Modul 3 - Bagian 2

PPATK E-LEARNING

ANTI PENCUCIAN PENCUCIAN UANG UANG DAN PENCEGAH PENCEGAHAN AN PENDANAAN PENDANAAN TERORISME TERORISME Bagian 2: Penyidikan Oleh Kepolisian RI

Modul E-Learning 3

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kedua, Penyidikan Oleh Kepolisian RI 3.2 Penyidikan Oleh Kepolisian RI 3.2.1 

Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP).



Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri yang terpisah dari fungsi penyidikan penyelidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum (PU) (Yahya Haraha p, SH, 2009:101).

3.2.2 

Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP).



Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP)



Oleh sebab Penyelidikan merupakan bagian tidak terpisahkan t erpisahkan dari Penyidikan, maka Penyidik TPPU juga adalah Penyelidik TPPU.

3.2.3 

Wewenang Penyelidik Penyelidik

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a.

karena kewajibannya mempunyai wewenang: i.

menerima laporan atau pengaduan dari seorang seorang tentang adanya tindak pidana;

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 30

PPATK E-LEARNING


ii.

mencari keterangan dan barang bukti;

iii.

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

iv. b.



mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: i.

penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

ii.

pemeriksaan dan penyitaan surat;

iii.

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

iv.

membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik (Pasal 5 (1) KUHAP)

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik (Pasal 5 (2) KUHAP).



Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. (Pasal 105 KUHAP)

3.2.4 

Sasaran Penyelidikan

Sasaran Penyelidikan adalah: (1) Orang; (2) Benda/barang; (3) Tempat/lokasi; (4) Peristiwa/kejadian (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/ XII/ 2006/ BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)



Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. (Pasal 1 angka 9 UU 8/2010)



Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 10 UU 8/2010)



Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (Pasal 1 angka 14 UU 8/2010)


Hal 2 dari 30

PPATK E-LEARNING


3.2.5

Sumber Informasi Terjadinya Tindak Pidana

Sumber informasi bahwa diduga telah terjadi suatu tindak pidana yang digunakan sebagai bahan dasar tindakan penyelidikan dapat diperoleh dari: a.

Laporan masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau LSM.

b.

Hasil audit dari BPK baik audit reguler maupun audit investigasi.

c.

Hasil audit dari BPKP tentang penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah yang berindikasi tindak pidana.

d.

Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari PPATK.

e.

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada BUMN dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada penyidik.

f.

Hasil Temuan sendiri oleh Penyelidik/Penyidik.

3.2.6 

Tindakan Penyelidik

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya. (Pasal 104 KUHAP)



Beberapa tindakan penyelidik: (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; (2) Dalam hal tertangkap tangan tanga n tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b; (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. (Pasal 102 KUHAP)

3.2.7

Mengenai Laporan atau Aduan Terjadinya Tindak Pidana

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik; PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 3 dari 30

PPATK E-LEARNING


(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. (Pasal 103 KUHAP) 3.2.8

Bukti Permulaan Yang Cukup

Bukti yang cukup ialah terdapat minimal 2 (dua) bukti baik berupa 2 (dua) barang bukti atau 2 (dua) alat bukti atau satu barang bukti dengan satu alat bukti. (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol.: SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006) 3.2.9 

Alat Bukti TPPU TPPU

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: a.

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana meliputi, 1.

keterangan saksi;

2.

keterangan ahli;

3.

surat;

4.

petunjuk;

5.

keterangan terdakwa; dan/atau

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang y ang serupa optik dan Dokumen. (Pasal 73 UU 8/2010 jo Pasal 184 (1) KUHAP) 

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.

tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c.

huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang ya ng mampu membaca atau memahaminya (Pasal 1 angka 16 UU 8/2010)


Hal 4 dari 30

PPATK E-LEARNING


3.2.10 Mencari Keterangan dan Barang Bukti serta Tindakan Lain 

Tindakan Penyidikan dapat dilakukan dengan upaya paksa sebab tindakan tersebut adalah untuk tegaknya keadilan. Lain halnya dengan penyelidikan, dalam rangka melaksanakan wewenangnya, penyelidik mencari keterangan dan barang bukti dari sumber yang memberikan keterangan, alat bukti dan alat bukti lain secara sukarela dengan dasar iktikad baik membantu penegakan hukum.



Guna mendapat kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana, penyelidik dapat meminta keterangan kepada seseorang. Keterangan adalah apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh pemberi keterangan. Permintaan keterangan dilakukan ditempat dan dalam waktu yang disepakati kedua pihak. Pemberian maupun penolakan pemberian keterangan didokumentasikan dalam bentuk berita acara.



Pemberian keterangan dapat disertai dengan penyerahan alat bukti, do kumen, barang atau hasil kejahatan yang terkait dengan isi keterangan.



Tindakan lain yang dapat dilakukan penyelidik misalnya penelusuran aset, baik yang dilakukan sendiri atau dengan meminta bantuan PPATK, BPK, BPKP, Pihak Pelapor dll.

3.2.11 Hasil Penyelidikan 

Hasil penyelidikan berbentuk laporan yang diberikan kepada pimpinan yang berisi: 1.

Berita acara permintaan keterangan;

2.

Dokumen dan bukti lain;

3.

Kesimpulan penyelidik antara lain: 

Sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat ditingkatkan ke tindakan penyidikan, atau



Belum diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga perlu dilakukan pendalaman dengan menambah waktu penyelidikan,atau



Laporan dimaksud tidak mengandung indikasi tindak pidana sehingga pemeriksaan harus dihentikan; atau kesimpulan lain.



Dengan demikian, penyelidikan adalah tahapan untuk untuk menentukan apakah suatu peristiwa/tindakan seseorang adalah tindak pidana atau bukan dan menentukan dapat atau tidaknya pemeriksaan ditingkatkan ke penyidikan. Ketika terjadi suatu peristiwa yang kemudian setelah diadakan tindakan PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 5 dari 30

PPATK E-LEARNING


penyelidikan ditemukan uraian perbuatan/tindakan seseorang memenuhi rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana dan dapat ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka telah terjadi tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke penyidikan. 3.2.12 Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP). 3.2.13 Penyidik 

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP)



Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 UU 8/2010)



Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Kejaksaan, 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4. Badan Narkotika Nasional (BNN), 5. Direktorat Jenderal Pajak dan 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. (Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010)

3.2.14 Kewenangan Penyidik dalam KUHAP 

Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang : PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 6 dari 30

PPATK E-LEARNING


a.

menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f.

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



i.

mengadakan penghentian penyidikan;

j.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 7 (1) KUHAP)

Penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. (Pasal 7 (2) KUHAP)



Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 (2) KUHAP)

3.2.15 Kewenangan Penyidik Polri dalam UU 8/2010 Sebagai Penyidik yang berwenang menyidik TPPU dan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, Penyidik Polri juga berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU 8/2010. 3.2.16 Dimulainya penyidikan 

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup serta dapat ditingk atkan ke Penyidikan, Instansi penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk menunjuk personel Penyidik. Bila ditemukan TPPU berbarengan dengan Tindak Pidana Asal, penyidikan digabung dalam satu Sprindik.



Dalam hal penyidik telah mulai melakukan melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. (Pasal 109 (1) KUHAP). PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 7 dari 30

PPATK E-LEARNING




Sprindik di beritahukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan paling lambat 3 hari sejak diterbitkan dan 7 hari untuk daerah terpencil. (Lampiran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: KMA/003/ SKB/II/1998Nomor: M.02.PW.07.03.Th.1998Nomor: Kep/007/ JA/2/1998Nomor: Kep 02/11/1998Tanggal 5 Pebruari 1998)



SPDP disampaikan juga kepada PPATK (Pasal 75 UU 8/2010).

3.2.17 Pemeriksaan Surat 

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat dapa t berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat al at pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHAP) 

(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan. telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri; (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan;


Hal 8 dari 30

PPATK E-LEARNING


(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. (Pasal 47 KUHAP) 3.2.18 Penggeledahan 

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP)



Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)



Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 32 KUHAP)



(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan; (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah; (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. (Pasal 33 KUHAP)



(1) Dalam keadaan yang sangat sang at perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: a.

pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;


Hal 9 dari 30

PPATK E-LEARNING


b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c.

di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;

d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut t ersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh Persetujuannya. (Pasal 34 KUHAP) 

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: a.

ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; c. 

ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. (Pasal 35 KUHAP)

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. (Pasal 36 KUHAP)



(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita; (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka. (Pasal 37 KUHAP)



Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. (Pasal 125 KUHAP)


Hal 10 dari 30

PPATK E-LEARNING




(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (Pasal 126 KUHAP)



(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan; (2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung. (Pasal 127 KUHAP)

3.2.19 Penyitaan 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP)



(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat; (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (Pasal 38 KUHAP)



Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah: a) Penyidik. b)

Penyidik Pembantu.

c) Penyelidik atas perintah Penyidik melakukan penyitaan surat (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006) 

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a.

benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;


Hal 11 dari 30

PPATK E-LEARNING


b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c.

benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. 

benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pida na, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). (Pasal 39 KUHAP)



Sasaran penyitaan: (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (5) benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan. (6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir (1) sampai dengan (5) tersebut di atas. (7) Surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya yang diduga kuat dapat diperoleh keterangan tentang sesuatu tindak pidana. (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)



Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (Pasal 40 KUHAP)



Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 12 dari 30

PPATK E-LEARNING


kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. (Pasal 41 KUHAP) 

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan; Pasal 42 (1) KUHAP)



(a) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu. (b) Dalam hal Kepala Kesatuan atau Pejabat Struktural melakukan penyitaan maka Surat Perintah Penyitaan tersebut ditanda tangani yang bersangkutan selaku Penyidik (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)



Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan diperinta hkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. (Pasal 42 (2) KUHAP)



Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 43 KUHAP)



Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. (Pasal 128 KUHAP)



Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; (Pasal 129 KUHAP)



Dokumen yang terkait dengan tindak pidana di d i bidang perbankan yang diperlukan untuk pembuktian dan akan disita oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) SKB Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Gubernur BI Tahun 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan)



1) Simpanan yang berasal dari rekening dan/atau bukti simpanan yang disita oleh Penyidik dari pejabat bank yang berwenang guna dijadikan barang bukti, tetap berada pada rekening atas nama pemegang PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 13 dari 30

PPATK E-LEARNING


rekening dan/atau atas nama pemegang bukti simpanan di bank yang bersangkutan dengan status barang sitaan yang dititipkan kepada bank dengan membuat Berita Acara Penitipan. 2) Dalam hal simpanan yang berstatus sitaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti), simpanan tersebut tetap ditatausahakan pada rekening penyimpanan dengan dibuat Berita Acara Penitipan oleh Jaksa Penuntut Umum di bank yang bersangkutan. 3) Hak dan kewajiban yang melekat pada dana simpanan yang disita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana yang disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. 4) Khusus terhadap rekening giro milik Bank Umum yang ditatausahakan pada Bank Indonesia tidak dapat dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan karena terkait dengan kepentingan stabilitas sistem perbankan. (Lampiran SKB Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Gubernur BI Tahun 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan) 

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dibaca kan terlebih dahulu kepada orang dari mana ma na benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya; Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 (2), (3) dan (4) KUHAP)

3.2.20 Penitipan barang bukti (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara; (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. (Pasal 44 KUHAP) 3.2.21 Pelelangan Barang Bukti (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 14 dari 30

PPATK E-LEARNING


memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: a.

apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual

b. lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka c.

atau kuasanya;

d. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual e. lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh f.

terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti; (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas d irampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. (Pasal 45 KUHAP) 3.2.22 Pemusnahan Barang Bukti (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.

kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c.

perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. (Pasal 46 KUHAP) PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 15 dari 30

PPATK E-LEARNING


3.2.23 Penangkapan 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu k ebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHAP)



Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan; Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 KUHAP)



Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (Pasal 17 KUHAP)



Bukti permulaan yang cukup ialah bukti yang ada minimal terdiri dari satu barang bukti atau satu bukti sehingga patut untuk menduga seseorang adalah pelaku tindak pidana (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)



Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. (Pasal 18 KUHAP)



Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari; Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. (Pasal 19 KUHAP)

3.2.24 Penahanan 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau ata u terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP) PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 16 dari 30

PPATK E-LEARNING




Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 KUHAP)



(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pida na; (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan; (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya; (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a.

tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).(Pasal 21 KUHAP) 

(1) Jenis penahanan dapat berupa: a.

penahanan rumah tahanan negara;

b. penahanan rumah; PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 17 dari 30

PPATK E-LEARNING


c.

penahanan kota.

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan; (4) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.(Pasal 22 KUHAP) 

(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. (Pasal 23 KUHAP)



(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari; (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. (Pasal 24 KUHAP)

3.2.25 Pemanggilan Saksi, Tersangka, Ahli, Juru Bahasa, Penterjemah 

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 18 dari 30

PPATK E-LEARNING


yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. (Pasal 112 KUHAP) 

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat -lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir; (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya; (Pasal 227 KUHAP)



Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya diancam: 1. Dalam perkara pidana, dengan penjara paling lama sembilan bulan. 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. (Pasal 224 KUHP)



Tersangka dan/atau saksi yang diperiksa harus ha rus dalam keadaan sehat. Oleh karena k arena itu sebelum dimulainya pemeriksaan Penyidik terlebih dahulu menanyakan kesehatan tersangka/saksi serta kesediaannya untuk diperiksa (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)



Pemeriksaan terhadap tersangka anak agar diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

3.2.26 Pemeriksaan Saksi 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHAP)


Hal 19 dari 30

PPATK E-LEARNING




Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP)



Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (Pasal 75 ayat 2 KUHAP)



Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1). (Pasal 75 ayat 3 KUHAP)



Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada c ukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan aka n dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. (Pasal 116 Ayat (1) KUHAP)



Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain d an mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. (Pasal Ayat (2) 116 KUHAP.



Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. (Pasal 116 Ayat (3) KUHAP)



Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa sak si tersebut (Pasal 116 Ayat (4) KUHAP)



Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP)



Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelititelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. (Pasal 117 Ayat (2) KUHAP)



Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. (Pasal 118 Ayat (1) KUHAP)



Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak mau membubuhkan tanda-tanga nnya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP)



Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau


Hal 20 dari 30

PPATK E-LEARNING


saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut. (Pasal 119 KUHAP) 3.2.27 Pemeriksaan Ahli 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara p idana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP)



Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) (Pasal 75 ayat (3) KUHAP)



Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) KUHAP)



Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP)

3.2.28 Pemeriksaan Surat 

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47 ayat (1) KUHAP)



Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadany a surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 47 ayat (2) KUHAP)



Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat



pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. (Pasal 47 ayat (3) KUHAP)



Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 21 dari 30

PPATK E-LEARNING


a.

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHAP) 

Termasuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU 8/2010

3.2.29 Alat Bukti Lain Lain 

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan optik dan Dokumen (Pasal 73 huruf b UU 8/2010)



Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (Pasal 1 angka 16 UU 8/2010)

3.2.30 Petunjuk 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 (1) KUHAP)



Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 22 dari 30

PPATK E-LEARNING


b. surat; c. 

keterangan terdakwa. (Pasal 188 (2) KUHAP)

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 (3) KUHAP)

3.2.31 Pemeriksaan Tersangka 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP)



Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.



Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengad ilan oleh penuntut umum.



Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. (Pasal 50 KUHAP)



Untuk mempersiapkan pembelaan: a.

tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. (Pasal 51 KUHAP) 

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. (Pasal 52 KUHAP)



Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan da n pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.



Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. (Pasal 53 Ayat (1) dan (3) KUHAP)



Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)



Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana pida na lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 23 dari 30

PPATK E-LEARNING


yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 Ayat (1) KUHAP) 

Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya bantuannya dengan cuma-cuma. (Pasal 56 Ayat (2) KUHAP)



Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (Pasal 57 Ayat (1) KUHAP)



Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. (Pasal 57 Ay at (1) KUHAP)



Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. (Pasal 58 KUHAP)



Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. (Pasal 59 KUHAP)



Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60 KUHAP)



Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61 KUHAP)



Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. (Pasal 62 Ayat (1) KUHAP)


Hal 24 dari 30

PPATK E-LEARNING




Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. (Pasal 62 Ayat (2) KUHAP)



Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik". (Pasal 62 Ayat (3) KUHAP)



Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. (Pasal 63 KUHAP)



Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 64 KUHAP)



Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65 KUHAP)



Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. (Pasal 115 ayat (1) KUHAP)



Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP)



Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelititelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. (Pasal 117 Ayat (2) KUHAP)



Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui m enyetujui isinya. (Pasal 118 Ayat (1) KUHAP)



Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak mau membubuhkan tanda-tanga nnya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP)



Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau


Hal 25 dari 30

PPATK E-LEARNING


saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut.(Pasal 119 KUHAP) 3.2.32 Konfrontasi dan Rekonstruksi 1) Apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidak cocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka bila dipandang perlu diadakan konfrontasi. 2) Demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi. 3) Pelaksanaan Konfrontasi dan rekonstruksi: a) Konfrontasi (1) Maksud diadakannya konfrontasi ialah untuk mencari persesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran. (2) cara melakukan konfrontasi i.

Langsung Tersangka/para tersangka dan/atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna diuji manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

ii.

Tidak Langsung Tersangka/orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang (3 orang atau lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan didalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi. Sedangkan saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan tersebut, dapat melihat orang-orang tersebut. Manakah yang dimaksudkan dalam keterangannya tersebut, cara ini biasa disebut dengan link up.

iii.

Hasil konfrontasi supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.


Hal 26 dari 30

PPATK E-LEARNING


b) Rekonstruksi (1) Maksud diadakannya rekonstruksi ialah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. (2) Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). (3) Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara. (4) Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi

Berita

Acara

Pemeriksaan.

(Lampiran

SKEP

Kabareskrim

No.Pol.

:

SKEP/

82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006) 3.2.33 Evaluasi Hasil Penyidikan Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil pemeriksaan Tersangka/Saksi/Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendirisendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah sa tu kegiatan penyidikan yang dilakukan. Adapun proses dari evaluasi meliputi tahap-tahap tahap-taha p sebagai berikut: (1) Tahap Inventarisasi Penyidik/Penyidik Pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar yang mengarah kepada unsur-unsur Pasal tindak pidana sebanyak mungkin. (2) Tahap Seleksi Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keteranganketerangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis. (3) Tahap Pengkajian


Hal 27 dari 30

PPATK E-LEARNING


a) Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik/penyidik pembantu mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada , sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betul-betul dapat dipercaya, dengan cara: (1) Menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi. (2) Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada. (3) Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi. b) Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi perkara pidanya secara bulat, maka dapat diketahui: (1) Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi. (2) Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat. (3) Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. (4) Barang/benda yang menjadi barang bukti. c) Dari hasil-hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu dapat menyusun resume. (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006) 3.2.34 Pemberkasan Perkara 

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan/atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. (Pasal 121 KUHAP)



Penyidikan koneksitas 1. Penyidikan koneksitas dilakukan apabila tersangka terdiri dari anggota TNI dan masyarakat sipil; 2. Penyidikannya dilakukan bersama-sama oleh Penyidik Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi; 3. Tim Penyidik tersebut dibentuk dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman; 4. Untuk menetapkan Pengadilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berhak menangani perkara itu, dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasarkan berkas hasil Penyidik an koneksitas; PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 28 dari 30

PPATK E-LEARNING


5. Pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal TNI. (Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP) 

Pemberkasan merupakan kegiatan menyusun hasil penyidikan dalam bentuk tulisan dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan, penjilidan serta penyegelan. (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)

3.2.35 Penyerahan Berkas Perkara 

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)



Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut: a) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara. b) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum/setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. c) Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.



Di dalam surat pengantar pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum agar dicantumkan permintaan: (1) Dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, Surat Ketetapan mengenai Hal itu disampaikan kepada Penyidik. (2) Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri turunan surat pelimpahan perkara beserta dakwaan disampaikan kepada Penyidik. (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, disampaikan kepada Penyidik (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)


Hal 29 dari 30

PPATK E-LEARNING


3.2.36 Penghentian Penyidikan 

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau a tau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP)



Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. (Pasal 109 Ayat (3) KUHAP)



Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: a) Tidak terdapat cukup bukti. b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. c) Demi hukum karena: (1) Tersangka meninggal dunia. (2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa. (3) Pengaduan dicabut bagi delik aduan. (4) Ne bis en Idem (Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti). d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak t idak diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi Penyidik/Penyidik pembantu wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan pelapor.



Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan Pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan. (Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006)


Hal 30 dari 30

Modul 3 - Bagian 2

Recommend Documents