MAKALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembentukan Pembentukan Komisi Komisi Yudisial udisial yang merupakan merupakan amanat dari konstitusi konstitusi sebagaimana dirumuskan dirumuskan dalam Pasal 24 A dan 24 B ayat (3) UUD 14! dalam masa tugasnya tela" banyak melakukan "al#"al yang positi$ terutama dalam melakukans eleksi "akim agung% namun dalam tugasnya men&aga ke"ormatan para "akim dari perbuatan#perbuatan yang ter'ela serta tindakan# tindakan unpro$essional 'ondu't dari para "akim belum maksimal asi" banyak rekomendasi# rekomendasi yang diberikan ole" Komisi Yudisial yang menyangkut rekomendasi penindakan ter"adap seorang "akim diabaikan ole" a"kama" Agung *e'ara praktis usa"a per+u&udan kekuasaan kekuasaan ke"akiman ke"akiman yang merdeka merdeka bertumpu bertumpu kepada proses peradilan ,u&uan utama proses peradilan adala" men'ari dan me+u&udkan kebenaran dan keadilan keadilan -le" karena itu sala" satu $aktor $aktor keber"asilan keber"asilan penegakan penegakan "ukum adala" terletak pada $ungsionaris badan kekuasaan ke"akiman yang bebas dari inter.ensi pi"ak#pi"ak lain /ita#'ita me+u&udkan kekuasaan ke"akiman yang merdeka tidak mungkin ter'apai "anya dengan membiarkan peradilan ber&alan sendiri tanpa dukungan lembaga lain 0embaga yang se'ara $ormal diberi tugas dan peran me+u&udkan kekuasaan ke"akiman yang bebas melalui pen'alonan "akim agung dan penga+asan ter"adap perilaku "akim adala" Komisi Yudisial Yudisial (li"at konsideran "uru$ b Undang#undang omor 22 2 2 ta"un 24 tentang Komisi Yudisial) Yudisial) Dalam proses penegakan "ukum unsur terpenting dan mempunyai peranan sentral adala" legal aparatus aparatus -le" karena itu% sebagai sebagai lembaga lembaga yang bertugas mengusulkan mengusulkan "akim agung dan menga+asi perilaku "akim supaya sesuai dengan kelu"uran pro$esinya% program ker&a Komisi Yudisial "arus diara"kan kepada% pertama% penguatan lembaga Komisi Yudisial itu sendiri yaitu dengan menata organisasi kelembagaan Komisi Yudisial% dan kedua pemantapan dari tugas#tugas dan +e+enang yang dibebankan ole" Undang#undang omor 22 ta"un 24 *ebagai sebua" lembaga negara yang mandiri% komisi yudisial "arus pula dilengkapi dengan sebua" De+an Ke"ormatan yang bertugas memeriksa dan mengadili para anggotanya yang disangka tela" melanggar 'ode o$ 'ondu't yang tela" ditetapkan ditetapkan tadi De+an ke"ormatan ke"ormatan
B.
1 2 3
"arusl "arusla" a" terdir terdirii dari dari orang# orang#ora orang ng yang yang indepen independen den dan sedapa sedapatt mungki mungkin n anggot anggotaa De+an De+an ke"ormatan bukan berasal dari komisi yudisial tetapi dari kalang an luar Banyak putusan#putusan pengadilan yang apabila diu&i petimbangan "ukumnya tidak sesuai sesuai dengan akal se"at dan 'ommon sen'e serta menun&ukkan menun&ukkan kelema"an kelema"an pengeta"uan "akim ter"ada ter"adap p teori# teori#teo teori ri "ukum "ukum Kemudi Kemudian an prilak prilaku u "akim "akim yang kadang# kadang#kad kadang ang mengguna menggunakan kan kebe kebebas basan an yang yang dimi dimili liki kinya nya untu untuk k menga mengado dops psii kete ketera ranga ngan n saks saksii a"li a"li yang yang sebe sebena narn rnya ya keterangan keterangan saksi as"li pun tidak men'erminkan men'erminkan kea"lian kea"lian yang dimilikiny dimilikinyaa tetapi tetapi karena ter&adi konspirasi konspirasi keterangan a"li tersebut tersebut diterima diterima ole" ma&elis ma&elis "akim Praktek#praktek Praktek#praktek seperti ini sebena sebenarny rnyaa merupa merupakan kan tugas tugas komisi komisi yudisia yudisiall untuk untuk meng"en meng"entik tikan an dan men'ega men'ega"nya "nya -le" -le" karena itu% sebua" panel "arus dibentuk di komisi yudisial untuk memantau putusan#putusan pengadilan yang tidak men'erminkan kelu"uran lembaga ini Komisi Komisi Yudisi Yudisial al "arus menyadari ba"+a tugas dan +e+enang +e+enang yang diembannya adala" bersinggungan dengan "arapan masyarakat ter"adap peradilan arapan masyarakat ter"adap pengadilan adala"% pertama mendapat pelayanan yang adil dan manusia+i% kedua mendapat pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan% serta ketiga mendapat penyelesaian perkaranya se'ara e$ekti$% e$isien% tuntas dan de$initi$ Untuk memenu"i "arapan masyarakat tersebut tentu diperlukan "akim#"akim yang mempunyai integritas tinggi dan mengedepankan supremasi o$ moral atas dasar doktrin interest o$ &usti'e Putusa Putusan n Komisi Komisi Yudi Yudisia siall dalam dalam memeri memeriksa ksa para para "akim "akim nakal nakal dan tidak tidak pro$es pro$esion ional al se"ingga menimbulkan ketidak adilan akan men&adi entry point bagi komisi yudisial untuk menun&ukkan menun&ukkan ba"+a pembentukannya pembentukannya tidak sia#sia% sia#sia% tetapi apabila apabila tidak memenu"i "arapan masy masyar araka akat% t% komi komisi si yudi yudisi sial al akan akan di 'ap sebag sebagai ai lemb lembaga aga yang yang terl terlib ibat at langs langsung ung dalam dalam berkembangnya ma$ia peradilan Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas% kami dapat menarik beberapa permasala"an yang "endak kami ba"as% antara lain Apa yang men&adi men &adi alasan dibentuknya Komisi Yudisial Yudisial di 5epublik 6ndonesia7 Bagaim Bagaimana ana peran peran Komis Komisii Yudisia udisiall dalam dalam re$orm re$ormasi asi peradi peradilan lan pas'a pas'a putusa putusan n a"kam a"kama" a" Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan penga+asan "akim7 Bagaimana keterkaitan antara peran Komisi Yudisial dalam re$ormasi peradilan dan mekanisme re'ruitment "akim agung7
BAB II PEMBAHASAN A. Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan ke"akiman atau kekuasaan yudikati$ merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern% di samping kekuasaan legislati$ dan kekuasaan ekskuti$ Baik di negara# negara#nega negara ra yang menganu menganutt 'i.il 'i.il la+ maupun maupun 'ommon 'ommon la+% la+% baik baik yang yang menganu menganutt sistem sistem pemerinta"an presidensial maupun parlementer% lembaga kekuasaan ke"akiman selalu merupakan lembaga yang bersi$at b ersi$at tersendiri *e'ara konstitusional% UUD 14! menyatakan ba"+a dalam kekuasaan ke"akiman ini terdapat tiga lembaga Pertama% a"kama" Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A UUD 14! Kedua% Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 B UUD 14! Dan ketiga% a"kama" Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 4 / UUD 14!
1
2
3
4
!
:
Dalam ketentuan umum sebagaimana sebagaimana ter'antum ter'antum pada Pasal 1 Undang#Undang Undang#Undang omor 4 ,a"un 24 tentang Kekuasaan Ke"akiman% kekuasan ke"akiman adala" kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "ukum dan keadilan berdasarkan Pan'asila% demi terselenggaranya egara ukum 5epublik 6ndonesia Dalam penyelenggaran kekuasaan ke"akiman% "akim perlu memper"atikan enam prinsip yang ter'antum di dalam ,"e Bangalore Prin'iples% yaitu 6ndependensi (6ndependen'e prin'iple) 6ndependensi "akim dan pengadilan ter+u&ud dalam kemandirian dan kemerdekaan "akim% baik se'ara se'ara personal personal maupun institusi institusi%% dari berbagai pengaru" dari luar diri "akim berupe inter.ensi inter.ensi yang bersi$at mempengaru"i se'ara "alus% dengan tekanan% paksaan% kekerasan% atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerinta" atau kekuatan politik yang berkuasa% kelompok atau golongan% dengan an'aman penderitaan atau kerugian tertentu% atau dengan imbalan atau &an&i imbalan berupa keuntungan &abatan% keuntungan ekonomi% ataupun bentuk#bentuk lainnya Ketidakberpi"akan (6mpartiality prin'iple) Ketidakberpi Ketidakberpi"akan "akan men'akup sikap netral% netral% men&aga &arak yang sama dengan semua pi"ak yang terkait dengan perkara% dan tidak mengutamakan sala" satu pi"ak manapun% dengan disertai peng"ayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara 6ntegritas (6ntegrity prin'iple) 6ntegr 6ntegrita itass "akim "akim merupak merupakan an sikap sikap batin batin yang men'erm men'ermink inkan an keutu"a keutu"an n dan keseim keseimban bangan gan kepribadian setiap "akim sebagai pribadi dan sebagai pe&abat negara dalam men&alankan tugas &abatannya Kepantasan dan Kesopanan (Propriety prin'iple) Kepant Kepantasa asan n ter'er ter'ermin min dalam dalam penampi penampilan lan dan perila perilaku ku pribadi pribadi yang yang ber"ub ber"ubunga ungan n dengan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat% baik mengenai tempat% +aktu% tata busana% tata suara% suara% atau kegiatan tertentu *edangkan kessopanan kessopanan ter+u&ud ter+u&ud dalam perilaku perilaku "ormat dan tidak merenda"kan orang lain dalam pergaulan% baik dalam tutur kata lisan% tulisan% atau ba"asa tubu"% dalam bertindak% beker&a% dan bertingka" laku ataupun bergaul Kesetaraan (89uality prin'iple) Prinsip Prinsip kesetaraan kesetaraan ini se'ara se'ara esensial esensial melekat dalam sikap setiap setiap "akim untuk memperlakuka memperlakukan n setiap pi"ak dalm persidangan atau pi"ak#pi"ak lain terkait dengan perkara Ke'akapan dan Kesek samaan (/ompeten'e and Diligen'e prin'iple) Ke'akapan Ke'akapan ter'ermin ter'ermin dalam kemampuan kemampuan pro$esional pro$esional "akim yang diperole" diperole" dari pendidikan% pendidikan% pelati"an% dan;atau pengalaman dalam men&alankan tugas *ementara itu% kesek samaan merupakan merupakan sikappribadi sikappribadi "akim yang menggambarkan menggambarkan ke'ermatan% ke'ermatan% ke"ati#"ati ke"ati#"atian% an% ketelitian% ketelitian% ketekunan% da n kesunggu"an dalam pelaksanaan tugas pro$esional "akim
1. Mahkamah Agung
a"kama" Agung merupakan lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan ke"akiman yang yang memba+a memba+a"i "i badan badan peradi peradilan lan dalam dalam lingku lingkungan ngan peradil peradilan an umum% umum% peradi peradilan lan agama% agama% peradilan militer% militer% dan peradilan tata usa"a negara Ketuan a"kama" Agung saat ini adala" ari$in ,umpa a"kama a"kama" " Agung Agung mempuny mempunyai ai ke+enan ke+enangan gan mengadi mengadili li pada tingka tingkatt kasasi kasasi ter"ada ter"adap p putusan yang diberikan pada tingkat terak"ir ole" semua pengadilan di semua lingkungan
peradilan yang ya ng berada di ba+a" a"kama" agung *elain itu% a"kama" Agung &uga memiliki domain untuk memeriksa perkara dalam mekanisme Penin&auan Kembali (PK) a"kama" Agung &uga mempunyai ke+enangan untuk mengu&i peraturan perundang# undangan di ba+a" undang#undang ter"adap undang#undang 2. Kmisi !u"isial Di dalam dalam keku kekuas asaan aan ke"ak ke"akim iman% an% &uga &uga terd terdap apat at suat suatu u lemb lembag agaa yang yang bert bertug ugas as dan dan ber+enang untuk men&aga ke"ormatan% kelu"uran martabat serta perilaku "akim agung dan "akim Penga+asan ini dilakukan ole" Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang#Undang omor 22 ,a"un 24 tentang Komisi Yudisial Dalam melaksanakan +e+enang itu% Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut a elakukan penda$taran 'alon akim Agung< b elakukan seleksi ter"adap 'alon akim Agung< ' enetapkan 'alon akim Agung< dan d enga&ukan 'alon akim Agung ke DP5 #. Mahkamah Knstitusi a"kama a"kama" " Konsti Konstitus tusii merupak merupakan an lembaga lembaga yang yang &uga &uga menyel menyelengg enggara arakan kan kekuasa kekuasaan an ke"akim ke"akiman an a"kam a"kama" a" Konstit Konstitusi usi berked berkeduduk udukan an di ibukot ibukotaa negara negara%% a"kama a"kama" " Konsti Konstitus tusii mempunyai sembilan orang anggota "akim konstitusi yang ditetapkan ole" Presiden 5in'iannya% tiga orang dia&ukan ole" a"kama" Agung% tiga orang dia&ukan ole" De+an Per+akilan 5akyat% dan tiga orang dia&ukan ole" Presiden a"kama" Konstitusi ber+enang mengadili pada tingkat pertama dan terak"ir yang putusannya bersi$at $inal untuk a engu&i undang#undang ter"adap Undang#Undang Dasar egara 5epublik 6ndonesia ,a"un 14!< b emutus emutus sengketa sengketa ke+enangan ke+enangan lembaga negara yang ke+enangannya ke+enangannya diberikan diberikan ole" Undang# Undang Dasar egara 5epublik 6ndonesia ,a"un 14!< ' emutus pembubaran partai politik< dan d emutus perselisi"an tentang "asil pemili"an umum B. Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan Kekuasaan ke"akiman ke"akiman ini bertugas bertugas untuk menegakan menegakan dan menga+asi menga+asi berlakunya berlakunya peraturan perundang = undangan tang berlaku (6us /onstitutum) 8ksistensi "ukum sangat diperlukan diperlukan dalam mengatur mengatur dalam ke"idupan ke"idupan manusia% tanpa "ukum ke""idupan manusia manusia akan liar% siapa kuat diyala" yang menang ; berkuasa ,u&uan "ukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam memperta"ankan "ak dan ke+a&ibannya 6ndonesia adala" negara "ukum% suda" selayaknya meng"ormati dan men&un&ug tinggi prinsip = prinsip "ukum% sala" satunya adala" diakuinya prinsip keadilan yang bebas yang tidak memi"ak memi"ak ,olak ,olak ukuran dapat dili"at se&au" mana kemandirian kemandirian badan = badan peradilan dalam men&alankan tugas dan ke+enanganya terutama dalam menegakan aturan perundang = undangan (ukum) dan keadilan aupun &aminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan ke"akiman Kekuas Kekuasaan aan ke"aki ke"akiman man dalam dalam prakte praktek k disele diselengar ngaraka akan n ole" ole" adan = badan badan peradil peradilan an egara Adapun tugas pokok badan peradilan negara adala" memeriksa% mengadili% memutus% dan menyelesaikan perkara = perkara yang dia&ukan ole" masyrakat pen'ari keadilan *ebagai istitusi istitusi yang dibutu"kan masyrakat% masyrakat% usia pengadilan suda" berbilang berbilang ribuan ribuan ta"un% &au" menda"ului usia pengadilan moderen Urusan atau peker&aan mengadili adala" sala" satu sekian banyak $ungsi yang "arus ada dan di&alankan ole" masyarakat% sebagai respon
a b ' d
a b ' d e $ g
ter"ada ter"adap p adanya adanya kebutu kebutu"an "an terten tertentu tu engadi engadili li adala" adala" peker& peker&aan aan yang yang dibutu dibutu"kan "kan untuk untuk membuat masyrakat men&adi tentram% dan produkti$ Didalam masyrakat akan selalu mun'ul persoaln diantara para angotanya "arus diselesaikan Persoalan = persoalan yang tidak diselesaikan akan men&adi ganguan bagi ketentraman dan produkti$itas masyrakat *uatu istitusi mesti dimun'ulkan untuk men&alankan $ungsi tersebut dan ia adala" Pengadilan Kemudia se'ara k"usus% kekuasaan ke"akiman tela" diatur dalam UU o 4 ta"un 24 tentang kekuasaan ke"akiman Dengan demikian UU o 4 ta"un 24 merupakan undang = undang yang organik *ekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakan asas = asas% landasan% dan pedoman bagi seluru" lingkungan peradilan di 6ndonesia Pasal 1 ayat (1%2) UU o 4 ta"un 24% menyatakan ba"+a kekuasaan ke"akiman dilakukan ole" sebua" akama" Agung dan badan peradilan yang berada diba+a"nya% dan sebua" akama" Konstitusi Adapun badan peradilan yang berada diba+a" akama" Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan iliter Peradilan ,ata ,ata Usa"a egara Dalam menyelengarakan kekuasaan ke"akiman tersebut% akama" Agung bekedudukan sebagai pengadilan pengadilan negara tertinggi tertinggi yang memba+ai semua lingkungan lingkungan peradilan peradilan di 6ndonesia% 6ndonesia% baik lingkungan peradilan umum% peradilan agama% peradilan militer% militer% maupun peradilan tata uasa" uasa" negara negara engen engenai ai keduduk kedudukan an dan +e+ena +e+enang ng masing masing = masing masing lingkun lingkungan gan peradi peradilan lan tersebut% tela" diatur lebi" lan&ut dalam beberapa perundang = undangan% yakni UU o 14 ta"un 1>! tentang akama" Agung dan beberapa peruba"anya dalam UU o ! ta"un 24 UU o 2 ta"un 1>: tentang peradilan umum dan beberapa peruba"anya dalam UU o > ta"un 24 UU o ! ta"un 1>: tentang peradilan tata usa"a negara dan beberapa peruba"annya dalam UU o ta"un 24 UU o ? ta"un 1>: tentang peradilan agama dan beberapa peruba"annya dalam UU o 3 ta"un 2: UU o 31 ta"un 1? tentang peradilan militer UU o 24 ta"un 23 tentang akama" Kostitusi UU o 22 ta"un 24 tentang Komisi yudisial *asaran penyelengaraan kekuasaan ke"akiman adala" untuk menumbu"kan kemandirian para penyelengara penye lengara kekuasaan kekuasa an ke"akiman ke" akiman dalam rangka me+u&udkan peradilan yang berkualitas Kemandirian para penyelengara dilakukan dengan 'ara meningkatkan integritas pengeta"uan dan kema kemamp mpua uan n *edan *edang g perad peradil ilan an yang yang berku berkual alit itas as meru merupak pakan an produ produk k dari dari kime kimer& r&aa para para penyelengara peradilan tersebut Kemandirian kekuasaan ke"akiman merupakan persyaratan penting dalam melakukan kegiatan pememuan "ukum ole" "akim di pengadilan Kemandirian atau kebebasan kekuasaan ke"akiman berarti tidak adanya inter.ensi dari pi"ak = pi"ak e@tra &udi'ial lainya% se"inga dapat mendukung ter'iptanya kondisi yang kondusi$ bagi "akim dalam men&alankan tugas = tugasnya di bidang udisial% udisial% yaitu dalam memeriksa% memeriksa% mengadili dan memutuskan memutuskan sengketa yang dia&ukan dia&ukan ole" pi"ak = pi"ak yang berperkara 0ebi" lan&ut kondisi ini di"arapkan dapat men'iptakan putusan "akim yang berkualitas% yang mengandung unsur keadilan% kepastian "ukum dan keman$aatan
*ala *ala" " seor seoran ang g "aki "akim m mera merasa sa ba"+ ba"+aa kasu kasuss = kasu kasuss krim krimin inal al tidak tidak perl perlu u meny menyit itaa per"atianya tetapi ia merasa perlu memeliti setiap detail undang = undang kriminal tersebut Dan pengaru" tertentu yang mendorong para "akim itu untuk berusa"a mengikuti "ukumC se'ara analitis% apa yang ter&adi pada para "akim itu berlangsung melalui dua ta"ap Pili"an pertamanya adala" apaka" "endak mengikuti ukumC atau tidak *ikap = sikap% nilai% dan konteks sosial menentukan pili"an ini Pili"an kedua adala" keputusan aktual Bagaimanapun &uga% bagi "akim ini akan berarti ba"+a ia selalu ,erikatC ole" "uku Pegadil Pegadilan an &uga dapat dapat digant digantungk ungkan an pada pada tingka tingkatt perlap perlapisa isan n sosial sosial dalam dalam masyra masyrakat% kat% semakin kompleks perlapisaan sosial dalam masyrakat semakin besar pula perbedaan nilai = nilai dan kepentingan antara lapisan dalam masyrakat Pengadilan disitu suda" men&adi istitusi untuk melindungi kepentingan golongan yang dominan dengan memaksakan berlakunya berlakunya memperta"ankan kedudukan mereka *ebaliknya dalam masyrakat yang lebi" seder"ana% yaitu dengan tingkat yang perlapisan sosial yang renda" maka kesepakatan nilai = nilai relati$ lebi" muda" untuk di'apai eskip eskipun un demiki demikian% an% kemandi kemandiria rian n kekuasa kekuasaan an ke"akim ke"akiman an "arus "arus disert disertai ai dengan dengan inte integr grit itas as mora moral% l% kelu kelu"ur "uran% an% dan dan ke"or ke"orma mata tan n mart martaba abatt "aki "akim% m% kare karena na kala kalau u tida tidak k maka maka manipulasi dan ma$ia peradilan bisa sa&a berlindung diba+a" independensi peradilan% se"iga para "akim yang menyala" menyala" gunakan &abatan men&adi sulit tersentu" "ukum Praktek Praktek ma$ia peradilan peradilan terutama udi'ial 'orruptionC men&adi semakin sulit diberantas% &ika tidak para "akim akalC berlindung pada asas kemandirian atau indenpendensi kekuasaan ke"akiman yang diletakan tidak pada tempatnya Pada pasal 1 UU o 4 ta"un 24 disebutkan ba"+a kebebasaan dalam melaks melaksanak anakan an +e+ena +e+enang ng &udisi &udisial al bersi bersi$at $at tidak tidak mutlak mutlak karena karena tugas tugas "akim "akim adala" adala" untuk untuk menegak menegakan an "ukum "ukum keadil keadilan an berdas berdasark arkan an pan'asi pan'asila% la% se"ing se"ingaa putusa putusanya nya men'erm men'ermink inkan an rasa rasa keadialan rakyat 6ndonesia $. %ugas "an Ke&a'i(an Hakim aki akim m meru merupa pakan kan pela pelaku ku inti inti yang yang se'a se'ara ra $ung $ungsi sion onal al mela melaks ksan anak akan an kekua kekuasa saan an ke"akiman Dalam melaksanakan kekuasaan ke"akiman tersebut% "akim "arus mema"ami ruang lingkup tugas dan ke+a&ibanya sebagaimana tela" diatur dalam perundang = undangan *etela" mema"ami tugas dan ke+a&ibannya% selan&utnya "akin "arus berupaya se'ara propesional dalam men&alankan dan menyelesaikan peker&aanya akikatnya akikatnya tugas pokok "akim adala"% menerima% menerima% memeriksa% mengadili% mengadili% memutuskan% memutuskan% dan menyelesaikan setiap perkara yang dia&ukan kepadanya eskipun tugas dan ke+a&iban "akim "akim dapat dapat diperi diperin'i n'i lebi" lan&ut% lan&ut% yang dalam "al ini dapat dibedak dibedakan an men&adi men&adi beberapa beberapa ma'am% yaitu tugas "akim se'ara normati$ dan tugas "akim se'ara konkret dalam mengadili suatu suatu perkar perkara a Beberap Beberapaa tugas tugas dan ke+a&i ke+a&iban ban pokok pokok "akim "akim dalam dalam bidang bidang peradi peradilan lan se'ara se'ara normati.e tela" diatur dalam UU o 4 ta"un 24 antara lain 1 engadili engadili menurut menurut "okum "okum dengan dengan tidak tidak membedakan membedakan orang orang ( pasal pasal ! ayat 1 UU o 4 ta"un 24 ) 2 embantu embantu para pen'ari pen'ari keadilan keadilan dan berusa"a berusa"a sekeras sekeras = kerasnya kerasnya mengata mengatasi si segala segala "ambatan dan rintangan demi ter'apainya peradilan yang seder"ana% 'epat% dan biyaya ringan ( pasal ! ayat 2 )
3 ,idak ,idak bole" menolak menolak untuk untuk memeriksa memeriksa dan mengadil mengadilii suatu perkara perkara yang yang di&atu"kan di&atu"kan dengan dali" ba"+a "okum tidak ada atau kurang &elas% melainkan +a&ib memeriksa dan mengadilinya ( Pasal 14 ayat 1 ) 4 emeberi emeberi keterangan% keterangan% pertimb pertimbngan ngan dan nase"at nase"at = nase"at nase"at tentang tentang soal = soal soal "okum kepada lembaga egara lainya apabila diminta ( pasal 2! ) ! akim +a&ib +a&ib mengali% mengali% memngiku memngikuti ti dan meme"ani meme"ani nilai nilai = nilai nilai "okum dan dan rasa keadilan keadilan yang "idup dalam masyrakat ( pasal 2> ayat 1 )
Diasmping itu tugas "akim se'ara normati.e sebagaimana ditentukan dalam perundang = undangan% "akim &uga mempunyai tugas = tugas se'ara kongret dalam memeriksa dan mengadli suatu perkara melalui tiga tindakan se'ara berta"ap% yaitu 1 engkonstatir ( mengkonstatasi ) yaitu menetapkan atau merumuskan peristi+a konret akim mengakui atau membenarkan tela" ter&adinya peristi+a yang tela" di&atu"kan para pi"ak dimuka persidangan *yaratnya dala" peristi+a konret itu "arus dibuktikan terlebi" da"ulu% tanpa pembuktian "akim yidak bole" menyatakn suatu peristi+a konret itu bener = benar ter&adi adi mengk mengkos osta tati tirr berar berarti ti menet menetapk apkan an peri perist sti+ i+aa konre konrett denga dengan n memb membuk ukti tika kan n peri perist sti+ i+aa atau atau mengangap atau terbuktinya peristi+a tersebut 2 engkuali$isir ( mengkuali$ikasi ) yaitu menetapkan atau merumuskan suatu "ukumnya akim nenilai peristi+a yang tela" diangab benar = benar ter&adi itu termasuk dalam "ubungan "ukum yang mana seperti seperti apa Dengan kata lain menkuali$isi menkuali$isirr adala" menemukan "ukumnya ter"adap peristi+a yang tela" dikostatir dengan &alan menerapkan peraturan "ukum ter"adap peristi+a tersebut tersebut enguali$ikasi enguali$ikasi dilakukan dengan 'ara mengara"kan peristi+anya peristi+anya kepada "ukum atau undang = undangnya% agar aturan "ukum atau perundang = undangan tersebut dapat diterapkan pada peristi+anya sebaliknya undang = undangnya &uga "arus disesuaikan dengan peristi+anya agar undang = undang tersebut dapat men'akup atau meliputi peristi+anya 3 engkos engkostit tituir uir ( mengkos mengkostit titusi usi ) atau atau memeber memeberika ikan n kostit kostitusi usinya% nya% yaitu yaitu "akim "akim meneta menetapkan pkan "ukumn "ukumnya ya dan member memberika ikan n keadil keadilan an kepada kepada para para pi"ak pi"ak yang yang bersan bersangkut gkutan an Disin Disinii "akim "akim mengambil keputusan dari adanya premis mayor ( peraturan "ukumnya ) dan premis minor ( peri perist sti+ i+a) a) Dala Dalam m memebe memeberi rika kan n keput keputus usan an%% "aki "akim m perlu perlu memp memper er"at "atik ikan an $a't $a'tor or yang yang memberikan $a'tor yang se"arusnya diterapkan se'ara proposional yaitu keadilan ( gre'"tigkeit )% kepastian "ukumnya ( re'"tssi'"er"eit )% dan keman$aatanya ( +e'kmassingkeit )Er Fan der Brug"t dan D/ Gilkelman menyebutkan tu&u" langka" yang "arus dilakukan seoprang "akim dalam menyelesaikan kasus atau peristi+a% yaitu a eletakan kasus dalam peta ( memetakan Kasus ) atau memeparkan kasus dalam sebua" i"tiar (Peta)%artinya memaparkan se'ara singkat duduk perkara dari sebua" kasus ( mensekematisasi) b ener&ema"kan kasus itu kedalam peristila"an yuridis (engkuali$ikasi% Pengkuali$ikasian) ' enyeleksi aturan = aturan "ukum yang rele.an d enganalisis dan mena$sirkan (interpretasi) ter"adap aturan = aturan "ukum itu e enerapkan aturan = aturan "ukum pada kasusnya $ enge.akuasi dan menimbang (mengka&i) argumen = argumen dan penyelesaian g erumuskan $ormulasi penyelesaiaan
Disamping itu dalam melaksanaakn dan memimpin &alanya proses persidangan% pada prinsipnya ma&elis "akim tidak diperkenankan menunda = nunda persidangan tersebut Pasal 1! ayat 4 65 atau pasal 1>: ayat 4 5Bg menyebutkan pengunduran (penundaan) tidak bole" diberikan atas permintaan keda bela" pi"ak dan tidak bole" diperinta"kan Pengadilaan egeri karena &abatanya% &abatanya% melainkan melainkan dalam "al yang terlambat terlambat perluC Dalam praktik praktik "akim terkadang terlalu lunak sikapnya ter"adap permo"onaan persidangaan dari para pi"ak atas kuasnya Adapun beberapa "al yang sering menyebabkan tertundanya sidang antara lain 1 ,idak "adirnya para pi"ak atau kuasanya se'ara bergantian 2 *elalu minta ditundanya sidang ole" para pi"ak 3 ,idak datangnya saksi +alau suda" dipangil Untuk mengatisipas mengatisipasii "al tersebut tersebut maka diperlukan diperlukan peran "akim yang akti$ terutama terutama dalam mengatasi "ambatan dan tintangan untuk dapat ter'apainya peradilan yang 'epat (*peedy Administration -$ usti'e) Perlu ketegasaan "akim untuk menolak permo"onaan penundaan persidangaan dari da ri pi"ak% kalau berangaapan beranga apan "al "a l itu tidak perlu Berlarut = latutnya atau tertunda = tundanya tundany a &alanya peradilan akan mengurangi keper'ayaan k eper'ayaan masyrakaat kepada peradilaan yang mengakibatkan berkurangnya ke+iba+aan pengadilan (usti'e Delayet 6s usti'e Denied)
P8Y808EEA5AA K8KUA*AA K8AK6A dalam UUD 8EA5A 58PUB06K 6D-8*6A ,AU 14!C
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa agar rang menaati tata tertib dalam masyarakat! serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu harus ditegakkan! dan leh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus menga"asi pelaksanaan#penegakan hukum tersebut. Dalam pen$elasan Undang%Undang N. &' (ahun )**+ tentang ,ekuasaan ,ehakiman dikatakan- Undang% Undang Dasar Negara epublik Indnesia (ahun 1+&/ menegaskan bah"a Indnesia adalah negara hukum. 0e$alan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya $aminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka! bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Usaha per"u$udan kekuasaan kehakiman yang merdeka bertumpu kepada prses peradilan. (u$uan utama prses peradilan adalah menari dan me"u$udkan kebenaran dan keadilan. 2leh karena itu salah satu faktr keberhasilan penegakan hukum adalah terletak pada fungsinaris badan kekuasaan kehakiman yang bebas dari inter3ensi pihak%pihak lain. Lembaga yang seara frmal diberi tugas dan peran me"u$udkan kekuasaan kehakiman yang yang bebas melalui melalui penalnan hakim hakim agung agung dan penga"as penga"asan an terhadap terhadap perilaku hakim hakim adalah ,misi ,misi 4udisial. 4udisial. 0elain 0elain ,misi ,misi 4udisial! 4udisial! $uga $uga terdapat terdapat lembaga pelaksana pelaksana kekuasaan kekuasaan kehakiman kehakiman diantaran diantaranya ya adalahperadilan umum! peradilan agama! peradilan tata usaha Negara! peradilan militer dan mahkamah ,nstitusi.
1. ). 7. &.
). 7. &. /.
1. ).
Apa pengertian dari kekuasaan kehakiman6 Apa sa$a lembaga peradilan di Indnesia6 5engapa terdapat lembaga peradilan di Indnesia6 Apa sa$a peran dari lembaga peradilan tersebut6
Untuk mengetahui lebih $elas tentang kekuasaan kehakiman Untuk mengetahui lembaga peradilan yang ada di Indnesia Untuk mengetahui alasan dibentuknya lembaga peradilan di Indnesia Untuk mengetahui peran dari lembaga peradilan.
Untuk menambah "a"asan tentang kekuasaan kehakiman 5engetahui lebih $elas tentang pelaksanaan lembaga kekuasaan kehakiman di Indnesia.
,ekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panasila dan Undang%Undang Dasar Negara epublik Indnesia (ahun 1+&/ demi terselenggaranya Negara Hukum epublik Indnesia.
,ekuasaan ,ehakiman di Indnesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen Undang%Undang Dasar 1+&/ men$adi Undang%Undang Dasar Negara epublik Indnesia (ahun 1+&/ telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang $udikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB I8 tentang ,E,UA0AAN ,EHA,I5AN Pasal )&! Pasal )&A! Pasal )&B! Pasal )&9 dan Pasal )/. Berdasarkan pasal%pasal tersebut! ,ekuasaan ,ehakiman yang semula dilakukan leh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum! Peradilan Agama! Peradilan 5iliter dan Peradilan (ata Usaha Negara dengan 5ahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah men$adi kekuasaan kehakiman dilakukan leh sebuah 5ahkamah Agung dan badan peradilan di ba"ahnya dalam lingkungan Peradilan Umum! lingkungan lingkungan Peradilan Agama! lingkungan Peradilan 5iliter 5ili ter!! lingkungan Peradilan (ata Usaha Negara! Nega ra! dan leh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut 5ahkamah ,nstitusi. Lembaga peradilan negara berfungsi menga"asi dan mengatur tatanan negara sehingga men$adi negara yang yang yang yang terbebas terbebas dari semua semua anaman yang yang menganam menganam negara negara di bidang bidang apapun. Lembaga Lembaga peradilan $uga sangat sangat penting penting karena karena $ika tidak ada lembaga peradilan peradilan siapa yang yang akan menghukum menghukum rang yang yang melakukan kesalahan dan siapa yang akan menegaskan peraturan. 5asing%masing peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang% undangan sebagaimana terurai di ba"ah ini.
adalah salah satu pelaksana kekuasaan kekuasaan kehakiman kehakiman bagi rakyat penari keadilan keadilan pada umumnya. akyat penari keadilan adalah setiap rang :NI atau bukan. Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan leh1. Pengadilan Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibu kta kabupaten atau ktamadya dengan daerah hukum meliputi kabupaten dan ktamadya yang bersangkutan. Dikeualikan dari ketentuan ini adalah pengadilan negeri ;akarta pusat! karena daerah hukumnya selain "ilayah ;akarta pusat $uga meliputi meliputi tindak tindak pidana yang yang dilakukan dilakukan diluar negeri. negeri. ). Pengadilan Pengadilan tinggi tinggi berkedudukan di ibu kta pr3insi dengan daerah hukumnya meliputi "ilayah pr3insi yang bersangkutan. 7. 5ahkamah agung agung sebagai pengadilan Negara tertinggi! berkedudukan di ibu kta Negara! "ilayah hukumnya adalah seluruh Indnesia . adalah peradilan bagi rang%rang beragama islam. Dalam undang%undang N < (ahun 1+'+ mengatakan bah"a peradilan agama adalah lembaga yang berada diba"ah departemen Agama yang yang bertugas untuk meneyelen meneyelenggarakan ggarakan kekuasaan kekuasaan kehakiman kehakiman guna guna menegakan menegakan hukum dan dan keadilan. keadilan. 4ang 4ang mempunyai lingkup ke"enangan! yaitu 1. Peradilan bagi rakyat penari keadilan yang beragama islam ). 5emeriksa! memutus! dan menyelesaikan perkara perdata tertentu! yakni dibidang perka"inan! ke"arisan! "asiat! dan hibah berdasarkan islam! "a=af dan sedekah. merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kmpetensi memeriksa dan mengadili perkara%perkara pidana yang dilakukan leh seserang yang berstatus sebagai anggta militer atau yang dipersamakan dengan itu. 0eara administrati3e peradilan militer ada diba"ah rganisasi militer! $ika ter$adi kasus pidana militer maka akan berlaku ,UHP5 >,itab Undang%Undang Hukum Pidana 5iliter?! sedang hukum frmilnya adalah hukum aara pidana militr dan berlaku dalam $urisdiksi peradilan militer. Pengadilan 5iliter! terdiri dari-
1. ). 7.
Pengadilan Pengadilan tentara Pengadilan Pengadilan tentara tinggi 5ahkamah tentara agung
merupakan Pengadilan (ingkat Pertama dan Pengadilan (inggi (ata Usaha Negara merupakan Pengadilan (ingkat Banding. Peradilan (ata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpunak ke 5ahkamah Agung. ,ekuasaan dan ke"enangan mengadili Pengadilan Pengadilan (ata Usaha Negara adalah memeriksa! memutus! dan menyelesaikan sengketa (ata Usaha Negara di tingkat pertama bagi rakyat penari keadilan. ,ekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan (ata Usaha Negara dilaksanakan leh@ Pengadilan (ata Usaha Negara @ Pengadilan (inggi (ata Usaha Negara.
sebagai lembaga tinggi Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi sebagai berikut 1. Dibidang peradilan! 5A sebagai punak peradilan menangani lima hal yaitua. ,asasi b. Penin$auan kembali . 0engketa "e"enang mengadili d. 5emutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya leh kapal perang Indnesia e. 5elakukan penga"asan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada diba"ahnya! berdasarkan ketentuan perundang%undangan. ). ungsi bidang penga"asan 5elakukan penga"asan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan lingkungan peradilan yang berada diba"ahnya! berdasarkan undang%undang. 7. ungsi bidang pemberian nasihat 5emberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permhnan grasi dan rehabilitasi. rehabilita si. &. ungsi bidang pengamanan /. ungsi bidang administrasi C. ungsi bidang tugas dan ke"enangan lainnya.
merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan tugas dibidang kekuasaan kehakiman! 5, bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan. 5, berkedudukandi ibu kta Negara Indnesia. 5, berke"enangan 1. 5engu$i UU terhadap UUD ). 5emutus sengketa ke"enangan lembaga%lembaga lembaga%le mbaga Negara 7. 5emutus pembubaran partai plitik &. 5emutus perselisihan perselisiha n tentang hasil pemilu /. 5emutus pendapat DP tentang dugaan pelanggaran leh presiden dan atau "akil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau "akil presiden lagi.
,ekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panasila dan Undang%Undang Dasar Negara epublik Indnesia (ahun 1+&/ demi terselenggaranya Negara Hukum epublik Indnesia. Berdasarkan UUD 1+&/ BAB I8 tentang ,ekuasaan ,ehakiman ,ehakiman terdiri dari Pasal )&! Pasal )&A! Pasal )&B! Pasal )&9 dan Pasal )/. Berdasarkan pasal%pasal tersebut! ,ekuasaan ,ehakiman yang semula dilakukan leh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum! Peradilan Agama! Peradilan 5iliter dan Peradilan (ata Usaha Negara dengan 5ahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah men$adi kekuasaan kehakiman dilakukan leh sebuah 5ahkamah Agung dan badan peradilan di ba"ahnya dalam lingkungan Peradilan Umum! lingkungan lingkungan Peradilan Agama! lingkungan Peradilan 5iliter 5ili ter!! lingkungan Peradilan (ata Usaha Negara! Nega ra! dan leh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut 5ahkamah ,nstitusi. Lembaga peradilan negara berfungsi menga"asi dan mengatur tatanan negara sehingga men$adi negara yang yang yang yang terbebas terbebas dari semua semua anaman yang yang menganam menganam negara negara di bidang bidang apapun. Lembaga Lembaga kehakiman kehakiman di Indnesia yaitu - Peradilan Umum! Peradilan Agama! Peradilan 5iliter dan Peradilan (ata Usaha Negara! 5ahkamah Agung dan 5ahkamah ,nstitusi. Dalam membuat makalah seharusnya kita lebih memperhatikan sistematika makalah. 5enyusun sebaik mungkin sehingga pembaa mudah dalam memahami isi makalah. ;ika membuat makalah alangkah baiknya tidak bertele%tele dalam menguraikan isi sehingga pembaa tidak merasa bsan. Demikianlah makalah yang kami buat ini! semga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaa. ,ami mhn maaf apabila ada kesalahan e$aan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang $elas! dimengerti! dan lugas. ,arena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kami $uga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaa demi kesempurnaan makalah ini. 0ekian penutup dari kami semga dapat diterima di hati dan kami uapkan terima kasih yang sebesar%besarnya.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Makalah Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Negara Dosen Pengampu: Drs. Amin ah!a )leh* Diana +itria&ati ,-2111-#/ Nur Ali0ah ,-211111/
+AKUL%AS S!ARIAH INS%I%U% AAMA ISLAM NEERI ALIS)N) SEMARAN 2-1KEKUASAAN KEHAKIMAN
6
Pen"ahuluan
Dalam egara "ukum teori yang dianut adala" teori kedaulatan "ukum enurut teori ini% yang memiliki ba"kan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu egara itu adala" "ukum itu sendiri Karena baik penguasa penguasa maupun rakyat atau +arga negaranya% ba"kan egara itu sendiri semuanya tunduk pada "ukum *emua sikap% tingka" laku dan perbuatannya "arus sesu sesuai ai dan menu menuru rutt "ukum "ukum al al ters terseb ebut ut berm bermul ulaa dari dari kons konsep ep keda kedaul ulat atan an raky rakyat at yang yang di+u&udkan melalui instrumen#instrumen "ukum yang kemudian dalam negara "ukum "arus di+u&udkan dalam sitem kelembagaan negara dan pemerinta"an sebagai institusi "ukum yang tertib agar dapat di&alankan Dari Dari segi segi kelemb kelembagaa agaan n prinsi prinsip p organi organisas sasii kemesy kemesyara arakat katan an "arus "arus di+u&u di+u&udka dkan n dalam dalam bentuk peraturan perundang#undangan p erundang#undangan yang akan di"asilkannya% &uga ter'ermin dalam setruktur
mekanisme mekanisme kelembagaan nagara dan pemerinta"an pemerinta"an yang men&amin tegaknya sistem sistem "ukum dan ber$ungsinya sistem demokrasi enuru enurutt montes montes9ue 9ueu u untuk untuk tegakn tegaknya ya negara negara demokr demokrasi asi perlu perlu diadaka diadakan n pemisa pemisa"an "an kekuasaan negara dalam tiga poros kekuasaan% yaitu kekuasaan legislati$ (pembuat Undang# undang)% undang)% kekuasaan kekuasaan eksekuti$ eksekuti$ (pelaksana (pelaksana Undang#undang) Undang#undang) dan kekuasaan kekuasaan yudikati$ yudikati$ (peradilan; (peradilan; ke"akiman untuk menegakkan perundang#undangan kalau ter&adi pelanggaran)H1I Ketiga poros kekuasaan tersebut masing#masing terpisa" satu sama lain b aik mengenai orangnya maupun kekuasaannya A&aran ini kemudian kita kenal dengan a&aran trias politi'a 66
Kekuasaan Kehakiman Ber"asarkan UUD 134
Pakar negara "ukum dari 8ropa% Paul *'"olten mempunyai pandangan ba"+a unsur# unsur negara "ukum adala" a
Diakuinya "ak#"ak asasi manusia
b Adanya pemisa"an kekuasaan '
Adanya pemerinta"an yang berdasarkan undang#undangH2I Dari Dari tiga tiga teor teorii ters terseb ebut ut tela tela" " memb membukt uktik ikan an ba"+a ba"+asa sanya nya suat suatu u lemb lembaga aga kekua kekuasa saan an ke"akiman sangat penting bagi suatu negara "ukum yang demokratis konstitusional UUD 14! beserta pen&elasannya tidak memberikan keterangan mengenai arti Kekuasaan Ke"a Ke"aki kima man n se'ar se'araa tunt tuntas as amu amun n kete ketentu ntuan an#k #ket eten entu tuan an dala dalam m pasal pasal 24 dan dan 2! bese besert rtaa pen&elasannya antara lain men'antumkan CKekuasaan Ke"akiman dilakukan menurut undang# undangC dan C*yarat#syarat untuk men&adi dan diber"entikan sebagai "akim menurut undang# undangCH3I aka aka yang yang dima dimaks ksud ud Keku Kekuas asaa aan n Ke"a Ke"aki kima man n dalam dalam pasa pasall 24 UUD UUD 14! 14! adal adala" a" kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "ukum dan keadilan berdasarkan Pan'asila demi terselenggaranya egara ukum 5epublik 6ndonesia [1][1] www.pedulihukum.blogspot.com/ (29032010) [2][2] Muhammad Tahi !"ha#$ Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini. %akata& 'ula
'itag$ 1992. lm.9 [3][3] Ibid. hlm. 1*9
*e&ak ta"un 14> sampai sekarang ada empat Undang#Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Ke"akiman% yaituH4I 1 UU o 1 ,a"un ,a"un 14> tentan tentang g *usuna *usunan n dn Kekuas Kekuasaan aan Badan#bad Badan#badan an Ke"akim Ke"akiman an dan Ke&aksaan 2 UU o 1 ,a"un 1:4 tentang Ketentuan#ketentuan dan Pokok Kekuasaan Ke"akiman 3 UU o14 o14 ,a"un 1? tentan tentang g ketent ketentuan uan#ket #ketent entuan uan pokok pokok Kekuas Kekuasaan aan Ke"aki Ke"akiman man yang yang kemudian diuba" dengan UU o3! ,a"un 1 tentang peruba"an atas UU o14 ,a"un 1? tentang ketentuan#ketentuan pokok Kekuasaan Ke"akiman o 4 ,a"un 24 tentang Kekuasaan Ke"akimanH!I
666
Pen5elenggaraan Kekuasaan Kehakiman
Ketentu Ketentuan an umum umum yang yang ada pada pada Undang# Undang#und undang ang o 4 ,a"un 24 tertul tertulis is ba"+a ba"+a Kekuas Kekuasaan aan Ke"aki Ke"akiman man adala" adala" kekuas kekuasaan aan negara negara yang yang merdek merdekaa untuk untuk menyel menyeleng enggar garakan akan peradilan guna menegakkan "ukum dan kedilan berdasarkan pan'asila% demi terselenggaranya egara ukum 5epublik 6ndonesia Penyelenggara Penyelenggaraan an kekuasaan kekuasaan ke"akiman ke"akiman sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud di atas dilakukan dilakukan ole" sebua" a"kama" Agung dan badan peradialan yang berada di ba+a"nya dalam lingkungan peradilan umum% peradilan agama% peradilan militer% peradialn peradialn tata usa"a negara% dan ole" sebua" a"kama" Konstitusi Penyelenggaraan Kekuasaan Ke"akiman disera"kan kepada badan#badan peradilan dan dite diteta tapka pkan n ole" ole" unda undang# ng#und undan ang% g% denga dengan n tuga tugass pokok pokok untu untuk k mener menerim ima% a% meme memeri riks ksa% a% dan dan mengadili% serta menyelesaikan setiap perkara yang di a&ukan kepadanya Keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan ke"akiman di 6ndonesia adala" sangat penting% karena
a
Pengadilan merupakan penga+al konstitusi [+][+] 'asi, -alil$ Peradilan Agama di Indonesia. %akata& ecaa eada Media$ 200. hlm. 1+ [] [] ecuali !ceh -aussalam$ ada kekhususa tesedii dega 4o. ++ Tahu 1999 tetag e#eleggaaa e#eleggaaa eis5mewaa o6isi -aeah 7s5mewa !ceh$ da 4o. 1* Tahu 2001 tetag 8toomi husus bagi o6isi -aeah 7s5mewa !ceh sebagai o6isi 4!-.
b Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi '
Pengadilan merupakan akar negara "ukumH:I Pera Peradi dila lan n dila dilaku kuka kan n demi demi kead keadil ilan an berda berdasa sark rkan an atas atas Ketu" Ketu"ana anan n Yang a"a a"a 8sa% 8sa% peradilan dilakukan dengan 'ara seder"ana% 'epat% dan biaya ringan *egala 'ampur tangan dalam urusan peradilan ole" pi"ak#pi"ak lain di luar Kekuasaan Ke"akiman dilarang% ke'uali dalam "al#"al yang tersebut tersebut dalam UUD CDemi Keadilan Keadilan Berdasarkan Berdasarkan Ketu"anan Yang Yang a"a 8saC adala" sesuai dengan pasal 2 UUD yang berbunyi
ra berdasarkan atas Ketu"anan Yang Yang a"a 8sa 2 egara men&amin kemerdekaan tiap#tiap penduduk yang memeluk agama masing#masing dan untuk beribada" menurut agama dan keper'ayaannya ituH?I
6F 6F
Mahkamah Agung
a"k a"kama ama" " Agun Agung g meru merupa pakan kan lemb lembaga aga pera peradi dila lan n yang yang benar benar#b #ben enar ar merde merdeka ka dari dari pengaru"#pengaru" luar dirinya se"ingga men'iptakan suatu kebenaran% kead ilan% dan kedamaian yang dapat diterima dan dirasakan ole" pi"ak#pi"ak yang berperkaraH>I Pembentukan a"kama" Agung di 6ndonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 UUD 14! sebagai landasan konstitusional konstitusional Kemudian Kemudian Ketetapan Ketetapan P5 56 o 666; P5; 1?>% pada pasal 1 ayat (2)% menguku"kan a"kama" Agung sebagai lembaga tinggi negara bersama#sama dengan lembaga tinggi negara yang lain% yaitu Presiden% DPA% DP5% dan BPK *elan&utnya pasal 6 UU o 14 ,a"un 1>! menguku"kan pula tentang kedudukan a"kama" Agung sebagai 0embaga ,inggi egaraHI
a/ %ugas "an +ungsi Mahkamah Agung
[][] !. Muk5 !to$ Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. og#akata& ustaka elaa$ 2001. lm. 20 [:][:] ;. <. T. asil$ Hukum Tata Negara I. %akata& =ieka ;ipta$ 200*. lm. 192 [*][*] !. Muk5 !to$ !p. "it. lm. 30* [9][9] Ibid. hlm. 1*2
,ugas dan $ungsi yang diemban ole" A berdasarkan UU o 14 ta"un 1>! dan peraturan perundang#undangan lainnya yang berlaku saat ini adala" a
,ugas Yudisiil% Yudisiil% yaitu tugas untuk menyelenggarakan pengadilan% meliputi
1) emeriksa dan memutus perkara kasasi 2) *engketa yuridiksi 3)
Permo"onan Permo"onan penin&auan penin&auan kembali kembali putusan putusan pengadilan pengadilan yang tela" memperole" memperole" kekuatan "ukum tetap
b ,ugas &udi'ial re.iu ter"adap peraturan perundang#undangan di ba+a" undang#undang '
,ugas penga+asan ter"adap peradilan di ba+a"nya
d ,ugas penasi"atan e
,ugas Administrati$
$
,ugas#tugas lain yang diberikan berdasarkan undang#undangH1I
(/ Ke"u"ukan Mahkamah Agung
a"ka a"kama ma" " Agun Agung g dalam dalam kedu keduduk dukan annya nya seba sebagai gai 0emb 0embag agaa ,ingg inggii ega egara ra memba memba+a +a konsekuensi ba"+a a"kama" Agung "arus dapat memainkan peran politiknya untuk memba+a egara 5epublik 6ndonesia ke k e ara" yang di 'ita#'itakan Peran politik tersebut berupa penilaian dan penga+asan serta sumbangan pemikiran di bidang "ukum kepada semua lembaga tinggi negara dan men&alankan politik pemerinta"an negaraH11I
6/ Susunan )rganisasi Mahkamah Agung
engenai susunan organisasi yang ada dalam a"kama" Agung di&elaskan dalam BAB 66 *usunan a"kama" Agung pasal 4 sampai dengan pasal 2? *usunan *usunan organisa organisasi si A terdiri terdiri dari pimpinan% pimpinan% "akim anggota% anggota% paniti panitia% a% dan *ekretariat *ekretariat enderal a"kama" Agung Pimpinan a"kama" Agung terdiri dari ketua% +akil ketua% dan beberapa orang ketua muda akim anggota a"kama" Agung adala" akim Agung Pada a"kama" Agung &uga ditetapkan adanya *ekretariat enderal dan dibantu ole" Gakil Gakil *ek&enH12I
[10][10] !. Muk5 !to$ !p."it. hlm. 1*3 [11][11] asal 11 T! M= 4o. 777/ M=/ 19:* [12][12] Ibid. lm. 1*+
F
Mahkamah Knstitusi ,MK/
Peruba" Peruba"an an UUD mela"irk mela"irkan an lembaga lembaga baru di bidang bidang kekuasaan kekuasaan ke"akiman ke"akiman yaitu yaitu a"kama" Konstitusi% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2)% yang berbunyi sebagai berikut Kekuasaan ke"akiman dilakukan ole" sebua" a"kama" Agung dan badan beradilan yang berada di ba+a"nya dalam lingkungan peradilan umum% lingkungan peradilan agama% lingk lingkung ungan an pera peradi dila lan n mili milite terr% lingk lingkun unga gan n pera peradi dila lan n tata tata usa" usa"aa negar negara% a% dan dan ole" ole" sebua sebua" " a"akama" KonstitusiCH13I *edangka *edangkan n a"kam a"kama" a" Konsti Konstitus tusii itu itu sendir sendirii adala" adala" sebua" sebua" lembaga lembaga egara egara yang melakuk melakukan an kekuas kekuasaan aan ke"akim ke"akiman an yang yang merdeka merdeka untuk untuk menyele menyelengga nggarak rakan an peradi peradilan lan guna menegakkan "ukum dan keadilanH14I Beri Berikut kut akan akan dipa dipapar parkan kan lebi lebi" " &ela &elass meng mengen enai ai a"k a"kam ama" a" Kons Konsti titu tusi si dan dan "al# "al#"a "all yang yang bersangkutan di dalamnya< a/ Kekuasaan "an e&enang Mahkamah Knstitusi
Dalam pasal 24/ yang berkenaan dengan tugas dan +e+enang a"kama" Konstitusi menegaskan menegaskan ba"+a a"kama" Konstitusi Konstitusi ber+enang mengadili pada tingkat tingkat pertama pertama dan terak"ir yang putusannya bersi$at $inal untuk mengu&i undang#undang ter"adap UUD %memutus sengketa ke+enangan lembaga negara yang ke+enangannya diberikan ole" UUD% memutus pembubaran partai politik% dan memutus perselisi"an tentang "asil pemili"an umumC Di samping itu% a"kama" Konstitusi +a&ib memberikan putusan atas pendapat DP5 mengenai dugaan pelanggaran ole" presiden dan ; atau Gakil Persiden menurut UUD Perlu di'atat ba"+a putusan ini si$atnya tidak $inal karena tunduk pada (subject to) putusan to) putusan P5% lembaga politik yang ber+enang member"entikan Presiden (Pasal ?A)H1!I engapa antara a"kama" Konstitusi dan a"kama" Agung perlu dipisa"kan7 enurut imly Assiddi9ie% karena pada "akekatnya% keduanya memang berbeda a"kama" Agung lebi" merupak merupakan an pengadi pengadilan lan keadilan keadilan (court (court of justic justice) e)%% sedang sedangkan kan a"kam a"kama" a" Konsti Konstitus tusii lebi" lebi" [13][13] 4i>matul uda$$$ Hukum Tata Negara Indonesia . %akata& T T =aa?a@do esada$ esada$ 200. hlm 201 [1+][1+] ;. <. T. T. asil$ !p. "it. hlm.1* [[1] 4i>matul uda$ !p. "it. hlm. 202
berkenaan dengan lembaga pengadilan "ukum(court "ukum(court of law). law). emang tidak bisa dibedakan seratus seratus persen dan mutlak mutlak sebagai sebagai ‘court of justice’ versus court of law’. *emula% law’. *emula% $ormula yang &imly usulkan adala" seluru" kegiatan
judicial Jjudicial review’ disera disera"ka "kan n kepada kepada a"kam a"kama" a"
Konstitusi Konstitusi%se"i %se"ingga ngga a"kama" a"kama" Agung dapat berkosentra berkosentrasi si menangani menangani perkara#perk perkara#perkara ara yang di"arapkan dapat me+u&udkan rasa adil bagi setiap +arganegara Akan tetapi% nyatanya UUD 14! tetap memberikan ke+enangan pengu&ian ter"adap peraturan di ba+a" undang#undang kepada a"kama" Agung Di pi"ak lain% a"kama" Konstitusi &uga diberi tugas dan ke+a&iban untuk untuk memutu memutuss dan membukt membuktika ikan n unsur unsur kesala kesala"an "an dan tanggun tanggung g &a+ab &a+ab pidana pidana Presi Presiden den dan;+akil dan;+akil Presiden yang menurut menurut pendapat pendapat DP5 tela" melakukan melakukan pelanggaran "ukum menurut menurut UUD UUD Dengan Dengan kata kata lain% lain% a"kam a"kama" a" Agung tetap tetap diberi diberi ke+enangan ke+enangan sebaga sebagaii ‘court of law’ disamping $ungsinya sebagai ‘court of justice’. *ementara justice’. *ementara itu% a"kama" Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan $ungsinya $ungsinya sebagai ‘court of justice’ disamping disamping $ungsi $ungsi utamanya utamanya sebagai ‘court of law’. Artinya% law’. Artinya% meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara ‘court of law’ dan Jcourt Jcourt of justice’, pada justice’, pada "akikatnya penekanan $ungsi "akiki keduanya memang berbeda satu sama lain a"kama" Agung lebi" merupakan ‘court ‘court of justic justice’, e’, sedangkan a"kama" Konstitusi lebi" merupakan Jcourt Jcourt of law’. Keduanya law’. Keduanya sama#sama merupakan pelaku kekuasaan ke"akiman menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 14!H1:I Pemb Pembag agia ian n tuga tugass di bida bidang ng peng pengu& u&ia ian n pera peratu tura ran n (jud (judic icia iall revie eview) w) atas atas peratu peraturan ran perundang#undangan antara a"kama" Agung dan a"kama" Konstitusi menurut &imliy% &imliy% sama sekali tidak ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara a"kama" Konstitusi dan a"kama" Agung Ke depan% memang "arus dipikirkan kemung kemungkina kinan n mengin menginteg tegras rasika ikan n seluru seluru" " system system pengu& pengu&ian ian peratu peraturan ran diba+a diba+a" " ke+enan ke+enangan gan a"kama" KonstitusiH1?I
(/ Susunan Mahkamah Knstitusi
a"kama" Konstitusi mempunyai (sembilan) orang anggota "akim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden *edangkan "akim konstitusi itu tidak lain adala" pe&abat
[[1] Ibid. hlm 202A203$ lihat uga pada %imli# !sshiddi,ie$ Mahkamah Kons#tusi dan Pengu$ian %ndang-undang, Makalah uliah mum ogam -okte (
7slam 7doesia$02 8ktobe 200+$ hlm A. [[1:] Ibid. hlm 20+
egara *usunan a"kama" Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota% seorang +akil merangkap anggota% dan ? (tu&u") orang anggota "akim konstitusi Ketua dan Gakil Ketua dipili" dari % dan% ole" "akim konstitusi untuk masa &abatan selama 3(tiga) ta"un
6/ Pengangkatan "an Pem(erhentian Hakim Knstitusi
*eorang *eorang "akim "akim konstit konstitusi usi dalam dalam pengang pengangkat katanny annyaa itu "arus "arus memenu" memenu"ii bebera beberapa pa syarat syarat yaituH1>I
*ebagai +arga egara 6ndonesia<
Berpendidikan sar&ana "ukum<
Berusia sekurang#kurangnya 4 (empat pulu") ta"un pada saat pengangkatan<
,idak perna" di&atu"i pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tela" memperole" kekuatan "ukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dian'am dengan pidana pen&ara ! (lima) ta"un atau lebi"<
empunyai pengalaman ker&a di bidang "ukum sekurang#kurangnya 1 ta"un
F6
Penutu7
Demiki Demikianl anla" a" makala makala" " ini kami kami buat buat anusi anusiaa adala" adala" mak"lu mak"luk k ,u"an yang paling paling sempurna% namun tidak ada satu manusia pun yang men'apai dera&at kesempurnaan anusia "anya berusa"a untuk bisa lebi" sempurna dari sebelumnya% namun ,u"anla" yang menentukan tingkat keber"asilannya penulis yakin mempunyai banyak kesala"an% tetapi penulis lebi" yakin pada kekuasaan ,u"an karena ,u"an tidak akan menyia#nyiakan usa"a "ambanya menu&u ara" yang lebi" baik
DA+%AR PUS%AKA
Arto% A ukti 21 Konsepsi 21 Konsepsi Ideal Mahkamah !un!. Yogyakarta Pustaka Pela&ar
[[1*] 4i>matul uda$ !p. "it. hlm. 1*:
A"ary% A"ary% u"ammad u"ammad ,a"rir 12 "e!ara "e!ara #ukum #ukum $uatu $uatu $tudi $tudi %entan! entan! &rinsi &rinsip' p' prinsipna dilihat dari $e!i #ukum Islam, Implementasina pada &eriode "e!ara Madinah Masa Kini. akarta Kini. akarta Bulan Bintang D&alil% Basi9 2: &eradilan 2: &eradilan !ama di Indonesia. akarta Ken'ana Pre nada edia uda uda%% im imat atul ul 2: 2: #ukum %ata "e!ara Indonesia Indonesia akarta akarta P, 5a&aEra$ind 5a&aEra$indo o Persada Kansil% / * , 2> #ukum 2> #ukum %ata %ata "e!ara I. akarta I. akarta 5ineka /ipta +++ peduli"ukumb peduli"u kumblogspo logspot'om t'om ;
