Kontrak Perjanjian Jual Beli

KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR INDUSTRI (HSD) ANTARA PT. ................................. No. 001/SPJB/HTNB-HPE/IX/2015

DENGAN PT. HPE NOMOR: 1502001/KJB-HSD/RGB-SSS/IX/2015 Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas , bulan september, tahun Dua ribu Lima Belas (17-09-2015) di Jakarta, yang bertanda tangan d ibawah ini : 1.

Nama : ...................... Jabatan : Direktur Utama Alamat : .............................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ....................., BERDASARKAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas ......................... yang didukung oleh Izin Usaha Niaga Umum No.:.................... Selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”. 2.

Nama Jabatan Alamat

: .................... : Direktur Utama PT. HPE : .....................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas HPE (“HPE”), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas HPE No. 7, tertanggal 9 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani Notaris Retnanni Winahju, SH, M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Sampit. Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

Paraf Seller : / _______

1 | Page Paraf buyer

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”. PARA PIHAK bertindak sebagaimana pendahuluan, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Mitra induk Perusahaan MITRA PT. PERTAMINA pemilik yang didukung oleh Izin Usaha Niaga Umum No. ..................... sebagai Mitra kerja sama dalam Transportir Laut. 1. Dengan seluruh perijinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang rinciannya terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan BBM; 3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berminat untuk bekerjasama secara sinergi untuk melakukan usaha perdagangan BBM dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yakni, PIHAK PERTAMA sebagai pemilik Izin Usaha Niaga Umum BBM beserta fasilitas pendukungnya dan PIHAK KEDUA sebagai pemilik fasilitas pendanaan serta market BBM. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyuplaian BBM, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut : PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA 1. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melakukan Kerjasama Operasi Penyuplaian BBM Solar Industri yang diperlukan selama 1 (satu) kali antar sebanyak minimal 1.000.000 (satu Juta) liter; 2. PIHAK PERTAMA sebagai Penjual, menerima pesanan BBM Solar Industri dari PIHAK KEDUA sebagai Pembeli yang tersebut dalam Purchase Order No.PO/HI.HPE/IX/2015/0142, (terlampir) dalam Surat Perjanjian ini dengan atas nama PIHAK KEDUA. PASAL 2 PERANAN PARA PIHAK



1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

PIHAK PERTAMA berperan sebagai penyedia BBM Solar Industri (HSD) dari sumber resmi serta bertanggung jawab atas kelangsungan pasokan dan transaksi BBM Solar Industri (HSD). PIHAK KEDUA sebagai Pembeli (Buyer) dan menjamin serta bertanggung jawab bahwa Pembeli (Buyer) tersebut mempunyai dana yang cukup untuk transaksi BBM Solar Industri (HSD). PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PIHAK PERTAMA menyediakan yang sebenar-benarnya legalitas BBM Solar Industri (HSD) yang digunakan untuk transaksi BBM Solar Industri (HSD) tersebut; PIHAK PERTAMA menjamin kesiapan kuantitas dan kualitas (spesifikasi BPH Migas) kargo BBM Solar Industri (HSD) yang dibutuhkan oleh Pembeli (Buyer); PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menjamin 100 % pembayaran BBM Solar Industri (HSD) dengan cara kredit 2 x 14 (empatbelas) hari selama Satu Periode Perbulan dengan jaminan Cheque terhitung dari BBM Solar Industri (HSD) loading di dermaga PIHAK KEDUA; PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan Cheque yaitu 1 lembar Cheque 50% dibayar 2 minggu dan 50% dibayar dengan SKBDN dengan proses selama 2 (dua) minggu setelah pengiriman. Selama proses SKBDN berjalan, PIHAK KEDUA menjamin dengan cheque 1 bulan setelah barang unloading di pelabuhan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menjamin unloading (bongkar) dilakukan di pelabuhan sendiri yaitu Demaga PT HPE : koordinat S-2” 24” 574” E-113” 002” 265”, Cempaga, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. PASAL 4 HARGA & TATA CARA PEMBAYARAN Transaksi jual-beli Solar Industri (HSD) langsung antara Pihak Penjual (Supplier)/PIHAK PERTAMA dengan Pihak Pembeli (BUYER) /PIHAK KEDUA; Atas kegiatan Perdagangan BBM Solar Industri (HSD), PARA PIHAK sepakat untuk transaksi Jual-Beli BBM Solar Industri (HSD) tersebut pada butir 3 (tiga) hingga butir 5 (lima) di bawah ini; 3. Untuk transaksi jual beli BBM Solar Industri (HSD) dilaksanakan 1 (satu) kali antar 1000 KL Atau 1000 KL per Pengiriman dengan jangka waktu 2 X 14 hari. Setara dengan Cara Kredit 2 x 14 (empatbelas) hari selama Satu Periode Perbulan dengan Jaminan 1 (satu) lembar Cheque dengan jumlah 50% dan SKBDN at sight 30 hari 50%, dimana PIHAK PERTAMA



sudah harus terima sesudah selesai unloading di Pelabuhan atau Depot/Storage tangki Penampungan terdekat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. 4. Harga untuk Pengiriman Pertama yang disetujui oleh PENJUAL dan PEMBELI Dengan Kuantiti 1.000 KL (1.000.000 liter) adalah CIF sampai Pelabuhan PEMBELI Dermaga. PT.Haer Prima Energy lokasi di koordinat S2” 24” 574” E-113” 002” 265”, Cempaga, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berkapasitas cukup sesuai jumlah pesanan (komoditas) dimana harga yang disepakati untuk Pengiriman Pertama dan selanjutnya Adalah : Harga Dasar Standard Keekonomian Pertamina discount 16,4% + Ppn 10% + Pph 0,3% termasuk OAT (max Rp. 200/Liter). 5. PIHAK PERTAMA siap menerima penalti sebesar 10% (Sepuluh) persen dari nilai Purchase Order yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, apabila dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari tidak bisa mengirim atau menyiapkan BBM Solar Industri (HSD) sesuai Purchase Order. Dan sebaliknya Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa mempertanggungjawabkan PO (Purchase Order) yang sudah diterbitkan, dan atau keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan pasal (3) diatas, maka yang bersangkutan dikenakan tambahan Pinalti 10% (sepuluh) persen dari nilai PO.------------------------------------------

6.

7. 8.

PIHAK PERTAMA sebagai Penjual dan PIHAK KEDUA sebagai Pembeli, telah bersepakat bahwa harga dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini sudah termasuk ongkos angkut dan Pajak (PPN , PPH) Harga seperti yang tercantum pada ayat 5 Pasal ini adalah berlaku sampai dengan tanggal ............ ; Pembayaran melalui data Bank dibawah ini :

PIHAK PERTAMA Nama Bank : Alamat Bank Bank Officer Rekening Atas Nama Nomor Rekening : Swift Code :

BANK .................... : Jl. ........................... : ............................... : .............................. ................................ ...............................

PIHAK KEDUA



Nama Bank : Alamat Bank Bank Officer Rekening Atas Nama NomorRekening : Swift Code :

PT BANK MANDIRI (Persero) : Kantor Cabang Sampit : : PT HPE .............................

PASAL 5 KERAHASIAAN PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan atas hal-hal yang berkaitan dengan informasi dalam kegiatan jual-beli BBM Solar Industri (HSD) kepada pihak ketiga atau manapun. PASAL 6 SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI Semua komunikasi yang terjadi berkaitan dengan perjanjian awal ini akan dilakukan secara tertulis melalui facsimile, air mail, e-mail ke alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA Pihak yang bertanggung jawab : Nama : ............................. Jabatan : Direktur Utama Alamat Kantor : .............................. Telepon : ........................ Email : ......................... PIHAK KEDUA Pihak yang bertanggung jawab : Nama : Dr .................... Jabatan : Direktur Utama Alamat Kantor : .......................... Telepon : .......................... Fax : .......................... Email : .......................... PASAL 7 Paraf Seller : / _______


PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila penyelesaian tidak dapat di capai melalui musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PASAL 8 FORCE MAJEURE 1.

Tidak satu pun PIHAK dalam perjanjian ini yang dipertanggung jawabkan dalam hal terjadinya kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini, bilamana kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut disebabkan oleh: a. Bencana alam, seperti banjir, angin taufan, gempa bumi dan petir; b. Kebakaran, pemogokan, sabotase, peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), kerusuhan, huruhara, tindakan militer; c. Kebijakan moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pada umumnya, secara langsung atau pun tidak langsung diumumkan oleh pejabat Pemerintah.

2.

Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PIHAK yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya peristiwa force majeure;

3.

Keadaan atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya dalam memberitahukan oleh PIHAK lainnya atas peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini;

4.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 9 LAIN-LAIN



Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditanda tangani di atas materai cukup senilai Rp. 6,000.- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT. ...............................

PIHAK KEDUA PT. .............................

............................. DIREKTUR UTAMA

............................. DIREKTUR UTAMA

SAKSI,

SAKSI,

..........................

IR. HM. SYAMSUDIN

PENGESAHAN NOTARIS





Kontrak Perjanjian Jual Beli

Recommend Documents