DAFTAR ISI
BAB I
BAB II II
BAB III III
BAB IV
: PENDAHULUAN……………………………………………………………… PENDAHULUAN………………………………………………………………2 2 1.
LATAR BELAKANG…………………………………………………….2
2.
TUJUAN DAN MANFAAT……………………………………………..3
: PE PERMASALAHAN…………………………………………………………….4 1.
APAKAH HUKUM PERKAWINAN ITU…………………………….…4
2.
MENGAPA PERKAWINAN PERLU HUKUM..................................4
3.
BAGAIMANA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA……………4
: PEM PEMBAHASAN MAS MASALAH…………………………………………….…...5 1.
PENGERTIAN HUKUM PERKAWINAN……………………….……5
2.
PENTINGNYA HUKUM PERKAWINAN…………………………….6
3.
PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA…..……..10
: PEN PENUTUP…………………………………………………………………… 1.
KESIMPULAN………………………………………………………..
2.
SARAN………………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………….
1
BAB I PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG
Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedemikian luhurnya anggapan tentang suatu perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh kerabat dan bahkan seluruh anggota masyarakat itu yang memberi petuah dan nasehat serta pengharapan agar dapat dilihat dalam kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa tidak ada suatu upacara yang paling diagungkan selain upacara perkawinan. Perkawinan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam menjalin hubungan antara suami istri diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya. Sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain merupakan syarat mutlak untuk bertahannya sebuah perkawinan. Suami istri harus mau menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak muncul masalah dalam perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu puhak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, sehingga suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak yang dilahirkan itu akan merupakan anak yang tidak sah.
2
2. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain : 1.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia
2.
Untuk menambah pengetahuan tentang apa itu hukum dan perkawinan
3.
Untuk mengetahui pentingnya hukum dalam perkawinan
4.
Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan di indonesia
Manfaat yang didapat dari makalah ini adalah : 1.
Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Perkawinan
2.
Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya hukum dalam perkawinan
3.
Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana hukum perkawinan di indonesia
3
BAB II PERMASALAHAN
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam makalah ini bisa diperoleh hasil yang diinginkan maka kami mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah Hukum Perkawinan itu 2. Mengapa hukum penting dalam perkawinan 3. bagaimana hukum perkawinan di indonesia
4
BAB III PEMBAHASAN MASALAH
A.
PENGERTIAN HUKUM PERKAWINAN
Kata “hukum” mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Para ahli sarjana hukum memberikan pengertian hukum dengan melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya. Berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain di bawah ini: A.
Menurut Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
B.
Menurut Utrecht Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
C.
Menurut Wiryono Kusumo Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Dari pendapat para ahli hukum belum terdapat satu kesatuan mengenai
pengertian hukum, namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yaitu: a. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa b. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis c. Mengatur kehidupan masyarakat d. Mempunyai sanksi. Karena itu pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh
5
aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan yang dibuat yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur perkawinan guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam perkawinan.
B.
PENTINGNYA HUKUM PERKAWINAN
Perkawinan adalah suatu proses untuk mengikat dua sejoli dalam satu ikatan yang suci, sebagai gerbang membina sebuah rumah tangga. Karena itu ada beberapa persyaratan harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum. Pernikahan sah secara agama apabila perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sedangkan pernikahan tersebut dikatakan sah secara hukum apabila sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ada. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum perkawinan adalah : a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum memberi petunjuk dalam hal perkawinan, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. b.
Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
6
Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. c.
Sebagai sarana penggerak pembangunan.
hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dalam perkawinan. Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk
bisa
hidup
dan
berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan dengan tuntutan syariat Islam ( bagi orang Islam ). Selain itu untuk mewujudkan fungsi hukum perkawinan, pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama / Catatan Sipil. Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat
merugikan
pihak
perempuan. Pada
kesempatan ini kami sampaikan beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan / pernikahan, antara lain: 1. UNDANG-UNDANG TENTANG NO 22 TAHUN 1946 Mengatakan : Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah,talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan. 2.
Undang-undang No I tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan:
7
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." 3.
PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Bab II Pasal 2 Ayat
1:
"Pencatatan
Perkawinan
perkawinannya menurut
Agama
dari
Islam,
mereka
dilakukan
yang
melangsungkan
oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk." Ayat
2: "Pencatatan
Perkawinan
dari
mereka
yang
melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan
oleh Pegawai
sebagaimana
dimaksud
Pencatat dalam
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
berbagai
perundang-undangan
mengenai
pencatatan perkawinan." Ayat 3: "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah." Pasal 6; Ayat 1: "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undangundang." Ayat 1: "Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula: 1.Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan,
dan
tempat
tinggal
orang
tua
calon
mempelai; 3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; 4. Izin Pengadilan sebagi dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri; 5. Dispensasi Pengadilan / Pejabat sebagai dimaksud Pasal7 ayat (2) Undang-undang; 6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, 8
bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; 7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; 8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Mengapa Perkawinan Harus Dicatat? Nikah yang sah menurut undangundang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan : 1.
Mendapat perlindungan hukum. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Jika sang istri yang pernikahannya secara siri mengadu kepada pihak yang
atau tidak dicatatkan
berwajib, pengaduannya sebagai
istri
yang
mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti - bukti otentik akta pernikahan yang resmi. 2.
Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum, demikian juga dengan akta kelahiran, akibat hukum dari anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Selain itu hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3.
Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
4.
Terjamin hak-haknya. Isteri dan anak berhak memperoleh nafkah dan warisan dari suami / ayahnya.
5.
Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka,
9
keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.
C.
PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undangundang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Diantara
beberapa
hukum
perundang-undangan
tersebut
di
atas
pembahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. 10
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara ( formil ) dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 terdapat 14 Bab yaitu : 1.
Bab I tentang Dasar Perkawinan terdiri dari pasal 1 s/d 5.
2.
Bab II tentang Syarat - syarat perkawinan terdiri dari pasal 6 s/d 12
3.
Bab III tentang Pencegahan Perkawinan terdiri dari pasal 13 s/d 21
4.
Bab IV tentang Batalnya perkawinan terdiri dari pasal 22 s/d 28
5.
Bab V tentang Perjanjian perkawinan terdiri dari pasal 29
6.
Bab VI tentang Hak dan kewajiban suami isteri terdiri dari pasal 30 s/d 34
7.
Bab VII tentang Harta benda dalam perkawinan terdiri dari pasal 35 s/d 37
8.
Bab VIII tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya terdiri dari pasal 38 s/d 41
9.
Bab IX tentang Kedudukan anak terdiri dari pasal 42 s/d 44
10.
Bab X tentang Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdiri dari pasal 45 s/d 49
11.
Bab XI tentang Perwalian terdiri dari pasal 50 s/d 54
12.
Bab XII tentang Ketentuan - ketentuan lain terdiri dari pasal 55 s/d 63
13.
Bab XIII tentang Ketentuan peralihan terdiri dari pasal 64 s/d 65
14.
Bab XIV tentang Ketentuan penutup terdiri dari pasal 66 s/d 67
11
BAB IV PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua - duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibatakibat. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, sehingga suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya anak yang lahir diluar perkawinan, maka anak yang dilahirkan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan karena pencatatan termasuk suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan itu sah menurut ajaran agama atau kepercayaan, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan. Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undangundang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
B.
SARAN
Hukum dalam perkawinan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat guna mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mewujudkan tujuan tersebut maka sangat penting agar perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Hukum Perkawinan sesuai dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sebaiknya dijalankan dan ditaati dengan baik oleh masyarakat yang berkepentingan agar segala sesuatunya dalam perkawinan berjalan tertib dan teratur. 12
DAFTAR PUSTAKA
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3.
http://id.wikipedia.org/
4.
http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2110273-dasar-dasarperkawinan/#ixzz1LSPGkjmi
5.
http://www. sekeluarga.com
6.
http://hukum11.wordpress.com/2011/05/14/filsafat-hukum/
7.
http://prabugomong.wordpress.com/2011/04/01/dasar-dasar-ilmu-hukum/
8.
http://emil-jawwadassyaghaf.blogspot.com/2011/04/pencatatan-perkawinan-danakta-nikah_17.html
9.
http://www.MAKALAH NIKAH « lathifashofi.htm
13
