PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Kelompok 11
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan yang populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronstag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan tata kehidupan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai
Pancasila,
pembentukan
karakter
bangsa
dilihat
dari
sistem
ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. 2 Penyimpangan
dalam
sistem
ketatanegaraaan
Republik
Indonesia
sebenarnya telah sering terjadi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan hal itu seakan dibiarkan begitu saja. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk menimalisir hal tersebut. Namun campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat penyimpangan sistem ketatanegaraan semakin sering dilakukan. Penyimpangan tersebut seperti Korupsi yang semakin merajalela dikalangan pejabat. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan sila-sila dalam Pancasila.
1 2
Abdurrahman Zaqi H, Adam Al Hakiim, Ade Yulia Kurniawan, Aditya Rafdiaz Pradana http://kalisthianablog.blogspot.com/2014/06/pancasila-sebagai-ketatanegaraan.html
1
Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun mengambil mengambil judul “Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Penyususn mengharapkan dengan adanya makalah ini, pembaca tahu mengenai kedudukan Pancasila sebagai landasan Ketatanegaraan Republik Indonesia. I.2 Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut : 1. Mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar ketatanegaraan Republik Indonesia ? 2. Bagaimana
rumusan
Pancasila
dalam
setiap
perubahan
sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia ? 3. Apakah Pancasila masih relevan dengan konsep otonomi daerah ? I.3 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan seperti berikut : 1. Untuk
mengetahui
dasar
Pancasila
dijadikan
sebagai
sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. 2. Untuk mengetahui rumusan Pancasila dalam setiap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 3. Untuk mengetahui keterkaitan Pancasila dengan konsep otonomi daerah
II. PEMBAHASAN 2.1 Pancasila Sebagai Dasar dalam Konteks Ketatanegaraan Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk merancang sebuah sistem ketatanegaraan. Pancasila dijadikan dasar sistem ketatanegaraan karena beberapa sebab yaitu kedudukan nya sebagai sumber dari segala hukum dan dasar negara. Oleh karena itu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia tidak boleh ada penyimpangan dari setiap nilai yang ada di Pancasila. Berikut adalah penjelasan mengenai sebab Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam sistem ketanegaraan.
2
2.1.1 Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Hukum Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di negara RI. Berarti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. 3 Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermin dalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan perkataan lain, Pancasila telah menjadi cita-cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh warga masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Pancasila
sebagai
sumber
hukum
dinyatakan
dalam
Ketetapan
No.XX/MPRS/1966,Ketetapan MPR No.V/MPR/1973,dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian pembentukan peraturan perundangundangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. Rumusan UU tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangka pembangunan 3
Loc.cit. http://kalisthianablog.blogspot.com
3
hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan formal. Dalam pasal 7 dinyatakan ruang lingkup hirarki peraturan perundang-undangan meliputi (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) UndangUndang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; (iii) Peraturan
Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah. 2.1.2 Pancasila sebagai Dasar Negara Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara ini penting sekali dan mutlak, karena ini tercantum dalam hukum positif yang tertinggi yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan Pembukaan UUD 1945 itu merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental , yang mempunyai kedudukan yuridis-konstitusional kuat sekali sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah. 4 Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum / ketatanegaraan yang bertentangan dengan pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang undangan bersifat imperative (mengikat) bagi : a.Penyelenggaraan Negara b.Lembaga kenegaraan c.Lembaga kemasyarakatan d.Warga negara Indonesia dimana pun berada, dan e.Penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia 5 Dalam tinjauan yuridis konstituisi, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, ketetapan MPRS No.XX/MPRS/ 1966,jo. Tap. MPR No. V/MPR/ 1973,jo. Tap. MPR No.IX/ MPR / 1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam Tap.MPR No.XVIII / MPR / 1998. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang 4
Kabul, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. (Bandung : Alfabeta,2009), hlm
5
http://rusydaakhmad.blogspot.com/
44-45.
4
berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. 2.2 Rumusan Pancasila dalam Setiap Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Apabila ditilik sejak pertama kali rumusan Pancasila dicetuskan sampai pada perumusan yang terakhir , yang berarti sejak konsep Pancasila didengungkan di sidang Badan Penyelidik sampai dengan waktu Bung Karno mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 akan ditemukan sebanyak tujuh rumusan Pancasila.6 Perubahan perumusan Pancasila juga dilatarbelakangi oleh perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mulai dari negara kesatuan pada 1945, lalu berubah menjadi serikat pada tahun 1949, dan pada tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan. Jadi terdapat tiga rumusan Pancasila yang muncul akibat berubah nya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2.2.1. Rumusan 18 Agustus 1945 Sesudah pekerjaan utama BPUPKI selesai kemudian Badan ini dibubarkan , dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Panitia ini terdiri dari 21 orang, yang mayoritas bekas anggota BPUPKI. Semula tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serah terima hadiah kemerdekaan dari Jepang yang menurut rencana 24 Agustus 1945. 7Namun apa yang telah disusun oleh PPKI akhirnya berantakan, akibat sekutu menjatuhkan bom atom di atas kota Nagasika dan Hiroshima. Pada tanggal 14 Agustus 1945 secara resmi menyatakan kalah secara total dari sekutu. Dengan kekelahan Jepang tersebut maka mulai tanggal 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekeuasan di Indonesia. Berbagai langkah yang cukup intensif dan dalam waktu yang teramat singkat, baik dari golongan tua dan muda akhirnya memutuskan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.Dengan 6
Syafii, Pancasila dalam Tinjauan Yuridis dan Filosofis. (Yogyakarta : Citra Karya Mandiri,2002), hlm 19. 7 Ibid.
5
terjadinya proklamasi maka bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Selang satu hari setelah kemerdekaan ,PPKI mengadakan sidang. Dan sebagai hasilnya PPKI telah memtusukan antara lain : a. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang dengan aklamasi menunjuk Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. b. Mengesahkan UUD 1945 dengan terlebih dahulu diadakan beberapa revisi dengan mengacu hasil pertemuan Bung Hatta dan Ki Bagus. Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 terdapat rumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah rumusan Pancasila dalam UUD 1945 : 1. 2. 3. 4.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusian yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah
kebijaksanaan
dalam
permusywaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2.2.2 Rumusan dalam Konstitusi RIS Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diterima secara positif oleh Belanda. Akibatnya Belanda melancarkan dua kali Agresi Militer yaitu pada tanggal 12 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Indonesia pada saat itu di atas angin mengajukan syarat bahwa Indonesia siap memajuki meja peundingan asalkan dipenuhi beberapa prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilakukan perundingan di Den Haag (Belanda). Hasil perundingan tersebut adalah disepakatinya terbentuknya “Negara Republik Indonesia Serikat.” Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil perundingan di Den Haag maka mulai tanggal tersebut kerajaan Belanda mengakui secara hukum kedaulatan Indonesia. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat maka terjadi pergantian konstitusi yang sebelumnya menggunakan UUD 1945 menjadi konstitusi RIS 1949. Rumusan Pancasila juga mengalami perubahan di dalam konstitusi RIS dan tetap dinyatakan sebagai dasar
6
negara RIS. Rumusan Pancasila di dalam konstitusi RIS lebih disederhanakan sebagaimana berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial 8
2.2.3 Rumusan dalam Mukadimah UUD-S 1950 Umur Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Belum berusia satu tahun bentuk negara serikat telah dilanda kerapuhan. Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada tanggal 27 desember 1949 bukannya suatu negara yang mampu mengahadapi guncangan diri dari dalam tubuh nya sendiri. Mulai tanggal 1 Juni 1950 hampir lenyaplah negara bagian yang terhimpun di Negara Republik Indonesia Serikat.9 Pada tanggal 17 Agustus 1950 Bung Karno yang dilantik sebagai Presiden RIS secara resmi mengumumkan Negara Kesatuan beserta diberlakukannya UUD yang bersifat sementara, yang terkenal dengan sebutan UUD 1950. Sementara itu secara tegas dinyatakan bahwa dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam UUD-S 1950 sama dengan rumusan yang ada di dalam Konstitusi RIS, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial
2.3 Hubungan Pancasila dengan Konsep Otonomi Daerah Untuk membentuk, mengatur dan melaksanakan proses ketatanegaraan pasti memerlukan dasar dasar hukum yang tegas dan mengikat. Hal ini bertujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang bersatu, teratur, dan harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, akurat dan mantap. Tidak semudah embalik telapak tangan dalam upaya menata dan mengatur bangsa Indonesia yang sangat luas dengan berjuta pulau yang dihuni 237.641.326 8 9
Loc.cit.Pancasila dalam Tinjauan Yuridis dan Filosofis Ibid. hlm 24
7
penduduk pada tahun 2010 tentu saja beribu suku bahasa dan budaya yang menjamur di setiap jengkal tanah ibu pertiwi. Dengan luasnya daerah NKRI, maka Indonesia tidak efektif jika dipimpin hanya dengangan pemerintahan pusat semata. Dalam Pancasila sila ke-4 berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Makna sila ini adalah: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.10 Sesuai dengan kutipan diatas. Makna pertama dari sila ke-4 adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita sadari bahwa begitu luasnya daerah Indonesia dengan banyaknya budaya dan beraneka ragam bahasa maupun karateristik pada setiap daerah. Tentu saja, hanya orang yang asli daerah tersebut yang mengerti karakteristik daerah tersebut. Jadi, demi majunya Indonesia setiap daerah diberikan kebebasan mengatur daerahnya sendiri yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat. Pemerintahan ini dinamakan otonomi daerah yang berarti mandiri. Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang dilaksanakan di daerah. 11 Pemerintahan ini di ketuai oleh gubernur. Kemudian Gubernur memiliki wewenang terhadap Bupati dan Walikota, Bupati dan Walikota sendiri memiliki wewenang terhadap Camat, Camat juga bertanggung jawab membina Kepala Desa, Kepala Desa memiliki hak mengatur Kasun, Rw dan RT. Pemerintahan daerah memiliki tujuan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, berikut adalah tujuanya: a.
Pertimbangan politis
b. Pertimbangan sosiologi – kultural c.
Pertimbangan ekonomi 10
Wendi,”Makna setiap Sila Pancasila”, dalam http://bozwen.blogspot.com/2011/03/makna-setiap-sila-pancasila.html 11 Dekker, Hukum Tata Negara Republik Indonesia. (Malang: IKIP Malang, 1997), hlm 125.
8
Dari tujuan tersebut masing – masing daerah di harapkan menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama membangun daerah demi pembangunan nasional, bangsa dan demokratis yang harmonis. Hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun sistem sosial yang sesuai dengan adat daerah serta perkembangan budaya yang beraneka ragam di Indonesia serta daerah berkesempatan membangun dan berlomba-lomba mengembangkan potensi daerah yang belum dikenal masyarakat luas, hal ini dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat. III.PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikarenakan kedudukan Pancasila sebagaisumber dari segala hukum dan sebagai dasar negara sehingga setiap tatanan negara baik itu tata hukum,tata pemerintahan, maupun tata ekonomi harus berlandaskan Pancasila 2. Beberapa kali bentuk sistem ketatanegaraan Republik indonesia berubah. Mulai dari Negara Kesatuan (1945), Negara Serikat (1949), dan kembali lagi ke Negara Keastuan (1950). Hal tersebut mengakibatkan Rumusan Pancasila juga mengalami perubahan. Namun tetap memiliki maksud sama pada setiap sila nya. Hanya mengalami perbedaan dalam pemilihan kata. 3. Negara Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah, yang bermaksud memberikan kebebasan dalam mengatur sistem pemerintahan di daerah. Di dalam sistem otonomi daerah harus tetap menjunjung tinggi asas dalam Pancasila. Karena dalam setiap sila Pancasila dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun sebuah pemerintah daerah. 3.2 Saran Penyusun menyarankan pada setiap masyarakat hendaknya mengetahui setiap makna yang ada disetiap sila Pancasila. Hal itu dimaksudkan agar setiap masyarakat bisa mengaplikasikannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu masyarakat diharapkan lebih jeli atau kritis jika terdapat
9
penyimpangan yang terjadi di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga penyimpangan tersebut tidak semakin meluas dan tidak akan merusak kehidapna berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA Dekker, Nyoman.1997.Hukum Tata Negara Republik Indonesia.Malang: IKIP Malang Kabul.2009.Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Bandung : Alfabeta Syafii.2002.Pancasila dalam Tinjauan Yuridis dan Filosofis. Yogyakarta : Citra Karya Mandiri http://kalisthianablog.blogspot.com/2014/06/pancasila-sebagaiketatanegaraan.html
10
http://bozwen.blogspot.com/2011/03/makna-setiap-sila-pancasila.html http://rusydaakhmad.blogspot.com/ http://pend-pancasila.blogspot.com/2013/12/makalah-pancasila-dalamkonteks.html http://diary-mybustanoel.blogspot.com/2012/02/makalah-pancasila-dalamkonteks.html https://benzmanroe.wordpress.com/2010/05/06/pancasila-dalam-konteksketatanegaraan-bangsa-indonesia/ http://alvinstaqof.blogspot.com/2013/11/pancasila-dalam-konteksketatanegaraan.html
11
