri dari pe3abat peren
13
BAB IV PENUTUPAN
1.1 Ke*'#%"!
Pembagian urusan dan kewenangan dalam pen4elenggaraan pemerintahan daerah 4ang diatur dalam Pasal $& .. omor () Tahun )&&% men4atakan bahwa : $7 Pemerintahan daerah men4elenggarakan urusan pemerintahan 4ang
men3adi
kewenangann4a6 ke
untuk
mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan7 (7 .rusan pemerintahan 4ang men3adi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada a4at $9 meliputi: Politik luar negeri6 Pertahanan6 Keamanan6 -ustisi6 "oneter dan ;iskal nasional6 dan Agama7 .1 Sr!
Dengan adan4a pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di harapkan tu3uan otonomi daerah apat ter
14
DAFTAR PUSTAKA
;ile:???:?.sers?Asus?Download?Tie;;aniF)&"egaF)&F)&PembagianF)&Kekuasaan F)&antaraF)&PemerintahF)&PusatF)&danF)&Daerah7htm diakses pada $% o=ember )&$19 ;ile:???:?.sers?Asus?Download?PembagianF)&.rusanF)&PemerintahanF)&>erdasarkan F)&PeraturanF)&PemerintahF)&!IF)&omorF)&(8F)&TahunF)&)&&@F)&G F)&kantongteh7htm diakses pada $% o=ember )&$19 http:??indra4ani7sta;;7ipdn7a<7id?pH1C diakses pada $' o=ember )&$19 http:??www7semipedia7
15
