Kata Pengantar Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah kami tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid. Dalam makalah ini kami menjelaskan mengenai masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid. Adapun tujuan kami membuat makalah ini yang utama untuk memenuhi tugas dari guru pembimbing kami dalam mata pelajaran SEJARAH. Di sisi lain, kami membuat makalah untuk mengetahui lebih Tentang masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid.. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, diharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan makalah kami untuk ke depannya. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat
bagi
kita
semua
terutama
bagi
siswa/siswi
yang
mau
mempelajari materi kami.
1
DAFTAR ISI KATA
PENGANTAR
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 1 DAFTAR
ISI
……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………... 2 BAB
1
PENDAHULUAN
……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 3 1.1
Latar
Belakang
……………………………………………………………………………………………………… ………..………………………………………….. 3 1.2
Rumusan
Masalah
……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………... 4 1.3
Tujuan
……………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………… 4 BAB
II
PEMBAHASAN
…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 5 A
Pemilihan
umum
Tahun
1999
……………………………………………………………………………………………………… ..…………………. 5 B
Sidang
Umum
MPR
Hasil
Pemilihan
Umum
1999
…………………………………………………….. ……………………………………. 5 C
Masa
pemerintahan
K.H.
Abdurrahman
Wahid
…………………………………………………………………………………………….… 6 2
D
Pembuatan Jatuhnya Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid
………………………………………………………………..… 9 E
Kelebihan
kekurangan
pemeritahan
Abdurrahman
Wahid
……………………………………….………………………………….. 11 BAB
III
PENUTUP
……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. 12 Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 12 DAFTAR
PUSTAKA
……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………...… 12
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
3
Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk
berfikir
kreatif
sehingga
banyak
pihak
mengaguminya.
Yang
selanjutnya dilanjutkan dengan masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang tetap tabah dalam menghadapi dalam berbagai macam kasus, seperti kasus
pengeboman,
KKN,
maupun
bencana
alam.
Setelah
masa
kepemimpinan Presiden Soekarnoputri berakhir selanjutnya dilanjutkan oleh masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Bulanbulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Hal tersebut mengingat kepada kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politik yang bersatu menentangnya, namun Gusdur menampilkan energy yang luar biasa tekad yang kuat untk menggulingkan unsure-unsur sentralistis dan hierarkis yang menindas semasa pemerintahan Soeharto, dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya dan juga kunjungan ke luar negeri yang dilakukannya menghasilkan banyak mitra luar negeri, serta berhasil mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh meskipun kunjungannya menuai kritik dari berbagai pihak, selain itu Abdurrahman wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia memperbolehkan umat Cina Konfusius untuk melakukan perayaan sacara terbuka,
yang
sebelumnya
tidak
diperbolehkan.
Akibat
munculya
ketidakpercayaan parlemen pada Presiden Abdurrahman Wahid, maka kekuasaan Abdurrahman Wahid berakhir pada tahun 2001. DPR/MPR kemudian
memilih
dan
mengangkat
Megawati
Soekarnoputri
sebagai
4
Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia
1.2 Rumusan Masalah A.
Bagaimana Pemilihan umum Tahun 1999 ?
B.
Apa Hasil Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999 ?
C.
Bagaimana Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid?
D.
Bagaimana Jatuhnya Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid?
E.
Apa Saja Kelebihan kekurangan pemeritahan Abdurrahman Wahid ?
1.3 Tujuan Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1.3.1 Mengetahui Pemilihan umum Tahun 1999. 1.3.2 Mengetahui Hasil Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999. 1.3.3 Mengetahui Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. 1.3.4 Mengetahui Jatuhnya Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid. 1.3.5 Mengetahui Kelebihan kekurangan pemeritahan Abdurrahman Wahid
5
BAB II ISI A. Pemilihan Umum Tahun 1999 Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilu tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Sifat pemilu ini Luber Jurdil Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan umum. Selanjutnya lima paket undangundang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru yang disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga udang-udang itu antara lain
undang-undang
partai
politik,
pemilihan
umum,
susunan
serta
kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia.
Dengan
munculnya
undang-undang
politik
banyak
parpol
bermunculan sebanyak 112. Namun hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilu. Pelaksanaan pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan wakilwakil dari partai-partai politik peserta pemilu. Hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak diantaranya PDI-P, Golkar, Partai 6
Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, PAN. Pemilu berjalan dengan aman dan dapat di terima oleh suara partai peserta pemilihan umum.
B. Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999 Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah, sehingga Habibie tidak dapat mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akibatnya muncul tiga calon Presiden yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno putri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Dari
hasil
pemilihan
presiden
yang
dilaksanakan
secara
voting,
Abudurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarno putri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional .
C. Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid – K.H. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihannya berjalan dengan demokratis dan transparan. Beliau yang biasa disebut Gus Dur dicalonkan sebagai presiden oleh Poros Tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang. Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut : 7
1. Peningkatan pendapatan rakyat. 2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran. 3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Contohnya sebagai berikut : 1. Kabinet seringkali mengalami reshuffle (perubahan susunan). 2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden, antara lain sebagai berikut : 1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet. 2. Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. 3. Memimpin sedang kabinet. 4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon satu. Ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu : 1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan 2) Pemulihan ekonomi 3) Masalah BPPN 4) Kinerja BUMNPresiden 5) Pengendalian Inflasi 6) Mempertahankan kurs rupiah 8
7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS) 8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama 9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM) Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah : 1) Membentuk Kabinet Kerja Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 2) Bidang Ekonomi Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Pembentukan
DEN
dimaksudkan
untuk
memperbaiki
ekonomi
Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.
9
3) Bidang Budaya dan Sosial Untuk beragama,
mengatasi Gus
masalah
Dur
disintegrasi
memberikan
dan
kebebasan
konflik
antarumat
dalam
kehidupan
bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu : a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai. b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. C) Menandatangani nota kesepahaman dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) hingga awal tahun 2001 Disamping
pembaharuan-pembaharuan
di
atas,
Gus
Dur
juga
mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR,
yang
dianggap
ketatanegaraan,
berjalan
sendiri,
tanpa
melainkan diselesaikan sendiri
mau
menaati
aturan
berdasarkan pendapat
kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakankebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu : 1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru. 2)
Pencopotan dilatarbelakangi
Kapuspen oleh
Hankam
adanya
Mayjen
pernyataan
TNI
Sudradjat,
yang
bahwa
Presiden
bukan
merupakan Panglima Tinggi. 10
3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur. 4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot. 5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Akan
tetapi,
ketenangan
masyarakat
setelah
terpilihnya
Presiden
Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga
rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga
menimbulkan
perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah
dikelurakannya
peringatan
resmi
kepada
Presiden
lewat
Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istomewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001. Selain
itu,
hubungan
pemerintah
Indonesia
dibawah
pimpinan
Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya.
Tidak
tuntasnya
revisi
tersebut
mengakibatkan
IMF
menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara 11
donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia.
Akibatnya,
kondisi
perekonomian
nasional
pada
masa
pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasikan bertambah buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.
D. Jatuhnya Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut
12
terjadi. Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur.
Nota
tersebut
berisi
diadakannya
Sidang
Khusus
MPR
dimana
pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan
alasan
berbeda
visi
dengan
Presiden,
berlawanan
dalam
pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir
dalam
inagurasi
penggantian
menteri.
Pada
30
April,
DPR
mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum
yang
pertama
sedangkan
memorandum
yang
kedua
dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum 13
tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain : 1) Membekukan MPR / DPR-RI 2 Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun. 3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hokum, Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan
keadaan
darurat.
Yudhoyono
menolak
dan
Gus
Dur
memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk
penunjukan
pemberlakuan
dekrit
kekuatan. yang
Gus
berisi
Dur (1)
kemudian pembubaran
mengumumkan MPR/DPR,
(2)
mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.
14
E.
Kelebihan
kekurangan
pemeritahan
Abdurrahman
Wahid 1. Kelebihan sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a) Sukses melakukan kesepahaman dengan GAM. b) Sukses membawa Indonesia ke Forum Ekonomi Dunia. c) Sukses melaksanakan persamaan hak menyatakan pendapat di muka umum d) Etnis Tioghoa yang berpuluh-puluh tahun dikekang diberikan kebebasan sama seperti orang pribumi. e) Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri.
Di
bulan
April,
Wahid
mengunjungi
Afrika
Selatan
dalam
perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77. f) Sukses menggulingkan unsur-unsur sentrakistis dan hierarkis yang represif (menindas)semasa pemerintahan Soeharto. g) Sukses mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh. 2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a) Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. b) Munculnya berbegai reaksi negatif dari rakyat atas usul Presiden Abdurrahman Wahid mengenai pembatalan Ketetapan MPRS Tahun 1966 mengenai pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. c) Kesulitan ekonomi semakin meluas. d) Kerusuhan antaretnis terus berlanjut yaitu pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku yang menewaskan lebih dari seribu orang sepanjang tahun 1999. e) Di Aceh, kekerasan antarkaum separatis dan aparat keamanan terus terjadi. f) Pemecatan terhadap beberapa menteri yang memunculkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. g) Berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. 15
h) Muncul dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate.
BAB III PENUTUP Kesimpulan Abdurrahman Wahid adalah presiden ke-4 RI, walaupun pada awalnya masa kepemimpinannya banyak diragukan dari berbagai pihak tetapi ternyata Abdurrahman Wahid dapat menunjukkan energi yang besar dan kuat kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, beliau juga telah berhasil menjalin hubungan kerja sama dan mitra dengan negara-negara lain. Pada pertengahan 2001 tampak jelas bahwa pola perilaku warisan masa lalu tidak akan mudah diubah. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tak dapat lepas dari masa pemerintahan presiden yang dikenal dengan nama Gus Dur. Masa kepresidenan yang kacau itu berakhir pada bulan juli 2001, dia berusaha dengan dekret membekukan lembaga perwakilan untuk menghindar dari turunan jabatan, namun tidak ada yang menghiraukan, akhirnya MPR mengadakan sidang istimewa, memberhentikan Abdurrahman Wahid dan melantik Megawati sebagai Presiden Indonesia yang kelima. DAFTAR PUSTAKA Anonym.
2009.
Pemerintahan
Abdurrahman
Wahid.
(Online),
(www.wikipedia.com, diakses tanggal 15 Oktober 2010) Anonym. 2009. Kekurangan dan Kelebihan pemerintahan Gus Dur. (Online), (www.google.com, diakses tanggal 15 Oktober 2010) Rokhman, Nur dan Supardi. 2006. Mari Belajar Sejarah untuk SMA-MA Kelas XII IPA. Yogyakarta: SIC Thamiend, Nico. 2006. Dinamika Sejarah 3. Jakarta: Yudhistira
16
http://dwiayuindaswarynhb.blogspot.co.id/2012/04/makalah-sejarahsejarah-pemerintahan.html http://marianajheweelytha.blogspot.co.id/2014/02/makalah-sejarah-masapemerintahan-bj.html http://wartasejarah.blogspot.co.id/2014/12/kh-abdurrahman-wahid.html http://memey7894.blogspot.co.id/2014/02/perekonomian-indonesia-padamasa.html
17
