BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai perna penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Upaya kesehatan olah raga adalah salah satu upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik dan atau olah raga. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, program kesehatan olah raga merupakan salah satu program dari pokok program perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat. Kesehatan olah raga telah ditetapkan sebagai salah satu indikator keberhasilan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Aktivitas fisik dan atau olah raga dapat memberikan dampak positif bila dilakukan secara baik, benar, terukur dan teratur. Sebaliknya bila dilakukan tidak sesuai dengan kaidah tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau cedera yang mungkin akan berakibat fatal. Saat ini di Indonesia sebagian besar masyarakat di perkotaan maupun pedesaan sudah melakukan kegiatan aktivitas fisik dan atau olah raga, baik olah raga kelompok atau perorangan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang memanfaatkan sarana olah raga terutama pada hari libur. Selain itu terlihat minat masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peralatan sederhana maupun modern untuk menunjang kegiatan olah raga baik di pusat kebugaran jasmani (fitness center) maupun di rumah tangga, namun proses dan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain peningkatan penyakit tidak menular sangat erat kaitannya dengan perubahan perilaku dan gaya hidup, seperti pola makan tidak seimbang, kurang melakukan aktivitas fisik dan merokok yang merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan IPTEK di berbagai bidang.
Data SKRT Tahun 2001 menunjukkan 61% penduduk Indonesia tidak aktif dalam melakukan aktivitas fisik di mana persentase perempuan yang tidak aktif (73%) lebih tinggi dari pada laki-laki (63%), baik di setiap kelompok umur ataupun di perkotaan. Hasil survei Departemen Kesehatan Tahun 2002 pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada komponen daya tahan jantung-paru (Cardio Respiratory Endurance/CRE) menunjukkan 73% dengan tingat kebugaran jasmani yang kurang dan kurang sekali. Selain itu pada Susenas 2003, dilaporkan bahwa 74% penduduk usia 10 tahun ke atas kurang gerak dalam perjalanan, 81% kurang gerak dalam waktu senggang dan 14% kurang gerak dalam pekerjaan. Hasil penelitian Dede Kusmana Tahun 2002 memperlihatkan bahwa orang yang mempunyai gaya hidup seperti tidak merokok, berolah raga secara teratur dan melakukan kerja fisik, ternyata berpeluang lima kali lebih tinggi terhindar dari penyakit jantung dan stroke dari pada yang bergaya hidup sebaliknya. Dari data-data di atas, upaya kesehatan olah raga mempunyai peran penting dalam mencegah dan menanggulangi keadaan tersebut. Upaya kesehatan olah raga dapat dilaksanakan di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Balai Kesehatan Olah raga Masyarakat (BKOM), Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan lain baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 1995 telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Olah Raga untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga di puskesmas. Terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia mengakibatkan perubahan kebijakankebijakan termasuk di Departemen Kesehatan, yaitu reformasi di bidang kesehatan. Sejalan dengan itu disusun Kebijakan Dasar Puskesmas, dimana visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010. Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas tersebut, Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan Puskesmas dikelompokkan menjadi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan olah raga merupakan salah satu upaya kesehatan pengembangan. Atas dasar tersebut di atas, maka buku Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga di Puskesmas perlu disesuaikan. B. Tujuan Pedoman 1. Tujuan Umum menyelenggarakan upaya kesehatan olah raga di Puskesmas adalah untuk menunjang terwujudnya kecamatan sehat. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan
di
Puskesmas
dalam
menyelenggarakan upaya kesehatan olah raga. b. Meningkatnya kemitraan melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha/swasta, LSM, organisasi profesi dan media massa. c. Meningkatnya jangkauan, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan olah raga di Puskesmas. d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan olah raga. C. Ruang Lingkup Pedoman Kesehatan olah raga meliputi pelayanan kesehatan pada kegiatan olah raga dan pemanfaatan olah raga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani yang diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 1. Pendekatan promotif diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. 2. Pendekatan preventif diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit atau penyulit akibat kurang gerak serta memperlambat proses penuaan. 3. Pendekatan kuratif diharapkan dapat memberikan alternatif untuk upaya penyembuhan penyakit (exercise is medicine). 4. Pendekatan rehabilitatif diharapkan dapat memulihkan gangguan fungsi tubuh akibat penyakit dan kecacatan
D. Batasan Operasional Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan olah raga agar mencapai tujuan yang berhasil dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan kebijakan operasional dan strategi sebagai berikut :
1. Kebijakan Operasional Upaya kesehatan olah raga diselenggarakan : a. Sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. b. Secara menyeluruh dengan mengutamakan pendekatan promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. c. Berdasarkan kemitraan melalui jejaring kerja sama dengan lintas program, lintas sektor, LSM, organisasi profesi serta dunia usaha. d. Dengan memberdayakan masyarakat baik perorangan, keluarga dan kelompok. e. Dengan memberikan bantuan pembinaan prestasi olah raga di wilayah kerja melalui tahapan pelayanan sesuai standar operasional yang berlaku. 2. Strategi a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dan non kesehatan di bidang kesehatan olah raga. b. Advokasi dan sosialisasi pada pembuat kebijakan dan pemegang program terkait. c. Menyebarluaskan informasi tentang kesehatan olah raga. d. Memberikan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar pelayanan yang berlaku. e. Memanfaatkan forum koordinasi yang ada sebagai wadah pembinaan upaya kesehatan olah raga. f. Menghimpun potensi / sumber daya masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan olah raga. g. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan olah raga.
E. Landasan Hukum 1. Amandemen Undang-undang Dasar 45 Tahun 2002 Pasal 28 H. 2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100 Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 3. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839); 4. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952); 5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. SKB 4Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI)No.1/U/SKB/2003,No. 1067/Menkes/SKB/VII/2003 No. MA/230 A/2003, No. 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah); 7. Keputusan Menteri kesehatan RI No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI; 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457/MENKES/SK/X/2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 128/MENKES/SK/II/2004, tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/Sk/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Adalah petugas yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya di bidang kesehatan olahraga. Untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan olah raga di Puskesmas diperlukan sumber daya sebagai berikut : 1. Tenaga : Untuk ketenagaan perlu memperhatikan : a. Jenis ketenagaan b. Kompetensi tenaga Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan olah raga, petugas Puskesmas berfungsi sebagai provider, fasilitator dan motivator serta bermitra dengan kelompok peduli olah raga di masyarakat. 2. Tempat Upaya kesehatan olah raga dapat dilaksanakan di dalam atau di luar gedung Puskesmas dalam wilayah kerjanya. 3. Peralatan Tersedianya peralatan yang mudah didapat dan tepat guna serta sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 4. Pembiayaan Sumber biaya dapat berasal dari : swadaya masyarakat, donatur, sponsor, PLN, APBD, APBN, dll. 5. Pedoman dan standarisasi Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan olah raga diperlukan pedoman-pedoman, petunjuk teknis, standarisasi, dll.
B. Distribusi Ketenagaan 1. Dokter Umum a) Tugas
Membuat perencanaan, melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan indera, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelayanan di poli umum . b) Fungsi 1) Perencanaan kebutuhan alat dan bahan untuk pelayanan di poli umum . 2) Pengoordinasian pelayanan . 3) Pelaksanaan tindakan . 4) Penegakan diagnose 5) Pencatatan diagnosa dan tindakan yang dilakukan 6) Mengoordinasian pencatatan dan pelaporan. c) Uraian Tugas 1) Mencatat registrasi atau data pasien 2) Melakuakan pemeriksaan 3) Melakukan tindakan 4) Memberi resep obat 5) Konseling 6) Penyuluhan untuk program kesehatan olahraga d) Tanggung Jawab 1) Bertanggung jawab atas perencanana kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan untuk program kesehatan olahraga. 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
olahraga. 3) Bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan program olahraga. 4) Pencatatan dan pelaporan harian, bulanan dan tahunan.
2. Perawat. a) Tugas Membantu kegiatan pelayanan kesehatan olahraga luar gedung dan dalam gedung,mengendalikan dan mengevaluasi hasil kegiatan di lapangan. b) Fungsi 1) Melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas, kemudian melakukan kegiatan tes kebugaran jasmani atau kesehatan olahraga 2) Melakukan koordinasi dengan program lain untuk tercapai nya target. 3) Melaporkan hasil kegiatan kesehatan olahraga dan di catat dalam buku visum dan format kesehatan olahraga.
4) Mencatat data sasaran yang tercatat dalam buku register dan di laporkan ke dinas kesehatan setiap kali kegiatan kesehatan olahraga dan direkap dalam format laporan bulanan c) Uraian tugas 1) Mencatat registrasi/data sasaran 2) Melaksanakan kegiatan tes kebugaran jasmani sesuai dengan kebutuhan 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi 3) Penyuluhan tentang kesehatan olahraga d) Tanggung Jawab 1) Bertanggung jawab atas perencanana kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan untuk pelayanana kesehatan oahraga. 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan
kesehatan
olahraga. 3) Bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan program kesehatan olahraga. 4) Pencatatan dan pelaporan harian, bulanan dan tahunan e ) Wewenang Melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga luar gedung dan dalam gedung. C. Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan kesehatan olahraga dilakukan sesuai dengan rencana bulanan yang sudah di buat dalam rencana tahunan.
BAB III STANDAR FASILITAS
A. Denah Ruang
B. Standar Fasilitas 1. Ruangan pelayanan kesehatan olahraga terdapat fasilitas yang mendukung kegiatan kesehatan olahraga seperti adanya tempat konsultasi lengkap dengan sarana dan prasarana penyuluhan 2. Kondisi ruangan yang bersih dan nyaman serta dilengkapi dengan sarana penerangan dan ventilasi yang baik.
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN A. Lingkup Kegiatan Untuk terselenggaranya upaya kesehatan olah raga di Puskesmas perlu ditunjang dengan manajemen yang baik. Manajemen kesehatan olah raga di Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien di bidang kesehatan olah raga. Ada tiga fungsi manajemen kesehatan olah raga di Puskesmas yakni : 1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan dan Pengendalian; 3. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. B. Langkah Kegiatan Adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut : a. Pengorganisasian Di tingkat Puskesmas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1) Penentuan para penanggung jawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja / binaan wilayah kerja. 2) Penggalangan kerja sama tim secara lintas sektor dan mitra kerja lainnya, seperti : a) Puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, kantor kecamatan dalam penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah (kegiatan pendidikan jasmani dan kesehatan bagi anak usia sekolah). b) Kemitraan dengan dunia usaha, contohnya memanfaatkan halaman parkis pertokoan, perkantoran untuk kegiatan olah raga masyarakat.
b. Penyelenggaraan Dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1) Mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun, mencakup jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi dan rincian tugas para penanggung jawab dan pelaksana. 2) Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan. 3) Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada waktu menyelenggarakan kegiatan harus diperhatikan hal sebagai berikut : a) Asas penyelenggaraan Puskesmas b) Berbagai standar pedoman pelayanan kesehatan c) Standar dan pedoman ketenagaan d) Kendali mutu e) Kendali biaya c. Pemantauan Pemantauan dilakukan secara berkala, mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai. 2) Mengumpulkan masalah, hambatan dan saran-saran untuk peningkatan penyelenggaraan serta memberikan umpan balik. d. Penilaian Penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran, mencakup : 1) Pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar pelayanan. 2) Menyusun saran-saran sesuai pencapaian, masalah dan hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan olah raga dan rencana tahun berikutnya. 3) Melakukan survei kesehatan olah raga (need assessment, rapid survey, dll) untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat.
e. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan upaya kesehatan olah raga, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Pengawasan Terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan.
2) Pertanggung jawaban Pada akhir tahun anggaran, penanggung jawab upaya kesehatan olah raga di Puskesmas membuat laporan mencakup pelaksanaan kegiatan dan penggunaan berbagai sumber daya yang disampaikan kepada Kepala Puskesmas.
BAB V LOGISTIK Kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan kegiatan kesehatan olahraga, sumber dananya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, melalui dana BOK maupun BPJS yang di sesuaikan dengan kebutuhan. BAB VI KESELAMATAN SASARAN Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan olahraga, perlu memperhatikan keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat kesalahan diagnosa dan lainnya. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran dilakukan setiap kegiatan pelayanan kesehatan olahraga, dengan memperhatikan keadaan umum peserta, umur dan jenis olahraga yang dilakukan peserta dalam melakukan kegiatan kesehatan olahraga. BAB VII KESELAMATAN KERJA
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap kegiatan kesehatan olahraga atau tes kebugaran jasmani harus memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU Kinerja pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga harus di monitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO. 2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan (Tupoksi ). 3. Ketepatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Semua kegiatan didasarkan pada aspek kebutuhan sebagai bentuk pelayanan prima, diantaranya adalah frekuensi penyuluhan kesehatan olahraga, persentase kelompok olahraga yang dibina dan jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga.
BAB IX PENUTUP Pedoman
ini
sebagai
acuan
bagi
karyawan
Puskesmas
diantaranya
dokter,apoteker, asisten apoteker, bidan dan perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kegiatan kesehatan olahraga. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga dan bagi pengelola program dalam membina, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kesehatan olahraga di sasaran kesehatan .
Demikian Pedoman pelayanan kegiatan kesehatan olahraga, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan kesehatan olahraga yang telah dilaksanakan oleh
UPT Puskesmas DTP Beber , dan untuk tercapainya kegiatan kesehatan olahraga yang lebih baik, diperlukan adanya kerjasama, keterpaduan, dukungan baik lintas program, lintas sektor serta masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.
Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas DTP Beber
Koordinator Program
DRS.HAERIA SKM,.MKM
EROH ROHAENI, Amd.Kep
NIP. 19641213 198803 1 006
NIP. 19820127 200801 2 004
PEDOMAN PELAYANAN PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA UPT PUSKESMAS DTP BEBER
UPT PUSKESMAS DTP BEBER Jl. Jenderal Sudirman Desa Beber Cirebon, Telp.: 0232-5995252 E-mail :
[email protected] Kode Pos 45172
