MAKALAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK PATEN
OLEH: KELOMPOK 2
Irsia Afsari Nur
(H1A116661)
Muh. Risdal
(H1A116758)
Inten Adi Ningsih S
(H1A116658)
Muh. Ahril
(H1A116710)
Siti Bonita
(H1A116840)
Sarisman
(H1A116837)
Siti Hartina
(H1A116841)
Indrawan
(H1A116656)
Rahayu Utami
(H1A116796)
Yadi Van J
(H1A116884)
Debi Pradita
(H1A116583)
Bariun
(H1A116574)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI TP. 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan judul “HAK PATEN”. Dan kami juga berterima kasih pada dosen mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah memberikan tugas ini. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai hak paten. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan dari pembaca makalah ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat dipahami dan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya. Kendari, Februari 2018
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ..................................................................... 1 B. RUMUSAN MASALAH ................................................................ 2 C. TUJUAN PENULISAN .................................................................. 2 BAB 2 PEMBAHASAN .................................................................................. 3 A. PENGERTIAN PATEN, INVENSI, DAN INVENTOR ................ 3 B. KRITERIA PATEN ......................................................................... 5 C. PERMOHONAN PATEN ............................................................... 7 D. PENGALIHAN DAN PENGHAPUSAN HAK ATAS PATEN .... 9 BAB 3 PENUTUP ........................................................................................... 10 A. KESIMPULAN ............................................................................... 10 B. SARAN............................................................................................ 10 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... iii
ii
BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri
penemuannya
tersebut
untuk
memberikan
persetujuannya kepada orang lain untuk melakukannya (UU No. 13 tahun 2016). Pemegang hak paten adalah seorang inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan terdaftar dalam Daftar Hak Paten. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Saat ini, banyak kasus pelanggaran paten khususnya di bidang industri. Hal tersebut disebabkan karena banyak sekali produk-produk yang beredar bebas dan sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ada upaya peniruan oleh pihak lain untuk memperoleh posisi pasar yang sama dengan produk aslinya, dan tentu untuk memperoleh hasil penjualan yang baik atas produknya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diperhatikan bahwa terdapat hal penting dari pengertian paten yaitu bahwa paten adalah bersifat eksklusif dan bersal dari pemerintah, Hak paten adalah perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari pemegang paten, yaitu mengenai penjualan, penggunaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang telah dipatenkan. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang produksi pasti butuh hak eksklusif
terhadap
produknya,
untuk
memperolehnya
maka
harus
dimohonkan Patennya yang tentunya sangat berguna dalam persaingan pasar. Menurut Rachmadi Usman, S.H. pengertian perusahaan adalah tidak jauh beda dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan. Bekerja dan berkedudukan di sekitar wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh laba.
1
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa yang dimaksud dengan paten, invensi, dan i nventor?
2.
Apa saja kriteria invensi yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak paten?
3.
Bagaimana tata cara permohonan untuk mendapatkan hak paten?
4.
Bagaimana pengalihan dan penghapusan hak atas paten?
C. TUJUAN PENULISAN
1.
Untuk mengetahui pengertian paten, invensi, dan i nventor
2.
Untuk mengetahui kriteria paten
3.
Untuk mengetahui tata cara permohonan hak paten
4.
Untuk mengetahui pengalihan dan penghapusan hak atas paten
2
BAB 2 PEMBAHASAN A. PENGERTIAN PATEN, INVENSI, DAN INVENTOR
Istilah paten berasal dari kata dalam bahasa Inggris, “patent” dan merupakan turunan dari bahasa Latin “patere” berarti “to be open” atau terbuka. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (1), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No. 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (2)). Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (UU No. 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (3)). Dari definisi di atas, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa paten adalah merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada perseorangan, kelompok atau institusi yang telah melakukan satu penemuan spesifik dalam bidang teknologi atau penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya baik dalam bentuk produk maupun proses yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana (Pasal 6 UU 14/2001). Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak
3
kasat mata (intangible). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut utility model, petty patent, atau simple patent, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). Menurut
pasal 19 Undang-undang No.13 Tahun 2016, pemegang
paten memiliki hak sebagai berikut: 1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan paten. 3. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan a yat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial. Menurut pasal 20 dan 21 Undang-undang No.13 Tahun 2016, pemegang paten memiliki kewajiban sebagai berikut : a. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, serta harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. b. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib memba yar biaya tahunan.
4
Jangka waktu perlindungan paten adalah sebagai berikut : a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat di perpanjang lagi (pasal 22 Undang-undang No.13 Tahun 2016). b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (pasal 23 Undangundang No.13 Tahun 2016). B.
KRITERIA PATEN
Jika seseorang akan mematenkan suatu invensi, maka terlebih dahulu mempertimbangkan
apakah
penemuannya
memenuhi
kriteria
sebagai
penemuan yang dapat dipatenkan. Suatu invensi harus memenuhi tiga kriteria berikut ini untuk mendapatkan paten: 1.
Memiliki sifat kebaharuan (novelty) Sifat kebaruan ini dilihat secara universal, jika pendaftaran invensi hanya di satu negara, invensi yang didaftarkan tersebut harus dapat dipastikan baru dan belum ada invensi serupa di bagian dunia manapun.
2.
Memenuhi langkah inventif Langkah inventif adalah kontribusi dari suatu invensi terhadap invensi terdahulu. Bila suatu invensi tidak memiliki kebaruan, tentu saja tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu atau dengan kata lain tidak ada langkah inventifnya. Oleh karenanya, pemeriksaan langkah inventif baru dilakukan setelah terbukti bahwa suatu invensi mengandung nilai kebaruan. Langkah inventif dapat dikatakan sebagai langkah teknis yang berupa solusi bagi persoalan teknis yang dijumpai pada invensi atau cara sebelumnya (prior art).
3.
Dapat diterapkan dalam bidang industri Hampir semua invensi yang memenuhi persyaratan termasuk dalam kategori pasal 1 ayat (2) dan tidak termasuk kategori pasal 7 UUP
5
dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri. Oleh karena itu, masalah tidak dapat diterapkan dalam industri hampir tidak pernah dijumpai dalam kasus pemeriksaan paten. Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, yaitu: 1. Proses Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak ( software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. 2. Mesin Mesin mencakup alat dan aparatus (alat kelengkapanya). 3. Barang yang diproduksi dan digunakan Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi atau beberapa invensi. Jika yang diajukan adalah beberapa invensi, maka invensi-invensi tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain atau dapat dikatakan sebagai produk turunan, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut. Artinya alat tulis dan tinta yang diajukan untuk mendapatkan paten merupakan invensi dengan spesifikasi baru yang keduanya ada keterkaitan dalam penggunaan. Di samping adanya hak paten, ada juga yang tidak dapat diberi paten yaitu invensi tentang:
6
1.
Proses
atau
produk
yang
pelaksanaannya bertentangan
pengumuman
dan
penggunaan
atau
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; 2.
Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3.
Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4.
Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Kebenaran matematika, merupakan hal yang tidak dapat dipatenkan.
Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan, kecuali terdapat aplikasi praktis atau efek teknikalnya. Masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan. Paten dapat berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini dalam praktiknya mendapat pertentangan karena sesuai prinsip sumpah Hipokrates ( Hippocratic Oath), dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya. C. PERMOHONAN PATEN
Permohonan paten diatur dalam pasal 24 Undang-undang No.13 Tahun 2016 yaitu:
7
1. Permohonan paten diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya. 2. Setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan. Syarat permohonan paten terdapat dalam pasal 25 Undang-undang No.13 Tahun 2016 sebagai berikut: 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum; d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan: a. judul Invensi; b. deskripsi tentang Invensi; c. klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
8
i.
surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
Segala bentuk permohonan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. PENGALIHAN DAN PENGHAPUSAN HAK ATAS PATEN
Pengalihan hak atas paten terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 pasal 74 dan 75. 1. Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. wakaf; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam sertifikat paten. Penghapusan paten diatur dalam pasal 130-141 Undang-undang No. 13 Tahun 2016: 1. Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan; 2. Batal atas permohonan pemegang paten; 3. Batal karena gugatan; 4. Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut.
9
BAB 3 PENUTUP A. KESIMPULAN
Paten adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada perseorangan, kelompok atau institusi yang telah melakukan satu penemuan spesifik dalam bidang teknologi atau penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya baik dalam bentuk produk maupun proses yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Suatu penemuan akan mendapatkan Paten jika didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Selain pemegang hak paten, pihak lain dapata memanfaatkan suatu Paten untuk keuntungan ekonomi jika telah mendapatkan izin/lisensi dari pemegang Hak Paten sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. B.
SARAN
Kita harus menghargai hasil karya intelektual dengan tidak memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya. Orang atau suatu institusi yang mengambil manfaat ekonomi dari sautu paten tanpa izin dari pemiliknya dapat dikenai sanksi hukum. Inventor harus secepatnya mendaftarkan invensinya untuk mendapatkan paten karena paten diberikan berdasarkan laporan.
10
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten http://rifqilutfi.blogspot.co.id/2016/02/hak-paten.html http://www.inovasi. lipi.go.id/id/hki/paten https://www.academia.edu/9133266/Hak_Paten http://id.wikipedia.org/wiki/Paten
iii
