Konstitusi HMI
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Pedoman Pedoma n Struktur Pedoman Kesekretariatan Pedoma Kerja Nasional
Konstitusi HMI
konstitusi indd
1
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
Konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam Design dan Tata Letak Penerbit
: :
she_nichi Universal Press (Kornas LAPMI Divisi Penerbitan) Isi diluar tanggungjawab penerbit
Cetakan Pertama September 2009
Dipersilahkan mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit © HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UND UNDANG-UNDANG ANG
konstitusi indd
2
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
Daftar Isi
Anggaran Dasar Anggar an Rumah Tangga Anggaran Pedoman Struktur Pedoman Kesekretariatan Pedoman Kerja Nasional
1 7 27 65 95
Konstitusi HMI
konstitusi indd
3
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
v
konstitusi indd
4
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Bismillahirromanirrahiim
MUQODDIMAH
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berperikehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Menurut iradat Allah Subhanahu Wata’ala, kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia ialah Islam, yakni paduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sesuai dengan fungsi penciptaan manusia, umat Islam berkewajiban mengemban amanah kekhalifahannya guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanhu Wata’ala. Mahasiswa Islam sebagai bagian dari umat Islam yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dituntut peran serta dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan nlai-nilai aqidah, kemanusiaan yang berdasarkan pada fitrah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariah. Umat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, serta tegaknya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan hidayah dan taufiq Allah Subhanahu Wata’ala, serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh hikmah dengan mengharap ridho Allah, kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satuan organisasi yang tergerakkan dengan Pedoman Anggaran Dasar sebagai berikut:
Konstitusi HMI
konstitusi indd
1
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 1 : Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam di singkat HMI. Pasal 2 : HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, untuk waktu yang tidak ditentukan.
BAB II ASAS TUJUAN, USAHA DAN SIFAT
Pasal 3 : HMI Berazaskan Islam. Pasal 4 : Tujuan yang ingin dicapai adalah terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul
Albab
yang
turut
bertanggungjawab
atas
terwujudnya
tatanan
masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala. Pasal 5 : Pencapaian tujuan dilakukan dengan usaha organisasi berupa: a. Membina mahasiswa Islam untuk untuk menuju tercapainya tercapainya Insan Mu’abbid, Mu’abbid, Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid; b. Mengembangkan Mengembangkan potensi potensi kreatif kreatif terhadap berbagai aspek aspek kehidupan; kehidupan; c. Mengambil Mengambil peran aktif dan mewarnai dunia kemahasiswaa kemahasiswaan, n, perguruan perguruan tinggi dan kemasyarakatan dengan inisiatif, partisipasi yang konstruktif, kreatif sehingga tercapainya nuansa yang Islami; d. Memajukan Memajukan kehidupan kehidupan umat Islam dan masyarakat masyarakat pada umumnya umumnya sebagai sebagai implementasi rahmatan lil’alamin; e. Membangun Membangun kerjasama kerjasama dengan dengan organisasi organisasi Islam lainnya lainnya dan dan organisasi organisasi lainnya yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan; f. Usaha-usaha Usaha-usaha lain yang sesuai sesuai dengan dengan asas asas organisasi organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan. Pasal 6 : Himpunan Mahasiswa Islam bersifat Independen.
konstitusi indd
2
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
BAB III STATUS DAN IDENTITAS
Pasal 7
:
Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan. kemahasiswaa n.
Pasal 8
:
Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan dan perjuangan.
BAB IV KEANGGOTAAN
Pasal 9
:
Anggota HMI terdiri atas Anggota Muda, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
BAB V STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10 : HMI berkedudukan di tempat Pengurus Besar. Pasal 11 : Kekuasaan dipegang dipeg ang oleh Kongres Kongr es ditingkat ditingk at pusat, Konferensi Konferens i di tingkat tingka t cabang dan Rapat Anggota Komisariat ditingkat komisariat; Pasal 12 : Pimpinan terdiri atas Pengurus Pen gurus Besar, B esar, Pengurus Peng urus Cabang, Ca bang, dan Pengurus Komisariat; Pasal 13 : Lembaga Koordinasi merupakan lembaga yang mengkoordinir mengkoordin ir struktur pimpinan dalam memastikan akan jalannya kebijakan Pengurus Besar atau perogram kerja Pengurus Cabang di lingkungan wilayahnya; Pasal 14 : Lembaga Khusus Kh usus merupakan lembaga yang menjalankan tugas khusus organisasi; Pasal 15 : Lembaga Lemba ga Kekaryaan Keka ryaan dibentuk dibent uk untuk meningkatkan dan mengembangkan mengemba ngkan keahlian dan bakat para anggota di bidang tertentu; Pasal 16 : Di tingkat Pengurus Besar dibentuk di bentuk Majelis Syuro Syur o Organisasi dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk di tingkat cabang.;
Konstitusi HMI
konstitusi indd
3
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
BAB VI KESEKRETARIATAN
Pasal 17 : Keberadaan organisasi disimbolkan dalam wujud kesekretariatan yang dilengkapi dengan alat organisasi lainnya berupa sistem administrasi dan sistem keprotokoleran;
BAB VII KEUANGAN
Pasal 18 : Sumber-sumber Sumber-sumber keuangan HMI diperoleh diperoleh dari: a. Uang pangkal, iuran, infaq, dan/atau sumbangan anggota; b. Usaha-us Usaha-usaha aha yang yang sah, halal halal dan tidak mengika mengikat; t;
BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 19 : Atribut-atribut Organisasi ditetapkan ditetapkan sebagai simbol-simbol simbol-simbol organisasi yang yang digunakan dalam aktifitas organisasi.
BAB IX ATURAN TAMBAHAN
Pasal 20 : Amandemen Anggaran Dasar hanya hanya dilakukan di Kongres melalui melalui prosedur prosedur : a. Pengajuan amandemen oleh struktur struktur pimpinan pimpinan HMI ditujukan ditujukan kepada kepada MSO. b. Usulan amandemen oleh MSO MSO Pusat Pusat diajukan diajukan ke Kongres
konstitusi indd
4
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
Pasal 21 : a. Dalam Muqadimah Muqadimah alinea 1 dan 2 menjiwai pasal 3, alinea 3 menjiwai pasal 4 dan 8, alinea 4 menjiwai pasal 6 dan 7 dan alinea 5 menjiwai pasal-pasal pasal-pasal selain yang tercantum diatas. b. Penjelasan Pasal 3, 4, 5 dan 6 tentang azas, tujuan, usaha dan sifat disebut Khittoh perjuangan. c. Penjelasan pasal 7 dan 8 tentang identitas dan status terdapat dalam pedoman perkaderan (PP). d. Penjelasan Anggaran Dasar tentang tentang hal-hal diluar huruf huruf a, b dan c diatas dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 22 : Pengesahan ditetapkan pada Kongres ke-3 k e-3 di Jakarta pada tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada Kongres ke-4 di Bandung, pada tanggal 14 Oktober 1955, Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957, Kongres ke-6 di Makassar (Ujung pandang) pada tanggal 20 Juli 1960, Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 14 September 1963, Kongres ke-8 di Solo (Surakarta) pada tanggal 17 September 1966, Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969, Kongres ke-10 di Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974, Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976, Kongres ke-13 di Ujung pandang pada tanggal 12 Februari 1979, Kongres ke-14 di Bandung pada tanggal 30 April 1981, Kongres ke-15 di Medan pada tanggal 26 Mei 1983, Kongres ke-16 di Yogyakarta pada tahun 1986, Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, Kongres ke-18 di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1990, Kongres ke-19 di Semarang pada tanggal 24 Desember 1992, Kongres ke-20 di Purwokerto pada tanggal 27 April 1995, Kongres ke-21 di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1997, kongres ke-22 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1999, kongres ke-23 di Makassar tanggal 25 Juli 2001, kongres ke-24 di Semarang tanggal tanggal 11 September September 2003, 2003, kongres ke-25 ke-25 di Palu Pal u tanggal Agus Agustus tus 2005 ko ngres kongres ke-26ke-26 di Jakarta Selatan tanggal1616Agustus Agustus Agustus Palu tanggal1717 Agustus 2005, kongres di Depok tanggal
2007 dan dikukuhkan kembali di Kongres ke-27 di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2009.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
5
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
konstitusi indd
6
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Bismillahirrohmanirrahiim
BAB I KEANGGOTAAN
BAGIAN I : ANGGOTA
Pasal 1 : Anggota
Muda
ialah
mahasiswa
Islam
yang
telah
memenuhi
syarat
keanggotaan. Pasal 2 : Anggota Biasa ialah anggota muda yang telah memenuhi syarat sya rat untuk unt uk menjadi anggota biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader I yang dianggap sah oleh Pengurus Cabang. Pasal 3 : Anggota Kehormatan Kehor matan ialah orang or ang yang dianggap diangg ap telah berjasa kepada HMI yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.
BAGIAN II : TATA CARA KEANGGOTAAN
Pasal 4 : a. Setiap mahasiswa Islam Isl am yang ingin menjadi menja di anggota harus menyatakan me nyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Perjuangan serta Pedoman-pedoman lainnya; b. Bila telah memenuhi memenuhi apa yang yang tersebut tersebut dalam ayat a, serta serta pernah pernah mengikuti aktivitas HMI dan memenuhi syarat keanggotaan, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Anggota Muda HMI; c. Anggota muda muda yang telah memenuhi memenuhi syarat untuk untuk menjadi menjadi anggota biasa biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader I berhak menjadi Anggota Biasa; d. Syarat untuk untuk menjadi menjadi anggota kehormatan ditentukan oleh Pengurus Pengurus Cabang
berdasarkan
aturan-aturan
HMI
setelah
melihat
dedikasi,
aktivitas, kontinuitas, dan komitmen perjuangannya terhadap HMI.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
7
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
BAGIAN III : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 5 : Hak Anggota a. Anggota Muda berhak mengikuti LK I dan aktivitas-aktivitas lainnya yang
diselenggarakan diselenggarakan oleh organisasi; b. Anggota Muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Biasa
dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus LK I berhak menjadi Angota Biasa; c. Anggota Muda berhak mengikuti kegiatan-kegiatan berdasarkan ketentuan
pimpinan HMI dan berhak mengeluarkan pendapat atau mengajukan usul, namun tidak mempunyai hak dipilih dan memilih; d. Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul
atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus, serta mempunyai hak dipilih dan memilih; e. Anggota
Kehormatan
dapat
mengajukan
saran
atau
usul,
serta
pertanyaan-pertanyaan kepada Pengurus HMI. Pasal 6 : Kewajiban Anggota a. Membayar uang pangkal anggota dan uang iuran anggota yang besarnya
ditentukan oleh masing-masing cabang; b. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMI; c. Menjaga nama baik organisasi; d. Terkecuali bagi Anggota Kehormatan tidak berlaku ayat a.
BAGIAN IV : STATUS KEANGGOTAAN
Pasal 7 : Massa Keanggotaan a. Masa keanggotaan HMI berlaku sejak menjadi anggota HMI hingga 12
tahun dan sesudahnya disebut alumni.; b. Anggota yang habis masa keanggotaannya disaat masih memegang
amanah kepengurusan, maka usia keanggotaannya diperpanjang hingga habis masa kepengurusan.
konstitusi indd
8
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
Pasal 8 : Jabatan Rangkap a. Anggota HMI HMI yang mempunyai mempunyai kedudukan pada organisasi organisasi atau badanbadanbadan lainnya di luar HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lainnya; b. Pengurus HMI tidak tidak dibenarkan untuk merangkap merangkap jabatan jabatan di dalam struktur HMI, kecuali dalam keadaan tertentu dan atas persetujuan pimpinan HMI sesuai dengan jenjang kepengurusan. Pasal 9 : Mutasi Anggota a. Anggota HMI HMI dapat melakukan Mutasi dari dari satu cabang cabang ke cabang cabang yang yang lain jika pindah Perguruan Tinggi pada cabang yang berbeda; b. Mutasi anggota anggota HMI dari dari cabang yang satu ke cabang yang yang lain diwajibkan diwajibkan membawa Surat Pengantar dan Kartu Anggota dari cabang asal.
BAGIAN V : PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 10 : Anggota diberhentikan diberhentikan keanggotaannya, keanggotaannya, karena : a. Me Menin ningga ggall dunia dunia;; b. Atas permintaa permintaan n sendiri; sendiri; c. Diskors Diskors (pembe (pemberhen rhentian tian sement sementara); ara); d. Dipe Dipeca cat. t. Pasal 11 : Anggota dapat diskors atau dipecat, karena : a. Bertindak bertentangan bertentangan dengan dengan ketentuan ketentuan-ketentuan -ketentuan HMI; b. Bertindak merugikan atau mencemarkan mencemarkan nama nama baik baik HMI. Pasal 12 : Tata Cara Skorsing/Pemecatan Skorsing/Pemecatan a. Tuntutan skorsing/ pemecatan pemecatan dapat diajukan diajukan oleh Pengurus Pengurus Komisariat kepada Pengurus Cabang; b. Tata cara skorsing/peme skorsing/pemecatan catan terhadap terhadap anggota anggota dilakukan dengan suatu suatu peringatan terlebih dahulu, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali peringatan; Pasal 13 : Pembelaan a. Anggota
yang yang
diskorsing/peme diskorsing/pemecatan, catan,
dapat
membela membela
diri
dalam
Konferensi atau forum yang ditunjuk MSO untuk itu dan Pengurus Cabang berkewajiban untuk melaksanakannya; b. Putusan skorsing/pemecatan skorsing/pemecatan yang diambil di dalam Konferensi Konferensi atau forum lain yang ditunjuk MSO dianggap sah apabila sekurang-kurangnya
Konstitusi HMI
konstitusi indd
9
2 5 /0 7 /2 0 0 9
22:36:11
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah utusan Komisariat yang seharusnya hadir; c. Prosedur pembelaan diatur dalam Pedoman Operasional HMI.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
A. STRUKTUR KEKUASAAN
BAGIAN I : KONGRES Pasal 14 : Status a. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang; cabang-cabang; b. Kongres Kongres memegang memegang kekuasaa kekuasaan n tertinggi tertinggi organisasi; organisasi; c. Kongres Kongres diadak diadakan an 2 (dua) (dua) tahun tahun sekali sekali;; d. Kongres dapat dapat diadakan menyimpang menyimpang dari ayat c jika atas atas inisiatif 1 (satu) Cabang, dan disetujui lebih dari separuh jumlah Cabang-cabang. Pasal 15 : Kekuasaan/Wewenang Kekuasaan/Wewenang a. Men Menilai ilai pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban Pengurus Pengurus Besar Besar HMI; b. Mendengar Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Majelis Syuro Syuro Organisasi; Organisasi; c. Men Menetap etapkan kan
Anggaran Anggaran
Dasar, Dasar,
Aanggaran Aanggaran
Rumah
Tangga, Tangga,
Khittoh Khittoh
Perjuangan, dan Pedoman-pedoman Operasional HMI; d. Memilih Ketua Ketua Umum Umum HMI yang merangkap merangkap sebagai sebagai Formateur Formateur dan memilih 4 (empat) Mide Formateur; e. Men Menunju unjuk k Majelis Majelis Syuro Syuro Organis Organisasi. asi. Pasal 16 : Tata Tertib a. Peserta Kongres terdiri terdiri dari Utusan Cabang dan Peninjau; Peninjau; b. Utusan Utusan Cabang Cabang mempunya mempunyaii Hak Suara dan Hak Hak Bicara; c. Peninjau Peninjau hanya hanya memiliki memiliki hak bicara bicara d. Peninjau adalah Pengurus Pengurus Besar Besar yang telah telah dinyatakan dinyatakan demisioner demisioner dan peninjau dari cabang-cabang; e. Pimpinan Kongres Kongres dipilih dari dari peserta oleh oleh Utusan Cabang, dan berbentuk Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik; f. Steering
Committee
Kongres
memimpin
sidang
kongres
sebelum
Presidium Kongres terbentuk; 0
konstitusi indd
10
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 1
g. Pengurus Besar dinyatakan demisioner setelah pertanggung-jawabannya pertanggung-jawabannya dinilai oleh Kongres; h. Kongres dapat dapat dinyatakan dinyatakan sah apabila telah telah dihadiri lebih dari separuh jumlah utusan cabang-cabang; cabang-cabang; i. Apabila Apabila pada pada ayat h tidak terpen terpenuhi, uhi, maka maka Kongres Kongres diundur diundur selambatselambatlambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dapat dimulai; j. Jumlah Jumlah Utusan Utusan Cabang Cabang dalam Kongres Kongres ditent ditentukan ukan dengan dengan rumus: rumus: Sn = a pn-1 Sn
: Batas atas Jumlah anggota
a
p
: Pembanding = 2
n :
Contoh
k. Jumlah
peninjau
:
50 Jumlah utusan
Jumlah An A nggota
Utusan
50
=1
100
=2
200
=3
400
=4
800
=5
1600
=6
Dan seterusnya
= dst
Cabang
ditetapkan
oleh
Panitia Panitia
Kongres Kongres
atas atas
pertimbangan Steering Committe Kongres; l. Jumlah Jumlah
Utusan Utusan
dapat dapat
ditetapka ditetapkan n
oleh
Pengu Pengurus rus
Besar Besar
HMI
atas atas
persetujuan Majelis Syuro Organisasi untuk cabang yang tidak memiliki kejelasan jumlah anggota.
BAGIAN II : KONFERENSI
Pasal 17 : Status a. Konferen Konferensi si
merupakan merupakan
musyawara musyawarah h
utusan utusan
komisariat-kom komisariat-komisaria isariatt
ditingkatan cabang; b. Konferen Konferensi si memegang memegang kekuasaan kekuasaan tertinggi tertinggi ditingkat ditingkat cabang; cabang; c. Konferen Konferensi si diadakan diadakan 1 (satu) (satu) kali setahu setahun; n;
Konstitusi HMI
konstitusi indd
11
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 1
d. Konferensi dapat diadakan diadakan menyimpang menyimpang dari ketentuan ketentuan b jika atas inisiatif 1 (satu) komisariat, dan disetujui lebih dari separuh jumlah utusan komisariat. Pasal 18 : Kekuasaan/Wewenang Kekuasaan/Wewenang a. Menetapkan Garis
Besar Besar
Program Kerja
sebagai sebagai
pengejawantah pengejawantahan an
Ketetapan-ketetapan Kongres; b. Men Menilai ilai pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban Pengurus Pengurus Cabang Cabang HMI; c. Memilih Ketua Umum Umum yang yang merangkap sebagai Formateur Formateur dan dan kemudian kemudian memilih 4 (empat) Mide Formateur; d. Men Mendeng dengar ar Laporan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Tugas MSO Cabang Cabang e. Men Menunju unjuk k anggota anggota MSO Cabang Cabang Pasal 19 : Tata Tertib a. Peserta Konferensi terdiri dari dari Utusan Komisariat, dan dan Peninjau; Peninjau; b. Utusan Utusan Komisariat Komisariat memilik memilikii Hak Suara dan Hak Hak Bicara; c. Peninjau Peninjau hanya hanya memilik memilikii hak bicara; bicara; d. Peninjau adalah Pengurus Pengurus Cabang Cabang yang telah telah demisioner demisioner dan peninjau peninjau dari Komisariat-komisariat; Komisariat-komisariat; e. Pimpinan Konferensi Konferensi dipilih dari dari peserta oleh Utusan Utusan k, dan berbentuk Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik; f. Steering Committee Konfrensi memimpin sidang konferensi sebelum Presidiun Konferensi terbentuk; g. Pengurus Cabang dinyatakan demisioner setelah pertanggung-jawabannya pertanggung-jawabannya dinilai oleh Konferensi; h. Konferensi Konferensi dinyatakan sah bila dihadiri dihadiri lebih lebih dari separuh separuh utusan utusan Komisariat; i. Apabila Apabila ayat h tidak tidak terpenuh terpenuhi, i, maka Konferen Konferensi si diundur diundur selamba selambattlambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dianggap sah; j. Jumlah Jumlah Utusan Utusan Komisariat Komisariat pada pada Konferensi Konferensi disesua disesuaikan ikan dengan dengan pasal pasal 16 ayat j dengan ketentuan a = 10 (sepuluh); k. Jumlah peninjau peninjau dari Komisariat Komisariat ditentukan ditentukan oleh Panitia konferensi konferensi atas persetujuan Steering Committe; Committe ; l. Jumlah Jumlah Utusan Utusan dapat ditetap ditetapkan kan oleh Penguru Penguruss Cabang atas atas persetuju persetujuan an MSO pada komisariat yang tidak memiliki kejelasan jumlah anggota.
konstitusi indd
12
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 1
m. Untuk cabang yang yang memiliki kurang dari 3 komisariat, maka utusannya utusannya adalah anggota cabang. n. Bila point m tidak terpenuhi, terpenuhi, sidang ditunda selambat-lamb selambat-lambatnya atnya 1 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah.
BAGIAN III : RAPAT ANGGOTA
Pasal 20 : Status a. Rapat Anggota Anggota merupakan merupakan musyaw musyawarah arah anggota anggota Komisariat; Komisariat; b. Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi ditingkat Komisariat c. Rapat Anggot Anggota a diadakan diadakan 1 (satu) (satu) tahun tahun sekali sekali;; d. Rapat Anggota dapat menyimpang menyimpang dari dari ayat a jika atas inisiatif 1 (satu) anggota dan disetujui lebih dari separuh jumlah anggota pleno Komisariat. Pasal 21 : Kekuasaan/Wewenang a. Mene Menetapka tapkan n Garis Besar Haluan Haluan Kerja Komisariat Komisariat sebagai sebagai bentuk bentuk pengejawantahan Ketetapan Konferensi; b. Menilai Menilai pertanggung pertanggungjawab jawaban an Pengurus Pengurus Komisariat; Komisariat; c. Memilih Ketua Umum merangkap merangkap sebagai Formateur dan kemudian kemudian memilih 4 (empat) Mide Formateur; Pasal 22 : Tata Tertib a. Peserta Peserta Rapat Anggota Anggota adalah adalah Pengurus Pengurus Komisaria Komisariatt dan Anggota Anggota Komisariat; b. Anggota Anggota Komisariat Komisariat memilik memilikii Hak Suara dan dan Hak Bicara; Bicara; c. Pengurus Pengurus Komisa Komisariat riat hanya hanya memilik memilikii Hak Bicara; Bicara; d. Pimpinan Rapat Rapat Anggota dipilih dari peserta oleh oleh Anggota Komisariat, dan dan berbentuk Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik; e. Steering Committee Rapat Anggota memimpin sidang rapat anggota sebelum Presidium rapat anggota terbentuk; f. Pengurus Pengurus komisariat komisariat dinyataka dinyatakan n demisioner demisioner setelah setelah Laporan pertanggu pertanggungngjawabannya dinilai oleh Rapat Anggota;
Konstitusi HMI
konstitusi indd
13
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 1
g. Rapat Anggota Anggota dinyatakan dinyatakan sah apabila dihadiri dihadiri lebih lebih dari separuh anggota; h. Apabila ayat ayat g tak dapat dapat dipenuhi, dipenuhi, Rapat Anggota dapat dapat diundur diundur maskimal 1 x 24 jam dan dinyatakan sah;
B. STRUKTUR PIMPINAN
BAGIAN I : PUSAT Pasal 23 : Status a. Pengurus Besar adalah badan tertinggi tertinggi di struktur struktur kepemimpinan kepemimpinan HMI; HMI; b. Masa jabatan jabatan Pengurus Besar adalah adalah 2 (dua) tahun; Pasal 24 : Pengurus Besar a. Pengurus Besar terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Jenderal, Bendahara Bendahara Umum,
Pengurus
Harian,
Lembaga
Koordinasi,
Lembaga-Lembaga
kekaryaan dan Lembaga-Lembaga Khusus dan para stafnya; b. Pengurus Besar adalah adalah anggota HMI yang yang pernah menjadi Pengurus Pengurus Cabang, dan telah lulus Latihan Kader II dan senior course; c. Apabila Ketua Ketua Umum Umum berhalangan berhalangan tetap, tetap, maka dapat diangkat diangkat Pejabat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Besar; Pasal 25 : Tugas dan Kewajiban Kew ajiban : a. Pengurus Besar Melaksanakan Ketetapan-Ketetapan Ketetapan-Ketetapan Kongres; b. Pengurus Besar menjalankan menjalankan tugasnya tugasnya setelah setelah dilakukan dilakukan serah terima dari pengurus periode sebelumnya; c. Pengurus Besar wajib mengumumkan ke seluruh seluruh Cabang Cabang segala Kebijakan Strategis HMI; d. Ketua Umum Umum Pengurus Pengurus Besar HMI bertanggungjawab bertanggungjawab pada Kongres. Kongres. Pasal 26 : Forum pengambilan keputusan pengurus besar terdiri dari : a. Rapat pleno, pleno, adalah forum pengambilan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi mengevaluasi atas pelaksanaan pelaksanaan amanah kongres yang diadakan minimal minimal tiap 6 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris jendral, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;
konstitusi indd
14
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
b. Rapat presidium presidium adalah forum pengambilan pengambilan keputusan keputusan strategis strategis organisasi organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris jendral, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian adalah forum forum koordinasi koordinasi yang diadakan secara periodik periodik yang yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris jendral
BAGIAN II : C A B A N G Pasal 27 : Status a. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk dibentuk oleh oleh Pengurus Pengurus Besar di tempat yang ada Perguruan Tinggi pada satu Kabupaten/Kota atau di beberapa kabupaten/kota. kabupaten/kota. b. Cabang dapat dapat didirikan didirikan dengan dengan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya memiliki Ketua Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HMI dengan status cabang persiapan; c. Cabang persiapan persiapan menjadi menjadi cabang cabang Penuh Penuh jika telah telah memenuhi memenuhi 30 anggota dan telah mendapat bimbingan minimal satu tahun oleh Pengurus Besar; d. Penetapan Cabang Penuh Penuh dilakukan melalui Surat Surat Keputusan Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar HMI; e. Pendirian cabang dapat dapat dilakukan dilakukan oleh Anggota atau Komisariat yang yang sebelumnya telah masuk pada satu cabang tertentu yang disetujui oleh pengurus cabang bersangkutan. Pasal 28 : Pengurus Cabang a. Pengurus Cabang adalah badan tertinggi tertinggi dalam dalam struktur struktur kepemimpinan kepemimpinan HMI ditingkat Cabang; b. Pengurus Cabang terdiri dari Ketua Umum Umum dan Pengurus Harian, Koordinator
Komisariat,
Lembaga-Lembaga
khusus,
dan
Lembaga-
Lembaga Kekaryaan; c. Masa jabata jabatan n Pengurus Pengurus Cabang Cabang adalah adalah 1 (satu) (satu) tahun; tahun; d. Pengurus Cabang
adalah adalah
anggota anggota
yang pernah
menjadi menjadi
Pengurus Pengurus
Komisariat dan/atau telah lulus Latihan Kader II; e. Apabila Ketua Ketua Umum Umum Pengurus Pengurus Cabang Cabang berhalangan berhalangan tetap, dapat diangkat diangkat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Cabang.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
15
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
Pasal 29 : Tugas dan Kewajiban a. Pengurus Cabang melaksanakan kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan yang yang ditetapkan ditetapkan Pengurus Besar dan Ketetapan-Ketetapan Konferensi b. Pengurus Cabang menjalankan menjalankan tugasnya setelah setelah dilakukan dilakukan serah terima dari kepengurusan periode sebelumnya; c. Pengurus Cabang harus memberikan laporan kepada kepada Pengurus Pengurus Besar Tiap 4 (empat) bulan; d. Ketua Umum Cabang bertanggungjawab pada Konferensi. Pasal 30 : Forum pengambilan keputusan pengurus cabang terdiri dari : a. Rapat pleno, pleno, adalah forum pengambilan pengambilan keputusan keputusan untuk mengevaluasi mengevaluasi atas pelaksanaan amanah amanah konferensi konferensi yang diadakan minimal minimal tiap 3 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; b. Rapat presidium presidium adalah adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian adalah forum koordinasi koordinasi yang diadakan secara periodik periodik yang yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.
BAGIAN III : KOMISARIAT
Pasal 31 : Status a. Komisariat
merupakan
Tinggi/Fakultas/Jurusan,
kesatuan atau
organisasi beberapa
pada
suatu
Perguruan
Fakultas/Jurusan
pada
perguruan tinggi yang sama yang dibentuk oleh Pengurus Cabang; b. Pendirian Komisariat dapat dapat dilakukan dilakukan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya harus ada ada 3 (tiga) anggota komisariat dengan status komisariat persiapan; c. Komisariat persiapan persiapan menjadi menjadi komisariat komisariat penuh penuh jika telah memenuhi memenuhi 10 10 anggota dan telah mendapat bimbingan minimal 6 bulan dari cabang. d. Pendirian Komisariat Komisariat dapat dapat dilakukan oleh Anggota Anggota HMI yang sebelumnya sebelumnya telah masuk dalam satu komisariat tertentu dengan mengajukan
konstitusi indd
16
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
permohonan kepada Pengurus Cabang untuk mendapat persetujuan serta pertimbangan komisariat tersebut. Pasal 32 :
Pengurus Komisariat:
a. Pengurus Komisariat adalah adalah badan badan tertinggi tertinggi dalam struktur kepemimpinan kepemimpinan HMI ditingkat Komisariat; b. Pengurus Komisariat memiliki masa masa jabatan jabatan 1 (satu) tahun; c. Pengurus Pengurus
Komisaria Komisariatt
minimal minimal
terdiri
dari dari
Ketua,
Sekreta Sekretaris ris
dan
Bendahara; d. Pengurus Pengurus Komisaria Komisariatt merupakan merupakan anggota anggota biasa Komisariat. Komisariat. e. Apabila Ketua Ketua Komisariat berhalangan tetap, dapat diangkat diangkat Pejabat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Koordinasi Pengurus Komisariat. Pasal 33 : Tugas dan Kewajiban a. Pengurus
Komisariat
melaksanakan
Keputusan-Keputusan Keputusan-Keputusan
Pengurus
Cabang dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Anggota b. Pengurus Komisariat menjalankan menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah serah terima dari pengurus periode sebelumnya; c. Pengurus Komisariat harus memberikan memberikan laporan kepada Pengurus Cabang tiap 4 (empat) bulan; d. Ketua Umum Umum Komisariat Komisariat HMI sebagai pemimpin pemimpin Pengurus Komisariat bertanggungjawab bertanggungjawab pada Rapat Anggota. Pasal 34 : Forum pengambilan keputusan keputusan pengurus besar terdiri dari : a. Rapat pleno, pleno, adalah forum pengambilan pengambilan keputusan keputusan untuk mengevaluasi mengevaluasi atas pelaksanaan amanah amanah rapat anggota anggota yang diadakan minimal tiap 3 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga lembaga-lembaga HMI; b. Rapat presidium presidium adalah adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian harian adalah forum koordinasi koordinasi yang yang diadakan diadakan secara periodik yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
17
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
BAGIAN IV : PENGURUS HARIAN
A. KOMISI KEBIJAKAN Pasal 35 : Status a. Komisi kebijakan kebijakan adalah adalah bentuk bentuk Pengurus Pengurus Harian dari Pengurus Pengurus Besar; Besar; b. Komisi kebijakan kebijakan disusun disusun oleh oleh Formatur Formatur dan Mide Formatur Formatur dengan dengan ketetapan Ketua Umum HMI; c. Formasi Komisi Komisi Kebijakan Kebijakan adalah adalah Ketua Komisi Kebijakan Kebijakan dan dan para anggota Komisi Kebijakan; Pasal 36 : Tugas dan Kewajiban a. Men Menetap etapkan kan kebijakan-ke kebijakan-kebija bijakan kan keorganisasia keorganisasian n HMI; b. Melakukan kerjasama-kerjasama kerjasama-kerjasama organisasi organisasi dengan berbagai pihak; c. Bertanggun Bertanggungjaw gjawab ab terhadap terhadap Ketua Ketua Umum Umum HMI; HMI;
B. BIDANG KERJA Pasal 37 : Status a. Bidang Kerja adalah bentuk bentuk Pengurus Pengurus Harian dari Pengurus Pengurus Cabang; Cabang; b. Bidang Kerja disusun oleh oleh Formatur Formatur dan Mide Mide Formatur dengan ketetapan ketetapan Ketua Umum Cabang HMI; c. Formasi Bidang Bidang Kerja adalah Ketua Bidang Bidang dan para anggota anggota Bidang. Bidang. Pasal 38 : Tugas dan Kewajiban a. Membantu Ketua Umum Umum dalam dalam Menjalankan Menjalankan amanah amanah Konferensi Konferensi yang yang diberikan pada kepengurusan menurut bidang kerjanya; b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi: c. Bertanggun Bertanggungjaw gjawab ab terhadap terhadap Ketua Ketua Umum Umum Cabang; Cabang;
C. UNIT AKTIFITAS Pasal 39 : Status a. Unit Aktifitas Aktifitas adalah bentuk minimal Pengurus Pengurus Harian dari Pengurus Komisariat; b. Unit Aktifitas disusun oleh oleh Formatur dan Mide Formatur dengan dengan ketetapan ketetapan Ketua Umum Komisariat HMI; c. Formasi Unit Unit Aktifitas adalah Ketua Unit Unit Aktifitas dan para anggota Anggota Unit aktifitas;
konstitusi indd
18
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
d. Unit Aktifitas Aktifitas dapat dibentuk dalam bentuk bentuk Bidang kerja bagi komisariat yang sehat. Pasal 40 : Tugas dan Kewajiban a. Membantu Ketua Umum Umum dalam menjalankan amanah Rapat Rapat Anggota yang diberikan pada kepengurusan; b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi: c. Bertanggu Bertanggungja ngjawab wab terhadap terhadap Ketua Ketua Umum Komisaria Komisariat; t;
BAGIAN V : LEMBAGA KOORDINASI KOORDINASI
A. BADAN KOORDINASI Pasal 41 : Status a. Badan Koordinasi Koordinasi adalah adalah Pengurus Pengurus Besar yang yang mengkoordinir mengkoordinir aktifitas aktifitas internal HMI di beberapa cabang dalam satu wilayah tertentu; b. Pembagian wilayah yang dikoordinir dikoordinir ditetapkan ditetapkan Ketua Ketua Umum HMI; Pasal 42 : Struktur a. Formasi Pengurus Badan Koordinasi sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya terdiri terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; b. Pejabat Ketua Badan Koordinasi dapat dapat diangkat oleh Ketua Umum HMI, HMI, jika Ketua Badan Koordinasi tersebut berhalangan tetap, dengan memperhatikan aspirasi Cabang-cabang; Cabang-cabang; c. Masa jabatan jabatan Pengurus Pengurus Badan Badan Koordinasi Koordinasi adalah 2 (dua) tahun; Pasal 43 : Tugas dan Kewajiban a. Mengkoordinir kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan Pengurus Pengurus Besar Besar oleh oleh cabang-cabang cabang-cabang diwilayah koordinasinya; b. Menjalankan peran-peran HMI dicabang-cabang dicabang-cabang wilayahnya; c. Membentu Membentuk k Cabang Cabang baru di wilayah wilayah koordinasi koordinasinya; nya; d. Melantik Melantik Penguru Penguruss Cabang di Wilayah Wilayah Koordinas Koordinasinya inya e. Memberikan bimbingan, mengkoordinasikan, dan mengawasi mengawasi kegiatankegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya; koordinasinya; f. Meminta Meminta laporan laporan CabangCabang-Caba Cabang ng dalam dalam wilayah wilayah koordinas koordinasinya inya;; g. Bertanggu Bertanggungja ngjawab wab terhada terhadap p Ketua Ketua Umum HMI; HMI; h. Memberikan laporan kerja ke Musyawarah Badan Koordinasi;
Konstitusi HMI
konstitusi indd
19
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
i. Melaksana Melaksanakan kan segala segala hal yang yang diputusk diputuskan an di Musyawa Musyawarah rah Daerah; Daerah; j. Men Mengelu geluarkan arkan
kebijaka kebijakan n
di
wilayah wilayah
koordinasin koordinasinya ya
selama selama
tidak
bertentangan dengan kebijakan pengurus besar HMI Pasal 44 : Musyawarah Musyawarah Badan Koordinasi a. Musyawarah Badan Koordinasi Koordinasi adalah adalah musyawarah musyawarah utusan utusan cabang-cabang cabang-cabang di wilayah Badan Koordinasi yang diadakan 2 (dua) tahun sekali; b. Kekuasaan dan wewenang wewenang Musyawarah Musyawarah Badan Koordinasi adalah adalah memilih 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Haluan Kerja Badan Koordinasi; c. Ketua Badan Badan Koordinasi Koordinasi ditetapkan ditetapkan Ketua Umum Pengurus Besar HMI dari nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Badan Koordinasi; d. Jumlah utusan utusan cabang di Musyawarah Musyawarah Badan Koordinasi Koordinasi sesuai pasal 16 j.
B. KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 45 : Status a. Koordinator Komisariat adalah Pengurus Cabang yang mengkoordinir Komisariat di 1 (satu) atau beberapa Perguruan Tinggi; b. Pembagian komisariat yang yang dikoordinir dikoordinir ditetapkan Ketua Umum Umum Cabang; Cabang; Pasal 46 : Struktur a. Formasi Pengurus Koordinator Komisariat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya terdiri terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara; b. Pejabat Ketua Koordinator Koordinator Komisariat Komisariat dapat diangkat oleh Ketua Umum Umum Cabang HMI jika Ketua Koordinator Komisariat tersebut berhalangan tetap, dengan memperhatikan aspirasi komisariat- komisariat; c. Masa jabatan jabatan Pengurus Koordinator Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
Pasal 47 : Tugas dan Kewajiban a. Membimbing Membimbing dan membina Komisariat-Komisariat Komisariat-Komisariat di di lingkungannya; lingkungannya; b. Mengkoordinasikan Mengkoordinasikan dan mengawasi Komisariat Komisariat dilingkungannya; dilingkungannya; c. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja kepengurusan kepengurusan cabang di komisariat-komisariat lingkungannya; lingkungannya; d. Membantu pelaksanaan operasional program Kerja Kerja kepengurusan kepengurusan cabang cabang untuk lingkungannya; e. Bertanggungjawab Bertanggungjawab terhadap terhadap Ketua Umum Cabang HMI; f. Melaksana Melaksanakan kan keputusan keputusan Musyawa Musyawarah rah Koordinato Koordinatorr Komisariat. Komisariat.
0
konstitusi indd
20
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
g. Mengelua Mengeluarkan rkan
kebijakan kebijakan
di
wilayah wilayah
koordinasin koordinasinya ya
selama selama
tidak
bertentangan dengan kebijakan pengurus cabang HMI Pasal 48 : Musyawarah Musyawarah Koordinator Komisariat a. Musyawarah
Koordinator
Komisariat
adalah
musyawarah
utusan
komisariat-komisariat di lingkungannya, yang diadakan 1 (satu) tahun sekali; b. Memilih maksimal maksimal 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Garis Besar Program Kerja Koordinator Komisariat; c. Ketua Koordinator Komisariat ditentukan oleh Ketua Ketua Umum Umum Pengurus Pengurus Cabang dari nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Koordinator Komisariat; d. Jumlah utusan utusan Komisariat Komisariat yang hadir pada pada Musyawarah Musyawarah Koordinator Koordinator Komisariat disesuaikan disesuaikan dengan pasal pasal 19 ayat j dengan ke ketentuan tentuan a = 30
BAGIAN VI : LEMBAGA KHUSUS Pasal 49 : Status a. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Khusus Khusus HMI adalah bagian bagian dari struktur struktur pimpinan pimpinan yang yang memiliki peran-peran khusus; b. Lembaga-l Lembaga-lemba embaga ga Khusus Khusus bersifat bersifat semi otonom; otonom; c. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Khusus Khusus HMI dibentuk oleh pimpinan pimpinan HMI HMI sesuai sesuai dengan kebutuhan; d. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Khusus Khusus HMI dapat dapat berupa: berupa: Korp HMI-wati HMI-wati (Kohati), (Kohati), Korp Pengader (KP), dan Pusat Arsip dan lainnya yang dibentuk Pengurus HMI. Pasal 50 : Struktur a. Formasi Pengurus Pengurus Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Khusus Khusus HMI sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; b. Bila diperlukan, diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk dibentuk Koordinator Koordinator Nasional Nasional lembaga-lembaga khusus. Pasal 51 : Tugas dan Kewajiban a. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga
Khusus
bertugas
melaksanakan
program
dan
kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan perannya masingmasing; b. Pengurus lembaga-lembaga lembaga-lembaga khusus berkewajiban melaksanakan hasil Musyawarah lembaga Khusus;
Konstitusi HMI
konstitusi indd
21
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
c. Pimpinan
Lembaga
Khusus
bertanggungjawab bertanggungjawab
pada
Struktur
Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam lembaganya; d. Lembaga
Khusus
memberikan
laporan
kerja kerja
kepada kepada
Struktur Struktur
Kepemimpinan HMI minimal 2 (dua) kali selama satu periode dan/atau jika sewaktu-waktu bila diminta Struktur kepemimpinan. Pasal 52 : Musyawarah a. Status musyawarah musyawarah Lembaga Khusus adalah merupakan merupakan forum forum kekuasaan kekuasaan tertinggi di internal lembaga khusus dengan tanpa bertentangan dengan ketetapan-ketetapan lembaga kekuasaan HMI ditingkatannya; b. Musyawarah
Lembaga
khusus
HMI HMI
berhak
mengajukan
sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) calon Pimpinan Lembaga Khusus untuk ditetapkan oleh pimpinan HMI.
BAGIAN VII : LEMBAGA KEKARYAAN Pasal 53 : Status a. Lembaga Kekaryaan adalah bagian dari dari struktur pimpinan HMI yang yang memiliki peran kekaryaan; b. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga kekaryaan bersifat semi otonom; c. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga kekaryaan kekaryaan dibentuk dibentuk bila ada aspirasi aspirasi dan kebutuhan anggota, yang memiliki minat dan bakat di bidang yang sama; d. Lembaga Kekaryaan memiliki memiliki spesifikasi spesifikasi bidang bidang yang mengarah mengarah pada pada peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu. Pasal 54 :Struktur a. Formasi
pengurus
Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga
kekaryaan kekaryaan
sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya
terdiri dari Direktur dan Staf Direktur; b. Bila diperlukan, diperlukan, pada pada tingkat pusat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional Nasional lembaga-lembaga kekaryaan. Pasal 55 : Tugas dan Kewajiban Kewa jiban a. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga
kekaryaan
mempunyai mempunyai
tugas
meningkatkan
dan
mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota HMI pada bidang tertentu dalam bentuk kerja kemanusiaan; b. Pengurus lembaga-lembaga lembaga-lembaga kekaryaan kekaryaan berkewajiban berkewajiban melaksanakan melaksanakan hasil Musyawarah lembaga kekaryaan;
konstitusi indd
22
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
c. Pimpinan lembaga-lembaga lembaga-lembaga kekaryaan kekaryaan bertanggungjawab bertanggungjawab pada Struktur Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan pertanggung-jawabannya pada Struktur Kekuasaan di tingkatannya; d. Pengurus memberikan laporan kerja kerja kepada pimpinan HMI minimal minimal 2 (dua) kali selama satu periode; e. Koordinator Nasional berperan dalam usaha usaha mendorong mendorong keberhasilan pencapaian tujuan lembaga kekaryaan ditingkatan Cabang. Pasal 56 : Musyawarah a. Status musyawarah Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Kekaryaan Kekaryaan adalah adalah merupakan merupakan rapat anggota yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi programprogram kerja lembaga-lembaga lembaga-lembaga kekaryaan; b. Musyawarah Lembaga Kekaryaan HMI berhak berhak mengajukan mengajukan satu atau beberapa calon pimpinan Lembaga Kekaryaan untuk ditetapkan oleh pimpinan HMI.
C. MAJELIS MAJELIS SYURO SYURO ORGAN ORGANISAS ISASII (MSO) (MSO) Pasal 57 : Status a. MSO berstatus berstatus sebagai sebagai Lembaga Lembaga Konsultasi Konsultasi dan Lembaga Peradilan HMI; b. Sidang MSO adalah Majelis Majelis yang terdiri terdiri dari sebagian sebagian besar anggota anggota MSO; c. Anggota MSO adalah anggota anggota HMI yang telah menjadi Pengurus HMI maksimal 2 (dua) periode sebelumnya dengan jumlah maksimal 13 orang. Pasal 58 : Struktur MSO terdiri terdiri dari Koordinator Koordinator dan anggota MSO MSO Pasal 59 : Tugas dan kewajiban a. Memberikan pertimbangan dan saran saran kepada kepada struktur struktur kepemimpinan kepemimpinan HMI HMI untuk menentukan kebijakan-kebijakan; kebijakan-kebijakan; b. Memberikan keputusan atas
konflik konflik
yang terjadi
dalam dalam
struktur struktur
kepemimpinan HMI yang tidak bisa diselesaikan oleh ketua umum struktur kepemimpinan tersebut melalui proses persidangan; c. Memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada pada Struktur Kekuasaan. d. MSO Pusat Pusat bertugas bertugas untuk menampung menampung dan memberikan pertimbangan pertimbangan terhadap usulan amandemen dari struktur pimpinan HMI untuk diajukan ke Kongres.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
23
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
Pasal 60 : Tata Kerja a. Tata Kerja Kerja MSO diselengg diselenggaraka arakan n oleh Koordinato Koordinatorr MSO; b. Sebelum Koordinator MSO MSO terpilih, terpilih, sidang sidang MSO pertama diselenggaraka diselenggarakan n dan dipimpin oleh struktur kepemimpinan; c. MSO dapat dapat membuat membuat tim-tim tim-tim kerja melalui keputusan keputusan sidang MSO MSO yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota MSO; d. MSO melaporkan pelaksanaan tugasnya pada struktur struktur kekuasaan. kekuasaan.
BAB III KESEKRETARIATAN
Pasal 61 :Kesekretariatan :Kesekretariatan
memiliki
fungsi
dalam
menjalankan
sisitem
keadministrasian, keadministrasian, dan sistem keprotokoleran organisasi. Pasal 62 :Sistem administrasi administrasi merupakan sistem organisasi organisasi dalam mengatur sirkulasi administrasi. Pasal 63 :Sistem keprotokoleran merupakan sistem organisasi dalam mengatur prosedur aktifitas elemen-elemen elemen-elemen organisasi. Pasal 64 :Sekretariat berfungsi berfungsi sebagai tempat domisili tiap Struktur kepemimpinan kepemimpinan HMI yang berperan sebagai sentral koordinasi organisasi dan sarana aktifitas strukutur keorgansiasian serta alat interaksi lembaga dengan lingkungannya;
BAB IV KEUANGAN
Pasal 65: Sumber Keuangan Internal organisasi berasal dari Uang Pangkal dan Iuran yang diserahkan Anggota. Pasal 66 :Uang :Uang
pangkal diberikan Anggota kepada Pengurus Cabang
saat
ia
mendaftarkan diri jadi Anggota HMI. Pasal 67 :Iuran anggota diberikan Anggota kepada Pengurus Komisariat secara periodik selama ia menjadi Anggota HMI. Pasal 68 :20 (dua puluh) persen iuran anggota yang diterima pengurus Komisariat adalah hak milik dari Pengurus Cabang dan maksimal 20 (dua puluh) dari jumlah yang diterima Pengurus Cabang adalah hak milik Pengurus besar.
konstitusi indd
24
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
Pasal 69 :Tiap Struktur Kepemimpinan Kepemimpinan,, Struktur Kekuasaan dan dan MSO berhak berhak menerima dana dari pihak eksternal sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pasal 70 :Pengelolaan Keuangan Keuangan pada Struktur Struktur Kekuasaan, Struktur Pimpinan dan MSO harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Pasal 71 : Seluruh kekayaan kekayaan HMI akan diserahkan diserahkan pada pihak yang akan ditunjuk oleh kongres saat pembubaran organisasi.
BAB IV ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 72 :Atribut-atribut Organisasi yang dipakai dalam operasional organisasi ditetapkan oleh Kongres. Pasal 73 : Jenis-jenis Atribut Atribut organisasi HMI terdiri dari Lambang Lambang HMI, Bendera Bendera HMI, Baret HMI, Muts HMI, Selempang HMI, Himne HMI, dan Mars Hijau Hitam. Pasal 74 : Lembaga Khusus dapat menentukan jenis dan bentuk atributnya tersendiri melalui Musyawarah Lembaga Khusus.
BAB V ATURAN TAMBAHAN
Pasal 75 :Keputusan pembubaran HMI dilakukan di kongres dengan persetujuan minimal 2/3 utusan-utusan cabang. Pasal 76 :Anggaran Rumah Tangga Tangga merupakan pedoman pedoman penjelas penjelas Anggaran Dasar HMI yang kemudian diturunkan dalam pedoman-pedoman operasional berupa: Pedoman
Keanggotaan,
Pedoman
Struktur
Organisasi,
Pedoman
Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut, dan Pedoman Lembaga-lembaga yang ditetapkan di Kongres.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
25
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
konstitusi indd
26
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Bismillahirromanirrahiim
BAB I PENDAHULUAN
Organisasi bagi HMI merupakan alat dalam menyusun barisan perjuangan untuk membentuk insan ulil albab dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan sebuah kesadaran bahwa berjuang secara bersama mempunyai nilai lebih daripada sendiri. Oleh sebab itu mulai dari pembentukan individu (kader) sampai menggerakkannya di masyarakat umum, HMI lakukan dengan alat yang disebut organisasi. Struktur merupakan fokus utama selain kultur ketika membicarakan organisasi untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan perjuangan HMI. Pencapaian tujuan tersebut tentunya harus dilakukan dengan manajemen organisasi yang berkualitas. Oleh sebab itu pembentukan dan pemakaian struktur organisasi di tiap lini atau tiap tingkatan harus berdasarkan pada 3 komponen, yaitu Fleksibel, Responsif, dan Visioner. Makna yang terkandung dalam faktor Fleksibel adalah; struktur HMI dituntut untuk tidak kaku dan mampu memacu semua kadernya melakukan kreatitivitas-kreativitas individu dalam lingkungan kerjasama organisasi tanpa lepas dari pedoman yang berlaku. Responsif , merupakan sebuah dasar bagi struktur HMI untuk menjawab segala tantangan dan hambatan dalam HMI serta mengambil kesempatan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini perlu karena struktur HMI dibentuk untuk bergerak kedepan walau bentuk struktur merupakan hasil kesepakatan yang diambil berdasarkan pertimbangan masa Visioner, struktur HMI merupakan sebuah gambaran organisasi tentang masa lalu. Visioner, depan bukan masa lalu. Dengan demikian organisasi punya tujuan yang dapat ia lihat dan jalani dari waktu ke waktu. Jika salah satu komponen ini tidak ada, maka struktur organisasi akan pincang bahkan lumpuh dalam gerak organisasinya. Ketiga hal di atas akan terlihat bermakna ketika struktur didesain dan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan oleh organisasi
Konstitusi HMI
konstitusi indd
27
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
dengan pertimbangan sisi kemanuisaan. Tidak seperti dasar organisasi pada umumnya, tiga dasar ini menyatakan bahwa HMI merupakan organisasi yang tidak didasarkan atas kekuasaan semata namun atas dasar kesepakatan bersama dengan komitmen bersama pula. Pola ini merupakan pola masyarakat yang punya tingkat kesadaran tinggi untuk berjuang bukan kesadaran tinggi untuk berkuasa dan menguasai. Kita akan banyak melihat proses-proses dimana semua pihak berhak dan dapat beraktualisasi dalam kerangka kerjasama yang sebenar-benarnya. Bagan Struktur Organisasi merupakan sebuah skema kendali organisasi dengan tingkatan tingkatannya (Pusat, Cabang dan Komisariat). Tiap tingkatan bagan struktur terdiri dari Manajemen Puncak (Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum) tingkat Manajemen Menengah (Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus, Pimpinan Lembaga Kekaryaan), tingkat manajemen bawah (staf atau panitia). HMI memiliki tiga strukutur organisasi, yaitu Struktur Kekuasaan dan Struktur pimpinan serta Majelis Syuro Organisasi. Struktur Kekuasaan adalah tempat keluarnya amanah-amanah untuk aktifitas lembaga, Struktur ini terdiri dari Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota. Struktur pimpinan adalah pihak yang melaksanakan amanah. Struktur pimpinan ini terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat. Adapun Majelis Syuro Organisasi merupakan struktur peradilan dan konsultasi bagi organisasi yang terdiri dari MSO tingkat Pusat dan MSO tingkat cabang.
konstitusi indd
28
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 2
BAB II STRUKTUR KEKUASAAN
HMI dalam strukturnya hanya memiliki tiga tingkatan struktur kekuasaan. Ketiga tingkatan itu terdiri dari tingkat pusat, tingkat cabang dan tingkat komisariat. Pada tingkat pusat, Kongres menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam orgnisasi HMI, pada tingkat cabang HMI mengenal Konferensi dan Rapat Anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang ada pada tingkat Komisariat.
1. Kongres Kongres
merupakan
struktur
kekuasaan
yang
berbentuk
forum
dan
dilaksanakan setiap dua tahun sekali diakhir periode Pengurus Besar. Pelaksanaan diluar waktu ini dapat diadakan atas pengajuan satu cabang yang kemudian disepakati oleh sebagian besar cabang lainnya pelaksanaan diluar waktu normal, tanggungjawabnya dipegang oleh cabang pengusul dan yang menyetujuinya. Kongres pada dasarnya memiliki beberapa kekuasaan atau wewenang utama yang dapat dipakai, yaitu: a. Menetapkan Pedoman Dasar (Anggaran (Anggaran Dasar), Pedoman Penjelas (Aanggaran Rumah Tangga, Khittah Perjuangan) dan Pedoman Operasional (Pedoman Perkaderan, Pedoman Keanggotaan, Pedoman Struktur Organisasi, Pedoman Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut dan Pedoman lembagalembaga. b. Men Menilai ilai pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban Pengurus Pengurus Besar Besar HMI. c. Memilih Memilih Ketua Ketua Umum HMI yang yang merangkap merangkap sebag sebagai ai Formatur. Formatur. d. Memilih 4 (empat) (empat) Mide Mide Formatur Formatur yang bertugas bertugas membantu membantu Formatur dalam dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. e. Menunjuk Majelis Syuro Syuro Organisasi Organisasi atas usulan cabang-cabang. cabang-cabang. Masing-masing cabang cukup menunjuk 3 nama calon dan kongres menetapkan maksimal 13 orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO. f. Melakuka Melakukan n pembubar pembubaran an organisas organisasi. i. g. Melakukan Pelaksanaan Banding tingkat akhir atas keputusan keputusan cabangdalam memecat anggotanya. h. Menentukan Menentukan agenda-agen agenda-agenda da organisasi yang lainnya.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
29
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
Forum kongres dihadiri oleh utusan-utasan cabang dengan jumlah menurut perhitungan utusan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada tingkatan teknis prosedur yang harus dilakukan dalam hal utusan ini adalah: 1. PB HMI memberikan data mutakhir mutakhir anggota HMI Cabang Cabang di seluruh seluruh Indonesia Indonesia kepada Steering Committee kongres. 2. SC Kongres memverifikasi jumlah anggota anggota dan kemudian menentukan jumlah utusan untuk setiap cabang. 3. Cabang mengirimkan mengirimkan nama-nama nama-nama utusan sejumlah yang ditentukan ditentukan SC sehari sebelum kongres dibuka. 4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak berhak menolak kehadiran utusan utusan cabang cabang dan tak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan cabang tersebut, 5. Dalam keadaaan keadaaan darurat pergantian utusan dalam dalam suatu suatu cabang dimungkinkan dengan syarat harus diberitahukan secara resmi dan disahkan oleh Steering Committee kongres. 6. Jumlah peninjau peninjau yang dapat hadir hadir mewakili suatu suatu cabang cabang ditentukan oleh panitia kongres setelah mendapat pertimbangan dari SC Kongres. Pelaksanaan kongres dilakukan tiap dua tahun dengan waktu pelaksanaannya pelaksanaannya diputuskan dalam Pleno III PB HMI. Kongres yang dilakukan diluar jangka waktu tersebut dinamakan Kongres Luar Biasa. Kongres luar biasa ini memiliki wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres yang biasa. Namun Kongres luar biasa ini dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Satu cabang memberikan usulan usulan Kongres luar biasa kepada pihak Majelis Syuro Syuro Organisasi. 2. Dalam waktu satu bulan bulan pihak pihak pengusul pengusul harus menyerahkan menyerahkan surat persetujuan persetujuan untuk melaksanakan Kongres dari cabang-cabang lain yang berjumlah separuh tambah satu dari cabang-cabang HMI yang ada kepada MSO. 3. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak pihak-pihak yang menyetujui menyetujui kongres Luar Luar Biasa harus dapat memembentu Steering Comitee dan Panitia Kongres luar biasa dan menyerahkannya menyerahkannya kepada MSO. 4. MSO berhak berhak menyatakan menyatakan pembatalan pembatalan kongres Luar Biasa jika tenggang waktu diatas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak yang menyetujui tidak berhak melakukan tindaan apapun yang mengarah pada Kongres Luar Biasa. 5. Ketua Umum Umum PB HMI wajib hadir dan melakukan pertanggungjawaban pertanggungjawaban dalam Kongres luar biasa jika diminta.
0
konstitusi indd
30
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
6. Segala keputusan keputusan yang lahir dalam Kongres Kongres luar biasa dapat dapat menggantikan menggantikan keputusan Kongres sebelumnya. sebelumnya. 2. Konferensi Konferensi merupakan struktur kekuasaan tertinggi pada tingkatan cabang yang waktu pelaksanaannya diputuskan di pleno terakhir pengurus cabang HMI. Sebagaimana halnya Kongres, konferensipun berbentuk forum, namun dilaksanakan tiap tahun pada akhir periode Pengurus Cabang. Konferensi ini dihadiri oleh utusan komisariat-komisariat. Jumlah utusan komisariat ditentukan dalam rumusan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga HMI. Prosedur teknis dalam hal utusan komisariat adalah: 1. Pengurus cabang cabang yang menangani pendataan pendataan anggota memberikan memberikan anggota data mutakhir pada steering committee Konferensi. 2. SC Konferensi Konferensi memverifikasi memverifikasi jumlah jumlah anggota lalu menentukan menentukan jumlah jumlah utusan. utusan. 3. Komisariat mengirimkan mengirimkan nama-nama nama-nama utusannya, utusannya, paling lambat sehari sebelum sebelum konferensi dibuka. 4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak berhak menolak kehadiran utusan utusan dan tak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan tersebut, 5. Pergantian nama utusan utusan harus harus diketahui diketahui oleh SC konferensi. konferensi. 6. Jumlah peninjau peninjau yang yang dapat hadir mewakili mewakili suatu komisariat komisariat ditentukan ditentukan oleh panitia konferensi setelah mendapat pertimbangan dari SC Konferensi. Konferensi dapat dilaksanakan jika utusan yang hadir pada acara pembukaan Konferensi lebih dari separuh jumlah utusan yang telah terdaftar oleh panitia Konferensi. Jika jumlah tersebut (quota) tidak tercapai maka Konferensi dapat dundur maksimal 1 x 24 jam. Konferesi pada dasarnya memiliki beberapa kekuasaan atau wewenang utama utama,, yaitu: 1. Menilai Menilai pertanggu pertanggungjaw ngjawaban aban Penguru Penguruss Cabang. Cabang. 2. Mene Menentuka ntukan n Garis Besar Besar Haluan Kerja Kerja pengurus pengurus Cabang. Cabang. 3. Memilih Memilih Ketua Ketua Umum HMI yang yang merangkap merangkap sebagai sebagai Formatur. Formatur. 4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur Formatur yang bertugas membantu membantu Formatur Formatur dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. 5. Menunjuk Majelis Syuro Syuro Organisasi Organisasi atas usulan usulan Komisariat jika diperlukan. diperlukan. Pada Konferensi, komisariat-komisariat cukup menunjuk 3 nama calon dan konferensi menetapkan maksimal 7 orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
31
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
6. Anggota MSO MSO yang dipilh menjadi menjadi Pengurus Pengurus Cabang Cabang harus diganti oleh Koordinator MSO atas persetujuan anggota MSO lainnya. 7. Melakukan proses banding banding atas keputusan cabang dalam memecat anggotanya. 8. Menentukan Menentukan agenda-agenda agenda-agenda organisasi yang lainnya. Konferensi yang dilakukan diluar periode satu tahun dinamakan Konferensi Luar Biasa. Prosedur yang harus dilakukan adalah: 1. Satu komisariat memberikan usulan Konferensi Konferensi Luar Luar Biasa kepada kepada Majelis Syuro Organisasi Cabang. 2. Ketika cabang cabang tidak memiliki MSO MSO maka komisariat mengirimkan mengirimkan usulan Konferensi Luar Biasa ke MSO pusat. 3. Dalam waktu satu bulan bulan pihak pengusul pengusul harus menyerahkan menyerahkan surat persetujuan persetujuan untuk melaksanakan Konferensi dari Komisariat lain yang berjumlah separuh tambah satu dari seluruh Komisariat HMI yang ada kepada MSO Cabang atau MSO pusat jika cabang yang bersangkutan bersangkutan tidak memiliki MSO. 4. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak pihak-pihak yang yang menyetujui menyetujui Konferensi Konferensi Luar Luar Biasa harus dapat memebentuk Steering Comitee dan Panitia Konferensi Luar Biasa dan menyerahkan daftar namanya kepada MSO cabang atau MSO pusat jika cabang yang bersangkutan tidak memiliki MSO. 5. MSO cabang cabang atau MSO MSO pusat berhak menyatakan menyatakan pembatalan pembatalan Konferensi Konferensi Luar Luar Biasa jika tenggang waktu di atas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak yang menyetujui tidak berhak melakukan tindakan apapun yang mengarah pada Konferensi Luar biasa. 6. Ketua Umum Umum Cabang Cabang HMI wajib hadir hadir dan melakukan melakukan pertanggungjaw pertanggungjawaban aban dalam Koferensi Luar Biasa jika diminta. 7. Segala keputusan keputusan yang yang lahir dalam Konferensi Konferensi Luar Luar Biasa dapat dapat menggantikan menggantikan keputusan Konferensi sebelumnya.
3. Rapat Anggota Pada tingkat kekuasaan terendah Rapat Anggota merupakan forum yang dihadiri oleh semua anggota komisariat yang diadakan tiap tahun. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Rapat Anggota adalah : 1. Menilai Menilai pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban Pengurus Pengurus Komisariat. Komisariat. 2. Mene Menetapk tapkan an Garis Besar Besar Program Program Kerja Kerja Komisariat Komisariat.. 3. Memilih Ketua Umum Umum HMI HMI yang yang merangkap merangkap sebagai sebagai Formatur. Formatur.
konstitusi indd
32
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur Formatur yang yang bertugas membantu Formatur dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. 5. Men Menentu entukan kan agenda-a agenda-agend genda a komisariat komisariat lainnya. lainnya. Peserta yang hadir dalam Rapat Anggota terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat. Anggota komisariat memiliki hak untuk bicara dan hak suara sedangkan undangan memiliki hak bicara atas ijin dari pimpinan sidang Rapat Anggota. Berbeda dengan kongres dan konferensi pengurus komisariat memiliki hak untuk bicara dan hak suara setelah ia telah menyelesaikan pertanggungjawabannya dan dinyatakan demisioner. Itu artinya
ia
menjadi
anggota
biasa
dalam
Rapat
Anggota
setelah
pertanggungjawaban. Rapat Anggota dapat dimulai ketika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota komisariat. Jika tidak dapat terpenuhi maka acara dapat diundur maksimal 1 x 24 jam. Jika tetap tidak terpenuhi rapat anggota tetap bisa dilanjutkan dan dianggap sah. Proses pemilihan pimpinan sidang Rapat Anggota sama dengan Kongres dan Konferensi dalam bentuk presidium. Rapat Anggota Luar Biasa merupakan rapat anggota yang dilakukan dalam kondisi menyimpang. Rapat Anggota luar biasa dapat dilakukan jika lebih dari separuh Pengurus komisariat setuju untuk melakukannya. Prosedur Rapat anggota luar biasa yang harus harus dijalankan adalah: 1.
Satu anggot anggota a melakuka melakukan n pengusu pengusulan lan Rapat Rapat Anggota Anggota Luar Luar Biasa Biasa kepada kepada Ketua Ketua Umum Komisariat.
2.
Jika usula usulan n ini disetu disetujui jui oleh oleh sebaga sebagain in besar besar penguru pengurus, s, maka maka pengusu pengusull memimpin pembentukan Panitia dan Steering Comite pelaksanaan Rapat Anggota Luar biasa.
3.
Pembent Pembentukan ukan ini ini harus terbe terbentuk ntuk dalam dalam waktu waktu 1 bulan bulan setel setelah ah pengusu pengusulan lan Rapat Anggota luar biasa. Jika dalam waktu satu bulan belum terbentuk maka Rapat Anggota Luar Biasa tidak boleh dilaksanakan.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
33
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
BAB III STRUKTUR PIMPINAN
Struktur Pimpinan merupakan struktur yang memiliki peran dalam menjalankan amanah yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan. Dalam HMI ada tiga bentuk Struktur Pimpinan, yaitu Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.
1. Tingkatan Struktur Organisasi A. Pengurus Besar Pengurus Besar merupakan sebuah struktur perwujudan HMI itu sendiri yang dipimpin oleh Ketua Umum. Artinya sentral keberadaan HMI adalah Pengurus Besar itu sendiri. Pada Pengurus Besar Ketua Umum memimpin struktur yang terdiri dari Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Pengurus Harian Ketua-Ketua Komisi Kebijakan, Ketua-ketua Lembaga koordinasi yang bernama Badan Koordinasi, kepala kepala lembaga-lembaga lembaga-lembaga Kekaryaan dan Pimpinan LembagaLembagalembaga Khusus. Formasi struktur Pengurus Besar ditentukan oleh Formatur Kongres (Ketua Umum), dibantu oleh para Mide Formatur sebagai pemberi saran. Formaturiat (formatur dan mide Formatur) dapat menerima saran dari cabang-cabang dan dapat juga menolaknya. Pada Lembaga Koordinsai dan Lembaga Kekaryaan, forumatur (Ketua Umum) hanya dapat memilih 1 diantara 3 orang yang diusulkan oleh forum musyawarah lembaga tersebut sebagai Ketua Lembaga. Dan
ketua
lembaga
memiliki
wewenang
menentukan
sendiri
aparatur
lembaganya dengan status yang sama sebagai Pengurus Besar. Ketua Umum dalam kondisi tidak mampu mengendalikan strukutur Pengurus Besar dalam jangka waktu tertentu dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum. Jangka Waktu penunjukan Pejabat Sementara Ketua Umum ini maksimal dalam waktu 3 bulan atau setengah jarak antar rapat Pleno. Jika Melebihi Jangka Waktu tersebut maka Ketua Umum harus diganti secara permanen. Pengganti Ketua Umum ini bernama pejabat Ketua Umum. Penggantian ini bisa dilakukan dengan penunjukan oleh Ketua Umum atau dengan keputusn Rapat Pleno PB. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekretaris Jendral, Ketua LembagaLembaga, dan Ketua Komisi Kebijakan. Bagi staf Sekretaris Jendral, Bendahara
konstitusi indd
34
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
Umum, Komisi-komisi Kebijakan dapat diganti oleh Ketua Umum sewaktu-waktu. Staf yang masuk dalam lembaga-lembaga hanya dapat diganti oleh Ketua lembaga tersebut atau dengan keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar. Pengurus Besar memiliki peran eksekutor atas hasil Kongres. Oleh sebab itu Ketua Umum sebagai kader yang diberi Amanah oleh Kongres dan sebagai pemimpin atas pelaksanaan amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan perjalanan Pengurus Besar dalam satu periode. Pembeda peran struktur Pengurus Besar dan struktur pimpinan lainnya adalah sifat kerjanya. Pengurus Besar dalam HMI lebih bersifat sebagai pengambil kebijakan (regulator). Pengurus Besar hanya membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu bagi HMI dalam kehidupannya dengan organ lainnya dan kebijakan-kebijakan HMI dalam kehidupannnya sendiri. Kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, yaitu: kebijakan yang mempengaruhi warna dan pola gerak organisasi, harus dikemukakan ke organ HMI yang lainnya secara baik.
Hal ini ini dijalankan dijalankan agar tingkat tingkat
kesepahaman seluruh elemen organisasi mencapai pada tingkat yang bisa terhindar dari kesalahan komunikasi. Ada beberapa ciri utama yang bisa dikatakan sebagai sebuah kebijakan strategis yaitu: 1. Melibatk Melibatkan an
struktur struktur
cabang
atau atau
struktur struktur
komisariat komisariat
secara
menyeluruh dalam pelaksanaannya 2. Mempengaruhi Mempengaruhi posisi posisi organisasi organisasi diantara diantara posisi posisi organisasi organisasi lainnya lainnya ditingkat nasional ataupun internasional. 3. Melibatkan sumber daya daya yang lebih besar besar dari sumber sumber daya daya yanga ada ada di Pengurus Besar selama satu semeter, baik itu sumber daya Manusia ataupun sumber daya finansial. Ciri khas nomer 1 dan 2 merupakan ciri khas yang tidak terpisahkan sedangkan nomer 3 merupakan ciri khas yang bisa diambil dan bisa juga tidak. Dengan kata lain ada 2 kondisi dimana suatu kebijakan Pengurus Besar disebut dengan kebijakan strategis yaitu kondisi yang memiliki unsur nomer 1 dan 2 atau juga dan 3 dan kondisi yang yang memiliki unsur nomer 3 saja. Kebijakan strategis yang diambil oleh Pengurus Besar ini dalam pola komunikasinya harus dikemukakan dalam Rapat pimpinan cabang. Pada forum inilah Pengurus Besar diwajibkan bertukar pikiran atas kebijakan strategis yang diambilnya. Pada dasarnya rapat pimpinan cabang tidak bisa menolak atau
Konstitusi HMI
konstitusi indd
35
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
memveto kebijakan strategis yang diambil Pengurus Besar karena hubungan antara PB dan pimpinan cabang dalam rapat pimpinan ini adalah hubungan konsultasi dimana kehadran PB ada jika ada yang perlu dikonsultasikan atau dikomunikasikan. Namun demikian sikap penolakan para pimpinan cabang akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan strategis Pengurus Besar.
B.
Pengurus Cabang Pengurus Cabang merupakan sebuah struktur pimpinan dari sebuah cabang yang dibentuk oleh Pengurus Besar. Pembentukan Cabang dilakukan jika: 1. Adanya sumber daya daya yang dipandang mampu menggerakan cabang selama selama kurun waktu minimal 2 tahun. 2. Adanya sarana komunikasi komunikasi yang dapat menciptakan menciptakan kondisi kondisi transfer transfer informasi antara cabang dan Pengurus Besar dan dengan cabang-cabang lainnya. 3. Pembentukan Pembentukan cabang didasarkan atas pertimbangan pertimbangan dan kemampuan elemen Pengurus Besar yang bernama Badan Koordinasi dalam menjaga eksistensi cabang minimal selama 2 tahun. 4. Pembentukkan Pembentukkan cabang cabang baru oleh oleh disuatu kota atau kabupaten yang sudah sudah ada cabangnya harus seizin cabang yang bersangkutan. Suatu Cabang dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Besar jika Pengurus Cabang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar atau melakukan pelanggaran-pelanggaran pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Tahapannya adalah: Teguran 1
: Dalam waktu maksimal 3 bulan cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini hanya diketahui oleh Cabang dan Pengurus Besar.
Teguran 2
: Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain di satu wilayah Badan Koordinasinya. Koordinasinya.
Teguran 3
: Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain diseluruh Indonesia.
Sanksi
: Penurunan status cabang dari status cabang penuh ke cabang persiapan,kemudian cabang diberi waktu maksimal 3 bulan
konstitusi indd
36
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan permintaan Pengurus Besar. Pembekuan : Jika cabang tetap tidak mengikuti kebijakan kebijakan Pengurus Besar maka Pengurus Besar berhak membekukan pengurus cabang tersebut dan menggantinya dengan kepengurusan baru melalui penunjukan langsung. Masa pembekuan sampai terbentuknya Pengurus Cabang baru ini dilakukan maksimal selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini, Badan Koordinasi melakukan pemulihan kondisi agar kebijakan PB dapat diikuti atau pelanggaran konstitusi dapat diatasi dan agar syarat-syarat cabang dapat terpenuhi. Pembubaran : Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda kedua kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka PB dapat melakukan pembubaran Cabang. Cabang yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam kongres dan forum-forum lainnya kecuali hak untuk hadir dan hak mendapatkan informasi atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan dapat terus berlangsung dengan kendali ketua Badan Koordinasi sebagai pimpinan cabang. Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan sama sekali. Cabang yang dibentuk dari status ”tidak ada cabang” atau Cabang yang dipulihkan dari status ”Cabang dibekukan” adalah Cabang yang berstatus ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki perbedaan pada hak jumlah utusan yang bisa dikirim ke kongres. Utusan bagi cabang persiapan maksimal hanya 1 utusan saja walaupun jumlah anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan cabang. Status cabang Persiapan dapat berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun. Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan Lembaga Kekaryaan serta semua stafnya. Pengurus Harian dipilih oleh Formatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum, sedangkan Pimpinan Lembaga Koordinasi, Lembaga Khusus dan Lembaga Kekaryaan ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan usulan musyawarah Lembaga. Staf yang ada dikepengurusan dikepengurusan ditetapkan oleh Ketua Umum. Pengurus cabang memiliki peran yang berbeda dengan Pengurus Besar. Pengurus cabang memiliki fungsi Mobilisator organisasi. Hal ini mengakibatkan
Konstitusi HMI
konstitusi indd
37
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
wilayah kerjanya yang berbeda dengan PB. Wilayah kerja Pengurus Cabang adalah; 1. Melaksana Melaksanakan kan kebijaka kebijakan n Pengurus Pengurus Besar Besar 2. Melaksana Melaksanakan kan Keputu Keputusan san Konfe Konferens rensii 3. Men Mengangk gangkat at dan membe memberhen rhentikan tikan Kader Kader.. 4. Menggerakan Kader HMI HMI dalam menjalankan kebijakan Pengurus Besar. 5. Men Meningka ingkatkan tkan kapasitas kapasitas Kader Kader HMI. HMI. 6. Melibatkan anggota dalam dalam partisipasi partisipasi dinamika dinamika masyarakat masyarakat di wilayahnya. Dari gambaran diatas maka akan terlihat bahwa kemampuan yang dituntut dalam diri seorang Pengurus Cabang atau sekelompok Pengurus Cabang adalah : 1. Mengkonsep sebuah aktifitas dalam sebuah tahapan beserta beserta target dan tujuan selama satu periode kepngurusan. 2. Kemampuan Kemampuan mengajak mengajak Kader Kader dalam beraktifitas dalam sebuah sebuah Tim. 3. Menjadi figur tauladan tauladan bagi struktur dibawahnya dibawahnya yaitu komisariat. komisariat. 4. Mampu menggerakan organisasi HMI HMI dalam dalam dinamika dinamika lingkungan sekitarnya. C.
Pengurus Komisariat Pengurus Komisariat merupakan sebuah struktur Pimpinan di bawah tingkatan cabang yang dibentuk oleh Pengurus Cabang. Pembentukan Komisariat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat utama yaitu: 1. Adanya institusi institusi pendidikan pendidikan tinggi tinggi yang jelas dapat dapat dikelompokan dikelompokan dalam satu komisariat atau lebih. 2. Adanya sumber sumber daya daya yang dipandang dipandang mampu mampu menggerakan menggerakan Komisariat Komisariat selama kurun waktu minimal 1 tahun. 3. Letak geografis geografis institusi institusi pendidikan pendidikan tinggi dengan sekretariat cabang cabang yang yang berjarak 5 Kilometer. 4. Pembentukan Pembentukan Komisariat Komisariat didasarkan didasarkan atas pertimbangan pertimbangan dan kemampuan kemampuan elemen Pengurus Cabang yang bernama Koordinasi Komisariat atau Bidang kerja yang memiliki fungsi dan peran internal (bagi cabang yang tidak memiliki Koordinator Komisariat) dalam menjaga eksistensi Komisariat minimal selama 1 tahun. Suatu Komisariat dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Cabang jika Pengurus Komisariat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan
konstitusi indd
38
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
Pengurus
Cabang
atau
melakukan
pelanggaran-pelanggaran
konstitusi.
Tahapannya sanksi terebut adalah: Teguran 1
: Dalam Dalam waktu maksimal 3 bulan bulan Komisariat harus melakukan melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini hanya diketahui oleh Komisariat dan Pengurus Cabang.
Teguran 2
: Dalam Dalam waktu maksimal maksimal 3 bulan bulan berikutnya berikutnya Komisariat harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain di satu wilayah Badan Koordinasinya. Koordinasinya.
Teguran 3
: Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya Pengurus Komisariat harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain diseluruh Cabang.
Sanksi
: Penurunan status Komisriat dari status Komisariat penuh ke komisariat persiapan, kemudian pengurus komisariat diberi waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan permintaan pengurus cabang.
Pembekuan Pembekuan : Jika Pengurus Komisariat tetap tidak mengikuti kebijakan Pengurus Cabang maka Pengurus cabang berhak membekukan Kepengurusan Komisariat tersebut dan menggantinya dengan kepengurusan
baru
melalui
penunjukan
langsung.
Masa
pembekuan sampai terbentuknya Pengurus Komisariat baru ini dilakukan maksimal selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini, Koordinator Komisariat melakukan pemulihan kondisi agar kebijakan Pengurus Cabang dapat diikuti atau pelanggaran konstitusi dapat diatasi dan agar syarat Komisariat terpenuhi. Pembubaran Pembubaran : Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda tanda-tanda kedua kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka Pengurus Cabang dapat melakukan pembubaran Komisariat. Komisariat yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam Konferensi dan forum-forum HMI lainnya kecuali hak untuk hadir dan Hak mendapatkan informasi atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan dapat terus berlangsung dengan kendali ketua Koordinator Komisariat sebagai pimpinan cabang. Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
39
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
Komisariat yang dibentuk dari status ”tidak ada Komisariat” atau Komisariat
yang
dipulihkan
dari
status
”Komisariat
dibekukan”
adalah
Komisariat yang berstatus ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki perbedaan pada hak jumlah utusan yang bisa dikirim ke Konferensi. Utusan bagi Komisariat
persiapan
maksimal
hanya
1
utusan
saja
walaupun
jumlah
anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan. Status Komisariat Persiapan dapat berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun. Pengurus Komisariat minimal terdiri dari pimpinan Komisariat yang bernama ”Ketua Komisariat” dan Sekretaris Komisariat. Kemudian Ketua Komisariat dapat membentuk struktur dibawahnya atau tidak sama sekali. Seperti halnya Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat memiliki peran yang berbeda dengan Struktur pimpinan lainnya. Pengurus Komisariat memiliki fungsi sebagai kantong massa. Hal ini mengakibatkan wilayah kerjanya yang berbeda dengan Pengurus Cabang. Wilayah kerja Pengurus Komisariat adalah; 1. Melaksanaka Melaksanakan n Kebijakan Kebijakan Pengurus Pengurus Cabang 2. Melaksanaka Melaksanakan n Keputus Keputusan an Rapat Rapat Anggota Anggota 3. Melindungi Melindungi Kader Kader HMI dalam dalam aktifitas aktifitas diling dilingkunga kungannya nnya 4. Menjaga Menjaga kekerabat kekerabatan an antar antar anggota anggota HMI. 5. Melibatkan Melibatkan
kader kader
agar
berpartisip berpartisipasi asi
dalam
dinamika dinamika
lingkungan lingkungan
akademisnya.
2. Struktur Organisasi Organisasi Tiap Tingkatan Tingkatan A. Formatu Formaturr dan Mide Mide Forma Formatur tur Formatur adalah pimpinan HMI pada tingkatannya yang belum memiliki pengurus
dalam
menjalankan
amanah
yang
diberikan
oleh
struktur
kekuasaannya. Tugas utama formatur adalah membentuk kepengurusan. Dalam menjalankan tugas ini ia dibantu oleh Mide Formatur. Setelah kepengurusan terbentuk dan dilantik maka formatur dan mide formatur bubar secara sendirinya. Namun ia memiliki batasan waktu dalam penyelesaian tugas ini. Formatur maksimal harus mampu membentuk suatu kepengurusan (sampai pengurus itu dilantik) selama-lamanya 6 bulan untuk tingkat Pusat dan 3 bulan untuk tingkat cabang, komisariat dan untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan di tingkatannya. Jika dalam batasan waktu ini formatur tidak dapat membentuk
0
konstitusi indd
40
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
kepengurusan maka satu atau beberapa cabang dapat memulai untuk melakukan Kongres Istimewa (untuk tingkat Pusat) atau Konferensi Luar Biasa (untuk tingkat Cabang) atau Rapat Anggota luar biasa (untuk tingkat Komisariat). Dan untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan. Formatur dapat mengambil segala tindakan atas segala hal yang diperlukan untuk menjaga eksistensi lembaga terhadap lingkungan eksternalnya ataupun terhadap lingkungan internalnya. Dengan kata lain formatur dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Ketua Umum. Namun hal ini tidak berlaku bagi mide formatur. B. Ketua Umum Pimpinan HMI dikenal sebagai Ketua Umum. Pada Pengurus Besar, Pimpinan HMI adalah ”Ketua Umum HMI”. Bagi pimpinan Lembaga-lembaga HMI disebut dengan ”Ketua”. Ketua Umum HMI, adalah kader yang dipilih melalui Kongres untuk memimpin organisasi HMI secara mnyeluruh. Ia-lah yang akan diminta pertanggung-jawabannya atas gerak organsasi HMI selama satu periode kepengurusan. Pada perjalanan organisasi ia memimpin sebuah tim kerja yang bernama Pengurus Besar untuk menjalankan amanah-amanah Kongres. Tim kerja inilah yang berhak memakai segala perangkat struktur HMI lainnya baik itu cabang atau komisariat untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam Kongres. Pimpinan Komisi Kebijakan dan Bidang Kerja hanya dapat menggunakan kata ”ketua” saja dalam dokumen organisasi. Karena Pimpinan Komisi Kebijakan merupakan pimpinan HMI yang berada di bawah Ketua Umum. Namun ketua lembaga lainnya menggunakan istilah Ketua Badko (untuk Lembaga Koordinasi tingkat Pusat) dan Istilah Ketua Korkom (untuk Lembaga Koordinasi tingkat cabang). Bagi pimpinan lembaga khusus dan lembaga kekaryaan, mereka dapat menggunakan istilah lain (selain ”Ketua Umum HMI”) sesuai dengan ketetapan lembaganya. Para Ketua Komisi Kebijakan dan bidang kerja hanya boleh membubuhkan tanda tangan dalam administrasi surat menyurat Kepengurusan HMI ketika di dampingi oleh bubuhan tanda tangan Sekretaris Jenderal HMI disisi kanan Surat. Namun hal ini tidak berlaku bagi Lembaga Koordinasi dan Lembaga Kekaryaan serta Lembaga Khusus yang diberi wewenang dalam kebijakan administrasi kelembagaannya.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
41
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
Khusus bagi Ketua Umum, baik itu pada tingkat Pusat, Cabang ataupun Komisariat, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu ketua dibawahnya atau sekretaris (sekjen atau sekum) atau Bendahara Umum, jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus Cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini disebut Pejabat Sementara Ketua Umum. Jika lebih dari 6 bulan bagi Ketua Umum PB HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Ketua Umum Cabang atau Komisariat tidak mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Ketua Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Ketua Umum”. Pejabat Ketua Umum dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan segala wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan yang dimiliki Ketua Umum. C. Sekretaris Jenderal Jenderal atau Sekretaris Umum Umum Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum merupakan bagian dari Struktur Kepemimpinan yang memiliki peran membantu Ketua Umum dalam menjaga kestabilan gerak Struktur Kepemimpinan. Pada tingkat Pengurus Besar skeretaris bernama Sekretaris Jendaral namun pada tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat seretaris bernama Sekretaris Umum. Peran Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum sendiri ada tiga macam yaitu: 1.
Fasilitato Fasilitatorr bagi selur seluruh uh perangk perangkat at HMI HMI dalam dalam menjalan menjalankan kan aktifit aktifitasny asnya a
2.
Protok Protokol ol atas atas semua semua bagia bagian n Strukt Struktur ur Kepem Kepemimp impina inan n
3.
Administr Administratur atur Struktur Struktur Kepemimp Kepemimpinan inan dalam dalam gerak gerak aktifita aktifitasnya snya.. Sekretaris Jendral dan Sekretaris Umum ditentukan dan ditetapkan oleh
Formatur dan Mide Formatur. Namun para staf sekretaris ditentukan oleh Sekeretaris Jendral atau Sekretaris Umum dengan Surat Keputusan Ketua Umum Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian sekeretaris dan seluruh stafnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pada diri mereka selama menjadi (Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum atau staf) melekat kewajiban untuk membantu Ketua Umum saat diminta ataupun tidak diminta. Sekretaris Jenderal pada tingkat Pengurus Besar dan Sekretaris Umum pada tingkat Cabang, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu ketua dibawahnya jika ia tidak mampu menjalankan
konstitusi indd
42
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 3
tugas dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini disebut sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Jendral (pada Pengurus Besar) atau Pejabat Sementara Sekeretaris Umum (pada Pengurus Cabang atau Pengurus Komisariat). Jika lebih dari 6 bulan bagi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Sekretaris Umum Pengurus Cabang atau Komisariat tidak mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Sekretaris Jenderal” bagi Pengurus Besar dan ”Pejabat Sekretaris Umum” bagi Pengurus Cabang dan Komisariat. ”Pejabat Sekretaris Jenderal” dan ”Pejabat Sekretaris Umum” dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan Sekretaris Jendral dan Sekretaris Umum D. Bendahara Umum Bendahara Umum merupakan bagian dari Struktur Kepemimpinan yang memiliki peran membantu Ketua Umum dalam wilayah keungan Organisasi. Wewenang Bendahara Umum sendiri ada beberapa yaitu : 1.
Melakukan Melakukan regulasi regulasi atas atas penggu penggunaan naan segala segala aset aset yang yang dimiliki dimiliki oleh oleh HMI. HMI.
2.
Menentu Men entukan kan distibu distibusi si Keuanga Keuangan n ke tiap eleme elemen n Struktur Struktur Kepemi Kepemimpin mpinan. an.
3.
Mengontr Men gontrol ol
penggun penggunaan aan
aset aset
HMI HMI
oleh oleh
seluru seluruh h
elemen elemen
Struktur Struktur
Kepemimpinan. 4.
Mencari Men cari dan dan mengelo mengelola la sumber sumber keuang keuangan an HMI HMI baik itu itu dari dari lingkung lingkungan an eksternal dan lingkungan internal HMI. Bendahara Umum ditentukan dan ditetapkan oleh Formatur dan Mide
Formatur. Namun para staf Kebendaharaan ditentukan oleh Bendahara Umum dengan SK Ketua Umum Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian Bendahara Umum dan seluruh stafnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Sebagaimana halnya Ketua Umum, Bendahara Umumpun baik itu pada tingkat Pusat, Cabang ataupun Komisariat, harus mendelegasikan mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu Ketua atau Sekretaris (sekjen atau sekum) jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu minimal 14
Konstitusi HMI
konstitusi indd
43
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus cabang). Bendahara yang menerima pendelegasian ini disebut ”Pejabat Sementara Bendahara Umum”. Jika lebih dari 6 bulan bagi Bendahara Umum PB HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Bendahara Umum Cabang atau Komisariat masih belum mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Ketua Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Bendahara Umum”. Pejabat Bendahara Umum dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan segala wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan yang dimiliki Bendahara Umum. E. Pengurus Harian 1. Komisi Kebijakan Komisi Kebijakan adalah bagian dari Struktur Kepemimpinan HMI ditingkat pusat yang membantu Ketua Umum dalam menjalankan Amanah Kongres. Komisi Kebijakan berfungsi sebagai pengambil kebijakan pada tubuh HMI dan tidak mengambil fungsi kerja teknis dalam HMI. Dengan demikian Komisi kebijakan menjadi regulator penentu sikap HMI atas dirinya sendiri dan dinamika masyarakat luas. Pembentukan
dan
pembagian
Komisi
Kebijakan
dilakukan
oleh
Formatur dan Mide Formatur. Tiap Komisi Kebijakan dikoordinir oleh Ketua Komisi Kebijakan dan kesemua Ketua Komisi Kebijakan dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral HMI. Ketua Komisi inilah inilah yang kemudian memilih anggota komisinya dengan ketetapan Ketua Umum Pengurs Besar HMI. Jumlah anggota Komisi Kebijakan ditentukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dalam jumlah angka bilangan prima. Anggota Komisi Kebijakan dapat diberhentikan dan diganti serta ditambah atas Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar. 2. Bidang Kerja Bidang kerja adalah bagian dari pengurus HMI ditingkat cabang dan komisariat yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Konferensi dalam pembagian bidang-bidang kerja. Bidang kerja ini tidak sama halnya Komisi Kebijakan pada Pengurus Besar. Bidang kerja
konstitusi indd
44
memiliki wewenang dalam melakukan aktifitas internal
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
organisasi dan aktifitas
eksternal organisasi. organisasi. Dengan Dengan kata lain wewenang wewenang
kerjanya lebih luas luas dari pada Komisi Komisi Kebijakan Pengurus Pengurus Besar yang berada pada wilayah eksternal HMI. Pembentukan dan pembagian Bidang Kerja dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur. Bidang-bidang Kerja ini dikoordinir oleh Ketua ketua idang, dan para ketua bidang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Pemilihan Ketua-ketua bidang ini dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur dan jika ada pergantian maka pergantian dilakukan oleh Presidium Kepengurusan. Ketua-ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Staf yang dimiliki Bidang Kerja semuanya ditentukan oleh masingmasing Ketua Bidang melalui ketetapan Ketua Umum. Di tingkatan cabang seluruh personel Pengurus Harian diharapkan minimal telah melalui jenjang latihan Kader II. Standar kualitas kader ini diharapakan agar cabang mampu menjalankan
aktifitas
berupa
aktualisasi
lembaga
atau
kader
HMI
dilingkungan masyarakat lokalnya. Sehingga keberadaan Pengurus Cabang dirasakan manfaatnya pada lingkungan sekitarnya. 3. Unit Unit Akti Aktifi fita tass Pada tngkat Komisariat Unit Aktifitas adalah bagian dari struktur kepengurusan. Elemen struktur ini mempunyai tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Rapat Anggota. Bentuk struktur unti aktifitas dapat berupa unit kerja yang memiliki jangka waktu kurang dari satu periode atau bidang kerja yang memiliki waktu satu periode. Fleksibilitas ini untuk menekankan agar beban struktural tidak terlalau berat dipikul pada tingkat Komisariat. Namun yang akan menjadi fokus dari komisariat
adalah
menjaga
kebersamaan
kader
dalam
lingkungan
strukturnya. Sehingga
aktifitas
organisasi
pada
tingkat
Komisariat
tidak
memerlukan banyak aktifitas formal dan struktur formal pula. Pengutamaan penciptaan kondisi kebersamaan kader membuat struktur pada tingkatan komisariat tidak perlu baku dan tetap. Ketua Umum Komisariat dapat merancang bentuk struktur yang cocok dalam lingkungan komisariatnya. Mulai dari unit aktifitas yang paling sederhana sampai unit aktifitas dalambentuk bidang kerja.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
45
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
Pimpinan Unit Aktifitas dapat diberi nama apapun oleh formatur dan mide formatur. Pimpinan unit aktifitas ini dipilih dan ditetapkan oleh Formatur dan Mide Formatur namun para stafnya dapat dipilih langsung oleh para pimpinan Unit Aktifitas dengan Surat Keputusan Ketua Umum. Pergantian pimpinan Unit Aktifitas dan para stafnya dapat dilakukan dalam Rapat Presidium Komisariat namun tetap dengan Surat Keputusan Ketua Umum. Oleh sebab itu para pimpinan Unit Aktifitas beserta para stafnya harus
bertanggungjawab
pada
Ketua
Umum
atas
segala
aktifitas
keorganisasiannya. F. Lembaga Koordinasi 1. Badan Badan Koordi Koordinas nasii Lembaga Koordinasi pada tingkat Pusat dinamakan Badan Koordinasi. Badan Koordinasi ini memiliki sifat yang Semi Otonom dari struktur Pengurus Besar. Semi Otonom artinya: a.
Badan Badan Koordin Koordinasi asi melalui melalui Musyawar Musyawarah ah Badan Badan Kordina Kordinasi si Badan Badan Koordin Koordinasi asi (Musbadko) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar.
b.
Ketua Ketua
Badan Badan
Koordin Koordinasi asi
diberi diberi
hak
untuk untuk
mengangk mengangkat at
staf staf
kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama sebagai Pengurus Besar. c.
Badan Badan Koordina Koordinasi si diberi diberi otono otonomi mi dalam dalam mene menentuka ntukan n agenda agenda kerja kerjanya nya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Besar.
d.
Badan Badan Koordina Koordinasi si diberi diberi hak hak penuh penuh dalam menge mengelola lola caban cabang-ca g-cabang bang HMI yang ada dalam wilayah kerjanya.
e.
Ketua Ketua Umum Umum PB berhak berhak memvet memveto o seluruh seluruh bagian bagian yang dilahirkan dilahirkan oleh Badan Koordinasi, Termasuk memberhentikan dan menggantikan posisi Ketua Badan Koordinasi atas persetujuan Rapat Pleno PB. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Ketua Badko yang akan diganti) yang diajukan oleh Musbadko terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
f.
Ketua Ketua Badan Badan Koordi Koordinasi nasi tetap tetap bertang bertanggung gungjawa jawab b atas atas segala segala aktifitasn aktifitasnya ya kepada Ketua Umum Pengurus Besar.
konstitusi indd
46
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
Sifat kerja yang mengambil peran internal dan eksternal antar elemen dalam HMI dan membantu pelaksanaan amanah menjadi hal yang membedakan sifat kerjanya dengan lembaga lainnya. Badan Koordinasi juga bertugas melakukan pembentukan dan penyehatan cabang. Tugas ini dilakukan dengan membuat sarana dan prasarana yang memungkinkan cabang hidup dengan baik dan mandiri. Akibatnya ia memiliki kewenangan atas prosesi pelantikan Pengurus Cabang dan menjamin keberlangsungan kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun SK Pembentukan cabang dan Surat keputusan pelantikan Pengurus Cabang tetap dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekjen PB HMI. Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Besar HMI Ketua Badan Koordinasi wajib melaporkan segala aktifitas kepengurusannya ke Musyawarah Daerah dalam sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas. Forum Musyawarah Daerah tidak memiliki hak dalam penilaian namun memiliki hak bertanya atas laporan tersebut. Pada
dasarnya
tugas
utama
dari
Badan
Koordinasi
adalah
meningkatkan kualitas kesehatan cabang. Pada pelaksanaannya ia perlu melakukan
pengidentifikasi
terlebih
dahulu.
Tugas
Pengidentifikasian
kesehatan cabang inilah yang melekat dalam tubuh Badan Koordinasi. Berikut pola kesehatan cabang:
Identifikasi Kesehatan Cabang
Awas
Bina
Sehat
Kuat
Mapan
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Perkaderan Latihan Kader Pengader Senior Course Kemandirian
+
Kepengurusan Regenerasi
+
+
+
Konstitusi HMI
konstitusi indd
47
+
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
Proses Pengambilan Kebijakan
+
Kesekretariatan Kesekretariatan dan Kualitas
+
+
+
+
Struktur Laporan
+
Aktifitas Kajian
+
Kepanitian
+
+
+
+
+
+
+
+
Kegiatan Regional Kegiatan Nasional
+
Jaringan Pengakuan
+
Intra Kampus
+
+
+
+
+
+
+
+
Organisasi masyarakat Organisasi keNegaraan
+
+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan cabang.
Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk: 1. Pada status Beku Petugas
: Seluruh Pengurus Badan Koordinasi Koordinas i
Tugas
: - Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum. - Membubarkan cabang jika dipandang perlu.
Otoritas
: Otoritas penuh dari Pengurus Pengurus Besar. Namun semua Surat Keputusan tetap dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PB.
Waktu
: Selama masih ada anggota tercatat atau anggota belum semuanya dimutasi ke cabang lain.
2. Pada status Pengawasan
konstitusi indd
48
Petugas
: Seluruh Pengurus Badan Koordinasi. Koordinas i.
Tugas
: - Melaksanakan Melaksanakan rekruitmen anggota.
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
- Membekukan cabang jika dipandang perlu. Otoritas
: Penuh atas nama Cabang, sepengetahuan Ketum Cabang.
Waktu
: 2 periode kepengurusan cabang.
3. Pada status Pembinaan Petugas
: Tim Asistensi Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap jabatan).
Tugas
: Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.
Otoritas
: Otoritas Otoritas penuh penuh namun Cabang dapat memveto kebijakan tim.
Waktu
: 2 periode kepengurusan cabang.
4. Pada status Sehat Petugas
: 1 orang konsultan dapat ditambah tim asistensi saat tertentu.
Tugas
: - Memberi konsultasi - Memberi bantuan teknis teknis jika diminta
Otoritas
: Terbatas pada permintaan cabang saja.
Waktu
: 2 periode kepengurusan cabang.
5. Pada status Kuat Petugas
: 1 orang Pemantau
Tugas
: Memberi motivasi kultural
Otoritas
: Terbatas pada permintaan Pengurus Besar saja.
Waktu
: 2 periode kepengurusan cabang.
6. Pada status Mapan Petugas
: Seluruh Pengurus Besar
Tugas
: menjadikan cabang sebagai model bagi cabang lainnya
Otoritas
: tidak ada.
Waktu
: selama selama masih berstatus mapan.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
49
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
2. Koordi Koordinat nator or Komisa Komisaria riatt Lembaga Koordinasi pada tingkat Cabang dinamakan Koordinator Komisariat. Koordinator Komisariat ini juga memiliki sifat yang Semi Otonom dari struktur Pengurus Cabang. Semi Otonom artinya: a.
Koordinato Koordinatorr
Komisari Komisariat at
melalui melalui
Musyawara Musyawarah h
Kordina Kordinasi si
Komisa Komisariat riat
(Muskom) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Cabang. b.
Ketua Ketua Koordina Koordinator tor Komisa Komisariat riat diberi diberi hak untuk untuk mengangka mengangkatt staf staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama sebagai Pengurus Cabang.
c.
Koordinato Koordinatorr Komisar Komisariat iat diber diberii otonomi otonomi dalam dalam menent menentukan ukan agenda agenda kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Cabang.
d.
Koordinato Koordinatorr Komisaria Komisariatt diberi diberi hak penuh penuh dalam mengelola mengelola KomisariatKomisariatkomisariat HMI yang ada dalam wilayah kerjanya.
e.
Ketua Ketua Umum pengurus pengurus
HMI berhak berhak memveto memveto seluruh seluruh bagian bagian yang
dilahirkan oleh Koordinator Komisariat. Ketua Umum Pengurus Cabang Juga
berhak
memberhentikan
dan
menggantikan
posisi
Ketua
Koordinator Komisariat atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Cabang. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Ketua Korkom terpilih) yang diajukan oleh Muskom terakhir. f.
Ketua Ketua Koordin Koordinator ator Komisariat Komisariat tetap tetap bertang bertanggung gungjawab jawab atas segala segala aktifitasnya kepada Ketua Umum Pengurus Cabang. Sama seperti halnya Badan Koordinasi, sifat kerja Koordinator
Komisariat mengambil peran internal antar elemen dalam HMI dan membantu pelaksanaan amanah menjadi hal yang membedakan sifat kerjanya dengan lembaga lainnya. Koordinator Komisariat juga bertugas melakukan pembentukan dan penyehatan Komisariat. Akibatnya ia memiliki kewenangan atas prosesi pelantikan Pengurus Komisariat dan menjamin keberlangsungan keberlangsungan kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun SK Pembentukan Komisariat dan Surat Keputusan pelantikan Pengurus Komisariat tetap dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekum Pengurus Cabang.
0
konstitusi indd
50
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Cabang, Ketua
Koordinator
kepengurusannya
ke
Komisariat Musyawarah
wajib
melaporkan
Komisariat
dalam
segala
aktifitas
sebuah
Laporan
Pelaksanaan Tugas. Forum Musyawarah Komisariat tidak memiliki hak dalam penilaian namun memiliki hak bertanya atas laporan tersebut Sama halnya dengan tugas utama Badan Koordinasi, tugas utama Koordinator
Komisariat
juga
adalah
Komisariat.
Pengidentifikasipun
meningkatkan
perlu
dilakukan.
kualitas
kesehatan
Berikut
gambaran
pengidentifikasian yang menjadi acuan peningkatan kualitas nantinya:
Identifikasi Kesehatan Komisariat
Awas
Bina
Sehat
Kuat
Mapan
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Perkaderan Forum Perkenalan Latihan Kader I Rutinitas Silaturahim sesama anggota Pengader
+
Kepengurusan Regenerasi
+
Proses Pengambilan Kebijakan
+
+
+
+
+
+
+
+
Kesekretariatan dan Kualitas Struktur Laporan
+
Aktifitas Kajian Kepanitian Kegiatan Wilayah
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Konstitusi HMI
konstitusi indd
51
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
Kegiatan Cabang
+
Jaringan Pengakuan
+
Intra Kampus
+
+
+
+
+
+
+
+
Organisasi masyarakat Organisasi keNegaraan
+
+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan komisariat.
Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk: 1. Pada status Beku Petugas
: Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.
Tugas
: - Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum. - Membubarkan Membubarkan Komisariat jika jika dipandang perlu.
Otoritas
: Otoritas penuh penuh dari Pengurus Cabang. Namun semua Surat Keputusan tetap dari Ketum dan Sekum Cabang.
Waktu
: Selama masih ada anggota tercatat.
2. Pada status Pengawasan Petugas
: Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.
Tugas
: - Melaksanakan rekruitmen anggota. - Membekukan Membekukan Komisariat jika jika dipandang dipandang perlu.
Otoritas
: Penuh atas nama Komisariat, Komisaria t, sepengetahuan Ketua Umum Komisariat.
Waktu
: 2 periode kepengurusan kepengurusan Komisariat.
3. Pada status Pembinaan Petugas
: Tim Asistensi Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap jabatan).
Tugas
: Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.
Otoritas
: Otoritas penuh tapi Komisariat dapat memveto kebijakan tim.
Waktu
konstitusi indd
52
: 2 periode kepengurusan kepengurusan Komisariat.
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
4. Pada status Sehat Petugas
: 1 orang konsultan konsultan dapat ditambah ditambah tim asistensi saat saat tertentu.
Tugas
: - Memberi konsultasi - Memberi bantuan teknis jika diminta
Otoritas
: Terbatas pada permintaan Komisariat saja.
Waktu
: selama selama masih berstatus sehat.
5. Pada status Kuat Petugas
: 1 orang Pemantau
Tugas
: Memberi motivasi kultural
Otoritas
: Terbatas pada permintaan Pengurus Cabang saja.
Waktu
: selama masih berstatus kuat.
6. Pada status Mapan Petugas
: Seluruh Pengurus Cabang
Tugas
: menjadikan Komisariat sebagai model bagi Komisariat lainnya
Otoritas
: tidak ada.
Waktu
: selama selama masih berstatus mapan.
G. Lembaga Khusus Keberadaan Lembaga Khusus tidak lain untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban dalam bidang khusus yang tidak dapat tertampung pada struktur lainnya. Lembaga ini juga bersifat Semi Otonom dari Struktur Pimpinan, artinya: a.
Lembaga Lembaga
Khusus Khusus
melalu melaluii
Musyawa Musyawarah rah
Lemb Lembaga aga
diberi diberi
hak
untuk untuk
menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar untuk tingkat Pusat dan pengurus Cabang pada tingkat cabang. b.
Pimpinan Pimpinan Lembaga Lembaga Khusus Khusus diberi diberi hak untuk untuk membent membentuk uk struktu strukturr dan mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama (Pengurus Besar untuk tingkat pusat dan Pengurus Cabang untuk tingkat Cabang).
c.
Lembaga Lembaga Khusus Khusus diberi diberi otonomi otonomi dalam dalam menen menentukan tukan agenda agenda kerjanya kerjanya diluar diluar forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
53
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
d.
Lembaga Lembaga ini ini dapat dapat memiliki memiliki Pedoma Pedoman n Lembagan Lembaganya ya sendiri sendiri yang yang harus harus disetujui oleh Ketua Umum Pengurus Besar.
e.
Ketua Ketua Umum Umum Penguru Penguruss Besar Besar berhak berhak memve memveto to seluru seluruh h bagian bagian yang yang dilahirkan oleh Lembaga Khusus. Ketua Umum Pengurus Besar juga berhak memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga Khusus atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Besar. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga Khusus terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga Khusus terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
f.
Ketua Ketua Lembaga Lembaga Khusus Khusus tetap tetap berta bertanggu nggungja ngjawab wab atas atas segal segala a aktifita aktifitasnya snya kepada Ketua Umum Pengurus Besar. Keberadaan Lembaga Khsusus tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan.
Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga khusus dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. Contoh dari Lembaga Khusus antara lain, Kohati, Korps Pengader Cabang, Pusat Arsip dan lainnya. Lembaga ini dapat memiliki pedoman operasionalnya sendiri. a.
Pimpinan Pimpinan Lemb Lembaga aga Khusus Khusus juga diwajib diwajibkan kan membua membuatt sebuah sebuah Laporan Laporan Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga Khusus. Laporan Pelaksanaan Tugas pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada forum dan bentuk pelaksanaannya. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah Lembaga khusus dimana prosesnya dilakukan tanpa ada tahapan penilaian. Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum pengumuman pelaksanaan tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian.
G. Lembaga kekaryaan Lembaga kekaryaan hadir untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dalam meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dibidang tertentu. Lembaga Kekaryaan juga memiliki sifat Semi Otonom dari Struktur pimpinan. Semi Otonom artinya: a.
Lembaga Lembaga kekaryaan kekaryaan melalui melalui Musy Musyawarah awarah Lembaga Lembaga diberi diberi hak hak untuk untuk menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar.
konstitusi indd
54
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 4
b.
Pimpinan Pimpinan Lemb Lembaga aga Kekarya Kekaryaan an diberi diberi hak hak untuk memb membentu entuk k struktur struktur dan mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama Pengurus Besar untuk tingkat Pusat dan Pengurus Cabang untuk tingkat Cabang.
c.
Lembaga Lembaga Kekar Kekaryaan yaan diberi diberi otonomi otonomi dalam dalam menen menentuka tukan n agenda agenda kerjany kerjanya a diluar forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan.
d.
Lembaga Lembaga Kekarya Kekaryaan an dapat dapat membua membuatt nama lembaga lembaganya nya secara secara khusu khususs atas persetujuan Ketua Umum Struktur Pimpinan.
e.
Ketua Ketua Umum strukt struktur ur Pimpina Pimpinan n berhak berhak memveto memveto selur seluruh uh bagian bagian yang yang dilahirkan oleh lembaga Kekaryaan. Ketua Umum Struktur Pimpinan juga berhak memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga Kekaryaan atas persetujuan Rapat Pleno. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga Kekaryaan terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
f.
Pimpinan Pimpinan
Lembaga Lembaga
Kekaryaa Kekaryaan n
tetap tetap
berta bertanggu nggungja ngjawab wab
atas atas
segal segala a
aktifitasnya kepada Ketua Umum Struktur Pimpinan. Keberadaan Lembaga Kekaryaan tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan. Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga Kekaryaan dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Umum. Pimpinan Lembaga Kekaryaan juga diwajibkan membuat sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga. Laporan Pelaksanaan Tugas pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada forum dan bentuk pelaksanaannya. Lapaoran Pelaksanaan Tugas merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah Lembaga dimana prosesnya dilakukan tanpa ada tahapan penilaian. Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum pengumuman pelaksanaan tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian. H. Panitia Panitia atau Tim Kerja Kerja Untuk melakukan kegiatan kegiatan organisasi yang bersifat jangka pendek, maka Struktur Pimpinan dapat membentuk Panitia atau Tim kerja. Hal serupa juga dapat dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Khusus dan lembaga Lembaga Kekaryaan. Khusus untuk Lembaga Koordinasi ditingkat cabang atau
Konstitusi HMI
konstitusi indd
55
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
komisariat. Namun Pengurus Besar dengan segala elemen struktur didalamnya tidak bisa membuat sebuah kepanitiaan kecuali Panitia Kongres. Jika ada aktifitas yang membutuhkan kepanitiaan maka Pengurus Besar harus menunjuk satu cabang sebagai pelaksana, dan kemudian cabang tersebutlah yang membentuk kepanitiaan. Perbedaan antara panitia dan tim kerja ada pada strukturnya. Panitia memiliki struktur yang sama dengan struktur Pimpinan. Dimana seluruh panitia bertanggungjawab pada ketua panitia dan ketua panitia bertanggungjawab kepada Struktur Pimpinan. Tim Kerja memiliki anggota yang sama-sama harus bertanggung-jawab kepada Struktur Pimpinan. Tim memiliki seorang koordinator yang mengkoordinir aktifitas anggota tim lainnya namun ia bukanlah pimpinan. Perbedaan lainnya adalah pada pembagian peran. Pembagian peran pada kepanitian sudah tertuang jelas dalam sebuah surat keputusan pengangkatan panitia. Namun pada Tim Kerja, pembagian peran baru ada dan muncul saat tim kerja mulai beraktifitas (tidak ditentukan dan dituangkan dalam sebuah surat Keputusan pengangkatan Tim Kerja. Konsekwensinya Kepanitian memiliki kejelasan dan keterbatasan aktifitas sebagaimana yang ada dalam Surat Keputusan pengangkatan panitia. Sedangkan Tim Kerja memiliki fleksibilitas gerak atas tugas yang ia dapatkan. Kepanitaiaan memang cenderung melibatkan individu yang lebih banyak dari pada Tim Kerja karena
kepanitian
menuntut
profesionalitas
dan
keahlian
spesifik
saat
menjalankan tugas yang diberikan. Keterlibatan individu dalam Tim Kerja yang sedikit, karena Tim kerja memiliki arahan kerja yang sederhana dan hanya dituntut untuk bersikap luwes dalam berbagi peran untuk menyelesaikan amanah yang diberikan. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja, Panitia atau Tim Kerja diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan pada setiap akhir kegiatannya. Waktu kerja yang dimiliki oleh Panitia atau Tim Kerja tidak boleh melewati masa kepengurusan. Hal ini dikarenakan mekanisme pertanggungjawaban kepanitiaannya akan sangat tidak jelas. Jika kerja panitia atau setingkat panitia pada suatu kepengurusan belum selesai diperiode kepengurusan tersebut maka panitia atau setingkat panitia tersebut harus dibubarkan terlebih dahulu lalu dilakukan
konstitusi indd
56
evaluasi
kepanitian
kemudian
dapat
dibentuk
lagi
setelah
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
kepengurusan kepengurusan baru terbentuk oleh pengurus baru tersebut, yang akhirnya diikuti evaluasi kepanitiaan yang baru pula. 3. Mekanisme Kerja Struktur Struktur A.
Peng Pengam ambi bila lan n Kep Keput utus usan an.. Tiap struktur organisasi pasti memiliki sebuah mekanisme dalam pengambilan
keputusan.
Pada
HMI
mekanisme
pengambilan
keputusan
dilakukan melalui farum yang bernama Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat diperlukan untuk menjamin berjalannya amanah yang diemban struktur kekuasaan. Mekanisme ini dilakukan untuk menurunkan amanah-amanah yang lahir dari keputusan struktur organisasi ketingkat aktifitas keseharian. Adapun bentuk-bentuk bentuk-bentuk rapat yang ada dalam HMI adalah: 1. Rapat Pleno adalah forum tertinggi kepengurusan HMI untuk mengambil berbagai kebijakan organisatoris baik internal maupun eksternal meliputi: a. Rapat Pleno Pleno Pengurus Pengurus Besar adalah rapat rapat pleno yang dihadiri dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar sebagai pengambil kebijakan. b. Rapat Pleno Pleno Cabang adalah rapat rapat pleno yang dihadiri dihadiri oleh seluruh seluruh Pengurus Cabang sebagai pengambil kebijakan. c. Rapat Pleno Pleno Komisariat Komisariat adalah rapat pleno pleno yang yang dihadiri oleh seluruh seluruh Pengurus Komisariat. 2. Rapat Presidium adalah rapat untuk mengambil kebijakan organisatoris yang penting sebagai derivasi kebijakan pleno yang dihadiri pemimpin HMI dalam satu kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan Lembaga Kekaryaan. 3. Rapat Pimpinan adalah Rapat Rapat yang dihadiri oleh para pimpinan pimpinan HMI untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan bersama, meliputi : Rapim Cabang adalah rapat pimpinan para pimpinan cabang. Rapim Komisariat adalah rapat pimpinan para pimpinan komisariat. 4. Rapat Harian adalah rapat rapat yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris HMI guna menjabarkan kerangka operasional program kerja, evaluasi program kerja, dan hal hal teknis lainnya
Konstitusi HMI
konstitusi indd
57
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
5. Rapat Bidang adalah rapat rapat yang dihadiri dihadiri oleh anggota bidang bidang (staf atau departemen dibawahnya) yang bersangkutan untuk menjabarkan teknis dari program kerja bidang yang telah ditetapkan oleh kepengurusan. B.
Acuan Kerja Acuan kerja merupakan sebuah susunan agenda aktifitas yang dimiliki oleh Struktur Pimpinan dalam satu periode. Acuan kerja dalam sebuah organisasi kerja memiliki unsur waktu pelaksanaan, target capaian dan alat yang dipakai. Struktur Pimpinan dalam HMI sebagai pengemban amanah Struktur Kekuasaan memiliki banyak perbedaan ditiap tingkatannya. Antara lain adalah perbedaan sifat dan peran struktur Pimpinan ditiap tingkatan yang mengakibatkan bentuk dan warna acuan kerja juga berbeda ditiap tingkatan. Pengurus Besar punya peran sebagai Regulator, oleh sebab itu Pengurus Besar dalam melakasanakan aktifitasnya memilki apa yang dinamakan “Kerangka Kebijakan”. Kerangka Kebijakan ini dilahirkan dalam Rapat Pleno Pengurus Besar dengan mengacu pada pedoman pedoman HMI dan rekomendasi yang dilahirkan di Kongres. Aktifitas kerja teknis tingkat pusat lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga (lembaga kekaryaan, lembaga khusus dan lembaga koordinasi) yang ada di tingkat pusat. Namun demikian aktifitas teknis yang dilaksanakan hanya bersifat penguatan sistem internal organisasi bukan penguatan keanggotaan. Kepengurusan Cabang punya peran sebagai mobilisator, sehingga aktifitasnya berupa penindaklanjutan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pengurus Besar untuk keseluruhan cabang atau untuk cabang yang terkait. Maka dari itu pada tingkat Pengurus Cabang Acuan Kerja yang dimiliki adalah “Program Kerja” yang dihasilkan oleh Rapat Pleno Pula. Namun dasar pertimbangan yang ada dalam program kerja adalah Kebijakan Pengurus Besar yang berjalan dan Garis Besar Haluan Kerja yang dihasilkan dalam Konferensi Cabang. Peran kepengurusan tingkat Komisariat adalah pembentuk komunitas sehingga aktifitas kerjanya terdiri dari aktifitas-aktifitas yang bertujuan menjaga keutuhan kebersamaan di komisariatnya. Acuan kerja tingkat Komisariat dapat disebut sebagai ”Rencana Kerja”. Rencana Kerja ini memiliki dasar atas Program Kerja yang ditentukan cabang dan Garis Besar Rencana Kerja” Komisariat.
konstitusi indd
58
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
Karena peran komisariat adalah sebagai pembentuk dan penjaga kantong massa maka aktifitas-aktifitas yang ada dalam Rencana Kerja merupakan aktifitas bersifat kekeluargaan akan lebih dominan dalam tingkat komisariat. Selain itu aktifitas komisariat juga fokus dalam hal pembekalan anggota secara langsung atas pemahaman keagamaan dan pemahaman perjuangan. Selain itu komisariat juga melakukan aktifitas dalam bentuk pembekalan intelektualitas kader yang dilakukan tiap saatnya. C.
Eval Evalua uasi si Orga Organi nisa sasa sai. i. Ada dua topik yang menjadi fokus dalam evaluasi organisasi yaitu Evaluasi Kinerja Struktur dan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur Organisasi. Evaluasi Struktur Organisasi. Evaluasi Kinerja Struktur adalah evaluasi untuk melihat sebarapa jauh pengurus bisa bergerak dalam struktur organisasi dalam melakukan perjuangannya, dan seberapa jauh perjuangan yang dilakukannya itu tepat dalam beberapa aspek. Sedangkan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur Organisasi berisi bagaimana Struktur melakukan evaluasinya. I. Evaluasi Kinerja Struktur: 1. Tingkat Pengurus Besar a. Jumlah Jumlah kebijakan kebijakan internal internal dan ekstern eksternal al dari waktu kewaktu kewaktu b. Ketepatan kebijakan yang yang dikeluarkan terhadap lingkungan yang ada c. Kemampuan menggerakan cabang dalam menjalankan kebijakan HMI d. Keberhasi Keberhasilan lan Pengurus Pengurus Besar dalam menjalank menjalankan an amanah Kongres Kongres e. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban dengan aturannya 2. Tingkat Pengurus Cabang a. Kemampuan menindaklanjuti menindaklanjuti keputusan keputusan keputusan keputusan Pengurus Besar b. Tingkat Tingkat keikutsertaa keikutsertaan n komisariat komisariat pada pada kegiatan cabang cabang c. Jumlah Jumlah Latihan Latihan Kader Kader dan dan yang dijalankan dijalankan d. Kelengkap Kelengkapan an administ administrasi rasi organis organisasi asi e. Aktifitas Aktifitas Lembaga Lembaga Khusus, Khusus, Lembaga Lembaga Kekaryaan Kekaryaan dan Lembaga Lembaga Koordinasi. f. Tingkat Tingkat
keberhas keberhasilan ilan
Penguru Penguruss
dalam
menjal menjalankan ankan
amanah amanah
Konferensi g. Kesesuaia Kesesuaian n laporan pertangg pertanggungj ungjawaba awaban n sesuai dengan dengan aturan 3. Tingkat pengurus Komisariat a. Pertambah Pertambahan an anggota anggota dari waktu waktu kewaktu kewaktu
Konstitusi HMI
konstitusi indd
59
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
b. Komposisi angkatan dan kelompok kelompok akademis akademis dari dari waktu kewaktu c. Tingkat partisipasi partisipasi dan pemerataannya pemerataannya anggota anggota dalam dalam aktifitas aktifitas HMI d. Jumlah iuran dan sumbangan sumbangan yang yang diberikan diberikan kader dari waktu kewaktu e. Frekwensi komisariat dalam beraktifitas beraktifitas pada agenda agenda Cabang Cabang dan atau Pusat f. Rasio antar antar kader kader yang lulus lulus LK I, LK II, II, LK III III g. Aktifitas dari Lembaga Lembaga lembaga Khusus dan Lembaga Lembaga lembaga Kekaryaan. h. Tingkat keberhasilan keberhasilan Pengurus menjalankan amanah Rapat Anggota. Anggota. i. Kemampua Kemampuan n membuat membuat laporan laporan pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban sesuai sesuai dengan dengan aturan. II. Mekanisme evaluasi struktur struktur organisasi HMI: HMI: Mekanisme
evaluasi
struktur
organisasi
HMI
dikenal
dengan
Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. HMI cuma mengenal dua bentuk pertanggungjawaban yaitu Pertanggungjawaban Pengurus dan Pertanggungjawaban Panitia atau setingkat
panitia.
Selain
mekanisme
pertanggungjawaban
juga
ada
mekanisme laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Koordinasi,
Lembaga
Khusus
dan
Lembaga
Kekaryaan
dalam
musyawarahnya. 1. Perta Pertangg nggung ungjaw jawab aban an Pengu Pengurus rus Pertanggungjawaban Pengurus dalam lingkungan HMI terdapat di Kongres untuk Pengurus Besar, Konferensi untuk Pengurus Cabang dan Rapat
Anggota
bagi
Pengurus
mempertanggungjawabkan
segala
Komisariat. aktifitas
Disitulah
atau
pengurus
kebijakan
yang
dilakukannya. Prosesnya adalah laporan pelaksanaan amanah, tanya jawab dan penilaian atas laporan tersebut. Keputusan yang akan diambil terdiri dari Diterima atau Ditolak. Ditolak. Keputusan “Diterima” artinya penghargaan atas yang dilakukan kepengurusan dan atas kelayakan Laporan Pertanggungjawaban. Keputusan “Ditolak” artinya pengurus tidak bisa mengemukakan apa yang dilakukannya selama kepengurusan secara jelas dan bertanggungjawab. Keputusan ini kepengurusan dapat memperbaiki LPJ untuk perbaikan penilaian atau tidak memperbaikinya dengan penilaian yang tetap. 0
konstitusi indd
60
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
Dasar penilaian yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban hanya
terdiri
dari
kesesuaian
pengungkapan
laporan
Pertanggungjawaban yang dibuat pengurus dengan realita yang terjadi selama kepengurusan dan kesesuaian dengan aturan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang berlaku.
2. Pertanggu Pertanggujawa jawaban ban panitia panitia atau setingkat setingkat panitia panitia Pertanggungjawaban panitia atau setingkat panitia merupakan proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilakukan panitia atau setingkat panitia pada Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Khusus,Pimpinan Khusus,Pimpinan Lembaga Kekaryaan. Pelaksanaan pertanggungjawaban dapat dilakukan di Rapat Pleno atau Rapat Harian atau pada momen khusus
untuk
pertanggungjawaban
panitia.
Seperti
halnya
pertanggungjawaban Struktur Kepemimpinan, pertanggungjawban inipun boleh dilaksanakan setelah semua kewajibannya terhadap pihak lain selesai.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
61
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
4. Ikrar Pelantikan Pelantikan Kepengurusan Kepengurusan
IKRAR PELANTIKAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih P engasih lagi Maha Penyayang
“Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah”
“Kami redla Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah” Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat
/Cabang
/Pengurus
Besar_______________________________
periode
_________ _________ H/ ________ M, dengan ini i ni berjanji dan berikrar: 1. Bahwa kami dengan dengan kesungguhan kesungguhan hati akan melaksanakan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota/ Konferensi Cabang _______________________________/ Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke _______ sebagai amanah yang dibebankan kepada kami ; 2. Bahwa kami kami akan selalu menjaga menjaga nama baik Himpunan Himpunan Mahasiswa Islam dengan dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan PedomanPedoman Pokok serta ketentuan-ketentuan lainnya; 3. Bahwa apa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan kepengurusan ini adalah adalah untuk mencapai tujuan Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala, untuk kesejahteraan Ummat di dunia dan di akhirat
“Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”. Billahitaufiq walhidayah.
konstitusi indd
62
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
BAB IV MAJELIS SYURO ORGANISASI
Majelis Syuro Organisasi (MSO) merupakan Badan Konsultasi yang dapat dilahirkan sesuai dengan kebutuhan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. MSO memiliki tugas memberikan pertimbangan atau saran kepada Pengurus Besar (untuk MSO tingkat pusat) atau Pengurus Cabang (untuk MSO tingkat Cabang). Tugas ini dapat dilaksanakan dengan inisiatif lembaga atau atas permintaan pengurus. MSO juga memiliki tugas untuk membantu pengurus untuk mempersiapkan draft-draft kongres untuk tingkat Pusat dan draft-draft konferensi untuk tingkat cabang. Anggota MSO merupakan anggota atau alumni HMI yang memiliki kualifikasi tertentu dan pernah menjadi Pengurus HMI minimal 1 (satu) periode sebelumnya. Anggota MSO jumlahnya maksimal 13 orang dimana merupakan usulan ketua ketua cabang (tingkat Pusat) dalam forum kongres dan usulan usulan ketua komisariat (tingkat Cabang) dalam konferensi. Masa keanggotaan yang dimiliki MSO adalah sama dengan masa kepengurusan tiap tingkatan. Aktifitas awal MSO dalam bentuk persidangan rapat dipimpin oleh Ketua Umum dan kemudian dilanjuti oleh ketua MSO sampai akhir periode kepengurusan. Peran struktur MSO yang berperan sebagai konsultan maka segala keputusan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh kepengurusan. kepengurusan. Peran ini dapat bertambah pada wilayah peradilan keanggotaan dimana MSO menjadi moderator sidang dengan menunjuk satu atau lebih anggotanya. Seluruh aktifitas kerja ini harus dilaporkan dalam Kongres atau konferensi dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas. Jika anggota Majelis Syuro Organisasi mengundurkan diri maka mekanisme penggantian diserahkan pada pimpinan HMI.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
63
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
Lampiran 1
GAMBARAN HIRARKI STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KEKUASAAN
STRUKTUR KEPEMIMPINAN
KONGRES
MSO
PENGURUS BESAR KETUA UMUM KOMISI KEBIJAKAN
KONFERENSI
INTERNAL
EKSTERNAL
MSO
L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI
PENGURUS CABANG KETUA CABANG BIDANG KERJA
RAPAT ANGGOTA
L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI
PENGURUS KOMISARIAT KETUA KOMISARIAT UNIT AKTIFITAS
L KHUSUS L KEKARYAAN
: Garis Pengembanan Amanah :
konstitusi indd
64
: Garis Koordinasi Kerja
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
PEDOMAN KESEKRETARIATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Bismillahirromanirrahiim BAB I SEKRETARIAT
Agar seluruh seluruh administrasi administrasi organisasi dalam segala tingkatan tingkatan
(pusat hingga
komisariat) dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan sekretariat organisasi atau kantor organisasi. Sekretariat organisasi berfungsi sebagai: 1. Pusat Pusat kendali kendali aktifitas aktifitas organisas organisasi; i; 2. Pusat Pusat komunikas komunikasii organisas organisasi; i; 3. Pusat Pusat kegiatan kegiatan administr administrasi; asi; 4. Wahana Wahana interaksi interaksi dengan dengan masyara masyarakat kat sekitar. sekitar. Dengan mengingat begitu urgennya sekretariat bagi organisasi, maka pengadaan sekretariat HMI hendaknya memperhatikan lokasi sekretariat, kebutuhan ruang bagi terselenggaranya terselenggaranya kegiatan organisasi organisasi dan tata ruang sekretariat. Lokasi sekretariat hendaknya terletak pada tempat yang strategis dipandang dari segala segi sehingga memperlancar komunikasi dengan anggota, dan interaksi organisasi dengan masyarakat sekitar yang mampu menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan memungkinkan bagi fungsionaris fungsionaris (pengurus) (pengurus)
organisasi dapat dapat
bekerja dan menunaikan tugasnya di sekretariat. Kebutuhan ruang bagi sekretariat HMI pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit organisasi baik itu Pengurus Besar, Pengurus Cabang, maupun Pengurus Komisariat. Paling tidak setiap sekretariat memiliki : 1. Ruang Ruang admini administ stras rasi; i; 2. Ruan Ruang g Sho Shola lat; t; 3. Ruan Ruang g tam tamu; u; 4. Ruan Ruang g sid sidan ang; g; 5. Ruan Ruang g pelat pelatih ihan an;; 6. Ruan Ruang g dapu dapur. r.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
65
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 5
Pengatuaran tata ruang dalam sekretariat hendaknya memperhatikan hubungan antar ruangan yang satu dengan yang lain. Sehingga mampu menjamin kelancaran kelancaran komunikasi antar bagian. Dalam mengusahakan gedung sekretariat, sedapat mungkin sekretariat mempunyai mempunyai fungsi ganda yaitu di samping kantor organisasi juga berfungsi sebagai tempat tinggal fungsionaris organisasi (Wisma HMI/ Markas HMI) sehingga semua fungsionaris fungsionar is HMI dapat menjalankan tugas organisasi setiap saat. Sekretariat organisasi diharuskan memiliki papan pengenal organisasi atau papan nama HMI. Papan nama HMI ini berfungsi sebagai pengenal organisasi dan sebagai penunjuk atas keberadaan fungsionaris HMI dalam melakukan aktifitas organisasi. Berikut bentuk Papan Nama HMI Ukuran : panjang : lebar = 2 : 1 Warna Dasar : Putih Warna Tulisan Contoh
: Hijau Hitam,
:
SEKRETARIAT
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students)
CABANG MEDAN SUMATERA UTARA Jl Durung no 158 Medan 20222 Telp (061) 4552139 e-mail:
[email protected] [email protected]
konstitusi indd
66
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
BAB II ADMINISTRASI HMI A. Surat Menyurat Administrasi surat-menyurat adalah suatu proses dan rencana teratur dari pengolahan surat-menyurat. Mulai dari ide sampai pada penyelesaian dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Administrasi surat-menyurat bagi suatu organisasi merupakan sesuatu yang penting dan merupakan bagian tugas lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Administrasi surat-menyurat (ketatausahaan) mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut : 1. Bersi Bersifat fat pela pelaya yanan nan;; 2. Bersifat menetes ke seluruh seluruh bagian atau aparat aparat organisasi, organisasi, dan; 3. Dilaksan Dilaksanakan akan semua semua pihak pihak dalam organis organisasi. asi. Ciri yang pertama berarti bahwa ketatausahaan service work (pekerjaan pelayanan) berfungsi memudahkan ( facilitating function ), dilakukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan lain agar dapat berjalan lebih efektif. Sebagai service work, work, ketatausahaan memberikan pelayanan ke pelbagai bagian atau aparat organisasi. Konsekuensinya, ia tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa terkait dengan pekerjaan operatif atau fungsi substantif lainnya. Administrasi berupa surat menyurat merupakan bentuk ketatausahaan yang diperlukan di mana-mana, dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Ketatausahaan dapat dijumpai pada pucuk pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai pada satuan organisasi terendah bentuk ini merupakan ciri khas dari administrasi surat menyurat yang kedua. Surat pada hakikatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi bukti sejarah. Artinya surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi bagi seorang dengan orang lain. Surat Juga merupakan potret sejarah yang akan dibaca dari satu generasi kegenerasi berikunya. Dari satu masa ke masa lainnya. Karena sifat yang demikian maka surat-surat disusun secara singkat dan padat, tetapi jelas dan tegas. Bahasa yang dipakai harus mudah dimengerti sederhana dan teratur. Kertas yang digunakan dalam melakukan surat menyurat resmi adalah kertas HVS warna putih ukuran F 4 dengan berat 70 gr. Bagi organisasi, surat berfungsi sebagai:
Konstitusi HMI
konstitusi indd
67
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
1. Alat Alat komu komuni nika kasi si;; 2. Dokum Dokumen en organi organisas sasi; i; 3. Tanda Tanda bukti bukti (alat (alat pembu pembuktian ktian ).
1. Kepal epala a Sur Surat at;; Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepala surat adalah : a. Surat-su Surat-surat rat organisasi organisasi ditulis ditulis di kertas kertas putih putih berkop (berke (berkepala pala); ); b. Format Format
Kop
Surat Surat
Lembaga Lembaga
Kekary Kekaryaan aan
dan dan
Lembaga Lembaga
Khusus Khusus
ditetapkan oleh musyawarah lembaga; c. Nama Pengu Pengurus rus Besar Besar diletaka diletakan n di baris baris pertama pertama,, selain selain itu nama nama institusi diletakkan di baris ketiga setelah tulisan Himpunan Mahasiswa Islam dan tulisan Association of Islamic University Students; Students ; d. Nama lembag lembaga a hanya diperken diperkenankan ankan satu satu baris. baris. Sehingga Sehingga pengguna penggunaan an singkatan atau akronim dapat diperkenankan diperkenankan e. Panitia Panitia pelaksan pelaksana a kegiatan kegiatan dapat dapat menentukan menentukan format format kop suratn suratnya ya atas persetujuan ketua umum struktur pimpinan, kecuali pantia pelaksanan Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota. f.
Contoh Contoh Kop surat surat HMI HMI seb sebaga agaii beriku berikut: t:
P E N G U R U S B E S A R HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-7992750, SMS-Center 0815-84148020, Fax. 00 62 21 7992750 e-mail :
[email protected] , http://www.hminews.com
Contoh Kop Surat Pengurus besar
konstitusi indd
68
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
MAJELIS SYURO ORGANISAS I Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Contoh Kop Surat MSO
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) BADAN KOORDINASI INDONESIA BAGIAN BARAT Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Contoh Kop Surat Badan Koordinasi
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
CABANG YOGYAKARTA Sekretariat : Karangkajen MG III/966 Yogyakarta 55252Telp. 0274-6567900, , e-mail :
[email protected]
Contoh Kop Surat HMI Cabang
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) MAJELIS SYURO ORGANISASI CABANG SORONG Sekretariat : Jl.
Contoh Kop Surat MSO CABANG
Konstitusi HMI
konstitusi indd
69
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
KORKOM UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA Sekretariat : Jl.
Contoh Kop Surat Badan Koordinasi
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
KOMISARIAT FISIP UNHAS Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail :
[email protected]
Contoh Kop Surat HMI Komisariat
PANITIA PELAKSANA KONGRES KE 27
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students) Sekretariat : Karangkajen MG III/966 Yogyakarta 55252Telp. 0274-6567900, , e-mail :
[email protected]
Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Kongres
PANITIA PELAKSANA KONFERENSI KE 2
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students)
CABANG LAMPUNG Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail :
[email protected] ,
Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Konferensi
0
konstitusi indd
70
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
PANITIA PELAKSANA RAPAT ANGGOTA KE 34
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students)
KOMFAK AGAMA ISLAM UMY Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail :
[email protected]
Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Rapat Anggota
Keterangan : 1. (PENGURU (PENGURUS……) S……) menggu menggunakan nakan huruf huruf kapital kapital berwarn berwarna a hitam denga dengan n jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 24; 2. (CABANG. (CABANG..../ .../KOMI KOMISARIA SARIAT.... T.....) .) dengan dengan huruf kapital kapital hijau tua, dengan dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 24; 3. (HIMPUNA (HIMPUNAN…….. N……..))
mengguna menggunakan kan huruf huruf kapital kapital berwarna berwarna hijau hijau tua,
dengan jenis huruf Arial dan ukuran huruf 24; 4. (Associat (Association…… ion……………) ………) menggu menggunakan nakan huruf huruf kecil kecil berwarn berwarna a hitam dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 18 cetak miring ; 5. (Sekretar (Sekretariat iat :……...) :……...) menggun menggunakan akan huruf huruf kecil kecil berwarna berwarna hitam, hitam, dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 10; 6. (e-mail……… (e-mail……………) ……) menggun menggunakan akan huruf huruf kecil kecil berwarna berwarna hitam, hitam, ukuran ukuran 10; 7. Garis pemba pembatas tas kop surat surat berwar berwarna na hitam hitam dengan dengan ukuran ukuran 4,5 4,5 pt (dua (dua garis atas tipis, bawah tebal) dan bentuk tulisan basmalah harus sesuai dengan kop PB berwarna hitam; 8. Susunan Susunan kalimat kalimat kop surat surat Pengurus Pengurus Besar, Besar, MSO, Lembag Lembaga a Koordinasi, Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus PB, seperti pada contoh kop surat Pengurus Besar 9.
Susunan Susunan kalimat kop surat surat Pengurus Pengurus Cabang, Cabang, MSO, MSO, Lembaga Lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus ditingkat cabang seperti pada contoh kop surat Pengurus Cabang
10. Susunan kalimat kop surat Pengurus Pengurus Komisariat, Komisariat, Lembaga Lembaga Kekaryaan Kekaryaan dan Lembaga Khusus
seperti pada contoh kop surat Pengurus
komisariat
Konstitusi HMI
konstitusi indd
71
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
11. Jenis surat surat (kertas), (kertas), F4 dengan dengan margin: margin: -
Top : 2,0 cm
-
Buttom: 0 cm
-
Left: 2,5 cm
-
Right: 2,0 cm
Surat resmi HMI terdiri dari a. Surat Surat Biasa Biasa ( Lamp Lampira iran n 2); 2); b. Surat Surat Mandat/ Mandat/Tuga Tugass (Lampir (Lampiran an 3); c. Surat Surat Keteran Keterangan gan (Lampira (Lampiran n 4) d. Surat Surat Keputusan/ Keputusan/Kete Ketetapa tapan n (Lampiran (Lampiran 5).
2. Isi Surat a. Sura Suratt Bia Biasa sa (1) Penomoran a. Penomora Penomoran n surat surat mengguna menggunakan kan satu satu buku registr registrasi asi surat surat keluar keluar yang dilakukan oleh Sekjen/Sekum struktur pimpinan, MSO, Lembaga Koordinasi, lembaga kekaryaan dan khusus. b. Nomor Nomor untuk untuk surat yang yang ditujuk ditujukan an untuk untuk intern intern HMI mengg menggunaka unakan n kode A setelah setelah nomor registrasi surat keluar
(…/A (…/A/SEK/no urut
bulan Hijriyah/tahun Hijriyah); c. Nomor Nomor untuk untuk surat surat yang ditujukan ditujukan kepada kepada ekstern ekstern HMI HMI kode kode B B/SEK/ nomor urut bulan setelah nomor registrasi surat keluar (……./ (……./B Hijriyah/ tahun Hijriyah); d. Pengelua Pengeluarr surat baik baik interen interen maupu maupun n eksteren eksteren harus harus disingk disingkat at maksimal dalam 3 huruf saja.
KU/ nomor urut bulan Pengeluar Surat Ketua Umum : (……./B/ KU/ Hijriyah/ tahun Hijriyah)
Pengeluar Sekjen atau Sekum: (……./A/ SEK / nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)
KHI/ Pengeluar Ketua Komisi Hubungan Internasional: (……./B/ KHI/ nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)
KBP/ Pengeluar Ketua Bidang Pelatihan: (……./A/ (……./A/KBP / nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)
konstitusi indd
72
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
PKC/ Pengeluar Ketua Panitia Konferensi Cabang : (……./B/ PKC/ nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)
e. Nomor Nomor surat keluar, keluar, surat surat mandat mandat,, surat keteranga keterangan n semuanya semuanya urut urut menurut waktu terbitnya, tidak sendiri sendiri, kecuali surat keputusan. f.
Lamp. Lamp. diisi diisi jika jika surat surat disert disertai ai lampir lampiran; an;
g. Hal : mener menerang angkan kan isi isi sing singkat kat sura surat; t; h. Letak Letak Nomor : Lamp: Lamp: dan dan Hal: dalam dalam surat surat lurus lurus dengan dengan sudut sudut lancip lancip sebelah kiri bawah gambar/lambang HMI (2) Alamat Alamat surat (tujuan surat dikirim); (3) Kalimat pendahuluan Kalimat pendahuluan seharusnya tidak lebih dari satu alinea, yang berisi ucapan syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang diberikannya dan pujian rasul dan keluarganya. (4) Kalimat Isi Kalimat isi surat hendaklah menggunakan bahasa yang lugas, jelas, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari teks yang tertulis. Kalimat isi merupakan uraian persoalan pokok, harus: a.
Tidak berbelit-belit; berbelit-belit;
b.
Singkat dan tidak terputus-putus; terputus-putus;
c.
Menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dan wajar
(5) Kalimat penutup Untuk kesopanan diperlukan adanya kalimat penutup seperti: Demikianlah harap maklum. Atas perhatian Saudara kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiiraa. Sekian dan terima kasih. Dsbnya.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
73
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
(6) Tempat tanggal tanggal surat Contoh: Kotamubagu, 05 Dzulkaidah 1425 H 17 Desember 2004 M (7) Pengirim Surat Nama lembaga pada pengirim surat maksimal terdiri dari tiga baris, dimana baris pertama adalah Himpunan Mahassiawa Islam, baris kedua dan ketiga adalah institusi lembaga. (8) Tanda Tangan Penandatangan harus terdiri dari dua unsur saja yaitu unsur pengeluar surat dan unsur pemberi legalitas surat. Surat Keputusan kelulusan Latihan Kader harus ditanda tangani seluruh pemandu LK. Surat Keputusan Kongres, Konferensi, Rapat Anggota dan Musyawarah Lembaga harus ditanda tangani seluruh pimpinan sidang. Surat yang dikeluarkan Ketua Umum harus ditandatangani oleh Sekjen/Sekum sebagai pihak yang mengetahui (bukan pemberi legalitas). Tanda tangan menggunakan tinta berwarna hitam. Contoh :
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENGURUS BESAR Stempel... MASHUDI MUQOROBBIN
ABDUL HADY
KETUA UMUM
SEKRETARIS JENDRAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS SYURO ORGANISASI Stempel...
konstitusi indd
74
SYAFINUDIN AL MANDARI
M SYIFA AMIN WIDIGDO
KOORDINATOR
SEKRETARIS
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 6
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BADAN KOORDINASI INDONESIA BAGIAN TIMUR Stempel... H. M. AQIL RAHMAN
MUHAMMAD KASMAN
KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS SYURO ORGANISASI CABANG MAKASAR Stempel...
YUSUF GUNAWAN
FAHRIE NOER
KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDIN Stempel...
HARIMAN
HARTONO
KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PANITIA LATIHAN KADER I KOMFAK AA YKPN Stempel... SUSANTO
LIBBIE ANATAGIA
KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
Konstitusi HMI
konstitusi indd
75
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TIM PEMANDU LATIHAN KADER II CABANG JAKARTA SELATAN
MARTADINATA
TENTY NOVARI
W MUZAKIR
IMROATUSHOLIHAH
PEMANDU
PEMANDU
PEMANDU
PEMANDU
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TIM PEMANDU LATIHAN KADER I CABANG YOGYAKARTA
MARTADINATA
TENTY NOVARI
W MUZAKIR
IMROATUSHOLIHAH
PEMANDU
PEMANDU
PEMANDU
PEMANDU
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PIMPINAN SIDANG KONFERENSI CABANG SEMARANG
MARTADINATA
TENTY NOVARI
W MUZAKIR
IMROATUSHOLIHAH
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PIMPINAN SIDANG KONGRES KE 25
konstitusi indd
76
MARTADINATA
TENTY NOVARI
W MUZAKIR
IMROATUSHOLIHAH
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
PIMPINAN SIDANG
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
(9) Stempel surat Pihak-pihak yang berhak mengeluarkan Stempel Surat adalah Struktur Pimpinan, Lembaga Koordinasai, dan Majelis Syuro Organisasi serta panitia pelaksana. Bagi lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Panitia Pelaksana (selain kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota) dapat menentukannya sendiri atas persetujuan Ketua Umum Struktur pimpinan. Stempel diletakkan/ dibubuhkan di tengah-tengah antara Ketua dan Sekretaris dan berbaris sejajar dengan nama ketua dan nama sekretaris. Stempel diusahakan agar menyentuh Tanda tangan ketua dan sekretaris atau mengenai tanda tangan sekretaris saja. Jika stempel menggunakan tinta satu warna maka warnanya hijau tua. Jika warna stempel menggunakan warna multi warna maka warna stempel warna hitam dan hijau tua. Stempel dianggap sah apabila dibubuhkan dengan menggunakan stempel basah. Ukuran besar stempel sesuai dengan kebijakan cabang masing-masing sebagaimana dibawah ini:
Stempel struktur pimpinan dan lembaga
Stempel panitia
PANITIA RAPAT ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMFAK PERTANIAN INSTIPER CABANG YOGYAKARTA
Konstitusi HMI
konstitusi indd
77
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
(10) Tembusan Surat Tembusan surat merupakan sebuah keterangan yang menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat rangkap. Rangkap ini terdiri dari surat asli yang dikirim sesuai dengan alamat dimana surat itu ditujukan dan surat tembusan yang disampaikan kepada beberapa instansi atau pihak yang terkait atas dibuatnya surat tersebut. Apabila surat dari komisariat ditujukan kepada Pengurus Besar HMI, maka tembusan suratnya ditujukan kepada 1. Pengurus Pengurus koordinator koordinator komisariat komisariat dimana dimana komisariat komisariat berada berada (jika ada); 2. Pengurus Pengurus HMI caban cabang g dimana dimana komisariat komisariat berada; berada; 3. Pengurus Pengurus HMI Badko Badko dimana dimana cabang cabang bergabu bergabung; ng; 4. Arsi rsip. Apabila surat dibuat oleh Pengurus Komisariat dan ditujuakan untuk Pengurus Komisariat dalam wilayah Cabang yang berbeda, namun tetap dalam satu satu Wilayah Koordinasi, maka tembusan tembusan surat yang dibuat dibuat harus ditujukan kepada: 1. Pengur Pengurus us HMI HMI Badan Badan Koor Koordin dinasi asi;; 2. Pengurus Pengurus HMI Cabang Cabang dimana dimana komisariat komisariat berada; berada; 3. Pengurus Pengurus HMI HMI Caban Cabang g di Komisariat Komisariat yang dituju; dituju; 4. Arsip. Apabila surat dibuat oleh Pengurus HMI Komisariat ditujukan Pengurus HMI Komisariat dalam wilayah Cabang dan Badko yang berbeda, maka tembusan suratnya ditujukan kepada: 1. Pengurus Pengurus koordinat koordinator or komisariat komisariat dimana dimana komisariat komisariat berada berada (jika ada); 2. Pengurus Pengurus HMI Cabang Cabang dimana dimana Komisariat Komisariat yang membuat membuat bergabung; bergabung; 3. Pengurus Pengurus HMI HMI Cabang Cabang dimana Komisar Komisariat iat yang dituju dituju;; 4. Arsip 5. Dan lain lain seb sebaga againy inya a
konstitusi indd
78
Konstitusi HMI
DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
Dengan demikian setiap surat tidak lagi membutuhkan legalisasi yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih tinggi (misalnya adanya kata mengetahui, dilegalisasi oleh, dll). b. Surat Keputusan Isi surat keputusan dibanding surat biasa terdapat persamaan yaitu tentang dimana surat keputusan ditetapkan, tanggal ditetapkannya surat keputusan, nomor dan stempel surat. Secara spesifik isi surat keputusan sebagai berikut: (1). Nomor surat : …../KPTS/A/No. …../KPTS/A/No. urut bl Hijriyah /Th Hijriyah; (2). Uraian singkat isi surat keputusan; (3). Instansi pengambil keputusan keputusan (PB, PC, PK,dll); (4)
Konsideran (latar belakang dikeluarkannya surat keputusan);
(5)
Landasan yuridis dikeluarkannya surat keputusan;
(6). Landasan-landasan Landasan-landasan lainnya lainnya dari surat keputusan; keputusan; (7) (7)
Dikt Diktum um (mu (muat atan an sur surat at kepu keputu tusa san) n)
Pada bagian akhir diktum diharuskan terdapat klausa “Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.” Surat Keputusan Hanya bisadikeluarkan Oleh Ketuam Umum (PB< PC dan PK) saja. Sehingga yang bertanda tangan adalah hanya Ketua Umumdan Sekretaris (Jendral atau Umum) saja. 3. Surat Mandat/Tugas (1). Nomor surat keterangan sama dengan surat biasa, karenanya merupakan urutan dari surat biasa; (2). Surat mandat/tugas mandat/tugas berisi berisi penugasan atau mandat mandat yang ditujukan pada seorang kader. (3). Surat keterangan keterangan memuat memuat identitas identitas dan keperluan yang diberi diberi mandat/tugas/keterangan, mandat/tugas/keteran gan, (dalam rangka apa apa surat diberikan); diberikan); (4). Pemberi surat mandat/tugas mandat/tugas kepada yang diberi diberi mandat/tugas. mandat/tugas.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
79
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
Catatan : 1. Nomor urut Bulan-bu Bulan-bulan lan Hijriy Hijriyah ah 1. Muharram
5. Jumadil Awal
9. Ramadhan
2. Shafar
6. Jumadil Akhir
10. Syawal
3. Rabi’ul Awal
7. Rajab
11. Dzulqo’idah
4. Rabi’ul Akhir
8. Sya’ban
12. Dzul Hijjah
2. Bulan-bulan nomor surat surat ditulis denngan angka angka Arab, bukan angka angka Romawi. 3. Amplop Surat Ukuran amplop
: 22 cm x 11 cm atau 25 cm x 35 cm
Jenis dan ukuran huruf : (pengurus…) menggunakan huruf kapital, ukuran 18 times new roman bold. (fakultas…) menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, ukuran 18 times new roman. (secretariat…) menggunakan huruf kecil, ukuran 12. Warna Dasar : Putih atau Coklat Contoh
:
PENGURUS KOMISARIAT HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta Janturan UH 4/384 Rt 15/04 Yogyakarta 55281
PENGURUS KOMISARIAT HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM .
.
Fakultas Eksakta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dsn. Gatak no. 47 Rt 01/03 Kasihan Bantul Yogyakarta 55281
0
konstitusi indd
80
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
4. Sirkulasi Surat a. Sura Suratt Mas Masuk uk Surat masuk adalah surat yang diterima dari luar yang kemudian akan mulai perjalanannya sampai dengan dimasukkannya surat ke file-file (arsip) organisasi. Surat yang baru diterima diagendakan terlebih dahulu dilampiri kartu disposisi yang berbentuk :
SURAT DISPOSISI
Nomor Surat
: Yang tercantum dalam surat
Tanggal Terima : Asal Surat
: Nama Penerima
Ditujukan
: Bidang yang akan menangani surat
Catatan
: Kebutuhan atas perlakuan surat
Kemudian surat yang baru masuk diterima diagendakan pada Agenda Surat Masuk PB HMI. Pada Agenda Surat Masuk dibuat kolom-kolom : Tgl terima No
Identifikasi Identifikasi surat masuk Nomor
1
15-12-14 15-12-1423 23
124/MA/1 124/MA/12/14 2/1423 23
Tanggal 10-12-14 10-12-1423 23
Asal surat HMI Cabang Cabang semarang
Isi Pengutusan anggota
Petugas Arif
a. Sura urat Kelu Keluar ar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pemikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar melalui sirkulasi sebagai berikut:
Konstitusi HMI
konstitusi indd
81
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 7
Konsep surat terlebih dahulu harus dimintakan clearence kepada pengurus
yang
berkepentingan
agar
tidak
terjadi
perbedaan-
perbedaan tentang tentang isi dan reaksi surat tersebut;
Konsep yang telah mendapat clearence, clearence, kemudian diberikan nomor verbal, yang terdapat pada agenda buku verbal.
Nomor
Ta T anggal
Isi Su Surat
Tujuan
Petug as
25/KPTS/A/7/1423
12/7/1423
Susunan SC LK III
Anggota SC LK III
Arif
26/SEK/7/1423
13/7/1423
Pemberitahuan Pemberitahuan LK III
Cabang-cabang HMI
Rahma
27/SEK/7/1423
14/7/1423
Tu Tugas cari informasi
DPRD
Nugroho
5. Surat Elektronik Surat elektronik merupakan surat yang dibuat dengan media elektronik seperti internet, mesin fax, dan pesan melalui telepon. Surat elektronik melalui internet harus memenuhi prosedur dibawah ini: 1. Format Format surat surat seperti seperti format format biasa biasa yang dikirmka dikirmkan n dalam bentu bentuk k PDF. 2. Surat Surat tetap memuat memuat tanda tanda tangan tangan yang yang berwenang berwenang walau walau tanpa tanpa stempel stempel organisasi 3. Alamat e-mail pihak pengirim dan pihak yang dituju merupakan alamat yang terdaftar dalam organisasi (ditetapkan melalui Surat Ketetapan dari Struktur Kepemimpinan) sebagai alamat yang berwenang melakukan pengirIman surat via internet. Pengiriman surat dengan memakai mesin fax harus melalui prosedur: 1. Format Format surat sama sama dengan dengan format format yang yang biasa biasa (lengkap (lengkap dengan dengan tanda tanda tangan dan stempel organisasi). 2. Nomor fax pihak pengirim dan pihak yang dituju merupakan alamat yang terdaftar dalam organisasi (ditetapkan melalui Surat Ketetapan dari Struktur Kepemimpinan) sebagai nomor yang berwenang. 3. Pihak pengirim pengirim harus mengirimkan dokumen aslinya kepada kepada pihak pihak yang dituju setelah melakukan pengiriman surat melalui fax selambat-lambatnya selambat-lambatnya 3 x 24 Jam. Pengriman pesan melalui pelayanan pesan singkat ( Short Messege Services) Services ) harus melalui nomor telepon yang telah ditetapkan sebagai nomor telepon
konstitusi indd
82
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
yang berwenang nelakukan pengiriman pesan, baik dari pihak pengirim maupun pihak penerima. Semua pesan yang dikirim maupun diterima harus dicatat ulang dalam sebuah berita acara bulanan.
6. Buku Ekspedisi Setelah surat telah diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, ditulis nomor, dan diagendakan dan telah mendapat legalitas (tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan stempel) maka surat siap dikirim. Untuk pengiriman surat ini diagendakan dalam Buku Ekspedisi dengan kolom-kolom.
Tanggal Kirim 12/7/1423
12/7/1423
Tujuan
Nomor surat
Paraf Penerima
Keterangan
Anggota SC Adi,Dian
25/KPTS/A/7/1423
Anggota SC
25/KPTS/A/7/1423
-
Via em email
26/SEK/7/1423
-
Via Pos
Adi
Langsung kirim
Dian
Umar 14/7/1423
Cabang Palu
B. Dokumen Organisasi Dokumen adalah semua tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwaperistiwa atau kejadian-kejadian dan kemudian disimpan. Sedangkan Dokumentasi adalah segala upaya untuk pencarian, pengumpulan, penyimpanan, penyimpanan, serta pengawetan dokumen-dokumen dokumen-dokumen organisasi. Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk dokumen beserta aturannya adalah sebagai berikut:
Surat-surat disusun menurut urutan nomor dan dijilid tiap periodenya.
Laporan-laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban tiap periode;
Dokumen lainnya yang yang dijilid (kalau memungkinkan) memungkinkan) terdiri dari 1. Kliping-k Kliping-klipin liping g media tulis tulis ataupun ataupun elektroni elektronik; k; 2. Naskah-n Naskah-naska askah h kepenguru kepengurusan san tiap period periode; e; 3. Berita Berita acara acara aktifitas aktifitas kepenguru kepengurusan; san; 4. Bukti-bu Bukti-bukti kti keuangan keuangan organisasi organisasi;; 5. Tulisa Tulisan-t n-tuli ulisan san pentin penting; g;
Gambar-gambar
dan
foto-foto;
disusun
berdasarkan
waktu
dengan
mencantumkan mencantumkan tanggal dan jenis kegiatan yang dilakukan pada foto.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
83
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
Semua dokumen organisasi kecuali surat harus dibuat dan atau disusun dalam kertas ukuran kwarto 70 gr. Benda-benda berharaga dan bernilai; disusun dengan aman dan rapi didalam sekretariat kepengurusan dalam betuk media penyimpanan yang mudah disimpan dan mudah diakses. C. Penyimpanan/Pengarsipan Arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis. Pengarsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi dan apabila diperlukan mudah dilacak kembali. Pengarsipan yang baik sangat berguna dalam membantu kelancaran dan kerapihan organisasi. Dokumen-dokumen Dokumen-dokumen organisasi HMI pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat atau kantor. Sangatlah tidak dibenarkan dan dilarang apabila terjadi penyimpanan penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen organisasi di luar sekretariat atau kantor HMI, terutama jika penyimpanan penyimpanan dilakukan oleh individu-individu individu-individu pengurus ataupun bukan pengurus. Hal ini untuk mengurangi resiko kerusakan, kehilangan dan penyalah gunaan dokumen organisasi HMI. Sistem pengarsipan yang harus dilakukan oleh HMI adalah: 1. Chronological Chronological filling 2. Geographical Geographical filling 3. Subject filling 4. Numerical filling 5. Alphabetic Alphabetic filling Artinya setiap dokumen-dokumen HMI harus disusun sesuai dengan periode kepengurusannya kepengurusannya yang kemudian diikuti berdasarkan wilayahnya. Urutan penyusunan penyusunan berikutnya berdasarkan subjek atau bidang, kemudian diikuti oleh nomor surat atau alphbet dokumen non surat. Pengarsipan secara elektornik harus dilakukan juga sehingga semua dokumen terjaga kelestarian-nya dari waktu kewaktu. Namun format yang digunakan adalah format yang tidak memungkinkan seseorang mengganti atau merubah isi dokumen tersebut. Semua arsip harus dilakukan penjilidan tiap periode kepengurusan. Berikan penjildan atau pembatas warna putih untuk LPJ, hijua muda untuk Kumpulan surat masuk dan keluar dan warna hijua tua untuk dokumen lainnya. Pengarsipan secara
konstitusi indd
84
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
elektornik dapat dengan wadah Compact Disc (untuk pengarsipan tiap periode), atau dalam web (untuk pengarsipan dalam waktu lama). Pengarsipan dokumen secara elektronik harus dijamin bahwa dokumen itu asli dan sama seperti bentuk fisiknya. Dengan demikian orisinalitas dokumen dalam media elektronik benar benar diperhatikan. D. Ting Tingka katt Ker Kerah ahasi asiaa aan n 1. Rahasia Utama Informasi atau dokumen hanya boleh diketahui oleh Ketua Umum PB HMI, Sekretrasi jendral PB HMI, Bendahara Umum PB HMI, dan Koordinator MSO PB HMI. Informasi atau dokumen rahasia ini harus dimusnahkan segera setelah keempat pihak tersebut mengetahuinya. Ke empat pihak tersebut dilarang menyebarluaskan informsai dan dokumen tersebut kepada pihak lain seumur hidupnya. 2. Rahasia Utama Terbatas Informasi atau dokumen hanya boleh diketahui oleh Ketua Umum Cabang, Sekretrasi Umum Cabang, Bendahara Umum Cabang, Koordinator MSO Cabang dan Ketua Umum PB HMI, serta satu pihak yang bersangkutan (individu atau Pengurus Terkait) Informasi atau dokumen rahasia ini harus dimusnahkan segera setelah
kelima
pihak
tersebut
mengetahuinya.
Kesemuanya
dilarang
menyebarluaskan informsai dan dokumen tersebut kepada pihak lain seumur hidupnya. 3. Sangat Rahasia Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Presidium dan Koordinator MSO. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya. kerahasiaannya. 4. Rahasia Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Pengurus dan MSO. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
85
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
5. Terbatas Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Pengurus Besar, MSO, Ketua Cabang dan koordinator MSO cabang. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya. 6. Terbuka Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Kader HMI saja. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan oleh Sekretaris Jendral/Umum. 7. Publik Informasi atau dokumen yang dapat diketahui oleh saja.
E. Admin Administ istras rasii Keang Keanggo gotaa taan n Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan perkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI yang kongkrit dan terarah. HMI adalah organisasi kader sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang perkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni HMI. Setiap anggota HMI (baik itu anggota biasa ataupun anggota kehormatan) berhak mendapat Kartu Anggota setelah melewati prosesi pelantikan anggota. Pengurus Cabang merupakan pihak yang paling berhak mengeluarkan kartu keanggotaan tersebut kepada anggota HMI. Format kartu anggota yang digunakan oleh pengurus cabang untuk anggotanya memakai format yang telah diputuskan dalam Kongres HMI. Semua anggota tersebut juga berhak untuk dicatat dalam buku daftar anggota. Hal ini dilakukan pada tingkatan cabang. Buku daftar anggota memuat kolom-kolom sebagai berikut.
konstitusi indd
86
No anggota
Nama
Tempat/tanggal lahir
Komi Komisa sari riat at
Masu Masuk k HMI HMI Tahu Tahun n
15 1555 55/Y /YK/ K/14 1416 16
Murn Murnii
Ambo Ambon/ n/27 27/0 /04/ 4/19 1975 75
Kehu Kehuta tana nan/ n/ Instiper
Semester ganjil 1996
15 1556 56/Y /YK/ K/14 1417 17
Hasa Hasan n
Mala Malang ng/0 /02/ 2/03 03/1 /197 975 5
Tarb Tarbiya iyah/ h/ IAIN/ SUKA
Semester genap 1996
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
Setiap satu tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (heregristasi) anggota HMI. Pendaftran ulang dilakukan dengan melakukan penggantian kartu anggota yang lama menjadi kartu anggota yang baru yang dikeluarkan oleh pengurus cabang. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama. Pelaksanaan heregristasi cukup dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran ulang keanggotaan kepada Penngurus Cabang. Pengurus Cabang kemudian melakukan penerbitan kartu anggota yang baru dengan nomor anggota yang tetap atas nama anggota yang melakukan heregristasi. Pendaftran ulang keanggotaan dilakukan agar jumlah anggota di tiap cabang dapat diketahui secara pasti dari waktu-kewaktu. Sehingga naik turunnya keaktifan anggota dapat juga terdeteksi dari waktu kewaktu.
F. Inventarisasi Organisasi 1. Inventarisasi Inventarisasi adalah upaya untuk untuk mendata mendata semua kekayaa kekayaan n organisasi; organisasi; 2. Inventarisasi Inventarisasi dilakukan dilakukan pada pada benda benda permanen permanen dan benda tidak permane permanen; n; 3. Benda permanen permanen ialah ialah kekayaan kekayaan yang yang tidak habis dalam dalam satu satu periode; periode; 4. Benda tidak tidak permanen permanen adalah kekayaan kekayaan yang habis habis dalam dalam satu satu periode; periode; 5. Inventarisasi Inventarisasi organisasi organisasi dibukuk dibukukan an dalam dalam daftar daftar inventari inventariss yang memuat memuat tanggal penerimaan, nama dan jumlah barang, pemakaian dan keterangan.
G.
Alat komunikasi. Segala jenis alat komunikasi manusia dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dalam keorganisasian HMI dengan syarat alat itu memungkinkan untuk verifikasi dan klarifikasi atas penyampaian dan penerimaan informasi. Sehingga informasi yang diberikan atau diterima dapat dijadikan dasar ata s aktifitas organisasi. Informasi yang diberikan dalam pertukaran informasi harus ada identitas struktur penyampai informasi, dan identitas individu penyampai informasi (nomor anggota, asal cabang, asal komisariat) serta waktu dan lokasi informasi disampaikan.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
87
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
H.
Perpustakaan Perpustakaan yang ideal bagi HMI meliputi buku-buku atau dokumen bentuk lainnya yang diperlukan oleh anggota dalam rangka peningkatan kualitas anggota HMI. Oleh karena itu perpustakaan HMI berisi koleksi buku-buku atau dokumen bentuk lainnya, seperti :
Data dan informasi yang menunjang aktifitas organisasi;
Jurnal-jurnal sosial kemsayarakatan;
Media-media elektronik yang berisi liputan aktifitas HMI;
Media-media elektronik yang berisi sesuatu penting bagi aktifitas HMI;
Buku buku atau media-media elektronik dalam topik kemahasiswaan, keorganisasian dan ke-HMI-an;
Buku atau media elektronik dalam topik Ideologi, kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, pendidikan dsbnya
Penyelenggaraan administrasi perpustakaan sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus/ lembaga yang bertanggungjawab secara khusus.
konstitusi indd
88
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
BAB VII KEPROTOKOLERAN
Keprotokoleran HMI merupakan segala aktifitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan suatu prosedur acara (upacara) di dalam organisasi HMI. Agar sasaran suatu aktifitas dapat dicapai secara optimal diperlukan penanggung jawab penyelenggara penyelenggara dan pembagian tugas di dalam penyelenggaraannya. penyelenggaraannya. Jika penyelenggaraan penyelenggaraan suatu aktifitas tidak ada panitia penyelenggara/ penyelenggara/ project officer , maka pengelolaan, penataan, dan penyelenggaraannya dapat langsung di bawah tanggungjawab Sekretaris. Namun demikian kesemuanya kesemuanya itu masih membutuhkan tambahan unsur penyelenggara seperti pengantar acara, penerima tamu, pengatur perlengkapan, konsumsi, kesenian, dan segala hal yang berhubungan dengan keacaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu upacara:
Tempat/gedung (lay ( lay out, pengaturan kursi);
Waktu acara
Tamu/undangan (disediakan tempat khusus);
Jenis acara;
Pengantar acara;
Susunan acara. Khusus yang terakhir, jika ada kata sambutan, maka urutan pemberi sambutan adalah dari instansi terendah kemudian menuju ke instansi yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh susunan acara :
1. Pemb Pembuk ukaa aan, n, 2. Pembaca Pembacaan an ayat ayat suci Al Qur’an Qur’an,, 3. Himne Himne HMI HMI dan dan Mars Mars Hijau Hijau Hitam 4. Lapo Lapora ran n Pani Paniti tia a 5. Sambu Sambutan tan-s -samb ambuta utan n a. Tuan Tuan Ruma Rumah h b. Pengurus Pengurus HMI HMI Komisariat Komisariat Pertan Pertanian ian UNTAD; UNTAD; c. Pengurus HMI Cabang Palu; d. Pengurus Besar HMI. 6. Acar Acara a lai lainn nnya ya,,
Konstitusi HMI
konstitusi indd
89
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
7. Doa 8. Penutup tup
Susunan acara diatas selalu diterapkan untuk memulai dan mengakhiri 2 ritual organisasi HMI. 2 (dua) ritual itu menjadi sebuah prosedur (formal) yaitu: 1. Pela Pelant ntik ikan an Pelantikan merupakan sebuah protokoler yang digunakan untuk pengesahan pengurus dan pengesahan keanggotaan. Pelantikan merupakan sebuah pengumuman legalitas yang didapat oleh struktur atau anggota untuk memulai aktifitas dalam system organisasi dengan segala hak dan kewajibannya. Pada pelantikan pengurus atau anggota elemen yang ada dalam acara pelantikan, Petugas Pelantikan dan Pengurus atau anggota yang dilantik. Acara pelantikan minimal terdiri dari Ikrar Janji Pengurus dan Pembacaan Surat Keputusan atas susunan kepengurusan yang dikeluarkan oleh institusi kepemimpinan yang lebih atas dari pengurus yang dilantik. Petugas pelantik dilakukan oleh struktur kepemimpinan yang lebih tinggi dari Pengurus yang dilantik atau perwakilan forum yang mengangkat pengurus. pengurus. Pengurus yang dilantik minimal terdiri dari tiga orang dan satu diantaranya adalah ketua kepengurusan. kepengurusan.
2. Pembuka Pembukaan an dan dan Penut Penutupan upan Acara Setiap acara yang dilakukan oleh HMI dapat diadakan suatu ritual yang dinamakan Pembukaan dan Penutupan Acara. Pembukaan dan Penutupan Acara mempunyai makna bahwa sebuah institusi dalam HMI mempunyai sebuah kegiatan. Sifat memperjelas pelaksana kegiatan inilah yang menjadi tujuan dalam sebuah Pembukaan Acara. Pembuka dan penutup acara dapat dilakuakan oleh Ketua Panitia/ yang mewakili atau Ketua Struktur Pemimpinan Pelaksana Acara/ yang mewakili atau Ketua Struktur Pemimpinan yang lebih atas.
0
konstitusi indd
90
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 8
Lampiran 1
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
KOMFAK ADAB UIN SUNAN KALIJAGA Sekretariat : wisma marakom, Jl. Tri Dharma No. 354 Baciro Yogyakarta 55225 Telp. 0274-565126. e-mail:
[email protected]
Nomor : 26/A/SEK/7/1423 Lamp : Pemberitahuan LK III Hal : 1 lembar
(sejajar)
Kepada yang kami hormati: ______________________ Di ______________________
(2 spasi) Assalamu’alaikum wr wb (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) Billahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum wr wb (2 spasi) Jakarta, 05 17
Dzulkaedah Desember
1425 2005
H M
(1 spasi)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS ADAB UIN SUNAN KALIJAGA (3 spasi)
ADE RAHMAN KETUA UMUM
SULASMI SEKRETARIS UMUM
Tembusan : 1. __________________
Konstitusi HMI
konstitusi indd
91
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
Lampiran 2
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
KOMFAK KOM FAK TEK TEKHNI HNIK K UNY Sekretariat : Padepokan HMI, Jalan Komojoyo Komojoyo No. 16 B Yogyakarta 55281 E mail:
[email protected]
Surat Mandat/Tugas Nomor: 27/SEK/7/1423 27/SEK/7/1423 (2 spasi) spasi) _______________________ ___________________________________ ________________ ____ _______________________ ___________________________________ ________________ ____ (2 spasi) spasi) Nama : _______________________ ___________________________________ _______________________ _______________________ _____________ _ Nomor Anggota : _____________________ ________________________________ _______________________ _______________________ _______________ ____ Jabatan : ______________________ __________________________________ ________________________ _______________________ _____________ __ Alamat : _______________________ __________________________________ _______________________ _______________________ _____________ __ Keperluan : _______________________ ___________________________________ _______________________ _______________________ _____________ _ Keterangan : ________________________ ___________________________________ _______________________ _______________________ ____________ _ (1 spasi __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (1 spasi) spasi) Bilahit tawfiq wal hidayah Jakarta, 05 17
Dzulkaedah Desember
1425 2005
H M
(2 spasi) spasi)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS TEKHNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (3 spasi)
M. MASHUR ROMANSYAH KETUA UMUM
konstitusi indd
92
SULASMI SEKRETARIS UMUM
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
Lampiran 3
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )
CABANG YOGYAKARTA Sekretariat : KarangKajen MG III/966 Jogjakarta Telp (0274) 6567900 Email :
[email protected],
[email protected], http//www.hmi-jogja.org http//www.hmi-jogja.org
Surat Keterangan Nomor: 28/A/SEK/7/1423 28/A/SEK/7/1423 (2 spasi) spasi) Assalamua’alaikum wr wb __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (2 spasi) spasi) : ____________________________ ______________ ___________________________ ___________________________ __________________ ____ : ______________________ ________________________________ _____________________ _____________________ ________________ ______ : ______________________ ________________________________ _____________________ _____________________ ________________ ______ : ______________________ _________________________________ _____________________ _____________________ ________________ _____ (1 spasi) spasi) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (1 spasi) spasi) Bilahit tawfiq wal hidayah Nama No Identitas Alamat Tpt/ Tgl Lahir
Wassalamu’alaikum wr wb Jakarta, 05 17
Dzulkaedah Desember
1425 2005
H M
(2 spasi) spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG YOGYAKARTA (3 spasi) spasi) THRES SANTYAKA KETUA UMUM
M CHOZIN SEKRETARIS UMUM
Konstitusi HMI
konstitusi indd
93
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
Lampiran 4
P E N G U R U S B E S A R HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-7992750, SMS-Center 0815-84148020, 0815-84148020, Fax. 00 62 21 7900099 e-mail :
[email protected] [email protected] , http://www.hminews.com http://www.hminews.com
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 29/ A/KPTS/ 7/1425 (1 spasi) Tentang (1 spasi) SUSUNAN STRERING COMITEE LATIHAN KADER III HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (2 spasi) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (1 spasi) spasi) Menimbang : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Mengingat : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Memperhatikan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Memutuskan (1 spasi) Menetapkan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Billahit tawfiq wal hidayah (2 spasi) Ditetapkan di Pada tanggal
: J AKARTA : 05 Dzulkaedah 1425 H 17 Desember 2005 M
(2 spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENGURUS BESAR (3 spasi) spasi) CAHYO PAMUNGKAS
M SYIFA AMIN WIDOGDO
KETUA UMUM
SEKRETARIS JENDRAL
konstitusi indd
94
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
PEDOMAN KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirromanirrahiim
BAB I PENDAHULUAN Perjalanan HMI cukup memberikan gambaran tentang peran yang seharusnya dimainkan dalam menggapai cita-cita organisasi. Sejak berdiri, para aktivis yang menjadi motor penggerak organisasi mempunyai komitmen kuat terhadap Islam sebagai visi gerakan. Syari’at Islam yang berawal, berakhir, dan bertumpu pada kekuatan tauhid sangat menginspirasi dinamika langkah organisasi. Penetapan PKN merupakan upaya organisatoris untuk menetapkan langkahlangkah yang harus ditempuh, sehingga berjalan di atas kristalisasi orientasi dan komitmen terhadap masa depan diri dan ummatnya. Langkah-langkah HMI ke depan harus berdasar pada idealisme yang dikehendaki para kader, realitas dinamik internal dan eksternal HMI.
A. A. Peng Penger erti tian an 1. PKN adalah pokok-pokok kebijakan di segala bidang dalam rangka melakukan pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan terhadap kultur perkaderan dan perjuangan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan oleh Kongres XXVII untuk periode 2009-2011 M sebagaimana diamanatkan di dalam Muqoddimah, pasal asas, tujuan, sifat dan usaha AD serta Khittah Perjuangan, 2. PKN merupakan merupakan haluan haluan perkaderan perkaderan dan dan perjuangan perjuangan dalam dalam bentuk bentuk garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak utusan-utusan cabang yang ditetapkan oleh kongres XXVII, 3. PKN ini merup merupakan akan serangkaia serangkaian n program program perkadera perkaderan n dan dan perjua perjuangan ngan
yang
bersifat holistik, terarah, terpadu yang berlangsung secara berkelanjutan, 4. Serangkai Serangkaian an agenda agenda dalam program program umum umum ini dimaksudka dimaksudkan n untuk mewujud mewujudkan kan tujuan HMI yaitu "Terbinanya Mahasiswa Islam menjadi Insan Ulul Albab Yang Turut Bertanggung jawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat Yang Diridhoi Allah SWT."
Konstitusi HMI
konstitusi indd
95
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
B. Landas Landasan an 1. Landasan Ideal
: Al Qur'an dan Al Hadits,
2. Landasan Konstitusional : AD HMI 3. Landasan Operasional
: ART
HMI,
Khittah
Perjuangan,
dan
Pedoman
Perkaderan.
C. Prin Prinsi sip p Das Dasar ar 1. Keberp Keberpiha ihakan kan Saat ini semua pihak akan bertanya: “apa yang kamu lakukan?” pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum dimana interaksi satu pihak dengan pihak lain sangat intens dan luas. Jika ada yang ter”alienasi” dalam pola interaksi ini maka ia adalah pihak yang tidak bisa berbuat apa saja atau hanya bias melakukan kemauan pihak lain saja. Hal ini disebut dengan “kegagalan berperan”. Peran adalah hal utama dalam interaksi kehidupan. Kini semua pihak sudah tidak akan lagi bertanya “Siapa kamu?” tapi pertama kali akan ditanya “Apa yang kamu lakukan?” dengan kata lain “Apa peranmu?” Peran bukanlah adanya aktifitas belaka namun aktifitas yang didahuli oleh kesadaran dalam memilih. Dalam konteks interaksi, “kesadaran dalam memilih” ini disebut “keberpihakan”. Pilihan untuk berpihak inilah yang harus diambil oleh HMI. Kepasifan atau ketidakmauan berpihak adalah sebuah apatisme gerakan yang sangat memalukan. Berpihak tentunya adalah sikap dengan sadar memilih untuk mengajak, menemani atau mendukung pihak lain. Pihak lain ini adalah pihak yang memilki kesamaan atau kesesuaian atas tujuan organisasi HMI itu sendiri.
2. Keadil Keadilan an HMI dalam melakukan aktifitas interaksinya tentu wajib memperjelas keberpihakannya. Program Kerja Nasional sebagai arahaan aktifitas tersebut akan menggambarkan bahwa keberpihakan HMI adalah “sistem yang adil”. Ini akan menjadi identitas gerak organisasi dalam satu periode kepengurusan mendatang. Sistem yang adil ini memang tidak akan pernah mencapai kesempurnaankeadilan itu sendiri. Oleh sebab itu perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan. Uasaha yang berlanjut ini merupakan sebuah konsistensi yang akan menjadi sebuah magnet dukungan dari berbagai pihak.
konstitusi indd
96
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
Sistem yang adil ini juga merupakan orientasi organisasi dalam melakukan interaksinya yang membawa konsekwensi atas berkurangnya diskriminasi, kesewenang-wenangan, kecemburuan sosiial, kesenjangan sosial yang lebar. Sistem yang adil akan juga meningkatkan partisipasi semua lingkungan HMI dalam mencapai tujuan bersama sacara bersama-sama. Semua pihak adalah pemeran yang berperan. Tak ada yang dihalangi tak ada yang disegala-galakan dalam tatanan hidup masyarakat.
D. Maksud Maksud dan Tujuan Tujuan 1. PKN dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pedoman umum bagi HMI dalam menetapkan pokok sasaran dan langkah perkaderan dan perjuangan dalam satu periode kepengurusan 2009-2011 M; 2. PKN dimaksudkan dimaksudkan sebagai sebagai arah dan pedoman pedoman untuk mencapai mencapai tujuan tujuan perkaderan perkaderan dan perjuangan HMI dalam kurun dua tahun.
E. Fungsi 1. Memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan misi misi HMI; 2. Memberikan arahan kepada kepada organisasi di dalam melaksanakan peningkatan, pembaharuan, dan penyempurnaan kultur perkaderan-perjuangan HMI 3. Memberikan Memberikan arahan arahan tentang tentang pokok kebijakan kebijakan dan program program yang akan dijadikan dijadikan pedoman bagi HMI dalam menjalankan kegiatannya.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
97
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
BAB II DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI
A. Penguatan Penguatan jaringan kemahasiswaan kemahasiswaan di seluruh seluruh struktur pimpinan HMI dalam meningkatkan kualitas peran kelembagaan. Jaringan kemahasiswaan yang dimaksud diatas adalah semua lembaga kemahasiswaan yang ada, baik itu lembaga dakwah, lembaga politik atau lembaga media. Beberapa hal yang perlu dicapai adalah:
Peningkatkan kuantitas kader dalam peran strategis dilembaga kemahasiswaan.
Adanya ruang komunikasi kader yang aktif di lembaga kemahasiswaan sehingga mampu meningkatkan kualitas kader dalam menjalankan peran stratetgisnya.
Peningkatan peran organisasi HMI dalam pembentukan arah dan keberpihakan gerakan mahsasiswa secara keseluruhan melalui jaringan kemahasiswaan.
B. Penguatan Penguatan jaringan jaringan Kemasyarakata Kemasyarakatan n di seluruh struktur struktur pimpinan pimpinan HMI dalam meningkatkan kualitas peran kelembagaan. Harus ada pemahaman di struktur cabang bahwa jaringan kemasayarakatan kemasayarakatan juga merupakan wilayah tanggungjawab keorganisasian, maka perlu dilakukan :
Peningkatkan kuantitas kerjasama lembaga dengan lembaga masyarakat untuk mengejawantahkan keberpihakan HMI pada masyarakat sekitarnya.
Adanya ruang komunikasi antar kader yang aktif di lembaga kemasyarakatan sehingga kader dapat menjadi wakil organisasi dalam dinamika masyarakat.
Peningkatan peran organisasi HMI dalam pembentukan arah dan keberpihakan gerakan kemasyarakatan secara keseluruhan melalui jaringannya.
C. Melakukan penguatan penguatan jaringan kenegaraan diseluruh diseluruh struktur pimpinan HMI dalam meningkatkan kualitas peran kelembagaan. Perlu dipahami satu hal oleh organisasi HMI bahwa “Negara” bukanlah “Entitas Haram”. Keberpihakan kepada kehidupan manusia tidak bisa dilahirkan dengan mengesampingkan peran negara yang secara nyata memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan kualitas hidup. Ikut berperan dalam pembentukan negara harus juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga kenegaraan. Bahwa lembaga kenegaraan menjadi entitas yang harus diarahkan, menuntut HMI tidak
konstitusi indd
98
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 1 9
bisa menjauhkan dirinya. Kerjasama dan pengendalian yang baik dapat dilakukan dengan menjaga kemandirian dan independensi organisasi. Nilai tambah dalam kerjasama dengan entitas negara dalam pembentukan masyarakatpun akhirnya dapat diperoleh.
D. Optimalisasi sistem sistem komunikasi dan dan sistem informasi eksternal HMI sehingga tiap lini struktur HMI mampu berperan dalam dinamika sosial dilingkungan sekitarnya. Beberapa pemahaman dasar yang harus dimiliki jajaran kepengurusan HMI yaitu:
Dituntut adanya kerjasama yang luas dengan organ-organ lainnya.
Memberi dan menerima adalah dasar sebuah kerjasama dengan organ lain.
Tidak ada organ lain yang dimusuhi, yang ada hanya perbedaan kepentingan.
Independensi bukan berarti sendirian bergerak.
Jalur komunikasi harus dijaga secara efektif melalui jalur kultural
Kepentingan organisasi harus lebih besar dari pada lainnya dalam bekerjasama.
E. Mendorong kemandiran pengelolaan perkaderan ditingkat cabang-cabang cabang-cabang dengan arah peningkatan kapasitas anggota dalam peran strategis kemasayarakatan. Beberapa indikator kemandirian yang harus dibentuk adalah:
Mampu melaksanakan Senior Course setiap tahunnya.
Mampu melakukan kerjasama pengader antar cabang.
Mampu melakukan evaluasi pengader secara berkala dan dapat terukur .
Memiliki komisariat sehat diatas 50 persen.
Memiliki forum atau lembaga yang mampu meningkatkan mutu perkaderan
F. Pendampingan secara intensif intensif terhadap cabang- baru baru dan cabang tidak tidak sehat. Pendampingan ini harus mampu menciptakan beberapa hal yaitu:
Sistem peningkatan jumlah anggota yang berlanjut.
Struktur pengader mampu minimal bertahan dalam 2 periode generasi dan mampu melakukan regenerasi yang berlanjut.
Adanya ruang dan sarana komunikasi dengan cabang – cabang mapan untuk berbagi pengalaman pengelolaan organisasi.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
99
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 :3 6 : 2 0
Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga- lembaga kemasyarakatan dan lembaga-lembaga kenegaraan untuk peningkatan peran kemasyarakatan cabang.
Memilki kemampuan mencari referensi ide dalam mendinamisir gerakan.
BAB III DIMENSI SUPRA STRUKTUR ORGANISASI
A. Penajaman wacana wacana Tema dan mentransformasikannya mentransformasikannya ke cabang-cabang. Tema dapat efektif menjadi warna gerak kepepungurusan ketika ada usaha pemahaman yang efektif pula dalam konsolidasi kepengurusan. Kesinergisan gerak dan irama gerak kepengurusanpun tercipta dalam satu pola yaitu pola yang telah ada dalam tema gerakan. Namun demikian lini cabang dan lini komisariat juga harus cepat menangkap irama ini, sehingga tema tidak menjadi wacana dan warna gerakan elit pusat namun mampu diturunkan pada wilayah lokal, yaitu daerah dimana HMI berada.
B. Penguatan pemahaman Sejarah Peran Peran HMI dalam dinamika dinamika kebangsaan kebangsaan “Sejarah yang menggerakan suatu generasi” adalah peristiwa yang dekat dengan generasi tersebut. Kita tidak dapat menyangkal bahwa era reformasi adalah peran HMI diantara entitas lainnya. Namun ini kurang menjadi menjadi ghiroh bersama. bersama. Generasi HMI 50 an ghirohnya pada pendirian HMI 47, ghiroh generasi HMI angkatan 60 an pada perlawanan HMI atas PKI tahun 65, menolak korupsi era 70 an adalah ghiroh generasi 70 an, generasi HMI 80 ghirohnya tentu pada penolakan asas tunggal. Dan generasi 90 dan 2000 an tentu ghirohnya pada era reformasi. Jadikan era 98 sebagai ghiroh baru kita.
C. Memperku Memperkuat at peran peran kewiraus kewirausahaa ahaan. n. Era gerakan bawah tanah dalam HMI harus benar-benar diselesaikan. Masyarakat
saat
ini
membutuhkan
pembaharu-pembaharu
yang
mampu
bekerjasama satu dengan yang lainnya. HMI harus memiliki kesadaran bahwa ada biaya yang harus dipenuhi dalam gerakan yang dijalani. Biaya itu tidak murah dan tidak dapat ditutupi ditutupi dari dalam HMI belaka. Namun akan dapat dapat ditutupi dari pihak
00
konstitusi indd
100
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 : 3 6 :2 0
lain yang bersimpati dengan HMI. Dari sinilah kita akan mendapatkan tidak sekedar dana namun juga jaringan dan pengalaman.
D. Men Menjaga jaga dialog dialog antar antar generas generasii HMI. HMI. Dialog antar generasi ini dilakukan dalam lingkaran siaturahmi dan lingkaran sinergitas peran gerakkeorganisasian. Namun demikian dialog antar generasi ini bukan untuk menciptakan pola sub-ordinasi atau patronase-patronase mapan.
BAB IV WILAYAH KEBIJAKAN
Pokok-Pokok Kebijakan: A. KEBIJAKAN ORGANISASI I. Bidang Garap Keorganisasian: 1. Secara organisatoris, HMI membutuhkan kesolidan organisasi mulai dari tingkat Pengurus Besar, Cabang, hingga Komisariat untuk memermudah proses-proses organisasi dalam rangka pencapaian tujuan HMI. 2. Pentingnya penciptaan budaya-budaya organisasi yang mampu memperkuat posisi HMI (membaca, menulis, riset, dan kerja-kerja ilmiah lainnya). 3. Penguasaan dan pengaturan teknologi dengan pertimbangan efesiensi, efektivitas, dan relevansi untuk mempermudah kerja-kerja organisasi. 4. Modernisasi manajemen pengarsipan HMI. 5. Pembuatan sistem data d ata base anggota HMI di seluruh Indonesia. II. Bidang Perkaderan: 1. Kontekstualisasi proses-proses perkaderan dan organisasi dengan masa kini. 2. Mencari format-format baru perkaderan yang mendukung penguatan karakterkarakter kader. 3. Meningkatkan loyalitas kader terhadap organisasi III. Regional Internal: 1. Penguatan aparatur organisasi (Badko dan Korkom) untuk penguatan organisasi di masing-masing masing-masing wilayah.
Konstitusi HMI
konstitusi indd
101
0
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 : 3 6 :2 0
2. Peningkatan-peningkatan event-event di masing-masing wilayah.
B. Kebijakan Bidang Kawasan: I. Nasional: 1. Partisipasi HMI dalam penyadaran kebangkitan bangsa. Partipasi HMI dalam peran memotivasi masyarakat yang semakin pesimis. 2. Mendorong dan aktif dalam gerakan-gerakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam semua lini kehidupan. 3. Mendorong terciptanya proses-proses dan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak pada masyarakat. Bukan kepada kepentingan-kepentingan kelompok seperti yang terjadi sekarang. 4. Sistem pemerintahan yang bebas dari campur tangan tangan asing dalam ekonomi, politik dan hubungan internasional. 5. Menciptakan Menciptakan stabilitas stabilitas politik tingkat kawasannya. kawasannya. 6. Mendorong Mendorong kekuatan regional untuk menopang menopang kekuatan nasional.
II. Internasional: 1. Kebangkitan Kebangkitan Islam di seluruh seluruh dunia. dunia. 2. Penguatan posisi Indonesia dan Dunia Islam dalam percaturan politik dunia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan penegakan nilai-nilai islam. 3. Pro-aktif dan berperan terhadap penyelesaian konflik ummat Islam dan lainnya yang terjadi di dunia. 4. Pembelaan dan melakukan advokasi terhadap penderitaan yang dialami ummat Islam di seluruh dunia. Seperti Rohing di Thailand, Palestina, dan Kelompok Moro di Philipina. 5. Konsolidasi Konsolidasi dan penguatan penguatan partisipasi HMI dalam organisasi-org organisasi-organisasi anisasi kepemudaan internasional (Pepiat, dan lain-lain).
C. Kebijakan-kebijakan Sektoral: I.
Wila Wilaya yah h Kebi Kebijak jakan an Pend Pendid idik ikan an Wilayah kebijakan pendidikan difokuskan untuk terselenggaranya sistem pendidikan yang bisa diakses semua kalangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan dengan: 1. Mendorong terselenggaranya pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia 2. Perlindungan akses pendidikan, terutama bagi kaum lemah dan terpinggirkan
0
konstitusi indd
102
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 : 3 6 :2 0
3. Mendukung Mendukung terciptanya mekanisme pendidikan pendidikan yang benar-benar benar-benar mengutamakan aspek kualitas sumber daya manusia 4. Turut berpartisipasi berpartisipasi dalam dalam membangun membangun sistem sistem pendidikan yang membentuk membentuk karakter dan identitas bangsa
II . Wilayah Kebijakan Kesehatan Fokus wilayah kebijakan kesehatan adalah terciptanya sistim pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah untuk semua warga. 1. Pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh seluruh wilayah Indonesia 2. Pencegah Pencegahan an terhadap terhadap segala segala bentuk bentuk tindakan tindakan mal praktik 3. Penghapu Penghapusan san mavia mavia farmasi farmasi di Indone Indonesia sia 4. Penolakan Penolakan segala segala bentuk bentuk privatisas privatisasii kesehatan kesehatan 5. Men Mendoron dorong g pembentuka pembentukan n pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan gratis
III . Wilayah Kebijakan Ekonomi Wilayah kebijakan ekonomi difokuskan pada terwujudnya terwujudnya cita-cita ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk terciptanya tujuan tersebuta adalah: 1. Mendorong pemerintah untuk membangun perekonomian berbasis ekonomi kecil dan menengah 2. Pemanfaat Pemanfaatan an SDA untuk untuk kepentinga kepentingan n nasional nasional 3. Kemandir Kemandirian ian perekonom perekonomian ian nasional nasional dan masyarakat masyarakat sipil sipil 4. Penguatan ekonomi syariah sebagai kekuatan baru ekonomi ekonomi 5. Pembebasan Pembebasan birokrasi ekonomi dari dari segala suap dan dan pungutan pungutan 6. Keadilan Keadilan ekonomi ekonomi bagi daerah daerah 7. Mendorong pemerintah untuk menasionalisasikan aset-aset strategis negara IV . Wilayah Kebijakan Hukum dan HAM Wilayah kebijakan Hukum dan HAM difokuskan pada terciptanya penegakan supremasi hukum yang adil: 1. Mendorong pembersihan lembaga hukum dari mafia mafia peradilan peradilan 2. Memasukk Memasukkan an nilai-nilai nilai-nilai hukum hukum syariah syariah pada hukum hukum positif 3. Mendorong penegakan ham dan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat 4. Memberikan pelayanan advokasi hukum dan HAM kepada kepada masyarakat masyarakat
Konstitusi HMI
konstitusi indd
103
0
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 : 3 6 :2 0
V. Wilayah Kebijakan Kebijakan Pertahanan Pertahanan dan Keamanan Keamanan Wilayah kebijakan pertahanan dan keamanan difokuskan pada upaya untuk mempertahankan mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia. Wilayah-wilayah strategis yang harus dilakukan adalah: 1. Mendorong adanya adanya pengawasan intensif terhadap terhadap batas-batas wilayah negara negara Indonesia 2. Peningkatan anggaran pertahanan pertahanan 3. Penguatan otoritas keamanan pada sipil 4. Peningkatan jaminan jaminan keamanan bagi seluruh seluruh warga Indonesia
VI. Wilayah Kebijakan Kebijakan Politik dan Pemerintahan Usaha yang dilakukan dalam rangka penjaminan hak-hak politik setiap warga negara Indonesia: 1. Mendorong proses penyadaran penyadaran dan dan edukasi edukasi rakyat menuju menuju transisi transisi demokrasi substansial 2. Penguata Penguatan n sistem sistem politik untuk untuk kepenting kepentingan an rakyat rakyat 3. Perbaikan Perbaikan sistem sistem ketatanega ketatanegaraan raan republik republik indonesia indonesia
VII. Wilayah Kebijakan Lingkungan Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berorientasi pada pembangunan pembangunan berkelanjutan. 1. Pembangu Pembangunan nan berwaw berwawasan asan lingkunga lingkungan n 2. Penentangan terhadap segala macam perusakan lingkungan 3. Turut berpe berperan ran atas penya penyadaran daran konsep konsep ekolog ekologii 4. Mendorong kepastian kesejahteraan dan perlindungan perlindungan terhadap terhadap hak hak atas kebutuhan dan hasil usaha kepada pelaku sektor lingkungan khususnya petani, rimbawan, dan nelayan.
VIII. Wilayah Kebijakan Teknologi Pengembangan Pengembangan rekayasa teknologi informasi berbasiskan komunitas mahasiswa Islam 1. Mendukun Mendukung g informasi informasi yang yang islami islami 2. Inovasi Inovasi di di bidang bidang tekno teknologi logi
0
konstitusi indd
104
Konstitusi HMI
2 5 /0 7 /2 0 0 9
2 2 : 3 6 :2 0
