12
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Banyak para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Dana yang telah dialokasikan dalam belanja negara ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, ini berarti terjadi iddle money. Bisa dibayangkan seandainya uang yang tersimpan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tentu pencapaian tujuan nasional kita akan mudah untuk dilakukan. Penyerapan anggaran belanja yang rendah dikhawatirkan tidak mendukung target pertumbuhan.
Kalau kita lihat data tentang penyerapan anggaran di setiap tahun, rata rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih rendah. Sayangnya, banyak instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Tahun anggaran yang dua belas bulan seakan akan hanya efektif selama 5 - 6 bulan. Banyak satuan kerja yang baru bekerja pada triwulan kedua.
Hingga akhir Oktober 2013, penyerapan belanja negara pada APBN Perubahan 2013 telah mencapai Rp1.166,2 triliun atau 67,6 persen dari pagu sebesar Rp1.726,2 triliun dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp763,5 triliun atau 63,8 persen atau Rp1.196,8 triliun.
Oleh karena itu penulis perlu rasanya untuk membuat suatu makalah tentang penyerapan anggaran di Indonesia terutama Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini diperlukan untuk menambah pemahaman pembaca dan penulis sendiri tentang penganggaran dan pemanfaatannya dalam aktivitas pemerintahan.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah :
Bagaimana pengertian dan tujuan penyusunan anggaran pemerintah?
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran?
Bagaimana tingkat penyerapan anggaran di Indonesia?
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Indonesia?
Manfaat Penulisan
Melalui penulisan makalah ini, penulis berharap makalah ini dapat berguna dan menambah pemahaman penulis dan pembaca tentang anggaran pemerintah dan juga realisasi penyerapan anggaran di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi kita mengenai pemanfaatan anggaran kedepannya.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian APBN
Budget atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti "tas" di pinggang yang terbuat dari kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Sementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting, yang berasal dari bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti memperkirakan.
Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada jaman Hindia-Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah "Anggaran Pendapatan dan Belanja" dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Struktur APBN
Secara sederhana, struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai berikut :
Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:
1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas
1) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
a) Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
b) Bagian Laba BUMN
c) PNBP lainnya
2. Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.
Belanja terdiri atas dua jenis:
1) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
a) Dana Bagi Hasil
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
d) Dana Otonomi Khusus.
Pembiayaan meliputi:
1) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
Fungsi Anggaran
Anggaran berfungsi sebagai berikut:
Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.
Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintahagar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran sebagai alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Anggaran adalah alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.
Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.
Fungsi APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan para pelaku pasar. Hal ini disebabkan APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam rangka mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara.
Pada saat APBN disusun, setidaknya terdapat tujuh sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu menjadi asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBN. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut :
NO
ASUMSI APBN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1
Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya
Perkembangan ekonomi global dan tahun berjalan
Kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun berjalan
Kebijakan restrukturisasi di berbagai bidang yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pada tahun berjalan
Pertumbuhan ekonomi : konsumsi swasta, investasi, ekspor
2
Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
3
Inflasi (%)
Kenaikan TDL
Menguatnya rupiah
Lancarnya distribusi barang
Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati
4
Nilai tukar rupiah per USD
Koreksi undervalued, membaiknya konsisi keamanan, social, politik
5
Suku bunga SBI 3 bulan (%)
Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah
6
Harga minyak indonesia (USD/barel)
Permintaan dan penawaran minyak dunia
7
Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
Kuota OPEC, kapasitas sumur yang semakin menurun sementara penemuan sumur baru relatif kecil, gangguan keamanan
Penyerapan Anggaran
Sering dibaca di media cetak maupun elektronik, para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Perfomance Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut.
Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi iddle money. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, basic problem yang dihadapi oleh manusia adalah keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Basic problem ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Namun, dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja atau Performance Based Budget, pencapaian target penyerapan anggaran bukan merupakan indikator kinerja (performance indicator).
Apabila kita ilustrasikan negara sebagai suatu perusahaan, maka dalam konsepsi Ekonomi Mikro, indikator kinerja dapat dipersamakan dengan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Marginal Revenue (MR) yang dirumuskan :
Tentu semua perusahaan menginginkan pencapaian laba maksimum. Dan pencapaian laba maksimum tersebut ditandai dengan nilai MR = MC (Marginal Cost), dimana besaran MC dapat diperoleh dari :
Berdasarkan pada teori Ekomoni Mikro diatas, maka kinerja dapat dipersamakan dengan pencapaian laba maksimum. Dalam konsepsi penyelenggaraan birokrasi, berarti MR = MC dicapai manakala tambahan manfaat yang diperoleh dari suatu output kegiatan sudah sama besar dengan tambahan biaya untuk menghasilkan tambahan manfaat output tersebut. Atau MO (marginal outcome) = MC (marginal cost).
Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran
Secara garis besar penyerapan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal kementerian/lembaga, seperti antara lain :
Keterlambatan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan daerah,
Reorganisasi,
Penyempurnaan business process, dan
Faktor kehati-hatian kementerian/lembaga.
Selain itu mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain :
Banyaknya sanggahan dalam proses lelang,
Banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan, dan
Masalah pengadaan lahan/tanah.
Faktor lain seperti keterlambatan pejabat daerah dalam menetapkan pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, faktor geografis dan iklim.
Penyerapan Anggaran di Indonesia
Pemerintah menetapkan langkah kebijakan untuk percepatan penyerapan anggaran yaitu memberikan fleksibilitas/kewenangan yang lebih luas kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam melakukan revisi anggaran. Juga meningkatkan sosialisasi agar tidak terjadi pemblokiran, menyusun Pedoman dalam Pengajuan Ijin Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan kepada kementerian/lembaga, dan melakukan revisi/penyempurnaan terhadap Peraturan yang berpotensi menghambat pencairan anggaran.
Pada tahun 2013 ini, pemerintah melalui Kementrian Keuangan telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran selama Semester I pada APBNP tahun 2013. Terdapat 10 Kementrian dengan daya serap anggaran kurang dari 20%. Secara umum, penyerapan anggaran masih rendah dengan rata-rata penyerapan anggaran kurang dari 50%. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan pada dasarnya karena keterlambatan pencairan dana, keterlambatan penetapan KPA dan Pejabat Pengelola Kegiatan. Keterlambatan tersebut terjadi hampir di setiap satuan kerja (Satker), baik pusat maupun daerah.
Tabel 1.1
10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah Di Semester I 2013
No
KEMENTERIAN
APBNP (Milyar)
Realisasi Smtr. I (milyar)
%
1
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2509,8
269,1
10,7
2
KEMENTERIAN SOSIAL
16014,1
1873,3
11,7
3
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
17371,5
2376,6
13,7
4
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1933,1
297,2
15,4
5
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3739,5
580,2
15,5
6
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
4724,9
792,6
16,8
7
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1886,8
321,4
17
8
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
35269,3
6207,6
17,6
9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
79707,7
14265,7
17,9
10
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2949,6
560,1
19
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2013, Realisasi Per 29 Juni 2013
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara sederhana, struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai Penerimaan Dalam Negeri.
Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat untuk menciptakan ruang publik
Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis.
Secara garis besar penyerapan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal kementerian/lembaga, seperti antara lain :
Keterlambatan penetapan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengelola kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan daerah,
Reorganisasi,
Penyempurnaan business process, dan
Faktor kehati-hatian kementerian/lembaga.
Selain itu mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain :
Banyaknya sanggahan dalam proses lelang,
Banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan, dan
Masalah pengadaan lahan/tanah.
Faktor lain seperti keterlambatan pejabat daerah dalam menetapkan pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, dan faktor geografis dan iklim.
Secara umum, penyerapan anggaran pada tahun 2013 masih rendah dengan rata-rata penyerapan anggaran kurang dari 50%. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan pada dasarnya karena keterlambatan pencairan dana, keterlambatan penetapan KPA dan Pejabat Pengelola Kegiatan. Keterlambatan tersebut terjadi hampir di setiap satuan kerja (Satker), baik pusat maupun daerah.
Saran
Dalam pemanafaatan anggaran, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan ketercapaian target dari program-program pemerintah secara efektif dan efisien. Anggaran yang sudah dianggarkan seharusnya digunakan secara tepat sasaran, dan dapat diserap oleh seluruh departemen secara baik dan tepat waktu. Diharapkan kendala-kendala yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran dapat diminimalisir dari berbagai aspek.
Penulis juga berharap apabila terdapat kekurangan dalam makalah ini, saran dan perbaikan dari pembaca sangat penulis harapkan.
DAFTAR PUSTAKA
Mugni sulaeman, makalah anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).html
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I tahun 2013.
Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus tahun 2013.
http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=233
http://www.tribunnews.com/bisnis/2010/10/22/inilah-penyebab-rendahnya-penyerapan-anggaran-belanja
Harmonisasi Peraturan..., Suhartono, FH UI, 2011
Akhir Tahun Anggaran, Optimalisasi vs Pemborosan, Jamila Lestyowati, 2013
