KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya kami dapat menyelesaiakan makalah etika bisnis yang berjudul ‘Kasus Citibank’. Bebarapa hal dibahas dalam makalah ini sehubungan dengan Kasus Citibank yang merupakan salah satu pelanggaran etika. Kami berusaha menganalisis pelanggaranpelanggaran etika yang dalam kasus ini, dan berusaha memberikan saran agar kasus serupa tidak terulang. Tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan makalah ini yang masih jauh dari kata sempurna. Untuknya saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan
Penulis,
Jakarta, 20 Desember 2015
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................................i Daftar Isi................................................................................................................................. ii BAB I - PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 B. Permasalahan .................................................................................................................. 3 BAB II - KASUS ..................................................................................................................... 4 BAB III – LANDASAN TEORI ............................................................................................ 7 A. Kode Etik Profesi Bankir ................................................................................................ 7 B. Tindak Pencucian Uang .................................................................................................. 8 C. Perilaku Menyimpang ..................................................................................................... 9 BAB IV – LANDASAN TEORI .......................................................................................... 11 A. Pihak-pihak yang terkait dan Modus Operandi ............................................................ 11 B. Peanggaran Kode Etik Profesi, Pelanggaran Hukum, dan Sanksi yang Didapatkan .... 11 C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi ......................................................... 13 D. Dampak terhadap Profesi, Organisasi, dan Relasi ........................................................ 14 E. Pelanggaran Malinda Dee sebagai Perilaku yang Menyimpang................................... 15 F. Minimalisasi Pelanggaran Kode Etik Profesi, Hukum, dan Perilaku Menyimpang ..... 16 BAB V – KESIMPULAN ..................................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 20
ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dalam dunia profesi, kode etik menjadi dasar untuk berperilaku bagi orang-orang
yang memiliki suatu profesi tertentu, dimana kode etik tersebut lebih kita kenal dengan “kode etik profesi”. Menurut Undang-undang No 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN), kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kegiatan sehari-hari. Para pelaku profesi diharapkan dapat berperilaku sesuai pedoman kode etik yang telah ada, bahkan profesi-profesi tertentu mengembangkan kode etik mereka sendiri yang menjadi aturan absolut dan tidak boleh dilanggar oleh anggota profesi tersebut. Namun, walaupun kode etik dan etika telah diketahui para pelaku profesi secara umum masih banyak orang yang melanggar pedoman – pedoman yang telah ada di dunia kerja mereka. Beberapa tahun ini kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus pencucian uang dan penggelapan uang nasabah oleh salah satu pegawai senior Citibank bernama Malinda Dee. Malinda Dee ditangkap pada tanggal 23 Maret 2011 dengan tuduhan penggelapan uang nasabah kurang lebih Rp 40 Miliar. Kabarnya puluhan nasabah tertipu olehnya dan tindakan kriminalnya sudah dimulai sejak tahun 2009. Kemampuan melayani Malinda yang membuat para nasabahnya merasa nyaman dan akhirnya memberikan kepercayaan besar pada dirinyalah yang memudahkan Malinda untuk menggelapkan uang mereka sedikit demi sedikit. Hasil uang yang didapatkannya ini kemudian dicuci ke beberapa perusahaan yang dimilikinya dengan partner-nya yang lain. Sebagai Relationship Manager dan menjabat dengan pangkat Vice President yang merupakan pangkat tertinggi untuk karyawan di Citibank tentunya rasa percaya yang didapatkan Malinda Dee dari para nasabahnya akan lebih besar daripada para karyawan lain karena integritas yang seharusnya dimiliki oleh profesi tesebut. Namun sayangnya kepercayaan ini disalahgunakan olehnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam profesinya tentunya tanggung jawab yang dipikulnya juga akan lebih tinggi daripada orang lain. Itulah mengapa integritas dan citranya juga akan lebih beresiko untuk hancur, tergantung cara berperilakunya di mata orang-orang yang berelasi dengan dirinya. iii
Dengan tindakan kriminalnya Malinda Dee telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya. Dalam dunia perbankan,Malinda Dee dikategorikan sebagai bankir yang menurut Kode Etik Bankir Indonesia memiliki pengertian sebagai seseorang yang bekerja di Bank dan sedang atau pernah berkecimpung dalam bidang teknis operasional dan non operasional perbankan. Bahkan Malinda Dee dapat disebut sebagai Bankir Profesional mengingat pengalaman kerjanya di dunia perbankan sudah lama dan jabatannya yang sudah sangat tinggi serta tanggung jawab sosialnya juga tinggi. Kode etik Bankir mengatur pemilik profesi bankir untuk berperilaku sesuai pedoman-pedoman yang telah diatur di dalamnya dan juga mengatur hubungan seorang bankir dengan sesama karyawan,pihak lain, dan lingkungan kerjanya. Dengan adanya kasus ini banyak pihak yang dirugikan baik secara finansial dan juga nama baik secara individual maupun organisasi. Citibank sebagai organisasi tempatnya bekerja akan mendapatkan imbas yang cukup besar dan para nasabah yang ditipu akan merasakan kerugian. Selain melangar kode etik profesinya,Malinda Dee juga melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan Money Laundry atau tindakan pencucian uang. Di Indonesia hukum mengenai Money Laundry dapat kita lihat pada Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya pelanggaran ini kesalahan yang dilakukan Malinda Dee telah berlapis-lapis dan tentunya akan menghancurkan kapasitasnya sebagai seorang bankir di mata publik. Motif Malinda untuk memperkaya diri sendiri yang memanfaatkan profesinya dengan melanggar beberapa hukum dan norma yang ada dapat kita lihat sebagai sebuah perilaku menyimpang. Robert Mz Lawang menyebutkan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dari kasus Malinda Dee kita dapat mengetahui apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya dan bagaimana imbas yang didapat oleh Malinda sendiri dan juga orang-orang yang berhubungan dengan dirinya bahkan organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu judul yang dipilih adalah “Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Malinda Dee”.
iv
B.
Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan berbagai masalah antara
lain sebagai berikut : 1. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan modus operandi yang dilakukan oleh Malinda Dee? 2. Apa saja pelanggaran kode etik profesi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Malinda Dee? 3. Apa saja sanksi yang didapatkan akibat pelanggaran kode etik profesi? 4. Bagaimana imbas atau dampak yang didapatkan oleh profesi Bankir, organisasi, dan individu lain yang memiliki relasi dengan Malinda Dee dari adanya kasus tersebut? 5. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Malinda Dee dilihat sebagai perilaku menyimpang? 6. Bagaimana caranya agar kasus pelanggaran etika sekaligus pelanggaran hukum tidak terulang kembali?
v
BAB II KASUS
Malinda Dee menjadi karyawan di Citibank sejak Agustus 1989. Saat ditangkap polisi, Malinda menduduki jabatan Relationship Manager Citibank di Kantor Cabang Citibank Landmark, Jakarta Selatan, dengan pangkat Vice President. Pangkat tersebut merupakan pangkat yang tertinggi untuk karyawan Citibank. Sejak diterima, Malinda dikenal sebagai salah satu aset yang berharga di Citibank karena prestasi Malinda Dee dalam pekerjaannya terbilang bagus, yakni kemampuannya dalam membawa nasabah kaya untuk menggunakan jasa Citibank, hal tersebut membuatnya diberi keleluasaan oleh pihak Citibank dalam mencari nasabahnya sendiri. Pada 25 Maret 2011, Mabes Polri mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di Citibank atas laporan para nasabah. Delapan penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Malinda di apartemennya kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumendokumen transaksi, uang tunai dan 1 unit mobil merek Ferari. Tersangka Malinda Dee diserahkan dari penyidik Polri kepada Kejari Jakarta Selatan pada pukul 09.45 WIB. Malinda diduga sudah melakukan aksinya sejak tahun 2009 lalu. Dari tiga perusahaan yang menjadi nasabah Citibank, Malinda dapat mencuri uang dari para nasabah tersebut hingga Rp17 miliar. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Malinda melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam kurun waktu 22 Januari 2009 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, dimana 64 transaksi di antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai Rp27,36 miliar dan 53 transaksi senilai 2,08 juta dolar AS. Jaksa menuntut Malinda atas kejahatan yang telah dilakukannya selama ini dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama, dia dijerat Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 KUHP.Kedua, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP. Ketiga, Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang ancamannya adalah dipenjara selama 15 tahun. vi
Selama ini Malinda Dee melakukan pembobolan dana nasabah dengan cara meraih kepercayaan terhadap nasabah tersebut dan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah yang kaya terhadap dirinya. Malinda terlebih dahulu memperlakukan mereka secara istimewa, yang salah satu contohnya adalah dengan melayani para nasabah yang kaya di ruang khusus di kantor Citibank. Perlakuan ini tidak hanya diberikan Malinda dalam waktu singkat, tetapi hingga puluhan tahun sampai para nasabah sangat percaya terhadap Malinda karena perlakuan istimewanya tersebut. Dari hal tersebut Malinda mencermati pola transaksi nasabah yang bersangkutan, kemudian mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Blanko inilah yang dia gunakanan untuk menarik dana dengan mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa disadari oleh pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank. Malinda memerintahkan bawahannya mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya. Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi. Lalu Malinda meminta teller Citibank yang bernama Dwiuntuk membantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang, yang nilainya antara Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan tersebut merupakan manipulasi transfer uang dari rekening nasabah ke beberapa rekening milik Malinda di dalam maupun di luar Citibank. Rohly Pateni, merupakan salah satu nasabah Citibank yang menjadi korban dari Malinda. Menurut Rohly Pateni, dia sangat percaya kepada Malinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah dari Citibank dan ditangani Malinda. Rohly Pateni jarang mengecek rekening banknya karena sibuk bekerja, yang membuat Malinda memanfaatkan hal tersebut. Untuk menghilangkan bukti kejahatannya, Dia membuat perusahaan pribadinya yang dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Malinda mengalirkan dana nasabah yang berhasil dicuri ke empat perusahaan miliknya yaitu, PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan PT Axcomm Infoteco Centro. Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikannya bersama dengan Reniwati, Roy Sanggilawang, dan Gesang Timora. Reniwati merupakan Citigold Executive Head di Citibank Landmark. Selain itu, Malinda juga telah menggunakan dana nasabah untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari. Kemudian dari keempat perusahaan ini, Malinda kembali menarik uang untuk kepentingan pribadinya, Andhika suami sirinya, maupun adiknya, Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin Janim. Selain orang – orang tersebut, terdapat keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalieb. Dia menjadi vii
Komisaris Utama PT Sarwahita Group Managemen, yakni salah satu perusahaan milik Malinda. Dia mengaku tak melakukan bisnis dalam perusahaan tersebut, tidak jelas apakah pengakuan ini benar atau tidak karena tidak pernah ada pemeriksaan terhadap Rio Mendung Thalieb. Lalu pihak lain yang juga terlibat adalah 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda yang uangnya berasal dari pencucian uang hasil korupsi, yang merupakan dugaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
viii
BAB III LANDASAN TEORI
A.
Kode Etik Profesi Bankir Menyadari bahwa pentingnya etika untuk setiap profesi, khususnya dalam bidang
perbankan, maka telah dikeluarkan kode etik bankir sebagai penuntun profesi yang berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur pelayanan bankir secara baik dan pantas. Kode etik bankir terdiri dari 9 pilar yang berisi : 1) Setiap bankir harus patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan dari Undang - Undang , yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 2b. 2) Seorang bankir harus melakukan pencatatan dengan benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan banknya. Dengan payung hukum yang tercantum dalam UU No 7 tahun 1992 dan yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 1a. 3) Seorang bankir harus menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi 5) Seorang bankir harus menghidarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan. 6) Seorang bankir wajib menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 7) Seorang bankir harus memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. 8) Seorang bankir dilarang menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadinya maupun keluarganya. 9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan lembaga Apabila kita melihat berdasarkan kode etik yang diterapkan Bank Indonesia (www.bi.go.id), terdapat kode etik sebagai pegawai Bank Indonesia yang berisi : 1. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. 2. Pejabat Bank Indonesia wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Bank Indonesia dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Pegawai
dilarang meminta/menerima,
memberi
persetujuan
untuk
menerima,
mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal ix
lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan. 4. Pegawai wajib menjaga rahasia Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia. 5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik. Sedangkan berdasarkan kode etik sebagai bankir seperti yang telah dijelaskan diatas, apabila pegawai bank terbukti melakukan pelanggaran terhadap salah satu dari konten kode etik tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Esensi atau isi dari kode etik tersebut yaitu untuk memberikan panduan bagi karyawan perbankan untuk dapat bersikap sesuai dengan prinsip moral atau nilai-nilai mengenai sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Dengan mamatuhi program tersebut, para bankir diharapkan dapat menyadari pentingnya prinsip dasar yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang dapat berpengaruh bagi bank dimana mereka bekerja. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bahwa seorang bankir memberikan pelayanan yang terbaik seperti cepat, ramah, adil, serta beretika. Pelayanan menurut Malayu S.P Sihabuan (2005) yaitu sebuah kegiatan memberikan jasa dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.
B.
Tindak Pencucian Uang (Money Loundering) Secara harafiah, money loundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang
hasil kejahatan. Sebenarnya tidak ada definisi yang umum untuk dapat menjelaskan tindak pidana tersebut, namun baik dari negara-negara maju maupun berkembang telah memiliki definisi tersendiri untuk masing-masing negara berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat untuk mendefinisikan money laundering sebagai tindak pencucian uang (Sutedi Adrian, 2010). Tindak pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini, merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, atau uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Di Indonesia, tindak pencucian uang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Undang-udang tersebut tindak pencucian uang dibedakan menjadi 3 macam, seperti : x
a. Tindak pidana pencucian uang aktif (setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana), b. Tindak pidana pencucian uang pasif (setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini). (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010), c. Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang (setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
C.
Perilaku Menyimpang Menurut teori Lawrance Green dan kawan-kawan (1980) menyatakan bahwa
perilaku
manusia
dipengaruhi
oleh
dua
faktor
pokok,
yaitu
faktor
perilaku
(behaviourcauses) dan faktor diluar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya teori tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mendefinisikan bahwa perilaku terbentuk karena 3 faktor seperti: faktor predisposisi (mencakup pengetahuan, sikap dan sebagainya), faktor pemungkin (mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitasfasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja), faktor penguat (meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya). (Notoatmodjo,2003) Sedangkan tindak pencucian uang merupakan sebuah penyimpangan perilaku individu. Menurut Robert M.Z. Lawang, bahwa penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku umum dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwajib untuk memerbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Perilaku manusia pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu tersebut (Winardi, 2004). Sedangkan berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh para ahli, penyimpangan merupakan sebuah konsekuensi dari gagalnya seseorang dalam menaati xi
hukum. Salah satu ahli yang mengemukakan teori kontrol in yaitu Hirschi (1969, dalam Atmasasmita, 1992).Hirschi mengemukakan bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan yang berlaku merupakan akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada;penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap bertindak dengan semestinya, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya; setiap individu seharusnya belajar untuk tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal; serta kontrol internal dianggap lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal.
xii
BAB IV PEMBAHASAN
A.
Pihak-pihak yang terkait dan Modus Operandi Modus operandi yang dilakukan oleh Malinda Dee : Pertama, Malinda Dee memanfaatkan jabatannya sebagai Relationship Manager dan
menjabat dengan pangkat Vice President yang merupakan pangkat tertinggi untuk karyawan di Citibank untuk menjalankan aksinya. Kedua, meraih kepercayaan nasabah dengan memperlakukannya secara istimewa dalam waktu yang cukup lama sampai puluhan tahun sehingga Malinda Dee dapat mencerna pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Malinda Dee membujuk nasabah agar bersedia menandatangani blangko kosong untuk keperluan nasabah tersebut di bank. Ketiga, kepada sebagian nasabah, dia menawaran produk asuransi yang menguntungkan sehingga membuat para nasabah tersebut ingin menginvestasikan uangnya. Padahal dalam kenyataannya, itu hanya merupakan suatu alasan yang dibuat oleh Malinda Dee untuk mengambil dana dari nasabahnya dan yang diberikan kepada nasabah tersebut hanyalah berupa transaksi fiktif mengenai keikutsertaan nasabah dalam produk asuransi. Keempat, bekerja sama dengan bawahannya Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank. Malinda Dee memerintahkan agar mentransfer sejumlah dana ke rekening keluarga (suami siri, adik, dan suami adiknya) dan beberapa perusahaan miliknya yang dibuat atas nama orang lain (PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan PT Axcomm Infoteco Centro. Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikannya bersama dengan Reniwati, Roy Sanggilawang, dan Gesang Timora. Reniwati merupakan Citigold Executive Head di Citibank Landmark.) Kelima, bekerja sama dengan beberapa pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda Dee yang uangnya berasal dari pencucian uang hasil korupsi.
B.
Pelanggaran Kode Etik Profesi, Pelanggaran Hukum dan Sanksi yang Didapatkan Kasus Malinda Dee merupakan kasus pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran terhadap
kode etik profesi sebagai bankir dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai seorang karyawan Citibank, sudah seharusnya Malinda mengikuti kode etik profesi Bankir dan kode etik yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Namun karena kepentingan xiii
pribadinya, Malinda mengesampingkan kode etik yang ada dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari 9 pilar kode etik bankir, ada 3 kode etik yang dilanggar oleh Malinda, yaitu : 1. Setiap bankir harus patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan dari Undang Undang , yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 2b. Malinda terbukti tidak patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku karena ia melakukan penggelapan dan pencucian uang, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Malinda melanggar kode etik ini karena dia telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Relationship Manager Citibank (dengan pangkat Vice President) dengan mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani nasabah. Blanko inilah yang Malinda gunakan untuk mencuri uang nasabahtanpa disadari oleh pemilik rekening. Selain itu, Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, meminta teller Citibankmembantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang, danmemerintahkan bawahannya mentransfer uang ke empat perusahaan miliknya. Dana nasabah juga digunakan Malinda untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli mobil mewah, serta membiayai kehidupan suami dan adiknya. 3. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan lembaga. Tindakan penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda jelas merupakan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi bankir dan lembaga (Citibank).
Selain melanggar 9 pilar kode etik bankir, Malinda juga melanggar salah satu dari kode etik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu : Pegawai dilarang menyalah gunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Namun kode etik tersebut hampir sama dengan salah satu kode etik bankir, seperti yang sudah dijelaskan di poin kedua di atas. Dari kasus pelanggaran kode etik bankir di atas, menunjukkan bahwa Malinda juga melanggar prinsip-prinsip kode etik profesi pada umumnya. Malinda tidak memiliki prinsip xiv
tanggung jawab terhadap dana nasabah yang seharusnya ia kelola dengan baik, dan tidak melakukan pertimbangan professional dalam semua kegiatan yang dia lakukan. Malinda juga mengabaikan prinsip kejujuran karena ia telah menipu nasabah – nasabahnya. Selain itu, Malinda tidak memiliki prinsip integritas karena ia tidak memilik kejujuran dan komitmen dalam menjalankan profesinya serta tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Pelanggaran kode etik bankir yang dilakukan Malinda Dee sudah termasuk dalam aspek kriminalitas, sehingga kasus ini juga merupakan pelanggaran hukum. Malinda melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 KUHP; Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang Pasal 65 KUHP; dan UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan tiga macam jenis pencucian uang yang ada menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 , Malinda termasuk ke dalam jenis “Tindak pidana pencucian uang aktif”, karena Malinda mentransfer, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan dana nasabah untuk keperluan pribadinya, dan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana karena uang 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda berasal dari pencucian uang hasil korupsi, yang merupakan dugaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, suami, adik, adik ipar, dan para petinggi perusahaan Malinda yang dialiri dana hasil curian Malinda termasuk ke dalam jenis “Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang”. Pihak-pihak tersebut masuk ke dalam jenis ini karena mereka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. C.
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Bankir yang profesional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan
tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan manajemen bank yang profesional pula. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang Bankir harus berpedoman pada kode etik profesi yang ada. Kode etik tersebut menjadi pijakan dalam berperilaku dan bertindak agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Malinda Dee melakukan pekerjaannya sebagai Relationship Manager tanpa memperhatikan kode etik profesi seorang bankir. Konsekuensi dari perilaku menyimpang yang ia lakukan adalah harus menerima sanksi seperti yang telah diatur dalam Ikatan Bankir xv
Indonesia. Karena pelanggaran yang dilakukan Malinda termasuk pelanggaran kode etik berat, maka dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pimpinan Pusat berupa pemberhentian sebagai Bankir. Selain karena pelanggaran kode etik berat, pemberhentian tersebut juga dikarenakan Malinda telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana. Malinda Dee dikenakan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 10 Miliar (www.detikfinance.com). Citibank pun memberikan sanksi terhadap Malinda dengan memberhentikannya sebagai karyawan. Di lain pihak, pandangan atau respect masyarakat terhadap Malinda akan menurun, karena pelanggaran etika akan menimbulkan ketidaksukaan dari suatu kelompok tertentu, dan tentunya Malinda akan merasa tersisih dari masyarakat sekitar. Sanksi tidak hanya diberikan kepada Malinda Dee, namun saksi diberikan kepada Citibank. Dalam harian kompas dinyatakan bahwa Bank Indonesia hari Jumat (6/5/2011) ini memberikan tiga hukuman sekaligus kepada Citibank unit Indonesia. Sanksi pertama, berupa larangan menjaring nasabah kaya dari Citigold selama satu tahun. Sanksi kedua, berupa larangan penerbitan semua jenis kartu kredit selama dua tahun. Sanksi ketiga, bank juga dilarang menggunakan jasa penagih utang atau debt collector selama dua tahun.
D.
Dampak terhadap Profesi, Organisasi, dan Relasi Kasus Malinda Dee tidak hanya melibatkan dirinya dan pihak - pihak lain yang ikut
membantu tindak kriminalnya, namun juga ikut melibatkan profesi yang digelutinya dan organisasi atau lembaga tempatnya bekerja. Dalam hal ini, profesi yang ikut terkena dampak negatif adalah profesi bankir, dan organisasi atau lembaga yang ikut terkena imbas perbuatan Malinda adalah Citibank. Selain itu, kasus besar ini tentunya juga akan memberikan kerugian terhadap orang – orang terdekat Malinda, seperti keluarganya. Jadi, meskipun tidak ikut terlibat namun secara teori dan fakta, profesi sejenis, organisasi tempat bekerja, dan keluarga juga akan ikut merasakan imbas dari perbuatan tercela yang dilakukan Malinda. Secara lebih rinci, dampak yang ikut dirasakan oleh pihak – pihak lain yang bersangkutan dengan Malinda namun tidak ikut membantu tindak kriminalnya, antara lain: a. Profesi Bankir Dengan adanya kasus Malinda Dee, mau tidak mau profesi Bankir akan mendapatkan imbasnya juga. Dari kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap seorang bankir akan berkurang dan citra profesi seorang bankir akan menurun. Selain itu, prosedur perbankan menjadi lebih diperketat sehingga akan lebih membatasi ruang gerak bankir. xvi
b. Citibank Citibank sebagai tempat Malinda bekerja, akan dilanda krisis reputasi dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya kasus yang melibatkan beberapa karyawannya, reputasi perusahaan pasti akan menurun. Masyarakat akan menjadi ragu untuk menyimpan uang nya di Citibank, dan apakah uangnya akan benar-benar aman, karena Bank ini tidak dapat mengontrol dan mengawasi perilaku karyawannya dengan baik. Jika tidak mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin keamanan dana nasabahnya, Citibank bisa dilanda krisis keuangan. c. Keluarga Perbuatan tidak beretika seorang pegawai senior yang seharusnya menjadi panutan para juniornya ini dapat menurunkan reputasi dan nama baik keluarga di mata masyarakat.
E.
Pelanggaran Malinda Dee Sebagai Perilaku yang Menyimpang Pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum Malinda Dee merupakan perilaku
yang menyimpang. Pelanggaran tersebut dikatakan sebagai perilaku menyimpang karena sesuai dengan teori kontrol yang dikemukakan oleh para ahli, dimana penyimpangan merupakan sebuah konsekuensi dari gagalnya seseorang dalam menaati hukum. Malinda Dee gagal dalam menaati hukum yang berlaku, maka dikatakan memiliki perilaku menyimpang. Menurut Hirschi, perilaku menyimpang adalah
akibat dari kegagalan
mensosialisasi kepada warga masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada dan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional (seperti: keluarga, institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya) untuk mengikat individu agar tetap bertindak dengan semestinya. Dalam kasus ini, kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional bisa berasal dari tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu kegagalan keluarga dan lingkungan sekitar dalam membentuk seorang individu menjadi pribadi yang baik. Yang kedua adalah peran dari lembaga pendidikan. Selain memberikan ilmu dan pengetahuan, lembaga pendidikan juga harus mengajarkan perilaku beretika dan bermoral kepada tiap-tiap individu. Dan yang ketiga adalah kegagalan dari pihak organisasi (Citibank) dalam mengatur dan mengawasi karyawannya.
xvii
F.
Minimalisasi Pelangaran Kode Etik, Hukum, dan Perilaku Menyimpang Dengan adanya kasus Malinda Dee, menyadarkan berbagai pihak untuk
meminimalisasi dan mencegah pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran hukum, dan perilaku menyimpang tiap profesi yang ada, khususnya profesi bankir. Berikut ini adalah beberapa cara agar kasus seperti Malinda Dee tidak terulang kembali. a) Keluarga, sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya individu yang pertama dan utama, harus dapat membentuk individu menjadi pribadi yang jujur dan bertanggungjawab terhadap segala pekerjaan. b) Setiap individu seharusnya belajar dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal. Kontrol internal dianggap lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal. c) Lembaga pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pelajaran tentang sikap moral dan etika, tidak hanya mementingkan ilmu dan pengetahuan. Kemampuan dan kemahiran seseorang akan sia – sia jika tidak diikuti oleh perilaku yang baik dan beretika. d) Organisasi atau perusahaan harus memperketat pengawasan internal, untuk mencegah oknum-oknum pegawai bank yang nakal. Untuk memperketat pengawasan tersebut memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus pembobolan uang nasabah. Kemudian dengan memperketat perekrutan Sumber Daya Manusia ( SDM ) perbankan sehingga yang diterima benar-benar individu yang mempunyai kredibilitas tinggi. Tidak hanya dari sisi skill dan knowledge namun yang lebih penting dari itu adalah attitude, yang menyangkut kejujuran dan komitmen tinggi pada profesi bankir. Disamping itu, organisasi juga harus perlu lebih banyak memberikan training dan seminar yang dapat menumbuhkan integritas para pegawai. e) Pemerintah harus mulai memperkuat penegakan hukum, membersihkan aparat atau oknum-oknum penegak hukum yang masih dapat dengan mudah disuap. f) Memperbaiki dua kelemahan mendasar BI yaitu pengawasan dan koordinasi. Dua hal ini harus terus-menerus diperbaiki karena selama ini dijadikan jalan bagi pembobol bank untuk beraksi. Aturan yang dikeluarkan oleh BI harus lebih diperketat.
xviii
BAB V KESIMPULAN Dalam menjalani profesi sebagai bankir harus mengikuti prinsip – prinsip kode etik profesi Bankir yang berlaku, termasuk prinsip umum yang berlaku salah satunya adalah prinsip integritas yang mencakup kejujuran, tanggungjawab, pertimbangan professional, komitmen, dan bisa dipercaya. Bankir yang profesional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan manajemen bank yang profesional pula. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang Bankir harus berpedoman pada kode etik profesi yang ada sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika seorang bankir melakukan penyimpangan dari kode etik dan prinsip yang ada maka konsekuensinya akan menerima sanksi seperti yang telah diatur dalam Ikatan Bankir Indonesia berupa pemberhentian sebagai Bankir. Selain itu, penyimpangan yang dilakukan juga akan memberikan dampak yang merugikan terhadap banyak pihak diantaranya pihak bank yang bersangkutan, nasabah, masyarakat, orang – orang terdekat, dan juga pada profesi bankir itu sendiri. Seperti pada kasus ini Melinda sebagai bankir yang bekerja pada Citibank melakukan pelanggaran kode etik bankir bahkan juga melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Malinda melanggar 3 kode etik bankir. Pelanggaran kode etik pertama adalah Malinda terbukti tidak patuh dan taat pada ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku karena ia melakukan penggelapan dan pencucian uang, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian pelanggaran kode etik ke dua Malinda terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Relationship Manager Citibank (dengan pangkat Vice President) dengan mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani nasabah yang digunakan untuk mencuri uang nasabah tanpa disadari oleh pemilik rekening. Selain itu, Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, meminta teller Citibank melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang ke empat perusahaan miliknya. Dana nasabah juga digunakan Malinda untuk kepentingan pribadinya. Dan pelanggaran kode etik yang ketiga, melakukan perbuatan tercela yang merugian citra profesi dan lembaga. Selain itu dapat dilihat juga dari kasus ini bahwa Malinda tidak memiliki prinsip tanggung jawab terhadap dana nasabah yang seharusnya ia kelola dengan baik. Malinda juga mengabaikan prinsip kejujuran karena ia telah menipu nasabah – nasabahnya. Selain itu, Malinda tidak memiliki prinsip integritas xix
karena ia tidak memiliki kejujuran dan komitmen dalam menjalankan profesinya serta tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Akibatnya, perbuatan Malinda memberikan dampak
negatif terhadap profesi bankir yaitu kepercayaan masyarakat
terhadap seorang bankir akan berkurang dan citra profesi seorang bankir akan menurun. Dan juga prosedur perbankan menjadi lebih diperketat sehingga akan lebih membatasi ruang gerak bankir. Kemudian juga pihak Citibank menjadi dilanda krisis reputasi dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kemungkinan terburuk Citibank bisa dilanda krisis keuangan. Selain itu pihak keluarga Melinda juga ikut merasakan imbasnya dengan tercemarnya nama baik keluarga di mata masyarakat. Di lain pihak, pandangan atau respect masyarakat terhadap Malinda akan menurun, karena pelanggaran etika akan menimbulkan ketidaksukaan dari suatu kelompok tertentu, dan tentunya Malinda akan merasa tersisih dari masyarakat sekitar. Dan konsekuensi dari semua tindakanya itu Malinda diberhentikan dari profesinya sebagai seorang bankir di Citibank. Kemungkinan penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh Malinda disebabkan oleh kegagalan sosialisasi tentang perlunya bertindak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada. Dalam kasus ini, kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional bisa berasal dari tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu kegagalan keluarga dan lingkungan sekitar dalam membentuk seorang individu menjadi pribadi yang baik. Yang kedua adalah peran dari lembaga pendidikan. Selain memberikan ilmu dan pengetahuan, lembaga pendidikan juga harus menanamkan perilaku beretika dan bermoral kepada tiap – tiap individu. Dan yang ketiga adalah kegagalan dari pihak organisasi (Citibank) dalam mengatur dan mengawasi karyawannya. Untuk meminimalisasi dan mencegah pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran hukum, dan perilaku menyimpang tiap profesi yang ada, khususnya profesi bankir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu melalui keluarga sebagai pembentuk utama individu menjadi pribadi yang jujur dan bertanggungjawab, kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal, lembaga pendidikan yang harus lebih menekankan pelajaran tentang sikap moral dan etika tidak hanya ilmu pengetahuan, organisasi atau perusahaan harus memperketat pengawasan internal, perekrutan SDM dan lebih banyak memberikan training dan seminar yang dapat menumbuhkan integritas para pegawai, pemerintah harus mulai memperkuat penegakan hukum, membersihkan aparat atau oknum-oknum penegak hukum yang masih dapat dengan mudah disuap, dan yang terakir memperbaiki dua kelemahan mendasar BI yaitu pengawasan dan koordinasi. Jadi, kasus Malinda Dee harus benar-benar menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan tata kelola dan standar etika bankir yang lebih baik. Perilaku etis bankir xx
membutuhkan regulasi serta edukasi yang kuat. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam membentuk pribadi berkualitas yang taat pada aturan dan norma – norma yang berlaku.
xxi
DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli.1992. Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.Bandung: PT. Eresco Hasibuan, Malayu S.P.2005. Dasar-Dasar Perbankan.Jakarta: PT. Bumi Aksara http://ikatanbankir.com/ibi/content.php?id=4&top=3 http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1224/1/Si.Cantik.Pembobol.Bank http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1381232/aksi-tipu-tipu-melinda-dee http://tv.okezone.com/play/10160/kasus-melinda-dee-mulai-menyeret-citibank http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_3o.ppt http://www.bamsoetnews.com/berita/berita9063-Kronologis-Kasus-Malinda-Dee.html http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/kode-etik-pegawai/Contents/Default.aspx https://www.lintas.me/article/id.berita.yahoo.com/inilah-kronologi-inong-alias-melinda-deesi-pembobol-citibank/1 http://www.lppi.or.id/index.php/module/Pages/sub/16/id/kode-etik-bankir http://www.tempo.co/read/news/2011/11/16/063366926/Kasus-Citibank-Malinda-SukaTebar-Uang-ke-Teller http://www.tempo.co/topik/tokoh/585/Inong-Malinda-Dee http://www.tribunnews.com/topics/si-seksi-pembobol-citibank Kasmir.2002. Manajemen Perbankan.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Lawang, Robert M.Z.1980. Pengantar Sosiologi.Jakarta: Universitas Terbuka Notoatmodjo, Soekidjo.2003.Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.Jakarta: Rineka Cipta Remy, Sutan Sjahdeini.2007.Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Sandhikatullah,Vaza.2011.Pengaruh Kasus Melinda Dee dan Bank Mega terhadap Pergerakan Harga Saham Perbankan Nasional. Semarang : Universitas Diponegoro Sumarni, Murti.1996. Marketing Perbankan.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Sutedi, Adrian.2010. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan.Jakarta: Sinar Grafika xxii
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Winardi J.2004. Manajemen Perilaku Organisasi.Jakarta: Prenada M
xxiii
