Hak dan Kewajiban Warga Warga Negara dalam Negara Pancasila Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara samasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah adalah berbic berbicara ara tentan tentang g hak warga warga negara. negara. Kesada Kesadaran ran akan akan hak dan kewaji kewajiban ban sangat sangatlah lah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada artikel ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD !"#, serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. $ak adalah kuasa untuk menerima menerima atau melakukan melakukan suatu yang semestinya semestinya diterima diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. $ak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak tidak dapat dapat dipisa dipisahka hkan, n, akan akan tetapi tetapi terjad terjadii perten pertentan tangan gan karena karena hak dan kewajib kewajiban an tidak tidak seim seimban bang. g. %ahw %ahwaa seti setiap ap warg wargaa negar negaraa memi memili liki ki hak hak dan dan kewa kewaji jiban ban untu untuk k mend mendapa apatk tkan an penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara ne gara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. &ika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan dan kewa kewaji jiban ban.. &ika &ika kese keseim imban banga gan n itu itu tidak tidak ada ada akan akan terj terjadi adi kesen kesenja janga ngan n sosi sosial al yang yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum tercantum dalam hukum dan aturan-aturan aturan-aturan yang berlaku. berlaku. &ika hak dan kewajiban kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. $ak dan kewajiban di 'ndonesia ini tidak akan pernah seimbang. (pabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. )ereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. *leh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat 'ndonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD !"# pada pasal +, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara 'ndonesia bersiat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. $arus menjunjung bangsa 'ndonesia ini kepada kehidupan kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan menjalankan hak-hak dan kewajiban kewajiban dengan
seimba seimbang. ng. Dengan Dengan memperh memperhati atikan kan rakyat rakyat-ra -rakya kyatt kecil kecil yang selama selama ini kurang kurang mendapa mendapatt kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. $ak dan Kewajiban a arga rga negara / . ujud $ubungan arg argaa Negara dengan Negara ujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan 0role1. +. $ak dan Kewaji Kewajiban ban arga arga Negara Negara 'ndones 'ndonesia ia $ak kewaji kewajiban ban warga warga negara negara 'ndone 'ndonesia sia tercantum dalam pasal +2 sampai dengan pasal 3" UUD !"#. $ak arga arga Negara 'ndonesia / - $ak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak layak / 45iap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan6 0pasal +2 ayat +1. - $ak untuk untuk hidup dan dan mempertahank mempertahankan an kehidupan/ kehidupan/ 4setiap 4setiap orang orang berhak berhak untuk untuk hidup serta serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.60pasal +(1. - $ak untuk membentuk membentuk keluarga keluarga dan melanjutka melanjutkan n keturunan keturunan melalui perkawina perkawinan n yang sah 0pasal +% ayat 1. - $ak atas kelangsungan kelangsungan hidup. hidup. 4Setiap 4Setiap anak berhak berhak atas kelangs kelangsungan ungan hidup, hidup, tumbuh, tumbuh, dan %erkembang6 - $ak untuk mengembang mengembangkan kan diri dan melalui melalui pemenuhan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasarnya dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 0pasal +7 ayat 1 $ak untuk untuk memaju memajukan kan dirinya dirinya dalam dalam memperjuan memperjuangka gkan n haknya haknya secara secara kolekti kolekti untuk untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 0pasal +7 ayat +1. - $ak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.0pasal +D ayat 1. - $ak untuk untuk mempuny mempunyai ai hak milik milik pribadi pribadi $ak untuk hidup, hidup, hak untuk untuk tidak disiksa disiksa,, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 0pasal +' ayat 1. Kewajiban arga arga Negara 'ndonesia / - ajib ajib menaati menaati hukum dan pemerint pemerintahan. ahan. Pasal Pasal +2 ayat 01 UUD UUD !"# berbunyi berbunyi / segala warg wargaa negar negaraa bers bersam amaa aan n kedu keduduk dukan annya nya di dala dalam m hukum hukum dan dan peme pemeri rint ntah ahan an dan waji wajib b menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- a ajib jib ikut ikut serta serta dalam dalam upaya pembelaan negara. Pasal +2 ayat 031 UUD !"# menyatakan / setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara6. - a ajib jib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal +& ayat mengatakan / Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain - ajib ajib tunduk kepada kepada pembatasan pembatasan yang ditetapkan ditetapkan dengan undang-undan undang-undang. g. Pasal +& ayat + menyatakan / 4Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.6 - a ajib jib ikut serta serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 38 ayat 01 UUD !"#. menyatakan/ 4tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.6 $ak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD !"# pasal +9, +2, +, dan 38, yaitu / . Pasal +9, ayat 01, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa 'ndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 0+1, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. +. Pasal +2, ayat 01, segala warga warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 0+1, taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal +, kemerdekaan kemerdekaan berserikat berserikat dan berkumpul, mengeluarkan mengeluarkan pikiran pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. ". Pasal 38, ayat 01, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 0+1 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Suatu Suatu hal hal tida tidak k dap dapat at dila dilaks ksana anaka kan n seb sebel elum um meng menget etahu ahuii ben benar ar apa apa yang yang hend hendak ak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, p engertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilainilai nilai yang yang terkan terkandung dung di dalamny dalamnya. a. 5anpa anpa mengert mengertii hal-hal hal-hal yang mendasa mendasarr ini amat amat sulit sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. %anyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakanakan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. $al ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan 'ndonesia saat ini yang
tanpa tanpa sada sadarr suda sudah h menge mengeko korr pada pada sist sistem em kapit kapital alis is-n -neo eoli libe bera rali liss dan dan perp perpol olit itik ikan an yang yang bernapaskan indi:idualis bukan kolektiis. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah *rde %aru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila 0P"1. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. )anakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas 0kebingungan1. %anyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P" perlu die:aluasi untuk diperbaiki. 7ontoh kelemahan kelemahan utama dalam pelaksanaan pelaksanaan P" adalah bahwa pedoman tersebut bersiat bersiat kaku, tertut tertutup up dan doktrin doktriner er,, hanya hanya pemeri pemerintah ntah yang yang berhak berhak menerj menerjema emahkan hkan dan menasi menasirka rkan n Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali. Ketiga, perlunya lembaga lembaga yang bertug bertugas as mengaw mengawal al pelaks pelaksanaa anaan n Pancas Pancasila ila.. ;embaga ;embaga ini bertug bertugas as antara antara lain lain memasilitasi akti:itas-akti:itas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. )embuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislati, eksekuti, yudikati, dan masyarakat luas.
