‘’KEJAHATAN PERANG’’
DISUSUN OLEH ;
Nama
:
Gustina Pardede
NIM
:
!!!"!!#$!
%a&u'tas (u&um Uni)ersitas ne*eri semaran* Ta(un +#!"
,A, I PENDAHULUAN A. Latar belakang Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyeksubyek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definis i ini dapatlah disimpulkan adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu: a. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, b. Hal atau obyek yang diaturnya yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional, c. ubyek-subyek hukumnya yaitu pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional, d. Adanya suatu tujuan yang hendak dicapai atau di!ujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri. "stilah hukum pidana internasional sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. "stilah ini menunjukkan bah!a kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. #aidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya $baik langsung ataupun tidak langsung% mengatur tentang kejahatan internasional. ebagai contohnya, #on&ensi tentang 'enosida $'enocide (on&ention% )*4+, #on&ensi tentang Apartheid )*, kon&ensi-kon&ensi tentang terorisme, seperti #on&ensi ropa tentang /emberantasan 0erorisme )*, dan lain-lain. edangkan istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristi!a kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas 1egara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih 1egara. #ejahatan-kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam kon&ensi-kon&ensi seperti genosida, apartheid, terorisme, dan lain-lain.
Lingkup pembahasan hukum pidana internasional meliputi empat objek studi sebagai berikut: a% 0indak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan kon&ensikon&ensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional. b% 2asalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional. c% /rosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional. d% "nstrumen penegakan
hukum
pidana
internasional
perkembangan
masalah
pembentukan 2ahkamah /idana "nternasional. Ada beberapa kasus kejahatan internasional yang jika dilihat dari segi tempat terjadinya adalah di dalam !ilayah suatu 1egara, semua pelakunya maupun korbannya adalah !arga 1egara dari 1egara yang bersangkutan. 3emikian juga korban berupa harta benda seluruhnya milik dari 1egara atau !arga 1egara tersebut, jadi secara fisik dan kasat mata sama sekali tidak ada dimensi internasionalnya. Akan tetapi karena peristi!anya sedemikian rupa sifatnya, misalnya para korban yang jumlahnya demikian banyaknya dan adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu masalahnya, serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif, maksud, maupun tujuan dari si pelakunya, masyarakat internasional baik 1egara-negara maupun orang perorangan dari pelbagai 1egara tanpa memandang perbedaan-perbedaan agama atau kepercayaan, etnis, paham politik, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya, secara spontan memberikan reaksi keras atas peristi!a tersebut, dengan mengecam dan mengutuknya sebagai tindakan biadab, tidak berperike manusiaan. /ada hakikatnya semua itu menunjukkan bah!a masyarakat internasional tidak dapat membenarkan perbuatan seperti itu, apapun motif, maksud, ataupun tujuannya, sebab bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan uni&ersal, kesadaran hukum, dan rasa keadilan umat manusia. ebagai contoh adalah peristi!a perang saudara di e-5ugosla&ia yang telah menimbulkan korban-korban manusia tak berdosa di luar batas-batas perikemanusiaan yang terjadi selama masa akhir dasa!arsa delapan puluhan dan a!al embilan puluhan. 3emikian juga peristi!a yang hampir sama terjadi di 6!anda pada kurun !aktu a!al dasa!arsa akhir enam puluhan dan a!al sampai akhir tujuh puluhan, peristi!a yang sama terjadi di #amboja dalam suatu perang saudara antara faksi-faksi yang berpengaruh di #amboja. #ejahatan-
kejahatan semacam ini, antara lain kejahatan genosida $genocide%, kejahatan terhadap kemanusiaan $crimes against humanity%, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat $gross &iolation of human rights%, dan kejahatan perang $!ar crimes%. 3alam uraian tersebut diatas, terlihat bah!a kualifikasi kejahatan perang diatur secara lebih terperinci dalam konflik bersenjata internasional daripada konflik bersenjata non-internasional. Artinya, dalam konflik bersenjata non-internasional kualifikasi kejahatan perang diuaraikan secara terbatas dibandingkan dengan konflik bersenjata internasional. Hal ini dapat dipahami karena negara-negara masih enggan mengakui suatu situasi dalam !ilayahnya sebagai situasi perang, sehingga sangat sulit dan selektif untuk menentukan suatu tindak pidana yang terjadi di !ilayah tersebut sebagai kejahatan perang. 3i samping itu, uraian diatas juga menunjukkan
bah!a
perjanjian
internasional yang terbukti paling lengkap dan elaboratif dalam menentukan perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang adalah tatua 6oma )**+. #etentuan dalam tatua 6oma merangkum berbagai kejahatan perang baik baik yang disebutkan dalam #on&ensi jene!a )*4*, /rotokol 0ambahan )* maupun hukum humaniter internasional kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun ingin mengulas lebih dalam tentang kejahatan internasional yang dimana salah satunya adalah kejahatan perang.
B. 6727A1 2AALAH
Berdasarakan uraian diatas ,maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu 8 Apa yang menjadi ruang lingkup adanaya kejahatan perang internasional Bagaimana pertanggungja!aban negara dan tanggung ja!ab pidana indi&idual Bagaimana penerapan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan dalam
). 9. .
hukum internasional
(. 077A1 /17L"A1 ). 7ntuk mengetahui menjadi ruang lingkup adanya kejahatan perang internasional 9. 7ntuk mengalisis pertanggungja!aban negara dan tanggung ja!ab pidana indi&idual 7ntuk mengatahui penerapan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan
.
dalam hukum internasional
BAB II
PEMBAHASAN
1.
RUANG LINGKUP KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL
/engaturan kejahatan perang merupakan bagian dari displin ilmu hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional dalam perkembangannya de!asa ini memberikan perhatian besar pada persoalan kejahatan perang dan persoalan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang, baik mekanisme hukum internasional maupun hukum nasional. #esadaran pentingnya penekanan pada kejahatan perang dan penegakan hukum humaniter internasional adalah dalam rangka memberikan perlindungan yang besar bagi korban maupun mereka yang potensial menjadi korban. #ejahatan perang
yang sangat kondusif pada situasi perang seringkali
mengakibatkan ekses berlebihan, berupa jatuhnya sejumlah besar korban manusia dan harta benda serta telah berakibat penderitaan luar biasa dan berkepanjangan. /ada beberapa dekade belakangan ini kejahatan perang telah menyita perhatian masyarakat internasional yang semakin menyadari pentingnya penangangan serius baik bersifat pre&entif maupun represif, salah satunya melalui pembentukan aturan hukum. ekalipun
pembentukan aturan kejahatan perang jauh melintas sejarah manusia selama berabadabad lalu, namun demikian beberapa peristi!a bersejarah terjadi setengah abad belakangan ini patut dicatat sebagai tonggak penting di dalam perkembangan pengaturannya. 3alam tatuta 6oma #ejahatan /erang adalah 2erujuk kepada #on&ensi ene!a tanggal )9 Agustus )*4*, bah!a perbuatan mela!an hak seseorang atau kepemilikan seseorang berikut ini dilindungi diba!ah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kon&ensi ene!a, yaitu: )% /embunuhan sengaja8 9% penyiksaan atau perlakuan tidak manusia!i, termasuk percobaan-percobaan biologi8 % /erbuatan yang dikendaki untuk menimbulkan penderitaan yang dalam, atau luka badan maupun kesehatan yang serius8 4% /erusakan secara luas dan perampasan terhadap milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan secara mela!an hukum dan serampangan8 ;% /emaksaan terhadap ta!anan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dalamancaman kekuasaan musuh8 <% 7paya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap ta!anan perang atau orang yang dilindungi yang mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan 2ahkamah secara adil dan se!ajarnya8 % 3eportasi secara mela!an hukum atau pemindahan atau penahanan secara mela!an hukum8 +% /enyanderaan yang dilakukan dengan cara mela!an hukum *% ecara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan 8 )=% ecara sengaja melakukan serangan atau tindakan pembalasan terhadap objek-objek sipil , yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer 8 ))% ecara sengaja melakukan serangan personel, instalasi, materil, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusian atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan piagam /BB, sejauh bah!a mereka berhak atas perllindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai objek-objek bersenjata8 )9% ecara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bah!a serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidentil terhadap kebutuhan atau kerugian insitentil terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlau besar dalam kaitan dengan
keuntungan militer keseluruhan secara konkret daln langsung dan yang dapat diantisipasi 8 )% 2enyerang atau membom, dengan sarana apapun, kota-kota, desa-desa perumahan, atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer 8 )4% 2embunuh atau melukai seorang la!an yang setelah meletakkan senjata atau menpunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri dengan kemampuannya sendiri 8 6uang lingkup berlakunya hukum kejahatan perang merujuk pada kon&ensi ene!a )*4* terutama yang tertuang dalam /asal 9 #etentuan 5ang bersamaan mencakup tiga hal,
/ertama, hukum kejahtan perang akan berlaku untuk semua
peristi!a perang yang diumumkan atas setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mugnkin timbul antara dua atau lebih /ihak-pihak /eserta #on&ensi, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka. /ada /asal 9 ayat ) menunjukkan perubahan yang radikal dari #on&ensi sebelumnya dan mengimplikasikan bah!a setiap permusuhan yang dilakukan dengan penggunaan senjata diantara dua negara atau lebih menjadikan berlakunya /asal 9 ini tanpa memandang adanya pernyataan perang formal. /enegasan ini juga perlu digarisba!ahi karena miskonsepsi masih sering terjadi dalam praktik-praktik negara yang sering mensyaratkan adanya deklarasi>pernyataan formal perang agar suatu pertikaian bersenjata mempunyai konsekuensi Hukum. Kedua, hukum kejahatan perang akan berlaku untuk semua peristi!a pendudukan sebagian atau seluruhnya dari !ilyah /ihak /eserta #on&ensi, sekalipun pendudukan itu tidak menemuni perla!anan bersenjata. /asal 9 ayat 9 ini juga tergolong sebagai konsep yang baru. #onsep yang menyatakan bah!a #on&ensi enen!a dan Hukum #ejahatan /erang akan berlaku terhadap pendudukan !ilayah sebagaian atau seluruhnya sekalipun pendudukan itu tidak menemui perla!anan pada a!alnya dirasakan mengada-ada dan berlebihan sebab manakala tidak terjadi perla!anan bersenjata maka tentu saja tidak akan ada korban perang. 1amun ide yang diberikan oleh pasal ini adalah bah!a kon&ensi akan memberikan perlindungan secara menyeluruh bukan saja pada semua indi&idu tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan, dan properti. Ketiga, hukum kejahatan perang akan berlaku meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta kon&ensi, negara-negara yang menjadi peserta #on&ensi akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. 2ereka selanjutkan terikat #on&ensi dalam hubungan dengan negara bukan
peserta, apabila negara yang tersebut, kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kon&ensi ini. /asal 9 ayat mengubah ketentuan yang ada pada #on&ensi 3en Haag )*= yang dikenal sebagai #lausa si ?mnes. #lausa ini menyatkan bah!a kon&ensi hanya akan berlaku apabila semua pihak yang bersengketa adalah pihak dalam #on&ensi ene!a. edangkan menurut /rotokol 0ambahan ) 0ahun )* ruang lingkup berlakunya hukum kejahatan perang adalah semua yang disebut dalam /asal 9 #on&ensi ene!a )*4* ditambah oleh jika memenuhi pasal ) ayat 4 /rotokol 0ambahan. /asal ini mengimplikasikan bah!a hukum kejahatan perang dapat berlaku pada situasi sengketa bersenjata yang di dalamnya rakyat berperang mela!an dominasi kolonial, pendudukan asing, dan pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam /iagam /BB dan 3eklarasi tentang asasasas Hukum "nternasional mengenai hubungan-hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara sesuai dengan /iagam /BB. 6uang lingkup berlakunya hukum kejahatan /erang yang termuat dalam /rotokol "" tahun )** tercantum pada /asal ) Ayat ) mengimplikasikan bah!a hukum kejahatan perang akan berlaku pada situasi sengketa bersenjata yang berlangsung di !ilayah negara peserta antara angkatan perang bersenjata negara peserta dan anagkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata lainnya yang terorganisir yang diba!ah komando yang bertanggung ja!ab melaksanakan kekuasaan operasi-operasi militer secara berkelanjutan dan teratur dan memungkinkan mereka melaksanakan dan menghormati hukum humaniter. edangkan ayat 9 memberikan pembatasan bagi berlakunya hukum kejahatan perang yaitu bah!a hukum kejahatan perang tidak akan berlaku pada situasi kekacauan dan ketengangan dalam negeri, seperti kerusuhankerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis dan tindakantindakan serupa lainnya yang tidak merupakan sengketa bersenjata.
2.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL
Hukum humaniter menyebutkan ke!ajiban negara dalam kaitannya dengan kejahatan perang. #e!ajiban pertama adalah untuk membentuk aturan dalam hukum
nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan perang baik yang dilakukan di dalam maupun diluar !ilayah negara tersebut. Aturan tersebut tercakup dalam beberapa instrumen "nternasional, yaitu8 #omite "nternasional /alang 2erah. alah satu tugas penting "nternasional /alang 2erah adalah mendorong negara untuk menghormati dan menjamin penghormatan hukum humaniter internasional. #omite "nternasional /alang 2erah melakukan tugas ini dengan menyebarkan pengetahuan tentang atuaran-aturan kemanusiaan dan dengan mengingatkan pihak berkonflik untuk selalu menjalankan ke!ajiban dalam setiap pertikaian bersenjata yang terjadi. #etidakpahaman akan hukum humaniter internasional sering kali menjadi hambatan di dalam pelaksanaannya, sehingga #omite "nternasional /alang 2erah akan selalu mengingatkan negara-negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam memastikan bah!a hukum humaniter internasional dihormati dan diterapkan secara efektif. 0indakan ini dilakukan oleh #omite "nternasional /alang 2erah melalui nasihat dan bimbingan teknis kepada negara-negara agar mereka dapat mengadopsi hukum humaniter internasional dan menerapkannya dalam perundang-undangan nasional. #omite internasional /alang merah dalam melakukan tugasnya akan melaporan secara rahasia kepda pihak yang ber!enang jika terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Bentuk dan isi notifikasi sangat tergantung pada seberapa seriusnya pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. 1otifikasi ini dapat dibuat oleh delegasi #omite "nternasional /alang 2erah dalam kontak resmi yang biasa dilakukan dengan pihak penguasa suatu negara, dapat juga dibuat melalui pendekatan kepada pejabat tinggi dalam bentuk nota diplomatik, atau bahkan dapat dilakukan dalam misi khusus /residen #omite kepada /emerintah terkait. ika pelanggaran tersebut sangat serius dan dilakukan secara berulang-ulang, maka #omite "nternasional /alang 2erah berhak untuk mengambil sikap publik. 0indakan ini dilakukan hanya jika dianggap publisitas tersebut berada dalam kepentingan rakyat yang terkena atau terancam dan hal ini merupakan suatu upaya perkecualian atau suatu tindakan yang luar biasa. #eterikatan negara sebagai subjek hukum dalam
hal pertanggungja!aban
yang harus diberikannya terhadap setiap pelanggaran telah disebutkan juga sejak #on&ensi 3en Haag "@ tahun )*=, namun dalam #on&ensi ini pertanggungja!aban
yang diberikan hanyalah berupa pembayaran kompensasi. ejak #on&ensi ene!a )*4* setiap negara tidak dapat membebaskan dirinya dari pertanggungja!aban ini baik pertanggungja!aban pidana maupun lainnya dari setiap pelanggaran yang dilakukannya. /enga!asan terhadap penghormatan dan pelanggaran hukum kejahatan perang terutama kan menjadi ke!ajiban negara. 1amun demikian, sering kali seorang komandan atau atasan, yang secara efektif mempunyai kontrol atas pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat dalam permusuhan, juga tidak bisa mengelakkan diri dari ke!ajiban ini. /embahasan mengenai pembahasan terhadap penghormatan dan pelanggaran hukum ini sering kali pula dikaitkan dnegan masalah pertanggungja!aban, yang
diartikan
sebagai
ke!ajiban
dari
subjek
hukum
untuk
mempertanggungja!abkannya segala tindakan yang dilakukannya sendiri ataupun yang dilakukan orang lain yang berada diba!ah perintah>ke!enangnnya. #on&ensi ene!a )*4* dan /rotokol 0ambahan )* memberikan pengaturan mengenai penga!asan negara dan komandan terhadap penghormatan dan pelanggaran hukun kejahatan perang dalam beberapa pasal. /asal ) #on&ensi ene!a "-"@ yang merupakan ketentuan yang bersamaan serta /asal ) ayat ) /rotokol 0ambahan " tahun )* menegaskan bah!a 1egara peserta berjanji untuk menghormati dan menjamin dihormatinya /rotokol ini dalam segala keadaan. /enempatan ketentuan ini pada /asal ) menunjukkan penekanaan pada pentingnya ke!ajiban para peserta untuk menghormati ketentuan-ketentuan #on&ensi. ementara /asal 4; #on&ensi ene!a ", /asal 4< #on&ensi ene!a "" dan pasal +< dan + /rotokol 0ambahan " 0ahun )* menentukan ke!ajiban negara untuk menjamin pelaksanaan #on&ensi melalui komandan-komandan atau atasan-atasan yang terlibat dalam pertempuran. /asal 4; #on&ensi ene!a " dan /asal 4< #on&ensi ene!a "" yang menyebutkan bah!a setiap pihak dalam sengketa, melalui komandan-komandan tertingginya harus menjamin pelaksanaan pasal-pasal terdahulu secara rinci dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal-hal terduga. /asal +< /rotokol 0ambahan " tahun )* menegaskan bah!a negara-negara harus menindak kejahatan perang sebagai akibat tidak dilakukannya suatu ke!ajiban ketika sedang bertugas untuk bertindak seharusnya. #enyataan bah!a kejadian perang dilakukan oleh seorang sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggungja!ab pidana apabila dia mengetahui atau telah mendapat keterangan yang
seharusnya yang memungkinkannya menyimpulkan bah!a ba!ahannya telah melakukan atau akan melakukan kejahatan perang dan apabila atasan tersebut tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaanya untuk mencegah atau menindak kejahatan tersebut. ecara terperinci /asal +< menyebutkan negara peserta dan pihak-pihak dalam sengketa harus menindak pelanggaran berat dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk menindak semua pelanggaran lainnya, terhadap #on&ensi atau /rotokol ini sebagai akibat tidak dilakukannya suatu ke!ajiban ketika sedang bertugas untuk bertindak yang seharusnya. /asal + /rtokol 0ambahan " tahun )* menegaskan bah!a negarra-negara dan pihak-pihak dalam sengketa harus meminta komandan militer, berkenaan dengan anggota angkatan perang yang berada diba!ah penga!asan mereka, untuk mencegah dan dimana perlu untuk menindak dan melaporkan kepada penguasa yang ber!enang terhadap pelanggaran kon&ensi dan protokol ini. 3alam statua 6oma masalah penga!asan terhadap penghormatan dan pelanggaran hukum kejahatan perang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal pasalnya. 1amun, 2ukadimah disebutkan bah!a setiap negara mempunyai yuridiksi pidana atas orang-orang yang bertanggungja!ab pada kejahatan perang dan tatua 6oma memmutuskan untuk selalu menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan terhadap pelaku kejahatan perang. 3.
PENERAPAN SANKSI DAN HUKUMAN
uatu sanksi dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan selalu memiliki tujuan tertentu. /aling tidak, suatu sanksi erat kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang hendak diaturnya. uatu sanksi bukan sekedar bertujuan praktis an sich, melainkan lebih dari itu mengandung suatu tujuan filosofis. 0ujuanya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat atau negara untuk mengembalikan keseimbangan kepentingan kehidupan sosial sebagai akibat terjadinya pelanggaran norma. ecara filosofis bertujuan memberikan penyadaran pentingnya nilai sebuah tanggungja!ab atas perbuatan yang melanggar norma untuk me!ujudkan rasa keadilan. Adapun kriteria orang yang dilindungi menurut kon&ensi ene!a tersebut tercantum pada pasal 4 yang berbunyi : “ orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan,
pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak pertikaian atau k ekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka” “Warga suatu Negara yang tidak terikat oleh Konvensi ini tidak dilindungi oleh konvensi. Warga Negara suatu Negara netral yang ada di wilayah suatu negara yang berperang, serta warga Negara dari suatu Negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama Negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di di negara dalam tangan mereka berada” “akan tetapi sebagaimana ditentukan dalam pasal !, ketentuan-ketentuan "agian ## mempunyai lingkungan berlaku yang lebih luas” “orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi $enewa untuk perbaikan keadaan yang luk adan sakit dalam angkata perang di medan pertempuran darat, tertanggal % &gustus '(', atua oleh Konvensi $enewa untuk perbaikan keadaan anggota-anggota angkatanperang di laut yang luka, sakit dan korban karam tertanggal % &gustus '(', atau oleh konvensi $enewa mengenai perlakuan tawanan perang tertanggal % &gustus '(', tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti konvensi ini”. #lasifikasi perlindungan yang dilindungin oleh #on&ensi ene!a terhadap !arga negara sipil yang memang merupakan anggota kon&ensi ene!a. 3alam bentuk apapun perlakuan dan dengan cara apapun harus tetap diperlakukan atas dasar perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, !arna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu. 7ntuk maksud ini, maka tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan pasal ayat ",yaitu : )indakan kekerasan atas jiwa da raga, terutama
setiap
macam
pembunuhan,
pengudungan,
perlakuan
kejam
dan
penganiayaan* +enyanderaan* +erkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat* enghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahulukan keputusan yang dijatuhkan oleh satu pengadilan yang dibentuk secra teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab #eberlakuan #on&ensi ini berlaku untuk semua peristi!a perang yang diumumkan atau setiap petikaian lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang ikut meratifikasi #on&ensi ene!a, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu negara. #on&ensi ini juga akan berlaku untuk sema pristi!a pendudukan sebagian atau seluruhnya dari !ilayah anggota kon&ensi, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perla!anan bersenjata. 2eskipun salah satu negara-
negara dalam pertikaian mungkin bukan peserta kon&ensi ini, negara-negara yang menjadi peserta kon&ensi ini akan tetap sama terikat olehnya dalam hubungan antara mereka. 2ereka selanjutnya terikat oleh kon&ensi inidalam hubungan dengan negara bukan peserta, apabila negara-negara tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kon&ensi ene!a tersebut. #on&ensi ene!a )*4* dan protokol-protokol 0ambahannya tidak memuat sanksi pidana yang diterapakan pada pelaku kejahatan karena instrumen-instrumen ini memberikan ke!ajiban pada hukum nasional untuk menetapkan pada aturan mengenai pemidanaan dan sanksi pidana yang diterapkan. Lain halnya dengan #on&ensi jene!a )*4* dan /rotokol 0ambahan )*, tatua 6oma memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan perang. 3alam tatua 6oma Hukuman diatur pada bagian . /asal meneyebutkan bah!a 2ahkamah dapat menerapkan hukuman penjara maupun denda. /asal ayat ) hanya mengenal hukuman penjara maksimal bukan minimal. 3isebutkan dalam ayat tersebut hukuman penjara maksimal = tahun, namun apabila dibenarkan oleh ga!atnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang terhukum maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup. elain /asal tersebut /asal + juga mengatur penetapan hukuman. 3alam menentukan hukuman, 2ahkamah harus memperhitungkan faktor-fkator misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. 3i saping itu, dalam menjatuhkan hukuman penjara, 2ahkamah harus menguranginya dengan !aktu, yang dile!atkan sebelumnya dalam penahanan. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka 2ahkamah harus mengumumkan setiap hukuman bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan keseluruhan jangka !aktu lamanya dipenjara. angka !aktu itu harus tidak kurang dari angka tertinggi masingmasing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi = tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan /asal ayat )b.
BAB III PENUTUP
A.
KESIMPULAN
/erkembangan Hukum "ntenasional dengan negara sebagai subjek utama Hukum internasional telah menjadi pembahasan menarik de!asa ini, begitu banyak pertentangan-
pertentangan yang terjadi baik itu dalam pelaksanaan hak dan ke!ajiban, serta menjaga kedaulatan dan pertahanan suatu negara bukanlah perkara mudah, apalagi di tengah kencangnya persiangan dan perdagangan bebas dalam skala global. ering sekali terjadi pertikaian-pertikaian kecil dan munculnya pihak-pihak pemberontak yang akhirnya justru menjadi gencatan senjata. 3ampak yang ditimbulkan tentu bukan saja pada negara-negara yang bertikai atau pun satu indi&idu tertentu, hal ini justru akan berdampak pada skala lebih luas bahakan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. 0idak terkecuali !arga-!arga sipil akan jadi taruhan dari konflik-konflik yang ada. /emeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sejak semula merupakan tugas utama /erserikatan Bangsa-bangsa yang dalam Bab @"" /iagam /BB yang terdiri dari ) pasal berisikan ketentuan-ketentuan yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan diambil /BB bila terdapat anacaman atau pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu tindakan agresi. 3alam konflik bersenjata yang terjadi, 3# /BB telah mengelurkan resolusi 1o.)*= pada tanggal 9< Cebruari 9=)) yang berisi himbauan kepada seluruh anggota /BB untuk melakukan langkah-langkah kolektif menghukum reDim yang akhir-akhir ini semakin masif melakukan represi terhadap !arga 1egara !ilayah tertentu. #eputusan ini diambil secara proklamasi oleh ); anggota 3# /BB. /erlindungan korban perang, khususnya !arga sipil telah diatur dalam Buku #-"@ #on&ensi ene!a )*4* yang berisi tentang ketentuan-ketentuan posisi negara-negara netral dan !arga negaranya yang terancam dalam gencatan senjata pada suatu negara yang bertikai.
B.
SARAN
/enulis sadari, bah!a untuk pemahaman lebih komprehensif perlu didukung data-data konkrit dan informasi lebih akurat dalam studi kasus konflik #ejahatan perang internasional. 3an hal itu membuat makalah ini belum tergolong sempurna dan jauh dari kesempurnaan untuk dijadikan tolok ukur dalam memahami konflik bersenjata dan bagaimana seharusnya perlindungan-perlindugan yang diberikan pada !arga-!arga sipil menurut kon&ensi ene!a )*4*. arannya diharapkan keakuratan data yang konkrit dapat menjadi bahan lebih aktual dalam menjadikannya makalah ini lebih baik nantinya.
Daftar Pustaa
3e!i 1alesti, 5ustina 0rihoni, 3r., .H.,2.Hum, 9=), Kejahatan Perang dalam Hukum Internasinal dan Hukum Nasional, /0 'rafindo /ersada 8 akarta.
#ordi.#,#.'hufran.2, 9=), Ham dalam Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusian dan Perang #omplikasi "nstrumen
HA2 1asional dan "nternasional, 'raha
"lmu 8 5ogyakarta. http:>>dinatropika.!ordpress.com>9=))>=)>)>kejahatan-internasional-ditijau-dari-segikejahatan-perang> diunduh pada tanggal 9 2ei 9=)4, /ukul =+.== Eib. https:>>!!!.google.com>FGkejahatanIperangIdalamIhukumIinternasional diunduh pada tanggal 9 2ei, /ukul =*.== Eib.
