sop tindakan korektif umur 20 tahunFull description
Full description
dokumen
sk
sk tindakan korektif
sk
BUKTI TINDAKAN KOREKTIFFull description
TINDAKAN KOREKSI/ PENCEGAHAN
No. Dokumen
:
045/ADMEN-OPR/SOP/2016 SOP
No. Revisi
:0
Tanggal Terbit Terbit : 13 Juni Juni 2016 Halaman PUSKESMAS
: 1/2
TANDA TANGAN KEPALA PUSKESMAS
dr. Paulus Julianto,MM Julianto, MM
JENANGAN Pembina Utama Madya NIP.19560722 198802 1 001
1. Pengertian
A.
Tindakan koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan menghilangk an penyebab ketidak sesuaian yang terjadi untuk mencegah terulangnya ketidak sesuian.
B.
Tindakan pencegahan adalah segala tindakan untuk menghilangkan menghilangk an penyebab ketidak sesuaian yang potencial akan terjadi untuk menghindari terjadinya ketidak sesuaian.
C.
Ketidak
sesuaian
adalah
tidak
dipenuhinya
persyaratan
yang
ditentukan dalam penerapan sistem manajemen mutu. D. Ketidak sesuaian dapat teridentifikasi melalui : 1) Proses penanganan keluhan pelanggan 2) Proses penanganan ketidaksesuaian ketidaks esuaian layanan 3) Proses hasil audit internal 4) Proses monitoring 5) Proses analisis data 6) Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian layanan,
2. Tujuan
Sebagai bahan acuan petugas untuk menerapkan langkah-langkah langkah-la ngkah untuk melakukan tindakan koreksi/ pencegahan agar mampu menghilangkan penyebab serta mencegah berulangnya kembali faktor-faktor ketidak sesuaian
3. Kebijakan
Keputusan Kepala PuskesmasJenangan Nomor : 188.4/004/405.09.27/2016 tentang survey kebutuhan masyarakat di Puskesmas Jenangan
1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 4. Referensi
5. Prosedur/ Langkah-
2. Pedoman Manual Mutu
A. Identifikasi dan Potensi Ketidaksesuaian 1. Jika ditemukan ketidak sesuaian atau mengidentifikasi adanya
langkah
kecenderungan sesuatu yang potensial menjadi ketidak sesuaian, semua karyawan di Puskesmas berhak untuk melaporkannya kepada tim mutu Puskesmas; 2. Masing-masing pelapor menguraikan ketidaksesuaian tersebut pada Formulir Permintaan Tindakan Koreksi/ Pencegahan (PTKP), dan untuk
selanjutnya
diserahkan
kepada
penanggung
jawab
menerima
laporan
manajemen mutu; B. Penetapan Tindakan Koreksi / Pencegahan 1. Penanggung
jawab
manajemen
mutu
ketidaksesuaian dengan formulir Permintaan Tindakan Koreksi/ Pencegahan (PTKP) dan mencatat pada Log Status Tindakan Koreksi/ Pencegahan; 2. Berdasarkan data tersebut diatas, maka penanggung jawab manajemen mutu mempelajari, meninjau dan melakukan investigasi guna menentukan akar permasalahan yang menjadi penyebab. Hasilnya dituliskan pada kolom analisa penyebab masalah dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi/ Pencegahan (PTKP); 3. Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, ditentukan tindakan koreksi/ pencegahan untuk tidak terulang kembali. 4. Bagian
terkait
menentukan
target
waktu
penyelesaian
dan
melaporkan tindakan koreksi/ pencegahan yang akan dilakukan kepada penanggung jawab manajemen mutu; 5. Bagian terkait menyerahkan Formulir PTKP yang sudah terisi kepada penanggung jawab manajemen mutu; C. Verifikasi Tindakan Koreksi/ Pencegahan 1.
Tindakan koreksi / pencegahan dilaksanakan sesuai rencana;
2.
Maksimal 5 (lima) hari setelah batas waktu penyelesaian tindakan
koreksi, maka penanggung jawab manajemen mutu meminta tim mutu atau personel yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap keefektifan tindakan yang telah diambil. Hasil verifikasi dituliskan dalam Formulir PTKP; 3.
Apabila
telah
selesai,
penanggung
jawab
manajemen
mutu
menutup tindakan koreksi/ pencegahan dengan membubuhkan tanda tangan pada Formulir PTKP; 4.
Tim mutu menggandakan dan mengarsipkan Formulir PTKP yang sudah ditandatangani penanggung jawab manajemen mutu;
5.
Tim mutu menyerahkan copi Formulir PTKP kepada bagian terkait;
6.
Bagian terkait mengarsipkan Formulir PTKP dalam lemari arsip;
7.
Apabila didalam verifikasi yang pertama, bagian terkait belum menyelesaikan tindakan koreksi/ pencegahan yang telah dijanjikan, maka penanggung jawab manajemen mutu meminta persetujuan batas waktu yang baru untuk menyelesaikan ketidak sesuaian/ potensial ketidak sesuaian kedua kalinya.
1. Penanggung jawab manajemen mutu 6. Unit Terkait
2. Sekretariat manajemen mutu 3. Pengelola pelayanan 4. Pengelola upaya/ kegiatan 5. Pengelola manajemen operasional 6. Pengelola manajemen sumber daya
